Topic: Menguji Netralitas Presiden di Pemilu (Read 990 times)

soal netral kan emang netral tidak menjadi tim sukses dan juga tidak ikut kampanye secara terbuka
jika soal mendukung ya anak nya sendiri aja maju masak anak nya sendiri tidak di dukung untuk menang

Politik itu kejam. Dan kita juga tidak bisa menolak adanya kepentingan pengusaha dan kolega di atas penguasa. Semua pihak-pihak berkepentingan saling bantu membantu untuk terus melanggengkan dinasti kekuasaan. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan ya memang itu tadi bahwa undang-undang di Indonesia ini sangat mudah dipermainkan apalagi banyaknya pasal-pasal karet di dalamnya.

Pak Presiden pernah bilang bahwa presiden boleh memihak. Dan melanjutnya dengan mengatakan adanya syarat yaitu cuti sebagai posisinya sebagai presiden. Ane rasa aturan ini sangat konyol karena ane berpikir bahkan jika seorang Presiden cuti karena punya dukungan politik, tetap saja kekuasaan dan status Jokowi sebagai presiden tidak hilang begitu saja. Masak iya karena presiden cuti tiba-tiba presiden kehilangan koneksi ke istana negara dan backingan kekuasaan? Ane rasa tidak. Jadi seharusnya tidak perlu adanya undang-undang yang seperti itu yang kelihatan sekali ada unsur kepentingan di sananya.

Di Indonesia undang-undang bisa di permainkan tergantung pada tujuan, seperti undang-udang di tunjukan oleh Jokowi bahwa presiden boleh mndukung paslon padahal undang-undang tersebut ada lanjutannta, tapi jokowi hanya menunjukkan sepenggal pasal saja. Itulah politik kita sangat aneh namun nyata, kalau kembeli lagi ke judul topik Menguji Netralitas Presiden di Pemilu pendapat saya  presiden netral dari awal sampai akhir.

Apalagi setelah menonton film DIRTY VOTE, bukan hanya tidak netral tapi membuka mata saya betapa terstruktur, tersistem dan masifnya pihak tertentu untuk meraih kekuasaan dan membangun serta melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik keluarga diatas penderitaan rakyat banyak.

Semua berharap pemilu 2024 berada pada netralitas oleh semua pihak tapi semua terkendala beberapa komponen penting baik dari pihak KPU, Kpps dan juga pejabat yang dulu pernah menjadikan ikut turun dalam kampanye.
Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa berkomentar tanpa bisa berbuat apapun yang telah di tetapkan oleh aturan yang berlaku,
Sejauh ini setiap pemilu berlangsung sekalu ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam hitungan suara akhir, semoga pada pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang netral tanpa memihak atau pemilu yang murni.

sebenarnya masalah ini sudah ada undang-undang sehingga presiden bebas mendukung siapa saja dan sudah berlaku sejak 2017,tapi ini hanya berlaku untuk presiden dan wakil presiden jadi untuk pejabat lain netralitas seharusnya harus di tegakan agar pemilu tahun ini bisa berjalan dengan baik  dan kemenangan pun harus secara murni tanpa ada perkara yang memang melanggar peraturan yang telah di tetapkan,jadi masalah ini saya rasa tidak perlu di perpanjang lagi.

Benar sekali memang dalam UUD presiden dan wakilnya boleh berkampanye dan memihak, namun mesti diingat saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, saya pikir yang di ributkan orang orang adalah itu , contohnya  saat jokowi melakukan kunjungan ke salatiga jokowi melakukan salam 2 jari yakni bentuk dukungan nya terhadap paslon nomor 2 , nah kendaraan yang di pakai itu juga termasuk fasilitas negara.

Benar gan. Saya heran mengapa ada pihak-pihak yang masih meributkan hal-hal yang sudah jelas-jelas diatur dalam UU kalau presiden dan wakil presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon. Saya pikir pihak-pihak yang meributkan itu karena mereka takut kalah apalagi tingkat kepuasan pak Jokowi masih sangat tinggi. Makanya kalau pak Jokowi mendukung paslon 02, pihak 01 dan 03 takut kalah di putaran pertama.

Karena ketidak netralan mereka itu sudah menguntungkan paslon yang berada di pemerintahan sehingga ketika ketahuan aparat atau pns yang tidak netral tidak bakal diapa-apain sampai selesai tahapan pemilu. ya tidak heran, apa lagi jika pimpinan mereka mengarahkan untuk memilih paslon tertentu sehingga ada loyalitas yang harus mereka jaga untuk tetap patuh kepada perintah pimpinan.

Berkaitan dengan hal ini saya membaca undang-undang ketika ASN tidak netral maka akan di kenakan UU  Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1), itu hanya penjara 6 bulan dan denda 6 juta, dan  menurut saya harganya tidak begitu mahal untuk pelanggar ini, dan kebanyakan kasus dalam pelanggaran netralitas akan berakhir dengan bias.

Dan masalah kekuasaan atau pengaruh sebagai pejabat negara itu tidak bisa di pisahkan dari seorang pejabat meskipun dia mengambil cuti dalam status pekerjaannya sebagai presiden, misalnya kan pak joko ini sebagai presiden dan dia mengambil cuti untuk memihak pada satu paslon dan melakukan kampanye, tetap saja menurut saya kemanapun dia pergi status sebagai presidennya tetap ada di pak joko, karena itu sangat melekat, jadi netralitas itu untuk pejabat menurut saya ambigu.IMO (yang menjadi ambigu itu fasilitas atas pengaruh dari nama presiden itu sendiri). Tapi jika yang di anggap fasilitas itu adalah, perintahnya terhadap bawahan dalam struktur kenegaraan, atau fasilitas inventaris presiden, dan lainnya yang semacam itu, mungkin saya dapat memahaminya.

Saya lagi mencari konsekuensi bagi pejabat yang menggunakan fasilitas dari negara untuk kampanye di luar cutinya, kemana kita melapor dan konsekuensinya seperti apa bagi pejabat itu, mungkin ada yang ingin membantu untuk menjawab hal ini.

Hmmm ya boleh kampanye , tapi perlu di catat di UU tersebut ada turunnya A B nya harus dibacakan juga. Di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres) .Sulit sekali membedakan presiden sebagai warga negara atau sebagai kepala negara disaat dia berkampanye.

Tidak mengherankan jika case ini jadi rame akhir2 ini stelah pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan beberapa hari yang lalu. Saya sih mikirnya ini rame karena diawalnya pak Jokowi bilang dan menyarankan para pejabat negara harus netral, tapi kemudian bilang bahwa boleh berpihak beberapa hari yang lalu. Saya melihatnya ini bukan masalah siapa benar siapa salah, bukan masalah pelanggaran aturan atau bukan tapi lebih ke masalah konsistensi dan masalah etika dalam dunia perpolitikan.  Terlepas pak Jokowi itu mau memihak manapun, itu hak beliau, dia mau kampanye untuk paslon tertentu pun itu hak beliau, tapi ya memang harus sesuai dengan undang2 yang berlaku. Akan menjadi salah jika beliau berpihak atau berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Tapi balik lagi ini sebenarnya cuma masalah etika saja kalau menurut saya pribadi, bagaimana seorang presiden memposisikan diri disaat anaknya menjadi salah satu calon.

kan sudah jelas ada aturan nya yaitu mengajukan cuti jika mau kampanye, contoh mentri mahfud prabowo atau walikota gibran kampanye pilpres kan cuti tidak menggunakan fasilitas dan kapasitas nya sebagai pejabat.

nyatanya dari 2017 tidak ada yang ribut soal kampanye apa lagi ngajukan judicial review ke MK mengenai presiden boleh memihak atau berkampanye. heboh karena orang2 yang suka ribut buzer2 bayaran rame ngoceh atau partai yang biasanya mengakuisisi jokow sudah tidak bisa memonopoli lagi jadi ribut para buzer nya

Namun bolehkah melakukan hal tersebut di saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai presiden ? Disaat ini sedang memakai fasilitas Negara ?
Saya pikir tidak, dan yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah kesalahan besar dan ia telah mencoreng demokrasi di negara ini, dari apa yang di tunjukkan berpotensi untuk terjadi kecurangan karena ia terlalu over dalam mendukung salah satu paslon.

Ini jadi rame semenjak buzzer-buzzer & fake news ngeplintir statement Pak Joko. FYI ane bukan pendukung Pak Joko tapi ane merasa perlu ngasih penerangan gegara fake news.
Presiden itu Netralitasnya tidak mutlak, malah ada di grade setelah PNS (keknya udah pernah ane bahas).
Kalo TNI Polri: Nyoblos ga boleh
Kalo PNS: Nyoblos boleh, tapi ga boleh jadi anggota parpol
Kalo Presiden & pejabat yang bukan PNS: boleh nyoblos, boleh jadi kader parpol, tapi ga boleh menyalahgunakan kekuasaan

Nah kemaren Pak Joko ditanya tentang menteri yang jadi capres & cawapres (Prabowo & Mahfud), beliau jawab boleh kampanye tapi tidak dalam kapasitasnya sebagai menteri. Balik ke "ga boleh menyalahgunakan kekuasaan" itu tadi. Nah dia bilang jangankan menteri, Presiden saja boleh memihak dan boleh kampanye karena di undang-undangnya begitu. TAPI, hak tersebut mau dipakai atau tidak itu kembali ke hati masing-masing. Eh malah ramai katanya presiden sudah tidak netral

Sekarang ini berita isinya cuma fake news dan ga mutu, udah kek pilpres di Amrik. Tadinya ane kira masih belum separah sono, ternyata sama aja. Ini nanti kalau makin sebel si Joko malah bisa cuti beneran dia kampanye, rame dah Hokage pada turun gunung. Mega katanya mo turun gunung, ane tunggu SBY & Jokowi juga ikut

dalam UU yang di terbitkan 2017 sudah jelaas aturan nya kok
presiden boleh memihak bahkan presiden pun boleh berkampanye so sudah tidak perlu di perdebatkan lagi. dan UU nya di tahun 2017 dan bukan khusus untuk 2024 saja

Untuk hal seperti ini sebenarnya ketika berbicara tentang masalah pemilihan untuk seorang presiden memang tidak ada larangan untuk mendukung salah satu pasangan calon karena tidak ada dasar hukum yang mewajibkan bagi presiden karena mereka juga memiliki hak pilih sehingga pastilah ada sebuah situasi dimana mereka mendukung salah satu pasangan yang dikehendaki tetapi tentu saja alangkah lebih baiknya tidak terlalu mencerminkan memperlihatkan secara langsung bahwa seorang presiden berpihak secara nyata kepada salah satu pasangan calon yang diusung karena bagaimanapun juga dalam hal ini seorang presiden harus sadar bahwa dia adalah seorang pimpinan dan tonggak tertinggi dalam sebuah negara sehingga akan terlalu tidak etis jika memang memperlihatkan dukungan secara nyata kepada salah satu pasangan calon.
Dalam hal ini mungkin kita bisa melihat contoh hal ini sekarang karena bagaimnapun juga hal seperti ini pasti tidak akan lepas dari keterkaitan pak Jokowi terhadap puteranya yang menjadi wakil presiden dari pak Prabowo dimana pasti akan ada kecenderungan bahwa memihak itu adalah sebuah kepastian.
Tetapi meskipun kita tahu seperti itu asalkan pak Jokowi tidak terlalu memperlihatkan secara gamblang dan berusaha bersikap netral saya pikir itu tidak menjadi masalah karena untuk masalah dukungan pun kita pasti sadar apa yang akan terjadi nantinya di pencoblosan tanpa perlu di kasih tahu lebih detail pasti pak Jokowi akan mendukung puteranya dalam pemilihan.

Kita semua setuju bahwa Presiden termasuk sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih yang sama dengan masyarakat dan warga negara yang lainnya, namun yang jadi masalah adalah ketika seorang Presiden atau pejabat tertentu mengintruksikan staf staf di bawahnya untuk mendukung salah satu Paslon dengan menggunakan fasilitas negara seperti anggaran negara di gunakan untuk membantu mengkampanyekan salah satu Paslon, hal itulah yang tidak seharusnya dibiarkan begitu saja oleh Banwaslu dan harus di tindak dengan tegas untuk tetap menjaga proses berlangsungnya kampanye secara Tertib dan Netral.

se inget saya di 2019 jg pak jokowi sebagai calon presiden pada saat itu ga cuti dll untuk menarik suara masyarakat , tapi faktanya ga ada yang melarang juga

Ini setuju sih, menurutku Presiden memang sebagai individu tidak perlu netral, bahkan secara gamblang menunjukkan dukungan pun menurut saya tidak masalah. Akan jadi masalah kalau Presiden menggunakan fasilitas negara dan jabatan yang dimilikinya untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon. Nah apakah Presiden Jokowi pernah menggunakan fasilitas negara dan jabatan yang dimilikinya untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon?

Menurut saya pribadi yang paling jelas adalah keputusan MK yang bisa meloloskan Gibran menjadi Cawapres jelas sangat menguntungkan bagi Gibran, namun apakah ada campur tangan presiden didalamnya? Sampai saat ini belum terbukti.

Selain itu sampai saat ini belum ada bukti konkrit yang membuktikan kalau presiden menggunakan fasilitas negara dan jabatan untuk menguntungkan paslon tertentu, memang ada beberapa video yang menunjukkan pejabat dan penyelenggara layanan negara memberi arahan dan berkampanye untuk paslon tertentu tapi lagi-lagi masih belum bisa secara langsung dibuktikan keterkaitannya dengan Presiden Jokowi.

Apakah kita boleh berprasangka kalau Pak Jokowi menggunakan jabatan dan pengaruhnya untuk menguntungkan paslon tertentu? Tentu boleh, sekedar berprasangka tidak ada yang melarang.

Namun kita juga harus adil bahwa sampai saat ini prasangka tersebut belum terbukti secara kongkrit.

Pada pemilu 2024 ini sudah jelas Pak jokowi tidak netral. Bahkan Pak Jokowi sendiri pernah mengeluarkan pernyataan kalau dia akan ikut cawe-cawe. Apalagi anaknya juga ikut sebagai calon Wapres sudah tentu pak jokowi akan mendukung anaknya. Yang harus di waspadai atau dikhawatirkan oleh masyarakat adalah jangan sampai pak jokowi menggerakkan aparatur negara untuk mendukung atau memenangkan salah satu pasangan calon karena itu dilarang dalam Undang-Undang.

Saya setuju dengan kata “cawe-cawe” anda, itu membuat saya tergelitik dan sedikit tersenyum. Bagaimanapun meski tidak secara langsung di tunjukkan, kecenderungan itu pasti ada, dan Netralitas itu hanya ungkapan untuk membuat rakyat lebih tenang termasuk Pak Anies dan Pak Ganjar. Untuk urusan mengendalikan alat Negara, saya pikir tidak hanya Pak Jokowi saja yang bisa melakukannya untuk mendukung salah satu calon, bahkan setiap Paslon juga memiliki pengaruh pada setiap instansi di Pemerintahan, kita tentu memahami siapa Calon Presiden dan Wakil Presiden dan apa reputasinya sebelum mencalonkan diri. Dalam kapasitasnya sebagai rakyat biasa, Pak Jokowi juga mempunyai hak untuk memilih, meski di lain sisi beliau di tuntut untuk netral sebab menjabat sebagai Presiden.

Terkiat dengan pertemuannya dengan Pak Prabowo, saya pikir Pak Jokowi bisa dengan mudah mengatakan alasan apapun, misalnya pertemuan tersebut hanya sebatas hubungan sahabat atau lain sebagainya, terlepas dari Pemilu. Dengan kata lain, tidak ada hal yang dilanggar oleh Pak Jokowi secara aturan, sebagai Presiden Beliau berhak untuk bertemu dengan siapa saja dan diwaktu kapan saja, meski pandangan masyarakat umum menafsirkan pertemuan tersebut terkait dengan Pemilu. Namun kita harap kecenderungan Pak Jokowi untuk mendukung anaknya, masih dalam kapasitas yang wajar ditunjukkan di depan masyarakat, supaya tidak membuat keributan dikalangan pendukung Paslon lainnya.

Sebagai rakyat biasa kita hanya bisa berspekulasi saja tentang dinamika politik yang sedang terjadi, dan kita hanya di minta untuk memberikan hak suara pada hari H, dan tidak memilih untuk Golput. Terlepas dari itu semua, saya pikir yang lebih penting adalah Pemilu berjalan dengan damai, tanpa ada korban jiwa, seperti pertikaian atau konflik yang di sebabkan fanatik terhadap salah satu Paslon. Toh pada akhirnya kita adalah rakyat biasa, yang menjadi pemandu sorak ketika Pemilu berlangsung, bukan dari kalangan mereka yang menginginkan kekuasaan dan pengaruhnya di Pemerintahan.

demokrasi saat ini tidak baik baik saja, karna telah melanggar etik demomrasi, dari segi anak presiden menjadi cawapres dengan wewenang peran orang tua, menjadi penyalahan wewenang, dari jabatan walikota tidak mengambil cuti, dari mk seorang paman, dan nanti akan di bantu oleh kekuasaan ayahnya seorang presiden, potensi kecurangan sangat kuat, karna pasalon laen melawan kekuasaan negara, wewenang orang tua bisa membuahkan hasil untuk anankya, siapa orang tua yg gak pengen anaknya menang, begitu juga dengan beliau, apapun itu anaknya pasti di menangkan oleh kekuasaan peran orang tuanya.

Ya kan sudah sangat jelas dari awal bahwa beliaunya akan "cawe-cawe" jadi terlepas beliau sebagai sosok pribadi (ayah) maupun sebagai presiden sudah jelas tidak akan pernah bisa netral karena ada anaknya sendiri yang maju jadi calon. Seandainya anaknya tidak maju pun, saya yakin beliau juga pasti akan condong ke salah satu paslon tertentu. Jadi mungkin saya bisa bilang, netralitas itu mustahil dilaksanakan. Tapi yang parah dipemilu kali ini adalah terlalu terbukanya dukungan beliau ke paslon anaknya, kalau secara pribadi diam2 mendukung sih saya rasa masih hal yang lumrah tapi kalo terbuka terang2an tentunya pasti akan memberikan pengaruh kepada bawahan2nya yang sama2 pejabat negara.

Secara formal tentu saat ini Jokowi harus bersikap netral dan tidak boleh menunjukan keberpihakannya. Namun semua orang tahu kemana arah dukungannya di Konoha ini apalagi saat anaknya ikut serta dalam kontestasi pemburuan tempat. Jadi kalau masih merasa itu netral yang memang netal dan kalaupun sebaliknya ya wajar saja karena Jokowi tidak bisa menyembunyikan itu di depan masyarakat Indonesia.

Tetapi persaingan diantara 3 paslon ini menimbulkan hal yang kontras meski Presiden Jokowi diusung oleh partai yang kini menjadi saingan anaknya. Sehingga ada semacam ketegangan diantara beberapa pihak. Tidak sedikit kita sudah melihat perpecahan namun masih dibaluti oleh kedoknya masing masing. Saya tidak peduli apakah ini melenceng dari aturan atau tidak namun keberpihakan Presiden dapat di lihat dengan mata telanjang.

Itu hak Prerogatif sebagai warga negara namun ketika sedang membawa titel presiden maka judulnya bersikap netral. Karena tampuk kekuasaan pada akhirnya akan jatuh ke salah satu dari 3 paslon.

Kita sudah dicocoki dengan politik adu domba bukan? dan itu turun temurun hingga pemilihan tahun ini juga. Dengan label politik dinasti, politik identitas dll di setiap priodenya masih menjadi senjata ampuh untuk mengambil suara rakyat. Jadi tidak ada yang benar benar bersih dalam pertarungan politik baik pemilihan musim lalu maupun sekarang.

Potensi penyalahgunaan wewenang, robeknya sistem demokrasi, hingga mulai suburnya politik dinasti akan mewarnai jalannya Pilpres yang tidak lama lagi tiba di hari H. Menyikapi tentang dukung-mendukung atau netralitas Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia, sudah sama-sama diketahui bagaimana putusan MK tentang batas usia capres-cawapres.
Putusan MK seakan-akan membuka jalan bagi putra bapak Presiden Joko Widodo yang sangat kita hormati (Gibran Rakabuming Raka) bisa bertarung dalam Pilpres kali ini, putusan ini  sekaligus menguatkan asumsi masyarakat bahwa presiden Jokowi ingin melanggengkan politik dinasti melalui Gibran.

Sangat wajar jika masyarakat mulai berasumsi negatif tentang Netralitas Jokowi karena pihak terkait sudah mempertontonkan secara terbuka pada masyarakat. Dinner yang melibatkan Jokowi dengan Prabowo (Capres atau Menhan) tidak seharusnya dilakukan terang-terangan, meski tidak diketahui apa maksud pertemuan empat mata tersebut dan apa yang mereka dibicarakan, namun pertemuan tersebut dilakukan diluar jam kerja.

Tentu saja hal itu tidak etis dilakukan oleh seorang presiden karena cawapres yang mendampingi Prabowo merupakan anak dari Jokowi. Saya pikir sangat wajar jika rakyat Indonesia meragukan netralitas Jokowi karena dia memiliki kekuatan digenggamnya untuk mengarahkan seluruh instansi terkait untuk memenangkan Paslon tertentu.

sebenarnya dukung mendukung itu bukan masalah apa lagi anaknya.
yang pokok tidak menggunakan fasilitas negara.
karena ketika presiden gubernur walikota masih menjabat dan tidak cuti panjang alias cuti ketika kampanye saja kan masih bisa nyalon lagi dan tidak ada yang mempersoalkan bahkan ikut kampanye partai pun tidak ada yang mempermasalahkan juga.

mentri pun kan juga tidak ada yang mengundurkan diri.
jadi yang di untungkan kan juga bukan gibran saja. tapi mahfud MD wakilnya ganjar pun juga sama.
sebenarnya asal tidak menggunakan fasilitas negara misal kunjungan kerja dinas tidak di gunakan kampanye itu ga pa2 juga.

Netralitas presiden tidak perlu di uji lagi karena sudah tercantum dalam sumpah jabatan. Saat pelantikan, Jokowi disumpah dengan menggunakan kitab suci Al-Quran, saat itu Jokowi memulai sumpahnya dengan menggunakan lafal "Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas sebagai presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya". Jokowi akan melanggar sumpahnya jika tidak netral di pemilu kali ini, dia tidak hanya mempermainkan nama Allah, tetapi dia juga telah melanggar sumpahnya pada undang-undang.

Sangat mudah buat seorang presiden menggunakan kekuasaannya untuk menggiring seluruh pejabat terkait dan jajarannya untuk memenangkan Paslon tertentu, tetapi ada satu hal yang harus diingat, yaitu sumpahnya saat pelantikan.
Sangat wajar banyak pihak yang meragukan netralitas presiden karena anak sulungnya ikut berkompetisi dalam pemilu kali ini, masyarakat harus saling bahu membahu dan harus kompak mengawasi pesta demokrasi ini, meski pejabat daerah mendapat arahan dari atasannya untuk memenangkan Paslon tertentu, mereka harus mengabaikan perintah tersebut, dia harus memilih berdasarkan hati nuraninya karena saat berada dalam TPS hanya dia dan tuhan yang tahu siapa yang dipilih.

yang pokok itu ada efek jera dan shock therapy.
misal yang dukung parpol atau capres siapapun parpol nya siapapun capres nya di pecat.
kalau tidak ada efek pemecatan ya ASN akan nyantai saja, memilih ikut apa kata atasanya dalam hal ini adalah kepala daerah. karena kepala daerah lah yang menekan sehingga ASN ikut2an hiruk pikuk pemilu. dan apa berani ngasih sanksi pemecatan kepala daerah yang menekan ASN untuk ikut dukung mendukung pasti ga ada yang berani. karena dari 1999 era reformasi belum ada 1 pun kepala daerah yang di pecat karena masalh dukung mendukung ketika pemilu dengan menekan para ASN di lembaga nya.
kalau tidak ada yang menekan sudah tentu milih bekerja dengan pekerjaan nya dan tidak akan ikut hiruk pikuk pemilu.

yang pasti presiden tidak akan menggerakan aparat nya ASN, TNI, POLRI, BIN.
bahkan kepala BIN nya pun merupakan kader pdip budi gunawan.
tapi kalau soal dukung mendukung ya sudah tentu banget presiden akan mendukung anak nya dari pada mendukung calon lain nya

Berbagai macam metode dan cara capres untuk menarik simpatisan, satunya cara yaitu desak anis tadi. Namun apakah itu cukup efektif di tengah masyarakat yang belum melek soal politik?. Karena cara-cara seperti itu hanya dapat disimpulkan oleh orang cerdas dan sedikit berpendidikan, kalau mamang becak atau pedagang asongan mah mana ngerti, mereka-mereka ini cocoknya untuk calon yang terjun langsung ke lapangan.

Ketika kita berkuasa, maka kita bisa melakukan apa saja. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat bagus ketika itu memberikan dampak baik untuk masyarakat atau membuat kebijakan yang akan menguntungkan masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kekuasaan itu dipergunakan untuk sesuatu yang menguntungkan salah satu pihak atau segelintir orang. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hari ini kekuasaan disalah gunakan, namun ketika melihat fakta yang terjadi dilapangan, suka tidak suka kita akan berpikir ke arah sana.

Saya belum mendengar kabar lebih lanjut tentang isu debat capres, dan kabar yang terakhir saya baca adalah KPU akan tetap menggelar debat capres.
Secara pribadi saya ingin debat capres itu tetap ada, sebab kita bisa mendengar dan melihat para calon yang akan kita pilih nantinya beradu gagasan di depan publik. Gagasan yang mereka sampaikan bagi saya pribadi itu akan menjadi pertimbangan sendiri bagi saya untuk pada akhirnya memutuskan pada siapa saya akan memberikan suara saya.

Sebelumnya, saya ingin disclaimer bahwa saya bukan relawan atau simpatisan salah satu calon manapun, namun saya menyukai kampanye salah satu calon, yaitu Desak Anies. Dari acara itu kita bisa melihat cara berpikir calon dalam menjawab setiap pertanyaan secara langsung dari peserta yang hadir.

Memang betul juga si gan, tapi saya pikir-pikir jika program nya tidak dilanjut atau diganti program nya akan menimbulkan masalah rumit deh, yah contoh kecil nya jika pembangunan tidak dilanjut saya rasa akan rugi dan sayang juga gan, karena itu semua kan menggunakan uang yang tidak sedikit. Yah kita nonton aja dah kelanjutan dari negeri konoha ini

Kalau menurut saya, Makan siang bersama hanya gimik dari presiden joko widodo, tapi publik masyarakat sudah cerdas tidak boleh dibodohi oleh pemandangan yang ditontonkan di panggung politik ini. Mari pemilih pemilih yang nantinya coblos jangan sampai milih pemimpin yang haus kekuasaan dengan berbagai cara agar bisa menang, kita tidak akan milih politik dinasti.

Lagian bagaimana rakyat bisa percaya dengan kata netral. Sedangkan yang di pertontonkan sangat jelas bahkan terang benderang bahwa Presiden berpihak pada siapa, lihat saja MK seperti itu, dan Gibran menjadi wakil calon presiden belum lagi Keasang yang menjadi ketum partai dengan metode yang tidak masuk akal, Masih percaya dengan kata netral?

jika kita menguji netralitas pemilu, sekarang bisa kita lihat para pemimpin yang sedang berkuasa hari ini, apakah mendukung salah satu pasangan calon atau berdiri netral, hal lain bisa kita lhat juga dari para peserta pemilu, jika peyelengara ikut berpihak salah satu pastai maka disitulah kecurangan atau tidak netral

Presiden Joko Widodo sempat berulang kali menegaskan akan berdiri ditengah atau bersikap netral pada pemilu 2024. Tidak hanya dirinya yang menyertakan netralitas pada Pilpres 2024, Jokowi juga memberi instruksi pada para pemimpin daerah, ASN hingga lembaga pemerintahan lainnya agar bersikap netral di pemilu 2024.

Sebagai seorang ayah tentu sangat ingin anaknya memenangkan sebuah kompetisi, apalagi putra kesayangannya sedang bertarung di Pilpres, tentu seorang ayah akan melakukan segala cara untuk memenangkan anaknya dalam pertarungan tersebut apalagi memiliki kekuasaan di genggamannya.

Sekarang pertanyaannya kenapa Prabowo lebih memilih Gibran daripada tokoh-tokoh berpengaruh lain seperti Yusril Ihza Mahendra, Eric Tohir, Erlangga, AHY dan nama-nama lain?

Pertama, Gibran merupakan anak Jokowi (presiden aktif RI), sedangkan pembantu Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri, para menteri ini akan mengarahkan seluruh ASN untuk memilih Gibran.
Kedua, Jokowi masih banyak simpatisan yang setia padanya, diharapkan para simpatisan Jokowi memberi dukungannya pada anak Jokowi.
Ketiga, setelah perhitungan suara selalu ada drama sengketa Pilpres yang dilimpahkan ke MK. Disana paman Gibran sudah menunggu, meski tidak lagi menjabat sebagai ketua MK, tapi pengaruhnya masih sangat besar di MK.

Jadi kemungkinannya sudah ada kisi-kisi siapa yang akan dimenangkan di MK, itulah kenapa Jokowi tidak akan bersikap netral di pemilu 2024, sebagai presiden dia akan selalu mengucapkan kata netral, netral dan netral, namun hatinya tidak seperti yang diucapkan, tentu dia akan melakukan apapun untuk memenangkan anaknya.

Sebagai pribadi tidak salah jika Jokowi mendukung pasangan no.2, tetapi kondisi saat ini sangat sulit untuk membedakan jokowi sebagai pribadi atau presiden. apalagi jokowi telah mengeluarkan PP yang tak mengharuskan pejabat negara, baik menteri hingga wali kota mundur dari jabatan mereka saat maju pilpres. dengan adanya PP itu, jelas sangat khawatir jika pemilu nanti berpotensi curang dan diantara 3 pasangan calon tersebut cuma Ganjar dan Anies yang tidak sedang menjabat.

Ga begitu mencari2 berita politik di negri konoha ini wkwkwk tapi mau ga mau pasti denger juga ntah dari mulut ke mulut atau dari sosmed terlebih whatsapp group
Yang terakhir ane denger bahwa KPU dalam tanda kutip mengotak-atik soal debat capres dan cawapres, kok jadi gini banget ya pemilu yang akan datang di 2024.
Penuh dengan drama2 dan perubahan-perubahan aturan yang ane bisa katakan mendadak.
Dimulai dari putusan MK soal umur, trus PP soal cuti calon, dan yang terakhir ya soal debat capres dan cawapres.
Kok kayaknya bener2 memberikan jalan buat salah 1 calon pasangan gitu, dan kayaknya sih emang calon yang diuntungkan dari perubahan2 ini bakalan menang dengan mudah.
Jujur aja, ane pemilih Jokowi 2 periode ini, tapi kali ini spertinya ane harus bilang kalo ane KECEWA dengan manuver politik beliau.
Ya beginilah politik di negri ini, mau gimana lagi, rakyat bawah cuma bisa liat dan komentar aja.

Saya sudah tidak begitu yakin dengan netralitas presiden di pemilu 2024, coba lihat kutipan dari TEMPO aturan terbaru itu dituangkan Jokowi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.”

Terlihat jelas bagaimana Presiden Jokowi memberikan support secara tidak langsung bagi anaknya yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto untuk tidak perlu mundur dari jabatan aktifnya sebagai wali kota Solo. Saya merasa keputusan presiden sangat tidak bagus untuk menguji netralitas pemilu 2024 karena Prabowo yang merupakan menteri pertahanan bisa menggunakan alat dan institusi negara seperti TNI untuk kepentingan pribadi mereka, begitu juga dengan Gibran yang merupakan Walikota Solo aktif pasti akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye mereka.

Saya pikir Netralitas Presiden dalam konteks tidak menggunakan aparat untuk memenangkan salah satu paslon memang harus dijaga betul oleh jokowi. Tetapi jika pun jokowi mendukung salah satu paslon juga tidak dilarang asalkan tidak mengerahkan alat-alat negara. Saya yakin jokowi pasti mendukung pasangan Prabowo-Gibran karena memang anaknya yang maju sebagai cawapres. Tentu sebagai seorang ayah pasti mendukung anaknya tidak mungkin tidak mendukung. Nah, Yang menjadi perbincangan di kalangan akademisi, aktivitis, dan para profesor, apakah jokowi akan mengerahkan aparatur negara untuk memenangkan pasangan prabowo-Gibran karena sebelumnya Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024.

Pusing kita jika ingin menguji netralitas calon karena mereka sebetulnya sering duduk satu jamuan meja saat makan, tetapi yang anehnya tim sukses yang gontok-gontokan di lapangan. Tidak ada istilah netralitas bagi pelaku politik karena mereka hanya ada pilihan memenangkan dan setelah Gibran masuk dalam bursa cawapres yang berpasangan dengan Pak Prabowo, apakah menurut kita Pak Joko Widodo bisa bersikap netral dalam pemilihan Presiden di tahun 2024? Banyak spekulasi yang muncul dari pengamatan politik di tanah air kita dan bahkan mereka mengatakan Joko Widodo dengan sangat keras setelah MK mengambulkan gugatan soal umur Cawapres.

Wajah politik itu emang sangat kejam dan kita masyarakat di suguhkan dengan permainan para elit dalam merebut kekuasaan dengan cara apapun, tetapi apa yang kita harapkan bahwa mereka bisa mensejahterakan rakyat justru seperti bertepuk sebelah tangan. Sudahlah biarkan mereka melakukan apapun karena rakyat kecil seperti kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, jadi lihat dan nikmati saja permainan para elit kita di Indonesia.

Sebenarnya ane tidak peduli mau jokowi netral atau tidak sepanjang dia tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan calon, Karena yang selama ini ditakutkan itu adalah jika ketidak netral-an jokowi tersebut memanfaatnkan semua fasilitas negara demi memenangkan pilihannya. Nah ini yang repot. Yang jelas, semua orang sudah pada tahu kalau dia condong ke pasangan no.2, jadi agak imposible jika dia tidak memilih anaknya kan?. Itulah yang membuat semua orang kawatir, karena dia bisa saja mengerahkan semua asset negara, SDM, dan Fasilitas untuk memenangkan Prabowo.

Seperti yang dikatakan pak Mahfud MD, pemilu di negara demokratis itu tidak akan bisa berjalan dengan jujur dan adil, pasti akan ada kecurangan pada tingkat tertentu. Dan kemungkinan besar bahwa pada pemilu mendatang pasti akan ada calon yang mengajukan banding ke MK perihal dengan kecurangan pemilu yang terstrukur, sistematif, dan masif. Lihat saja nanti, pasti hal tersebut akan terjadi. Bahkan ketika pemilu belum berjalan saja sudah ada partai yang menyebut bahwa pemilu kedepan tidak akan berjalan dengan jujur dan rawan akan manipulasi.

Saya tidak begitu yakin jika Presiden Jokowi akan netral di Pilpres 2024 nanti karena anaknya maju sebagai cawapres. Apalagi ketidak netralan Jokowi bermula terjadi terhadap keputusan MK dimana adik iparnya yang menjabat sebagai ketua MK merubah UU supaya Gibran bisa maju sebagai kontestan di Pilpres yang notabane ketua MK merupakan pamannya Gibran. Oleh karena itu sebagai orang tua Jokowi pasti tidak ingin anaknya kalah di pilpres nanti apalagi sekarang semua anggota keluarganya mulai dari adik gibran yaitu kaesang, menantunya Bobby, kini berada di tim pemenangan pasangan calon Prabowo-Gibran.

Ane kira sulit untuk Banwaslu dalam mengawasi semua ASN yang terlibat dalam politik praktis. Karena jumlah ASN yang sekitar 4,28 juta orang tersebar di seluruh Indonesia tidak sebanding dengan petugas Banwaslu yang cuma beberapa orang di tiap kota/kabupaten. Oleh karena itu mereka harus memanfaatkan media-media sosial seperti Instagram, facebook, twitter dan lainnya dalam memantau tiap-tiap ASN di daerah. Ane saja terkadang nemui ASN di cafe-cafe dan warung makan sedang ngobrolin calon presiden pilihan mereka, malah ada yang begitu antusias menyebut nama sampai ngacung-ngacungkan jari. Hal ini sebenarnya tidak boleh, kalau dilaporkan, pasti ASN tersebut akan terkena saksi berat oleh pemerintah.

Untuk menguji asn yaitu Bawaslu selaku pengawas pemilu harus banyak melakukan penagawasan ke lapangan dan membuat Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu secara kualitatif dan kuantitatif. dan tegas saat dilapangan sesuai SOP Atau perbawaslu, pkpu

jika ada tim independen yang benar benar berani mengungkapkan kecurangan dan pelanggaran - pelanggaran berat yang kemungkinan akan di lakukan para ASN - PNS - Pejabat maka indonesia pasti sudah menjadi negara maju hahaha, lihat saja bagaimana KPK sekarang ini, pada akhirnya justru KPK lah yang menjadi makelar kasus korupsi, para pejabat yang terpilih rata2 adalah kawan semua, jadi tidka mungkin kawan saling memakan apalagi ada banyak titipan2 yang harus di jaga. di pemilu tahun depan kita pasti akan melihat banyak drama lagi namun saya yakin tidak akan separah pemilu lalu, untuk mengalahkan oligarki yang sekarang maka itu bukan perkara mudah.

Dalam 20 tahun terakhir incumbet sulit dikalahkan, oligarki politik indonesia bukan lagi hal yang biasa, kini munculnya dua kandidat dari penguasa pemilu 2024 makin hangat diperbicarakan, dan sulit kita nyatakan netral karna orang-orangnya didalamnya mempunyai peran penting dalam menyukseskan pemilu, Dari Bawaslu sampai bawahan dan KPU samapai bawahan semua ada titipan sehingga nantinya susah kita bilang netral ditambah lagi ASN yang punya kepentingan besar setelah terpilih pemenang, janji-janji politik itu selalu ada. saatnya ada tim independen yang berdiri sendiri untuk memantau jalannya pesta demokrasi di negeri ini baru sedikit netral, dan tim independen tersebut harus berani mengungkapkan secara fakta.

bukan hanya di indoneisa saja namun di hampir seluruh dunia yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, para ASN di wajibkan unukt bersikap netral dalam setiap pemilihan, suara mereka bisa memiliki pengaruh kuat maka itu bawaslu sebagai pengawas di wajibkan memberikan perhatian khusus kepada para ASN di tahun politik depan

saya masih ingat di pemilu sebelumnya ada beberapa ASN yang tertangkap basah tidak bersikap netral dalam pemilu, mereka secara terang terangan menyuarakan dukungan terhadap satu calon saja, dalam pemilu, setiap orang punya hak masing masing untuk memilih, maka itu mencoba mempengaruhi pikiran orang orang bisa di kategorikan salah satu tindakan kejahatan pemilu

harapan saya sih sangat besar, pemilu di tahun depan berjalan dengan lancar

Yap betul orang tua mana yang tidak mendukung anaknya untuk sukses, seperti yang saya katakan di postingan (apakah pak de jokowi malu mengundang makan siang para cawapres) karena tidak perlu repot-repot mengundang ke istana wong di rumah sendiri juga bisa ,hhe .

Terkait makan siang gratis saya juga sependapat beda-beda orang menilai, semua orang mempunyai hak untuk menilai sesuatu, karena itulah bentuk demokrasi yang sebenarnya. Apakah makan siang itu di sebut gratis atau apapun silahkan saja. Dan yang perlu diingat jangan menghina orang lain karena berbeda pendapat ataupun buruk sangka, itu akan membuat orang lain tidak akan diam atau akan bereaksi dengan tindakan tersebut .

Lebih menarik jika melihat opini para politisi di sini https://www.youtube.com/watch?v=qYmBJ5xmFSc

Biasanya ada rekruitmen gan, mungkin agan kurang aktif di desa, soalnya di daerah ane biasanya kekurangan orang dan sering juksung siapa aja yang mau jadi TPS, selain itu kadang desa juga ngutamain orang yang aktif kegiatan desa seperti anak karang taruna, kader kesehatan, RT, RW, karena mereka ga ada gaji/intensip dari desa jadi biasanya pada di masukan ke TPS biar pada dapet pemasukan. Kalo penjaringan secara masif memang setau ane ga ada soalnya biaya di desa juga terbatas.

Ane biasane mpe di paksa biar mau jadi TPS lagi karena katanya sulit nyari anak muda yang mau, apalagi sekarang TPS makin banyak.

Orang tua mana yang tidak akan mendukung anaknya apalagi bisanya Gibran maju sebagai cawapres tidak terlepas dari kontribusi besar ayahnya yang melakukan segala cara untuk bisa membuat anaknya lulus dari kriteria.
Pandangan orang terhadap makan siang tersebut beda beda, namun saya melihatnya cukup positif bahwa itu adalah hanya silaturahmi biasa dan presiden Jokowi hanya menegaskan bahwa ia akan bersikap netral di pemilu nanti (saya pikir itu hanya basa basi saja) yang intinya terlepas dari pada apapun yang terjadi, Jokowi pasti akan mendukung anaknya dan bahkan memungkinkan juga untuk ia melakukan beberapa cara agar anaknya bisa menang di pemuli nanti (saya berpikir demikian karena ia telah melakuka n hal yang sama sebelumnya ketika merubah peraturan batasan umur untuk bisa Gibran maju sebagai cawapres).
Bukankah dari apa yang telah terjadi sekarang ini, tidak salah jikalau banyak orang tidak mempercayai kalau Jokowi akan bersikap netral.

Melihat dari roadmap Seleksi Badan Adhoc, rekrutmen untuk menjadi PPK dan PPS sudah berlangsung sejak 2022 dan sudah di lantik pertanggal 4 Januari lalu. Mungkin beberapa waktu lalu kita juga disambangi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk pemilihan umum 2024 nanti. Saya bukan tidak update, sebab saya tahu akan ada rekrutmen untuk menjadi Pantarlih, namun waktu saya tidak memungkinkan untuk mendaftar jadi saya tidak daftar, padahal saya juga sebenarnya ingin menjadi petugas.

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Badan_adhoc

Saya setuju dengan anda, bahwa berkontribusi dalam pemilu tidak harus selalu menjadi petugas pemilihan. Memang mungkin ketika kita bertugas ada sesuatu yang lebih yang bisa kita rasakan, namun dengan bukti di jari kelingking kita, itu juga rasanya sudah cukup untuk membuat kita berkontribusi dalam pemilu.

Selain daripada itu yang bisa kita lakukan adalah mendukung para petugas untuk menjalankan kewajibannya dengan seadil adilnya dan sejujur jujurnya agar suara kita bisa tersampaikan dan tidak tersandung suatu apapun.

Jika dilihat dari kaca mata orang awam pun cukup mudah sekali disimpulkan kalau makan siang tersebut tidak gratis, jadi tidak perlu lagi link atau sumber yang menguatkan. apa lagi untuk mengetahui di posisi mana presiden untuk pemilu 2024, karena siapa pun itu, namanya manusia normal, jika anaknya jadi cawapres, pasti suara akan condong ke sana, Jadi tidak perlu melihat pakai ilmu apa pun, apa lagi pakai mata batin ya bro, apa lagi ibu iriani selalu ngasih jempol ketika ditanya wartawan soal Gibran. itu bukti Dukungan keluarga mereka besar.

Untuk itu Jokowi ngajak makan anis dan ganjar supaya mereka sadar kalau lawan mereka itu penguasa negeri. dan juga, Biaya untuk Makan siang tersebut akan berimbas juga ke calon lawan yang berkompetisi di 2024, supaya mereka gemetaran dan terkencing-kencing.

Baru-baru ini baliho Ganjar di bali dicopot ketika Presiden kunjungan ke Bali, sedangkan baliho Prabowo dan Gibran di tempat lain tidak. Adil banget.

Tidak ada makan siang yang gratis, itu adalah poin yang bagus. Terlebih ini adalah dalam suasana politik, bukan bermaksud untuk berburuk sangka, namun saya merasa ada hal hal yang memang sensitif yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden dan ke 3 calon yang akan maju ke kontestasi politik di tahun depan.
Sebagai Presiden, pastinya beliau menginginkan program yang sudah atau yang saat ini masih berjalan akan dilanjutkan oleh para ke 3 calon itu, siapapun nanti yang akan terpilih di dalam pemilu. Baik itu Prabowo, Anis atau Ganjar. Dan yang menarik disini adalah salah satu wakil dari ke 3 calon yang maju adalah anak beliau sendiri yang berada di kubu Prabowo. Pertanyaannya, siapa sih orang tua yang tidak mau anaknya menang, terlebih ini adalah tentang pemilihan orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Sebagai Presiden, beliau pasti akan netral dan saya tidak tahu ketika beliau sedang menjadi ayah.

Jokowi juga disebut sebut menunjukan taringnya, ya beliau disebut akan menentang partai terbesar saat ini yang mengusung namanya di 2 periode, bukan berkhianat namun seperti inilah politik, musuh akan menjadi kawan dan kawan akan menjadi musuh, hal yang sangat biasa.

Membicarakan kontribusi kita terhadap terselenggaranya pemilu yang lebih baik, saya pikir dengan tidak golput dan ikut memberikan 1 suara kita kepada salah satu calon itu adalah sebuah kontribusi kita terhadap perpolitikan Indonesia dan  sebagai warga negara yang baik saya selalu memberikan suara dari hak pilih saya, baik itu dari tingkat desa maupun tingkat nasional.
Nah ada yang menarik disini, di daerah saya orang orang yang selalu menjadi KPU, KPPS, PANWAS, Atau TPS orangnya itu itu saja, saya tidak tahu apakah ini melalui seleksi atau semacamnya atau memang hanya orang yang memiliki keistimewaan saja, misalnya dekat dengan orang yang bekerja disana. Padahal menurut sepengetahuan saya sih semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi "petugas" istilahnya, terlebih jika itu dengan diadakan seleksi untuk perekrutannya.
Entah saya yang kurang update atau bagaimana, yang jelas di daerah saya semua anggota sudah terbentuk tanpa ada pengumuman bahwa akan diadakan perekrutan petugas dan menariknya adalah setiap ada pemilihan pasti orangnya adalah orang lama.

Ane belum baca terkait berita ini, tapi meskipun hanya makan siang pasti ada pembahasan yang mereka bahas. Tapi keknya ga bakal di dengarkan deh gan soalnya kita cuma bahas disini, dan pak presiden keknya juga ga ikutan forum ini.

Kotaknya harus dari apa emang gan? susah ngangkutnya ntr kalo kotak suara terbuat dari besi, boros space saat pengirian dan merepotkan TPS saat bawa-bawa kotak suara. Ane pikir kita bisa berkontribusi untuk terwujudnya pemilu yang lebih baik, bisa gabung jadi KPU, KPPS, PANWAS, Atau TPS, ane pikir itu bisa jadi bukti nyata kita mensukseskan pemilu. Ane mo daftar TPS kalo di terima 

Walaupun tujuannya makan siang, tetap bung Indonesia Harus Berubah.
Pemilu yang jurdil itu yang harus diutamakan, ke khawatiran tentang Netralitas sudah disampaikan, mudah-mudahan bukan saja didengarkan tapi juga dilaksanakan.

Semoga pemilu lebih baik dari tahun kemarin anggaran triliunan rupiah jangan dari kardus lagi kotak suara nya
Kalah menang hal biasa , siapapun pemimpin selanjutnya semoga membawa Indonesia lebih baik dan lebih maju ke depan nya.

Apa yang dilakukan pak de itu hanya untuk mengonfirmasi bahwa program-program yang dia bangun itu dapat di lanjutkan setelah terpilihnya presiden baru du 2024 nanti, saya juga berpikir bahwa tidak ada keterkaitan dengan netralitas secara papan pintu.

Hal-hal yang terjadi di dunia politik apalagi memiliki banyak cara untuk bermian dan bermuka dua bahkan empat, karena itu sama seperti yang agan katakan bahwa netralitas itu tidak bisa di putuskan lewat menyaksikan tindakan seperti itu, hal ini akan menjadi ambigu jika hanya berfokus pada objek, karena mereka memiliki banyak tangan untuk melakukan sesuatu di belakang mereka.

Secara umum, pak de selaku presiden bersikap netral, tetapi selaku rakyat, keluarga dan juga politikus, kita tidak tahu di belakangnya seperti apa, sama perti ASN yang melakukan ikrar netralitas, bagi beberapa orang mungkin itu adalah sebuah formalitas tetapi saya cukup yakin juga bahwa semuanya tidak seperti itu untuk para ASN.
Tapi rata-rata sama sihh,, ane pernah aktif di kepengurusan pendidikan dan di dalamnya banyak guru yang sudah ASN tapi mereka mengkapanyekan Capres/Caleg pilihannya hingga menawarkan baju, uang dan sebagainya.

Memang benar yang ente katakan , bahwa ane baru dalam dunia politik (karena ane bukan politisi) dan benar juga ane tidak paham seperti ente yang sudah jago dalam politik, walaupun di postingan hanya (makan siang) saja, dan ente bilang (tidak ada makan siang gratis), Wah jago bener ente sudah tau dunia politik sehingga ente menyebut tidak ada makan siang gratis walaupun tidak ada buktinya, tapi ane salut mungkin ente tau itu bukan dengan link atau sumber yang lainnya tapi ente tau dengan ilmu kebatinan.

Ya agenda Makan siang itu adalah sebagai bentuk upaya untuk Pemilu ini berjalan dengan aman dan damai dan satu lagi ,tidak ada protes yang besar-besaran ke MK

Ehm, kayaknya ente baru dalam dunia politik dan tidak paham kalau "tidak ada makan siang gratis" di dunia politik. Presiden mengundang ke 3 capres tersebut pasti ada kehendak atau maunya. Ane harap ada capres yang paham kalau jokowi itu sedang memainkan peran dia sebagai penguasa tertinggi di republik ini, di antaranya menggosok punggung kedua lawan dia yaitu Ganjar dan Anis. Kalau prabowo, kita tahu sendiri kalau dia itu merupakan anak didik dia untuk melanjutkan kekuasaan, sedangkan yang lain, sudah pasti sulit, karena baik itu Ganjar dan Anis sudah punya program masing-masing jika nanti jadi Presiden, nah ini yang tidak dimau Jokowi.

Dengan adanya agenda "makan siang bersama dan tidak gratis itu", dia berharap semua capres melanjutkan program dia dan tidak menuntut anaknya dibatalkan jadi cawapres.

Saya pikir tidak ada hubungannya netralitas dengan mengundang semua capres dalam perjamuan apalagi jika tidak mengundang cawapress di anggap sebagai tidak netral.

Netralitas adalah sesuatu yang absurd karena sulit di identifikasi dan di ketahui. Tentu saja nanti jokowi sebagai presiden akan netral saat di depan publik tetapi di belakang itu tidak ada yang tau, strategi politik bisa menggunakan tangan orang lain sehingga sulit mengidentifikasi netralitas. Ahir bulan lalu seluruh ASN sudah melakukan ikrar netralitas tetapi itu hanya formalitas

Kalau kita merujuk pada peraturan yang ada, maka sorang ASN itu wajib dan dituntut untuk berprilaku netral dalam pemilu.seorang ASN mempunyai hak suara namun mereka dituntut untuk tidak menyuarakan, mengkapanyekan, ataupun mengungkapan pilihannya kepada orang lain sebagai bentuk netralitas dalam pemilu. Akan tetapi dengan segala penekanan yang ada yang dilakukan oleh beberpa pihak, sepertinya hal ini menjadikan kebanyakan ASN tidak dapat berprilaku demikian dan tidak sedikit dari mereka mengajak ataupun mengkapanyekan pilihannya kepada orang lain.

Dan jika berbicara presiden, bagaimanpun ia adalah orang partai dan ia adalah seorang pengurus partai. Memang seorang presiden itu dituntut untuk berprilaku netral saat pemilu sebagai bukti dan langkah nyata meciptakan pemilu yang jujur dan berkeadilan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Prsiden saja akan tetapi hal ini juga berlaku kepada setiap kepala daerah mulai daripada Gubernur samapi tingkat yang paling bawah yakni kepala desa atau lurah. Namun saya juga tidak dapat menghindari bahwa pada faktanya baik kepala daerah maupun presiden pada saat ini, mereka dengan sengaja melanggar etika demokrasi dengan lantangnya mereka mendukung salah satu calon untuk dimenangkan dalam sebuah kontestasi politik. Memang betul bahwasannya pada saat ini Bpk. Ir. H. Joko Widodo, beliau memerlukan sosok pemimpin yang bisa diajak kerjasama untuk bisa melanjutkan segala program yang sudah dibuat dan semua pembangun yang telah dimulai termasuk IKN, akan tetapi sepertinya hal ini akan lebih baik jika dilakukannya dibelakang layar saja jangan didepan umum.

Pemilu di indonesia dari masa ke masa selalu di uji oleh berbagai komponen, berbicara netralitas merupakan hal yang wajib di jalankan khususnya bagi ASN
Sebab ASN sudah ada janji sumpah jabatan yang wajib dijalankan. Dalam hal ini presiden telah menerbitan surat keputusan bersama sehingga nanti setiap ASN jikapun ada keterlibatan maka mempunyai konsekuensi tersendiri dan selaku penyelengara pemilu khususnya BAWASLU harus tegas menjalankan tugas dan fungsinya

Kalau soal rakyat biasa memang iya presiden juga punya hak pilih sebagai warga negara Indonesia, yang jadi pertanyaan Presiden itu memiliki bawahan seprti kepala daerah,institusi PORLI, TNI dsb .Kalau Presiden menunjukkan ada gelagat memihak 1 golongan saja, bagaimana dengan bawahan-bawahannya, Itu saja yang jadi permasalahannya
Mudahan-mudahan Pemilu 2024 ini damai dan adil, dan tidak ada perotes lagi hasil Pemilu ke MK seperti di Tahun 2014 dan 2019, Walaupun protes ke MK diperpbolehkan tapi akan sangat indah jika tidak ada protes.

netralitas presiden pada kontestasi pemilu 2024 itu sebenarnya tidak diperlukan karena sebagai kepala negara presiden juga merupakan rakyat biasa yang memiliki hak memilih pada pemilu 2024 mendatang dan berhak untuk menentukan arah kemana dukungannya berlabuh karena presiden selanjutnya merupakan penggantinya dan tentu presiden berharap bahwa presiden selanjutnya itu bisa melanjutkan program-program sebelumnya dan tidak menghentikan apa yang sudah dia bangun.

namun presiden Jokowi yang awalnya tidak mau netral pada pemilu 2024, mulai berpikir untuk netral karena kondisi pemilu 2024 yang semakin panas dan rawannya polarisasi di kalangan masyarakat. mungkin presiden Jokowi mendapatkan kabar dari BIN atau bawahannya bahwa itu tidak baik bagi citra presiden dan kondisi politik nasional jika dia memilih untuk tidak netral.

apapun langkah yang diambil presiden Jokowi dalam pemilu mendatang itu pastinya sudah dipikirkan dengan baik olehnya. politik 2 kaki yang sedang dimainkannya itu merupakan pertimbangan matang dari dirinya dan entah siapapun yang menang pada 2024 nanti kita semua berharap bahwa yang menang adalah rakyat Indonesia bukan hanya 1 golongan tertentu.

Di pemilu 2024 nanti semua ASN harus Netral tidak memihak atau berkampanye pada salah satu pasangan calon dengan menggunakan atribut negara , karena sudah ada dalam Undang-Undang yang isinya "ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun." Sumber

Termasuk Persiden juga harus netral tidak memihak salah satu pasangan calon. Dengan diundangnya ketiga paslon untuk makan siang di Istana kemarin, mungkin akan mendingininkan para pendukung paslon masing-masing yang sebelum sudah mulai memanas semenjak keputusan MK yang kontoversial sebelumnya. Meskipun begitu, banyak yang masih ragu dengan Netralitas Presiden Joko Widodo karena yang diundang hanya para Capres saja tidak dengan Cawapresnya ,dan beritanya para Cawapres akan akan diundang oleh Wakil presiden RI KH.Ma'ruf Amin nantinya. Apakah Presiden malu mengundang para Cawapres karena ada salah satu dari Paslon adalah anaknya


Sumber