Topic: JK soal jokowi jangan wasit jadi pemain pula (Read 155 times)

Saya rasa JK bukannya tidak mengerti hukum gan, karena jelas jelas JK sudah lebih banyak hatam dari pada kita. Namun untuk pernyataannya JK memang sengaja menentang dan memang tidak semua hukum atau aturan pasal disepakati oleh setiap individu.

Terlepas dari itu, saya pikir keberpikan Jokowi akan terus berlanjut karena Prabowo sendiri menegaskan di beberapa momen saat melakukan kampanye berterus terang bahwa dia adalah tim yang dibangun oleh Jokowi sendiri untuk meneruskan semua program yang telah berjalan. Asumsinya mungkin seperti ini Prabowo mendapatkan dukungan Presiden asalkan menggaet anaknya untuk mendampingi sebagai Calon.

Perpolitikan di Indonesia terkadang sulit dipahami tapi realitanya seperti ini. Bahkan ni yah menurut saya skema 1 putaran atau 2 putaran akan melahirkan sebuah lintas dukungan. Misalnya 01 dan 02 lolos ke putaran kedua atau sebaliknya 02 dan 03 lolos (alasan 02 dianggap lolos karena 02 menjadi sasaran empuk untuk 01 dan 03 sebagaimana bukti sesi deba bahwa ada aliansi dibalik layar antara 01 dan 03 baik saat debat CAPRES maupun CAWAPRES). Jadi jika 02 dan 03 lolos ke putaran 2 maka pendukung 01 mau tidak mau mengalihkan dukungannya ke 03. Suka atau tidak bahkan ketika banyak pendukung 01 dimana ada organisasi yang selama bertahun tahun menjadi musuh partai merah itu jika memang sejak awal memutuskan untuk mendukung 01 diakhir harus tunduk ke musuhnya sendiri.

Saya bukan dari pihak 01,02, atau 03 dan sejauh ini masih belum menentukan pilihan sama sekali. Mungkin masih suka menikmati dan menyaksikan pertarungan diantara semua kandidat bermanuver satu sama lain.

Kembali pada soal keberpihakan presiden selama tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan negara tetap diperbolehkan berkampanye asalkan di luar jadwal dinasnya sebagai presiden itu sah sah saja seperti Undang-Undang yang agan sebutkan di atas. Nah permasalahannya hari ini banyak pihak pihak yang tidak menerima keberpihakan jokowi terutama dari partai yang sudah mengusungnya menjadi presiden kini harus mendapati presidennya berlawanan arah dalam berpolitik.

Di sadari atau tidak politik memecah belah rakyat tergantung pada seberapa kita mampu menjaga demokrasi. Pilihan boleh berbeda tapi soal habis habisan mendukung hingga dengan tetangga pun menjadi tidak harmonis rasanya terlalu berlebihan. Mengapa saya mengatakan demikian? ya setiap 5 tahunan kebiasaan itu sering ditemukan di beberapa daerah temasuk di tempat saya tinggal.

Posisi Pakde Jokowi itu adalah seseorang penonton dan sekaligus penangunggjawab dari gelaran piala presiden 2024. dan sebagai seorang penonton Pak de Jokowi bebas untuk mendukung siapapun calonnya,terlepas apakah itu tim Amin, PraGib atupun GoFood. Dan seperti yang kita tahu, tanpa harus saya sebutkan pun, sepertinya kalian sudah tahu betul mengenai keberpihakan pakde dan sikap politiknya mengarah kepada siapa.

Namun sebagai penanggung jawab yang harus memastikan akan kelancaran gelaran piala presiden tersebut dan bebas dari prilaku kotor juga kecurangan lainnya. Maka sebagai penanggungjawab pakde dituntut untuk berprilaku netral dan adil kepada semua tim. Walaupun memang secara aturan sah-sah saja untuk berpihak dan mendukung salah satu calon saja, dengan catatan tidak menggunkan fasilitas negara. Akan tetapi sebagai penanggungjawab sekaligus seorang pimpinan itu sudah semestinya mampu memberikan contoh yang baik kepada seluruh anggotanya yang memang tidak memiliki kebebasan untuk ikut mendukung dan mengkapanyekan salah satu calon tertentu. dan hal ini juga diperlukan untuk menjaga integritas, tingkat kepercayaan dan pandangan masyarakat terhadap lembaga negara yaitu KPU yang merupakan penyelenggara dari gelaran pemilu ini.

menurut pandangan saya dengan presiden sendiri yang berbicara "Presiden,menteri,pejabat negara boleh berkampanye" rasanya tak elok presiden sendiri yang berbicara soal itu, di karenakan situasi politik indonesia yang sedang panas alangkah baiknya itu tidak di ucapkan secara langsung oleh bapak presiden sendiri, alangkah baiknya itu di ucapkan oleh  juru bicara atau staff ahli kepresidenan. mungkin publik atau rakyat menduga statmen dari pak jokowi yang berbicara tentang presiden boleh berkampanye di karenakan ada salah satu paslon atau bakal calon wakil presiden adalah anak dari jokowi yang bernama gibran rakabuming raka tentu itu menimbulkan banyak spekulasi di kalangan publik yang menduga presiden memihak kepada salah satu paslon.

Keberpihakan JK terhadap paslon 01 cukup wajar karena JK adalah seorang politisi dan ia saat ini tidak menjabat apapun.
Sementara Jokowi saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, seharunya ia bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat untuk berikap Netral tanpa ada keberpihkan terhadap alah satu paslon, apalagi anaknya sendiri ikut dalam Pemilu ini Cawapre No 02 tentu saja secara logika tidak mungkin ia tidak mendukung anaknya sendiri namun seharunya jangan secara terang terangan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu kali ini bisa Netral cukup kecil karena ikut campurnya Presiden.

Saya cukup sepakat atas pernyataan JK, in terlepas dari ia mendukung 01 namun ini adalah masalah moral seorang Presiden yang harusnya bisa bersikap Netral tanpa ada keberpihakan agar pemilu nanti bisa di jalankan dengan damai dan tanpa ada kecurangan.

Wajar saja JK berbicara seperti ,karena dia memihak salah satu Paslon. Sekarang dia lakukan adalah sedang berkampanye bagaiman caranya mencari kelemahan yang ada di Jokowi  yang condong pada paslon 02 sedangkan JK berkampanye pada paslon no 01.
Menurut saya ini hal yang biasa saja sikap JK sebagai juru kampanye No.01

JK juga sebenarnya tahu dan sadar bahwa pernyataannya itu tidaklah tepat, tapi yang namanya opini itu akan selalu ada pro dan kontra.
Dan swing votters yang pro ini bisa menjadi suara tambahan bagi paslon 1 atau 3.

Saat ini menyerang paslon no 2 dari sisi Jokowi itu menjadi target utama dari paslon lainnya, dengan harapan para swing voters akan memilih mereka dikarenakan isu bahwa Presiden tidak netral.
Itu harus mereka lakukan agar tidak terjadi kampanye hanya 1 putaran, karena dengan adanya putaran ke 2 ada kemungkinan terjadi koalisi dari partai pendukung paslon 1 dan 3.
Seperti yang kita lihat saat ini, hampir tidak ada friksi antara paslon 1 dan 3.

Itu benar, secara aturan Presiden Jokowi tidak melanggar apapun, namun sepertinya Jusuf Kalla sedang menendang bola semakin liar, memantik persepsi masyarakat dan mengiringnya semakin panas. Saya pikir JK pasti memiliki orang terdekat yang sangat memahami tentang aturan tersebut, dan apa yang disampaikannya bertujuan untuk menggiring opini masyakarakat jauh dari fakta yang sebenarnya. Ketika seorang Presiden memegang selembar kertas yang berisi aturan tentang boleh tidaknya seorang Presiden berkampanye dengan menunjukkan aturannya langsung, sebenarnya Presiden Jokowi sedang meredam bola liar tersebut.

Terlepas dari itu semua, kita tahu bahwa Jk kini mendukung pasangan calon 01 yaitu Anis dan Cak Imin, jelas pernyataannya terkait netralitas Presiden bertujuan untuk menegaskan dukungannya kepada 01. Sebagagai masyarakat biasa, kita perlu menyaring informasi yang beredar, supaya tidak menjadi bias dan salah kaprah, secara pribadi saya cukup sering terkecoh dengan isu-isu yang di lemparkan oleh media.

Kayaknya dia ini tidak ngerti hukum, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Artinya presiden punya hak untuk tidak netral jika dia ikut kampanye. nah persoalan sekarang ini, bola liar itu sudah kemana-mana, dan diasumsikan oleh tokoh publik untuk menyerang presiden. Padahal jelas kalau di aturan KPU presiden diperbolehkan kampanye dengan syarat dan ketentuan berlaku.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/17265741/jokowi-uu-pemilu-jelas-sampaikan-presiden-wapres-punya-hak-kampanye

jusuf kalla mengeluarkan stetmen demikian tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga pertanyaannya di beberapa media yang seakan tidak netral.
Memang jika dilihat secara logikanya tidak mungkin Jokowi bisa netral karena salah satu anaknya ikut dalam Pilpres kali ini, tentu saja Ayahnya akan memenangkan anaknya sendiri apalagi dengan apa yang telah terjadi di MK membuat publik tidak percaya lagi terhadap Netralita Presiden di pemilu kali ini.

Presiden memang tidak memiliki Wewenang apapun dalam penyelenggaraan Pemilu akan tetapi pastinya Presiden memiliki power besar untuk bisa melakukan banyak cara untuk bisa melakukan hal hal yang diinginkannya.
Jelas maksuda dari pernytaan Jusuf Kalla tersebut agar Jokowi tidak bermain curang di Plpres tahun ini untuk memangkan anaknya sendiri yang maju sebagai Cawapresnya Prabowo.

Menurut pendapat saya, mungkin maksud pak JK soal Jokowi sebagai wasit bukan dalam konteks penyelenggara pemilu tetapi dalam konteks Pak Jokowi sebagai kepala negara. tentu sebagai kepala negara pak jokowi tidak boleh memihak pada salah satu paslon agar pemilu bisa berjalan secara jurdil dan tidak menimbulkan perpecahan dikalangan masyarakat. Apalagi sebagai kepala negara kekuasaan yang dimiliki oleh Jokowi sangat besar sehingga bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan mengerahkan seluruh aparatur negara.

sekarang ini pak jokowi sedang memainkan politik 2 kaki, dia tidak hanya berpihak kepada kubu 02 tapi juga pada kubu 03. coba lihat berapa banyak jokowi's men di kubu 03, mulai dari andika, yenny wahid, arsjad rasjid, dll, itu semua orang-orang jokowi. biarpun orang melihat bahwa sekarang ini jokowi lebih condong memihak ke kubu 02, tapi jangan lupa bahwa di kubu 03 masih ada banyak jokowi's men disana.

pernyataan JK ini juga cukup lucu karena dia protes mengapa presiden bisa memihak salah satu calon, sedangkan di sulawesi itu keluarga kalla berkuasa penuh, kenapa dia tidak berkaca aja sebelum protes kenapa "mantan-pasangannya" itu lebih memihak ke salah satu calon. saya pikir JK ini juga khawatir kalau anak emas nya itu bakal kalah di kontestasi politik karena melihat bagaimana sekarang ini banyak lembaga survei yang menunjukkan hasil negatif terhadap paslon 01.

jadi JK ini cuman cari-cari sensasi aja, wajar namanya juga udah ujur jadi kadang suka buat lucu.

menurut agan2 semua gimana statement pak jusuf kala.
sebenarnya yang namanya wasit adalah bawaslu, yang namanya penyelenggara alias fifa nya adalah KPU.
kalau presiden menurutku sih bukan wasit. posisi nya hampir sama dengan politisi lain nya seperti walikota, gubernur maupun mentri.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123191519-32-1053435/jk-soal-jokowi-jangan-wasit-jadi-pemain-pula