Tidak ada yang salah jika hak dia dikasih ke orang lain oleh pihak desa, namun saya melihat dan merasakan jika bansos di desa saya kebanyakan yang tidak tepat (salah sasaran) yang seharusnya orang tidak mampu mendapatkan bansos ini malah kebalik.
Entah ada apa gerangan, namun jika ini terjadi lama sudah selayaknya pemerintah setempat melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Karena harus sesuai dengan apa yang di maksud dengan bansos.
Hal ini perlu ketegasan Pemerintah atau kemauan dari orang-orang untuk menyuarakan keadilan agar program bansos ini bisa berjalan tepat sasaran. Tidak tepat sasaran bisa terjadi akibat kesalahan dari pemerintah desa seperti BLT atau karena emang ada kesalahan dari sistem seperti program BPNT. Ane bisa tahu yang seperti ini karena ada teman ane yang bekerja sebagai operator desa dan dia sedikit tahu seluk beluk terkait hal tersebut.
Jadi meskipun pihak lain melaporkan bahwa data tak sesuai itu tergantung keputusan pihak desa seperti rt atau rw saya melaporkan nya kadang tidak digubris gan. Lantas bagaimana dengan upaya mereka mensejahterakan rakyat nya?
Nah.....ketika program itu sudah Turun terus kebetulan si orang yang benar-benar mampu itu ada nama nya, menurut saya boleh kok hak dia dikasih keorang lain oleh pihak desa, karena pihak desa juga ada wewenang tentang hak tersebut.
Entah ada apa gerangan, namun jika ini terjadi lama sudah selayaknya pemerintah setempat melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Karena harus sesuai dengan apa yang di maksud dengan bansos.
Pihak desa kaya yang menutupi mata dan telinga nya,sehingga tidak bisa melihat dan mendengar aduan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.
Sejahtera - sejahtera - sejahtera...... KAPAN?