Topic: Apakah Kita Perlu Forum Legal Secara Fisik? (Read 659 times)

Kalo liat reply dari halaman pertama kayaknya mayoritas jawaban mengarah pada jawaban tidak perlu. Kalau begitu udah bisa ditarik kesimpulan bahwa memang keberadaan forum/badan/lembaga seperti yang dimaksudkan OP tidak lagi diperlukan, karena hal tersebut sudah diwakili oleh Bappebti.

Mungkin sebagian perlu sebagian enggak karena itu menurut pemikiran kita masing masing dan ada baiknya teliti lebih baik lagii karena setiap yang diinvestasikan akan tetap ada uang maupun dikit ataupun banyak.

Sedikit melengkapi penjelasan agan Chikito di atas, untuk penyelesaian perselisihan/masalah antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan aset kripto sudah tertera prosedurnya antara lain disini:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf
(Lihat Bab IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN).

Dan ya, Bappebti hanya sebagai fasilitator. Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara lain dengan musyawarah, melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri.

Tugas Bappeti hanya pembinaan, pengawasan, mengeluarkan izin usaha dan cuma menfasilitasi jika ada permasalahan jadi bukan sebagai eksekuter (pengambil tindakan) atau pemecah masalah. Jadi kalau sampeyan mengharapkan badan legal tersebut untuk itu tidak tepat. Di OP juga, saya kira badan/forum yang dimaksud bukan itu, tapi sebuah forum/badan yang menaungi cryptoiner/bitcoiner yang berisi expert, istilah semacam konsultan, LSM atau memang resmi dari pemerintah. Lagian, selama ini saya belum menemukan proyek pemerintah tentang crypto apalagi mengeluarkan coin sebagaimana yang kamu maksud di paragraf pertama.

makanya gan, ada baiknya harus teliti ketika ada sesuatu, baik diluar forum atau dalam forum dunia cryptocurrency, sudah legalkah setiap proyek di pemerintah kita tercinta, kenapa harus mendaftar di bapeti, tidak lain adalah untuk menghindari penipuan proyek crypto yang di jalankan, maka dari itu kaidah yang harus di kaji ulang konsep mereka, jelas apa gak, karena yang di investasikan ada uang, bukan kertas kosong, di saat mereka mengalami kerugian atau pun penipuan kepada siapa kita harus menghadap, maka dari itu bappeti yan merupakan baian dari kemendag, bisa mengambil tindakan untuk menuntaskan permasalahan.

Mungkin ada baiknya bernaung independent alias langsung di bawah presiden langsung kayak lembaga lain biar nanti tidak bentrok kepentingan, karena kita tahu sendiri volume perdagangan market crypto ini bisa sampai ratusan triliun/tahun. Apa lagi rawan yang namanya korupsi, Nama plt yang mas Husna disebutkan di atas Indrasari Wisnu Wardhana kan tersangkut Korupsi minyak goreng, DNA-nya sudah kesana, mantal korup bakal tetap korup.

Saya lihat maksud keduanya sama, hanya dari masalah alur birokrasinya saja. Sebagai contoh pada penutupan akses Binomo, Bappebti berkoordinasi dengan Kominfo dan Polri untuk men-takedown paltform-nya.

btw, Lembaga yang bertugas menangani perihal cryptocurrency ataupun komoditas lainnya di Indonesia sebenarnya sudah cukup, hanya saja terkadang alur birokrasi untuk koordinasinya yang memang perlu di upgrade sehingga pada contoh kasus seperti diatas tidak sampai terjadi lagi sudah diblokir tapi masih saja lolos, seolah terkesan scammer malah lebih cerdik dari lembaga pemerintahan.

Betul, cuma maksud saya Bappebti dalam hal ini pekerjaannya akan berhubungan juga dengan menkeu, ekonomi, dan lain-lain seperti yang udah saya sebutin diatas.

Bappeti di bawah kemendag (kementerian perdagangan) jadi kalau mau berkoordinasi lintas lembaga/kementerian harus melalui menteri sebagai disposisinya.

Nggak perlu pak.
Udah ada Bappebti yang alur kerjanya pasti juga berhubungan dengan mentri keuangan atau mentri ekonomi, OJK, bank dan mungkin kepolisian, mengingat hal ini gak jauh dari soal bisnis, uang dan pergerakan ekonomi masyarakat, dan juga kejahatan.

Bappebti juga udah melakukan pengawasan dan berupaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat, bisa dilihat di peraturan Bappebti nomer 7 tahun 2020, yang linknya udah dilampirkan oleh @HusnaQA,


Barangkali gak sempet baca atau kurang tertarik, ini saya kasi bocoran dikit:





Itu udah saya highlight untuk beberapa kalimat yang menurut saya cukup untuk menjawab pertanyaan bapak.

---

---

Buat yang bahas edukasi terhadap masyarakat, biar lebih mengerucut rasanya bisa ikut diskusi di thread Perlu kah edukasi buat crypto ?. Kebetulan saya juga ikut diskusi disana.

Munurut saya kalau sudah begini, sudah masuk ranah komisi 3 (hukum) karena mereka sendiri (komisi 6 - perdagangan) juga lambat dalam fungsi mereka (DPR) - pengawasan -. harusnya, sejak bapetti mengatakan Ilegal komisi 6 ikut juga mendampingi dan menyuarakan, ini malah sudah banyak yang kena baru menjalankan fungsi mereka di dewan?, edan.

yang lambat itu bukan bapetti, tapi eksekutor (you know who?), Bappeti sudah me-list ilegal binomo dkk jauh-jauh hari, bukan sekarang. Jelas sekali bukan hak mereka untuk menutup sesuatu yang bukan ranah mereka, {1]

[1]. https://bappebti.go.id/kewenangan

Bappeti sudah bekerja dengan baik, setiap badan atau lembaga punya SOP (Standard Operating Procedure) masing-masing, Bappeti tugasnya ini, OJK tugasnya ini, Satgas Waspada Investasi tugas ini, kalau ketiga kelompok kerja tersebut saling beradu untuk mengeksekusi kebijakan masing-masing ya gak ketemu, apa lagi kalau diintervensi masyarakat umum yang tidak mengerti SOP mereka.

Bisa memangkas tugas Komisi VI DPR RI nantinya (yang salah satu tugasnya mengawasi kebijakan pemerintah). Salah satu mitra kerja mereka adalah Kementerian Perdagangan dimana Bappebti berada dibawahnya.

---

Koordinasi antar lembaga mungkin perlu dibenahi juga, dalam hal ini Bappebti, OJK melalui Satgas Waspada Investasi-nya dan Kepolisian sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Sepertinya sudah terbiasa dengan pekerjaan yang lamban dalam institusi negara kita ini, akhir - akhir ini yang lagi banyak diperbincangkan yaitu korban binomo yang mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah, baru terungkap saat ini ketika korban sudah kehilangan banyak uang. Mungkin akan berbeda hasilnya jika ada institusi yang bertanggung jawab mengambil langkah cepet bagaimana menghentikan layanan promosi binomo, padahal influence seperti Indra Kenz, Doni Salamanan sudah sangat aktif memromosi link affiliate mereka di channel youtube dan sudah  sangat lama namun baru saat ini diproses.

Pekerjaan yang lamban itulah menjadikan faktor paling fatal hingga menimbulkan kerugian masyarakat hingga miliaran rupiah, saya pikir secara fungsional lembaga tersebut harusnya sudah mengambil langkah cepat untuk menindak tegas platform yang berkedok penipuan sebelum banyak masyarakat terjerumus di dalamnya, tetapi faktanya pada kasus belakangan ini, terutama platform binary option telah berjalan beberapa tahun hingga aktif mengiklankan di youtube dan semakin banyak bertambah platform binary option lainnya, baru pada akhirnya dilakukan penindakan tegas setelah banyak korban yang berjatuhan.

Saya tidak akan berpendapat banyak tentang pembentukan lembaga khusus, karena upaya apapun pasti akan dilakukan untuk membuktikan kinerja kepada masyarakat. Namun berharap kedepan Bappebti bekerja lebih baik lagi dan bagi masyarakat harus memahami lagi baik dan buruk suatu platform sehingga bisa menerapkan proteksi diri untuk tidak tertipu oleh jenis penipuan apapun.

Jikapun nanti diperlukan maka ane pikir lembaga itu juga akan bernaung dibawah Bappebti juga gan. Sementara ini ane pikir Bappebti sudah bekerja dengan baik untuk meminimalisir kasus-kasus investasi bodong, ponzi dan lain sebagainya meskipun masih dinilai lamban. Ane pribadi menganggap Bappebti sudah cukup untuk menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur komoditi termasuk aset crypto - tidak perlu lembaga khusus lainnya diluar Bappebti.

Semoga ga OOT.

Hari ini sempet lihat potongan berita mengenai kasus IK dan DS yang mengakibatkan banyak orang yang dirugikan. Bahkan Bappeti telah bertemu dengan komisi VI DPR RI. Komisi 6 menilai bahwa Bappeti sebagai organisasi berwenang bergerak lambat sehingga memakan banyak korban. Tapi melihat potongan videoya memang Bappeti telah berusaha memblokir situs Binomo, bahkan mereka berkata telah memanggil IK pada bulan januari tahun ini. Komisi 6 sepertinya tidak puas dengan kinerja bappeti karena masih banyak korban.
Terlihat pelik, untuk kita sebagai trader crypto tentu memahami masalah dari kedua sisi, sepatutnya ya komisi 6 jangan menghakimi. Bappeti telah melakukan berbagai usaha melalui salah satunya pemblokiran situs. Selain itu tentu mereka juga telah mengeluarkan surat edaran pialang berjangka yang berada di bawah naungannya. Sepatutnya tidakboleh menyalahkan Bappeti sepenuhnya, karena user korban tentu mengkuti itu secara sadar dan tahu apa resikonya. Tapi selain itu memang sepertinya Bappeti juga perlu meningkatkan kinerja mereka untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Sedangkan mengharapkan Bappeti untuk dapat menghilangkan kasus investasi bodong saya pikir tidak akan bisa.

Terus ada peryataan yang mungkin akan menimbulkan tindakan baru pemerintah untuk kedepannya, mungkin bisa jadi besok akan ada lembaga pengawas khusus berjangka aset digital  .





Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/25/dicecar-dpr-imbas-kasus-doni-salmanan-indra-kenz-bappebti-ngaku-kesulitan-blokir-website-binomo?page=2

Saya akui rata-rata orang Indonesia belajar crypto itu secara mandiri, nyari ilmunya tentu tidak di dalam negeri tapi di luar dengan belajar langsung dengan bule atau searching di Internet, namun perlu dicatat rata-rata orang seperti itu tidak ada di dalam pemerintahan. Jadi.. jika pemerintah berniat untuk membentuk suatu wadah/forum dikhususkan mengedukasi Masyarakat, kayaknya butuh tender pihak ketiga atau swasta yang mengelola itu. Jika pemerintah/PNS kemendag yang turun langsung, saya yakin hasilnya nihil karena yang ngajar juga tidak tahu apa-apa.

Kalau komunitas lokal saya pernah lihat bahkan ada yang posting dokumentasi fotonya di forum ini (hanya saja saya lupa link-nya), nampaknya lebih ke swadaya masing-masing membernya yang memiliki minat yang sama pada Bitcoin/Cryptocurrency. Sementara kalau untuk perlu tidaknya lembaga atau komunitas secara nasional yang dibentuk pemerintah tentunya balik lagi ke prioritas dan budget sebagaimana yang pernah juga diutarakan teman-teman lain sebelumnya dan seberapa efektif kinerja komunitas resmi tersebut nantinya.

---

Nampaknya pemerintah juga sudah mempertimbangkan kearah sana.

Saya rasa memang perlu yaitu supaya terbentuk komunitas yang ahli dibidang ini. Dan yang khususkan untuk edukasi kepada hal layak umum. Yang masih awam tentunya.

Karena saya juga merasa perihatin dengan warga di indonesia yang belum mengenal crypto dengan mendalam tapi sudah terjun kedalamnya untuk berinvestasi. Bahkan tak sedikit di antara mereka bahkan ada yang belum tahu cara menukarkan token yang mereka beli kepada rupiah. Mereka hanya termakan promosi dari partis yang terjun ke dalam crypto. Yang menjanjikan janji manis. Dan tak menjelaskan resiko di baliknya.
Kegegabahan warga karena memang mereka bahkan tidak tahu harus memulai mencari tahu dari mana untuk mempelajari cryptocurrency ini.

Saya pikir pemerintahan juga harus ambil tindakan untuk mengedukasi warga nya. Dengan memperkenalkan secara pelan-pelan tentang cryptocurrency. Supaya tidak ada lagi yang merasa tertipu dengan crypto dan berakhir menganggap crypto itu buruk. Akibat dari ketidak tahuan mereka

Siap Om.  

Iya Om. Orang-orang lebih nyaman dengan inisial samaran sebab itu lebih aman untuk mereka dan privasi mereka juga tetap terjaga. Bukan hanya di forum-forum crypto, member forum-forum online lainnya pun lebih cenderung pseudonim.

Yang jadi pertanyaan, "forum semisal tapi secara fisik" ini konsepnya mau seperti apa?
Kalau forum ini sifatnya hanya forum sosial, bikin forum ini bakal kurang faedahnya. Seperti yang Om Husna bilang, orang-orang mesti cenderung malas gabung, terutama member lama BTT. Apalagi kalau forumnya nanti bakal dikelola pemerintah dan ada proses verifikasi identitas atau uji kelayakan bergabung, orang-orang bisa dipastikan mundur teratur atau pikir ulang untuk gabung.

Beberapa poin di atas sebenarnya sudah pula disebuatkan agan Chikito di sini:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.59429225

---

Sedikit menambahkan, kalau yang dimaksud adalah forum semisal Bitcointalk, berkaca dari forum ini dan forum lain setelahnya yang serupa, itu membernya cenderung pseudonim. Jadi kalaupun mau buat forum semisal namun secara fisik, saya kira member yang sudah lama di forum ini juga akan cenderung tidak mau bergabung karena tentunya identitas mereka akan dikenali.

Forum atau badan seperti apa yang agan maksud di sini? Forum seperti Bitcointalk atau badan seperti Bappebti?

Jika yang agan maksud forum seperti Bitcointalk, untuk apa buat baru? Kita sudah punya forum Bitcointalk yang pada dasarnya merupakan forum terbaik untuk yang newbie hingga expert. Sebagai catatan bahwa forum Bitcointalk merupakan inisiator forum-forum crypto dan blockchain, tentu kita tidak kekurangan expertnya di sini.

Tapi kalau yang agan maksud badan seperti Bappebti, pemerintah tidak bisa serta merta membuat sebuah badan tanpa alasan yang kuat. Apalagi ini badan khusus yang dibuat untuk urusan crypto atau blockchain yang belum dirasa urgent bagi pemerintah kita. Agan perlu memahami jika ada banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan membuat sebuah badan khusus yang berkaitan dengan crypto/blockchain. Paling tidak perlu pertimbangan terkait hal-hal ini:
- Apa urgensinya membuat badan ini?
- Membuat sebuah badan seperti Bappebti itu butuh dana/anggaran. Apakah pemerintah punya anggaran khusus untuk urusan crypto/blockchain?
- Apakah pemerintah punya dasar hukum untuk membuat semacam lembaga/badan yang menangani masalah crypto/blockchain?

Kalau masalah kasus yang ditimbulkan oleh para artis yang ikut-ikutan menjadi developer/influencer proyek crypto, sebetulnya tidak perlu lembaga atau badan khusus. Jika kasusnya penipuan, ini kan bisa masuk ranahnya kepolisian.

BTW, sebenarnya permasalahan utamanya di sini adalah kurangnya edukasi ke orang-orang yang baru mengenal crypto. Mereka itu kebanyakan hanya dengar setengah-setengah mengenai investasi crypto. Ada yang cuman tau kalau investasi crypto itu bisa bikin kaya dadakan (yang golongan ini yang rentan kena bualan para influencer). Tapi ada juga yang taunya crypto itu investasi seperti judi (golongan ini yang sering bikin FUDs dan mengharamkan crypto). Nah, tugas memberikan edukasi ini pada dasarnya tidak hanya dibebankan ke pemerintah, setiap orang yang punya kapasitas bisa memberikan kontribusi untuk mengedukasi sesuai kemampuannya. Termasuk exchange lokal seperti Tokocrypto dan Indodax, saya lihat dua exchange ini turut ikut andil dalam memberikan edukasi.

Yang harus dilihat dulu adalah respon dari pihak pemerintah kalau ingin membuat pendidikan edukasi tentang Blockchain di sekola dan desa-desa, karena saya yakin di pedesaan belum banyak orang yang mengetahui hal ini, begitu juga di sekolah karena para siswa lebih fokus untuk belajar mata pelajaran mereka dari pada tentang Blockchain, jadi hal ini perlu dibicarakan dengan pihak pemerintah supaya bisa mengetahui bagaimana respon pihak pemerintah terhadap hal Blockchain.

Itu ide yang bagus, akan tetapi sebelum membuat forum legal secara penuh di Tanah air, lebih baik diadakan pendidikan edukasi tentang blockchain serta Crypto secara penuh di desa atau disekolah entah itu bahayanya atau manfaatnya tentang investasi di crypto, agar semua elemen masyarakat indonesia dapat memahaminnya. Saya harap Pemerintah kita dapat membantu

Benar sekali om, hype itu sendiri mengalahkan rasa untuk mencari informasi yang sebenarnya, kadang akibat hype dan ajakan dari seseorang dapat mengelabuhi untuk masuk ke dalam proyek yang notabennya dapat berakibat kehilangan dana. Masyarakat kita sendiri juga banyak yang berharap cuan instan dan besar, nah hal ini yang sebenarnya memicu seseorang untuk acuh terhadap informasi.
Iya om, semoga dengan adanya buku buku tersebut masyarakat juga sadar akan investasi dan bisa memilah secara baik dalam berinvestasi crypto.

Saya harap Asosiasi Blockchain Indonesia bisa jadi yang terbaik dalam menaungi para pelaku usaha dan mampu berperan aktif untuk sosialisasi terhadap masyarakat akan
Proyek blockchain yang baik dan buruk, agar terhindar dari adanya scam ataupun hal yang tidak diinginkan.

Iya bener gan, di beberapa post disini juga sudah saya jabarkan. kenapa kok masih ada masyarakat yang terjerumus padahal sudah jelas banget lembaga terkait dengan tegas memberi warning. Bahkan dulu sempat viral ketika iklan itu di block dari media sosial terus klarifikasi si budi terkait dia menjadi pemeran pada iklan tersebut. Harusnya masyarakat belajar dari situ. Tapi dalam kenyataanya, masyarakat tidak mencari tahu, tidak belajar dengan yang sudah terjadi dan ikut-ikutan serta tergiur iming-iming.

Beberapa teman saya juga sudah saya peringatkan bahayanya, namun tetep aja ngeles sampe ada yang sewot  . Dan sekarang mereka nyesel sendiri. Seperti yang dikatakan senior-senior yang ngepost sebelumnya di thread ini, masyarakat kita minim literasi. Bahkan tidak terbuka dengan kritik dan saran dari orang lain, seakan-akan mereka acuh dan tidak aware.

Binomo itu sudah dinyatakan ilegal oleh OJK sejak lama dan sudah warning-warning akan ada masalah kedepanya karena iklan dan marketing mereka sangat masive, semestinya tidak perlu menyalahkan pemerintah lagi dong, karena mereka sudah mewarning sebelumnya.

---

Budi Setiawan adalah artis binomo yang sering kita lihat di media, dia sebenarnya bukan orang kaya karena Binomo, tapi real artis. Jadi ada banyak yang tergiur karena dia kaya karena binomo padahal bukan. Baru-baru ini saya lihat dia juga membintangi iklan dari exchange crypto Triv, menurut kalian apakah itu juga tidak akan menimbulkan masalah kedepannya?, soalnya orang-orang sudah banyak terjebak oleh binomo yang dibintangi oleh budi, karena orang indonesia pikirannya masih kolot, bisa jadi nama triv akan kena juga karena mereka pikir itu juga berafiliasi dengan binomo.

[1]. https://www.haibunda.com/trending/20220301165742-93-268049/pengakuan-jujur-crazy-rich-palsu-bintang-iklan-binomo-syuting-di-rusia-dibayar-rp50-juta

Menyalahkan sepenuhnya pada lembaga terkait saya pikir tidak begitu tepat. Mereka hanya filter resmi yang belum tentu bisa menyaring semua jenis investasi berujung penipuan. Mereka juga telah menyarankan untuk berinvestasi pada badan yang telah terdaftar di lembaga mereka. Jadi filter Sebenarnya edukasi sepertiya juga telah dilakukan walau masih terlihat sebatas melalui iklan di surat kabar. Selain itu saya juga sependapat dengan om @bitcoinnews_id dan om @Husna QA indonesia darurat literasi, artinya mereka malas membaca jika pun membaca mereka sepertinya tidak terlalu menghiraukan. Mereka sering mengabaikan Disclaimer yang ada di bagian akhir whitepaper atau proposal. Kecuali memang proyek itu tidak resmi dan tidak ada disclaimer mungkin itu sudah mencurigakan.

Saya setuju dengan maksud agan @luzin mengenai kebijakan dalam satu atap, namun yang perlu digarisbawahi jangan sampai terjadi standar ganda atas kepentingan kelompok. Kita tahu sendiri, yang berduit yang pegang kendali.


Agaknya mereka menutup sebelah mata. Karena kewenangan mereka terbatas pada pembuatan aturan dan kebijakan serta audit pada komoditi terdaftar. Mereka hanya memberi peringatan dan mengenai edukasi, diserahkan sendiri kepada masing-masing individu (yang mayoritas malas membaca/riset).


Kalau boleh saya mengutarakan dari sudut pandang pemerintah, mungkin sosialisasi akan sangat mengancam kredibilitas lembaga terkait. Apalagi di negara ini masih banyak kelompok-kelompok yang mudah sekali membuat fatwa dan memiliki paham yang berseberangan. Sebagian masyarakat latah terhadap sebuah fenomena, ketika mengalami kerugian akan mengeluh, mengadu dan menyalahkan pemerintah seperti kasus affiliator kemarin. Dalam dunia crypto, ketika mendaftar pada bursa kita diberikan disclaimer sejak awal yang intinya kita bertanggung jawab sendiri terhadap resiko yang timbul. Dari sana kita sudah diberikan peringatan yang keras, tapi ya balik lagi, tulisan jangan buang sampah sembarangan segede gaban aja masih banyak yang ngeyel, apalagi disclaimer panjang gitu.

Sepakat dengan agan @bitcoinnews_id terkait pertanyaan pada judul thread apakah diperlukan forum legal fisik. Kalau berupa forum tentunya lebih kurang seperti Bitcointalk ini yang kemungkinan akan ada pro dan kontra dalam pendapat meskipun bisa saja ada semacam konsensus dalam menentukan suatu kebijakan (contoh seperti konsensus penerapan Taproot beberapa waktu lalu).

Bappebti maupun OJK dengan Satgas Waspada Investasi-nya saya kira sudah punya peran juga dalam mengawasi perkembangan cryptocurrency ataupun investasi yang menyangkut hal tersebut di Indonesia meskipun pastinya masih ada yang menganggap mereka kurang maksimal dalam tugasnya.

Balik lagi ke sosialisasi dari pemerintah dan yang penting kesadaran dari masyarakat itu sendiri ketika memutuskan untuk masuk ke cryptocurrency ataupun investasi setidaknya harus lebih dulu mencari tahu resiko apa saja yang mungkin didapat ketika masuk kesana.

betul, kedua lembaga resmi ini yang memiliki wewenang untuk perkembangan kripto di negeri ini namun pekerjaan mereka tidak becus karena hingga saat ini masih aja ada warga indonesia yang tertipu investasi di kripto. karena keduanya adalah lembaga resmi maka seharusnya edukasi tentang investasi atau cara paling aman berinvestasi adalah hal yang harus mereka sebarkan dan ajarkan pada warga indonesia.

Sepandai pandainya badan pemerintahan membuat aturan, si penjahat tetap bisa menemukan celah apapun itu caranya. Bappeti sebagai badan pengawas khusus crypto dan OJK telah memberikan aturan detail mengenai sebuah perusahaan pencipta crypto dan akan diperdagangkan harus terdaftar di mereka. Jika tidak itu ilegal untuk indonesia, seharusnya user juga menjadi berfikir ulang untuk ikut investasi. Cukup sulit melacak kasus yang baru direncankan untuk semua lembaga hukum, jadi wajar ada kasus dulu baru ditangani.


Sudah dijawab om @husna.
Untuk mengawasi secara penuh sangat sulit, saya pikir di negara lain sebenarnya mungkin banyak kasus investasi bodong tapi kita tidak tahu saja. Luas lingkup masih terbatas dalam aset komoditas dan saya pikir mereka juga memiliki tim divisi yang dibagi menangani sesuai job desknya. Jika ingin membuat pengawas kusus crypto saya pikir belum perlu tapi jika dibuat ya seharusnya masih dalam satu atap dengan 1 kebijakan sama.
Jadi jangan sama kayak banyak orang bilang "Kakean Aturan"

Menanggapi apa yang saya quote, legalisasi badan atau forum menurut saya akan sangat susah dalam prakteknya. Terlebih forum tersebut diarahkan untuk uji kelayakan dan konsultasi. Menurut saya posisinya akan abu-abu, karena di indonesia sudah ada lembaga Bappeti yang mengatur dan mengaudit kelayakan baik bursa maupun komoditi yang dijual di dalamnya dan juga sudah ada lembaga seperti "CertiK" yang mengaudit token dan coin yang beredar di pasaran. Situs-situs directory informasi mengenai detail cryptocurrency seperti "coinmarketcaps,coingecko" juga sangat banyak untuk turut serta memberikan analisa mendalam. Peran serta bursa perdagangan dalam mengedukasi setiap usernya untuk berhati-hati dalam berinvestasi pada crypto juga sangat membantu.

Dilihat dari hal itu harusnya yang di khawatirkan adalah pengguna baru yang hanya ikut-ikutan dan tidak mau membaca bahkan mempelajari apa itu cryptocurrency. Saya yakin seorang master trader juga pernah terjebak scam atau rugpull, apalagi seperti saya yang baru belajar. Karena sebuah alert bagi diri sendiri aja bagi saya masih susah, walau sudah mempelajari dan membaca secara mendalam. Apalagi di dalam sebuah forum yang didalamnya ada pro dan kontra yang rawan terjadi kubu dan perpecahan.

1. Untuk membentuk badan atau lembaga resmi (semacam kementrian) atau (eselon 1 dan 2 di bawah kementrian) butuh anggaran dan sdm yang cukup. -- Di Indonesia jelas kurang atau condong tidak ada  --

2. Perlu dikaji juga, Crypto dan blockchain itu mau fokus ke ranah mana, (apakah di ekonomi, IT, pertahanan atau semua?). jangan kayak orang buta yang pegang belalai gajah.

3. Apakah memang butuh?, kalau cuma kekhawatiran soal artis saja, saya kira tidak perlu, di kepolisian (sektor kecamatan) saja cukup.


Crypto tidak hanya soal ekonomi, crypto dan blockchain itu luas sekali, kalau di universitas luar negeri ada fakultas-nya sendiri artinya itu sebuah departemen yang mencakup banyak hal. Artinya tidak sempit hanya ke perdagangan (Bappebti dan OJK) apa lagi cuma membentuk eselon 3 di bawah itu,

Saran yang sangat bagus dari seorang pemula, namun saya lebih sepakat kalau hal itu dibuat oleh kamu sendiri di topik yang lainnya supaya bisa melahirkan diskusi yang sedikit berbeda, tapi kalau arah diskusinya masih tetap sama seperti yang ada dalam topik ini, maka kamu bikin saja disini supaya jalur diskusinya menjadi lebih enak dan terarah juga. Karena pada akhirnya juga akan ada kesimpulan tersendiri ketika sudah banyak orang yang berdiskusi.

Bisa jadi karena asal masuk dan tidak mencari tahu sejarah awalnya bagaimana yang merupakan salah satu faktor mereka tidak mengetahui forum Bitcointalk ini dan yang dituju sedari awal adalah bagaimana bisa mendapat keuntungan karena sudah kadung tergiur hype dari cryptocurrency yang ada.

btw, dari beberapa buku tentang Bitcoin/Cryptocurrency, Blockchain berbahasa Indonesia yang pernah saya baca, kalau dilihat di daftar pustakanya itu banyak link-link bahasan tentang Blockchain, Bitcoin, dsm. tersebut yang merujuk pada postingan di forum Bitcointalk ini.

---

Untuk di Indonesia sendiri ada Asosiasi Blockchain Indonesia (https://asosiasiblockchain.co.id/) yang sampai saat ini saya lihat masih eksis yang bisa dijadikan tempat berkumpulnya pelaku usaha teknologi Blockchain di Indonesia.

Baik om jadi tidak perlu ya, asalkan ada forum online istilahnya ya yang sejenis seperti bitcointalk. Ada benarnya juga om, kalau kita punya forum seperti itu dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Indonesia sebagai media dalam belajar dan mencari informasi. Karena dari semua orang yang bermain crypto yang pernah saya temui banyak dari mereka yang tidak mengetahui Bitcointalk, yang membuat saya sedikit miris mereka asal saja masuk ke crypto tanpa tahu apapun. Misal trading atau bermain NFT namun sejatinya mereka tidak tahu apa itu NFT, taunya itu game atau foto begitu. Dan tradingpun sangat berisiko menurut saya, mereka menggunakan dana jor-joran sewaktu coin meme dan coin micin hype tanpa riset atau analisis lebih lanjut, alhasil banyak yang mengalami kerugian.

Kalau jawaban dari saya pribadi, tidak perlu lagi forum fisik untuk menangani hal-hal semacam itu apalagi sekarang sudah zamannya serba digital, sehingga yang diperlukan adalah forum resmi seperti contoh forum Bitcointalk ataupun sejenisnya juga bisa asalkan kegunaannya bisa sangat besar untuk semua masyarakat yang khususnya indonesia.

Dari dulu Forum ini memang menjadi acuan utama dan khusus bagi para pengembang token baru atau proyek baru karena ada banyak contoh kasus yang bisa dilihat didalam forum ini oleh semua orang sehingga dapat menjadikan forum ini sebagai tolok ukur utama untuk pembangunan proyek crypto baru.

Maaf saya bantu jawab, agan bisa lihat pada bagian lampiran I link berikut,
Pedoman penetapan aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik kripto:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf

---

Bukankah nantinya malah menambah daftar birokrasinya kalau begitu? Bappebti juga kan setahu saya berada dibawah Kementerian Perdagangan yang sudah ditugaskan menangani perihal perdagangan berjangka komoditi termasuk salah satunya mengatur tentang cryptocurrency di Indonesia.

Bappebti dan OJK menurut saya belum sepenuhnya maksimal, dan kedua lembaga ini bergerak sesudah adanya suatu perkara kejadian walaupun tidak semua. Jadi masih ada celah bagi penipuan untuk dapat masuk.

Apakah menurut agan Luzin dalam peraturan no 7 tahun 2020 ada ketentuan terkait pembuatan dan standar standar apa yang harus dipenuhi sebelum aset crypto diperdagangkan? Jika bergantung pada Bappebti saya rasa masih kurang, karena ranah yang mereka naungi sangat luas dan belum bisa menyensor secara penuh. Namun saya apresiasi terkait langkahnya yang sudah mengeluarkan peraturan perdagangan aset crypto seperti yang agan sebutkan.


Setidaknya ada divisi dibawah badan Bappebti dan OJK yang secara khusus menangani ranah crypto sebelum masuk ke pembahasan mereka secara serius dalam menentukan arahan dan peraturan.

Berbicara mengenai perlu atau tidaknya, saya fikir hal tersebut sangat perlu untuk dibangun di Indonesia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap fenomena kripto di Indonesia. BTW, bukannya tupoksi dari Bappebti itu seperti itu ya? mereka mengaudit proyek-proyek mana saja yang boleh diperdagangkan dan mana yang tidak

Ya kalok ditinjau dari lambannya OJK & Bappebti saat ini, ya sebetulnya tidak perlu lembaga baru, hanya kinerja yang sudah ada saat ini diperbaiki. Percuma juga nambah lembaga baru tapi kalok kerjanya males-malesan juga hasilnya nggak ada. Apakah load OJK saat ini terlalu tinggi dengan segala macam, mulai dari binary trading, robot trading, sampai pinjol, dan uang ghaib diurusi oleh OJK? Ane rasa tidak karena gaji mereka tinggi. Kalo mau enak-enak ya jadi tukang parkir aja cuma duduk-duduk, jangan kerja di OJK.

Kalau di indonesia karena itu berhubungan dengan aset komoditas maka saya pikir pengawasnya adalah Bappeti. Tapi indonesia juga memiliki OJK, OJK ini befungsi sebagai pengawas, mengatur, menyelidiki kegiatan pada sektor keuangan. Memang hampir serupa tapi sepertinya berbeda, walaupun kadang OJK juga selalu mengingatkan tentang investasi baik crypto atau bukan. Mengenai pencipataan token/crypto kemudaian akan diperdagangkan maka dia wajib untuk ijin ke bappeti saja. Mengenai expert atau tidak Bappeti tentu itu sudah dipilih oleh negara semoga para pekerja mereka memang berpengalaman dan tahu betul mengenai crypto.


Nampaknya tidak, forum ini sepertinya tidak berhubungan dan tidak dapat digunakan sebagi acuan lembaga pemerintah. Bappeti telah menentukan dalam peraturan mereka syarat syarat menciptakan token crypto dan dapat diperdagangkan dalam bursa, kalau tidak salah tertuang dalam peraturan Bappebti No. 7 tahun 2020. Forum ini hanya sebatas tempat berdiskusi dan bahkan saya pikir tidak semua orang indonesia yang berinvestasi dalam proyek crypto token tahu akan forum ini.

CMIIW

Sebelum nya dengan orang masuk ke dunia digital,dia sudah tau resiko itu ada,beda dari ringan atau berat nya,terlebih dari token token yang fenomenal dan beberapa tokoh masyarakat di atas itu sesungguh nya hype saja/kecintaan dalam suatu projek,memang tidak dapat di pungkiri masyarakat awam akan kemakan klikbait suatu iklan terlebih dari idola yng mereka kagumi,mereka tidak akan fokus analisis projek nya.
Bitcoin adalah kejaiban,harga yng tidak masuk akal bagi mereka,itulah kekuatan ekonomi dunia betapa derasnya aliran transaksi setiap detik.
Saya raya beberapa tahun kemudian akan beberapa kali lipat harga setiap unit bitcoin,ini masa depan