Topic: Bagaimana tolak ukur Suksesnya Pemilu? (Read 714 times)

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon legislatif dan eksekutif mentukan sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu, artinya semakin sedikit yang golput maka indokator kesuksesan Pemilu dapat dicapai. Selanjutnya fungsi pengawasan Badan atau Lembaga penyelenggara Pemilu, semakin sedikit kecurangan maka semakin sukses Pemilu. Jika dua faktor tersebut saja dapat terpenuhi, maka menurut saya kesuksesan Pemilu sudah tercapai. Akan tetapi dari yang saya lihat, di Pemilu kali ini masih banyak sekali yang bermain money Politic, mungkin disetiap Daerah akan berbeda-beda cara mainnya.

Tentu semua Lembaga yang terlibat akan mengatakan bahwa Pemilu kali ini berjalan sesuai dengan amanah Undang-undang atau lain sebagainya, yang pada kesimpulannya hasil dari Pemilu murni kehendak rakyat. Padahal nyatanya tidak semua itu benar, di akui atau tidak kita dapat melihatnya dan menilainya sendiri. Kita akan menunggu keputusan MK terkait laporan kecurangan Pemilu, setelahnya baru di lanjutkan oleh KPU untuk memutuskan dan mengumumkan hasil Pemilu, baik di tingkat Pusat atau Daerah.

Disini peran-peran tersebut sangat lah penting tanpa ada peranan tersebut,pemilu tidak akan berlangsung dan berjalan dengan sedemikian rupa.
Tentang adanya kecurangan mungkin itu sudah hal yang biasa terjadi, walau sudah ada uu nya tetap saja belum ada orang dipenjara gara-gara pemilu.

Yah selain itu ada pembahasan yang menyangkut tentang balas budi.
Saya tidak terlalu tahu di daerah lain seperti apa tetapi di daerah yang saya tinggali saat ini ada banyak sekali ancaman tentang tidak mendapat bantuan serta mengatakan tentang balas budi karena memang di beberapa bulan sebelumnya mereka telah diberikan beberapa alat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
Sekedar info saja daerah saya terkenal dengan hasil perkebunan nya dan di beberapa bulan sebelum pemilu dimulai aparat desa dan dari kecamatan memberikan beberapa alat berat untuk menunjang kebutuhan dalam mengelola kebun tetapi setelah pemilu semakin dekat itu dijadikan senjata untuk mencari suara warga karena dikatakan alat itu diberikan oleh salah satu caleg di partai banteng yang mana imbalan nya adalah suara dalam pencoblosan dan di haruskan untuk setiap daerah atau tps mengirimkan minimal 20 suara untuk calon yang mereka tunjuk dengan dalih balas budi karena jika tidak maka selain dari disuruh membayar sewa alat berat yang di turunkan sebelumnya, itu juga akan ditarik kembali sehingga banyak sekali warga yang mencoblos bahkan lebih dari 90 persen di tps saya mencoblos karena selain dari animo memeriahkan pesata pemilu mereka juga ada sebuah kepanikan jika harus disuruh membayar uang sewa yang memang cukup mahal.

kalau susksemya pemilu hanya di hitung dari partisipasi rakyat
maka era prde baru era paling sukses dalam hal penyelanggaraan pemilu. karena pada masa itu partispasi maryarakat selalu di atas 90 persen dalam keikut serataan mencoblos

Benar gan, seperti fenomena di pemilu kali ini banyak sekali masyarakat yang nyoblos karena takut di intimidasi, tidak mendapat bantuan kalau tidak nyoblos salah satu paslon atau caleg. Sehingga membuat masyarakat ketakutan dan bahkan malas untuk datang ke TPS. Jadi saya sependapat dengan agan, bahwa suksesnya pemilu tidak sama denga suksesnya demokrasi. Apalagi Demokrasi di negara kita sedang tidak baik-baik saja.

tolak ukurnya adalah dengan cara pemilu yang damai terang terangan dan jujur, tidak ada nepotisme dari pejabat tinggi negara, tidak ada tindasan tindasa untuk pasalon laen, jangan ada paslon yang di kampanyekan atau didukung oleh negara, karna kalau pemerintah udah turun tangan untuk mengkampanyekan salah satu paslon itu udah jelas tidan jujur dan bersih, kalau pejabat tinggi memerintahkan kabinetnya untuk mendukung salah sau paslon itu udah jelas dan terang terangan mendukung salah satu paslon sudah melanggar kode etik dan melanggar demokrasi, karna negara kita bebas berekpresi dalam semua hal, boleh mendukung paslon siapapun tanpa takut tekanan, itu baru bisa dinamakan dengan pemilu damai, adil dan jujur.

Pemilu sifatnya jurdil. Guna mencapai sifat pemilu, pengawasan memang menjadi landasan penting. Pengawasan harus terstruktur secara sistematis dari atas hingga kebawah yang dilakukan bukan oleh lembaga atau badan pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah. Diperlukan partisipasi aktif oleh semua kalangan masyarakat dengan memberanikan diri untuk melapor dan menindak tindakan yang merusak proses pemilu.

Integritas pemilu dalam tahun politik 2024 sudah dipertanyakan sehingga tidak lagi fair untuk diperdebatkan. Presiden dan pejabat daerah hingga pejabat desa sudah terang-terangan bertindak untuk mendukung salah satu paslon. Sebagai warga negara yang baik, integritas harus dipertahankan sebagai pemilik suara sah walau orang lain melakukan hal yang merusak integritas.

Benar dengan apa yang agan-agan katakan, bahwa yang menjadi tolak ukur suksesnya sebuah Pemilu, itu ketika persentase golput terus mengalami penurunan, dan semakin kecil persentase tersebut maka dapat diakatakan bahwa KPU berhasil dan sukses menyelanggarakan Pemilu.

Akan tetapi pada Pemilu kali ini, saya berharap bahwa persentase "Golput" itu menglami peningkatan yang signifikan dan kalau bisa hingga 51% lebih masyarakat Indonesia memilih untuk Golput. Mengapa demikian.? karena saya cukup gedeg melihat setiap pemilu itu terdapat sebuah kecurangan dan pelanggaran, baik itu yang dilakukan oleh para peserta pemilu, lembaga penyelenggara, lembaga pengawasanya, dan sekalipun itu pemerintah.

Saya mengharapkan hal tersebut, dengan tingginya penrsentase golput maka dapat dikatakan bahwa pemilu kali ini gagal. Dan dengan kegagalan tersebut, nantinya akan ada sebuah evaluasi dan peninjauan ulang mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab gagalnya pemilu tersebut. Dan dengan kegagalan tersebut, maka akan dilakukan sebuah perombakan, baik itu mengenai sistem pemilu, peraturan dan orang-orang yang ada didalamnya, untuk bagaimana KPU selaku lembaga pemerintah mampu untuk menyelenggarakan Pemilu yang lebih berkualitas, yang memang Jurdil.

kalau itu sih cuma jalan nya pemilu biar berjalan dengan baik.
jika berbicara suksesnya pemilu ya berjalan secara jurdil sehingga semua peserta pemilu meski kalah akan legowo dengan kekalahan nya.
tapi semua konstelasi siapapun yang kalah pasti tidak akan legowo dan akan selalu ngoceh curang curang terus.

Teori politik tentu saja tak selaras dengan apa yang terjadi di lapangan. Poltik itu adalah seni mendapatkan tujuan dengan berbagai macam caranya. Tak bisa dipungkiri untuk merebut kekuasaan tentu harus ditopang dengan perekonomian yang kuat maka bisa kita lihat para pengusaha selalu terlibat dalam jaringan penguasa dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi bisa juga kita lihat kondisi politik di Amerika Serikat.

Pada akhirnya semua juga berkolusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam hal ini serta agar bisa memperkuat rezim yang mereka miliki sehingga memang dalam hal ini tidak pedulli benar atau salah semuanya akan menjadi sama dimata politk karena sekalipun ini adalah ladang yang basah untuk mendapatikan uang tetpi disisi lain ini adalah tempat paling brutal karena segala bentuk kemungkinan termasuk itu saling menjatuhkan bisa saja terjadi.

Kita bisa mengambil contoh di pemilu periode sebelumnya di 2019 ketika banyak sekali orang yang berdemo karena berada di kubu sebelah dan tidak mengakui bahwa presiden baru sudah ada kala itu. Sebanyak apapun masyarakat berdemo bahkan itu berjilid-jilid tetapi hasilnya tetap sama karena memang poltik salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menjadi ladang basah sehingga pasangan calon yang kalah ditarik menjadi menteri untuk kepentingan rezim yang berada dipuncak agar para pendemo dan para pendukung dari klub sebelah tidak terlalu intens mengkrtik sistem pemerintahan.
Ini sebenarnya menjadi bukti bahwa politik adalah tergantung dari pemanfaatan untuk mereka para pelaku karena bagaimanapun juga seperti yang saya katakan sebelumnya tempat ini adalah ladang yang layak untuk dijadikan mata pencaharian sehingga selama ada kesempatan tidak peduli apakah itu kawan atau lawan pada akhirnya selagi menemukan celah maka pasti koalisi akan terbentuk.

Betul sekali gan. Apa yang agan lihat saat ini selaras dengan bagaimana dunia perpolitikan di negara kita berjalan. Politik adalah alat untuk memudahkan tujuan rezim yang berkuasa. Pejabat dan pengusaha adalah simbiosis mutualisme yang terjadi di perpolitikan kita. Pejabat, atau calon pejabat butuh pengusaha dengan uangnya untuk bisa bersaing pada kerasnya dunia politik kita. Dan pengusaha mau memodali calon pejabat karena jika terpilih nanti maka akan memudahkan si pengusaha tersebut dalam menjalankan bisnisnya dengan aturan-aturan yang dibuat.

Apa yang terjadi dengan timses Paslon tidak menjadikan suatu tolak ukur untuk suksesnya pemilu ataupun tidak namun kebebasan yang di dapatkan oleh masyarakat dalam melakukan/menentukan pilihan ataupun menyuarakan yang ingin di menangkan adalah suatu tola ukur suksesnya pemilu ataupun tidak dan yang bisa mengambat hal tersebut adalah Panitia Pemilu ataupun pemerintahan.
Karena sukses ataupun tidaknya pemilu di tentukan dari tidak adanya intimidasi dan diskriminasi terhadap masyarakat, pemilu adalah pesta rakyat dan jika rakyat memiliki kebebasan berarti pemilu sudah bisa di anggap sukses.

dari 3 indikator yang di sebutkan itu selalu bertolak belakang saat pemilu berlangsung,dari timses masing-masing caleg selalu mencari cara agar mereka bisa memberi yang terbaik untuk calon mereka dan kecurangan pun sering kita dapatkan saat pemilu berlangsung,dan kita harapkan tahun ini pemilu bisa berjalan dengan seadil-adilnya agar masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan saat peminpin yang adil bisa menguasai negara dan yang pernah terjadi pada pemilu 2019 dengan hal-hal negatif kita harapkan tahun ini bisa di atasi dengan baik.

Jika melihat dari yang sudah berlalu di pemilu tahun tahun sebelumnya permasalahan yang kerap muncul sehingga banyak yang memprotes adalah karena banyaknya kecurangan dan itu merupakan salah satu tolak ukur sukses atau tidaknya pemilu menurut saya.
Sukses Pemilu bukan berarti berjalan dengan sendirinya tanpa memperdulikan hal hal lain, bukan berarti ketika Pemilu sudah siap dan keputusan sudah ada bisa di anggap sukses.
Menurut saya ketika banyak pihak yang menolak hasil pemilu dan banyaknya terjadi kecurangan maka pelimu itu tidak sukses.

Seperti hal nya di Pemilu tahun 2019 lalu, keputusan sudah ada namun banyak pihak yang tidak puas dan bahkan banyak dari Anggota KPPS yang meninggal dunia karena di anggap kelelahan dan menjadi berita Nasional, itu juga suatu problem yang harus di selesaikan agar tidak terulang kembali dan intinya jika seperti Pemilu 2019 terulang kembali berarti Pemilu tahun 2024 tidaklah sukses.

gampang gan kalau menurut ane
1. yang golput dikit
2. pemerintahan sekarang stabil
3. gak ada kerusuhan
tiga indikattor diatas menurut ane dah cukup sebagai tolak ukur berhasil atau gaknya pemilu kita nanti, kalau kecurangan gak saya masukin ya pasti ada aja kecurangan itu dari semua paslon, tapi minor gak merata masih bisa lah di lanjt gak terlalu berpengaruh pengaruh amat ke suara mayoritas. yok kita doakan pemilu 2024 aman dan tentram, setelah pemilu selesai kita hidup kek biasanya, jangan lupa tanggal 14 feb kita nyoblos, jangan sampai golput yakkk wkwkkw

Apa yang diharapkan karena pada akhirnya semua bertumpu kepada kekuatan mutlak uang
Saat ini perpolitikan di negeri kita semuanya bertumpu kepada siapa yang bisa menggelontorkan uang paling besar maka kans untuk bisa duduk di kursi dewan bisa tercapai adapun ketika berbicara tentang masalah pemerasan tentu saja oknum yang memeras ini tidak hanya untuk masalah individual tetapi bergerombol karena mereka tidak akan mungkin menginginkan masalah jika pada akhirnya tidak ada bekingan dari yang lebih tinggi dari segi kekuasaan.

Memang cara yang anda ucapkan itu adalah sebuah tahapan yang masuk akal tetapi pada akhirnya dengan uang yang dimiliki apakah kita mampu untuk melawan hal itu karena yang terjadi justru ketika sebuah kasus di up maka yang pasti disalahkan adalah yang melapor dalam kasus apapun begitupun juga dengan kecurangan dalam masalah politik saat ini.

Masyarakat adalah peran penting untuk mendukung suksesnya pemilu, Untuk itu ,Lembaga kepengurusan pemilu harus lebih mengedukasi masyarakat mengenai tata cara pemilihan, Agar masyarakat melaksanakan kewajiban memilih dengan benar dan mengurangi resiko golput

Saya tidak tau apa yang ingin anda dapatkan dari postingan singkat ini karena anda membuat postingan dengan tidak adanya pertanyaan, kecuali jika melihat dari judul?
Tolak ukur tentang kesuksesan pemilu tidak jauh dari pandangan tentang terjadinya kecurangan dan pihak penyelenggara pemilu tidak ada yang meninggal karena faktor kelelahan dan hal ini bisa terwujud jika pihak penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah bisa jurdil dan transparan.
Masyarakat juga menentukan sukses atau tidaknya pemilu karena peran masyarakat juga cukup besar.
Monipolitik dapat melahirkan pemimpin yang curang dan tidak peduli terhadap rakyatnya dan itu semua dipengaruhi oleh tindakan masyarakat yang menolak menerima uang, akan tetapi lebih memilih pemimpin yang adil, jujur dan memiliki kapasitas untuk memimpin negara atau tingkat dibawahnya.

Parpol juga harus mengintruksikan kepada kadernya agar tidak menggunakan manipolitik saat berkempanye meskipun kenyataannya sulit terjadi di negara kita.
Semua aspek memiliki pengaruh agar terciptanya pemilu yang adil dan sukses, tetapi jika sistem tidak dapat disempurnakan maka mustahil pemilu akan berakhir aman, damai dan penuh kegembiraan.

Suksesnya pemilu adalah berbicara tentang terlaksananya kegiatan pemilihan atau pencoblosan, baik keamanan maupun netralitas, tidak ada keterlibatan dari pihak manapun, murni dari masing2 individu. Jika berfikir suksesnya pemilu belum berarti sukses dalam hal menata negara, ini adalah konotasi yg sangat jauh seolah olah suksesnya pemilu adalah sukses dalam segala hal, seperti sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi masyarakat.

Ada yang mengatakan pemilu adalah pesta rakyat, bukannya politisi?, pertanyaan ini cocok untuk menggambarkan keresahan masyarakat akan negara yang tidak baik baik saja. Dari itu ada berapa masyarakat yang sudah memiliki hak pilih malah memilih golput.

Jika memang tolok ukur kesuksesan dari pemilu seperti ini maka sudah pasti setiap pemilu di negara kita itu tidak berakhir sukses karena ini sudah menjadi rahasia umum ketika berbicara tentang pemilu maka keadilan hanya menjadi sebuah tameng dan yang memegang kuasa tentu saja uang adalah mereka yang menganggap hal ini adalah keadilan dan yang pasti akan menang Karena bagaimanapun untuk sekarang ketika berbicara tentang pesta pemilu maka keadilan itu sudah mati dan kita tidak boleh naif dengan hal itu.

Semua yang ada di politik itu tidak ada kata salah dan benar pada akhirnya termasuk keadilan pun itu hanya sebuah kiasan karena pada akhirnya didalam politik kita hanya akan menemukan menang dan kalah tidak peduli caranya seperti apa dan tidak peduli apakah itu adil atau tidak yang terpenting sebisa mungkin mereka harus bisa menang untuk bisa menjadikan kekuasaan dan regulasi mereka kuasai untuk rezim baru sehingga tolak ukur pemilu yang adil itu hanya menjadi sebuah ungkapan saja karena tidak ada yang adil dalam hal ini.

Heyy... tidak semudah itu ferguso,  sesama orang yang suka melakukan sebuah  kecurangan, tidak boleh saling melaporkan satu sama lain, harus pandai-pandai menajaga rahasia.

Dan yang menjadi pertanyaan saya, ketika caleg tersebut membawa perkara ini kehadapan Mahkamah Kontistusi, apakah caleg tersebut dapat memberikan jaminan bahwa suara yang dicapai nya itu, merupakan suara murni dari masyarkat dan bukan hasil kecurangan, yang diantaranya adalah money politics...? dan jika caleg tersebut, menyeret perkara ini pada meja persidangan, maka hal ini sama saja dengan bunuh diri.

Dalam sebuah pesta demokrasi itu tidak lepas dari yang namanya sebuah kecurangan, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, pengawas dan pemerintah sekalipun tidak luput dari yang namanya praktik curang. Dan yang seperti terjadi baru-baru ini, dimana beredar sebuah unggahan dari seorang TKI di Taipei yang mendpatkan surat suara, akan tetapi surat suara tersebut sudah tercoblos. Dan bukanalah sebuah fenomena baru, yang dimana hal seperti ini tuhh... selalu terjadi dan terulang dalam setiap gelaran pesta demokrasi.

info lebih lengkap, Sumber; Viral Video Surat Suara Coblos Ganjar-Mahfud di Luar Negeri, Bawaslu Buka Suara

kalau ini semua menjadi tolak ukur kesuksesan pemilu, maka selama ini bisa dikatakan pemilu tidak berjalan sukses. Karena, dari setiap pemilu di masa lalu hingga saat ini, semua lapisan memainkan politik uang. tentu ini sudah lepas dari asas jujur. Sulit untuk menjalankan pemilu bersih di negeri ini mas. Sehingga, tolak ukurnya bukan lagi tentang kejujuran, melainkan pemilu bisa dijalankan dari awal sampai rekap tidak ada perpecahan. cukup ini saja sudah bisa dikatakan berhasil walaupun ini sebagai simbolis saja.

jika merasa di peras oleh oknum KPU.
seharusnya caleg nya bisa melapor ke polisi. jika ke KPK nilai nominal kerugian harus besar jadi akan susah jika lapor ke KPK.
dan caleg lain nya pun jika ada pengurangan suara nya bisa ngajukan ke MK jika merasa jadi perkara selisih pemilu. atau lapor ke bawaslu.

Sepenuhnya tolak ukur suksesnya pemilu berada pada tangan bawaslu dan KPU secara profesionalitas dukungan yang transparan, adil  dan kebijakan yang pasti akan membuat pemilu jadi lebih steril.
Setiap pemilu terjadi banyak sekali pelanggaran yang terjadi dari beberapa aturan yang telah di tetapkan oleh KPU pusat alangkah baiknya keinginan masyarakat semua berjalan transparan agar pemilu berjalan murni.

Suksesnya pemilu yang berlangsung secara adil yang dilakukan secara terbuka, transparan dan juga membentuk sebuah aturan khusus.
Dengan sanksi yang berat untuk para pelanggar baik itu parpol, kip kecamatan bahkan kip kabupaten. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu tidak akan terbaca oleh masyarakat meski itu sudah menjadi rahasia umum.
Bisa kita memberi ide dan saran agar terjadinya pemilu yang adil transparan dan juga bisa negara kita ke depan jadi negara yang demokrasi.

Sangat sulit untuk bisa meminimalisir tindak pidana korupsi dan money politi yang terjadi di negara kita ini, papalagi mengahupskan-nya. Namun jika secara sadar kita mengatahui dan meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang salah, maka jangan pernah melakukaknnya. Semua ini harus dimulai dari  pribadi masing-masing


Benar atau tidaknya itu kembali kepada pribadi masing-masing, karena memang saya tidak bisa memkasa orang lain untuk sependapat dengan saya dan memaksa orang lain untuk menerima pemikiran saya dan mengakui akan kebenarannya.

---

Dan yang menjadi landasannya itu bukan hanya agama saja, tetapi budaya, adat istiadat dan budi pekerti luhur juga merupakan landasan yang harus kita pegang dan harus kita terapkan dalam setiap perpolitikan dan demokrasi  di negara tercinta ini. Namun keserakahan dan rasa haus akan kekausaan telah membutakannya, sehingga mereka melupakan semuanya.  Yang dimana seharusnya agama dijadikan sebagai landasan dalam berpolitik, tetapi pada kenyaatnya sebagian dari mereka berprilaku sebaliknya, mencoba memanfaatkan agama untuk  kepentingan dirinya sendiri dan mecoba memanfaatkan agama untuk menyerang lawan politiknya. Dan ini sungguh berbahaya jika menjadi konsumsi publik, apalagi kalau sampai mengahalakan yang haram dan mengaramkan yang halal, ataupun mengkafirkan seseorang dengan sengaja hanya karena tidak memilih calon yang ia pilih.

Saya tidak mengingkari hal tersebut, karena memang ketika sudah diahapkan dengan sebuah kebutuhan. Sulit untuk seseorang bisa berpikir panjang akan hal yang dilakukannya, karena yang terpenting bagi dirinya adalah tetang bagaimana kebutuhannya bisa terjawab dan terpenuhi, walaupun tidak sepenuhnya.

Ya persentase partisipasi rakyat salah satu ukuran apakah pemilu itu sukses atau tidak, sebab semakin tinggi partisipasi rakyat itu menandakan rakyat menaruh harapan dan kepercayaan kepada para calon yang maju untuk menjadi wakil rakyat. Jika partisipasinya rendah, menurut saya itu menandakan bahwa rakyat menurun kepercayaannya terhadap para wakil mereka.

Untuk pemilu tahun ini saya cukup khawatir, sebab pro kontra terjadi bahkan sebelum penentuan calon. Saya dalam hal ini netral dan tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pihak manapun, namun keputusan MK pada saat itu yang meloloskan salah satu calon untuk maju di pemilihat Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan pro kontra. Ya banyak yang menganggap ini adalah politik dinasti sebab yang dipermasalahkan itu merupakan anak dari Presiden saat ini.

Oh ya tidak terasa kurang dari sebulan lagi kita akan tepat berada di hari dimana pesta demokrasi akan terselenggara. Saya berdoa semoga semua berjalan dengan sangat lancar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Pemikiran seperti ini tidaklah salah karena memang mindset ini terbentuk karena dari awal di negara kita KKN sudah menjadi rahasia umum sekalipun memang hal seperti ini masih cukup tabu untuk dibahas secara luas tetapi untuk masalah korupsi yang sudah mendarah daging maka pasti akan muncul mindset dimana pemilu ini akan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi karena pada akhirnya sekalipun kita membenci situasi seperti ini tetap saja ini tidak akan bisa di berantas sehingga mereka lebih baik tercebur sekalian kedalamnya karena bagaimanapun juga ini adalah kesempatan meskipun masih ada juga orang yang pasti melawan arus dan menolak segala bentuk korupsi di negeri kita ini.

Inilah yang menjadi sesuatu yang salah dan harus diperbaiki karena bagaimanapun juga sekalipun yang anda katakan benar tetapi azas kita sebenarnya kuat karena masih berlandaskan kepada agama sebagai patokan tetapi memang kekuasaan yang sangat ingin didapat membuat mereka lupa akan hal itu sehingga menghalalkan segala cara agar tujuan yang mereka inginkan tercapai karena pada akhirnya politik di Indonesia itu seperti hukum rimba dimana yang kuat dari segi sumber daya (uang) dan kekuasaan maka mereka bebas untuk menginjak yang lebih lemah.

Masalahnya bukan dari segi nominal tetapi dari segi kebutuhan pada akhirnya. Sekalipun memang hak pilih ditukar dengan 50k itu terkesan sangat murah tetapi kita tahu tingkat perekonomian di negeri kita apalagi untuk daerah yang masih terbelakang dan masih dalam perkembangan nominal itu sudah cukup untuk membungkam mulut sebagian besar orang dan bisa dikendalikan dari segi hak pilih mereka.

Dengan adanya pengawasan saat menjelang pemilu itu sangat penting bagi kelancaran acara pesta demokrasi dan keselamatan bagi setiap warga negara Indonesia. maka dibuatlah perundang-undangan tentang pengawasan pemilu dengan adil, transparan dan demokratis tersebut seperti yang anda katakan diatas. Dalam manfaatnya adalah agar pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kecurangan, jika melanggar aturan sudah pasti akan mendapatkan hukuman.

Ane lihat banyak sekali surat suara rusak dan sudah tercoblos di luar negeri, apakah hal demikian tidak jadi perhatian KPU?, soalnya surat surat itu merupakan tonggak masa depan bangsa, kalau banyak yang rusak dan tercoblos (di Taiwan) apakah hasilnya akan benar-benar fair dan dapat diterima rakyat?. Ane cukup miris mendengar ini, apa lagi di kampung ane banyak pemuda-pemudi pengangguran jadi dapat job untuk melipat kertas suara KPU. Harusnya kalau memang fair, KPU mesti komplain langsung ke perusahaan cetak untuk mengganti segera surat suara yang rusak, kalau banyak yang rusak, job-job juga berkurang. (450 perak/lembar)

https://economy.okezone.com/read/2024/01/10/622/2952483/ternyata-segini-gaji-petugas-lipat-surat-suara-pemilu-2024

Sebagian masyarakat itu beranggapan bahwa musim pemilu itu adalah ajang untuk mencari keuntungan sebanyak-banykanya. Sehingga tidak sedikit tokoh masyarakat yang melakukan negosiasi terkait jumlah uang yang akan mereka dapatkan ketika memutuskan untuk mecoblosnya.


Ketika berbicara politik, tidak ada yang namanya benar dan salah, tidak ada yang namanya baik dan buruk dan tidak juga yang namanya halal dan haram. Dalam perpolitikan tidak ada itu semua, yang ada itu antara menang da kalah. Karena sejarah itu akan ditulis oleh pemenanga, bukan yang kalah. Sehingga ketika mereka menang dan berkuasa, mereka bisa dengan leluasa untuk membenarkan akan kesalahan yang pernah mereka lakukan dimasalalu.


Mereka para caleg dan capres, memliki timses dimulai dari tingkat nasional sampai tingkat bawah, yaitu di setiap TPS, dimana mereka menyasar dan menyisir setiap rumah warga untuk meminta data diri dan menepelkan stiker baik itu seijin pemilik rumah ataupun tidak. Dan menurut saya uang 50k adalah jumlah yang sangat kecil dan terbilang cukup murah. Karena di daerah perkotaan, jika satu suara itu hanya dibayar dengan seharga 50k, maka sudah dipastikan bahwa tidak ada orang yang mau menjadi timsesnya.

benar, ya intinya proses pemilu harus sesuai dengan aturan yang telah di buat, tidak ada pelanggaran apapun yang terjadi sehingga pemilu berjalan dengan sesuai prinsipnya.

Termasuk pada peran masyarakat dalam kontribusinya, dari jumlah golput, lembaran yang sah dan tidak sah juga merupakan salah satu indikator bagaimana tingkat kesuksesan pemilu itu di anggap sukses.
Dampak pada hasil setelah pemilu juga merupakan sebuah indikator yang bisa mengatakan bahwa pemilu berjalan dengan sukses dan masyarakat memilih pemimpin dan wakil mereka dengan benar.

Ya walaupun saya pikir juga bahwa tidak mungkin berjalan 100% tanpa ada pelanggaran, pasti ada satu dua atau tiga kecurangan, tetapi selama itu bisa di biaskan mungkin kita akan di paksa untuk tutup mata.

Suksesnya pemilu diukur dari bagaimana lembaga yang terlibat dalam pemilu menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Peserta pemilu yang terlibat seperti partai politik atau perseorangan (independen) dituntut harus berintegritas, mereka harus taat dan patuh pada aturan-aturan yang ditentukan dalam pemilu.

Peran rakyat sangat menentukan suksesnya pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam menyambut pesta demokrasi ini akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan, siapa yang akan menjadi pemimpinnya berada ditangan para pemilih. Masyarakat harus memiliki integritas dalam memberi hak pilihnya yang menjadi wakilnya di parlemen, ketika yang terpilih pemimpin adil yang bisa membawa perubahan pada tingkat ekonomi masyarakat, mereka telah berhasil menjalankan tugasnya dalam pesta demokrasi dengan menyukseskan pemilu melahirkan pemimpin yang jujur dan adil.

Harusnya memang hal seperti inilah yang menjadi perhatian awal karena ketika pencalonan dan ajang promosi saja mereka sudah curang maka bagaimana mereka akan memimpin karena yang saya tahu ketika niat awalnya sudah tercoreng oleh hal negatif maka selamanya hal itu akan menjadi negatif. Hanya saja memang hal seperti ini terjadi karena selalu ada jalan dari kita sebagai warga masyarakat yang seolah-olah memberikan kesempatan untuk kecurangan seperti ini.
Pada akhirnya uang tetap memegang kendali dalam hal ini sehingga tidak peduli apakah caranya benar atau salah semuanya akan menjadi sah ketika uang sudah berbicara dan untuk masalah pemilu saat ini uang masih akan memegang kendali hal itu karena siapa saja calon yang bisa menggelontorkan dananya yang lebih besar maka sudah pasti dukungannya akan kencang dan hal seperti ini sudah bukan menjadi hal yang tabu karena sudah menjadi rahasia umum di setiap pemilu yang berlangsung.
Di tempat saya saat ini bahkan sudah dimulai dengan yang namanya serangan fajar seperti ini karena beberapa anggota atau koordinator kemenangan para calon saat ini sedang gencar untuk pengumpulan KTP atau data-data yang pada akhirnya ditukarkan dengan uang 50k untuk setiap orang yang mendaftar dan siap untuk mencoblos calon yang memberikan uang dan hal seperti ini sekalipun memang sudah lumrah tetapi sepertinya panwas juga tidak bisa berbuat banyak karena bagaimanapun juga tidak ada bukti tertulis atau apapaun itu sehingga mereka hanya diam dan menutup mata kepada hal seperti ini.

Tolak ukurnya suksesnya pemilu tentunya sangat sederhana yaitu minim angka Golput pada gelaran pemula dan tidak ada kecurangan apalagi sampai ada yang meninggal seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Karena pemilu adalah pesta demokrasi bukan perang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia

Mungkin juga banyak yang golput karena Anak muda lebih suka berkarya untuk masa depan dan kebebasan berekspresi, sementara pemerintah saat ini justru mengengkang mereka untuk berekspresi, kritik pemerintah dikit-dikit lapor penjara. Makanya anak muda saat memilih presiden, golput semakin meningkat. Inilah tugas KPU agar bisa mengedukasi untuk pemilih pemula agar menggunakan hak suara sehingga lahirnya pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat dan pemilupun akan suskes jika minim yang golput.

Secara garis besar tolak ukur suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) terletak pada sedikitnya pelanggaran hukum. Sedikit banyaknya kita tentu sudah memahami bagaimana jalannya dinamika perpolitikan Indonesia, dimana pada setiap penyelenggaraan Pemilu hampir selalu ada pelanggaran dan sengketa. Tolak ukurnya disini, jika jumlahnya pelanggaran menurun maka penyelenggaraan Pemilu berarti terbilang sukses. Ada banyak sekali bentuk pelanggaran, baik berupa administratif atau yang masuk ranah Pidana, secara pribadi semakin sedikit pelanggaran atau kecurangan maka hasil dari Pemilu akan semakin baik, terserah siapapun yang terpilih.

Selain itu, yang menjadi tolak ukur suksesnya Pemilu selanutnya adalah jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Jika banyak pemilih yang tidak memberikan hak suaranya maka Pemilu belum di anggap sukses, sebab hakikatnya rakyat sudah tidak percaya kepada peserta Pemilu, peserte Pemilu yang saya maksud adalah Presiden dan Wakil, serta Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat-Daerah). Dalam bahasa yang lebih familiar semakin banyak orang yang GOLPUT maka penyelenggaraan Pemilu belumlah sukses.

Sebenarnya masih ada banyak lagi yang menjadi tolak ukur suksesnya Pemilu, namun secara garis besar hal yang lain tersebut merupakan turunan dari dua variabel diatas. Satu hal lainnya adalah keberadaan lembaga survey yang sering kali mengklaim sesuatu, bukan hanya elektabilitas Paslon saja, terkadang lembaga survey tersebut juga tidak jarang mengatakan tentang sukses tidaknya kinerja penyelenggara Pemilu, dan secara pribadi saya tidak mempercayai statement mereka.

jurdil bukan hanya statement dari parpol atau capres yang kalah.
karena siapapun yang kalah sejujur dan seadil apapun pasti akan teriak2 curang dan mendeletimasi hasil pemilu. itu hal yang biasa nuntut ke MK pemilu ulang penghitungan ulang dll itu yang di lakukan oleh yang kalah

Itu idealismenya sebagaimana yang telah kita pelajari di sekolah dulu suksesnya pemilu itu berdasarkan LUBERJURDIL, tapi di dunia ini tidak ada sistem politik yang bersih untuk mencapai tujuan. Semua perlu strategi dan tidak sedikit strategi harus melibatkan tindakan yang kotor. Yang bisa kita lkuakn adalah mengawal demokrasi seadil adilnya berdasarkan kemampuan diri untuk memastikan disetiap wilayah pemilihan umum mampu berjalan dengan baik dan rakyat bisa memberikan suaranya sesuai dengan keputusannya masing masing. Terlepas ada tindakan di luar aturan pemilihan itu adalah urusan lain karena kembali lagi pemilihan kepala negara tentu memiliki cara tersendiri baik itu memang bersih atau hanya sebagai alibi, kita sudah terbiasa dengan sistem politik dinegara ini. yang memiliki kekuasaan bisa mengendalikan segalanya dan tanpa kita sadari seidkit pun.

yang pokok jurdil, ASN kepala daerah ataupun kepala desa harus netral meski tetap boleh noblos
tapi ga boleh ikut mengkampanyekan atau bahkan memaksa orang lain untuk memilih partai ataupun capres tertentu

Semua hal tersebut memang benar. Karena jika kita membuat tolak ukur terhadap suksesnya sebuah pemilu,memang keberlangsungan pemilu yang adil, transparan dan demokrasi menjadi faktor yang utama. Jadi pada intinya semua calon, masyarakat,dan petugas seperti KPU harus bisa kompak untuk menciptakan pesta demokrasi yang sangat adil,transparan,dan kondusif Karena kuncinya sih ada di dalam semua itu. Jadi jangan sampai pesta demokrasi ini menjadi sebuah perpecahan bagi masyarakat. Oleh sebab itu para calon-calon yang ada harus bisa berkampanye dengan jujur dan adil. Petugas KPU dan BAWASLU juga harus amanah. Dan masyarakat juga harus bisa memiliki toleransi yang baik,agar tidak ada perpecahan. Jika sudah begitu,saya yakin pemilu akan berjalan lebih baik dan kondusif.

profesionalitas KPU dan Banwaslu menjadi salah satu tolak ukur suksesnya pelaksanaan Pemilu. Sebagai penyelenggara, KPU dan Banwaslu harus menjalankan tugas dengan baik dan profesional. KPU dan Banwaslu harus siap secara kelembagaan dan secara personal. Kesiapan mereka menjadi tolak ukur penting untuk menjamin Pemilu 2024 sukses. Tolak ukurnya adalah cara pengawas Pemilu bekerja terhadap tiga hal penting yaitu pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Apalagi jika terjadi para pelaksana pemilu apalagi bila ada tekanan publik dan peserta Pemilu yang terjadi pada masa-masa pelaksanaan tahapan Pemilu, terutama ketika sedang melakukan penanganan pelanggaran. Lagian kan para pelaksana pemilu yang bekerja di wilayah politik mempunyai godaan  dan tekanan yang besar. Oleh karena itu penyelenggara harus profesional dan jangan menjadi bagian yang merusak Pemilu.

kalau gak curang ya gak gak bakalan menang dan kalau gak curang ya gak bakalan dapat uang. Dan yang pertama saya akan sedikit menggambarkan sedikit kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang ada di KPU, untuk seorang Caleg DPR misalnya, agar suara pemilih mereka bisa aman dari tingkat daerah sampai nasional dan tidak mengalami perubahan dan tidak menjadi berkurang, maka setikanya caleg tersebut harus menggocek uang dalam jumlah tertentu untuk membayar oknum yang berada di KPU. Dan jika suranya ingin dilebihkan, ya tinggal nambah biaya aja. WKWKWKWK.....

Dan sebelum kecurangan itu terjadi, para caleg ini sudah melakukan kecurangan dengan melakukan kampanye di temapat yang tidak diperbolehkan ataupun memsang APK (Alat Peraga Kampanye) di sembarang tempat. dan belum lagi sebelum hari H pencoblosan mereka melakukan sebuah kecurangan dengan melakukan serangan fajar ataupun jual beli sura.

Setuju saya dengan pendapat masnya,udah pasti itu yang namanya ke curangan,dalam berpolitik udah pasti ada,yang jelas dilakukan antara si calon parpol dan pihak-pihak tertentu yang benar-benar berkuasa dalam bidang politik dllnya.
Akan sulit sekali jika berpolitik tanpa ada ke curangan,karena dalam berpolitik melibatkan banyak orang khususnya pemilu ini melibatkan banyak pihak didalamnya.

Jika itu acuannya menurut saya agak sedikit melenceng dengan sukses yang OP maksudnya, yang mengacu pada prinsip pemilu yakni adil, transparan dan demokratis. Ketiga tujuan itu, sampai saat ini belum ada pemilu yang benar-benar sukses dalam melaksanakan keadilan dan transparansi. Bahkan ini bisa dilihat dari perekrutan anggota PPS yang sarat dengan unsur nepotisme. Anda punya kenalan orang dalam atau teman satu partai, anda lolos. Hal ini yang kemudian menghasilkan anggota PPS yang bahkan tidak memahami tupoksinya. Saat pelaksanaan pemilu pun, siapa yang punya kuasa paling tinggi di daerah tersebut dialah yang akan menang. Misalnya partai A memiliki banyak anggota dewan + bupatinya orang partai A, maka hampir dapat dipastikan mereka yang akan memenangkan banyak kursi di pemilu nanti. Kecuali jika ada intervensi dari partai lain misal partai B yang Gubernurnya orang partai B. Mungkin keadilan dan tranparansi baru dirasakan saat partai A tersebut sudah mencukupi target dan tidak peduli dengan jatah kursi sisanya.

Menurut ane kecurangan dalam pemilu itu tidak bisa dihindari selama pesertanya sendiri berupaya menang dengan berbagai cara. Apa lagi di antara anggota partai itu ada di pemerintahan dimana bisa mengontrol suatu keputusan. Artinya akan ada deal-dealan dengan penyelenggara negara untuk memenangkan pilihannya. pastinya sulit, apa lagi jika ada sangkut pautnya dengan kekuasaan. Mustinya ada perubahan dan amandemen khusus soal pemilu supaya nanti ke depan kecurangan tersebut bisa dikikis habis.

Sebenarnya dalam hal ini sesuatu dapat dikatakan sukses apabila rentetan acara yang dilakukan itu berjalan tanpa ada hambatan baru bisa dikatakan sukses begitupun dengan pemiu. Meskipun sekarang masih dalam tarap proses sebelum terjadinya pemilu tetap saja mereka sudah bisa dianggap sukses karena progresnya sudah ada tetapi masalahnya adalah sukses dalam menjalankan itu bukan berarti sukses dalam melakukan demokrasi dan situasi yang lain.
Kita tahu setiap periodenya pemilu selalu dikatakan sukses jika tolok ukurnya adalah keberhasilan melakukan pemilu tetapi tidak dengan demokrasi karena masih banyak sekali tingkat kecurangan yang terjadi ketika pemilu berlangsung. Masih banyak orang yang pada akhirnya bertolak belakang dan tidak menerima hasil dari pemilu yang dilakukan dan masih banyak kericuhan yang terjadi pasca pemilu karena dianggap tidak berjalan sesuai dengan demokrasi. Hal seperti ini di Indonesia masih akan terus terjadi terlepas dari beberapa pendapat bahwa pemilu sukses atau tidak pada akhirnya kita semua pasti akan terus merasakan ketidak adilan didalam keberlangsungan pemilu yang terjadi.

jika mengutip dari apa yang dikatakan oleh prof mahfud md, beliau sering mengatakan bahwa kesuksesan pemilu itu didasarkan pada jumlah keterikutan masyarakat untuk mencoblos ke TPS. misalnya pada pilpres 2019 kemarin jumlah masyarakat yang datang ke TPS itu mencapai 81%, dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya 69.8%. Itu artinya pada tahun 2019 pemilu bisa dikatakan sudah sukses karena sudah melampaui target angka partisipasi nasional 77,5%. jadi bisa dilihat bahwa dengan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk mencoblos pada TPS itu membuat pemilu semakin sukses, disamping dengan faktor-faktor lainnya seperti minimnya konflik di masyarakat, permasalahan di MK, dst.

tolak ukurnya saat tidak terjadinya pelanggaran. untuk mengetahui tidak terjadinya pelanggran kita bisa lihat dilapangan yaitu minimnya keributan-keributan kecil yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dalam permilu para caleg mengeluarkan money sebanyak-sebanyaknya untuk kampaye dan mengajak masa, jika terjadi keributan masa sampai pembakaran kotak suara dan cheos itulah gagalnya pemilu, tapi jika hal-hal kecil dilapangan terjadi itu hal lumrah dalam perpolitikan sehingga tidak digolongkan pemilu itu gagal.

Bagi saya pribadi, di tahun tahun sebelumnya konsistensi 5 tahunan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Di generasi ini lah Generasi terbesar yaitu generasi milenial dan generasi z. Harapannya supaya generasi ini dapat memilih suatu pemimpin yang kredibel atau kompeten, pilihan mereka menentukan masa depan Indonesia dalam 5 tahun mendatang.  Harapannya semua pihak terhadap generasi ini tidak Golput, amat di sayangkan jika mereka golput dalam memilih pemimpin, Anggaran yang cukup lumayan besar dalam konsistensi 5 tahunan ini.

Saya juga sangat setuju dengan agan @Rimueng semua stakeholder harus berperan penting agar semua berjalan dengan semestinya dan transparan, dari penghitungan di setiap tingkat tps, dan di tingkat kelurahan dan kecamatan dan provinsi. Tetapi yang membuat kotor perhelatan ini ada nya serangan fajar, cara cara licik untuk memenangkan paslon tertentu. Jika ada team team mereka yang melakukan ini sebaiknya viralkan, bagi yang memberi segera tangkap dan interogasi dan jika terbukti mendiskualifikasi paslon nya , jangan takut untuk viralkan karena sudah ada  payung hukumnya.

Jika tidak ada poin-poin diatas seperti yang mas nya sebutkan,pemilu tidak akan terjaga,meski begitu sebagai mana dalam pemilu seketat-ketatnya pengawasan pemilu masih saja ada selisih paham,karena menyatukan banyak kepala dan banyak nya pendapat tidak jarang juga menjadi adu argumen(tapi tidak semuah begitu ya).
Kita doakan,mudah-mudahan pemilu yang akan datang berjalan sukses.

sebagai warga negara indonesia, kita semua wajib memberikan hak suara kita untuk mensukseskan pemilu demi masa depan indonesia yang lebih baik, nah dengan pemilih yang memberikan suara nya mencapai 95%, bisa di katakan pemilu itu berlangsung dengan sukses. selain itu hal hal yang menyangkut seperti kecurangan dalam pemilu, bisa di minimalisir sekecil mungkin. namun dalam setiap pemilu, kecurangan tentu akan ada saja, dan biasanya partai partai besar yang menjadi pelakunya karena mereka tak ingin kekuasaan yang sudah mereka raih sebelumnya harus jatuh ke tangan partai lainnya.

semoga saja pemilu tahun depan berjalan dengan aman, tikda seperti pemilu sebelumnya yang sampai membuat kekacauan besar dan nyaris membuat indonesia koleps.

Suksesnya pemilu adalah ketika seluruh proses berjalan dengan baik dan tidak ada tahapan yang hilang atau cacat hukum yang dapat dibuktikan. Sejauh ini pemilu selalu sukses karena terjadi pergantian presiden perlima tahun sekali, kalau ada sengketa atau tuduhan pelanggaran itu hal yang lumrah, yang penting dilakukan dengan proses yang belaku dan tidak cuma koar-koar bikin gaduh

KPU, Bawaslu, dan dewan kehormatan pemilu adalah satu kesatuan. Pemilu akan sukses jika semuanya bekerja dengan baik, tidak hanya bawaslu apalagi parpol dan pemerintah. Parpol adalah peserta pemilu dan pemerintah tidak boleh intervensi pada proses pemilu sedangkan masyarakat adalah pemilihnya. Ane rasa semuanya sudah memiliki poksinya masing-masing, jangan dijadikan pengawas semua nanti gada peserta dan pemilihnya 

Butuh kerja keras kita semua nih dimulai dari pengawas pemilu, parpol, pemerintah, sampai kita masyarakat umum, jadi saya pikir semua stackholder berperan disini. Karena nggak cuma jadi kunci keadilan, transparansi, dan demokrasi, tapi juga buat bikin pemilu kita ini jadi lebih sehat. Makanya, peran kita semua ini sangat penting. Kita-kita ini juga harus ikut serta ngejagain pemilu biar berjalan dengan adil dan jujur. Terkahir, jangan lupa juga di TPS dan melapor ke Panitia Pengawas (Panwaslu) kalau ada kecurangan.

Tolak ukur pemilu terlihat dari antuasiasnya pemilih datang ke TPS, dan tidak terjadi kecurangan dimana-mana. Berbicara cara pemilu sama halnya berbicara strategi dan taktik para peserta pemilu dan penyelengara. Jika kita lihat persentase kecurangan tiap kali pemilu terjadi pergurangan karna saat ini banyak anak-anak muda sudah mulai proaktif dalam politik, anak muda lebih logis apalagi jaman sekarang semua jenjang mengunakan jejak digital sehingga saat terjadi kecurangan langsung bisa terdeteksi tanpa harus menunggu waktu yang lama. saat ini yang harus banyak disosialisasikan adalah kepada masyarakat umum terkait setiap celah potensi kecurangan sehingga masyarakat sadar jika terjadi sesuatu ada hukum pidana dan perdata

Banyak hal yang bisa menjadi tolak ukur suksesnya Pemilu atau pemilihan umum pada tahun depan, mulai dari setiap orang sudah masuk daftar pemilihan tetap atau DPT, tidak terjadinya double data para pemilih hingga hal yang paling penting tetap dependent aparatur negara dalam hal ini presiden, Polri dan juga TNI dalam pemilu. Begitu juga dengan Bawaslu atau Badan Pengawasan Pemilu harus berkerja secara independet dan tidak memihak kepada salah satu pasangan atau partai tertentu jika menemuka pelanggaran baik itu dalam hal kampanye dan hal-hal internal lainnya.

Mungkin serangan fajar atau money politik harus bisa diberantas untuk melihat sejauh mana kesuksesan pemilu kali ini, di edisi sebelumnya hal ini sangat lumrah terjadi apalagi banyak Caleg dan juga partai-partai tertentu memberikan uang dan bermain dengan money politik untuk mendapatkan suara dari para pemilih, jika pemilu tahun depan berkurangnya money politik ini bisa dikatakan sebagai tolak ukur untuk kesuksesan pemilu.

---

Hal paling penting dalam penentuan tolak ukur kesuksesan pemilu yaitu bagaimana jumlah golput yang semakin turun, jika pemilu tahun 2024 jumlah atau angka golput turun puluhan persen bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan pemilu. Lembaga terkait pemilu mulai dari KPU, BAWASLU hingga partai harus menyuarakan agar rakyat tidak golput di pemilu tahun depan dan mengegaskan betapa pentingnya berpatisipasi pada pemilu karena menjadi penentuan nasib mereka lima tahun ke depan.

Tolak ukur suksesnya pemilu itu, ketika semua orang yang sudah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) ikut serta dalam pencoblosan dan tidak memilih untuk GolPut (Golongan Putih). Karena semakin banyak orang yang memilih untuk GolPut pada saat pencoblosan, maka hal ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat tidak lagi percaya dengan penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi di negara kita ini. Dan ditahuj 2019 saja menunjukan bahwa pada pemilu 2019 itu terdapat setidaknya hampir 20% pemilih memilih untuk melakukan GolPut. Yang dimana berarti hal itu menunjukan bahwa ada sekitar 20% pemilih yang tidak percaya dengan sistem pemilu dan demoksrasi di Indonesia. Dan angka 20% ini merupakan angka yang terbilang lebih kecil, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Info lebih lengkap, Sumber; Persentase golput Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, 1971-2019

---

Dan jika pada pemilu 2024 nanti, perolehan suara GolPut mengalami penurunan, maka hal ini menunjukan bahwa demokrasi dan penyelenggaran pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan patut untuk diberi apresiasi. Namun jika sebaliknya, dimana jumlah perolehan suara GolPut mengalami peningkatan, maka patut kita pertanyakan kembali tentang kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu, karena lembaga tersebut tidak mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu dan Demokrasi mengalami penurunan. Dan jika hal ini terus berlanjut, maka bukan hal yang tidak mungkin, bahwa krisis demokrasi akan terjadi.

Sukses tidak nya suatu pesta demokrasi menurut saya dilihat berdasarkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
Semakin besar pemilih yang menggunakan hak pilih maka semakin sukses suatu pemilu.
Sebaliknya semakin sedikit pemilih yang menggunakan hak pilih maka pemilu dikatakan tidak sukses.

Partisipasi politik yang sebenarnya bagi saya lebih pada soal kesadaran politik.
Memilih berdasarkan penilaian yang obyektif dan komprehensif tanpa di pengaruhi tekanan pihak lain.
Yuk sukseskan pemilu 2024 dengan cara:
-Pastikan sudah terdaftar menjadi pemilih tetap
-Cari tahu informasi rekam jejak para kandidat
-Cari tahu syarat-syarat sebagai pemilih
-Aktif mengikuti perkembangan informasi tentang pemilu
-Jangan Golput

IMO suksesnya pemilu tidak sama dengan suksesnya demokrasi di Indo.
Sukses pemilu tinggal dilihat saja nanti tahapan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Kalau sudah lancar dan tidak ada rusuh di sana-sini bisa dikatakan pemilu sukses.
Tapi itu bukan tolok ukur suksesnya demokrasi karena bisa jadi orang datang nyoblos itu terpaksa karena takut sanksi sosial dsb, tidak dengan antusiasme, atau malah malas nyoblos (golput).

Menurut saya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mempunyai peran penting dan merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu. Walaupun pemerintah maupun KPU membuat peraturan yang sebaik mungkin dan meningkatkan pengawasan jika masyarakat memilih untuk golput maka percuama saja tidak ada yang memilih. Untuk itu, KPU bersama lembaga terkait harus pro aktif dalam mensosialisasikan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu agar tingkat partisipasi pemilih lebih banyak dan masyarakat supaya tidak golput.

Ada beberapa faktor yang menjadikan pemilu ini sukses , memang benar apa yang ditulis thread ini semuanya harus berperan aktif untuk mengawasi pemilu ini supaya tidak ada atau meminimalisir kecurangan .Selama pemilu ini dilakukan tidak ada pemilu yang sempurna pasti ada kecurangan tapi tidak banyak. Maka, untuk meminimalisir kecurangan ini sebagai masyarakat juga bisa berperan aktif untuk menyuarakan ini pemilu yang jujur dan adil . Dengan kemajuan zaman ,masyarakat bisa menggunakan sosial media sebagai senjata jika ada kecurangan di lingkungan sekitar untuk berani posting atau memviralkan kecurangan tersebut.

Mengurangi  terjadi perbuatan melanggar ketentuan  larangan   pemilu sebagaimana   dimaksud dalam   Undang-Undang, mengatur mengenai Pemilu dikenai sanksi sesuai  dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu  dan peraturan perundang-undangan lainnya. menjaga demokrasi yang sehat dan melindungi hak suara warga negara.  dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, pemilihan umum dapat menjadi lebih transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.

Pengawasan tahapan pemilu merupakan landasan penting bagi tercapainya pemilu yang adil, transparan, dan demokratis.
Perlu peran aktif dan sinergi antara pengawas pemilu, Parpol, pemerintah, dan masyarakat sipil,Dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjaga integritas pemilu