Topic: Pemerintah dan Pelanggaran HAM (Read 482 times)

Ane pikir sih wajar gan, namanya juga politik jadi sikut kanan kiri sudah lumrah bahkan dengan menghalalkan segala cara.
Namun kita sebagai "penonton" harus benar-benar jeli melihat isu dibaliknya hoax or pakta. Meskipun banyak isu-isu HAM lain yang tak kalah seksinya jika dibanding ke sosok tersebut. akan tertimpa dengan kasus yang masih hangat dan viral apalagi dengan teknologi secanggih ini informasi cepat tersampaikan meskipun tidak tahu kebenaran nya.

Pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu tidak pernah terungkap sampai sekarang siapa dalangnya dibalik semua itu, seperti kasus Munir misalnya. Kasus pembunuhan Munir bukanlah kasus kriminal biasa karena melibatkan oknum negara, pihak Garuda Indonesia dan penuh dengan konspirasi. Kasus ini sudah terjadi sangat lama tapi orang-orang yang diduga kuat menjadi otak pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir masih belum diproses secara hukum.

pelanggaran HAM masa DOM di Aceh juga masih menjadi misteri seperti tragedi Rumoh Geudong, Simpang KKA dan banyak peristiwa lainnya yang membuat banyak nyawa masyarakat sipil melayang. Sebenarnya ini masalah yang sangat serius, pemerintah seperti tidak sepenuh hati dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM di masa lalu.

Isu HAM merupakan berita hangat untuk memojokan seseorang (yang sedang naik daun), namun kalau dulu-dulu (ketika masih adem ayem) isu HAM jadi tidak seksi lagi diangkat ke permukaan. Kalau sekarang, karena pemilu sudah dekat dan ada calon yang cocok dijadikan Isu tersebut, maka dinaikan lagi untuk menjegalnya. Padahal masih banyak isu-isu HAM lain yang tak kalah seksinya jika dibanding ke sosok tersebut.

Masalah HAM ini cuma dijadiin gorengan menjelang pemilu aja selama Prabowo masih ikut nyalon, dan tidak ada keseriusan untuk memperbaiki HAM di Konoha. Mendingan pemerintah fokus untuk kejadian sekarang dan masa depan, ga usah lah ngabisin waktu buat pelanggaran di masa lalu kalau memang sulit dibuktikan karena ga bisa merubah apapun, karena masa lalu emang jaman yang keras. Belanda menjajah Indonesia aja sampai tahun 1945, kebayang pelanggaran HAM yang terjadi. Udah gitu 2x sempet dipimpin oleh diktator yang juga memang evolusi menjadi sebuah negara menjadi demokrasi kek sekarang. Mau nuntasin pelanggaran HAM di jaman diktator tsb, namely Hokage 1 dan 2, ga bakalan bisa... udah cukup minta maaf saja.

Yang sekarang harus diperbaiki adalah yang kelihatan jelas kek kesewenang-wenangan aparat pada rakyatnya. Udah cukup rakyat digebukin aparat, diperlakukan gak manusiawi di penjara, ditangkap dengan proses yang gak seharusnya, dsb.

Ringkasan tentang pemerintah dan pelanggaran HAM dapat mencakup banyak kasus yang spesifik di sebagian negara, namun sejauh yang ane tau sih secara umum pelanggaran HAM oleh .... dapat melibatkan penindasan terhadap kebebasan sipil, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, atau perlakuan tidak adil terhadap warganya. Ane lihat diberita ada banyak laporan dari organisasi yang memantau dan mendokumentasikan pelanggaran HAM di dunia

Betul sekali gan. Saya juga pernah mendengar tentang kasus tersebut. Gusdur dituduh melakukan korupsi senilai 2 juta dollar yang mana itu sangat besar di masa itu. Dan sampai akhir hayatnya hal itu tidak pernah terbukti dan tidak pernah sekalipun di bahas. Saya juga curiga bahwa semuanya adalah konspirasi untuk melengserkan Gusdur karena sebagaimana yang kita tahu Gusdur itu nasionalis sekaligus agamis sehingga ini akan menyulitkan Amerika dan antek-anteknya. Hal ini sama juga seperti penghentian pengembangan pesawat N250 yang diprakarsai oleh BJ Habibie yang kemudian proyeknya dihentikan akibat krisis moneter 98.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Namun Keppres ini tentu menuai kontra dilapangan terutama bagi keluarga korban, PP itu ditengarai sebagai sarana cuci dosa Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena masalah secara konseptual yang mencakup hak korban atas kebenaran dan keadilan dan membuktikan bahwa Negara melakukan pembiaran terhadap pelaku Pelanggaran HAM Berat yang artinya negara tidak akan mengadili para pelaku karena konsep yang ditawarkan oleh pemerintah tidak melalui jalur hukum.

Ya, jadi saya pikir sangat sulit bagi siapapun yang memimpin negeri ini untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara adil karena sangat sensitif. Tetapi meskipun menuai kontra saya juga mengapresiasi langkah Jokowi yang berani menyatakan permintaan maaf secara terbuka dan mau melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian walaupun beberapa orang menganggap hal itu masih jauh dari harapan.

Kewajiban saling menghormati dan melindungi merupakan sebuah bentuk tanggung jawab negara, yaitu melindungi pelangaran-pelangaran hak personal atau kelompok dan juga bisa mencegah setiap pelangaran. oleh karna itu pemerintah harus membuat aturan-aturan dan praktik kekuasaan

ketika musim pilpres datang isu ham muncul , ketika pilpres selesai urusan ham ga di urus hilang begitu saja
contoh kasus 1996 kasus 27 juli yang korbanya pdip, ketika megawati jadi presiden apa di urus , malah yang paling bertanggung jawab waktu itu pagdam jaya sutiyoso di jadikan gubernur melalui pdip, SBY waktu kejadian kasdam jaya ketika megawati presiden malah di jadikan mentri (menkopolhukam).
yang di serang terus tiap hajatan pilpres di jadikan cawapres nya di thn 2009

Hehehee.. bisa dikatakan itu adalah salah satu strategi politik yang dimiliki oleh jokowi, memang ini juga termasuk pelanggaran moral om dan masyarakat pasti menebaknya biar kekuasaan jokowi semakin bertambah luas dengan mencalonkan gibran sebagai cawapres,  mungkin saja setelah gibran nanti adiknya kaesang dst.😁

Jika dilihat dari segi politik memang pasangan ini memiliki daya tarik yang tersendiri, dengan prabowo yang berwibawa, ramah kepada masyarakat yang disandingkan dengan gibran yang tegas dan pendiam ya bisa dikatakan saling melengkapi satu sama lain. tetapi semoga saja akan amanah jika menjadi presiden RI nanti dan pastinya keputusan MK sudah tidak bisa diganggu gugat lagi om, biarlah saja. kita hanya bisa melihat dan menerima hasil keputusan dari pemerintah.

Betul tuh saya setuju,memang sangat sulit untuk dibuktikan kembali,apa lagi itu kejadian udah lama,karena banyak paktor yang saya rasa sudah hilang sebagian jejaknya.

Saya juga berpikir demikian, ini isu lama yang berulang kali di angkat untuk menjatuhkan ekstabilitas Prabowo yang dilakukan oleh lawan politiknya, dan saya melihat ini sebagai isu yang cukup amat bodoh karena jika memang Prabowo bersalah atas kasus pelanggaran HAM mengapa ia tidak di tandak dari tahun tahun sebelumnya.

Namun untuk alasan Jokowi yang memasangkan Gibran dengan Prabowo bukan karena alasan lain yang positif untuk kemajuan Indonesia justru ini adalah pelanggaran moral yang di lakukan oleh Jokowi untuk terus melanjutkan kekuaaan yang diberikan ataupun di teruskan oleh anaknya dengan menghalalkan segala cara.
Jujur saja, saya adalah orang yang sangat menyukai Prabowo sebelumnya bahkan dari 2 Pilpres sebelumnya saya selalu memiliki Prabowo namun dengan apa yang terjadi saat ini ketika Prabowo berpasangan dengan Gibran saya pikir itu suatu kesalahan besar yang tidak bisa di toleransi, ini cacat hukum ketika MK memutuskan ataupun membuat aturan baru hanya untuk Gibran.

Dan apakah pemerintah kita itu cukup patuh dengan aturan yang mereka buat..? Saya rasa tidak gan..!

Memang baik itu presiden maupun kepala desa, mereka itu dilarang untuk pro kepada salah catu calon dan juga ikut untuk mengkapnyekannya, karena itu bertentangan dengan aturan dan seorang pemerintah, ASN, PNS, Polisi dan TNI, mereka itu dituntut untuk bersikap netral kepada semua calon.

Tetapi tetap saja ketika saya melihat sikap politik Jokowi, ia lebih condong kepada pasangan dengan nomor urut 2. Mengapa saya mengatkan demikian.? Bukan hanya berbicara bahwa anaknya mencalonkan diri sebagai cawapres dan berpasangan dengan Prabowo. Tetapi dengan bergabungnya SAMAWI (Solidaritas Ulama Muda Jokowi) bersama pasangan Prabowo-Gibran, kita sudah tahu dong bahwa arah politik Jokowi kemana, yang dimana sementara itu samawi ini adalah sebuah organisasi yang dibawah binaan Jokowi itu sendiri.

Dan kembali kepada permasalahan HAM, dengan dicopotnya atau di pecatnya Prabowo dari jabatan juga pangkatnya sebagai Letnan Jendral.  Itu sudah menjadi balasan yang setimpal untuknya. karena Prabowo ini hanya sebagai pelaku dan kita tidak pernah mengetahui siapa dalang dibalik kejadian itu.

Baik gan, pendapat anda benar mungkin saya yang kurang paham tentang perpolitikan 😁😁

Sebagai hak memilih tentunya kita rakyat biasa bebas akan pilihan yang akan kita hendak kii, mungkin disaat saat seperti ini provokasi dan paksaan banyak dilakukan oleh orang orang tertentu yang akan menghasut masyarakat untuk memilih partai yang diusungnya supaya mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat dan jika masyarakat nya tidak peka akan hal itu maka mudah saja akan terpengaruh dengan hasutan dan mungkin ada iming iming dalam bentuk apapun itu.
 
Bagi masyarakat yang bersih dan jujur maka hal tersebut tidaklah akan berguna, tetapi apakah masyarakat dinegara kita masih mempunyai sikap bersih dan jujur?? ya kita pasti sudah tahu jawabannya sendiri sendiri.😁

Perlu di garis bawahi bahwa Jokowi bukanlah pengusung pasangan calon Prabowo dan Gibran, sebab dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia itu dilarang oleh aturan. Namun terkait dengan isu pelanggaran Ham yang menimpa Prabowo, saya sependapat dengan penjelasan anda.

Untuk membuktikan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan pelanggaran Ham di masa lalu, perlu ada sebuah putusan pengadilan. Meski di lain sisi, kita percaya bahwa Prabowo terindikasi melakukannya, sebab reputasinya sebagai anggota Militer Indonesia yang pernah di tugaskan di wilayah konflik.

Tentu saja kita tidak menjadikan satu isu saja sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan kita juga tidak merasa perlu menghakimi bahwa setiap peserta Pilpres punya kesalahan. Sebagai masyarakat biasa, kita hanya di minta untuk memilih dengan bijaksana, tergantung pandangan pribadi dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yang saya tau sih gan, bahwa prabowo sebelumnya sudah lolos uji verikasi pemilihan sebanyak 3 kali dan hal itu membuktikan bahwa Prabowo tidak bersalah atau bersih dari pelanggaran HAM, dan menurut saya bahwa isu isu tentang prabowo itu sudah cukup lama dan hal lumrah jika mendekati  pilpres maka masalah yang kadaluwarsa akan diungkit kembali, ya mungkin itu salah satu strategi dari lawan capres prabowo.

Menurut aku ya gan, jokowi memasangkan gibran dengan prabowo adalah karena keduanya sama sama memiliki potensi untuk mensejahterakan rakyat dan keduanya memiliki visa misi yang hampir sama yaitu untuk kemajuan Indonesia.

Disini saya bukan mendukung salah satu calon presiden, namun ada sedikit unek-unek yang terus membayangi pikiran saya.

Saya selalu bertanya-tanya, seandainya pada pemilu kali ini Prabowo kembali kalah. Saya bertanya-tanya hal apakah dan tindakan seperti apakah yang dilakukan, juga hukuman seperti apakah yang akan diberikan kepada probowo? kalau memang yang memenangkan pemilu kali ini adalah Anis atau ganjar.

Dan jika memang prabowo ini terbukti bersalah dan melanggar HAM. Lalu kenapa prabowo masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Dan jika memang Prabowo bersalah, mengapa selama 2 periode pemerintahan Jokowi, beliau tidak melakukan tindakan apapun untuk menghukum prabowo atas perbuatan yang dilakukannya dimasalalu.? Yang dimana justru yang terjadi itu adalah sebaliknya, Jokowi malah mengangkat Prabowo sebagai mentrinya dan pada pemilu kali ini Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo, dengan memasangkan anaknya besama dengan Prabowo.?

Setuju dengan anda gan, sudah hal biasa jika menjelang pemilu kasus kasus lama akan dibongkar dan saya rasa itu adalah upaya bagi capres untuk mendapatkan respon dari masyarakat untuk mendapatkan suara terbanyak. Namun perlu diperhatikan lagi bagi pemerintah tidak semudah membalikkan telapak tangan saja untuk membongkar kasus lama dalam negeri ini apalagi kasus seperti munir yang sampai saat ini belum ada titik temu siapa yang bersalah. Hanya angan angan saja bagi masyarakat untuk berharap bisa terbongkar dengan segera

benar gan, kasus munir kalo saya tidak salah sudah mau mencapai 17 tahun namun siapa dalang di baliknya masih belum tertangkap juga sampai sekarang, hanya kroco2 yang ada di pesawat saja yang tertangkap, hal ini mengindikasikan ada seseorang yang kuat yang sebenarnya merupakan dalang dari kasus munir, sementara lumpur lapindo juga sudah hampir 16 tahun, pemerintah di waktu itu benar benar seperti tutup mata pada kedua kejadian besar ini, bahkan hingga sekarang tidak ada kejelasan apapun tentang kedua kasus di atas.

Tapi kok sampe sekarang kasus munir dan sebagian mahasiswa yang hilang tidak terungkap ya siapa dalangnya?, kenapa?, padahal kan presiden dari awal dia memerintah memprioritaskan pelanggaran HAM ini untuk diungkap ke muka peradilan, apa karena ada seseorang kuat yang berupaya mengggagalkan?. karena kita tahu sendirilah bagaimana jika mereka-mereka ini sudah masuk ke partai yang mendukung pemerintah, pasti akan ada intervensi dan hasutan supaya kasus ini tidak dilanjutkan. belum lagi kasus lapindo yang tak kunjung tuntas yang menghabiskan anggaran (APBN) trilunan rupiah.

Hanya pada presiden Joko widodo Negara mengakui bahwa pelangaran HAM harus dijamin keadilannya, sehingga jika dijamin maka bangsa ini tidak layak dikatakan negara Hukum, Rakyat berhak menuntut keadilan dan juga negara harus menjatuhkan hukum bagi palangaran HAM dengan hukuman setimpal biar tidak ada lagi yang melakukan HAM berat kedepannya, sehingga tidak hanya peringatan HAM ajang memorial saja tiap tahun.

12 pelanggaran HAM yang diakui oleh pemerintah tersebut merupakan isu yang sensitif yang dimana berkaitan dengan pelanggaran masa lalu yang sampai sekarang ini belum tuntas dan pelakunya belum di tangkap. Ini pelanggaran masa lalu, artinya kasus-kasus tersebut bergulir tanpa adanya kejelasan dari pemerintah untuk mengadili para pelaku atau meminta maaf kepada para korban yang terdampak pelanggaran tersebut. Namun niat baik pemerintah untuk terus membuka kasus-kasus tersebut dan tidak menutupnya merupakan tindakan yang sudah cukup bagus biarpun harusnya pemerintah bisa bertindak dengan lebih lagi.
Tapi saya rasa, siapapun presidennya kasus pelanggaran HAM masa lalu ini akan sangat sulit untuk diungkap terlebih untuk menangkap para pelakunya, karena bukti yang sangat sedikit/hilang, pelaku yang mungkin sudah meninggal, tekanan dari petinggi militer, aib pemerintah, dll.

Isu Bruneigate dan Bullogate hanya sebagai sampul untuk melengserkan Gusdur, sama kayak Amerika yang menuduh Irak ada senjata pemusnah masal, eh pas dicek sampe sekarang tidak ada bukti. Itu hanya untuk melegitimasi langkah politik mereka supaya lancar berkuasa. Kalau tetap dia (Gusdur), apa-apa akan dihambat, dan sulit untuk menjarah isi perut bumi bangsa indonesia. Oleh karena itu dibikin isu yang sebenarnya tidak ada atau dibuat-buat.

tentu saja gan, isu isu yang berhubungan dengan pelanggaran HAM akan terus muncul dan di goreng di saat2 mendekati pemilu seperti ini, kalo kita terus menganggkat isu ini maka pelanggaran HAM pemerintah ke rakyat sudah terjadi lama bahkan semenjak kepemimpinan bung karno. di sini lah kita di wajibkan unutk bijak selalu dalam menyaring informasi masuk ke dalam pikiran kita, jangan sampai kita dengan mudah terbawa hasutan karena mendukung salah satu paslon namun akhirnya kita menutup mata dengan realita yang ada.

Saya respect pengakuan Pemerintah terhadap fakta pelanggaran HAM berat di Indonesia masa lalu dengan melakukan upaya rehabilitasi terhadap Korban dan keluarga korban. Bahkan, pada waktu Gus Dur sebagai Presiden atas nama Negara juga pernah meminta maaf dan berencana untuk mencabut Tap MPRS 25 Tahun 1966 namun banyak masyarakat yangg tidak siap akan wacana tersebut, yangg akhirnya menjadi salah satu Isu atas permintaan mundurnya Gus Dur sebagai presiden dari MPR dan DPR RI. Walaupun lengsernya Gus Dur juga diterpa oleh banyak Isu, seperti Bruneigate dan Bullogate, namun Gus Dur tidak terbukti salah apapun artinya bahwa isu-isu mengenai pelanggaran HAM berat, khusunyas tentang PKI akan terus menjadi momok dari "perang ideologi politik" yang sebenarnya memundurkan Demokrasi Indonesia.

Menurut pandangan saya Untuk mencegah peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin dapat membantu:

    Penegakan Hukum yang Tegas:
        Memastikan bahwa hukum yang melindungi hak asasi manusia diterapkan dan ditegakkan dengan tegas.
        Menyelidiki, mengadili, dan menghukum mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM secara adil dan transparan.

    Penguatan Sistem Hukum dan Peradilan:
        Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan untuk memastikan independensinya.
        Meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi hakim, jaksa, dan polisi dalam menghadapi kasus-kasus HAM.

    Pendidikan dan Kesadaran Hukum:
        Melibatkan masyarakat melalui program-program pendidikan dan kesadaran hukum untuk memahami hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak tersebut.

    Transparansi dan Akuntabilitas:
        Meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintah, termasuk kebijakan keamanan dan penegakan hukum.
        Membangun mekanisme akuntabilitas untuk memastikan tanggung jawab pemerintah atas tindakan pelanggaran HAM.

    Kolaborasi dengan LSM dan Aktivis HAM:
        Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan aktivis HAM untuk mengidentifikasi masalah, memberikan informasi, dan merumuskan solusi bersama.

    Reformasi Keamanan dan Militer:
        Melakukan reformasi dalam sektor keamanan dan militer untuk memastikan bahwa personel diinstruksikan dan dilatih untuk menghormati hak asasi manusia.
        Menetapkan standar etika tinggi dan prosedur yang jelas dalam tindakan penegakan hukum.

    Partisipasi Publik dalam Pembuatan Keputusan:
        Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan penegakan hukum.

    Pemberdayaan Korban dan Keluarga:
        Membangun sistem dukungan bagi korban pelanggaran HAM dan keluarganya, termasuk akses kepada keadilan dan kompensasi.

    Pemantauan Internasional:
        Mengizinkan dan mendukung lembaga pemantauan HAM internasional untuk beroperasi di Indonesia guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

    Reformasi Hukum dan Kebijakan:
        Melakukan reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penting untuk diingat bahwa pencegahan pelanggaran HAM memerlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat.

Saya rasa isu-isu tentang pelanggaran HAM adalah isu musiman yang selalu di gaungkan tiap 5 tahun sekali / saat menjelang pemilihan umum. Isu ini di godok agar mempengaruhi elektabilitas salah satu calon tapi saya yakin ini hanya sekedar isu dan tidak mungkin ada tindakan lebih lanjut

Tapi saya berharap bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan HAM hanya terjadi di masa lalu, dan semoga di masa depan tidak ada lagi orang yang di diskriditkan dan di langgar hak hak asasinya sebagai individu.

Video ini sudah beredar cukup lama yaitu 9 bulan lamanya dan memang dalam beberapa komentar terdapat pro dan kontra terhadap pidato yang disampaikan oleh Presiden RI Bpk. Joko Widodo terutama permintaan maaf terhadap korban dalam peristiwa G30S/PKI karena dalam persistiwa tersebut selain daripada menyebabkan kematian 6 Jendral dan 1 Perwira, akan tetapi pada peristiwa tersebut juga menyebababkan jutaan simpastisan PKI ikut terbunuh. Namun jauh sebelum jokowi menyoroti peristiwa ini, ada seroang ulama yang dalam beberapa pertemuan besar beliau berpidato yang menunjukan permintaan maaf kepada keluarga simpatisan PKI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, Dan atas adasar kemanusian ketika beliau dianugerahi sebagai presiden ke-emat RI beliau melakukan langkah yang heroik dengan mencabut Tap MPR yang memang berisi tentang pelarangan PKI dan Onderouw-nya. Namun seperti yang terjadi pada saat ini, banyak orang yang tidak menyetujui akan permintaan maaf tersebut yang pada akhirnya berujung pada sebuah perdebatan.

Dari vidio tersebut bisa kita simpulkan akhirnya setelah bertahun-tahun, Indonesia mengakui bahwa banyak kejadian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu yang pernah di lakukan oleh pemarintah. Menurut saya yang paling banyak pelanggaran HAM adalah Aceh pada saat konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan aparat.

Setidaknya ini langkah yang benar dan berani,  Presiden Indonesia mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu. karena banyak negara lain sampai hari ini saja tidak mengakui.


Pelanggaran masa lalu harus ada kepastian hukum untuk kelurga-keluarga korban, apalagi yang terjadi sperti yang agan tampikan anatara tahun 2019-2022 dan ini yang harus dibenahi pemerintah sekarang. Karena pelaggran HAM masa lalu sulit dilupakan kalau tidak di selesaikan maka selanjutnya pikirkan masa depan, bagaimana masyarakat bisa sejahtera.

Akhir akhir ini media sosial penuh dengan perdebatan menyusul mengakuinya Presiden Joko Widodo dan pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Selengkapnya bisa melihat ini https://www.youtube.com/watch?v=FG910-JQuhA

Ada 12 pelanggaran berat yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya pada peristiwa 1995 dan 1996. Peristiwa ini berkaitan langsung dengan salah satu partai yang sekarang terlarang di Indonesia. Dan beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 30 September kita semua memperingati atas peristiwa itu yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.
Sebenarnya dalam pidatonya, Jokowi tidak mengatakan secara spesifik pada pihak mana beliau mengatakan itu dan juga dari video yang saya lihat dan bahkan saya putar berulang ulang Presiden Jokowi tidak mengatakan permintaan maaf, namun tetap saja hal itu membuat  perdebatan di masyarakat karena masyarakat sendiri menilai pemerintah telah meminta maaf kepada salah satu partai yang melakukan gerakan pada saat itu. Bahkan beberapa dari mereka ikut mengomentari beberapa peristiwa pelanggaran HAM  yang terjadi dimasa pemerintahan Jokowi, dan salah satunya adalah pada saat Pemilu yang berlangsung 2019 silam.
https://talkimg.com/images/2023/10/06/PlLtD.png
^{Saya mengambil tangkapan layar ini pada salah satu komenan yang ada pada video yang saya tautkan di atas.}

Sementara itu, Kominfo mengklarifikasi atas beredarnya berita tersebut di halaman website milik mereka. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49373/disinformasi-presiden-jokowi-minta-maaf-kepada-pki/0/laporan_isu_hoaks

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?