Topic: Menteri Nasdem Sisa 1 orang lagi, Apa Harus Digeser juga? (Read 441 times)

Malah orang-orang lama di masa orde baru (yang mungkin mengendalikan soeharto) juga sudah banyak tersebar di beberapa paslon presiden. Mereka-mereka ini sudah eksis sejak zaman reformasi, dan unjuk gigi juga kalau mereka ini penggerak reformasi, padahal perusak sesungguhnya bangsa indonesia ini adalah mereka-mereka ini. Jadi jangan heran yang jadi presiden ke depan, sistemnya akan sama dengan di masa orba, karena juru taktiknya dibelakang mereka. Guru dan Suhu-suhu yang pintar merusak negara ini masih eksis dan turun menurun ke anak cucu mereka, jadi sulit untuk bangsa berkembang kalau sistemnya dinasti.

Sangat benar apa yang anda katakan, Dalam politik tidak ada kekuaaan murni dari seorang pemimpin melainkan banyak orang orang di belakannga baik itu ketum partai maupun orang orang yang memiliki uang besar yang berpartispasi dalam kampanye sehingga di Indonesia ini siapapun yang terpilih menjadi presiden tidak ada bedanya kalaupun ada hanya sedikit dan pastinya mereka tetap akan mengutamakan dirinya dan kelompoknya terlebih dahulu.

Semuanya juga punya kasus, tapi yang tidak lagi sejalan dengan tuannya pasti akan di usut dan di permaalahkan, ini juga salah satu trik yang dilakukan penguasa untuk menjatuhkan ekstabilitas partai lawan politiknya.
Itu hanya alibi saja.
Saya sudah muak dengan trik dan cara politik Indonesia ini yang terus menerus sama sejak tahun ke tahun, kalau memang Mentri di ganti karena terkena kasus kenapa tidak dari dulu dan kenapa tidak ada satupun Mentri yang terke kasus korupsi dari Partai pengusung Presiden, tidak mungkin kalau tidak ada kan, jadi kita bisa menganalisa dengan tersendiri tanpa harus membaca berita pembodohan yang ada di televisi.

Pada dasarnya orang yang berada di kekuasaan itu ditugaskan oleh partainya untuk nyari duit, bullsit doang kalau itu untuk membantu dan membangun negara. Semua politisi itu punya kepentingan untuk sang tuannya (partai), oleh karena itu makanya ada yang namanya koalisi, gabung ke capres ini, dan itu supaya kelak dapat jatah kekuasaan demi membesarkan partainya. Sedangkan pada kasus ini, sudah tentu ada sandera-sanderaan antar partai, apa lagi jika partai tersebut sudah mulai melenceng dan keluar dari apa yang namanya komitmen.

tapi kenyataan nya kan emang korupsi
contoh syahrul yasin limpo malah di peras juga ma ketua KPK mengenai kasus nya, itu menandakan emang benaran ada masalah hukum. bukan hanya masalah karena beda pandangan politik.

Setahu ane ya jabatan menteri itu hak preogatif presiden, partai atau siapa pun itu tidak bisa meng-intervensi presiden untuk menentukan siapa yang layak duduk di pos menteri. Jadi, partai atau ketua mereka hanya menunggu intrusksi presiden siapa saja kadernya yang mau diajukin, itu pun jika presiden yang minta, kalau ujug-ujug nyodorkan menteri, nanti mereka malu sendiri jika diabaikan atau ditolak.

Mending ikut partai baru yang naik daun aja bro, kalau gabung di partai gede biasanya gak bakal dapat posisi bagus, alias cuma kader/anggota saja. Pengalaman ane dulu yang pernah gabung partai baru tahun 2014, pas gabung dan dapat kartu anggota, ane langsung ditunjuk jadi ketua DPC, mantap itu bro, ane langsung pegang anggaran dari pusat untuk antribut kampanye.

Kalau cuma kader/anggota saja, ngapain?. mau ente ikut-ikut yel-yel kampanye doang?, panas-panasan?. duit kagak dapet, capek iya.

Saya ada di masa ini. Hahaha
Sebenarnya tidak masalah tim-tim pendukung calon yang menang mendapatkan jabatan hanya saja banyak yang terjadi jabatan yang mereka terima tidak sesuai dengan latar belakang mereka. Sehingga terjadilah kalimat olok-olok seperti itu, apalagi komisaris Telkom.

KPK yang benar-benar indenpenden hanya ada era Abraham Samad, setelahnya hanya di jadikan sebagai alat Politik dan ini terang-terangan di targetin. Ini saya tidak perlu di jelaskan secara detail coba gunkana pikiran yang jernih benar gak KPK sekarang seperti itu, masalah kader Nasdem memang sengaja di incer, banyak pejabat-pejabat yang berada dalam barisan pemarintah sudah jelas ada korupsi tapi di tidak lanjutin. Ini sama halnya dengan polisi juga, yang bersebrangan dengan pemerintah tidak butuh waktu lama di tangkap tapi giliran yang dekat pemarintah seperti tak tersentuh.
Saya sebagai warga Indonesia ini yang saya rasakan selama ini, berbeda gpp kan ya.

Tentu saja, pertimbangan untuk menggeser atau tidak menggeser Menteri NasDem yang tersisa adalah keputusan yang harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah dan partai terkait. Hal ini meliputi evaluasi kinerja menteri nya, dan sejauh mana kebijakan yang diaplikasikan telah mencapai tujuan serta respon terhadap dampak positif/negatif yang mungkin timbul dari langkah-langkah kebijakan yang telah diambil.
selain itu, dinamika politik internal partai juga dapat menjadi pertimbangan sangat penting.
Situasi politik dan kebutuhan pemerintah dalam menghadapi tantangan dan agenda nasional juga memainkan peran penting. Jika terdapat kebutuhan mendesak untuk menangani isu-isu tertentu, perombakan kabinet bisa menjadi opsi untuk menyegarkan dan mengoptimalkan kinerja kabinet dalam mencapai tujuan pemerintah.
Tambahan lagi untuk para jajaran-jajaran partai NASDEM dan para pendukungnya, sekali-kali bolehlah tunjuk/ajak saya untuk masuk ke dalam keluarga NASDEM,mumpung lagi nganggur nih😊🙏

Yang enak itu partai yang memiliki jumlah kursi banyak di DPR, walau pun partai tersebut datang terlambat, tetap akan diprioritaskan untuk jumlah dan posisi strategis di Pemerintahan. Contohnya Golkar, padahal itu partai datang terlambat mendukung pemerintahan, tapi nyatanya, posisi menko (tetap partai golkar) mereka yang pegang (Luhut dan Airlangga), sedangkan partai pendukung pertama malah dijatahin sedikit, karena kursi mereka di DPR sedikit, artinya tidak mampu untuk meloloskan anggaran dan program yang Jokowi buat.

Terakhir ane denger Gibran akan pindah ke partai kuning, artinya, gebrakan golkar ini memang sudah luar biasa kuatnya.

itu tergantung kinerja selama ini, jika kinerjanya baik pasti akan dipertahankan, maksudnya tidak terlibat atau mendukung yang jalurnya menyimpang dari dukungan partai PDIP, Dalam siasat dari awal sudah menjadi rahasia umum, siapa yang mendukung akan ada jatah menduduki jabatan minimal mentri, dan siapapun jadi pimpinan juga mengupayakan kabinetnya jujur dan bersih

Memang yang namanya politik itu lebih kejam dari apa yang kita kira. Dimana mereka yang tidak sefaham dan tidak satu tujuan, maka ia akan dibabad habis sampai keakar-akarnya. Namun jika digesernya Menteri dari Partai Nasdem ini karena terbukti bersalah dan melanggar atauran, sepertinya sah-sah saja dan bukanlah suatu masalah yang cukup serius.

Akan tetapi disini saya masih bingung..
Saya menganggap kok, yang dihabisi itu hanya jajaran Menteri dari Partai Nasdem saja ya..? Sementara untuk jajaran Menteri dari Partai PKB sepertinya aman-aman saja..? Dan terkait kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang menjerat Ketum Partai PKB Muhaimin Iskandar, kok adem ayem aja ya..? Seperti tidak ada tindakan tegas dari KPK untuk mengungkapkan keterlibatan Cak Imin dalam Kasus ini. Ataukah KPK akan dengan sengaja menghapus daftar Cak Imin sebagai tersangka dalam kasus tersebut..? 

Partai PKB masih adem ayem saja, yang dimana kalau kita pikir kembali bahwa posisi partai PKB itu sama halnya dengan posisi Partai Nasdem yang sama-sama keluar dari kolaisi pemerintahan dan sama-sama mengusung Anies sebagai calon presidennya.

Kemungkinan digeser karna dalam strategi perpolitikan khususnya indonesia itu sudah lumrah, karna setiap menduduki jabatan pasti ada deal-deal politik yang dilakukan, saat ini nasdem sudah sangat nyata membuat bargaining sendiri yaitu mengusung Anies sebagai presiden pasti partai sudah memikirkan resiko tergesernya para mentri, perihal ada tersandung kasus itu hanya bagian dari strategi saja dari pihak penguasa sebagai dalih biar tidak begitu saja proses pergantian.

Heheh, ane jadi inget gimana panasnya hati ane ketika melihat ridho slank jadi komisaris telkom. Padahal menurut ane tuh orang gak ada apa-apanya selain bagus di musik, tapi kok tiba-tiba jadi komisaris, gila banget dunia ini...

Sudah pasti itu mas bro, itu sudah jadi rahasia umum. KPK itu sudah jadi alat politik sejak didirikan, padahal kan aparat hukum kita sudah kuat, ada 2 malah (Polri dan kejaksaan), dan anehnya lagi, isinya KPK itu juga orang polsri dan kejaksaan, jadi kenapa harus dibikin institusi baru lagi kalau kedua institusi sebelumnya punya unit yang menangani masalah korupsi.

PDIP sudah mulai lemah mas bro, apa lagi ketika Gibran dicalonkan oleh Golkar sebagai Wapres-nya prabowo, dalam hal ini, suara jawa tengah sebagai basis PDIP akan terbelah dua anatara ganjar dan gibran, Dan menurut ane, karena gibran itu anaknya jokowi, kemungkinan besar suara di jawa tengah akan mutlak ke gibran dibanding dengan Ganjar.

"Memang Presiden Jokowi sangat gencar melawan korupsi. Saya salut sama beliau!" - Bismillah Komisaris Pertamina!

Kalau ada yang tahu isi kalimat saya di atas berarti kita ada di masa itu.

Terlepas dari berbau politik atau tidak, yang jelas saya masih mempertanyakan kredibilitas dari KPK itu sendiri semenjak ditinggal oleh pak abraham samad dan pak novel baswedan. Tapi yang dapat saya katakan adalah memang ada bau-bau politiknya terkait penangkapan Menteri di partai oposisi. Tapi bisa saja ada banyak kekuatan di atas yang sedang saling menjatuhkan. Saya kira penangkapan menteri baik dari partai koalisi atau oposisi ada kaitannya dengan kekuatan besar yang bermain dan bukan karena independesi dari KPK itu sendiri. Memang kekuatan terkuat saat ini adalah koalisi dalam hal ini PDIP dan kawan kawan tapi partai oposisi juga mempunyai power dengan sejumlah menteri dan backingan yang mungkin tidak kita ketahui yang bermain di belakangnya.

Ya berbau politik atau tidak, namun kalau dilihat dari kaca mata orang awam, ini bisa dikatakan sangat berbau politis. Hukum memang tidak bisa tebang pilih, namun hukum, bisa memilih siapa yang tersangka untuk duluan untuk diproses. Bisa jadi, KPK karena (mungkin), sudah ada deal-dealan dengan partai tertentu untuk menyingkirkan lawan mereka, akan memproses partai ya dianggap melenceng dari titah sang tuan raja. Tapi ya itu hanya asumsi ane, karena ane begitu antusias mengikuti perkembangan politik di Indonesia, Koalisi saat ini sangat kuat, Jokowi punya power besar untuk mengendalikan mereka walau dia bukan ketua umum partai.

Begitulah dinamika perpolitikan di Negara Indonesia, saya rasa tidak hanya Jokowi yang akan melakukan kebijakan demikian, maksud saya reshufle di kabinet kerjanya. Siapapun yang akan menjabat Presiden bisa di pastikan akan melakukannya, terlebih menjelang pemilihan umum di 2024 mendatang. Menurut saya kira, Jokowi tidak hanya sedang mempersiapkan penerusnya saja, ini lebih kepada siapa yang bisa menyelesaikan masalah yang di tinggalkannya selama menjabat Presiden pada saat beliau purna bakti nanti.

Pada sisi tertentu pergantian dalam kabinet kerja memang di perlukan pembaharuan seiring berjalannya waktu, namun pergantian yang di awali akibat berbagai kasus memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Yang jelas rangkaian peristiwa politik selalu di dasari pada hubungan sebab akibat, kita sebagai masyarakat harus lebih bijak dalam bereaksi saja.

Genderang perang sudah ditabuh oleh Nasdem sejak secara resmi mengusung Anis sebagai capres yang akan bertarung dengan calon yang diusung partai penguasa saat ini (PDIP). Pihak PDIP yang bisa mengontrol pemerintahan melalui Jokowi akan memalukan segala upaya untuk menjatuhkan Nasdem termasuk mereshuffle menteri dari tubuh Nasdem.

Arah politik memang akan selalu seperti ini, sebelumnya sudah terbaca kejadian ini akan terjadi setelah Nasdem dianggap membelot dari PDIP. Nasdem yang memiliki banyak simpatisan juga telah mengatur strategi jitu, keputusan mereka mencalonkan Cak Imin sebagai wakil Anis merupakan bagian dari rencana Nasdem, mereka berhasil bergandeng tangan dengan PKB yang membuat kekuatan PDIP semakin melemah di Pemilu 2024. PKB juga sudah menyadari akan ada pergeseran atau pengurangan jumlah kursi Mentri, mereka juga sudah menerima konsekuensi atas keputusannya membelot dari PDIP.

Belum bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024, dari tiga poros yang akan bertarung masih memiliki peluang yang sama untuk memenangkan Pilpres. Nasdem yang merasa diri sebagai partai besar tentu tidak ingin terus-menerus berada dibawah bayang-bayang PDIP, mereka juga sangat berambisi menjadi partai penguasa.

Perjudian yang dilakukan Nasdem sangat berani, mereka seakan tidak peduli dengan jatah kursi Mentri yang masih tersisa di pemerintahan sekarang, jika mereka berhasil memenangkan pilpres kali ini, mereka bisa mengatur dan mengurus langsung apapun yang berhubungan dengan negara termasuk posisi sentral di sektor lain. Sebenarnya inilah tujuan Nasdem.

Terlepas dari kasus korupsi yang menimpa dengan menteri dari kader partai NASDEM mulai dari Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan terakhir Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian saya rasa justru ada indikasi politik. Kedua menteri tersebut ditangkap dan mulai dikuak kasusnya oleh KPK sejak NASDEM mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024, padahal kasus korupsi yang menimpa kedua menteri tersebut sudah terjadi beberapa tahun terakhir namun terkuak saat NASDEM mulai mengajukan diri membuat koalisi sendiri tanpa bergabung dengan koalisi PDIP.

Namun terlepas ada kepentingan politik atau tidak, jika ada menteri yang terindikasi dengan kasus korupsi atau pidana lainnya tetap harus dihukum dan satu hal untuk KPK jangan menargetkan lawan politik mereka untuk ditangkap karena saya rasa semua menteri memiliki reputasi buruk saat ini meskipun berasa dari partai koalisi pemerintah PDIP.

Satu hal lagi yang paling diluar nalar saat KPK ingin menaikkan kasus yang menimpan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar saat menjadi salah satu meneteri di masa presiden SBY, apakah ini tidak ada indikasi lawan politik?

saya sangat setuju dengan pendapat yang anda utarakan, apa yang menimpa menteri dari partai nasdem saat ini adalah murni karena pelanggaran mereka dan juga pertanggung jawaban mereka atas tindakan korupsi yang mereka lakukan.

berdasarkan artikel, selama jokowi menjabat sebagai presiden, ada beberapa menteri yang masuk penjara dan di copot karena korupsi antara lain;
- juliari batubara (PDI)
- imam nahrwawi (PKB)
- edhy prabowo (Gerindra)
- idrus mahram (Golkar)
maka itu saya tidak begitu setuju dengan narasi menteri2 dari nasdem di singkirkan karena politik dan dukungan mereka atas anies - muhaimin.

Saya melihat kasus yang menimpa dua kader partai Nasdem dalam kasus korupsi murni karena masalah hukum dan tidak ada kaitannya dengan politik. Karena jika itu dianggap sebagai politisasi maka kader PKB segarusnya juga akan di incar karena PKB mengusung Anies sebagai Capres tapi nyatanya semua kader PKB yang berada di kabinet sejauh ini aman-aman saja tanpa adanya pergantian.

Semua pemimpin tentu saja ingin mendukung para calon pemimpin selanjutnya yang ingin melanjutkan program-programnya termasuk pak Jokowi. dan Sepertinya pilihan capres jokowi kali ini akan mengarah ke Prabowo. Ini bisa dilihat dari hasil Rakernas relawan Projo yang telah mendukung Prabowo sebagai capres 2024. Apalagi Jokowi merupakan dewam pembina di relawan Projo.

Pluit belum berbunyi akan tetapi pergejolakan antar partai dan politikus sudah dimulai, begitulah yang terjadi pada saat ini. Dan sepertinya terkait dari pada statmen Jokowi tiga periode yang sempat ramai diperbincangkan pada beberapa bulan kebelakang sepertinya benar adanya karena yang bisa menjadi presiden pada pilpres 2024 nanti adalah calon yang memang mau melanjutkan kebijakan dan pembangunan yang telah dibuat dan dibangun oleh jokowi. Karena bagaimanapun pada saat ini hegemoni pak de jokowi cukup mempengaruhi konstalasi pergejolakan politik di negara kita ini. Dan bagaimanapun keinginan dari pak de Jokowi pada pemilu kali ini beliau menginginkan bahwa hanya akan ada calon yang berkontestasi pada pemilu 2024 nanti.
Dan apakah Koalisi perubahan dapat bertahan sampai akhir permain dengan segala permasalahan yang ada pada partai nasdem dan kasus dugaan korupsi di kemenaker yang sedang menanti bacapresnya yakni Muhaimin Iskandar. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya..? Entah sayapun tidak tahu, hanya Pak De Jokowi dan ketum partai yang tau.



Saya tidak memperhatikan hitungan menteri yang ada di kabinet Jokowi akan tetapi jika hitung-hitungan kursi antara koalisi anis dan koalisi ganjar sepertinya tidak terlampau jauh akan tetapi jika kita melihat koalisi prabowo spertinya sangat terlamapau jauh, yakni Koalisi anis 167 Kursi, Koalisi Ganjar 147 Kursi dan Koalisi Prabowo 261 Kursi. Jadi kalau secara koalisi saya melihat koalisi Prabowo sangatlah kuat dan satu hal lagi yang saya lihat dengan diberikannya nama KIM kepada Koalisi Prabowo tentu saja kita dapat melihat bahwa sikap pak de Jokowi itu kepada siapa.

Sepertinya ada bersih-bersih musuh (Partai Nasdem) yang ada di pemerintahan, Setelah Johnny G. Plate, kini (SYL) Syahrul Yasin Limpo (mantan menteri pertanian) yang dulunya Gubernur 2 periode Sulawesi Selatan 2008-2018 (asal Golkar), Kini SYL yang pindah ke Nasdem jadi target juga karena partainya (nasdem) mencalonkan Anis yang merupakan anti thesis dari Jokowi, seperti itukah narasinya?.

Kalau ane lihat, memang tampak seperti itu, tapi kalau yang namanya hukum pasti tegak lurus tanpa ada politisasi dari semua pihak. Memang, ini penuh dengan segala kontroversi, tapi banyak yang melihat dengan jelas kalau garis hukum ini hanya berfokus kepada partai yang melenceng dari pemerintahan.

Mari kita lihat hitung-hitungan menteri di kabinet Jokowi yang partainya mendukung Anis,

di Nasdem sisa 1 lagi yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.
di PKB, masih komplit, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
PKS, oposisi, tanpa kader di pemerintahan (proposal mereka ditolak untuk masuk pemerintahan dulu)

Sebenarnya, kedua partai di atas itu partai pertama pendukung Jokowi nyampres setelah PDIP, sehingga porsi menteri mereka (Nasdem dan PKB) banyak. Akan tetapi, karena sekarang mereka berdua melenceng dari garis kebijakan, ada bau-baunya akan ada reshufle gede kedepannya.

Mungkin saja, soalnya Jokowi sedang mencari Calon Presiden yang mau melanjutkan pembangunan yang dia bangun sekarang, Calonnya ada 2 yaitu, Prabowo dan Ganjar, kalau partai di kabinet mendukung kedua calon ini, mereka aman, sedangkan jika partai ada yang mendukung Anti thesis dia (Anis), di reshufle, begitu narasinya.

Jadi, kalau kedepan ane jarang ngepost lagi di sini, artinya ane ditunjuk Jokowi jadi menteri yang menggantikan mereka yang membelot.