Topic: Politik Dinasti dan Nepotisme (Read 824 times)

politik dinasti sebenarnya di wariskan tanpa proses demokrasi itu yang benaran dinasti.
bahkan yang bukan negara kerajaan pun ada sistem di wariskan contoh di korea utara.
karena hampir semua politisi semua partai melakukan hal yang sama
bapak nya atau mboknya berada dan jadi politisi di partai tertentu maka anaknya pun akan mempunyai posisi strategis juga di partai tersebut. dan hampir semua partai melakukan hal itu

Yang anda katakan sangat benar, semua dari kita tentu melakukan hal yang seperti yang telah anda sebutkan, namun karena pemerintah telah diberikan tanggung jawab oleh masyarakat banyak untuk dapat memikirkan orang banyak dan jangan sampai mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka saja tentu saja mereka harus memikirkan seluruh rakyat yang mereka pimpin tersebut dan ketika kita mementingkan orang terdekat kita tentu tidak ada salahnya karena jika bukan kita yang membantu tentu orang lain tidak akan mau mengurus akan kepentingan orang tersebut karena tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka.

Menurut saya tidak masalah bagi saya tentang presepsi orang orang tentang politik dinasti ataupun politik identitas asalkan mereka mampu memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara indonesia, lagipula pengertian politik dinasti kan ibarat warisan turun temurun kekuasaan tanpa melalui keputusan bersama dan melibatkan pemerintah sedangkan gibran sendiri di pilih oleh rakyat indonesia jadi secara tidak langsung banyak orang yang menyukai peran jokowi sehingga jika anaknya ikut memimpin otomatis jokowi juga masih ikut dalam proses kemajuan indonesia dan rakyat indonesia juga ingin melihat peran anak muda seperti gibran kedepannya. Yang terpenting bagi saya adalah rakyat indonesia tidak terpecah belah hanya karena politik dan perdamaian menjadi terganggu kebencian terhadap paslon membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis hanya karena beda pilihan.

Nepotisme sebuah istilah yang ditujukan untuk para petinggi negara tapi jika definisinya diimplementasikan secara umum maka kita pun menganut nepotisme? bukankah begitu. Seperti yang agan katakan mendahulukan orang terdekat atau keluarga akan melahirkan definisi yang sama dengan nepotisme. Tapi karena ranah dan ruang lingkupnya berbeda maka istilah ini dianggap tidak berlaku. Karena ini khusus ditunjukan pemerintah maka dicap sebagai nepotisme karena mereka memiliki beban/tanggung jawab yang diberikan rakyat untuk memfasilitasi kebutuhan banyak orang sedangkan pelaksaaannya menyeleweng dari tujuan awal sehingga lahirlah istilah nepotisme mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan rakyat. Sedangkan untuk kita yang memang haus mementingkan orang terdekat tidak terbebani dengan tugas dari siapapun, alias muncul berdasarkan kesadaran diri dan juga empati manusia secara individu bahwa lahiriyahnya harus saling peduli antara sesama terutama orang terdekat.

Jadi jelas yah disini penempatan nepotismenya?

Ini menjadi kenyataan pahit yang pada akhirnya memang menjadi fakta karena bagaimanapun juga sekalipun kita terkadang tidak terlalu menyukai hal semacam ini tetapi pada akhirnya ini tergantung situasi dan kondisi. Alasan kita tidak terlalu menyukai nepotisme adalah karena kita tidak memiliki privilage yang lebih dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekayaan atau memiliki kekuasaan sama seperti yang yang terjadi dalam kepemimpinan sebuah bisnis (perusahaan ) atau perpolitikan saat ini tetapi akan berbeda cerita jika memang kita terlahir dari keluarga bisnisman yang kuat atau di keluarga yang politiknya sudah mendarah daging menjadi seorang penguasa maka memang kita tidak akan mempermasalahkan hal ini karena pada akhirnya kitalah yang menjadi diuntungkan dengan adanya nepotisme seperti ini.

Sekalipun memang tidak semua seperti itu tetapi pada akhirnya kebanyakan pasti semua akan memperhitungkan keluarganya terlebih dahulu sebelum melihat orang lain sehingga dalam hal ini sekalipun tidak terlalu mengenakan untuk dilihat atau dirasakan kaum kelas menengah kebawah tetapi ini pasti akan terus terjadi.

Semuanya pasti akan mengutamakan orang terdekat dalam hal apapun itu pasti terjadi karena sangat sulit untuk melihat dimana tidak ada nepotisme dalam suatu lingkungan yang menguntungkan seperti dalam sebuah bisnis atau dalam perpolitikan yang saat ini kita sedang bahas.

Ya itu memang sudah turun temurun terjadi di Indonesia. Di dunia politik rata-rata para pendiri atau pemimpin suatu partai tetap melakukan praktek itu secara terbuka. Anda bisa melihat sendiri bagaimana hal itu terjadi di setiap Musyawarah Luar Biasa partai, mereka memainkan peran itu dengan cukup ciamik tanpa memberikan celah kepada anggota lain. Saya kira hal semacam itulah yang membuat negeri ini sulit untuk maju karena selalu melakukan praktek culas seperti itu.

sulit sekali sih untuk bisa menghentikan praktek kecurangan kecurangan yang ada di perpolitikan indonesia ini, para2 elit di atas itu seolah olah tidak peduli lagi dengan yang namanya dosa atau apalah itu, dan mengenai politik dinasti, sebenarnya ini sudah pernah di jelaskan oleh profesor mahmud md, bahwa sannya selama politik dinasti itu di adakan dengan pemilihan umum, maka sah sah saja.

generasi muda menjadi pemimpin tidak harus langsung jadi presiden ataupun wakilpresiden.
sebelum umur 40 tahun bisa jadi walikota, gubernur anggota DPR mentri atau posisi lain nya untuk melatih dan menempa pengalaman dan kemampuan nya dulu.
setelah itu baru lah berkonstelasi ke capres ataupun cawapres

mau bisnis mau politik hal nepotisme di indonesia sudah hal yang biasa dan lumrah.
nepotisme di politik sudah banyak terjadi di PDIP megawati----> puan ------> dan sekarang cucu2 megawati pun sudah mulai berkarir di pdip
SBY ----> AHY

dan ortu anda sendiri kan juga sudah pasti mengutamakan anak2nya baik di bisnis mapun pekerjaan nya, pasti mau anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik dan jika bisa atau ada akan mencarikan anaknya pekerjaan. dari sekolah pun ortu juga sudah mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya

lah hakim yang memutuskan faktor penting dalam keputusan MK apa paman nya gibran semua
hakim MK itu ada 9 jumlahnya dan yang paman nya gibran cuma 1 orang saja. dan klo vote nya kalah dlm 9 hakim tersebut ya tidak akan keluar keputusan MK nya

semua juga sudah sesuai konstitusi, masalah gibran dalam pencalonan kan MK yang mutuskan, ada paman nya kan cuma 1 hakim MK itu ada 9 orang dan tidak bisa di intervensi. jika ada intervensi bisa di laporkan ke MA bisa laporin ke polisi. kenyataan nya kan petinggi2 parpol pun tidak ada yang koar2 melaporkan. buzzer para bayaran pun ga ada yng koar2 dan melaporkan

terus mumun cucunya megawati atau cucu nya yang laki2 anaknya puan apa sesuai.
karena dalam pencalegan langsung menduduki no di atas politis2 senior no urutnya di atas bambang pacul yang merupakan ketua DPD pdip jateng dan juga ketua komisi 3 politis senior yang sudah makan asam garam.

karena no urut pencalegan ataupun calon walikota gubernur bahkan presiden adalah putusan nya megawati yang mengambil keputusan. bahkan mentri contoh maruar sirait yang ma jokowi sudah mau di angkat jadi mentri di last mninute di batalin oleh telpon megawati ke jokowi

partai di jadikan sebuah perusahaan dan di wariskan ke anak cucunya.
contoh banyak tidak perlu di sebut. contoh partai modern tanpa bawa2 keluarga dan setiap periode pun selalu ganti ketua umum nya habis hajatan pileg biasanya ganti ketua umum nya contoh PKS. walau aku bukan simpatisan, kader maupun pemilih PKS.

Ya hal itu memang tidak dapat dipungkiri para pendiri partai tetap memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu untuk mencapai karir di politik. Meski pada dasarnya partai itu memiliki AD/ART tetapi kita bisa melihat hasil dari Musda yang dilakukan. Namun saya menilai hal lumrah karena sudah melewati mekanisme partai itu sendiri. Tapi saya mohon maaf jika kepentingan politik itu harus merubah konstitusi untuk memuluskan langkah seseorang untuk mencapai tujuannya karena konstitusi merupakan marwah sebuah bangsa dan saya sangat tidak setuju jika ada orang yang berani mengangkangi hal semacam itu walaupun secara aturan bisa untuk dirubah. Dan saya juga menegaskan bahwa disini saya tidak memihak kepada siapapun hanya saja ingin semua orang bisa menghormati konstitusi yang telah ditetapkan.

ya pada dasarnya orang tua akan lebih mengutamakan anaknya terlebih dahulu.
di lingkungan sekitar anda kan juga sering melihat orang tua nyarikan sekolah ataupun pekerjaan untuk anak nya, lewat kenalan dan koneksinya.
dan itu sudah mendarah daging dan mengakar sejak dulu dan lama di anggap hal yang biasa.
dan partai yang paling koar2 dari buzer2 nya pun dari ketua umum nya pun juga mekakukan hal yang sama.
megawati---> puan ----> sekarang anaknya puan yang baru lulus kuliah pun langsung nyaleg di carikan pekerjaan oleh ortu dan neneknya
teriak2 dinasti karena kepetingan nya mengenai kekuasaan yang berkelanjutan nya terganggu

Masalahnya memang untuk sekarang ketika mengatakan salah satu partai politik bersih dari kata dinasti atau Nepotisme maka memang semua akan terlibat (semua partai politik akan tersindir) dalam hal ini karena bagaimanapun juga memang kita sudah kita ketahui bersama bahwa kata dinasti sekalipun itu terlihat sebagai sesuatu yang sebenarnya cukup ngeri tetapi bagaimanapun juga hal itu tetap akan terjadi sampai kapanpun.
Bahkan hal seperti ini diakui langsung oleh calon presiden kita pak Prabowo ketika dia di serang isu dinasti untuk wakilnya karena jika saya tidak salah beliau juga mengatakan bahwa semua partai di Indonesia saat ini (18 partai Nasional dan 6 partai lokal aceh) semuanya pasti terlibat dalam masalah Nepotisme seperti ini karena memang untuk sekarang tidak hanya partai karena ketika kita berbicara tentang hal terkecil saja seperti ketika pemilihan dalam suatu organisasi yang memang akan menguntungkan pasti privilage keluarga akan lebih besar dari hal apapun.
Partai Politik di negara kita sudah terlalu banyak tentang masalah drama walaupun memang kita pada akhirnya jeli ketika menentukan siapa yang akan berdiri sebagai pemimpin maka tetap saja pasti akan ada orang yang menganggap hal itu salah karena semua pemimpin punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Di tiap kepemerintahan pasti akan selalu ada kritik sehingga terlepas dari apakah memang pada akhirnya dia menjadi pribadi yang baik atau tidak hal seperti itu tidak bisa menjadi satu suara untuk rakyat sehingga pilihlah sesuai dengan keyakinan anda dan memang kejelian itu perlu maka dari itu fokuslah mencari siapa yang cocok sekarang jangan sampai kita hanya terbawa angin ketika seseorang memilih salah satu calon kita hanya mengikuti tanpa melihat kebaikan dan kekurangannya karena masa depan politik yang lebih baik tidak akan bisa didapat jika tanpa ada andil dari kita sebagai rakyat yang harusnya memegang tahta tertinggi dari sistem demokrasi.

Politik Dinasti dan Nepotisme sudah ada sejak zaman pasca kemerdekaan negara ini. Masalah ini sudah berakar sehingga sangat sulit untuk dihilangkan seakan-akan ini hal biasa dan dianggap wajar. Padahal efeknya sangat terasa bagi kemajuan negara. Negara kita negara demokrasi yang justru lebih mirip sistem monarki absolut. Percayalah ini tidak akan berakhir, akan selalu muncul nepotisme baru.

Tujuannya realnya sih bukan untuk membangun partai, tapi untuk membangun dinasti. Mereka memanfaatkan nama besar keluarganya supaya lebih mudah dipilih rakyat. Maka tidak heran kalau ane lihat, banyak baliho-baliho yang menempelkan nama bapak/ibu nya yang sudah jadi atau memiliki power di negeri ini, supaya mudah mempengaruhi pilihan masyarakat, tapi ketika sudah duduk, beda lagi, dia justru lebih mementingkan individu mereka sendiri dibanding rakyat.

Setuju dengan pendapat anda gan, bahwa sekarang ini banyak anggota keluarga yang ikut berpartisipasi masuk dalam partai dinasti dalam keluarganya karena dengan tujuan tertentu supaya partai yang dibangunnya bisa cepat berkembang pesat dan maju dikenal oleh masyarakat umum. Sudah tidak terdengar aneh lagi tapi secara turun temurun itu sudah terjadi dijaman dahulu.
Kita sebagai masyarakat biasa harus bisa jeli dalam menentukan hak pilih kita nanti agar partai atau kandidat yang kita pilih nanti berharap bisa amanah dalam menjalankan tugas tugasnya. dan yang terpenting tidak omong kosong belaka tepat janji sesuai yang dijanjikan saat kampanye sebelumnya.

Saya pikir majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo bukan merupakan politik dinasti karena yang mengusulkan pasangan calon dalam pilpres itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Dan yang memilih nantinya adalah rakyat jika rakyat tidak menginginkan pasangan prabowo-gibran sebagai presiden maka rakyat tidak akan meilih mereka. Walaupun Gibran anak presiden, tidak otomatis dia akan memenangkan kontestan pilpres nantinya karena yang memilih adalah rakyat bukan presiden.

Kalau dari sudut pandang saya sih, secara umum keputusan tersebut bagus karena bisa mendorong generasi mudah untuk bisa memimpin kedepannya tetapi, seharusnya keputusan itu harus detail lagi misalnya sudah menjadi kepala daerah tingkat provinsi sehingga jika nantinya menjadi capres atau wapres sudah ada pengalaman yang setingkat dibawahnya. tapi kalau keputusan MK itu hanya menyatakan sudah pernah atau sedang menjabat kepala daerah maka siapapun nanti bisa mencalonkan diri sebagai capres cawapres walaupun seseorang itu baru dilantik sebagai walikota misalnya.

Keputusan batas usia capres cawapres kemarin itu jelas ada unsur nepotisme didalamnya karena bukan hanya ketua MK saja yang merupakan paman dari gibran tetapi permohonan yang diputuskan tersebut yang diajukan oleh mahasiswa solo itu jelas tercantum dalam permohonannya sebagai penggemar Gibran.

Jika anda masih bingung entah sampai kapan ini akan berakhir maka jawabannya adalah hal ini tidak akan berakhir sampai kapanpun
Terkesan sangat keras dan tidak ada kesempatan tetapi memang faktanya adalah seperti itu, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah KKN di Indonesia selama situasinya masih sama. Terlepas dari siapapun pada akhirnya pemangku jabatannya, masalah ini akan selalu ada karena masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk masalah Dinasti politik sudah mengakar dalam diri partai politik yang saat ini ada sehingga itu tidak akan bisa di selesaikan karena kita tahu watak orang-orang di negeri kita jika pada akhirnya keluarga masih bisa untuk menyambung kekuasaan dalam suatu dinasti maka pasti kita akan memprioritaskan keluarga terlebih dahulu sebelum yang lainnya.

PDI, Demokrat, Perindo dan banyak lagi yang tidak perlu disebutkan itu semua mewakili politik dinasti karena saya rasa sampai saat ini semua partai juga sudah melakukan praktik yang sama dimana mereka pasti akan menggaet keluarga untuk memajukan partai agar sesuai dengan citra dan kehendak orang-orang sebelumny (yang tentu saja itu juga sebagian besar adalah keluarga) agar bisa menyetir semua dan kekuasaan sudah mutlak di tangan orang yang sudah memiliki kuasa sebelumnya.

Selain pasrah memang tidak ada yang bisa dilakukan gan dan saya juga berpikir 1 suara dari rakyat kecil tidak berpengaruh apapun dalam pemilihan umum karena penyelenggara nya saja tidak netral dan banyak kecurangan yang terjadi.
Saya tidak berpikir kalau negara Indonesia ini akan berubah dalam jangka waktu dekat.

Secara aturan memang tidak di perbolehkan politik dinasti di indonesia, namun banyak kecurangan yang dilakukan di belakang layar seolah menjalankan itu, jadi sama saja menruut saya.

Masalahnya untuk sekarang ketika berada disuatu jabatan di negara kita ini tidak peduli sebaik apa atau se adil apa dia dalam melakukan jabatan tetap saja pada akhirnya mereka akan tergerus dengan beberapa orang yang ada di belakang mereka karena memang masih ada kendali dari beberapa orang yang terkadang justru tidak bisa membuat pemimpin melakukan tugasnya dengan baik.
Sebagai contoh kita ambil kepemerintahan Presiden kita kali ini yaitu pak Jokowi. Dia dikatakan sebagai pribadi yang baik bahkan memang terkenal dan di gembor-gemborkan sebagai presiden yang merakyat ketika pemilu 2019 karena memang dia kerap aktif dalam blusukan dan katanya pakaian nya juga sangat sederhana, tetapi ketika menjabat dia masih dipegang kendali oleh pimipinan partainya dan bahkan disebut sebagai PETUGAS PARTAI bukan presiden untuk beberapa kalangan tertentu sehingga dalam hal ini terlepas dari seberapa adil atau bijaksananya seseorang yang memimipin tetap hal itu tidak akan berpengaruh banyak karena pada akhirnya mereka masih ada yang mengatur dan kekuasaan yang dia miliki akan dikendalikan orang lain sebagai bentuk dari kuasa partai yang absolut menurut pandangan mereka.

Entah lah mas.sebagai rakyat kecil dan punya penghasilan minim rasa nya lelah ya menghadapi hari-hari dinegeri ini,dan entah sampai kapan ini akan berakhir.

Memang sangat sulit untuk bisa pemimpin yang benar-benar adil saat ini, karena kebanyakan mereka yang meninginkan jabatan mereka hanya untuk kepentingan pribadi mereka dan sebagian kelompok mereka saja dan tidak akan pernah memikirkan akan nasib masyarakan yang telah memberi kepercayaan pada mereka.
Saya setuju dengan apa yang anda katakan, para oknum pemimpim saat ini masih sangat terikat dengan budaya KKN dan mereka dalam membuat kebijakan tentu akan meminta persetujuan dari para kelompok mereka sendiri dan akan mengeluarkan kebijakan yang hanya akan menguntungkan diri mereka sendiri dan juga kelompok mereka tersebut.
Mereka akan tetap terus mengumbar janji demi mensejahterahkan masyarakat dan ketika mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan tentu tidak akan pernah memikirkan bagaimana nasib masyarakat.

Pemimpin yang adil seperti apa? Terkadang dalam hal ini saya sebenarnya cukup sulit mendefinisikan tentang masalah keadilan karena pada akhirnya terlepas dari siapapun pemimpinnya maka semuanya akan berakhir sama untuk Indonesia.
Alasannya sederhana, kita masih terikat dengan praktek politik transaksional yang membuat situasi didalam setiap lembaga di negeri kita entah itu di eksekutif, Legislatif dan yudikatif atau bahkan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang berhubungan dengan kenegaraan semuanya masih melakukan skema transaksional dan pemanfaatan privilage yang menjadikan sistem di negeri kita itu tidak bebas dari KKN.
Semua kebijakan telah diatur supaya menguntungkan untuk beberapa orang atau elit yang ada di Indonesia sehingga tidak akan ada keadilan sampai kapanpun karena pada akhirnya hal ini skemanya akan tetap sama seperti sebelum sebelumnya.
Kesejahteraan masyarakat pada akhirnya hanya akan menjadi kedok untuk mereka terutama ketika sekarang sedang dalam pesta pemilu dan itu tidak bisa disangkal di kondisi saat ini karena kita juga sebenarnya tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah janji yang terus bertebaran tetapi pada akhirnya hasilnya tetap sama sehingga kesejahteraan yang mereka para elit politik usung hanyalah sebuah topeng untuk diri mereka sendiri.

Benar tuh setuju saya,jika belum ada uu nya sah-sah saja ya,dan soal pilih memilih itu kembali lagi ke pribadi masyarakat masing-masing.

Dan Indonesia perlu Pemimpin yang adil kali ini. Jika terus-terusan dapat Pemimpin....maka, Negara Tercinta kita ini akan selalu jadi Negara Konoha. Maksud saya Lahir kesejahteraan bagi warga negara, Makmur dan Utang RI tidak dan bertambah lagi.

Utang RI saat ini hampir Rp 8.500 T. Jika terus berlanjut siapa yang akan selesaikan. Lihat saja respon para pejabat jika ada temuan di saat pemeriksaan selalu membuat Retorika awal dan banyak yang bilang bigini.. Oh.. itu bukan masa saya pak, namun masa si Pulan dan SiPulen.

Sampai kapan Cerita Taman kanak-kanak akan ini akan berakhir??

Indonesia kan negeri konoha gan, yang koar-koar siapa yang disindir itu siapa, ane aja bingung, kalau diurut-urut mah semua politisi di tanah air kita ini masih ada bau-bau dinasti. Mana ada politis kita itu kayak tokoh Rakuti, seorang pejabat maja pahit yang tidak ada sanak atau keturunan raja-raja, dia cuma rakyat biasa tapi licik dan cerdas hingga sampai di kerjaaan. Kalau politisi kita, pasti ada, entah bapaknya itu politisi, entah om-nya, dsb, pokoknya masih ada yang terkait. Kalau tidak ada sanak dan dulur yang ada bau politisinya, ya gak bisa sampai di atas pemerintahan.

Saya bisa mengatakan kalau itu adalah celah yang bisa dipakai untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Dari awal saya melihat sang Paman seeprti sedang mengulur-ngulur waktu untuk mencari cara agar keponakannya itu bisa maju sebagai cawapres. Dia orang pintar. Dia tahu jika peraturan tentang batas minimal usia capres-cawapres diubah misal jadi 30 tahun, itu akan langsung menimbulkan kontroversi besar-besaran. Jadi sang Paman menemukan celahnya yaitu "berpengalaman sebagai kepala daerah" sebagai opsi dari persyaratan batas usia minimal capres-cawapres.

Saya bahkan sempat berandai-andai semisalnya Gibran ini belum pernah menjabat sebagai kepala daerah, sang Paman sudah pasti menyiapkan akal-akalan lain seperti pembatasan usia 40 tahun sudah tidak relevan di zaman ini, atau bisa saja diganti dengan opsi pernah/memiliki posisi penting di pemerintahan/partai politik dimana bisa saja gibran diberikan posisi sebagai direksi BUMN atau menjadi petinggi partai politik beberapa tahun sebelum pemilu.

Ya, negara kita memang sangat bergantung kepada partai pendukungnya, dan suara rakyat dititipkan di sana, tapi, bukan itu maksud dari sistem presidential, sistem presidential sendiri artinya sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Artinya tidak ada hubungannya politik dinasti tadi dengan sistem presidential. Justru kalau fair, sistem preisdential inilah yang bisa memisahkan dinasti itu sendiri. Nah, kalau mau ambil mudahnya itu, contoh di arab saudi, Jelas sekali itu merupakan sistem dinasti dan kerajaan di mana anak atau cucu dari raja arab (sebagai kepala pemerintahan) untuk menjadi raja selanjutnya jika rajanya wafat.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

Sekarang sebenarnya ketika berbicara tentang politik dinasti seharusnya kita tidak hanya berpangku kepada pasangan calon presiden ini saja karena pada akhirnya ketika berbicara tentang dinasti dan perpolitikan di Indonesia, kita sudah sangat lekat dengan hal itu dan beberapa partai besar di Negara kita juga melakukan politik dinasti sejak lama.
Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu karena saya rasa semuanya sudah tahu dimana partai merah, biru dan beberapa partai lainnya sudah sangat lama melakukan praktik dinasti politik dengan menunjuk beberapa kader dan bahkan anggota legislatif berbasis privilage dorongan keluarga.
Alasan dari sekarang Gibran dikaitkan dengan politik dinasti saya rasa ini bisa menjadi salah satu cara agar adanya gonjang ganjing dan isu miring yang terjadi untuk pasangan calon ini. Bukan berarti saya condong kepada pasangan calon ini sebagai pilihan presiden tetapi menurut saya pemberitaan sekarang memang selalu mengerucut kepada beberapa kesalahan dan pembahasan yang miring tentang beberapa calon guna untuk menjatuhkan elektabilitas suara. padahal masalah politik dinasti di negara kita itu sudah ada sejak beberapa tahun bahkan mungkin beberapa dekade lalu.

Entah lah...........
Jujur saja untuk pemilihan yang sekarang ini cukup membinggungkan bagi saya,calon presiden dan wakil presiden mempunyai gagasan yang memuaskan,apa lagi liat Prabowo dan gibran setiap dikasih pertanyaan duh gak masuk dan gak bisa jawab yang sesuai pertanyaannya,kaya yang ngelantur gitu jawab an nya.
Kita doa kan saja lah untuk siapa pun yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya mudah-mudahan amanah,jujur dan tanggung jawab(atas omongan yang mereka janjikan,dan benar ada pembuktian nya nyata).

Bahkan saya pribadi sampai saat ini pun belum ada pilihan yang pasti dalam hati,masih goyah pilihannya.

susah sih untuk bisa mewujudkan indonesia bebas dari yang namanya KKN, lihat aja semua hal yang di lakukan oleh para pejabat, mereka benar benar ingin agar anak anak mereka bisa meneruskan hal yang sudah mereka capai, mulai dari jabatan hingga pengaruh. saat ini kita sednag melihat bagaimana politik dinasti sedang berlangsung, ketika anaknya presiden dengan mudah bisa menjadi calon wapres, bayangkan saja kemaren itu sampe ribut2 panjang hanya membahas masalah ini, meskipun sosok presiedn yang akan terpilih adalah yang tegas namun secara kasat mata nepotisme tidak lah sebuah hal yang tabu lagi di panggung politik indonesia.

Secara keseluruhan Tiga pertanyaan tersebut mengarah pada etika politik Gibran Rakabuming, anak dari Presiden Jokowi. Secara aturan proses pencalonannya sebagai wakil dari calon Presiden Prabowo Subianto di anggap sah, namun secara etika politik di pandang sebagai regenerasi kekuasaan atau sering kita sebut sebagai politik dinasti. Secara aturan Gibran sudah lolos verifikasi sebagai calon Wakil Presiden, meski kita menilai dalam prosesnya sebagai calon penuh dengan spekulasi yang mengaitkannya dengan bantuan sang Ayah.

Meski putusan Mahkamah Konstitusi tidak tepat, namun itu sudah berlaku dan Gibran di anggap layak untuk mencalonkan diri. Tentu saja keputusan ini di pengaruhi oleh adanya hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Ketua MK Anwar Usman. Meski Anwar sudah mendapatkan sanksi, namun putusannya tetap berlaku, sehingga Gibran berhasil menjadi calon Wakil Presiden.

Sebernarnya praktek politik semacam ini bukanlah hal yang baru dalam perpolitikan Negara Indonesia. Kita sudah sangat sering melihatnya, dan bahkan karena terlampau sering membuat kita mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun asumsi yang di bangun oleh masyarakat tentang idealnya cara berpolitik, calon pemimpin atau lain sebagainya, tidak akan berpengaruh apapun jika aturan membenarkannya.

lah dari dulu kan emang gitu, yang koar2 dinasti pun menerapkan gitu.
banyak banget kok di pdip yang gubernur bupati atau walikota jabatan  berikutnya di wariskan atau yang di calonkan istri atau anaknya.
mau contoh lain megawati beserta puan dan putu2nya juga di calegkan
contoh lain SBY atau partai golkar bapak dan anak banyak banget, yg sensasional, di banten gubernur adik2 nya adik iparnya sampai walikota ketua dprd dalam satu keluarga
terus kenapa ga ribut ketika gibran ma bobby nasution maju di pilkada karena yang nyalonin pdip , karena yang tukang ribut dan provokasi baik berkuasa maupun oposisi sama saja pdip

yang senior bangkotan ketua komisi 3 aja kalah ma politisi bau kencur, https://news.republika.co.id/berita/rzu0c9377/bambang-pacul-kalah-nomor-urut-nyaleg-dengan-cucu-megawati-di-dapil-jateng

politik dinasti dan Nepotisme di negara kita sebenarnya dipengaruhi oleh sistem dinegara kita yaitu presidensial, yaitu ketergantungan kepada partai sehingga suara rakyat ada sama partai, juga dipengaruhi oleh banyaknya partai yang ada di negara kita. makanya siapapu yang jadi presiden dinegara indonesia susah menghapus dinasti dan nepotisme ini kecuali sosok presiden tegas dan berani mengambil segala resiko

Wah gak gemoy lagi dong jika gibran gak masuk syarat batas usia cawapres😅,terus gak jadi,jadi pendamping Prabowo.
Udah ngeprank trus nanti mau ngeprank lagi gagal jadi cawapres 😁.

Kekuasaan bisa menjadi racun. Ada pepatah mengatakan jika mau tahu sikap asli seseorang lihatlah seseorang tersebut saat memiliki kekuasaan. Maka dari itu saya melihat kekuasaan sekarang yang sebenarnya saya mendukungnya waktu pemilu tahun 2014 dan 2019, tapi sekarang ada perubahan sikap asli kekuasaan ini. Diduga adanya ingin melakukan politik dinasti dan nepotisme.

Terkait nepotisme dikarnakan adanya tumpang tindih kepentingan disaat keinginan yang hendak di capai adanya kontrak politik berkelanjutan, awal mula di awali oleh Dinasti sebab dalam dinasti berlaku hukum kekeluargaan yang utuh sehingga dengan adanya dinasti dalam kepentingan mudah untuk mencapai segala hal demi jabatan

Ho'oh gan, Bahkan belum lama ini ane ada pertemuan sama anggota dewan dari PKB, katanya dia sendiri juga kaget kalo koalisi akan menjadi seperti sekarang. Katanya ini adalah manuver dadakan karena ga ada yang kepikiran juga kalo anis bakalan berpasangan sama cak imin. Di masarakat bawah tentu pada kaget gan karena koalisi ini. Atau mungkin cak imin udah tau kalau prabowo bakal ambil gibran jadi langsung melakukan manuver

Jika prabowo dan gibran menang maka kemungkinan akan dingin, tetapi kalo yang jadi ganjar bisa jadi malah anget lagi karena perseteruan PDIP dengan jokowi sehingga kasus aturan umur dalam pemilu bisa di ungkit kembali atau di gugat lagi agar kembali ke peraturan sebelumnya. Ah, bagaimanapun sejarah akan ditulis oleh pemenang gan, kita mah cuma penonton, sukur dapet amplop kalo kaga ya udah nasibnya 

saya kira gak ada yang salah dari politik dinasti, semua orang punya hak dinegeri ini, politik dinasti sudah banyak dilakukan sama pejabat kita, dinasti atut, cikeas, cendana, jogja. selama dipilih secara demokrasi saya kira gak ada masalah kecuali kesultanan jogja yang udah dari sononya. cuma masalah gibran ini emang agak agak, seperti dipush pakai lembaga negara untuk lolosin gibran jadi wapres, nanti kita lihat hasil MKMK tanggal 20 november ini hasil sidangya gimana. kalau ada kecacatan berarti memang ada indikasi ke arah sana,

pas kalau bukan musimnya, maslaahnya ini musimnya lagi panas panasnya malah kek ini. kebetulan saya dah baca jurnal yang ditunjuk psi kalau umur35-40 tahun itu gak ada perbedaan dalam tinggkat kematangan berfikir, umur tersebut masuk ke range yang sama.

kita lihat hasil sidang tanggal 20 gimana hasilnya.

Lah koq siapa juga yang ngegas suhu,apakah karena ane menggunakan tulisan besar sehingga ente merasa kalau ane ngegas bgtu suhu? ane cuma ngejawab pertanyaan ente saja yang nyuruh ane baca lagi suhu, dan ane jawab sesuai yang ane baca itu ada di Sumber Berita kok. Ampun ane yang salah suhu maafin ane yah

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah (ini yang benar)

Ane salah sudah mengganti kata dari (mengabulkan) jadi (membolehkan) dan (paling rendah) jadi (dibawah) di postingan awal (OP)

BTW hak orang untuk memberikan merit ,apa hak ente melarang-larang orang untuk meberikan merit? ga perlu su'udzon gitu suhu blue snow sampai bilang alt-nya segala .

Sepertinya bakalan rame terkait fenomena Gibran maju di Pilpres 2024 sebagai Cawapres Prabowo. Semuanya dibuat kaget setelah MK mengetok palu setelah menggelar  sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia capres/cawapres.

Banyak kalangan yang menilai putusan MK sebagai membuka gerbang tol bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan segera menanggapi sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim MK, orang pertama yang diperiksa MKMK ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau adik ipar Jokowi.

Jika sidang yang digelar MKMK berakhir dengan pembatalan putusan MK, Gibran akan gugus secara otomatis karena tidak memenuhi syarat batas usia minimal pencalonan capres-cawapres.

https://m.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/10/31/mkmk-putuskan-laporan-hakim-pada-7-november-jika-ketua-mk-bersalah-gibran-gagal-jadi-cawapres

Gibran itu berusia 36 tahun, artinya di bawah 40 tahun, artinya dalam segi umur Gibran itu tidak masuk dalam kriteria jadi cawapres (kalau berdasarkan keputusan MK di atas). Itu ane ngebenerin quote ente di atas (yang ane garis tebal, miring dan garis bawah), yg bunyinya : Apakah keputusan Mahkamah Konstitus yang memboehkan batas usia capres dan cawapres dibawah 40 tahun, artinya tulisan ente itu salah, jangan pakai dibawah, itu bedanya krusial banget dalam bahasa indonesia. Kok malah ngegas, dan ngeyakin ane kalau ente sudah baca, hahah, payah.

Dan, Hei Xcode7 (yang ngasih merit) post dari SaepulMT, ente paham gak maksudnya?. eh?, udah senior kok main tembak merit aja, alt-nya ya? ah?, sok hebat gitu kalau SaepulMT ngebenerin/ngejawab, padahal jelas itu salah?.

sama 1 lagi untuk SaepulMT tau gak kalau ngepost in the row itu dilarang?, hapus tuh dan dijadikan 1 di post no#5

Awalnya ane juga kaget gan ,benar seperti yang agan bilang itu diatas. Saya rasa rakyak di bawah juga merasakan hal yang sama ada keanehan di politik kita ini sedangkan para politisi-politisi itu pikirnya "ah cuman sebentar nanti juga dingin lagi" . Memang benar menurut saya juga ini akan rame sebentar saja kalau tidak ada yang menggugat. Cuman ini akan menjadi catatan sejarah yang tidak akan pernah hilang .

Ane kaget dengan model koalisi hari ini gan, Pertama ane kaget anis bisa berpasangan sama cak imin, padahal anis sebelumnya reprentasi dari PKS yang cukup bersitegang dengan PKB. Kemudian prabowo tiba-tiba berpasangan dengan gibran, dan adanya konflik antara PDIP dengan Jokowi. Wah bakal rame ini keknya pemilu depan dan masih sulit di prediksi karena tidak ada paslon yang memiliki elektabilitas paling menonjol. Viks si pasti 2 putaran pilpress

Untuk kasus gibran, jujur saya kaget juga gan bisa tiba-tiba ada peninjauan ulang undang-undang, kemudian di setujui dan langsung berpasangan dengan prabowo, sebelum itu juga kaesang mendadak jadi ketum partai. Seperti jokowi sudah memetakan ini jauh jauh hari. Ane gak nyangka aja kalo jokowi bakal sejauh ini dalam merencanakan, karena dari awal tidak terbaca sama sekali. Dan ane pikir mungkin itu kehebatan politik jokowi yang diam diam das des langsung jadi tanpa perlu dibuat heboh di awal.

Terkait politik dinasti, ane pikir pasti ada lah pengaruh jokowi didalamnya, meskipun ane ga punya bukti apapun hanya pandangan ane pribadi

Menurut saya dengan dicalonkannya Gibran jelas merupakan politik dinasti Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan. Apalagi modal Gibran dipilih oleh Prabowo karena dia anak presiden yang sedang menjabat. Kalau dia bukan anak presiden yang ayahnya sedang mempimpin saya yakin Prabowo pasti tidak akan memilihnya sebagai cawapres.

Keputusan Mahkamah Konstitusi jelas terlihat mengandung unsur Nepotisme. itu jelas terlihat bahwa tiga permohonan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonannya dan Anwar Usman tidak ikut bersidang dengan alasan ada konflik kepentingan tetapi ketika masuk permohonan terakhir yang diajukan oleh mahasiswa yang didalam permohonannya jelas menyebutkan nama Gibran disana anmwar usman malah ikut bersidang dan dia mengabulkan permohonannya dan diputuskan.

Saya melihat keadaan demokrasi negara kita sekarang mengalami kemunduran dan dengan kejadian seperti itu mengingatkan kita pada orde baru dimana KKN begitu merajalela.

Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan sudut pandang saya terhadap arah politik yang sedang dipertontonkan menjelang pemilu 2024.

Isu politik dinasti mencuat kepermukaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden melalui sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia capres/cawapres perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. MK menyatakan bahwa seseorang yang belum memasuki usia 40 tahun bisa mencalonkan diri menjadi Capres atau Cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu.

Tidak lama setelah putusan MK tersebut, Gibran langsung diumumkan menjadi Cawapres Prabowo. Apakah ini sebuah kebetulan.? Tentu tidak, semuanya sudah diatur secara sistematis dan mungkin peran bapaknya Gibran tidak lepas dari putusan MK yang mengubah batas usia pencalonan Capres dan Cawapres.

Saya menangkap dua kejanggalan disini yang bisa mengarahkan ke politik dinasti.
1. Putusan MK yang mengubah syarat usia Capres dan Cawapres.
(Tidak ada sebuah kebetulan apalagi putusan MK dilakukan menjelang pemilu).
2. MK memasukkan kata "Berpengalaman" pada putusan tersebut meski usianya belum mencapai 40 tahun boleh mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres.
(Putusan MK seperti dipaksakan atau mungkin ada benarnya politik dinasti sedang dibangun, dimasukkan kata berpengalaman untuk dijadikan kartu As Gibran agar lolos verifikasi yang sudah menjabat sebagai walkot solo selama lebih kurang dua tahun).

Banyak yang kontra atas putusan ini termasuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK). MKMK merasa harus turun tangan atas apa yang baru saja dipertontonkan MK yang terkesan membuka jalan bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden meski belum berusia 40 tahun.

Sidang yang akan digelar MKMK berdasarkan laporan masyarakat atas kejanggalan putusan MK menjelang pemilu. Putusan MK semakin memperkeruh suasana, MK yang seharusnya Independen dan Mengedepankan Kepentingan masyarakat malah bertindak seperti lembaga pesanan dari suatu kelompok.

Jika dicermati lebih detail, terdapat persoalan mendasar dalam putusan MK tersebut. Persoalan yang saya maksud disini antara paman dengan keponakan. Tidak bisa dikatakan berpengalaman hanya dua tahun menjabat sebagai walkot, apalagi konteks walkot sangat terbatas, hanya sebuah kota lho, tidak lebih.

Saya lebih setuju jika MK menyebut pejabat sekelas Wakil gubernur dan Gubernur karena mereka memimpin Propinsi bukan sebuah kota saja. Mungkin karena ada aroma Nepotisme makanya MKMK akan menggelar sidang untuk memeriksa Anwar Usman dan kawan-kawannya.

Isu Nepotisme dan Dinasti akan selalu dituduhkan kepada seorang pemimpin yang anaknya ikut berkontestasi maju sebagai pemimpin yang selalu dipandang dari kacamata etika dan norma.
Bagi saya kalau memang anak seorang pemimpin tidak boleh maju berkontestasi menjadi pemimpin, mestinya dibuatkan saja undang-undangnya, misalnya contoh satu, dua bahkan tiga generasi dari keturunan pejabat publik tidak boleh ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Selama UU belum ada ya sah-sah saja setiap anak pejabat ikut berkontestasi sekarang keputusannya tinggal pada rakyat mau dipilih apa tidak.

Sedikit ikut berkomentar gan

1. Tidak bisa dibilang seperti itu secara tegas tetapi ada kemungkinan seperti itu. Gibran sebagai warga negara indonesia memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden indonesia. Gibaran sebagai anak presiden tentu memiliki popilularitas yang dipertimbangkan dari pada orang pada umumnya

2. Karena keputusan sudah ditetapkan maka sepakat atau tidak kita harus mengamininya karena kita negara hukum. Jika masih memgganjal dan tetap tidak sepakat bisa membuat gugatan, peninjauan ulang, atau banding dengan mekanisme hukum

3. Karena manusia memiliki sisi subjektifitas maka ada kemungkinan keberpihakan tetapi hasil sudah dipiutuskan. Tidak mungkin bisa adil untuk semua orang karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda

Dinasti politik sudah berlangsung puluhan tahun di Indonesia cuman saat ini saja momen yang lagi bagus untuk dijadikan bahan berita dan juga bahan lawan politik. Padahal hampir semua era presiden sebelumnya sudah memiliki dinasti politik masing-masing mulai dari mantan presiden Megawati dengan Puan Maharani sebagai penerus dinasti politiknya saat menjadi menteri hingga ketua DPR RI perioder 2019 sampai 2024 hingga dinasti politik dari presiden SBY yang diwakilkan oleh AHY. Sebenarnya dinasti politik dari SBY bukan AHY saja karena sebelumnya ada Edhie Baskoro Yudhoyono yang sudah mendukuki posisi sebagai salah satu anggota DPR dari fraksi partai Demokrat.

Untuk dinasti politik, jangankan di pusat di daerah bahkan di desa sudah ada terlebih dahulu saat kepala desa terpilih dan sudah pasti dia memberikan posisi dan jabatan pertama sekali untuk keluarga dan kerabat mereka sebelum tersisa satu atau dua jabatan dari kalangan atau kelompok lain tanpa ada ikatan persaudaraan.

Anda benar dengan itu semua dan bagaimanapun kita sebagai masyarakat dan juga orang yang berpendidikan itu perlu ikut andil terhadap keadaan negara. Bagaimanpun agar sebuah negara berjalan dengan semestinya dan sebuah sistem pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan tugasnya maka harus ada pihak yang mengawasi dan kitalah masyrakat yang harus berperan untuk mengawasi semua itu, jika tidak mungkin yang namanya kesejahteraan dan keadilan tidak akan pernah bisa terwujud. Dan mungkin saja dampak yang diberikan akan lebih buruk lagi daripada itu, karena jika sistem pemerintahan ini tidak ada yang mengawasi maka pemerintah tersebut akan bertindak semena-mena tanpa harus memikirkan segala sesuatu yang terjadi pada rakyatnya.


Meskipun kita ini adalah negara demokrasi bukan negara dinasti seperti kerajaan, akan tetapi demokrasi di negara kita ini sangat mahal harganya. Memang setiap orang itu berhak untuk dipilih dan memilih, namun lagi-lagi karena ongkos politik yang sangat mahal hal ini menjadikan orang-orang yang bisa duduk kursi pemerintahan itu adalah mereka yang memiliki cukup banyak uang  ataupun kekuasaan.


Justru saya melihat hal ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan karena pada beberapa kesempatan Prabowo begitu ngotot ingin berdampingan dengan Khofifah sebagai Capres dan Cawapres. dan pada kesempatan sebelumnya juga ketika pertemuan relawan Jokowi di GBK pada beberapa bulan lalu beliau (Jokowidodo) menunjukan dukungannya kepada ganjar Pranowo begitupun dengan anaknya Gibran dengan lantang menyerukan untuk berbondong-bondong memilih ganjar pranowo di Pilpres nanti, namun sepertinya karena ganjar ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya untuk melanjutkan estapet kepemimpinan beliau sehingga pada akhirnya beliau lebih memilih untuk berpaling dan bekerjasama dengan Probowo.

Sekalipun tidak antusias om, tapi memang kita perlu ikut andil, sekalipun tidak berdampak pada negara juga menjadi negara maju, hal-hal yang mendingan harus di perjuangkan, karena kalo jatuh ke orang yang lebih buruk mungkin malah akan sebaliknya dan akan berbahaya bagi keturunan kita kedepannya.

Saya sepakat bahwa memang politik dinasti secara pemahaman dasar itu berada di indonesia sendiri dan itu tidak menjadi masalah seperti halnya yang sudah banyak terjadi sampe akar rumput, selagi pemilihannya memalui proses demokrasi maka itu tidak menyalahi aturan. IMO
ya pandangan saya sendiri untuk jika melihat tepat dan juga tidak tepatnya ini memang sudah tepat, sedikit mengganjal sebelumnya karena memang ini banyak propaganda isu-isu yang di mainkan di media. Yang menjadi masalah ini berdekatan dengan tanggal pendaftaran capres-cawapres, dan Prabowo menjadi pendaftar terakhir seperti dia menunggu sesuatu untuk melakukan tindakan, dan beberapa waktu keputusan telah di buat beberapa hari setelahnya mengambil keputusan, seakan-akan ini seperti terstruktur dalam rencana.

Unutuk no 3 saya sepakat dengan anda, hanya karena perang politik semuanya saling di buka, padahal sangat banyak nepotisme yang telah terjadi.

Keputusan ini tidak cukup kontroversial karena ini sudah saatnya anak muda untuk berani tampil sebagai seorang pemimpin nasional. Hanya saja dalam pengambilan keputusan ini sangat singkat bahkan sampai tidak diperlukannya tinjau ulang terkait kepeutusan tersebut dan nampak persis bahwa keputrusan MK ini adalah pesanan. Dan sepertinya kita juga tau siapa yang memesan keputusan ini, saya hanya terheran-heran kok semua ini terjadi dalam waktu yang singkat dan mendadak. Seperti membuat tahu bulat saja.

Yang cukup kontroversial itu adalah berangkatnya Gibran sebagai cawapres dari partai yang berbeda yang sementara itu pada posisinya Gibran ini sampai sekarang masih menjadi kader aktif dari partai PDIP-Perjuangan. Dan yang dimana Gibran hanya membutuhkan beberapa hari saja untuk bisa bersanding dengan pak prabowo sebagai capres dan cawapres serta dengan mudahnya menggeser posisi Erick Tohir, Ridwan Kamil, Khofifah dan Yusril yang digadang-gadang sebagai kandidat yang kuat untuk mendampingi pak probowo.

Kalau dari kacamata ane yang sudah tidak antusias dengan politik di Indo, sudah cape nyoblos tapi Indo ga jadi negara maju, mulai dari nyoblos cuma beringin sampe nyoblos capres:

1. Yes.
Bukan berarti yang lain ga ada yang kek gini: Puan, AHY, dll., jadi apa mereka kalo emak/bapaknya bukan orang penting? Ada yang koar-koar politik dinasti ketika misalnya Pilkada DKI kemaren?

2. Tepat.
Ini biar meratakan lapangan permainan, semuanya boleh nyalon! Jangan ada aturan yang menekel pihak manapun sebelum peluit dibunyikan. Ntar kalo ini dipakai bisa jadi ada kongkalikong usia harus tepat x tahun agar hanya meloloskan capres tertentu.

3. Ada.
Nepotisme ada di mana-mana bung, itu cuma yang disorot aja di MK, masih banyak istri/anak pejabat x trus jadi pejabat juga.

IYA

Yang intinya MK mengeluarkan keputusan tersebut seakan memuluskan langkah Gibran Buming Raka untuk maju sebagai Cawapres yang sebelumnya padahal aturan Cawapres harus berusia setidaknya 40 tahun namun hanya sedikit di pelintir dengan tambahan berpengalaman sebagai kepala daerah, bukankah itu jelas merujuk pada Gibran Buming Raka.

Keputusan MK memang tidak bisa di ganggu gugat, namun pandangan publik saat ini banyak yang negatif karena apa yang telah di lakukan seakan mencoreng demokrasi di negara ini, semua hal tersebut juga karena berkesinambungan, Gibran Buming Raka sebagai anak presiden dan ketua MK juga keluarga mereka jadi wajar saja jika banyak pandangan negatif di masyarakat saat ini, dan perihal isu  politik dinasti saya tidak bisa membantahnya, memang kita negara Demokrasi yang pemimpinnya di pilih langsung oleh rakyat akan tetapi cara dan langkah langkah yang di lakukan oleh pemerintah sekarang seakan memuluskan jalan mereka untuk membuat politik dinasti.

Tentu saja ane sudah membaca berita atau keputusan tersebut gan  , yang isinya " Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah ".  Sumber Berita yang ane baca

Ya saya setuju dengan pendapat ini, saya sampai sekarang masih belum menentukan siapa yang akan saya pilih nantinya, saya akan melihat apa visi dan misi mereka terlebih dahulu.

Tidak juga, karena kita negara demokrasi dimana pemimpin itu dipilih oleh rakyat, kecuali penunjukan langsung, maka itu disebut politik dinasti. Namun karena ini (sistem) dan MK seperti sedang (diobok-obok) untuk memuluskan jalan sang pangeran, maka betul jika ada tuduhan ini seperti dinasti yang diturunkan secara tidak langsung ke anak.

MK tidak membolehkan capres dan cawapres dibawah 40 tahun ya. perlu diingat, dan ente musti baca lagi tuh putusan. jadi mengapa Gibran di bawah 40 tahun, kok bisa jadi cawapres?, karena Dalam keputusan MK tersebut, ada keputusan setelah itu yaitu: berpengalaman sebagai kepala daerah, dalam hal ini Gibran sebagai walikota solo bisa mencalonkan diri jadi cawapres. Nah ini yang jadi persoalan, padahal di awal-awal MK tampak seperti menolak, namun karena seperti ada tekanan, maka terjadilah kuputusan kontroversi tersebut di akhir sidang yang membuat Sadli Isra sedih setelahnya.

Sebenarnya tidak ada masalah anak-mantu presiden  ikut mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan terpilih. Konstitusi membolehkan itu, tidak melarang. Dan lagi, kepala daerah itu pemilihan langsung oleh rakyat bukan seperti jabatan menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden. Yang terpenting, tidak melakukan penyelewengan, korupsi atau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Keluarga presiden juga memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih. Ini dasarnya.

Tapi yang masalahnya dinasti yang di bangun oleh Pak Jokowi bisa di katakan sangat berbahaya untuk demokrasi kita kedepan. Karena dengan mudahnya berkhianat pada partai yang membesarkannya, tentu ini tidak baik jika terang-terangan di perlihatkan kepada masyarakat, dimasa mendatang pasti dengan mudahnya akan mengkhianati bangsa dan Negaranya.

Dia juga merusak tatatan hukum dengan menggunakan kekuasaannya, ini jelas sangat buruk untuk demokrasi kita kedepan. lihat saja MK (Mahkamah Keluarga) dengan gampangnya mengotak-ngatik syarat jadi wapres belum lagi nanti hasil pilpres tentu ini juga bisa salah gunakan. MK telah melegalkan KKN dinasty keluarga sengaja merusak demokrasi dan menghianati amanat reformasi.

sebenarnya permasalahan yang terjadi di indonesia sekarang ini (terutama KKN) sudah sulit untuk di perbaiki, semua presiden yang pernah memimpin indonesia pasti kepingin sangat anak mereka juga bisa menjadi presiden indonesia suatu saat nanti, apalagi presiden itu ibaratkan produk yang di pilih orang warga negara indonesia.

secara pribadi saya juga menentang hal hal yang berbau dengan KKN, pasti ada maksud terselubung yang di rencanakan oleh para pengatur di indonesia ini, kegaduhan jelang mendekati pemilu sekarang ini sangat menjadi sorotan, apalagi MK mengubah batas usia capre dan cawapres menjadi di perbolehkan di bawah usia 40 tahun.

bagaimana pun pemilu masih panjang, kita lihat saja kandidat mana yang bisa meyakinkan kita untuk memilih mereka, selain itu ketiga capres dan cawapres sudah mendaftarkan diri ke KPU, kita lihat saja apakah bakal ada drama drama lain ke depannya.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya tidak atau belum menentukan pilihan siapa calon presiden yang akan saya pilih nantinya (netral).

Dengan banyaknya isu yang berkembang akhir-akhir ini , bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah memihak salah satu atau dua kelompok saja ,di sini saya hanya bisa mencari bagaimana rentetan kejadian isu yang berkembang , saya ingin berdiskusi dengan teman-teman semua di forum ini.

1.Apakah dengan dicalonkannya Gibran Rakabuming Raka (anak Presiden Joko Widodo) oleh Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden itu adalah bentuk politik dinasti?
2.Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan batas usia capres dan cawapres dibawah 40 tahun dan berpengalaman sudah menjadi kepala daerah,sudah tepat dengan keadaan pemerintahanan saat ini?
3.Apakah menurut kalian tidak ada unsur Nepotisme karena ketua Mahkamah Konstitusi sekarang adalah Anwar Usman paman Gibran Rakabuming Raka ?

Sebagai informasi tambahan saya mencari tahu apa itu politik dinasti dan Nepotisme

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga


sumber

Sedangkan,Pengertian Nepotisme berasal dari bahasa Latin yaitu “Nepos” yang memiliki arti sebagai keponakan atau cucu. Jadi, arti dari nepotisme ini yaitu suatu tindakan dalam memilih seseorang tanpa berdasar pada kemampuannya, akan tetapi berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga saja.



sumber

Silahkan berkomentar , apa pendapat kalian?