Topic: Suara "Ghaib" Di Website KPU - Ini Penjelasannya (saya ex KPPS - Pemilu 2024) (Read 176 times)

Mungkin keliatannya sulit, tapi kalo sudah ada niat dari pelaku ya pasti dicari jalannya gimana.
Seperti yang sampean bilang sendiri soal "bisa dibeli", ketika uang sudah bertindak maka segala kemungkinan terjadi di event2 sperti ini terlebih tidak bisa dipungkiri banyak oknum2 yang pasti punya kepentingan sendiri2.
Belum lagi tidak semua parpol itu punya saksi ditiap TPS, belum lagi di ditingkat PPK, belum lagi di Kabupaten, Provinsi dan seterusnya.
Semakin tinggi tingkatannya, menurut ane tingkat peluang kecurangan semakin tinggi apalagi kalo udah pake duit.
Jual beli suara bisa terjadi dan pengalihan suara juga bisa terjadi, istilahnya pindah 1-5 suara per TPS kalo dikali 800rb TPS kan juga udah banyak.
Kalaupun itu tercium pihak lain maka akan sangat menguras waktu dan tenaga untuk mengecek ulang 800rb TPS.
Entahlah, ane pribadi ga punya ide bagaimana bisa meminimalisir kecurangan2 yang mungkin terjadi paska pencoblosan karena pastinya ga semua orang ga bisa pantau.

Betul, selama masih ada saksi yang tidak bisa dibeli oleh paslon lain, maka sangat sulit seorang anggota KPPS berbuat curang. Belum lagi PTPS yang stand by untuk mengawasi jalannya pemilu.

Sulit sih menurut saya, tapi ga tau juga dilapangan gimana, karena di desa saya sejauh ini belum ada kejadian kecurangan. PPS selalu menanamkan pada kita bahwa jangan sesekali mengubah suara, ga ada manfaatnya buat anggota KPPS, lagi pula kita sendiri yang akan repot jika sudah ketahuan. Belum soal PSU, harga diri dan sebagainya, karena tidak akan luput dari media, kita anggota KPPS akan jelek di mata masyarakat bukan hanya di desa tapi di seluruh Indonesia.

---

kalau soal relevan sih, tetap relevan mas, hanya saja memang perlu memperbaiki sistem, ini untuk mencegah terjadinya kesalahan input data. Seharusnya sih ada coding yang membatasi input data, mungkin jika ini diterapkan, maka tidak bisa lagi terjadi penggelembungan nilai data akibat kurang konsentrasi petugas yang kelelahan.
Kalau soal server sejatinya tidak ada yang salah, mau dimana pun selama menjaga privasi, ga masalah bagi saya pribadi. mungkin tujuan KPU ingin menggunakan server yang memiliki uptime yang bagus, tapi sayangnya mungkin server yang digunakan adalah tradisional server, bukan cloud yang bisa di-up sewaktu-waktu tergantung trafik, sehingga tidak terjadi error karena akses berlebihan.

Kegaduhan disebabkan oleh mereka yang suka menggoreng mas, sehingga siRekap dianggap alat untuk membuat kecurangan. Seperti yang saya katakan, di masyarakat terjadi opini ganda dari satu orang.
- Jika paslon jagoannya mengalami penggelembungan data yang tidak disengaja pada sistem siRekap, orang ini akan bilang kalau ini adalah sistemnya error (akal sehatnya kepake dengan bijak). Tapi,
- Jika pesaing yang mengalami penggelembungan data orang ini akan mengatakan bahwa sistem siRekap adalah alat kecurangan untuk paslon pesaing, dia tidak lagi bilang sistemnya error, tapi di goreng menjadi "alat kecurangan".

kalau error seperti ini, itu artinya aplikasi SiRekap memberikan informasi simpang-siur kepada masyaratkat kan? terus kalau begitu apakah SiRekap ini masih relevan untuk digunakan oleh masyarakat? karena sejak awal sudah memberikan informasi yang salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. bahkan infrastrukturnya sendiri tidak kredibel, karena servernya menggunakan alibaba dan CDN nya menggunakan cloudflare, padahal proyek tersebut menganggarkan biaya puluhan milyar, yang seharusnya jika KPU mau bekerja sama dengan DCI indonesia mereka mampu memberikan performa yang terbaik, namun lagi-lagi KPU berdalih dan berdalih.

saya tidak memihak ke paslon manapun, namun KPU sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan SiRekap itu tidak kompeten dalam membangun aplikasi ini dan malah memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. maka dari itu tidak salah jika masyarakat menyalahkan KPU atas kinerja buruk mereka dalam membangun aplikasi SiRekap ini.

saya sedikit tambahkan lagi mas. mungkin masulum sedikit lupa. karena saking banyaknya yang ditulis disini.
untuk PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di aplikasi sirekap tidak ada fungsi untuk pembetulan kesalahan pembacaan dari aplikasi sirekap. yang ada hanya data sesuai atau tidak sesuai. jika sesuai dengan plano tentu sudah dibiarkan karena memang benar. jika terjadi ketidak samaan hanya klik jika data itu tidak sama. tanpa ada fungsi untuk pembetulan data.

Kalau dari diskusi di tipi-tipi katanya website sirekap itu cuma buat keterbukaan informasi aja, dan tidak dijadikan basis untuk keputusan nanti setelah perhitungan selesai. Yang dijadikan hasil resmi adalah hasil manual... CMIIW

Nah berarti kan hebohnya yang curang-curang itu kan berlebihan menurut ane, ya meskipun sebaiknya memang data di sirekap itu valid agar ga buat gaduh.

Mau curang di Pemilu Indo itu luar biasa susahnya karena pemilunya langsung datang ke TKP dan semuanya diawasi saksi dan petugas, kadang banyak juga warga yang sekedar nongkrong mengawasi. Asumsi ada TPS nakal yang semua dari petugas sampai saksinya nakal, itu nanti paling jumlahnya hanya seperti setetes air dari air seember... alias sangat-sangat tidak signifikan.

Kurangnya antisipasi lonjakan trafik dan kesiapan applikasi dan bimtek sirekap menjadi faktor utama disamping faktor kelelahan dan turunnya konsentrasi pemegang siRekap membuat data tidak akurat. Memang benar, siRekap ini hanya bersifat selayaknya quickcount, bedanya ini dari anggota KPPS seluruh Indonesia ke KPU melalui app. Tapi ini belum bisa dianggap 100% real count, karena beberapa daerah ada yang memang terindikasi melakukan kecurangan.

---

Saya sendiri tidak berpikir itu mudah, jika ada saksi di TPS, bagaimana mau curang jika ada saksi? apakah saksi juga mendukung kecurangan hingga bisa dimainkan hasil plano dari TPS? Sedangkan saat ini, ketika kita selesai menghitung, saksi ambil foto dari halaman 1 ke halaman terakhir. rasanya sulit untuk berbuat curang untuk pemilu kali ini. tapi, menurut Anda ada trik khusus, ya itu di luar kemampuan saya yang memang tidak mengerti akan hal tersebut.

---

2019 saya juga menjadi anggota KPPS, tapi menurut saya, saat itu masih lebih ringkas, karena scan c-salinan dikirim ke PPK oleh PPS, dan itu justru meminimalisir kesalahan input data di website KPU. tapi inovasi siRekap ini seperti ingin mempercepat penyaluran data dari TPS, sayangnya malah menjadi aplikasi yang kurang siap, bahkan bimteknya pun menurut saya terlambat, karena memang di desa saya, beberapa anggota KPPS yang menjadi pemegang siRekap kesulitan untuk memahami, jadi PPS memberikan solusi, scan c-salinan yang diunggah ke siRekap, karena plano asli harus segera di kirim ke PPK. jika nunggu aplikasi siRekap normal dan petugas siRekap paham 100%, pasti ga cukup walaupun nambah 12 jam. Jadi, di desa saya upload ke siRekap H+2. ngerjain bareng-bareng semua TPS di balai desa untuk minimalisir kesalahan. Tapi, memang kesiapan sistem siRekap yang kurang dan turunnya konsentrasi petugas membuat suara ghaib muncul, umumnya kesalahannya adalah 0 terbaca jadi 6 atau 8, ini yang sering mengubah data menjadi 600+ dan 800+.

Jujur saja, tahun 2024, standarisasi penulisan plano berganti berulang-ulang. mulai dari wajib angka digital, H-1 berganti ke tulisan biasa, kemudian penulisan 0 yang harus diganti X, berganti di hari H menjadi 0, sumpah ngeselin banget peraturan kali ini ga konsisten. dari yang kalau ada sobek dimasukkan ke suara rusak, berganti sobek selama tidak kena kotak paslon/partai menjadi tidak apa-apa.

---

Suara siRekap seharusnya memang menjadi cerminan dari hasil real di TPS, makanya malfungsi membuat kegaduhan. Tpi, KPU sebenarnya memiliki antisipasi akan hal tersebut dengan scan plano, jadi jika ada kesalahan data masyarakat dapat melaporkan dengan cepat. tapi ini justru dijadikan alat untuk menyerang KPU khususnya bagi pendukung yang kalah. Menurut saya, hasil hitung suara kemungkinan tidak akan jauh beda dengan yang ada di website KPU, selama tidak ada kecurangan di TPS, sedangkan yang melakukan PSU justru suara 02 semakin mantap. lalu apakah itu kecurangan lainnya, entahlah, petugas KPPS kebanyakan terlalu capek untuk melakukan kecurangan. yang curang mungkin sudah tau seluk beluknya seperti kata @alankasman yang ada trik khusus. cuma menurut saya tetep, selagi ada saksi di TPS, rapat Pleno di PPK, kayaknya kecurangan hampir tidak bisa dilakukan, kecuali saksi dapat bayaran lain untuk membenarkan kecurangan, tapi apakah itu bukankah menjadi blunder 

Dalam berpolitik itu pasti ada lawan yang akan mencari celah supaya calon lin jatuh sehingga diperhitungkan tidak sah. Kalau saya sih tidak heran apa lagi ini menyangkut website atau IT dimana setiap orang akan berupaya membuatnya jadi mal function dan menimbulkan gaduh di publik. Walau suara sirekap tidak diperhitungkan, namun suara yang masuk akan jadi Opini masyarakat terhadap paslon tertentu sehingga sampai diperhitungan manual mereka percaya kalau paslon itu yang menang.

Mengenai niat kecurangan dll namun untuk pihak pihak tertentu yang masih belum menerima dan masih kukuh adanya kecurangan tentu akan berlanjut. Tapi ya kecurangan pasti ada disetiap paslon masing masing. Masalahnya saya pernah liat ada yang menjelaskan bahwa untuk mengubah 1% suara berarti perlu membongkar kecurangan pada 8000 TPS, atau 10% suara itu mewajibkan untuk membongkar 80.000 TPS. Oleh sebab itu untuk menyusul % paslon 02 perlu 300.000 TPS dan itu jelas butuh waktu cukup lama. Jika hanay merubah di 3 atau 5 TPS saja ngak ada yang berubah pesentasenya.

Agan jangan khawatir yang mengatakan petugas KPPS curang sudah tidak aneh karena mereka mungkin melihat kecurangan di TPS lain atau dari cuplikan video yang seliweran di sosial media.

Semoga agan bisa mengambil banyak pelajaran saat menjadi anggota KPPS, saya juga pernah di tahun 2019 dan tidak mau lagi hehe efeknya melelahkan sekali. Menangani sirekap hampir sama kejadiannya di tahun pemilu 2019 saya menjadi operator pengakses data dan memang kendala pada sistem menjadi error, lemot bahkan perlu menunggu beberapa jam hingga benar benar bisa memasukan data hasil pemilihan. Sedangkan saksi saksi suka ngak mikir mau hasilnya mereka dapatkan untuk dilaoprkan ke pusat partai masing masing.
 

Sistem aplikasi siRekap tidak saya ketahui mau bagaimana saya katakan disini tetapi berdasarkan pengalaman saya dalam pemilu sebelumnya pernah di panwas kecamatan dan pernah menjadi sebagai PPK bahwa rekapan data bisa dimainkan di dua tingkatan di bawah sebelum dimainkan di tingkat kecamatan.

Penggelembungan suara dilakukan dibawah dari TPS, Desa hingga ke Kecamatan. Kalau di tingkat Pleno Kabupaten, celah penggelembungan suara sudah susah untuk dimainkan walau ada penyelenggara yang ahli tetap masih bisa melakukannya.
Kalau penyelenggara di tingkat Kabupaten di back up, saya pribadi bisa melakukannya dengan trik khusus.

sebanarnya suara yang sah untuk pemenanag pun kan yang perhitungan manual berjenjang
sedangkan si rekap ya alat untuk sebuah transparansi dan rakyat juga bisa melihat hasil perhitungan secara cepat walau kurang akurat
dan yang di akui untuk kpu diclare pemenang pun yang perhitungan manual

Halo teman-teman, gimana dengan hasil pemilu 2024 ini? Terkejut dengan Silent Majority paslon 02?
Tapi di sini saya tidak ingin membahas tentang itu, tapi akan membahas tentang suara Ghaib yang ada di website KPU. Mungkin cukup terlambat bagi saya untuk membahas ini, karena sudah H+5, tapi saya lihat di luar sana masih banyak yang saling ngotot bahwa suara ghoib ini adalah "KECURANGAN" jika menyerang pasangan yang menang "SISTEM ERROR" jika yang menyerang menemukan paslonnya mengalami penggemukan. 

Ini kan menjadi standar ganda 
Baiklah akan saya jelaskan sedikit mengenai perbedaan antara C1 dan hasil yang muncul pada website KPU https://pemilu2024.kpu.go.id yang ramai beberapa hari lalu. Karena saya sebagai salah satu anggota KPPS, dan sampai sakit 4 hari karena tugas 26 jam hingga penyegelan non stop ^{(hingga lewat gajian minggu lalu  )} kayanya perlu menjelaskan sedikit. Berikut adalah alasannya

Kendala pada SiRekap
1. Saat hari pemungutan suara, aplikasi sirekap mengalami kendala, banyak dari tps tidak bisa mengakses aplikasi si rekap di waktu selesai pengitungan presiden.

2. Aplikasi siRekap bisa diakses oleh sebagian tps di tempat saya pada 15 Februari, sekitar 02:00 WIB, itu pun belum semua TPS bisa membuka.

3. Aplikasi siRekap tidak bisa upload C-Hasil Plano tanpa take photo. artinya, tidak ada solusi lain, selain menggunakan kamera ponsel petugas siRekap untuk upload. Kemudian, sistem siRekap akan mengextract angka yang ada pada C-Hasil plano.  Andai ada fitur upload image tanpa harus take foto langsung dari C-Hasil, mungkin akan lebih mudah bagi kita para petugas untuk upload.

4. Submit = locked = not-editable untuk petugas KPPS

Penyebab Penggelembungan Suara

Pada poin ke-3 sudah saya sebutkan tetang ekstrak angka yang ada pada C-Hasil. nah di sinilah letak kesalahan sistem dan human error. Kenapa?

1. Sistem membaca angka dengan salah, dari yang awalnya di bawah ratusan menjadi ratusan. (kesalahan sistem)
2. Petugas KPPS yang konsentrasinya menurun tidak memperhatikan kesalahan pada poin 1 (human error)
3. Petugas KPPS bagian siRekap sudah terlanjur mengirimkan laporan, yang akhirnya tidak dapat di perbaiki lagi oleh petugas KPPS.

Apakah ada niat melakukan Kecurangan?

Tidak ada niat kecurangan dalam hal kesalahan tersebut, karena itu adalah murni kesalahan dari sistem dan human error yang sejatinya tidak diharapkan oleh petugas KPPS. karena pada saat bimtek, disebutkan bahwa, ketika angka yang terbaca melebihi DPT, sistem tidak akan bisa mengirimkan data. Namun, di Lapangan, sistem siRekap bisa mengirimkan data yang lebih dari DPT.

Apakah hanya terjadi pada pasangan 02? tentu tidak. ada banyak kasus serupa yang terjadi pada paslon 01 dan 03.

Bagaimana mungkin petugas KPPS bisa curang, jika di dalam ada Saksi dari masing-masing paslon
Saya terkadang heran dengan yang selalu mengatakan KPPS curang, karena di tempat saya saksi dari masing-masing paslon itu lengkap, saat penghitungan duduk di depan saya, tanpa beranjak. bagaimana saya bisa curang? tidak ada cara. mungkin yang kurang percaya dengan petugas KPPS, petinggi-petinggi TKN/TIMSES atau apalah, coba deh sesekali jadi petugas KPPS. 

Kasus surat suara tercoblos di luar TPS seperti di Madura, itu adalah kesalahan dari semua pihak, bukan hanya dari KPPS. karena KPPS hanya bisa membuka kotak suara pukul 7.00 WIB, kurang dari itu, kami KPPS akan kena kasus pelanggaran. jika terjadi seperti di Madura, mulai dari RT, RW, Linmas, Kades, Bu Kades, KPPS, PPS dan Pengaman TPS lainnya perlu ditanyakan, bagaimana bisa itu terjadi. Yang jelas, saya pribadi enggan seperti itu, daripada menyulitkan diri sendiri, karena sudah tahu pasti akan capek.

Jadi, itu saja sih penyebab suara ghaib di website KPU, semoga bisa di cerna dengan baik.
Ingat,
ini bukan penggelembungan suara yang disengaja oleh petugas KPPS maupun KPU, tapi adalah mal fungsi dari siRekap dan kurangnya konsentrasi dari petugas siRekap KPPS

tetap kawal, dan laporkan jika melihat ada suara ghaib, agar dibetulkan kembali oleh tingkat yang lebih tinggi dari KPPS yaitu KPU