Topic: Hak angket pilpres Mau di bawa kemana (Read 480 times)

Iyalah bro, pasti semua paslon bermain, cuma tidak seberuntung dari pasangan nomor urut 2 saja. Karena aku lihat di tempat ku saja ada beberapa kecurangan dari pasangan 01 dan 03 yang tidak terungkap di publik saja karena memang tidak di blow up di media saja. Seadainya pasangan 02 juga menggugat aku yakin akan banyak juga kecurangan dari lawan yang mungkin akan dapat mengurangi suara mereka juga. Karena dalam permainan ini, hanya merekalah yang beruntung yang menjadi pemenang, kalau pun digugat balik, pasti jumlah suara dari pasangan 02 akan bertambah banyak dan lebih dari didapat sekarang.

Sebenarnya rencana digunakan hak angket bukan untuk mengagalkan calon presiden terpilih hanya saja sebagai upaya penyelidikan terhadap kerja-kerja pemerintah yang ditengarai tidak sesuai aturan. Untuk menyelesaikan kasus sengketa pemilu maka jalurnya ya di Mahkamah Konstitusi dan semua orang akan sangat menghormati upaya dan hasil hukum lewat jalur tersebut. Namun saya pikir, semua  pihak harus menerima keputusan dari KPU walaupun ditengarai ada kecurangan, tapi jika itu di usut maka saya yakin pasangan 01, 02 dan 03 juga akan sama-sama terkena karena bisa jadi semua "bermain".

Tuntutan capres 1 dan 3 ke MK sekarang adalah menginginkan pemilu ulang dan pasangan capres nomor 2 di eliminasi atau capres no 2 tetap bisa mengikuti pemilu ulang dengan syarat harus ganti cawapres.
Dan tidak ada tuntutan mengenai berapa selisih penghitungan perolehan suara atau berapa jumlah kecurangan yang terjadi.

Kenapa tidak dari awal saja menolak cawapres nomor 2 dari awal? kenapa setelah kalah baru teriak seperti ini?
Dan untuk yang katanya kecurangan sistematis atau apalah itu, begini:

Jumlah suara untuk pasangan Prabowo-Gibran  96.214.691 suara
Jumlah suara untuk pasangan Anies-Imin   40.971.906 suara
Jumlah suara untuk pasangan Ganjar-Mahfud   27.040.878 suara

Jadi curangnya berapa puluh juta? 20jt? 30jt? bagaimana itu bisa curang sampai puluhan juta didepan mata 5.741.127 petugas KPPS belum termasuk jumlah saksi dari partai di setiap TPS + aparat?

Sedih rasanya melihat gampang sekali sebagian masyarakat Indonesia ini tergiring opini yang tidak jelas dan tidak masuk akal.
Semua ditelan bulat bulat tanpa filter, nalar dan logika sudah tidak dipakai.

Indonesia ini memiliki 3 lembaga penyelenggara pemilu dan itu terbanyak di dunia.
KPU, Bawaslu dan DKKP dibentuk untuk mengatur, mencegah, mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu.
Apa masih kurang banyak juga?

Hak angket tidak akan mengubah hasil pemilu jadi percuma saja dilakukan hak angket. Kalau untuk kecurangan pemilu atau sengketa pemilu jalurnya ya di Mahkamah Konstitusi karena aturannya sudah diatur seperti itu. Walaupun memang selama ini, MK sering dianggap hanya sebagai mahkamah kalkulator. Tetapi, jika nantinya paslon 01 dan 03 dapat membuktikan adanya kecurangan secara TSM, mungkin MK dapat mengadakan Pemungutan Suara Ulang atau langsung menetapkan jumlah suara yang sah, yang mungkin dapat mempengaruhi apakah pemilihan akan masuk ke putaran kedua atau tidak. Bahkan MK pernah membatalkan hasil pilkada dimana peserta yang menang didiskualifikasi oleh MK dan yang kalah malah dianggap memang oleh MK. Walaupun memang dalam konteks pilpres belum ada preseden seperti itu, tetapi semua kemungkinan masih ada.

Betul saya setuju👍, paling memangfaatkan keadaan yang ada saat itu,jang sampai terkecoh tapi jelas nya rakyat sudah terkecoh dan ujung-ujungnya cari dukungan😁kerakyat.

hak angket sudah masuk angin ketika tidak ada sambutan dari pdip.
dan ketika nasdem tidak masuk meski yang lain nya masuk juga sudah selesai tidak akan memenuhi 50% +1 ketika rapat paripurna nanti ketika ambil keputusan hak angket lanjut atau tidak

Ya hal itu sulit diwujudkan dan contohnya telah terjadi pada masa pemerintahan SBY. Hak angket memang jati diri para anggota DPR untuk menyelidiki langsung tata kerja pemerintah yang dianggap melenceng, tapi meski itu hak istimewa akan tetapi jika salah digunakan maka akan menjadi bumerang bahkan akan menurunkan kredibilitas diri sendiri. Jadi terlepas dari upaya penggiringan opini baik di bantu oleh media demi rating tapi kita tetap harus menghormati rule yang telah dilalui, jika bertentangan dengan pemilu maka jalurnya adalah melaporkan ke Mahkamah Konstitusi.

Aku kira sulit dan jadi mission imposible jika hak angket ini digunakan untuk menurunkan presiden, soalnya sudah ada buktinya (ketika zaman SBY) yang ribut masalah century dan sebagainya. SBY tetap melanggeng hingga selesai masa jabatannya. Betul, ini akan jadi pertarungan mulut, alias bacot membacot, dimana nanti ujung-ujungnya hanya akan menambah rating tivi-tivi tertentu. Atau jangan-jangan memang dibuat sedemikian rupa oleh media supaya mereka ada berita dan menaikan rating tipi-tipi yang kemaren-kemaren berpihak kepada paslon yang kalah.

Setelah beberapa pekan selesai pemilu dan pleno tingkat kabupaten/kota para ketua partai mulai membahas dan resmi mengulirkan hak angket, hak angket dipilih oleh suara terbanyak di DPR RI, dibuatnya hak angket menurut para pengusung partai yang mendukung ANIS dan Cak Imin karna terjadi kecurangan luar biasa dari kecamatan sampai berjenjang. hak angket nantinya yang harus di diperiksa adalah KPU dulu sehingga arah dan sasaran jelas, akan tetapi ini susah dilakukan dikarnakan masa priodesisasi kepemimpinan jokowi masih lama dan juga pasangan presiden yang terpilih kemarin ada anak presiden sebagai wapres. jikapun hak angket berjalan dari Calon Presiden, DPD dan DPR Juga dilakukan hak angket kalau tidak sama juga jeruk makan jeruk karna ini pemilu serentak

buktikan jutaan suara itu jika ranahnya ke MK biar bisa merubah konstelasi pilpres
tapi jika ranahnya politik alias di gedung DPR lewat hak angket ya adu citra adu bacot yang di siarkan lewat TV.
yang tentu bisa mendegradasi legitimasi pemerintahan yang akan datang.
dan jika bejo bisa membuat hak interpelasi untuk menurunkan jokowi yang berefek akan ada pemilu ulang pilpres ulang mungkin salah satu tujuan nya ini.
karena jika membuktikan puluhan juta suara kecurangan di MK akan sangat susah dan mustahil

jika capres atau cawapres nya bukan ketum partai nya legowo itu hal yang lumrah dan wajar. ngapain juga ngotot jika jadi kan juga bukan dirinya yang jadi presiden.
kecuali ketum nya jadi salah satu calon contoh muhaimin ya pasti akan ngotot untuk angket minimal bisa bikin gaduh dan mengurangi legitimasi presiden terpilih jika di buat gaduh

PDIP hanya dominan di jawa.
sedangkan karena jumlah penduduk di jawa besar harga 1 kursi di jawa sangat besar suaranya. di bandingkan golkar yang suaranya merata di seluruh indonesia. sedagnkan 1 kursi di luar jawa lebih kecil harga nya di bandingkan suara yang di butuhkan untuk daerah jawa ya kemungkinan besar emang secara kursi golkar bisa menang

Dan karena hitungannya adalah raihan kursi, maka ada kemungkinan bahwa untuk keketuan DPR-RI di periode selanjutanya itu akan dipegang oleh partai Golkar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kubu 02 itu bukan hanya menang di eksekutif saja, tetapi juga dilegislatif. Pada saat ini Partai pohon beringin kembali mendaptak kekuasaanya, karena bagaimanapun ketika berbicara mengenai partai gerindra, itu merupakan salah satu partai pecahan dari Golkar.


Sebelum pak sandi benar-benar pindah ke Partai Persatuan Pembanguan (PPP), beliau terlebih dahulu berkonsultasi dengan pak jokowi, dan apakah ini hanya sekedar konsultasi semata..? Tentunya tidak, ada pembicaraan dibelakang layar dibalik itu semua, dan jika memang pak sandi itu sangat berambisi untuk menjadi wapres, maka dengan kekayaan yang dimilikinya, saya kira menjadi hal yang cukup mudah untuk pak sandi itu bisa membeli kendaraan yang lebih besar dibandingkan dengan PPP. Dan jika memang pak sandi itu serius untuk mencalonkan diri dari partai PPP, maka ia tidak akan pernah mebiarkan sebagian kader-kader PPP pindah dukungan pada Prabowo.

hak angket ini sebenarnya tindakan yang sia-sia, karena biarpun hak angket ini digulirkan di senayan namun para fraksi yang mendukung hak angket ini harus membuktikan jutaan suara itu memang benar dimanipulasi yang dimana itu seperti membongkar kebobrokan partai sendiri. jadi banyak anggota dpr yang tampaknya tidak terlalu setuju terhadap hak angket ini, bahkan dari partai yang kalah pemilu kemarin seperti PDIP, PKB, dan Nasdem, banyak anggota partai ini yang seperti dua hati terhadap hak angket ini. namun, hak angket ini tampaknya akan tetap dijalankan oleh partai-partai oposisi sekarang, karena biarpun itu tidak akan mengubah hasil dari pemilu kemarin, namun setidaknya oposisi mempunyai perlawanan terhadap koalisi jumbo 02 yang menang pemilu kemarin, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka seperti diatas angin.

Betul, dan kalau saya lihat alasan utama kenapa Hak angket ini mulai disuarakan oleh beberapa anggota DPR pada waktu yang lalu adalah untuk "test the water" untuk menggalang dukungan dari pergerakan rakyat alias demo.
Mungkin tujuan utamanya agar terjadi demo besar besaran seperti di tahun 2001 ketika Gusdur dilengserkan dan kita tahu siapa yang jadi Presiden berikutnya.

Gusdur itu lengser karena kalah di pertarungan politiknya bukan karena kasus hukum.
Tapi hal tersebut tidak mungkin terulang sekarang dikarenakan Presiden saat ini tidak terbelit kasus hukum apapun, hanya gosip dan hoax semata, juga banyak parpol masih mendukung sehingga kekuatan politiknya masih dominan di parlemen.

Itulah mengapa banyak yang pesimis kalau hak angket ini hanya berbunyi nyaring tapi tidak berdampak apa-apa ke depan, malah mungkin akan menghabiskan anggaran karena akan rapat terus untuk mengajuan hak angket. Kalau ane jadi ketum partai yang kalah, mending legowo, soalnya sudah banyak kejadian kalau hak angket itu tidak bakal jadi apa-apa, atau tidak bakal diteruskan ke upaya hukum, hanya jadi keributan di parlemen sampai diangkatnya anggota DPR yang baru di oktober 2024 nanti. Apa lagi suara PDIP sudah tergerus dan tidak memiliki power yang signifikan, itu hanya akan jadi macan yang tidak ada giginya sama sekali.

hak angket di pemilu belum pernah terjadi sama sekali. karena biasanya jika di pemilu ada kecurangan atau yang kalah gugatan nya selalu ke MK.
tapi jika hak angket ya sudah sering terjadi yang paling sensasional ya kasus bank century.
era gusdur ada hak angket bulog gate dan brunai gate yang berakhir dan di lanjutkan dengan interpelasi yang berakhir dengan melengserkan gusdur

Partai-partai parnoko alias partai nol koma biasanya cuma ikut-ikutan saja berdasarkan benefit yang mereka bisa terima.
Mereka bisa bilang akan jadi oposisi tapi dalam prakteknya tidak selalu konsisten menjadi oposisi.
Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.

Kalau untuk Sandi, sepertinya kepindahan beliau ke PPP dikarenakan ambisinya untuk menjadi wapres.
Dan untuk menjadi wapres, dia butuh kendaraaan politik/partai, dan PPP adalah partai pendukung PDIP terbesar dibanding partai lainnya.
Tidak ada pilihan lain lagi selain PPP, karena tidak mungkin dia menjadi wapres selama masih bergabung dengan Gerindra.
Begitu pula dengan PKS, tidak cukup power dan suara untuk memajukan Sandi sebagai wapres Anies.
Dan tidak mungkin pula melalui partai besar lainnya seperti Golkar, PAN, PKB, Demokrat dan Nasdem.
Jadi saya rasa, tidak ada campur tangan Pak Jokowi untuk peran Sandi di PPP ini.

Sepertinya semakin ke sini semakin padam perihal hak angket, tidak hanay di berita juga di kalangan para politikus juga sudah semakin tidak ingin melanjutkan. Mungkin mereka lelah dan sadar bahwa tidak mudah mengajukan hak angket di saat posisi presiden sudah tidak lama lagi akan lengser. Lagi pula ketika para politikus ini terus menuntut dan hasilnya tetap sama maka ke depannya tidak ada jatah yang bisa mereka dapatkan di parlemen. Hak angket menjadi bumbu politik yang sudah berkali kali di gaungkan setiap pemilu tapi itu tidak akan merubah apapun. dpr juga malah tidak ingin meneruskan pengajuan ini ke tahap lebih serius karena mereka juga tahu prosesnya akan memakan waktu dan biaya.

Alih alih terus mengajukan hak angket lebih baik semua pihak dari setiap paslon harus kembali menerima kenyataan bahwa politik hanya sekedar permainan belaka. Menang ya menang kalau kalah ya sudah, toh masih ada priode berikutnya untuk memulai kembali.

Jika hak angket ini bisa berhasil maka akan lebih menarik lagi sistem demokrasi di negeri ini.
Namanya politik itu susah lepas dari kecurangan mulai tingkat desa sampai pusat, semua yang menjabat rata-rata membuat kecurangan walaupun nilainya berbeda, tapi yang perlu di garis bawahi bahwa sudah beberapa tahun ini namanya money politik sudah merajalela bahkan sampai tingkat desa.
Dan hal itu yang membuat bobrok sistem demokrasi selama ini.

Sebagai partai menenganh kebwah seperti akan menjadi hal yang cukup sulit jika pada posisinya partai PPP itu harus berada diluaran dari pemerintahan dan menjadi partai Opsisi, berbeda hal nya dengan PKS dan PDIP, meskipun nantinya kedua partai tersebut berada diuaran pemerintahan selanutnya, akan tetapi dengan raihan suara dan kursi yang terbilang cukup banyak, sepertinya mereka akan menjadi partai oposisi yang cukup kuat, terlebih lagi jika berbicara mengenai partai PKS yang selalu konsisten untuk menjadi oposisi, karena memang kebanyakan dari pendukung PKS itu adalah orang-orang yang tidak pro terhadap pemerintah. Namun saya tidak pernah mengira akan bagaimana nasib dari partai-partai kecil lainnya yang menjadi pengusung anis maupun ganjar, diantaranya itu partai Umat, Hanura dan Perindo. Akankah mereka juga akan menjadi partai opisisi..?

Kembali berbicara mengenai partai PPP, saya mengira bahwa kehadiran Sandiaga Uno di partai PPP itu tidak terlepas dari campur tangan pak Jokowi, yang dimana sementara itu Pak sandi ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya mengira bahwa pak sandi ini memang sengaja dipasang oleh joowi untu ikut mengatur arah gerak partai PPP. Terlebih lagi sikap PPP saat ini tidak satu frekuensi dengan partai koalisinya, hal ini semakin memperkuat praduga saya bahwa memang partai PPP itu berada dalam permainan Pak Jokowi.

politisi dan petinggi PPP sudah ngasih statement tidak mendukung dan tidak minant untuk hak angket.
bahkan ketua bapilu PPP sandiaga uno ngasih statement ingin bergabung menjadi bagian koalisi indonesia maju.

Berbicara hak angket tidak mudah karna harus di setujui oleh anggota parlemen saat sidang paripurna, saat ini anggota Dpri seperti diam diri dalam hak angket karna hampir semua wajah-wajah lama masih mengisi atau terpilih kembali jadi anggota dpri sehingga hal ini juga sangat sedikit kemungkinan akan adanya hak angket, hak angket sendiri harus dilibatkan juga presiden sedangkan saat ini anak presiden sendiri terpilih jadi wapres dan masa jabatan jokowi juga masih panjang, sangat sulit terjadi hak angket,,ini bagian dari main strategi saja akan tetapi itu sulit terjadi

Saya juga membayangkan akan seperti itu, Jokowi berhasil menundukkan semua lawan Politiknya dalam dua kali periode kepemimpinannya, termasuk Gerindra khususnya Prabowo yang terakhir masuk kedalam kabinet kerja. Oposisi tetap di butuhkan untuk mengawal roda Pemerintahan dari luar, dan PDIP kemungkinan besar akan menjadi yang terdepan menjadi oposisi, sebab merasa paling di khianati oleh Jokowi dan Gibran.

Partai koalisi dari 01 kemungkinan besar akan di ajak untuk bergabung, meskipun tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan terpecah menjadi dua, sebagian bergabung ke dalam Pemerintahan dan sebagian lagi akan bergabung bersama PDIP. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi Presiden terpilih nantinya, sebab kebiasaanya semua kebijakan Pemerintah akan salah di mata Oposisi.

Betul kalau semua itu mungkin saja terjadi didunia politik, tapi akan sangat disayangkan kalau koalisi pemerintahan kedepan itu terlalu kuat tanpa ada oposisi yang sepadan. Contoh adalah 2x periode Jokowi dimana oposisi terlihat sangat lemah, makanya banyak keputusan2/undang-undang/kebijakan2 yang bisa dibilang sangat gampang disetujui tanpa proses filtering yang ketat dari oposisi. Saya akan lebih mendukung jika dari koalisi 01 dan 03 tetap dipihak oposisi ya walaupun kalau dilihat2 Nasdem, PKB & PPP itu lebih condong ke koalisi pemerintahan.

ketika zaman SBY jadi oposisi kader2 nya PDIP sangat luar biasa dalam menyerap aspirasi rakyat
ketika naiknya harga BBM kader2 pdip macam rieke diah pitaloka militansi nya sangat luar biasa dalam demo mengecam pemerintah.
sebenarnya paling bagus jika PDIP kalah emang berada di oposisi.
meski tidak bisa sejalan dengan PKS. tapi jika pdip dan PKS nanti jadi oposisi sangat lah bagus jadi penyeimbang keijakan2 pemerintah yang mungkin saja nanti bisa menyimpang

Sebenarnya ini datang dari kabar banyak kecurangan yang terjadi di pemilu kali ini dan hal ini sebenarnya di angkat oleh pihak yang kalah dalam pemilu kali ini. Sebenarnya ini bukan pertama kali hak angket menjadi jalan terakhir yang ditempuh, pada pemilu sebelumnya juga kita membicarakan hal yang sama, namun pada kenyataannya itu tidak berpengaruh sama sekali. Hanya mungkin mereka mengupayakan agar harapan mereka (yang kalah) masih ada.
Meskipun hak angket ini bisa lolos, secara pribadi saya tidak yakin akan mengubah keputusan. Dan saya setuju dengan anda  mentok mentok paling pencopotan jabatan dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu. Jujur saja yang rencananya akan di angket ini adalah pihak dari pemerintah (katakanlah begitu), meskipun mungkin mereka bisa membuktikan dengan jelas, tapi menurut saya sangat sulit untuk melawan penguasa.

Ya namanya saja politik gan jika ada yang kalah pastinya mencari koalisi baru sebagai tim anggota pengusungnya nanti untuk lebih maju lagi kedepannya dan kita sebagai rakyat biasa hanya bisa melihat dan mengkritik sesuai apa yang kita lihat didepan mata. Bahwa ya beginilah demokrasi di Indonesia semakin mereka kalah maka akan semakin mencari kesalahan kesalahan dari lawan partainya dan langkahnya tersebut sangatlah menonjol sekali.
Seperti contoh berita hangat saat ini bahwa kita tahu antara pak jokowi dan bu Megawati sangat tidak baik baik saja kedua kubu tersebut saling serang untuk bisa menjatuhkan satu sama lainnya namun saya lihat disini bahwa yang membedakan adalah cara menjatuhkannya yaitu bu Megawati denga cara spontanitas dan sangat menonjol terbuka sekali di publik sedangkan kubu pak jokowi dengan terlihat santai dan tenang dalam menanggapinya.
Sedangkan antara pak prabowo dan pak ganjar, pak anis mereka bertiga saat ini adalah calon presiden kita nanti dan hasil suara pilihan pak prabowo dan gibran lah yang unggul dari kedua calon tersebut sehingga menimbulkan reaksi diantara kedua calon tersebut dalam mengusulkan hak angket ke MK guna menyelidiki hal ini apakah pemilu tahun ini ada banyak yang membuat kecurangan atau tidak.

Memang kalau dilihat dari rekam jejak PDIP kalau kalah selalu jadi oposisi terlebih lagi di era pemerintahan SBY karena memang Megawati dan SBY hubungannya tidak baik. Tetapi politik itu dinamis gan, apa saja bisa terjadi sperti Gerindra yang ketika kalah malah masuk koalisi. Mungkin saja kan kalau PDIP akan masuk koalisi juga apalagi hubungan Megawati dan Prabowo baik bahkan keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres.

Hak angket ini datang dari kubu ganjar, dengan sebuah statmen awal bahwa suara dirinya itu lebih kecil dibandingkan suara partainya, dimana ganjar mengngap bahwa hal ini sedikit anomali, sehingga harus diselidiki dan diangket. Hal ini datang dari kubu ganjar namun ditolak oleh pak mahfud, tetapi disambut baik dengan kubu anis juga partai PKS, namun tidak dengan partai Nasdem dan PKB. Begitu pula dengan sikap dari partai PPP yang berada di kubu ganjar.


Dan pada kenyataanya tidak, karena baik Nasdem, PKB dan PPP menganggap bahwa dirinya tidak terbiasa untuk menjadi oposisi, sehingga ada kemungkinan bahwa tiga partai ini akan gabung berasama dengan kubu prabowo.. Dengan perpecahan yang terjadi pada kubu 01 dan 03, menjadi hal yang tidak mungkin jika hak angket ini akan mendapatkan persetujuan dari 50% anggota DPR...

---

pada saat ini situasinya menjadi semakin seruu.. untuk terus kita ikuti, dimana ada sebuah pemberitaan bahwa Ganjar Pranowo dilaporkan Ke-KPK atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Dan terlepas dari apakah tudingan itu benar ataupun tidak.. tapi saya cukup penasaran kira-kira nanti siapa lagi ya.. yang akan dilaporkan ke KPK..?
Dan hal ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah pengajuan hak angket ini dilakukan untuk menoropong kecurangan yang ada pemilu kemarin, atau hanya digunakan semata sebagai alat untuk menyelamatkan dirinya dari kasus korupsi yang diduga menjeratnya..?

Sumber;

• Ganjar Dilaporkan ke KPK, TPN Singgung Ucapan Fahri Hamzah soal "Capres Jadi Tersangka"
• IPW bantah 'tudingan politisasi' atas laporan kasus dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo, KPK didesak independen

Ane juga tidak paham atas apa urgensinya hak angket ini diangkat oleh DPR?, kalau untuk memaskhulkan presiden jelas tidak bisa, apa lagi untuk membatalkan hasil perhitungan KPU jelas tidak mungkin, karena keputusan hasil pemilu itu hanya bisa diputuskan oleh MK apakah itu diadakan pemilu ulang, atau tidak. Ane kira walau pun hak angket ini lolos, paling juga kejam-kejamnya nanti hanya pencopotan ketua KPU, dan diganti dengan yang baru, kalau mengenai hasil, ya ane kira tidak akan berpengaruh banyak dan hasilnya pasti akan sama.

jika hanya mengajukan minimal 25 anggota DPR dari lebih 1 fraksi, bisa 2 fraksi tapi minimal 25.
tapi untuk bisa di setujui hak angket tersebut untuk bisa di jalankan baru butuj lebih dari 50% anggota DPR. PPP jelas2 sudah menolak hak angket juga.
jika semua parpol capres no 1 dan no 3 tidak ada yang masuk angin ya hak angket bisa jalan. karena parpol yang mengusung capres no 1 dan 3 sudah lebih dari 50% anggota DPR nya

Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.

kalau ganjar sebenarnya sudah selesai karena hanya peringkat 3 dan suaranya hanya 16persenan.
dan jika ke MK untuk bisa 2 putaran butuh pembuktian minimal 16juta suara itu juga tidak mudah. jika terbukti pun yang lolos juga bukan ganjar tapi anis.
jadi hal yang sulit bikin ramai dan gaduh hak angket interpelasi itu untuk membuar ramai jika bisa ingin pilpres ulang. karena apapun usahanya selain pilpres ulang sudah tertutup peluang untuk bisa jadi menang dan jadi presiden

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

Hak angket itu hanya akan membuang-buang waktu dan energi saja. Karena prosesnya  yang cukup panjang, dan tidak mungkin jika hal ini akan selesai hanya dalam satu kali persidangan saja.

Sementara itu 5 tahun bukanlah waktu yang cukup lama, kalah di pemilihan kali ini, ya tinggal ikut lagi di Pilpres selanjutnya.... atau apakah karena sudah terlanjur keluar uang banyak, sehingga ia begitu ngotot untuk terus memperjuangkan hak angket.  Dan dari pada DPR ini terus mengunjang-ganjing permasalahan pemilu yang sudah usai, dan membela kepentingan para petinggi juga oligarki.

Akan lebih baik jika DPR itu lebih berfokus pada aspirasi yang masyarakat sampaikan, dan bukankah yang diwakilkan itu adalah kami, bukan mereka..? karena kalau mereka, mereka itu sudah tidak perlu lagi dibela, tetapi yang harus di bela itu adalah kami, masyarakat kecil yang termarjinalkan, yang selalu menjadi korban dari kerakusan para petinggi dan oligarki. Pada saat ini harga terus melambung tinggi, beras tak terbeli dan anak kecil kurus karena kekurangan nutrisi. Apakah mereka tidak melihat ini..?

Karena kemungkinan besar karier politik beliau akan memudar perlahan dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi.
Jika hanya diam saja bisa habis popularitas dia dimata pendukungnya dan partai.
Atau bisa jadi kehebohan tersebut hanya digaungkan sebagai politik tawar menawar dengan pemerintahan sekarang dan berikutnya.

https://www.detik.com/jogja/berita/d-7228734/dilaporkan-ke-kpk-terkait-dugaan-gratifikasi-ini-kata-ganjar

Mungkin ada kaitannya dengan ini, entahlah hehe.

mentalnya lebih siap calon wakilnya mas, Mahfud MD sepertinya sudah menemukan jalannya sendiri sekarang. Tapi, memang ada beberapa mimik tak sejalan antara Mahfud dan Ganjar saat beberapa kesempatan disorot kamera baik sebelum debat, saat debat dan kesempatan kampanye bareng. Harmonisasi yang kurang sepertinya membuat pendukung Mahfud memilih membelot ke 02, sehingga suara PDI yang besar, tak diikuti oleh suara Ganjar, karena memang kenyataan tidak bisa dibohongi, di lapangan banyak yang setia pada partai tapi tidak dengan calon presiden. Khususnya adalah mereka Projo. Mungkin dia tidak ingin lebih dipermalukan daripada saat ia mempermalukan Prabowo dengan skor 5/10, makanya isu kecurangan ini diteruskan oleh Ganjar.

Kalau masih ada yang masih bingung batas Hak Angket itu dimana, dan prosesnya berapa lama, mungkin podcast Deddy Corbuzier bisa jadi referensi saat tamu yang diundang adalah Prof Jimly: https://www.youtube.com/watch?v=HCDByTakdIE
Intinya sih katanya tidak bisa pemilu ulang, karena sudah ditetapkan jadwalnya. boleh hak Angket dijalankan, mau pemakzulan pun boleh, tapi percuma, prosesnya bisa tahunan. Keburu masa jabatan Jokowi berakhir, prosesnya belum kelar. 

Ganjar hanya stres dan sudah terlanjur menanggung malu, mentalnya tidak siap akan kekalahan. Itu bukan jiwa kesatria karena kalah ya kalah intinya begitu. Harus ada yang menang dan harus ada yang kalah, Ganjar paling vokal dalam urusan tuntut menuntut di DPR soal hak angket dsb tapi dia sendiri tidak melihat ke arah cermin bahwa dia bukan lagi siapa siapa. PDI sudah mulai perlahan membuat jalan sendiri dan tidak mengikuti langkah Ganjar. Memang ada sebagian yang masih kukuh hasil pemilu perlu divaluasi/putaran kedua tapi rakyat sudah tidak peduli? rakyat jauh lebih legowo dan telah kembali ke aktivitas masing masing. Jadi jika ke depannya mental Ganjar terus seperti ini lebih baik tidak ikut lagi pencalonan di tahun yang akan datang. Pemimpin yang baik tahu kapan harus mundur untuk mnarik pasukan dan kapan harus maju menjadi yang terdepan, ketika kalah di medan pertempuran jangan memaksakan prajurit untuk menyia nyiakan nyawa, masih ada kesempatan di lain waktu untuk kembali membangun pasukan.

Ganjar intinya tidak pernah siap belajar dari kata kalah ! terlalu berangan angan sudah menjadi presiden saat pencalonan diambut dengan fakta yang menaykitkan. 

Ah, isu yang ngebosenin. Selalu begini dari tahun-tahun sebelumnya dan ini adalah bukti nyata kalo rakyat hanya di gunakan sebagai tameng aja dan kepentingan yang di usung adalah kepentingan kelompok mereka sendiri. Karena presidennya kalah dengan memalukan makanya koar-koar curang, pas partenya jadi pemenang pemilu diem diem bae

Hak angket adalah alibi konyol dalam praktik pemilu agar isu menjadi besar, padahal mereka juga tau mekanisme sebenarnya, yakni melakukan gugatan ke KPU/BAWASLU dan jika hasil tidak memuaskan baru ajukan banding ke majelis yang lebih tinggi seperti ke MK. Tapi kalo pake makanisme biasa bakalan ga spektakuler makanya cari isu yang bisa bikin heboh dan spektakuler. Yang bikin gaduh ya mereka mereka sendiri, membagongkan

jika di bawa ke interpelasi segala sudah ga benar.
itu tujuan nya sudah bukan mengenai kecurangan pilpres tapi mau gulingkan jokowi
pengin nya tibeh. mati siji (ganjar kalah pilpres) ingin nya mati kabeh jokowi di gulingkan dan kalau bisa jadi pilpres lagi karena presiden nya terguling sehingga pilpres ulang dan bisa mememangkan konstelasi

tapi wacana pemakzulan itu kencang.
bahkan ganjar tidak hanya mewacanakan hak angket saja tapi malah mau interpelasi. dan statement nya di youtube juga ada
kalau interpelasi ya sudah jelas tujuan nya mau kemana
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240221094821-32-1065317/mengenal-hak-interpelasi-yang-juga-didorong-ganjar-mahfud-md

Hak angket itu untuk menyelidiki kecurangan pemilu, bukan untuk pemakzulan Presiden walaupun arahnya nanti bisa kesana.
Hak angket juga tidak bisa mengubah hasil pemilu, jadi hak angket ini sebenarnya hanya untuk mengiring opini dan menaikan popularitas saja sepertinya.

Mungkin mereka hanya cari muka dan cari selamat saja di depan pimpinan partai PDI, suara PDI di legislatif/pileg masih mendominasi tapi Capres/Cawapres jauh berbeda dengan pileg.
Pasti ada yang salahkan dengan strategi para caleg dan pastinya harus ada juga yang disalahkan atas kejadian tsb. 

Saya masih penasaran mengenai isu pemakzulan ini, bukannya Jokowi sebentar lagi masa jabatannya selesai? jadi untuk apa cape cape di makzulkan. Maksudnya gini saya mengutip pernyataan sejuk dari Puan Maharani : Siap Menang ya harus Siap Kalah. Simpel tapi saya rasa cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa memang harusnya seperti itu, biasanya bagi mereka atau golongan yang ngotot banget ada kecurangan ini itu karena terlalu percaya diri menang sebelum pemilu, shingga ketika sudah disuguhkan dengan kenyataan pahit kecewannya 1000x kecewa gitu sehingga melakukan segala cara untuk menentang hasil.

Alih alih terus ngotot mending ikutin apa kata Puan aja, eh tapi tumben bu Puan pernyataannya sejuk. Karena beberapa politisi PDI justru sebaliknya dari pernyataan tersebut.

Hak angket itu hanya sekedar penunjuk kalau masih ada sisa power dari paslon yang kalah. betul itu tidak akan berdampak apa-apa selain ricuh politik di DPR, dan televisi. Ya itu sama lah kayak dulu-dulu kasus di zaman SBY yang ramai namun tidak ada satupun yang dieksekusi oleh DPR, oleh karena itu kita sebagai penonton harus banyak bersabar, apa lagi jika paslonnya sudah kalah, baiknya legowo saja, mending kalau memang butuh, gabung aja ke paslon yang menang, pasti akan dapat profit walau tidak maksimal.

Tinggal ditunggu saja bakalan diajukan atau tidak, walaupun pengajuan hak angket itu secara prosedur bisa dibilang mudah yaitu cuma tanda tangan 25 anggota dari setidaknya 2 fraksi yang berbeda tapi tentunya yang mau mengajukan itu juga harus punya persiapan macam2 tentang apa saja yang akan dibahas dll. Saya rasa kalau ini sebagai alat tawar untuk bisa gabung, itu bukan mental dari PDI-P karena PDI-P sudah terbukti menjadi oposisi selama pemerintahan SBY.


Yang saya tangkap dari berita2 yang ada adalah bahwa narasi pemakzulan itu datangnya malah bukan dari pihak yang mau mengajukan hak angket karena kalau saya liat tujuan utama adalah untuk mengevaluasi pemilu tahun ini bukan untuk membatalkan hasil pemilu. Kalau hak angket berjalan dan didalamnya memang terbongkar semua kecurangan2 apalagi yang dilakukan pemerintah ya bisa jadi efek sampingnya ke pemakzulan. Yang terakhir saya dengar malah DPD sedang membuat Pansus buat evaluasi pemilu, bisa tambah rame ini perpolitikan di Indonesia. Sebagai rakyat biasa sih saya cuma bisa nonton dan bisa jadi sedikit2 belajar tentang politik.

jika ingin memakzulkan jokowi aturan nya ribet dan panjang. aturan nya sudah berubah sejak gusdur di makzulkan dengan mudah era tahun 2000 an dulu sejak itu aturan nya di rubah ketika megawati menjabat jadi presiden. jadi aturan pemakzulan jadi ribet dan panjang dan tidak akan mudah karena partai yang loyak dan mendukung jokowi pun saat ini lebih dari 50 persen kecuali partai nya pada masuk angin dan mudah di rayu sama politisi2 pdip

Saya juga melihat hak angket yang sedang trending saat ini bertujuan untuk memakzulkan Pemerintahan Jokowi, sesuatu yang menurut saya akan sia-sia saja. Hak Angket DPR hanya bersifat rekomendasi, yang tidak bisa membatalkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum. Presiden Jokowi tentu memahami bahwa gejolak politik saat ini berbeda denga sebelumnya, tidak mudah memakzulkan Presiden untuk saat ini, sebab semua Partai Politik memiliki dosa korupsi yang sangat beragam jumlahnya. Saya berasumsi, semua Partai Politik yang menginginkan Pemakzulan Presiden Jokowi akan mundur teratur, sebab mereka sendiri memiliki kesalahan kepada rakyat.

Ada banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk memakzulkan seorang Presiden, tapi saya pikir mengambil momentum akibat kekalahan dalam Pilpres, tidak akan mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat. Terlebih jika Jokowi melobi secara individu anggota Parlemen, siapa yang tidak takut ketika di undang ke Istana dalam keadaan perpolitikan seperti saat ini. Sementara itu, saya juga berpikir bahwa jika kecurangan Pemilu di ajukan ke Mahkamah Konstitusi hasilnya akan tetap sama saja, seperti yang akan di putuskan oleh KPU.

Jika calon yang diusung oleh gabungan beberapa partai tersebut bisa menyeimbangi perolehan suara dari calon yang diusul oleh gabungan beberapa partai lain, maka hak angket ini tidak akan muncul kepermukaan.
Semua ini tentang kekuasaan yang sedang dipertontonkan oleh pelaku politik di negeri ini.

Definisi hak angket berdasarkan sumber yang saya kutip adalah Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan¹.

Kenapa setelah pemungutan suara baru persoalan ini muncul, karena jelas ini adalah tentang kekuasaan walau kecurangan yang dimaksud dalam setiap kontestasi politik akan selalu ada walau sifatnya tidak besar.

Tampaknya memang hak angket itu sulit terjadi apalagi partaai dari koalisi 01 dan 03 tampaknya tidak solid terlebih lagi PDIP hingga sekarang PDIP gak berani tu untuk mengajukan angket padahal PDIP kan partai pemenang pemilu dan memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen. Saya menganggap kalau isu angket itu hanya sebagai gertakan politik saja dan juga sebagai alat tawar agar pihak yang kalah bisa bergabung di pemerintahan baru nantinya.

Idealnya para wakil rakyat itu motivasinya emang bener mau menyelidiki pelaksanaan kebijakan yang menyimpang, tapi sepertinya yang tentang pemilu itu cuma gegara kepentingan kelompok tertentu saja dan bukan tentang rakyat. Akhirnya, hak angket cuma dijadikan panggung buat nanti cari simpati dan cari dukungan, alias cuma buat popularitas saja modal nanti pemilu berikutnya. Toh masih ada pilkada nanti November.

Itu karena Surya Paloh sudah belajar dari pemilu2 sebelumnya bahwa kalah ya kalah meski ngotot kesana kemari yang ada dia nantinya justru tidak dapat kursi, makanya Surya Paloh lebih memilih legowo termasuk PPP. Wwkwk intinya mengakui kekalahan itu sulit bagi beberapa kubu yang kini masih merasa harus ada putaran kedua. Tampaknya kini kubu 03 lah yang koar koar karena tidak percaya dengan hasil suara yang di dapat, apalagi Cawapresnya makin aktif bikin status di X senggol sana senggol sini.

Terkait Hak angket sampai sekarang itu hanya akan menjadi wancana dan dainggap sebagai bumbu obat kekecewaan saja. Pada akhirnya MK serta DPR tidak memiliki pilihan lain karena mereka menyadari apa yang harus diangketkan. Lagi pula jabatan presiden Jokowi sudah mau ended maka hak angket dsb akan menggantung ditengah jalan. Ditambah para pendukung paslon tertentu di luar sana ada yang sudah berhenti koar koar dan sebagai masih ada juga yang stres ngotot. Yang diperjuangkan siapa, yang menang siapa, yang stresnya siapa . Memang pemilu tahun ini lebih banyak drama daripada pemilu sebelumnya.

Kesimpulannya mereka2 atau anggota DPR  yang mengajukan Hak angket adalah mereka yang sudah terlanjur mendukung paslon yang kalah maka ketakutan kehilangan kursi pilihannya gak tanggung2 ya melawan.

Tujuan hak Angket sepertinya ingin memakzulkan Jokowi karena hak angket memang tidak bisa membatalkan hasil pemilu karena memang bukan ranahnya angket untuk membatalkan hasil pemilu. Tetapi untuk memakzulkan jokowi tampaknya sulit terjadi karena mekanismenya sangat ribet dan lagian pemerintahan jokowi akan berakhir 20 oktober nanti. Jadi rasanya untuk memakzulkan jokowi sulit terjadi.

dari rapat paripurna kemarin salah satu pengunsung capres no 1 nasdem sudah tidak ada response mengenai hak angket.
jika nasdem gabung lagi ke koalisi pemerintah voting ketika pari purna pasti pengusung hak angket akan kalah suara nya. apa lagi PPP pun sama dengan nasdem no response mengenai hak angket.
yang tetap ngotot ke hak angket PKS, PKB dan PDIP. 2 partai terakhir kader nya ikut konstelasi pilpres.

jika ngomongin kecurangan pemilu money politik dll seharusnya bukan hanya pilpres tapi pileg nya juga.
tapi konstelasi pileg pada tidak peduli yang di pedulikan kekuasaan tertinggi nya presiden.

karena hak angket tidak akan merubah apa2 kecurangan yang bisa merubah hasil ya sudah ada jalur nya lewat Jalur MK.
dan jika mau ada 2 putaran minimal harus membuktikan lebih dai 8persen suara curang lebih dari 16 juta suara di dapat melalui kecurangan.

karena masalah pileg pilrpres sejak MK berdiri ya hanya sebagai mahkamah kalkulator saja. jika bisa membuktikan bisa ada PSU atau bisa langsung di ketuk palu jumlah suara yang di peroleh masuk kemana lah yang pengin masuk putaran 2 kan bukan hanya anis saja ganjar pun juga kepengin.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240305111751-617-1070547/pks-pkb-pdip-usulkan-hak-angket-kecurangan-pemilu-di-paripurna-dpr