Topic: Sulitnya Mengedukasi Masyarakat Untuk Menolak Amplop Para Calon! (Read 854 times)

Uang uang dan uang yang ada dibenak kita termasuk saya,saya sendiri tidak menolaknya ketika ada amplop pemilu yang datang menghampiri saya😁.
Saya terima saja dengan senang hati walau isi nya gak seberapa,toh saya gak minta ngemis-ngemis mereka sendiri yang datang kepada kita.

pemilih itu cerdas kok ga perlu di edukasi pun mengerti apa yang harus di lakukan terima amplop nya milih nya sesuai hati.
mau contoh selebritis yang tingkat kepopuleran nya tinggi hanya nyaleg di DPRD II di kota bekasi, meski modal menjual 2 mobil pun suara nya ga memuaskan
modal 2 mobil kalau untuk ngampolopi pemilih seharusnya bisa jadi dan dapat banyak suara tapi kenyataan nya cuma dapat 10 suara saja

https://www.detik.com/jabar/berita/d-7202183/jual-2-mobil-demi-nyaleg-komedian-dede-sunandar-cuma-dapat-10-suara

sebenarnya bansos kan melaui DPR sebelum di kucurkan pun kalau pihak DPR menolak kan tidak jadi di kucurkan
dan mentri sosial nya pun dari PDIP yang mendata penduduk lah istilahnya penerima bansos.
dan bansos mendekati pemilu pun bukan berupa uang tapi bantuan pangan berupa beras

Amplop pemilu itu bukan secara terang-terangan untuk menyuap masyarakat. Tapi yang terang-terangan sekarang itu bansos yang dipercepat cairnya oleh pemerintah. Ini yang jadi permasalahan utama sekarang ini, para pengamat menilai kalau banos yang cairnya dipercepat juga merupakan suap gaya baru untuk mendulang suara yang didukung Jokowi (Prabowo-Gibran). Saya pasti membayangkan ketika h-1 pencoblosan, tiba-tiba ada masuk rekening duit bansos dari pemerintah, pasti esok harinya hari pencoblosan, saya milih mereka yang kasih uang tersebut.

pemerintah presiden mentri yang membuat keijakan dari parpol melalui undang2 anggota DPR nya juga dari partai politik.
jadi membuat aturan tegas itu ya diskusi ma ketum2 parpol nya dulu kata bambang pacul. tanpa itu mau perampasan aset atau sanksi yang berat dan tegas aturan UU nya tidak akan gol di DPR

Ya sangat sulit untuk mencari cara agar terbebas dari money politic. Saya setuju dengan anda bahwa memang mental sebagian orang harus bisa diperbaiki agar bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Tapi pada pemilu kali ini penyebaran amplop sudah sangat luar biasa dan berlangsung terang-terangan tanpa memikirkan bahwa itu salah satu pelanggaran yang harus dihindari, uniknya masyarakat juga tak mempermasalahkan asalkan proses transaksional itu terjadi. Saya membayangkan jika sistem pemilu tak di upgrade maka akan semakin mencederai demokrasi di negeri ini. Kesadaran masyarakat merupakan landasan utama untuk membasmi hal itu dan pemerintah juga harus memiliki peran nyata agar mampu mendidik warga, para calon legislatif, penyelenggara pemilu dan semua unsur lainnya agar taat pada aturan.

Benar, dan menurut saya sudut pandang masyarakat pada musim pemilu itu hampir sama seperti suasana  ketika mereka berada di musim angpao atau THR yang dimana sebagian besar masyarakat menuggu dengan penuh semangat sembari berharap ada tamu datang mengetuk pintu rumahnya dengan membawa amplop , disisi lain menerima sogokan uang dari beberapa caleg memang tidak di perbolehkan tetapi ya mau gimana lagi disisi lain kebutuhan ekonomi semakin sulit dan tentu saja sebagian besar masyarakat tidak akan menyianyiakan kesempatan untuk memanfaatkan situasi seperti ini. Dan juga disisi lain ini bukanlah kali pertama kita menemukan situasi seperti ini ketika sudah masuk masa pemilu, dan juga memang benar seperti yang agan sampaikan kalau memang dari sejak awal tokoh politiknya tidak pernah melibatkan uang sebagai daya dorong untuk lebih unggul di mata masyarakat maka pastinya masyarakat juga akan memilih sesuai dengan kriteria mereka, jadi ini bukan keinginan kita sebagai masyarakat tetapi merekalah para pejabat dan kita disini hanya memanfaatkan kesempatan yang lumayan, dan yang mengkhawatirkan adalah baru2 ini saya melihat ada beberapa video viral yang memperlihatkan caleg yang berakhir stres karena tidak terpilih dan dia mengatakan "kembalikan uang saya" sambil berteriak, konyol padahal itu keputusan dia sendiri yang artinya resiko akibat mempromosikan diri dengan cara yang tidak sehat.

Mau mengatasi bagaimana mas, kalau semua elemen ikut Andil dalam membagikan amplop untuk masyarakat. Bahkan, saya pernah mendengar bahwa anggota Bawaslu yang terpilih untuk menjadi pengawas TPS menjadi salah satu timses calon anggota DPR, dan mereka pun tidak ragu menjanjikan uang untuk dibagikan ke warga yang mencoblos calon unggulannya. Artinya, bukan lagi pemerintah yang harus turun tangan, tapi mental dari warga yang harus dibenahi untuk tidak mengedepankan uang. Jika ini berhasil diterapkan, maka money politics bisa diatasi.

Ya ga munafik sih, melihat pemilu kemarin, 1 orang bisa profit beberapa ratus ribu karena menerima amplop dari beberapa calon. Kalau sudah begitu, apakah tidak sayang dengan duit? pastinya warga tersenyum lebar dengan banyaknya amplop yang diterima

Money politik memang menjadi masalah serius dalam dunia politik. Karena dampaknya memunculkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya praktik korupsi, mengurangi kualitas demokrasi, dan membuat proses politik tidak sehat. Negara atau pemerintah harus bisa mengatasinya agar Money politik tidak terus menerus terjadi. Pemerintah harus serius dan bertindak tegas dan memberlakukan sanksi yang berat dengan salah satun langkahnya mungkin pemerintah harus mendorong transparansi dalam pembiayaan politik supaya masyarakat mengetahui siapa saja yang mendanai kampanye politik para calon atau partai politik dengan demikian mungkin dapat membantu mengurangi praktik money politik. Karena selama ini para partai politik atau para calon tidak transparan mengenai biaya politik dalam kampanye yang dikeluarkan.

Anda benar dan saya sepakat mengenai hal itu, bahwa harus ada yang menginisiasi atau menginstruksikan akan hal tersebut. Dan diakui atau tidak bahwa memang sampai pada saat ini mengenai minat baca masyarkat Indonesia sangatlah rendah dan memprihatinkan, yang dimana jika dipersentasekan itu hanya berkisar pada 0,001% yang artinya dari 1000 orang, itu hanya 1 orang saja yang rajin membaca. Dan adapun sebagian yang cukup melek politik, merekapun belum benar-benar paham, karena memang kebanyakan informasi yang mereka dapat itu dari media sosial, yang dimana yang namanya mendos itu sangat rentan adanya sebuah informasi hoax, sementara itu masyarakat menelan dengan mentah-mentah mengenai informasi tersebut.

Sumber; TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos

---

Dan kembali kepada pemabasan awal mengenai money politik, menjadi hal yang cukup sulit jika dikaitkan dengan sebuah kebutuhan. karena ketika dikaitkan dengan sebuah kebutuhan, hal ini bisa saja membuat seseorang menjadi cukup sulit untuk bisa berfikir panjang, sehingga mereka akan mengambil setiap kesempatan yang datang, tanpa memperdulikan konsekuensi kedepannya itu akan seperti apa. Mereka tidak akan pernah mempertimbangkan mengenai baik atau buruknya dan halal apa haramnnya ketika melakukan hal tersebut.


Dan mengapa saya menginisiasi golput, ini merupakan hasil diskusi saya dengan seseorang yang merupakan aktivitis 98, dimana ia merasa sangat kecewa dengan demokrasi di negara ini, karena sudah terlalu banyak terjadinya sebuah kecurangan " dan dengan memilih golput, bukan berarti kita tidak peduli dengan demokrasi di negara kita ini, justru saya memilih golput itu karena sangat peduli dengan demokrasi di negeri kita ini. Dan ketika suara golput menjadi mayoritas, diharapkan hal ini dapat menjadi sebuah evaluasi mengenai pelaksanaan demokrasi di negara kita ini."


Ya, saya kira hampir di setiap daerah, masyarakatnya sama seperti itu. Dalam hal ini saya tidak bisa manfikan bahwa memang masyarakat kita sudah cukup pintar namun keblinger. Dimana mereka mengambil uang dari setiap caleg, tetapi tetap saja mau dari satu caleg atau lebih, itu merupakan sebuah perbuatan yang salah.

Menurut saya sistemnya tetap sama tetapi caranya yang memang berbeda karena di periode 2019 atau periode 2024 kali ini skemanya tetap sama dimana amplop dan isinyalah yang memegang kendali dalam pemilihan kali ini hanya saja memang caranya saat ini lebih terang-terangan dimana ketika pemilu yang bahkan sedang dalam masa tenang justru itu dimanfaatkan oleh para timses untuk menggaet suara untuk calon mereka.
Di tempat yang saya tinggali sekarang h-2 dan h-1 bahkan hari H pemilu justru dijadikan ajang dimana uang menjadi faktor penting ketika uang mana yang besar maka kans mereka mendapatkan suara sangat besar.
Di pemilihan DPRD KAB/KOTA yang sudah terjadi terdapat beberapa timses yang bahkan datang kerumah saya dengan membawa ragam isi amplop dari mulai 25k-100k untuk bisa menyoblos calon yang mereka usung dengan embel-embel uang adalah sebagai transportasi dan memang saya cukup yakin bahwa hal seperti ini tidak hanya terjadi di daerah saya tetapi hampir di keseluruhan daerah.
Padahal sudah ada larangan dan sudah ada panwanslu yang ditugaskan untuk mengawasi kecuragan seperti ini tetapi justru terkadang panwaslu sendiri ikut andil dalam melakukan pergerakan seperti ini karena memang mereka juga tidak ingin kehilangan momentum untuk mendapatkan uang dari calon yang membutuhkan suara sehingga dengan sistem yang sebenarnya flat karena terus sama setiap pemilu tetapi untuk cara kali ini lebih brutal dari biasanya.

Mungkin yang menggelitik dan tidak mengeluarkan uang yang besar tetapi bisa menang dengan mudah hanyalah Komeng yang memang tanpa bekingan partai tetapi karena kepopularitas yang dia miliki dia sangat unggul di DPD Jabar dalam pemilu kali ini .

2019 dan 2024 sistemnya berbeda. Tidak disemua daerah, tapi didaerah saya itu terjadi menurut pengalaman yang sudah saya jalani. 2019 sistem amplop pemilu lebih tertutup dan tidak semuanya menerima atau kebagian akibat cara yang tertutup.
Di pemilu 2024, amplop tidak lagi menjadi tertutup. Semua orang sudah tau dan sudah menunggunya untuk diterima.

Besaran jumlah yang diterima dalam amplop berbeda dan tidak dalam jumlah besar. Tertinggi 100k per amplop dan per jenis pemilihan. Jika jenis pemilihannya DPR RI, 100k tidak mungkin diberikan per 1 suara karena jangkauannya luas.
Beda dengan DPRD yang lebih sempit jangkauan wilayahnya per daerah pemilihan.

Bagi yang sudah terima, saat hari H, pilih jangan tidak pilih.

Memang sulit dan gak bisa dihindari juga jika menurut saya,jika tidak diambil mungkin ya dia sedang ada kebutuhan yang mungkin sayang sekali untuk menolak amplop calon caleg tersebut.
Karena kita gak tau ya kebutuhan dan keperluan orang mungkin sedang terdesakkah(dan sulit cari pinjaman).
Memang ada sebagian orang yang memanfaatkan momen itu dan jumlah uang nya lumayan loh gak main-main 1 hari bisa dapat 1jt bahkan lebih jaminan nya ktp saja dan harus menycoblos calon caleg tersebut.

Untuk melakukan itu, tentu dibutuhkan pergerakan besar-besaran dan harus ada yang menginisiasi untuk melakukan aksi golput secara besar-besaran tersebut. Masyarakat kita tidak banyak yang melek politik. Sehingga tanpa adanya komando ane rasa tidak mungkin untuk melakukan pergerakan golput secara massal. Lalu masyarakat kita banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga jika ada caleg yang melakukan money politik ane rasa masyarakat kita secara sukarela akan memberikan suaranya tanpa pikir panjang karena kembali lagi,faktor ekonomi ditambah tidak melek politik.

Ane pernah bertanya sama beberapa orang yang bisa dibilang bapak-bapak kepala tiga dan empat ke atas. Beberapa orang yang memang terpelajar dan mendalami politik menyatakan kekecewaannya pada kinerja DPR dan ketika ane singgung terkait golput, mereka menjawab bahwa setidaknya suara mereka bisa membantu caleg yang memang benar-benar jujur.

Tapi mayoritasnya, yang merupakan masyarakat biasa dengan kemampuan literasi politik yang terbilang kurang, memberikan jawaban rata-rata bahwa DPR itu tidak dapat dipercaya dan ketika sudah terpilih mereka hanya akan memikirkan perutnya dan keluarganya saja. Dan ketika ane menyinggung tentang golput dan money politik, mereka menjawab bahwa hanya saat pemilu seperti ini saja mereka bisa mendapatkan uang sampai sejutaan hanya mengandalkan jual suara. Mungkin buat yang belum tahu di wilayah saya ada orang-orang yang menerima amplop tidak hanya dari satu caleg saja, tapi dari banyak caleg. Dan yang dipilih nantinya seperti yang agan bilang, caleg dengan jumlah uang tertinggi yang akan dipilih. Miris.

Lantas solusi seperti apa yang ingin anda sampaikan untuk bisa menutup celah dan menutup kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi..?

Sementara itu menurut hemat saya, selain daripada meminimalkan angkos politik, akan tetapi pendidikan anti korupsi menjadi hal yang cukup penting dan ini harus ditanamkan sejak dini dan diajarkan dibangku-bangku sekolah sampai pada perguruan tinggi. Dan kita kan mencontoh negara jepang yang dimana negara tersebut berhasil menekan angka kasus tindak pidana korupsi menjadi seminimal mungkin, karena negara tersebut menanamkan "budaya malu" yang dimana jangankan sampai jadi tersangka kasus korupsi, baru terindikasi saja bukan main malunya. karena bagi dirinya korupsi adalah aib tersesar untuk seorang pejabat negara. Berbeda halnya dengan negara kita, jangankan yang belum melakukan, yang sudah menjadi napi koruptor saja tak punya rasa malu dan masih berani petangtang-petengteng dihadapan publik.  

Sumber; Kembalinya Koruptor, Lenyapnya Budaya Malu


Kalau memang mereka sudah tidak percaya lagi dengan para anggota DPR, lalu mengapa masayarakat mengambil sejumlah uang tersebut, dan mencoblos mereka.? Mengapa mereka tidak memilih untuk golput pada pencoblosan DPR..?
Karena setidaknya dengan memilih untuk golput dan suara golput ini menjadi mayoritas pada pemilihan caleg, ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, baik itu terhadap KPU selaku penyelanggara pemilu maupun kepada Lembaga DPR itu sendiri. Sehingga nantinya akan ada sebuah evaluasi dan pengkajian ulang mengenai sebuah kebijkan, aturan, kelembagaan dan keanggotan DPR itu sendiri

Pada kenyataanya, masyarakat hanya akan mencoblos caleg dan memberikan suaranya itu kepada caleg yang memberikan serangan fajar dengan jumlah tertinggi.

Prasangka saya masih ada kemungkinan seperti itu, karena hasil perhitungan cepat pada pemilu kali ini Partai PDIP masih menjadi yang paling unggul diantara partai lainnya. Sehingga kemungkinan terbesarnya mengenai kekuasaan dan keketuan DPR-RI itu masih dipegang oleh kader-kadar PDIP

Fenomena mony politik ini memang sangat sulit untuk dihapuskan, selama masih menjunjung tinggi istilah semua bisa dibeli dengan uang, ini semua tidak akan ada hentinya.
Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, oleh karena itu uang adalah sesuatu yang instrumental yang digunakan untuk memperoleh suara politik.

Iy gan, selama para caleg masih saja membagi amplop atau sembako ke masyarakat, maka sulit bagi masyarakat untuk menolaknya. memang fenomema seperti itu sangat sulit dihindarkan ketika pemilu. Tapi bagi saya sih kalau memang sudah seperti itu mau gimana lagi. Mungkin ya biarkan saja lagiankan paling tidak bisa membantu sedikit ekonomi masyarakat.

Harusnya solusinya biar para caleg geram, harus ada pelopor masyarakat ambil amplop bersama-sama tak usah coblos yang mereka.
Tetap utamakan hati nurani tanpa ada kasihan dan rasa takut dosa karena sudah menerima money politik.
Jika hal ini kompak di laksanakan, akan susah para caleg mempercayai masyarakat seperti halnya masyarakat susah mempercayai kinerja pejabat negeri ini.

Sudah jadi tradisi turun temurun dan bakal susah buat dihentikan. Para caleg bagi2 amplop dengan harapan akan mendapatkan suara dan para masyarakat menerima amplop karena ada yang ngasih dan juga karena sebagian besar mengatakan "rejeki tidak boleh ditolak". Seandainya para caleg tidak bagi2 amplop pun pasti ada cara lain yaitu dengan bagi2 sembako dengan dalih "sosialisasi" pada masa kampanye, atau juga bisa dengan bikin "pasar murah". Malah kadang dikampung2 itu amplop datang sendirinya dari bawah pintu lengkap dengan instruksi buat nyoblos calegnya. Di kasus yang kayak gini, mau ga mau rakyat juga ambil juga tuh uangnya karena mau nolak juga ga bisa, mau dibalikin ke siapa? Mau dilaporin dan dikasih ke petugas, kebanyakan rakyat pasti mikir "ya kalau diurus beneran, lha kalau malah dimakan sendiri sama oknum tertentu" 

Target amplop politik seperti ini kebanyakan menyasar masyarakat kalangan bawah dengan pendapatan kurang dari 50rb perhari.
Kalau boleh jujur, mau diedukasi sekuat apapun pada akhirnya uang akan menang, walaupun mungkin juga ada yang akan menolak tapi saya agak pesimis mengenai hal tersebut.

Ditambah beberapa figur politikus terkenal bahkan sudah mengeluarkan statement " silakan Terima uangnya, coblos dengan hati nurani"
Jadi hal seperti itu akan menjadi "pembenaran" bagi masyarakat untuk menerima amplop politik tersebut.
Saking lamanya praktek ini sudah terjadi, saya bisa bilang hal ini sudah menjadi salah satu "budaya politik" di negeri kita ini.
Para Caleg pun sudah mempunyai keyakinan yang mutlak bahwa tanpa menyebarkan amplop politik, akan mustahil bagi mereka untuk bisa menang.

Persis, kalau warga ditempat saya ini mengatakan daripada ga dapat uang. Bedanya, mereka bukan karena janjinya ditepati atau enggak, yang penting mah sudah mendapatkan uang. karena mereka yakin warga tidak akan mendapatkan uang cuma-cuma kaau sudah jadi wakil rakyat maupun saat kondisi DPR, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa kerja

Dari beberapa respond yang saya dapatkan dari masyarakat sekita tempat tinggal saya kenapa mereka menerima amplop atau serangan fajar dari para caleg karena asumsi mereka saat para caleg tersebut terpilih baik dari hasil bagi-bagi amplop atau tidak rasa kepedulian terhadap masyarakat sama saja. Ini respon mereka karena saat memilih caleg murni dari hati nurani mereka tanpa imbalan diberikan uang namun saat sudah menduduki jabatan sebagai legislatif mereka lupa tentang visi dan misinya untuk mensejahterakan rakyat.

Terlepas menerima amplop merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam pemilu namuan masyarakat sepertinya tidak begitu percaya dengan kinerja para legislatif saat terpilih nanti, hal ini terbukti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR baik daerah hingga pusat sangat rendah dan sesuai dengan kinerja mereka yang terbilang sangat tidak maksimal memberikan dampak atau keputusan yang mendukung masyarakat. Kemaren DPR pusat membuat revisi UU yang memberikan keuntungan kepada pengusaha melalui omnibus law dan apakah ada kemungkinan DPR tahun depan juga bakal sama?

Karena mayoritas masyarakat masih berada pada tingkat kemiskinan, maka sangat sulit bagi masyarakat untuk menolak amplop dari para calon. Bagi sebagian besar masyarakat menganggap kalau amplop yang diterimanya mau itu 100 ribu atau 50 ribu sangat berarrti. Mereka menganggap pemberian uang dari para calon  merupakan wujud perhatian dan kepedulian.

Klo yang ini susah dihilangin, karena yang dari atasnya saja udah begitu. Seperti bukan rahasia umum lagi, money politic ini memang sering terjadi di banyak pemilihan. Susah hilang karena sudah menjadi sebuah siklus. banyak yang berpikir kalau mereka gak ambil, orang lain pasti bakal ambil juga. Jadi, gimana bisa menang kalau kita gak main di liga yang sama, kan? Nah, inilah dilemanya.

Alasan bisa saja soal kebutuhan ekonomi. Ya kalaupun sudah diedukasi oleh pihak terkait, tetapi praktik ini masih saja terjadi. Bukan masalah kurangnya pemahaman akan dampak jangka panjangnya, kadang orang sudah tahu juga masih ada juga yang mau duitnya. Kalau menurut saya, kurangnya dampak hukum yang jelas. Kalau memang ada aturan tegas yang menyatakan bahwa menerima amplop akan berdampak ke sanksi hukum, mungkin orang akan berpikir ulang untuk melakukannya.

Jika memilih yang tidak memberikan uangpun tidak menjamin mereka tidak akan berlaku curang ketika sudah menang nanti jadi Rakyat sudah bisa menilai sehingga mereka menerima amplop dari para Caleg dan bahkan saya melihat banyak orang yang mengambil amplop dari Caleg namun tidak berniat sedikit pun untuk memilih orang yang kasih amplop tersebut. entah itu pintar entah itu jahat saya tidak tau namun yang jelas politik itu kejam dan saya tidak membenarkan hal tersebut namun tidak juga menyalahkan.

Hari H semakin didepan mata.
Memang jika saya pribadi merasa itu sudah menjadi resiko mereka, namun untuk menentukan pilihan masyarakat saya rasa jaman sekarang masyarakat tahu akan kesadaran mereka untuk memilih sesuai dengan hati nurani nya, yah...meskipun menerima sejumlah amplop yang artinya amplop dari kubu manapun diambil saja, terkadang bentrok juga dengan kubu lainnya  yang terpenting adalah isi dalam amplop bagi saya saya akan memilih sesuai dengan perasaan hati nurani saja, jadi tidak ada aturan bagi saya untuk di sogok

Masyarakat kini sudah pintar setiap ada kesempatan tidak akan di sia siakan,
Seandainya para tokoh politik tidak melakukan praktik uang maka masyarakat juga tidak akan respon dan memilih dengan kesadaran diri, para pejabat yang terpilih kebanyakan lupa akan kebutuhan masyarakat. Jadi setiap ada praktik yang di sediakan pasti akan diambil biarpun tidak memilih yang kasih amplop itu sudah menjadi resiko bagi para toko toko yang ingin bermain curang.

Ya sudah jelas seperti yang saya katakan di atas bung....
Dan tidak mudah untuk masyarakat kalangan bawah menolak money politik, karena seperti yang kita ketahui bahwa faktor ekonomi dan Pola pikir menjadi salah satu alasan terkuat.
Dan untuk para pejabat agar tidak korup menurut saya harus ada tekanan yang tidak memberikan celah agar para pejabat korup.
Karena faktor korupsi terjadi karena jelas karena ada celah dan di dasari dengan watak serakah yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang di inginkan.

Saya tidak menafikan sebuah kenyataan bahwa memang mereka para politikus yang mengajarkan prilaku buruk tersebut. Tapi logika sederhanaya seperti ini, "yang punya uang itu, tergantung kepada yang punya barang, jika yang punya barang tersebut tidak ingin menjualnya karena dianggap barang tersebut sangat berharga, maka berapapun nilai yang ditawarkan, ia tidak akan pernah menjual barang tersebut." Yang dalam artian, ketika seluruh lapisan masyarakat tercerdaskan dan kompak untuk menolak uang yang diberikan oleh para caleg, maka politik uang sudah tidak akan berlaku lagi.

Sudah tentu jelas, para paslon...! kan mereka itu pemeran utamanya dalam praktik money politik

Pertanyaan yang anda berikan itu hanya berputar-putar disana. Para paslon dan oligarkilah yang memulainya, namun jika hal ini mendapat penolakan dari masyarakat, maka sistem money politik sudah tidak akan berlaku.

Sudah anda jawab sendiri.


Namanya juga sebuah upaya, yang walaupun memang tidak bisa menghentikan sepenuhnya akan praktik korupsi yang terjadi di negara kita ini, setidaknya hal tersebut dapat terminimalisir. Dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu faktor eksternal maupun internal. Dan yang menjadi salah satu faktornya itu adalah ongkos politik yang mahal. Sehingga diharapkan dengan ongkos politik yang lebih murah, hal ini dapat meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi.

Dan jika dirasa masih kurang jelas mengenai apa yang saya sampaiakan, mungkin anda bisa mengunjungi halaman berikut;

• Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi
• KPK Ingatkan Ongkos Politik yang Mahal Jangan Jadi Pemicu Korupsi

Menurut saya latar belakang ekonomi membuat kita sulit untuk mengedukasikan masyarakat untuk tidak menerima amplop Pemilu dari para Caleg. Sederhananya, jika kita ingin memberikan mereka nasihat untuk menolak menerima uang tersebut, maka kita harus mengantinya dengan jumlah yang sama. Bukankah itu pekerjaan yang sulit, dan menurut saya itu sangat mustahil untuk dilakukan, masyarakat pada umumnya sadar bahwa itu salah dan dampaknya akan sangat besar, akan tetapi mereka di tuntut oleh kemiskinan untuk menerimanya supaya bisa makan.  Bagi kalangan menengah keatas atau kelas menengah,  tentu hal ini tidaklah perlu di edukasikan, sebab bisa jadi mereka sudah menjadi bagian dari elit politik, atau setidaknya mereka tidak lagi butuh pada uang yang jumlahnya hanya sedikit tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat kelas bawah yang menjadi DPT terbanyak, sangat sulit untuk mengedukasikannya, kemiskinan memberikan ruang untuk para Caleg memainkan politik uang, dan itu sudah sangat sulit untuk di tumpaskan. Sangat kecil kemungkinan untuk menumpaskan Money politic di Indonesia, selama kemiskinan masih menyelimuti sebagian besar masyarakat di Negara ini, yang ada hanya bertambahnya Undang-undang tentang Pemilu saja, yang tidak menghapus praktik kecurangan tersebut.

Begini bung, asumsi masyarakat beranggapan seperti itu karena jelas adanya banyaknya pejabat korup di negeri ini.
Dan ketika anda bilang masyarakat menerima uang sogokan sama halnya telah mendukung money politik di negeri ini dan itu yang menjadi alasan pejabat korup karena kos politik mahal kata anda.
Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang mengajari money politik ini terus berjalan?
Masyarakat atau paslon yang gila jabatan dengan memanfaatkan uang untuk membeli suara rakyat?
Jika masyarakat yang memulai, kenapa para paslon berantusias?
Apakah karena haus jabatan, sehingga menabrak dan merusak aturan demokrasi?
Jika para pejabat yang memulai, apakah iya masyarakat akan percaya dengan menolaknya uang amplop akan mengurangi korupsi? Toh kenyataanya pejabat jujur dan amanah yang mencalonkan diri tanpa uang juga 90% gagal jika hanya berkampanye dengan visi dan misi belaka.
Karena kepercayaan masyarakat sudah sangat kecil untuk menilai pejabat yang baik dan mementingkan rakyat dari pada dirinya.

Bukannya sebaliknya bung..? dengan menerima uang sogokan yang diberikan oleh caleg memalui timsesnya masing-masing, itu sama halnya dengan mendukung bahwa money politik harus berlanjut dan korupsi terus berjalan. Karena yang menjadi alasan mereka melakukan tindak pidan korupsi itu karena kos politik yang mahal, sehingga mereka harus mengembalikan modal. "Money politcs adalah sebuah bumerang"

Dan saya lebih setuju dengan para pendahulu yaitu Ir. Soekarna dan Gus Dur, terkait daripada pembubaran DPR. Karena mereka yang seharusnya menjadi sebuah lembaga yang menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi malah berpilaku sebaliknya, yaitu dengan melakukan korupsi besar-besaran sehingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Dan terkait daripada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, terkhusus DPR menunjukan bahwa hapir pada setiap tahunnya DPR selalu menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan paling rendah.

Sebenarnya masyarakat sudah hilang kepercayaan kepada pejabat yang amanah dan bener-bener memikirkan rakyat, maka dari itu masyarakat berasumsi bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat sudah 90% ketika berhasil menjabat akan korupsi, makanya masyarakat menerima money politik dengan alasan rugi jika menolak toh ketika mereka menjabat pasti korup.
Sebenarnya memang hal ini sangat miris ketika suara rakyat bisa di beli, tetapi ini sangat sulit dihentikan karena sebagian dari rakyat indonesia masih rakus dengan uang dan kekuasaan.
Jangankan untuk menghentikan money politik, untuk menghentikan kefanatikan kesalah satu paslon dan partai saja masih belum bisa di reda di lingkungan desa.

Saya yakin bukan masyarakat yang tidak bisa menghentikan amplop dari calek maupun partai tertentu, pemilu sekarang sangat jauh beda dengan yang dulu ketika demokrasi betul di berlakukan, semakin ke depan masyarakat juga sudah tahu tingkah laku para pejabat yang sudah pernah menjabat dengan dukungan dari masyarakat juga, tidak ada lagi yang bisa mengedukasi masyarakat untuk menolak amplop para calon calon tertentu.

uang amplop 50 ribu sebanarnya terlalu kecil.
rata2 paling sedikit caleg ngasih ke pemilih itu rata2 200ribu itu pun juga masih dai kasih sembako jika pemilih sudah berkeluarga berumah tangga
minyak goreng beras biasanya satu paket dengan amplop uang nya.

Dan ini tidak akan berjalan dengan semulus itu karena parpol butuh dana, karena mereka juga mengeluarkan banyak dana. Dam juga, siapa yang akan mengedukasi karena sebagian orang-orang yang bekerja untuk ini juga berasal dari parpol. Saya tidak yakin jika para parpol ingin bekerja dengan ikhlas tanpa ada tuntutan satu hal lainnya, terlebih terkait keuangan. Dan jikalau mereka tidak sebanyak  itu mengeluarkan uang, maka bisa  jadi mereka akan kalah pamor dengan parpol yang berduit. Memang mungkin ada parpol yang mengedepankan kejujuran, tapi berapa persennya? aan tetap tidak ada jaminan jika para caleg mereka akan bersih dari korupsi. masalahnya ini sudah sangat kompleks dan juga mengakar menjadi kebiasaan yang melekat di dunia  perpolitikan. Sedangkan jika orang-orang maju secara mandiri tanpa parpol, dengan sedikit uang yang dikeluarkan, maka chances mereka untuk menang itu  sangat kecil. atau bahkan justru tidak  bisa masuk jadi bakal calon karena adanya persyaratan tertentu.

Ya, korupsi sudah mendarah daging di negara kita ini, bahkan memang sudah terjadi secara sistematis.
Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta yang menjadi salah satu vendor pemerintah di berbagai events. Bisa dibilang, korupsi itu  memang sudah terjadi secara sistematis, bahkan ini memang sudah turun temurun jika dilihat dari bagaimana mereka meminta anggaran dan laporan keuangan yang harus dikeluarkan. Dengan bahasa yang simple “seperti sebelum-sebelumnya saja”. Ini menjadi hal yang sudah sangat terbiasa terjadi, ibaratnya, korupsi ini sudah menjadi rahasia umum yang sudah sangat biasa dilakukan dan bahkan terkadang secara terang-terangan. Mungkin bisa dibilang, sebagian orang-orang yang sedang sial saja atau sedang punya musuh tertentu yang biasanya akan berkasus.

Memang sangat susah untuk menyelesaikan masalah money politics yang berujung pada korupsi ini. Kecuali Memang ada sanksi  yang sangat tegas bagi para koruptor yang benar-benar bisa membuat mereka jera, tidak  hanya kurungan penjara yang nantinya akan ada remisi ini itu ini itu, yang jika ditotal justru sangat singkat waktu dipenjaranya. Dan bahkan penjara hanya namanya saja sedangkan orangnya sedang menikmati liburan dengan keuntungan hasil korupsinya. Jadi, memang para pejabat juga tidak begitu takut lagi untuk korupsi karena memang hukumannya yang mereka anggap masih biasa saja.

Dan sebentar lagi bakal ada serangan-serangan fajar nih untuk pemilihan di bulan Februari. Kita mungkin tidak bisa secara sukses mengedukasi  banyak orang, namun seenggaknya memang kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengedukasi diri sendiri, meyakinkan diri untuk tidak menerima uang tersebut, dan juga terhadap keluarga ini kita terlebih dahulu, baru ke orang lain. Karena, sekali lagi, uang dari serangan fajar ataupun berbagai jenis uang dan sigkan ke masyarakat itu sudah menjadi rutinitas dan rahasia umum yang bahkan orang-orang nantikan karena memang moment ini mereka dapat uang atau berbagai macam barang secara gratis.

Pesta demokrasi sudah didepan mata dan hanya tinggal menghitung hari.. yang diamana pada saat ini para timses sedang gencar-gencarnya menyisir akar rumput, mengetuk setiap rumah dan menempelkan stiker caleg dan capres untuk terus mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Dan mungkin sebentar lagi amplop berisi lima puluh ribuan akan segera berselebaran menghampiri anda untuk ditukar dengan suara.

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir terus berkembangnya praktik money politic,yang jelas melanggar etika dan merusak moral juga mencederai kualitas demokrasi di negara kita ini, mari kita mulai dari diri kita sendiri untk tidak tergoda dengan uang tersebut dan jika ada seseorang yang mengetuk rumah anda dengan niat memberikan sogokan untuk memilih caleg dan capres tertentu, maka anda harus lantang dan berani menolak kedatangan mereka dan kalau bisa rekam hal tersebut dan laporkan ke pihak bawaslu. karena jika hal ini tidak dimulai dari diri sendiri dan tidak ada kesadaran terkait praktik kotor tersebut, maka praktik politik uang dalam setiap gelaran pesta demokrasi akan terus berlanjut.

Penyakit politik dinegara kita masih banyak yang feodal gan. bahkan sudah ada aturanya money politic itu dilarang dan bahkan para politisi banyak yang mengakalinya dan bawaslu tidak berani bertindak tegas karena takut kehilangan jabatan ataupun memang menerima uang juga. Jadi selama budaya feodal itu masih sangat kental di negara kita ini, maka jangan harap kalau money politic bisa hilang walapun ada aturan yang ketat.

Memang masih ada kemungkinan untuk penerimanya itu bisa memutuskan untuk memilih calon sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi bagi sebagian masyarakat, mereka itu memilih caleg yang bisa memberikan sogokan paling besar yang diberikan untuk setiap suaranya. dan memang mengenai "politik uang" ini merupakan praktik yang sudah berangsur sejak lama dalam setiap kali ajang pemilu. Bahkan lebih buruknya lagi pada saat ini dimulai daripada Pilgub, pilkada sampai pada pilkades sekarang ini sudah gemar menggunakan praktik politik uang untuk bisa memenangkan kontestasi politik.

Dan tidak hanya dalam ruang lingkup pemerintahan saja, tetapi praktik ini sudah berkembang dan menjamur dimulai daripada perhelatan kongres KNPI, Ormas sampai pada OKP dan organisasi kemahasiswaan, semua tidak lepas dari yang namanya "praktik money politics."

Dan untuk meminimlisir terjadinya praktik tersebut yang jelas dapat melanggar etika dan moral. Selain harus adanya kesadaran dari setiap individu mengenai dampak negatif dari sebuah praktik politik uang, akan tetapi dalam hal ini pernanan pemerintah juga sangat diperlukan untuk bagaimana masyarkat itu bisa mencapai kesejahteraanya. Sehingga mereka tidak akan lagi memantikan amplop yang datang setiap 5 tahun sekali.

korupsi sudah mendarah daging pada hampir semua warga indonesia dan parah nya hal itu terjadi sering kali di saat pemilu akan berlangsung, saat ini hampir semua calon pejabat yang sedang mengadakan kampanye melakukan praktek uang atau istilah nya money politik.

di lingkungan saya, salah satu peserta pemilu sebut saja dari partai A mendatangi tempat kami dia menjanjikan uang 250 ribu rupiah kepada warga yang mencoblos calon anggota DPR ddari partainya, istilah nya paket ^{(pemilih di wajibkan memilih 3 pasangan DPR kota, provinsi dan pusat)} hal hal seperti ini tentu saja sulit untuk di tolak oleh warga apalagi yang ekonomi nya rendah, mau gak mau mereka wajib menerima ini, cara validasinya adalah wajib memberikan foto bukti saat sedang mencoblos nanti.

Iya saya sepakat memang inilah masalah utamanya, bukan mental atau etika masyarakat, sebelum membicarakan masalah itu, yang harus diatasi adalah kondisi ekonomi masyarakatnya, kalau masyarakatnya diberikan kemudahan mencari uang 50-100rb tentu mereka tidak akan menerima amplop pemilu dengan mudah, buat apa mempermalukan diri demi uang yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Rakyat menengah kebawah juga sebenarnya malu menerima uang tersebut namun karena memang kebutuhan mau bagaimana lagi, pun yang terjadi dilapangan banyak yang menerima amplop tapi bahkan pergi ke bilik suara untuk mencoblos saja tidak, mereka memilih untuk bekerja karena memang sesulit itu untuk memenuhi kebutuhan. Memberi tahu orang yang kesulitan mencari uang untuk tidak menerima amplop pemilu itu sama saja menyruh orang lapar untuk tidak makan makanan yang sudah dihidangkan untuk mereka.

Sebenarnya ini juga kekurangan dari sistem demokrasi terutama dengan masyarakat indonesia yang seperti ini. Saya ingat kata-kata abdur di suci 4 yang mengatakan "dalam pemilu, suara seorang profesor dan suara seorang yang buta huruf, sama-sama dihitung satu" . Hal ini yang menyebabkan politik uang ini marak sekali terjadi adalah karena masih banyak sdm kita ini yang bodo amat seperti yang agan sampaikan ini.

Saya pernah mendengar seseorang pernah berkata di tongkrongan orang-orang tua di pos ronda. Mereka mengatakan toh mau siapapun nanti calon yang dipilih, nasib kita tetap gini-gini saja. Jadi lebih baik suara kita dilelang saja buat calon-calon tersebut. Siapa yang ngasih paling banyak dialah yang kita pilih. Lebih baik dapat 200ribu daripada tidak dapat sama sekali. Dari sini saja kita dapat melihat bahwa kepercayaan masyarakat kita dengan politisi sudah sampai di level terendahnya.

pertama sangat susah om, karena parpol tau sasaran. mereka sudah tau target dari calon pemilihnya. apalagi yang dibidik SDM dan perekonomian orang memang rata-rata menengah kebawah, itu yang dimanfaatkan oleh parpol untuk melayangkan serangan fajar. pasti gool dan mau-lah karena mereka orang yang memang kesusahan dalam segi ekonomi. pra pemilih pasti punya pemikiran "hanya coblos ini tidak merugikan saya sama sekali" pasti gitu mikirnya.

yang kedua saya gak bisa mejawab. karena itu dari kesadaran masing-masing om.

yang ketiga, sangat bisa kalau perekonomian negara kita sudah baik. dalam artian tidak ada yang kesusahan untuk membeli nasi, lauk-pauk tiap harinya. kalau masyarakat indonesia sudah sejahtera, yakin saya tidak akan ada lagi yang mau nerima serangan fajar, kasarannya cuman uang 50 ribu.

bisa shock terapy nya ya hukum pelaku sogok suap amplop pemilu dengan pidana
baik pemberi maupun penerima nya dan harus tegas ke semua orang bukan tebang pilih kalau orang nya ini partai nya ini tidak di tindak
dengan penindakan tegas dan pidana secara perlahan amplop pemilu money politic akan hilang dengan sendiri nya.

tapi korupsi yang besar aja penindakan nya lemah kok yang kasus remeh temeh di tindak tegas ya tidak fair saja.

iya, karna udah setiap tahun pesta demokrasi pasti para para caleg menghambur hamburkan uang untuk memenuhi suara mereka, pola itu udah menjadi darah daginh di setiap para caleg, maupun calon kepala daerah, tapi bagi masyarakat ambil trus uangnya tapi jangan pilih dia, biar nantinya gak akan ada lagi pola pola money politik, efek dari itu juga akan membuat para caleg caleg berpikir keras terhadap money politik, uang habis suara tidak ada, masyarakat sekarang sudah tidak bodoh lagi dan tidak gampang di tipu daya lagi oleh para para caleg, sekarang yang harus di ubah adalah pilihlah caleg maupun kepala daerah yang punya gagasan dan perubahan kedepan, jangan memikirkan diri sendiri dan kelompok tertentu, jika mereka terpilih yang sejahtra bukan masyarakat tetapi diri sendiri dan kelompok tertentu.

Justru pada musim-musim seperti ini, masyarakatlah yang menipu para caleg. Dimana masyarakat mengambil semua uang yang diberikan oleh setiap caleg yang diberikan melalui timsesnya masing-masing.

Masyarakat hanya mencoba untuk memanfaat kesempatan ini agar bisa mendapatkan keutungan demi bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Saya setuju bahwa tidak ada pembenaran dalam prilaku ini dan tidak satupun alasan yang dapat membenarkannya. Akan tetapi, selama kesejahtraan masyarakat masih belum juga tercapai, maka yang namanya "Money Politik" sudah tidak dapat dihindarkan lagi.

Dan perlu kita ketahui, bahwa dalam permainan "Money Politik" itu, tidak ada yang namanya sebuah sistem yang mengikat dan tidak ada sebuah peraturan yang mendasar bahwa ketika dirinya sudah bayar, maka ia diharuskan memilih calon tertentu. Dalam sistem "Money Politik" itu hanya berupa kesepakatan dan kepercayaan. Sehingga hal tersebut masih dapat memungkin seseorang untuk memilih calon yang lain walaupun ia telah dibayar oleh calon tertentu.

jangan begitu juga, masyarakat jangan selalu ditipu oleh duit receh yang disodorkan oleh para calon jika saja masyarakat mulai memberanikan diri untuk menolak uang receh dari para calon lama -kelamaan mereka tidak berani lagi menyogok masyarakat. Ingatlah bahwa uang yang kita terima tidak sebanding dengan kibijakan yang akan kita rasakan dari para mereka yang menduduki jabatan pemerintahan selama mereka memimpin. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang jujur dan memiliki rekam jejak yang baik dan tidak menyogok rakyat dengan uang seratus-dua ratus ribu karena yakinlah pemimpin yang lahir dengan cara seperti itu ujungnya juga rakyat yang menderita.

Ada sedikit cerita ketika nongkrong sama temen-teman ane dan bahas soal politik dan uang beberapa hari lalu ketika jam malam tiba.
Jadi, beberapa temen ane ada yang ga peduli sama pemilu dan lebih suka liburnya ketika pemilu diadakan karena dalam seminggu artinya dia libur bisa 3x termasuk sabtu dan minggu. Temen ane yang ga peduli sama pemilu ini benar-benar bodo amat sama calon dan ga pernah riset siapa yang bakal dia pilih.

Dia sendiri cerita bahwa dia pernah dapat duit dari partai A 50rb dan partai B 50rb+minyak goreng. Ya karena emang sikapnya bodo amat dan ga mau golput, dia cerita sendiri kalau pilihannya jatuh kepada partai yang ngasih lebih banyak duid, yaitu partai B. Menurut ane, masih banyak orang Indonesia yang belum melek politik dan dengan adanya money politik ini, parpol sepertinya sukses banget menjaring orang-orang yang 'bodo amat' sama calon yang maju.

Di kalangan menengah kebawah yang SDM nya biasa saja, uang bener-bener jadi senjata ampuh untuk mendapatkan suara.

sama juga gan, hanya ada beberapa koordinator saksi untuk dapil wilayah saya dan meskipun pemilu belum di mulai namun calon dewan tersebut menegaskan kepada kami semua bahwa kami juga adalah bagian dari timses nya dan kami semua juga di arahkan untuk mengumpulkan suara sebanyak banyaknya termasuk memberikan serangan fajar berupa sembako dan uang berisi 20k di dalam amplop kepada warga yang berada di dapil tempat dia mencalonkan diri, dari yang saya perhatikan, cara seperti di atas sangta efektif mencuri hati para pemilih apalagi para pemilih di dapil tempat saya bertugas dan tempat anggota dewan tersebut mencalonkan diri bisa di katakan dalam kondisi ekonomi menengah kebawah (mayoritas), saya sebagai petugas nanti hanya di wajibkan untuk menjalankan mandat sesuai dengan yang di arahkan, kalo saya menolak pastilah fee 400 ribu nya bakal gak nyampe ke saya lol.

Mindset masyarakat seperti itu karena mereka paham semua calon pun melakukan hal yang sama. Jadi siapapun yang terpilih, hampir bisa dipastikan tetap bakal korupsi juga. Hanya saja mungkin bedanya di besaran atau persentase potensi korupsinya. Selain itu, dengan komitmen untuk pelaksanaan program yang pro masyarakat. Karena ada yang walaupun korupsi tetapi tetap membuat program-program yang pro rakyat.

Melapor ke mana Om? Sekalipun bisa membuat laporan, diragukan untuk diproses. Terutama jika yang bermain curang oknum dari parpol-parpol yang berkuasa.

Itu karena masyarakat saking frustasinya. Karena mereka sudah mengalami berkali-kali memberikan suara demi untuk negara ini lebih maju. Faktanya negara makin hari makin terpuruk. Bahkan pemerintah yang berkuasa makin memperberat masa depan bangsa dengan hutang dan hutang lagi. Mereka yang sudah tidak punya keyakinan, tidak  mau peduli siapa yang terpilih. Jadi siapapun yang kasih uang, mereka ambil terlepas nanti mau pilih siapa pada hari H.

Sebenarnya masyarakat tidak perlu diedukasi. Yang perlu diedukasi itu parpol-parpol yang mengajukan calon-calon mereka. Kan yang bermain uang itu dari timses parpolnya. Kalau tidak ada yang bermain dengan bagi-bagi uang, maka masyarakat tidak akan mendapat uang dari siapapun.

Kuncinya harus ada perubahan dari sistem pemilihannya dan regulasi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selama regulasi hanya formalitas, maka politik uang tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau ada yang ketahuan bermain uang langsung otomatis dieliminasi, pasti tidak akan ada yang berani. Namun masalahnya siapa yang mampu menegakkan regulasi tersebut? KPU dan Polisi? Sayangnya kredibilitas keduanya tidak lagi bisa dipercaya karena dua-duanya sudah tidak independen.

Iya benar. Kebanyakan masyarakat bodo amat dengan siapa yang akan memimpin kedepannya karena mereka berfikir pemimpin siapa pun tidak akan berdampak langsung kepada mereka siapapun yang terpilih mereka hidup juga seperti itu lagi kalau petani ya tetap jadi petani dll. Makanya mereka tidak ambil pusing ada amplop ya di ambil. Ini karena karena mereka masih banyak yang kurang edukasi soal politik, masih kurang paham kebijakan-kebijak pejabat padahal sangat berpengaruh langsung kepada mereka. Mungkin ini yang harus di edukasi lagi di tahun politik tahun depan agar mereka lebih bijak menggunakan hak suara mereka.

Sekarang sudah ada kemajuan dikit sih, karena ada sebagian menerima amplop tapi yang di pilih calon lain.

Solusinya emang sulit tapi harus pelan-pelan dan ada itikad yang baik dari pemerintah uintuk membrantal politik amplop. Selain edukasi ke masayaraat secara masif tapi pemerintah harus membuat undang-undang dengan tegas siapapun calon yang memberi amplop akan di sanksi atau secara otomatis didiskuafikasi dari pencalonan.

Yah begitulah kebanyakan orang dinegeri ini, ane juga sama sih gan, aji mumpung lah, kan kata pak haji yang penting tidak minta
Meskipun begitu, kebanyakan masyarakat salah kaprah dalam menghadapi penomena "Serangan Pajar". Ada yang jaim lah, panatik lajh, mending apa adanya ajalah, yang penting cuan boss. Dan ketika pemilihan gunakan lah hati nuraninya.

kalau kata pak prabowo kalau ada yang nyodorin kek gitu ambil aja, soal nyoblosnya ya pakai hati nurani sendiri. ane sendiri juga gitu pas pilihan kades, kalau dapat serangan fajar pasti ane ambil, pas nyoblos milih dia ? ya kalau semuanya jelek pilihlah yang jeleknya paling sedikit wkwkkw

Menindak lanjuti dengan cara apa? karena pada akhirnya hal seperti ini selalu memiliki jaringan lebih besar bahkan untuk para penyelenggaranya sendiri terkadang ikut tergabung dalam jaringan tersebut sehingga bagaimana bisa menindak lanjuti sedangkan mereka saja berada di golongan yang sama.

Kita harus sadar bahwa politik saat ini semuanya tidak terlepas dari kata "uang" karena bagaimanapun juga dari mulai pengajuan sebagai bakal calon itu membutuhkan uang, promosi dengan datang ke beberapa daerah atau hanya sekedar memasang baligo itu juga membutuhkan uang dan pada akhirnya dalam pemilihan maka pasti akan ada uang yang berbicara sehingga jangan salahkan jika pada akhirnya kita hanya terjebak di lingkaran setan yang orientasinya hanya kepada uang.
Menyingkirkan itu tidak akan bisa karena seperti yang saya katakan sebelumnya ketika para petinggi dan penyelenggara juga tidak sedikit yang berada di pihak yang sama dengan mereka yang menjadikan uang sebagai kekuatan utama dalam kontestasi politik sekarang ini.

Sebenarnya tidak sulit jika semua bergerak dan para penyelengara pemilu serius menindak lanjuti para politisi yang membagi bagikan amplop tersebut, di Indonesia sudah menjadi rahasia umum untuk menduduki sebuah jabatan semua mengunakan amplop sehingga orang-orang yang berkompeten membangun negri ini sulit sekali, sehingga putra putri terbaik bangsa lebih suka berkarir di luar negeri. Untuk menolak dalam pembagian amplop harus diawali dari hal kecil seperti saat pencalonan lurah, dan pemerintah harus banyak mensosialisasikan di setiap moment, serta lewat mimbar-mimbar dakwah ke agamaan

Itu berarti voters di indo realistis gan. Lol
Mereka bukannya mau menolak edukasi, tapi mereka terutama masyarakat miskin dengan realita kehidupan mereka yg serba sulit. Ibarat kata: saat perut lapar, otak gak dapet nutrisi buat nyerap edukasi. Maka pilihan yg rasional adalah, dapet makan dulu, baru edukasi.
DI tambah lagi, janji kampanye belum tentu terealisasi, tapi amplop itu jelas dapat "mensejahterakan" mereka setidaknya beberapa hari kedepan. Dan kelemahan emosional orang-orang kita yg "tidak enakan" sehingga amplop semacam itu dianggap hutang suara.

Sebagian besar daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 nanti akan di dominasi oleh kaum milenial. Maka konstalasi pemilu pada 2024 nanti akan berbeda dengan  pemilu sebelumnya dan sebuah persepsi yang salah jika anda menganggap bahwa "sebagian besar masyarakat tidak tahu apa yang akan mereka dapat jika memilih calon pemimpin."
menurut saya pribadi saya berasumsi bahwa sebagian besar masyarakat kita paham akan dampak yang diberikan ketika mereka salah memilih seorang pemimpin ataupun memilih pemimpin karena uang. Mereka tahu akan dampaknya, akan tetapi kebutuhanlah yang memaksakan mereka untuk berbuat demikian yang dimana walaupun hal tersebut sedikit bertentangan dengan hati nuraninya.


Untuk solusinya sendiri sudah ada tertuang dengan jelas pada sila ke-lima dalam pancasila yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" hanya saja dalam pengimplentasian dan dalam pelaksanaanya belum tercapai dengan maksimal sehingga pereokonomian masyrakat tidak dapat berjalan dengan lancar yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang hidup diangka garis kemiskinan. Karena jika saja perekonomian masyarakat itu lancar dan mereka bisa hidup dengan mapan, mungkin mereka tidak akan pernah tergoda dengan yang namanya serangan fajar dan tidak akan ada yang namnya jual beli suara.

bukan masalah amplop nya, yang jadi tergiur adalah isi dalam amplop nya (uang).
walau isi dalam amplopnya gak seberapa,menurut saya dalam hal politik dinegeri kita ini karna sudah menjadi kebiasaan tentang suap menyuap bisa dikatakan sudah turun temurun apa lagi tentang uang wah masyarakat kita ini sudah tidak bisa menolaknya.

Perlu adanya kebaikan jamaah dalam hal mengatasi ini, kencah perpolitikan di Negara kita dari masa ke masa susah dicegah yang namanya Amplop atau money politik, dikarnakan sistem perpolitikan yang dibangun presidensial, tanpa kita pungkiri siapa yang banyak uang maka orang tersbut akan mendapatkan jatah duduk di parlemen, terkadang saat H2 Pencoblosan adanya pembagian uang hampir tiap pelosok, kehadiran penyelengara dan pihak keamanan terkesan pembiaran bagitu saja, padahal jelas jika ada money politik akan akan kenak sanksi sesuai dengan pkpu akan tetapi itu jarang berlaku, sampai ke mahkamah konstitusi

Kesejahteraan masyarakat yang belum bisa tercapai sampai saat ini dan masih banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan semakin sulitnya perekonomian masyarakat, hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat kita berprilaku demikian. Jadi keadaanlah dan kebutuhanlah yang memaksakan masyarakat kita terlibat dalam jual beli suara. Karena jangankan menjual suara, ketika pada posisinya mereka sedang dikejar oleh kebutuhan maka mereka bisa saja melakukan hal yang lebih nekat dan lebih kotor dari itu demi terpenuhinya sebuah kebutuhan.

Jadi pada kesimpulannya, selama kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara keseluruhan maka jangan pernah harap bahwa jual beli suara ini akan hilang dari perdemokrasian dan perpolitikan di bumi Indonesia ini.

Dalam kondisi sekarang di era demokrasi yang memang pola nya selalu sama karena membutuhkan lumasan-lumasan maka memang politik uang masih akan terus terjadi dan selama pola ini masih terus ada maka hal itu tidak bisa di hindarkan.
Bebeerapa faktor memang yang membuat hal seperti ini terjadi karena pada akhirnya ini berkesinambungan antara satu sama lain karena politik uang dan lumasan-lumasan yang dijadikan sebagai pelicin adalah cikal bakal terjadinya korupsi dan selama hal itu tidak bisa ditanggulangi dan tanpa ada kesadaran dari semua pihak itu tidak akan pernah bisa selesai.

Selain itu, kita sudah terlalu terbiasa dengan hal ini sehingga terlepas dari apakah kurangnya edukasi atau tidak ini tidak terlalu berpengaruh karena saya rasa semua orang sadar bahwa hal ini salah dan tidak perlu ada edukasi apapun untuk money politik karena berkaca dari pengalaman semuanya selalu melakukan hal yang sama tetapi kenapa mereka (warga) selalu menerima karena pada akhirnya tidak ada kekompakan yang terjalin apalagi ketika melihat uang. jika hanya sendiri yang menolak money politik tetapi warga sekitar menerima maka hal itu juga akan percuma karena pada akhirnya kita juga yang mendapat masalah pada akhirnya karena tidak mau tergabung dalam hal itu.
Otoritas uang di negara kita pada akhirnya masih sangat tinggi dan pola pikir hampir semua orang di negara kita masih memiliki orientasi yang sama sehingga money politik akan sangat sulit untuk dilawan.

Sulit memang untuk memberantas hal ini karena masyarakat di negara kita dari dulu sering di jejali oleh hal seperti ini sehingga memang ini selalu dianggap menjadi sebuah hal yang wajar di setiap pemilihan apapun itu tidak hanya untuk pesta politik besar seperti ini tetapi untuk hal yang lebih kecil seperti pemilihan desa atau bahkan untuk ketua RT/RW di beberapa daerah bahkan sudah banyak di susupi oleh hal seperti ini terlebih dahulu agar memuluskan mereka dalam pemilihan nantinya.
Ini bukan masalah edukasi karena menurut saya untuk mengatakan edukasi bahwa ini adalah hal yang salah sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah terlebih mereka sudah sering mengalami hal ini hanya saja memang karena ini menjadi dianggap wajar maka mereka menghancurkan batasan itu dan tetap dilakukan meskipun ini salah karena pada akhirnya warga masyarakat juga tidak akan bisa menolak ketika diberikan uang terlebih itu untuk keuntungan pribadi mereka hanya saja mereka tidak sadar bahwa ini adalah jebakan yang membuat mereka menderita.


Ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadi karena bagaimanapun para anggota calon pasti mereka memiliki rencanan sendiri ketika pada akhirnya mereka terpilih untuk berada di kursi kepemimpinan tetapi dengan caranya yang curang maka jangan harapkan hasilnya akan baik maka dari itu kita tahu bahwa banyak sekali para kader dari beberapa parpol yang memang hanya memikirkan keuntungan pribadi ketika mereka menjabat karena mereka mengeluarkan uang yang banyak di awal adalah untuk menjaring uang yang lebih banyak pula ketika menjabat sehingga hal seperti ini sulit untuk dirubah karena sekalipun tidak semua tetapi rata-rata pasti seperti itu bahkan saat ini korupsi untuk Legislatif atau Yudikatif kita masih sangat tinggi dibandingkan negara lain.

Mungkin di setiap daerah berbeda beda ya, namun di daerah saya saat ini semua orang sudah tidak peduli lagi terhadap gagasan ataupun kualitas si Caleg, semuanya harus dengan uang sekarang ini ( kecuali keluarga sendiri mungkin) namun saya pikir itu cukup logis ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi akan janji janji Caleg sehingga mereka tidak perduli siapapun yang akan menang nanti karena tidak akan berdampak pada mereka hingga akhirnya mereka memutuskan siapapun yang memberi mereka uang maka ialah yang akan di pilih.

Sekarang logikanya saja, ketiak kita memilih Caleg yang memiliki gagasan bagus lalu ia menang namun tidak berdampak apapun pada kehidupan kita, Untuk apa? bukan kah itu percuma. lebih baik menikmati uang mereka terlebih dahulu sebelum mereka menikmati uang kita nanti saat mereka sudah menang.
Banyak orang yang berpikir demikian, apakah itu salah? saya rasa tidak, muncul pemikiran demikian karena apa yang telah mereka lalui seperti itu hingga akhirnya sekarang ini tidak ada celah bagi Caleg Caleg yang ingin menang dengan cara yang bersih.
Politik di Indonesia sudah terlalu kotor kawan, jadi Nikmati saja. 

Contoh yang paling deket dengan situasi kita saat ini adalah pemilihan kepada desa atau kepala dusun, saat pemilihan pasti semua orang akan memilih kepala desa atau kepala dusun yang berani memberikan uang atau dengan kata lain mereka membali suara dengan harga mulai 100K hingga 200k. Namun saat kepala desa atau kepala dusun yang terpilih dari hasil beli suara sudah pasti banyak sekali aturan yang dibuatnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Disini bakal ada adu argumen dan masyarakan mulai menilai respon negatif dengan kepala desa atau dusun yang terpilih karena hampir semua keputusan yang mereka buat tidak memihak kepada masyarakat.

Ini gambaran untuk masyarakat yang memilih caleg yang memberikan uang karena hampir semua caleg dengan model seperti itu tidak memiliki kompeten sama sekali dan hanya mengandalkan uang mereka untuk menang di pemilu.

Sekarang pilihan berada di tangan kita, lebih memilih Caleg yang memberikan uang atau caleg yang memiliki gagasan bagus tapi tidak memberikan uang sama sekali.

Bagi para calon yang mengkampanyekan diri mereka tentu harus mengeluarkan uang yang banyak untuk dapat di bagi bagi pada saat kampanye dilakukan karena jika dalam kampanye mereka tidak memberikan apapun hanya mendengarkan visi misi mereka maka yang telah hadir pada tempat tersebut akan pulang karena mereka tidak mendapatkan apapun dan bagi para calon yang mau mengeluarkan banyak uang pada saat melakukan kampanye tentu akan banyak yang mendatanginya walaupun hanya datang untuk mengambil uangnya saja, namun jika mereka mendapatkan suara pada saat pemilihan tentu mereka akan mengunakan berbagai macam cara untuk dapat mengembalikan uang mereka pada saat melakukan kampanye mereka dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah masyarakat karena mereka tidak akan mendapatkan apapun setelah mereka mendapat jabatan yang mereka inginkan.

Ya memang akan sepi bagi calon yang tidak memiliki uang, hanya kesadaran diri yang bisa membawa mereka untuk datang walaupun tidak mendapatkan uang. hal yang sebenarnya sangat disayangkan untuk bisa memperbaiki posisi penting di negara kita tapi tidak mendapatkan dukungan. Tapi lucunya adalah, dari tetangga saya ketika ada aturan yang sudah tidak cocok akhirnya mengeluh ini itu. Contohnya sih dari pemilihan Kepala Dusun, warga dapat uang dari calon, kemudian yang memberi uang itu tidak cocok dengan ekspektasinya, tetangga ngeluh, kasunnya gini gitu, dan itu sudah berlangsung sekitar 10 tahunan 
ya mau gimana, sekarang jika diingatkan tidak terima karena anggapannya "lumayan dapat uang", kalau diingatkan jangka panjangnya "lihat saja nanti". Gitu pun tidak membuatnya sadar, kalau uang 50rb atau berapapun tidak sebanding dengan penderitaannya kalau misalkan yang ngasih tersebut itu jadi/terpilih.

Ya itu sulit dihentikan karena itu sudah menjadi kebiasaan, mereka akan menunggu sesuatu yang memang selalu ada dalam setiap pesta politik datang.
Saya tidak tahu di daerah lain, namun di daerah tempat saya tinggal sekarang sering sekali ada seminar, seperti seminar pertanian dan lain sebagainya. Namun di dalamnya mereka menyelipkan kampanye kampanye agar memilih bakal calon atau partai tertentu, bisa dikatakan seminar hanyalah kedok.
Kebetulan beberapa teman saya sering mengikuti seminar seperti itu, dan mereka di beri amplop mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 200.000, jumlah yang sangat lumayan terlebih seminar itu dilakukan tidak pernah seharian, paling lama kurang lebih 6 jam. Kadang mereka hanya datang ketika seminar itu akan selesai dan hanya mengisi daftar hadir. Saya tidak tahu pasti tentang hal semacam ini, namun dari apa yang teman saya katakan seminar itu memang agenda atau program dari pemerintah.  Saya hanya menyayangkan ketika program seperti ini menjadi tunggangan bagi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal semacam ini tidak jauh berbeda dari kampanye kampanye yang selalu dimotori oleh partai. Agar masanya terlihat banyak maka uanglah yang menjadi alat pancing mereka untuk menggerakan masyarakat.

Calon pemimpin yang sangat berambisi pada kekuasaan akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Sudah terbaca arah kerjanya ketika sudah resmi dilantik sebagai pemimpin, mereka yang sudah mengeluarkan uang saat masa kampanye akan menghalalkan segala cara juga untuk mengembalikan modal.
Memperkaya diri menjadi tujuan awal mereka saat mencalonkan diri, mereka sudah membuat hitungan-hitungan berapa uang pokok yang didapat selama 5ntahun kedepan, belum lagi tunjangan lain-lain dan sumber uang lain yang tidak terduga termasuk hasil korupsi.
Inilah alasannya kenapa sangat banyak kita temukan calon legislatif yang gagal masuk ke parlemen menjadi ODGJ karena tidak sanggup membayar hutang yang sudah dihabiskan saat masa kampanye atau tekanan lain yang membuat mereka stress.

Aku sering mendengar istilah ini, apa lagi ketika sudah mulai mendekati pemilu seperti saat ini. Cuma masalahnya sekarang, kehidupan rakyat di kota dan khususnya di pedesaan semakin sulit, mereka butuh uang tambahan untuk sekedar menyambung hidup, dan makan. Hasilnya, ketika ada kampanye dari calon gubernur, bupati mau pun kepala desa, mereka ini akan sangat antusias datang, bahkan tujuan utama mereka datang itu bukan mendengarkan visi dan misi calon, tapi amplop dan timses mereka. Ini yang pernah kurasakan ketika calon bupati datang kampanye di kecamatan kami. Para mamang becak, ojek dan pedagang keliling ngumpul pakai baju gambar calon, tujuan mereka itu ya amplop. Tapi, ketika ada calon yang memang jujur menyampaikan visi dan misi tanpa amplop, kampanye mereka sepi, karena mereka sudah banyak mendengar dari kecamatan sebelah kalau calon tersebut tidak ada amplopnya.

Karena sebagian besar masyarakat tidak tahu apa yang akan mereka dapat jika memilih calon pemimpin. Mereka tidak tahu apa imbas dari pergantian pemimpin bagi negara dan diri mereka sediri. Yang masyarakat tahu adalah bagaimana agar bisa dapat bantuan atau pembagunan di daerahnya dan seringnya mereka yang memilih juga dilupakan begitu saja, yang di pedulikan hanya konstituennya saja.

Jadi dari pada tidak dapat apapun mending terima amplopnya, minimal itu adalah kompensasi untuk perjalanan ke TPS

Solusinya? Ada tapi sulit..... waktu yang akan menjawabnya dan mungkin generasi Z sudah cukup muak dengan politik amplop, kemudian generasi seterusnya pun akan berpikir seperti itu

Karena mayarakat Indonsia masih banyak di garis kemiskinan, di iming-iming duit 200rb sudah dapat suara. Di samping karena mereka tidak merasakan dampak langsung dari pejabat yang sudah kepilih mereka hanya datang saat pemilu doang. Makanya mereka mikirnya daripada tidak dapat sama sekali yadah ambil aja duitnya. Dan politik Uang sudah merebak sampai ke tingkat paling bawah tingkat presiden sampai ke tingkat Desa.


Sulit, soalnya masalah kita di Masyarakat. kalau tidak di kasih uang itu para pemilih yang datang buat mau milih tidak smpek 20%. Masyarakat kita payahnya luar biasa untuk datang ke TPS, sebenernya kalau Caleg harapannya juga  tidak perlu keluar uang buat fight. tapi kembali lagi masayarakat kita yang masih buta akan politik. Di sisi lain juga terjadi Politik uang bisa terjadi karena caleg bersaing dengan caleg dari partai sendiri atau partai lawan. Dalam caleg satu partai mereka saling berebut suara untuk menjadi yang terbanyak suaranya masih harus bersaing dengan partai lain disinilah yang menjadikan peluang politik uang. Sekarang pilkades saja kalau tidak ada uang 100% para pemilih pasti 80% golput.

Meski sulit tapi harus di coba dengan cara membuat UU yang mengatur pembiayaan untuk Demokrasi di tanggung oleh negara, atau kembali lagi ke pemilu tertutup jadi partai yang menentukan DPRnya. Karena selama ada ongkos politik korupsi tidak akan bisa habis.

Tapi bagaimana pun Semoga di tahun politik ini kita memilih bukan karena uang tapi kinerja calon pemimpin. Kita harus bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap Politik. Karena sebuah kejahatan yang dilakukan secara terus-menerus akan mengalahkan kebenaran/kebaikan yang didiamkan.

Saya belum pernah melihat ada edukasi dari pemerintah kepada warga nya untuk kampanyekan "menolak pemberian apapun dari caleg" sehingga akan sulit untuk masyarakat khusus nya untuk orang awam jadi mereka akan memilih uang dan tidak akan memikirkan bagaimana masa depan 5 tahun mendatang dan berpikir itu hanya tidak akan berpengaruh pada nya yang jelas kenyataan manfaat dari caleg yang sudah terpilih tidak ada terkesan perubahan, bahkan menyampaikan aspirasi dari warga nya saja sulit.
Itu yang ane tahu, mungkin kembali ke diri masing masing jika ingin menolak uang, namun kebanyakan dari mereka memanfaatkan situasi sekarang ini.

Sebenarnya harus ada tindakan tegas dari pemerintah ketika ada yang melaporkan ke BAWASLU tentang money politik, tapi kan kita tahu setiap dari mereka ada laporan misalkan dari caleg yang bagi bagi amplop tidak pernah di tindak lanjuti dengan serius apalagi dari kalangan pemilihan bawah, jadi sulitkan gan sekalipun kita laporkan maka selalu ada teror yang datang dan itu menyeramkan jika terjadi.
Sekali lagi tidak ada edukasi langsung dari pihak pemerintah untuk menolak money politik.

Menurut ane tidak! Ini seperti telah menjadi turun temurun dan money politik adalah satu alat untuk caleg mendapatkan suara banyak jika tidak caleg tidak akan mendapatkan dukungan dari warga nya, apalagi dengan hanya janji manis visi-misi nya warga tidak akan pernah dengar  omongan nya kecuali uang yang di inginkan, sekali lagi politik ini hanya di jadikan bahan bisnis untuk mereka ketika sudah jadi,

Ada yang lebih miris lagi. Di lingkungan ane momen ketika politik mulai memanas, selalu dijadikan metode untuk mencari pemasukan utnuk instansi dengan mengajukan proposal ke beberapa partai politik. Semakin banyak uang yang bisa di keruk dari parpol, semakin di puji. Disini bukan parpol lagi yang nyari pemilih, tetapi malah pemilih yang nyariin parpol-nya. Soalnya orang-orang yang mengajukan proposal, sikapnya bodo amat sama penguasa nantinya, yang penting dapet duid dulu, urusan pemerintah belakangan. Kalau udah begini, ujung-ujungnya adalah rantai korupsi makin panjang.

Kalau mengedukasi lingkungan yang kulturnya adalah orang seperti ini, ane yang minoritas cuma bakal jadi badut mereka seolah-olah apa yang dilakuin mereka itu adalah yang paling menguntungkan. Padahal itu menyangkut jangka panjang negara kedepannya.

Pemerintah sebenernya tahu kalau ini terjadi, tetapi kalau sudah jadi kultur begini, dunia politik negara kita ga lain cuma dijadiin ladang bisnis buat cuan para penguasa dengan korupsinya.

Kalau dari calegnya, ini bisa dipatahkan dengan penolakan. Jika sudah ditolak, lama-lama akan berhenti memberikan amplop. Cuma, pandangan "lumayan uang gratis atau rejeki ga boleh ditolak" yang ada pada masyarakat inilah yang membuat sulit untuk dihentikan. lucunya imam mushollah aja ada yang mau nerima, apalagi warga biasa, bener ga 
Tapi, seandainya, kita yang muda dan menolak amplop seperti ini bisa bekerja sama dan menyatukan pemikiran untuk menolak amplop, mungkin bisa berhasil. Sayangnya, pemikiran orang tua "anak baru gede ngerti apa soal beginian" akan selalu membuat kita sulit untuk memberikan kesadaran agar tidak mau nerima uang tersebut. Tapi, saya masih pengen menemukan solusi, walaupun bukan untuk orang banyak, setidaknya untuk keluarga saya saja dulu.

1. Karena rata-rata masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan lebih banyak dari pada masyarakat kelas menengah ke atas, ada banyak sekali tantangan yang di hadapi untuk mengedukasi masyarakat supaya memiliki prinsip dan moral yang bagus untuk menyikapi dan menolak money politic.

2. Pemerintah seharusnya memperbaiki setidaknya tiga lembaga terlebih dahulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masyarakat akan mengikuti dengan sendirinya jika tiga lembaga yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu tersebut sudah bersikap jujur dan adil.

3. kemungkinan Money politic berakhir di Indonesia pasti ada, namun tidak dalam waktu dekat. Sebab saya kira selama aturan hukum tidak berjalan dengan semestinya hal tersebut sangat sulit bi berantaskan.

Memilih pemimpin yang terlalu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan tentu mereka akan menempuh berbagaimacam cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan tersebut tentu hal ini akan sangat tidak baik saat mereka telah mendapatkan kekuasaan karena mereka tidak akan pernah memikirkan rayat yang mereka pimpin akan tetapi mereka memikirkan bagaimana untuk bisa memperkaya diri mereka sendiri.

Jika semua daerah dapat melakukan seperti yang desa anda lakukan ane rasa kita akan mendapatkan pemimpin yang akan memikirkan nasib banyak orang bukan hanya memikirkan diri mereka sendiri.

Calon yang menggunakan money politik memang berpotensi melakukan korupsi, bagaimanapun dia harus mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan untuk kampanye, dan ya jika mengandalkan gaji dari jabatannya itu tidak akan pernah cukup sampai kapanpun maka keputusan untuk mengambil uang lebih dari proyek/program adalah salah satu cara mereka mengambil keuntungan dari jabatan yang mereka dapatkan.

Ya sering kali ketika kita melaporkan money politik seperti ini ke pihak BAWASLU untuk di tindak lanjuti sering kali di abaikan dan tidak mendapatkan perhatian lebih, terlebih lagi tidak ada pelindungan hukum bagi kita yang melaporkan hal itu yang mungkin memberikan kita bisa di intimidasi dan interpensi oleh timses calon yang kita laporkan.

Sekalipun undang-undang money politik sudah ada dan tampaknya tidak terpengaruh apapun, ini seperti budaya yang juga tidak bisa di lepaskan, dan siapa orang yang tidak tergiur dengan uang walaupun jumlah 50k-100k masa kini, bagi sebagian besar itu jumlah yang lumayan,, beberapa kalimat pernah saya dengar dari para warga "di ambil atau tidaknya uang dari calon olehnya pastinya akan korupsi", kesimpulan itu menunjukan bahwa rata-rata warga sudah memiliki pikiran buruk terhadap siapapun di jajaran politik pada jaman sekarang.

Money politik bisa di hilangkan dari tanah ini jika penegakan hukumnya jelas dan kuat, orang  yang melaporkannya mendapatkan perlindungan hukum, sehingga misalkan saya yang melaporkan tindak money politik akan merasa aman karena mendapatkan perlindungan hukum. IMO

kebetulan ane tinggal di pedesaan Kab. Natuna yang mana mayoritas nya sebagai nelayan ya bisa di bilang mayoritas nya miskin lah. Memang banyak dari calon mengincar kalangan bawah (miskin), mereka pikir gampang untuk di iming-iming kalau misalkan calon jadi, desa akan begini akan begitu biasalah angin angin surga .
Setau saya Desa itu sudah ada plan nya di setiap anggaran tahunan. Dan balik lagi setiap individu orang miskin tersebut bukan gampang untuk di kelabui, mereka pasti mempunyai akal sehat yang mana , yang baik atau ambisi untuk memperoleh kekuasaan dari para calon tersebut.
Bukan mempertahankan kemiskinan, yang ada gimana cara nya modal nyalon maren harus balik, dan harus untung selama menjabat. Biasanya orang kalau dah jadi apalagi nebar sana nebar sini biasanya kacang lupa kulitnya. Kalau saya kurang sependapat jika masyarakat tidak di dorong untuk berpendidikan tinggi, justru bupati setempat pernah mengatakan dalam pidatonya jika ada anak yang mempunyai potensi dalam sekolah nya dan kategorinya tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya lapor langsung ke saya, atau lewat instansi yang sudah di tunjuk. kebetulan saudara saya selepas SMA di beri masukan dan arahan kepada kepala sekolah setempat dan Alhamdulillah nya di terima di jakarta, biaya gratis hingga lulus dan ada biaya masukan di rekening di setiap semester nya.

Fenomena yang selalu mengemuka. Hal ini karena uang memang merupakan alat yg sangat signifikan untuk menguasai sumber daya manusia.
Politik uang ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat jika dilihat dari sejarah sebenarnya sudah ada dari jaman kolonalisme para penjajah menyuap pribumi.

Saya sependapat dengan agan-agan, bahwa politik uang ini hanya akan laku dikalangan masyarakat yang ekonomi nya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh.
Maka pemimpin seperti ini jika terpilih dia akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan.
Dia tidak akan mendorong masyarakat nya untuk berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat nya agar masyarakatnya punya pekerjaan.
Dia akan lebih senang memberikan masyarakatnya sumbangan dan bantuan terus.
Tahap ekonomi nya gitu-gitu aja ga maju-maju.
Kalau mau berubah pilihlah pemimpin yang memberikan kita Ide, Gagasan bagaimana kita bisa mandiri.

Sulit itu mas bos, karena budaya amplop itu sudah mendarah daging sejak zaman nenek moyang kita dulu, coba saja ente perhatikan gimana mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kalau ane lihat, jika (misal) yang mengadakan pesta hajatan itu pejabat dan orang kaya, pasti di dalam tenda akan ramai oleh penduduk sekitar, karena pasti akan dapat makan, rokok, dan besek ketika akan pulang, beda kalau yang ngadain hajat orang miskin, pasti tendanya sepi, karena jarang dikasih makan, ada pun seadanya, atau sama kayak lauk di rumah, rokok pun kadang ada kadang tidak.

Tidak ada sih, solusinya ya dari hulu, atau dari caleg atau calon yang berkompetisi. kalau mengharapkan masyarakat untuk tidak menerima amplop, sulit, karena bagi mereka: tidak boleh menolak rezeki, apa lagi di dalamnya lembaran merah yang cukup untuk beli beras selama 1 bulan.

Beda mas, menjadi koordinator saksi dengan membantu bagi-bagi amplop. karena tidak ada gotong-royong untuk bekerja, dan tak mungkin menjadi relawan yang benar-benar rela untuk membantu calon termasuk sebagai saksi. Ibaratnya, menjadi koordinator saksi atau posisi terendah sebagai saksi, itu memang perlu diberikan honor. anggap saja sebagai uang capek jaga TPS untuk memastikan suara calon tersebut tidak disabotase. sedangkan amplop yang saya sebutkan adalah sejumlah uang yang diberikan untuk mendapatkan suara. dan posisi inilah yang pernah ditawarkan kepada saya, saya disuruh ngedata nama, nik dan no kk, yang mau nerima 50k asal memilih calon tersebut. tawaran tersebut yang saya tolak, karena jika saya terima, saya menjadi ikut membuat warga nerima uang dari money politic tersebut.

Memang dalam politik itu uang penting, karena uang jalan untuk Transportasi. Namun yang terjadi sekarang untuk meraup suara banyak caleg melakukan serangan Fajar. Ini yang salah, dan Politik uang sudah menjadi tradisi di Inonesia sulit di brantas, dan Politik uang akan terus ada disetiap pemilu maupun Pemilukada yang sulit di hindari. Seolah-olah ini sudah menjadi hal yang bisa aja, padahal dengan politik uang lah banyak terjadi korupsi dimana-mana karena mereka sudah menghabiskan banyak dana saat pemilihan ini sering terjadi meskipun banyak pejabat-pejabat tidak mengakui bahwa mereka melakukan politik uang. Tidak ada cara untuk membrantas politik uang, kita berharap kepada KPU atau Banwaslu mereka juga sama, mereka menjadi komisioner KPU dan Banwaslu juga hasil dari suap menyuap.

Yang sangat disayangkan itu mental dan akhlak masyarakat Indonesia, mereka masih mudah ditipu oleh para caleg mungkin ini juga karena faktor kemiskinan. Kalau politik uang terus di lakukan  sama halnya beli kucing dalam karung hanya orang-orang yang punya uang yang bisa jadi pejabat padahal belum tentu bisa bekerja dengan baik dan amanah. Terus kalau hal begini terus berjalan bagaiman bangsa kita mau maju dan mandiri karena mental mereka berfikir nya ke bisnis dan memikirkan untung rugi buat pribadi.

Kalau di tanyak apakah politik uang di indonesia bisa berakhir? jawaban tidak, karena masih banyak kemiskinan dan manggap politik tidak penting. Tapi apapun kita masih sangat berharap semoga tahun politik ini  semakin banyak masyarakat yang melek politik agar perpolitikan Indonesia semakin baik. Jika uang menjadi alasan mereka untuk memilih seseorang, maka korupsi akan semakin merajalela.

saya juga di tawari jadi koordinator saksi untuk pemilu nanti dan anggota DPR yang telah 3 periode terpiliha itu yang langsung datang ke lingkungan kami untuk mencari siapa siapa saja yang bersedia menjadi saksi dan koordinator saksi di bawah partainya, jujur saya saya bingung untuk menolak tawaran yang dia berikan karena uang nya cukup lumayan, itu sekitar 400 ribu, saya yakin dia akan kembali terpilih maka itu mau saya tolak juga sebenarnya sama saja sih, saya menerima tawarannya dan bersedia menjadi koordinator saksi di bawah dia.

praktek seperti ini tentu akan mustahil untuk di hilangkan, apalagi sudah di lakukan oleh banyak caleg dan pejabat sejak lama dan trik nya itu itu aja, bahkan jika saya memiliki niat unutk menjadi caleg maka hal yang di ajarkan ke saya adalah hal yang seperti saat ini mereka lakukan, maka itu praktek uang tak akan pernah lepas dari yang namanya masa2 pemilu.

Money Politik sudah menjadi tradisi atau kebiasaan pada setiap pemilu, simplenya seperti ini jika tidak loyal atau memberikan sejumlah uang sudah pasti tidak ada suara atau dukungan baik itu untuk pemilihan calon legislatif ataupun kepala daerah. Bahkan di tempat saya tinggal saat pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2017, ada calon yang difavoritkan bisa menang dengan mudah karena memiliki dukungan cukup banyak dari simpatisan masyarakat karena calon Bupati dan wakil Bupati ini berasal dari pimpinan pondok pesantran terbesar.

Namun menjelang hari H pemilihan kepada daerah, calon lain melakukan money politik dan secara tidak dipredikasi calon yang melakukan money politik mampu memenangkan pemilihan kepada derah dengan kemenangan cukup mutlak.

Terima atau tidak dengan sistem money politik saya rasa sudah menjadi darah daging dan tidak dapat dipisahkan lagi, untuk saat ini hampir semua calon legislatif mengandalkan money politik untuk meraih suara mereka di pemilu tahun depan untuk mendapatkan peluang lebih besar agar bisa terpilih menjadi seorang legislatif.

Yang sedang dibahas di Thread ini sudah lama dilakukan oleh seorang  intelektual yang ada di desa saya, beliau sangat dihormati karena kedermawanannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki diatas rata-rata.
Beliau selalu mengedukasi masyarakat ketika tahun pemilu datang agar tidak salah memilih pemimpin atau wakil rakyat, beliau selalu mengatakan ambil amplopnya, tapi jangan coblos calonnya, tidak apa-apa karena kita tidak meminta amplop sama mereka.

Beliau selalu berada di barisan terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan, pemimpin yang baik akan memberi dampak baik pada masyarakat, sedangkan pemimpin yang terlalu berambisi mendapat kekuasaan dengan menghalalkan segala cara akan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Politik uang akan berakhir di Indonesia selama masyarakat terbuka hatinya atau dengan kata lain tidak mudah dibeli suaranya dengan sejumlah uang. Di desa saya tidak ada lagi caleg yang berani menjalankan politik uang karena misi mereka tidak pernah berhasil akibat masyarakat sudah pinter dalam menentukan pilihannya.

Selama para calon tidak menghentikan praktik politik uang maka selamanya masyarakat akan sulit untuk menolak uang yang diberikan oleh si calon. karena masyarakat sekarang sudah paham dengan tingkah laku para calon angggot DPR yang mana kebanyakan mereka hanya mengunjungi rakyat ketika pemilu dan setelah terpilih mereka tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, mungkin salah satu solusi untuk menghentikan Money politic dengan cara memperbaiki sistem partai politik dan undang-undang pemilu dan juga partai politik harus dibiayai oleh negara sehingga negara bisa mengontrol kegiatan partai politik baik dalam kegiatan pemilu atau kegiatan lainnya.

Dan ini memang sangat realistis dimanapun tempatnya. Bukan hanya tetangga tempat tinggal saya sekarang bahkan di desa/kota tempat saya tinggal dulu sama masyarakatnya mempunyai pola pikir seperti itu, saya punya pengalaman selama 20 tahun nomaden, selalu pindah-pindah kota/tempat tinggal karena ayah waktu itu aktif bekerja dan selalu pindah luar kota. Selama saya aktif ikut bermasyarakat di tempat-tempat tersebut ritual bagi-bagi uang saat pemilu selalu ada, yang mengherankan dari orang yang saya pandang kaya dan kurang mampu pun tak luput dari budaya sebar amplop ini. Kadang bukan hanya amplop metode yang mereka gunakan, dan ini tergantung si calon itu sendiri, ada yang berupa sumbangan tenda untuk kampung, ada yang berupa peralatan bercocok tanam (hidroponik), peralatan kebutuhan dusun (gelas, piring, nampan), iming-iming pendanaan kelompok (tani, ternak). Mungkin saking seringnya ini bukan lagi sebuah kebiasaan untuk mendapatkan suara tapi sudah menjadi tradisi kewajiban. Akan sangat susah untuk di hentikan, memang harus ada kesadaran sendiri khususnya dari si calon dan kader-kader pengusung serta peran perangkat desa untuk menghimbau warga untuk tidak menerima dan membuat segala bentuk suap tersebut.

Yang mengherankan lagi, RT/RW atau ketua pemuda yang mau maunya menyebarkan amplop ini.

Edukasi itu kalau untuk yang belum paham. Permasalahannya masyarakat sebenarnya sudah paham dan memilih untuk menerima amplop. Kalau di benak ane, misalnya, dikasih ataupun tidak dikasih amplop, siapapun pemimpinnya, tidak bakal membawa perubahan untuk ane. Sehingga realistis untuk ane menerima amplop agar setidaknya ada keuntungan untuk ane. Ini sebenarnya adalah ciri negara gagal kalau penduduknya sudah mulai apatis, tidak percaya, tidak mau tau dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah.

Namun, CMIIW bisa kena pidana kalau menerima amplop. Makanya kalau buat ane duitnya ga sebanding dengan risikonya. Alasan ane ga menerima bukan karena idealisme, tapi semata karena ga mau berurusan dengan isilop. Mungkin kalau untuk kalangan yang lebih membutuhkan, risiko lapar lebih harus dipikirkan daripada kena pidana.

Sekali lagi, masyarakat ga butuh edukasi, tapi butuh pemerintahan yang lebih baik -> kesejahteraan baik, kesehatan baik, dst.

Ditahun politik seperti ini maka sudah bukan hal yang aneh ketika ada tim sukses ataupun relawan untuk membagi bagikan uang demi kemenangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum.Namun disini saya akan mengemukakan pandangan saya dari sudut pandang lain, jika agan mengemukakan pendapat dan bertanya kenapa warga kita sangat sulit untuk di edukasi tentang penolakan uang yang diberikan oleh calon, saya akan melihat dari sudut pandang lain.

Menurut pendapat saya masyarakat tidak sepenuhnya salah akan hal ini, terlebih target mereka adalah masyarakat menengah kebawah yang kita tahu sulit untuk mendapatkan uang, jadi ketika mereka diberi uang dengan "cuma-cuma" maka mereka akan dengan senang hati untuk menerimanya. Bagi saya edukasi bukan hanya harus disampaikan kepada masyarakat saja, akan tetapi calon yang harus diberikan edukasi lebih terhadap hal hal seperti ini. Karena uang berasal dari mereka, dan masyarakat juga jika tidak ada uang dari mereka maka tidak akan menerimanya juga kan?

Namun disisi lain ini juga sulit untuk dihentikan, karena praktek seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi budaya di perpolitikan kita. Dan juga hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam politik saja, akan tetapi sudah di pupuk sejak dini,  saya  mengatakan ini suap dan dengan tidak bermaksud merendahkan, namun kita tahu suap adalah salah satu ciri khas masyarakat kita.

Saya memiliki saudara yang menjadi tim sukses salah satu bakal calon DPRD di salah satu kota besar, ia mengungkapkan kalau untuk modal awal yang dikeluarkan oleh calon sudah lebih dari 2M. Ini belum biaya lain-lain, mulai dari marketing (pembuatan banner, gaji tim sukses). Kemudian, pembagian amplop untuk warga agar memilih si calon, ada lagi serangan fajar yang sering dilakukan dengan memberikan uang lebih banyak untuk menikung calon lain.

Bagi sebagian warga, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Jumlahnya tidak banyak memang yang diterima oleh warga, kalau rata-rata di desa saya hanya mendapatkan 50rb. Tapi, uang tersebut seperti tidak bisa ditolak. Saya pribadi tidak mau menerima berapa pun nilainya, bahkan sempat ditawari honor 250rb untuk membantu membagikan uang pada orang-orang terdekat saya. Saya hanya bilang, cari orang lain saja. Sedangkan orang lain, bahkan keluarga saya sendiri, meskipun saya minta untuk menolak segala pemberian dari calon, tetap saja diterima.  

Menurut warga "ambil uangnya, jangan pilih orangnya", tapi seandainya yang memberi itu tetap menang, bukankah sudah dipastikan memiliki potensi korupsi 99% agar bisa balik modal? sedangkan modal awal saja sudah lebih dari 2M. Jangankan DPRD yang konsepnya sudah luas, untuk menjabat perangkat desa pun calon perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara. Di sisi lain, melaporkan pun tidak menjadi solusi sejauh ini!


Saya penasaran, mengapa begitu sulit untuk mengedukasi masyarakat agar menolak uang yang nilainya hanya untuk sehari belanja demi 5 tahun?

Apakah ada solusi untuk mengedukasi warga agar menolak segala bentuk uang yang ditawarkan?

Adakah kemungkinan Money politic ini berakhir di Indonesia?