Topic: Tapera Jadi Polemik, Haruskah dipaksakan? (Read 1038 times)

selain tapera yang menjadi polemik, kali ini ada isu kenaikan pajak menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 januari 2025.
saya baca beberapa artikel kenaikan ini karena ingin memperbesar pendapatan pajak negara. haruskah ini juga dipaksakan?
mengingat daya beli masyarakat kita semakin melemah. terutama di kalangan kelas menengah kebawah yang untuk makan saja terasa sangat berat.

---

_{PPN 12 Persen Tambah Pemasukan Negara Rp80 T, Ekonom: Ingat Rakyat Kecil
PPN naik jadi 12% mulai 2025, apa dampaknya pada daya beli masyarakat?}

Yang membuat program seperti ini sangat diragukan, terutama bagi saya pribadi, kemungkinan korupsi di negara ini sangat tinggi, jadi ya iitu akan membuat kita bersedakh kepada mereka ketiak menjalani program ini, karena jika di pikir-pikir program ini sangat bagus sebagaimana istilah gotong royong di negara kita sejak dulu, tetapi dengan parlemen dan pemerintahan yang selalu ingin memperkaya diri yang membuat kita kesal dengan jasa mereka kepada masyarakat, apakah ini akan berjalan atau tidak, hal itu sanagat di pertanyakan dalam pengelolaan uang hasil Tapera.

Sebenarnya dalam hal ini ketika berbicara tentsng Tapera itu sudah cukup baik dari segi program karena pada akhirnya melihat dari beberapa negara lain termasuk negara besar juga memiliki program yang sama atau hampir mirip dengan Tapera dari segi program kerja dan memang itu diharapkan bisa membantu untuk hunian yang lebih baik.

12 Negara yang Punya Program Mirip Tapera, Termasuk China dan Amerika

Tetapi masalah yang terjadi di negara kita ini alan sangat berbeda dengan negara lain termasuk negara besar yang melakukan program yang sama (mirip seperti Tapera)  karena pada akhirnya pola dan tindakan regulasi pemerintah kita atau kejahatan terselubung yang dilakukan pada akhirnya membuat kita tidak yakin dana tapera yang dikumpulkan akan berakhir dengan aman tanpa ada gangguan. Apalagi dengam secara jelas pemerintah juga mengakui bahwa dana Tapera akan dipinjam untuk menutup defisit APBN dan tentu ini jelas mengganggu karena tidak sesuai dengan tujuan awal, belum lagi korupsi dan pemotongan (yang memang pasti terjadi) akan membuat kita tidak menerima kondisi seperti ini.

Bisa saja sebenarnya tapera berjalan tetapi dengan catatan negara ini sudah lebih baik dibanding sekarang tetapi jika kondisi pemerintahan masih carut marut dimana kinerja para dewan masih buruk maka Tapera masih akan tetap menjadi polemik tanpa kejelasan.

Peralihan kepemimpinan akan menjadikan sebuah solusi atas setiap masalah yang meresahkan masyarakat khusunya dan Presiden Prabowo sudah menyatakan akan melanjutkan program tersebut dengan rincian akan membangun tiga juta hunian setiap tahun yang dibagi untuk perkotaan maupun pedesaan. Tetapi yang menjadi polemik apakah lanjutan program tersebut bisa lebih berjalan dengan baik atau hanya akan menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Ini masih menjadi beberapa program yang akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih dan jika kita mau pesimis mungkin ujung-ujungnya nanti akan sama seperti pemimpin sebelumnya.

Meskipun semua orang berharap dengan adanya pemimpin baru progam yang di susun jauh lebih menguntungkan rakyat dan jika mau optimis maka mudah-mudahan presiden terpilih bisa merealisasikan program yang jauh lebih menguntungkan rakyat meskipun harus mengubah regulasi terlebih dahulu menyangkut dengan program sebelumnya.

Gagasan ketimpangan ini banyak ditemukan di masyarakat kita, khususnya terkait kebijakan tunjangan dan fasilitas bagi pejabat dibandingkan dengan tanggung jawab keuangan publik yang harus dipenuhi. Ada sejumlah tunjangan yang diterima pejabat, seperti fasilitas transportasi, rumah dinas, anggaran komunikasi yang seringkali sangat mahal. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terperinci mengungkapkan bahwa total tunjangan yang diterima pejabat bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, melebihi tunjangan pokok. Hal ini dianggap sebagai ketimpangan mengingat orang-orang berpenghasilan rendah tetap harus melakukan pembelian sehari-hari dan memenuhi kebutuhan lainnya, tagihan yang harus mereka bayar termasuk pajak dan asuransi kesehatan.

Sejauh mereka memahami bahwa program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) adalah tentang memberikan keamanan perumahan selama masa pensiun, banyak orang berpendapat bahwa langkah yang melibatkan pemotongan gaji orang-orang untuk membayar iuran bulanan, semakin menekan beberapa kelompok orang, khususnya yang berpenghasilan rendah. Pemerintah sebenarnya dapat memberikan solusi dengan apa yang dapat digambarkan sebagai tindakan yang lebih ringan seperti menawarkan subsidi perumahan terlebih dahulu yang kemudian dapat dicicil melalui iuran Tapera. Namun, perlu ditegaskan bahwa kebijakan ini tentu harus didukung anggaran yang besar, sehingga bisa dilihat perspektif yang lebih kritis, yaitu prioritasnya adalah kesejahteraan rakyat.

Kan itu "WAKIL KITA" mas jadi ya minimal kalo rakyatnya tidak sejahtera dan cenderung kekurangan maka setidaknya wakil kita yang hidupnya terjamin hehe.

Masalah tapera memang sebenarnya cukup meresahkan dan saya pribadi juga merasa tidak sependapat dengan adanya usulan seperti ini karena jujur saja untuk buruh yang kerjanya hanya digaji sebesar UMR dengan banyak sekali pemotongan, saya cukup merasakan bagaimana situasi yang sebenarnya sulit untuk dijelaskan karena jujur saja itu masih sangat kurang daru gaji pokok dan ketika itu dipotong maka pasti habis sudah karena banyaknya pemotongan yang terjadi. Niatnya mungkin bagus tetapi dengan kondisi pemerintahan dan pejabat saat ini saya cukup pesimis bahwa uang yang saya kumpulkan untuk iuran Tapera itu akan aman dan tetap berada sesuai dengan fungsinya. Sudah cukup saya kecewa dengan masalah pajak dan saya rasa saya tidak ingin dikecewakan lagi dengan adanya iuran seperti ini. Tetapi sesuai dengan yang saya sampaikan di post sebelum ini dimana ada statement pemerintah yang mengatakan bahwa Tapera pasti akan tetap berjalan selambat-lambatnya 2027.

Itu yang membuat saya geleng-geleng kepala dan tak habis pikir dengan kebijakan Pemerintah saat ini. Di saat pejabat dan wakil rakyat diberikan tunjangan ini dan itu Rakyatnya malah harus bayar iuran ini dan itu. Di saat pajabat memiliki gaji pokok yang bisa dibilang rata-rata tetapi mereka punya tunjangan rumah, anak istri, internet, mobil dan ini itu yang puluhan kali lipat dari gaji. Sedangkan di lain sisi Rakyat terpaksa harus mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya hanya mengandalkan gaji.

Untuk program Tapera ini banyak juga yang protes karena sejauh yang saya tahu itu iurannya dipotong tiap bulan nanti waktu pensiun dikasih rumah sebagai jaminan hidup. Bukankah kalau Pemerintah ini pro rakyat dan memang bertujuan mensejahterakan Rakyat yaudah kasih rumah saja dulu nanti dicicil pakai Tapera. Saya tahu itu tidak mungkin karena anggaran Negara yang terbatas tetapi jujur melihat wakil rakyat bergelimangan tunjangan puluhan juta itu rasa-rasanya sangat geram sekali.

Tapera memang pernah menjadi sorotan beberapa waktu lalu, namun Info baru terdengar sedikit di belakang ini. Program ini seharusnya memungkikn memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama para pekerja, untuk memperoleh pembiayaan perumahan yang memenuhi standar. Tentu saja harapannya adalah ketika kebijakan tersebut diterapkan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang jujur ​​dan jelas serta sesuai dengan tujuan awalnya yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Semua ini hanya berharap program Tapera ini benar-benar dikelola dengan sangat baik oleh pihak yang berwenang, agar amanah dalam mengemban kinerjanya serta memberikan masukan yang sangat positif bagi masyarakat umum. Diharapkan implementasinya berjalan sesuai rencana tanpa ada kekecewaan sehingga menjadi solusi jangka panjang kebutuhan perumahan di Indonesia khususnya bagi kelompok yang membutuhkan.

Sementara ini kemungkinan keputusan tentang Tapera ini masih akan terus ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan karena bisa saja keputusan nya akan aktif kembali minggu depan, bulan depan atau memungkinkan tahun depan karena memang tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan yang jelas tetapi melihat pernyataan dari Komisioner Badan Pengelola Tapera akan tetap ada dan pengoperasian atau penerapannya paling lambat dimulai tahun 2027.


Tetapi ada hal yang menarik sekarang dimana sebenarnya pasti kita merasa ada sebuah kesenjangan sosial mengenai Tapera ini dengan kebijakan baru pemerintah yang memberikan tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang menjabat di periode ini yang berkisar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta per bulan.
Kalkulasikan saja oleh masing-masing untuk seorang pejabat yang mendapatkan minimal 50 juta/bulan x 5 tahun periode jabatan itu berapa dan saat ini yang tercatat dilantik sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029.
Saya tidak akan berbicara tentang masalah keadilan karena pada akhirnya keadilan di negara kita memang abu-abu tetapi memang ini sedikit mindblowing saja untuk saya ketika para buruh atau rakyat biasa harus dipotong untuk iuran Tapera tetapi untuk mereka para pejabat yang katanya Dewan Perwakilan untuk Rakyat sangat nyaman dengan tunjangan yang besar setiap bulannya.

Sumber

Bagai mana kelanjutan terbarunya tentang tapera ini sudah lama tidak terdengar lagi kelanjutan nya apakah sudah benar-benar diterapkan?
Tapi saya berharap jika sudah diterapkan yang mendirikan anjuran atau suatu program baru pemerintah ini bisa amanah dan juga bisa mewujudkan nya dengan baik atau sesuai harapan masyarakat,inti nya tidak mengecewakan.

Ya saya menilai kebijakan itu terkesan dipaksakan oleh pemerintah dan sama sekali tidak menguntungkan bagi pekerja. secara logika sederhana para pekerja sangat tidak mungkin untuk bisa mendapatkan rumah dengan jumlah uang yang mesti ditabung pada tabungan Tapera itu, kemudian bagi mereka yang sudah mendapatkan rumah juga tentu tak memiliki prioritas lagi untuk harus mengikuti program itu.

Saya berharap pemerintah harus meninjau ulang kebijakan itu agar tidak menjadi bumerang dikemudian hari sehingga menyebabkan gejolak baru ditengah-tengah masyarakat. Jika memang pemerintah ingin membantu warganya yang belum memiliki rumah maka sebaiknya diteruskan saja program KPR dengan syarat yang lebih mudah dan saling menguntungkan.

Jujur saja peraturan ini memang tidak jelas cara pengalokasiannya jika di lihat dari kacamata saya pribadi, satu hal yang mungkin kita sorot adalah jarak dari pengumpulan uang hingga memiliki rumah berapa lama, sementara uang perbulan yang di potong itu sangat kecil untuk membeli sebuah rumah, pada dasarnya lebih baik menabung sendiri daripada harus melalui pemerintah dengan cara seperti itu.

Dan lagi saya mendengar bahwa untuk percepatan akan di gunakan untuk dana investasi, agar pertumbuhan keuangannya lebih cepat, menurut saya uang iuran seperti ini juga bukan langkah yang bijak, dimana menggunakan dana masyarakat untuk di investasikan seperti itu, saya lebih setuju cara seperti yang anda sebutkan, yaitu pemerintah membangun rumahnya terlebih dahulu kemudian Tapera di berlakukan, itu bikin rakyat sejahtera walaupun gajinya di potong tiap bulan tetapi mereka memiliki rumah layak huni untuk terus berkembang dan bekerja dan membayar Tapera.

Atau tidak, saya ingin memberi saran saja untuk pengujian kebijakan ini efektif atau tidaknya harus di lakukan uji coba pada kota tertentu untuk melihat hasil terlebih dahulu, dan jikapun gagal itu tidak menjadi beban yang berat bagi negara.

Jika Pemerintah memang benar ingin mensejahterakan rakyat sebagaimana asas ke-5 Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", maka yang harus dilakukan Pemerintah adalah berikan dulu rumahnya baru kemudian pembayarannya dicicil dengan Tapera. Jika alasannya negara tidak punya uang berarti Pemerintah saat ini jangan malu mengakui bahwa mereka belum mampu mensejahterakan rakyat. Kalau kebijakannya adalah Tapera dipotong dan nanti akan mendapatkan rumah maka pertanyaannya itu kapan? Apa harus nunggu tua dulu baru dapat rumah? Di saat sudah sakit-sakitan dan, maaf, mungkin umurnya tidak lama lagi baru kemudian Pemerintah memberikan rumah hasil tapera.

Dan saya setuju seperti beberapa orang di atas, bahwa dengan pemotongan 3% per bulan memangnya cukup buat KPR/Mendapatkan rumah? Jujur saya melihat ini lebih ke akal-akalan Pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan yang lumayan besar jika melihat keseluruhan jumlah ASN di negeri ini. Sumber: klikpendidikan.id, Link: Jumlah PNS di Indonesia 3.732.428 Tahun 2024! Lulusan SMA Nomor 2 Terbanyak, Berikut Daftar Lengkapnya

Peraturan seperti ini memang sangat memberatkan masyarakat dan pemerintah tidak harus mengikut campur semua hal yang menyangkut dengan masyarakat apalagi hal seperti ini sudah sangat pribadi karena tidak semua orang bekerja pada instansi pemerintahan dan ini akan mengurangi gaji setiap karyawan dan Tapera ini tidak harus di jalankan oleh pemerintah karena akan banyak masalah yang akan timbul nantinya dan program ini tidak akan membatu masyarakat, lebih baik cari solusi yang lebih bermanfaat.

Namun nyatanya sekarang kebijakan itu di ambil dengan banyaknya kritikan sehingga bisa kita simpulkan bahwa Tapera ini merupakan program yang tidak di setujui oleh banyak pihak.
Saya pikir ketidak setujuan ini karena kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, bukan persoalan programnya yang ingin mensejahterakan rakyat untuk bisa memiliki rumah namun pemerintah yang kurang kepercayaan dari rakyat.
Saya yakin cukup banyak pegaai yang tidak ingin gajinya di potong untuk Tapera, namun nyatanya kebijakan ini di sudah di ambil.
Memang pada dasarnya pemerintah sekarang tidak benar, cukup banyak kebijakan yang di ambil merugikan banyak orang atau tidak di sukai banyak masyarakat Indonesia.

Menurut pandangan saya pribadi,,sbenarnya itu semua baik dan bisa mensejahterakan rakyat supaya semua bisa mempunyai rumah prodadi walaupun dengan cara dicicil lewat potongan gaji,,tetapi sekali lagi kembali ke masyarakat itu sendiri,setujukah hak mereka dipotong dengan cara sepihak tanpa ada sosialisasi yang benar supaya pemikiran masyarakat tentang tapera tidak ke ranah negatif..
Dan bagi saya cocok saja tetapi harus ada sosialisasi dan keterbukaan dari pemerintah tentang tapera..

Nah kan, banyak kejadian sama di tiap daerah , mungkin seluruh daerah. Tapi ga semua orang memiliki keberanian untuk melakukan itu , dan untungnya sekarang ada sosmed, jadi bisa bikin thread, dan berharap viral  .

Dilaporkan saja jika sampeyan menemukan hal ini, Saya saja pernah diminta pungutan sama kepsek di SDN negeri tempat anak saya sekolah, mereka bilang pungutan ini demi meningkatkan taraf pendidikan sekolah untuk dibandingkan dengan sekolah lain. Ya saya tolak, dan tidak saya bayar, akhirnya anak saya dipanggil, sama saya saya laporkan ke diknas kota, hingga kepsek tersebut dimutasi karena tidak ada arahan dari dinas untuk memungut uang dari orang tua siswa.

Sulit untuk menghilangkan budaya korupsi di indonesia, sudah mendarah daging disetiap generasi. Bukan hanya di pemerintahan pusat, bahkan tingkat dasar sekelas RT pun banyak sekali korupsinya. Saking mirisnya bisa dilihat sekolah negri, padahal udah jelas pemerintah menggeratiskan dan memfasilitasi, tapi tetep aja banyak yang harus dibayar oleh siswa

Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah kasus-kasus korupsi uang dari jerih keringat rakyat yang diperas ini hilang begitu saja. Setelah kasus asabri, jiwasraya dan berbagai institusi pemerintah lainnya terlilit hutang dan korupsi, rakyat paling hanya mengetahuinya setelah kasus ini muncul dan beberapa kali disiarkan di televisi. Setelah itu kasus-kasus ini lenyap begitu saja. Ane jujur sakit hati ketika duit pajak dipergunakan untuk memenuhi kehidupan mewah para pejabat. Kemarin ada yang membandingkan pajak negara kita dengan negara eropa sana yang katanya lebih tinggi. Tapi bedanya pemerintah di eropa sana jujur dan amanah dalam mengelola uang pajak yang katanya bisa mencapai 20 persen gitu. Hasilnya sangat bisa dirasakan rakyat dari transportasi umum dan pelayanan publik lainnya. Beda sama negara kita yang tiap tahun bayar pajak eh duitnya malah dipakai buat bansos untuk pencitraan dan dianggap merakyat. Bagaimana rakyat menjadi pintar jika setiap hari dikasih ikan bukan kail pancingnya.

Entah pesanan siapa program Tapera ini. Mungkin kalau buat yang ada gaji bulanan seperti PNS atau semacamnya bisa dimengerti.

Memang, walaupun secara teknis gaji namanya yang disebutkan itu tidak 'dipotong', tapi jumlah yang diterima oleh pekerja akan berkurang karena adanya iuran Tapera. Cuma diganti istilahnya aja, sama aja gajinya dipotong.

Bukan itu saja, klo karyawan/pekerja yang sudah punya rumah wajib juga ikut Tapera. Bagi saya, ini pemaksaan. Katanya ada opsi bahwa iuran Tapera bisa diuangkan atau diinvestasikan kembali, meskipun detail belum lebih jelas. Seperti yang sudah-sudah kayak asuransi, saat penarikan sudah tidak sesuai sama realita. Menurut saya dihapus saja program ini, banyak polemiknya.

Tapera ini adalah program pemerintah untuk membantu mereka untuk membayar hutang negara, dengan memaksakan rakyat untuk menyetujui program tapera yang tidak jelas maksudnya, hal demikian membuat polemik masyarakat untuk tidak menyetujui program embel-embel seperti itu, tidak masuk akal ada rumah dengan seharga itu, yang jauh sekali dengan perbandingan harga sekarang, sekarang saja tidak dapat rumah dengan harga segitu apalagi kedepannya yang semakin lama semakin naik harga rumah, program seperti ini yang menjadi kisruh di kalangan masyarakat bawah, mereka yang mati-matian bekerja lalu dipotong gaji dengan alasan program tapera lalu dana tersebut digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sungguh sangat kejam sekali penguasa saat ini.

Terima atau tidak, di negara kita selalu ada pengalihan isu saat ada kasus besar seperti korupsi atau kasus besar lainnya yang menimpa pejabat negara seperti kasus korupsi dengan kerugian hingga 271 triliun. Namun untuk kasus TAPERA saya rasa bukan kasus dimunculkan ke publik untuk pengalihan isu agar kasus lainnya semakin tertutup dan tidak menjadi pembicaraan masyarakat untuk sementara waktu karena fokus ke kasus TAPERA.

Jujur meskipun saya full online dan tidak terikat dengan pekerjaan offline sangat tidak setuju dengan sistem TAPERA yang akan diterapkan pemerintah, disini kita bisa lihat ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan rumah kepada rakyatnya sehingga dipaksakan rakyat untuk patungan membantu rakyat dan campur tangan pemerintah hanya sebatas perantara saja.
Sadis sebenarnya apalagi gaji pegawai dan pejabat yang akan mengingi posisi komisaris hingga posisi krusial lainnya di TAPERA mandapatkan gaji cukup besar dari uang potongan hasil keringat raykat sendiri.

Banyak yang tidak tahu soal tapera ini karena isunya dialihkan ke yang lain, jadi tampak tidak begitu urgent, padahal penting banget, karena ane lihat ada sebagian perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk mengikuti tapera. Karena pengusahanya takut akan aturan dan UU yang diterapkan pemerintah yang mewajibkan tiap perusahaan untuk memotong gaji karyawannya untuk tapera.

Tapera ini juga efektif supaya pemerintah tidak berhutang karena defisit APBN sedikit tertutupi dengan "memaksa" rakyat menyetorkan dananya. Namun karena banyak isu pengelolaan dana banyak masalah jadinya masyarakat tidak percaya mereka bisa mengelola itu, sudah banyak contohnya seperti asabri, bumisraya, dan lainya, dimana dana yang disetor dikorupsi direksinya sehingga hasil dan keuntungan yang didapat tidak maksimal.

Inilah kenapa ane geram dengan pemerintahan saat ini. Mereka benar-benar menjadikan negara ini sebagai kerajaannya dan memperlakukan APBN dengan seenaknya. Ane heran kenapa mereka dengan teganya berhutang untuk menutupi defisit anggaran tetapi dananya malah dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nantinya hutang itu akan diwariskan ke presiden selanjutnya. Tetapi karena presiden selanjutnya juga kalangan mereka ane pikir pastilah akan berhutang lagi dan menjadikan negara ini sebagai jaminan.

Kasus vina ini saya ngga habis pikir dah Om. Sudah sangat sangat melebar sekali dan belum ada tanda-tanda mau berakhir. Sebenarnya dari dulu itu kalau ada kasus-kasus yang sangat besar, terus langsung disambut dengan isu-isu lainnya supaya fokusnya masyarakat teralihkan dan tidak bisa mengetahui kabar dari kasus-kasus sebelumnya. Saya juga ngga terlalu mengikuti masalah tapera ini sih Om soale ya seperti yang saya pernah katakan, masyarakat boleh memilih untuk ikut tapera atau tidak dan diberikan kebebasan. Mungkin nanti ada kebijakan baru setelah pergantian kekuasaan.

Ane rasa tapera ini bukan pengalihan isu, tapi sudah menjadi isu tersendiri yang besar, dan beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini malah dibuat untuk pengalihan isu tapera ini, semisal kasus vina, kasus narkoba artis, dan kasus-kasus yang "tidak ada duitnya". Coba saja ente pikir, kasus vina ini malah sudah melebar kemana-mana, padahal kalau ane lihat tidak ada sesuatu yang besar, jika pun ada aparat yang terlibat paling juga pangkat kompol atau setingkat kapolres. Dan ane yakin kasus-kasus yang terjadi sekarang ini untuk pengalihan isu tapera yang kemungkinan besar ke depan akan menyerap dana sampai trilunan rupiah untuk nutupin defisit APBN.

Itulah mengapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk berusaha masuk menjadi ASN karena sekarang ini, menjadi seorang ASN sudah menjadi ladang basah. Mereka melihat ada banyak celah yang bisa digunakan untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya tanpa memikirkan bahwa mereka sudah melakukan sumpah jabatan untuk bisa bekerja sebaik-baiknya.

Program Tapera ini sulit untuk bisa berhasil jika situasi dan kondisinya tidak berubah. Pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang apakah kebijakan ini bisa memberikan dampak positif atau negatif. Tapi karena ada yang ingin terus berjalan, sepertinya mungkin ini akan tetap dijalankan. Ataukah ini hanya pengalihan isu dari kasus yang sedang terjadi?

Defisit di tengah tahun ini disebabkan karena jor-joran pemerintah kala pemilu kemaren. Pemerintah mengucurkan semua bantuan dan strategi kampanyenya dengan suap rakyat lewat bantuan BLT, beras, dsb. Ya kita tahu sendirilah pemerintah saat ini dukung siapa, sehingga berupaya untuk dinastinya naik kembali ke kekuasaan. Coba kalau duit-duit tersebut tidak dipakai untuk kampanye, pasti tidak bakal defisit seperti sekarang.

Kalau soal gaji ASN dan Pegawai pemerintahan memang besar, tapi itu bukanlah sumber utama penyebab defisit, karena dana tersebut sudah pasti ada terus tiap tahun. Defisit-defisit tersebut disebabkan oleh pengeluaran yang tak terduga yang ditilep secara diam-diam dengan dalih bantuan sehingga penikmat APBN tersebut orang tertentu saja. Mengenai perjalan dinas, baik itu di dalam mau pun di luar negeri, tergantung kementerian dalam memanajemen itu semua, kalau manajemennya buruk tentu yang berimbas adalah kementerian yang mengalami defisit.

Mirisnya,program-program strategis yang dikucurkan oleh Pemerintah hanya 10% atau 20% saja yang tepat sasaran. Sisanya adalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada gunanya. Sebagian besar APBN habis untuk menanggung  gaji ASN atau abdi negara lainnya. Tetapi kinerja pemerintahan benar-benar tidak efektif dengan birokrasi yang begitu ribet. Sebagian lagi sudah habis untuk dikorupsi atau dinikmati oleh pejabatnya untuk pelesiran keluar negeri dengan fasilitas kelas satu  dengan dalih perjalanan dinas/studi banding. Saya ingat betul seorang teman saya yang kebetulan dia dapat jatah studi banding ke luar kota. Setelah menghabiskan puluhan juta untuk beberapa hari tapi kinerja satuan kerjanya masih sama saja tidak ada bedanya.

Mungkin agan benar, Tapera atau sejenisnya bakal makin marak karena negara nyari sumber uang untuk menutupi defisit dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat. Per Mei tahun 2024 saja, dilaporkan defisit kita sudah mencapai Rp 21,8 Triliun. Bayangkan berapa angka defisitnya di akhir tahun nanti kalau pemerintah tidak punya solusi selain utang lagi, padahal pemerintah sudah jor-joran dengan berbagai program.

Pendapatan Seret, APBN Defisit Rp 21,8 Triliun Per Mei 2024

Selain dengan membuat tapera dan sejenisnya, pemerintah juga sepertinya makin gencar menjual aset negara seperti BUMN dan sebagainya. Ujung-ujungnya negara ini diambang bangkrut.

4 BUMN Akan Dijual

Buat nambahin defisit APBN bang, jadi jangan heran kalau sekarang dan ke depannya pemerintah akan mulai jor-joran nyari duit dengan pakai uang rakyatnya. Apa lagi program pemerintah ke depan itu banyak, makan siang gratis, IKN, susu gratis, pokoknya gratis. Padahal itu semua tidak gratis, tapi dengan ngambil uang rakyat (kayak tapera) ini. Dan beberapa program yang ada saat ini (contoh: program sejuta rumah), itu juga sepertinya mandek di jalan, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya, misalnya orang yang pro ini lah, pro itulah dsb.

Secara ide juga kontroversi karena tidak semua orang perlu Tapera. Beberapa orang sudah punya rumah dan tidak butuh rumah kedua, yang lain mungkin punya cara sendiri untuk punya rumah. Kalau pemerintah niatnya mau bantu orang-orang punya rumah, kenapa tidak dengan cara lain. Pemerintah bisa punya program rumah murah khusus untuk masyarakat golongan tertentu. Atau pemerintah menyiapkan lahan murah di setiap daerah yang bisa dibeli masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah. Dan masih banyak lagi cara lain yang lebih bisa diterima oleh masyarakat.

Ya, ini tidak jauh beda dengan pengelolaan dana haji atau BPJS. Ujung-ujungnya ini tujuannya untuk keuntungan pemerintah sendiri, bisa dibayangkan keuntungan yang diperoleh pemerintah dari mengelola dana besar Tapera tersebut. Apalagi nantinya untuk mengambil Tapera itu sendiri aturannya berbelit-belit, bisa jadi malah ada yang hangus karena alasan tertentu. Model Tapera seperti ini hanya membuat lahan korupsi baru.

Ngomong-ngomong, bukannya pemerintah sudah punya program khusus terkait penyediaan rumah yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Kita ada program sejuta rumah lho. Buat apa ada program Tapera lagi?



Sumber: https://perumahan.pu.go.id/berita/detail/program-sejuta-rumah-hingga-akhir-februari-capai-79568-unit#:~:text=%E2%80%9CProgram%20Sejuta%20Rumah%20(PSR),19%2F3%2F2024).

Nah itu dia gan. Ane juga berpikir kalau 3% itu bukan jumlah yang besar. Tetapi bagi karyawan atau pekerja kantoran untuk saat ini aja ada banyak potongan ini itu yang kalau dikali-kali itu sudah sekitar 12% dari gaji nya yang UMR. Kalau gajinya 3 juta maka buat potongan sana sini saja sudah sekitar 360ribu yang mana uang segitu harusnya sudah cukup buat beli beras dan lauk selama beberapa hari.

Lagipula Tapera ini memang tidak masuk di akal ane gan. Itu kalau ane gaji 3 juta yang berarti buat Taperanya itu 90ribu rupiah per bulan, memang kapan bisa dapat rumah? Jangankan ane, menteri Basuki saja sampe bingung pas ditanya terkait Tapera ini. Karena sistem Tapera ini pukul rata baik yang sudah punya rumah atau yang tidak punya rumah semua kena bayar Tapera. Apa enggak jadi lahan basah buat korupsi gan agan semuanya?

Masih tahap persiapan dan penyelesaiannya,tidak tau dengan jelas diresmikan nya kapan, karena masih menjadi polemik di kalangan masyarakat,tapi menurut berita yang beredar hal ini akan di lanjutkan mau tidak mau masyarakat lagi yang mengalah, masyarakat sudah berupaya menolak terapi memang tidak digubris hal ini akan tetap dilaksanakan.

Namanya juga aturan, apa lagi itu berada di top (UU) pasti butuh waktu lama untuk diterapkan. Pastinya, jika akan diterapkan ke unit-unit pemerintahan seperti kementerian, pemda dan badan butuh legacy khusus lagi untuk diterapkan, semisal membuat peraturan menteri, peraturan gubernur, bupati dan sebagainya. Kemungkinan besar belum terlaksana secara maksimal tahun ini, mungkin tahun depan ketika sudah di tanda tangani oleh presiden terbaru Prabowo. Tapi yang jelas aturan ini harus dijalankan, tidak bisa diabaikan begitu saja karena sudah diketok palu. Kecuali kalau rakyat demo dan minta diamandemen, tentu peraturan tersebut akan dibatalkan dan direvisi lagi oleh anggota MPR.

Sudah ditetapkan tapi kayanya belum disahakan 100% karena masih jadi polemik dikalangan masyarakat dan para karyawan pekerja, karena saya belum lihat lagi beritanya...
Dan juga kayanya masih mempersiapkan segalanya,tapi saya berdoa mudah-mudahan tidak jadi biar tidak menjadi beban para karyawan  dan juga biar tidak ada kekewatiran (uang nya takut dicolong😅).

Kalau setahu saya gan PP Nomor 21 Tahun 2024 untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 25 Tahun 2020. Peraturan pemerintah memang sudah disahkan tetapi belum dijalankan gan. Kemungkinan masih tahap persiapan jadi masih perlu sosialisasi supaya masyarakat bisa lebih memahami. Atau mungkin juga mengalami kesulitan dalam implementasinya, karena termasuk ke dalam kewajiban baru dan banyaknya polemik jadi memerlukan waktu yang lama untuk memastikan peraturan tersebut layak diterapkan atau tidak. Dan nanti tidak menutup kemungkinan ada perubahan kebijakan sebelum benar-benar diterapkan. Prosesnya pasti sangat panjang gan. Maka dari itu saya bilang jangan sampai pemerintah buru-buru atau memaksakan penerapan atau menjalankan peraturan tentang tapera ini gan.

Sudah ditetapkan sejak 20 Mei 2024. Silahkan cek Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024

Wajar sih kalau tapera menjadi polemik karena terbilang kewajiban baru pasti bakalan jadi pro kontra apalagi menurut saya belum adanya kejelasan dan kepastian, namanya juga masih rencana mungkin masih ada yang diraba-raba terlebih dahulu gan. Dengan banyaknya polemik yang ada jangan sampai tuhh pemerintah buru-buru atau bahkan memaksakan untuk menerapkan tapera, bagaimana pun masyarakat juga harus diperhatikan karena mempengaruhi nasib orang banyak kedepannya.

Kalau dari sumber di atas dijelaskan kalau sudah memiliki rumah tetap ada kewajiban iuran dan ketika nanti pensiun dana tersebut akan dikembalikan, jadi sistemnya lebih ke tabungan gan. Dan sepertinya tapera tidak hanya berupa bantuan kredit atau uang muka pembelian rumah saja tetapi katanya juga bisa digunakan untuk perbaikan atau renovasi tetapi untuk rumah pertama saja.

Ini yang mungkin saya kurang setuju yaitu tapera berupa rumah susun. Melihat pembangunan dan perbaikan rumah susun yang tidak sesuai atau kurang baik itu membuat saya menjadi ragu. Dan saya yakin banyak orang lebih memilih rumah setapak, itu karena status kepemilikannya lebih jelas. Contoh jika membeli rumah maka kita akan mendapatkan kepemilikan terhadap lahan rumah tersebut, berbeda dengan apartemen atau rusun yang hanya memberikan hak guna bangunan atau mungkin hak milik atas satuan unit saja. Dan saya yakin pasti nanti akan ada biaya-biaya tambahan untuk membayar fasilitas gedung tersebut. Dan jika tapera berupa rumah setapak seharusnya juga memiliki standar untuk membangun rumah tersebut sehingga pembangunan tidak dilakukan secara asal-asalan dan kualitasnya juga baik, sehingga manfaatnya akan terasa dengan baik.

Dan salah satu yang membuat saya meragukan tapera adalah korupsi. Kasus jiwasraya dan asabri adalah salah satu contoh nyata yang membuat saya juga khawatir nantinya tapera akan bernasib sama.
Apalagi berdasarkan sumber tersebut tapera masih memiliki masalah pada tahun 2021 dengan banyaknya peserta yang belum menerima pengembalian dana. Serem juga nanti kita udah dipotong 3% tetapi kita tidak bisa merasakan manfaatnya dan bahkan bisa dipersulit dalam pencairan dana, sama aja masuk ke dalam investasi bodong gan. Tugasnya pemerintah nih supaya ini bisa dihindari, niat baik pemerintah juga harus diimbangi dengan tanggungjawab dalam menjaga masyarakat karena bagaimanapun masyarakat jangan sampai dirugikan.

Ini memang menjadi persoalan besar khususnya pemerintah dalam hal memanajemen anggaran. Kalau saja mereka mampu dan sanggup mengelola APBN dengan baik, pasti tingkat kepercayaan masyarakat juga akan baik kepada mereka sehingga program apa pun yang diajukan akan diterima oleh rakyatnya. Sekarang ini yang jadi polemik, karena rakyat merasa pemerintah tidak bakal mampu mengelola uang mereka di tapera, oleh karena itu banyak yang tidak setuju. Ibarat arang yang sudah mencoreng wajah pemerintah, tidak bakal lagi masyarakat percaya kepada mereka. Kalau ane mending terus terang saja dana tersebut digunakan buat apa, jangan terus berbohong digunakan untuk buat rumah mereka, bilang saja dana tersebut digunakan untuk mencukupi defisit kuota APBN tahun depan.

Secara ide sih bagus, tapi realitanya mengapa Tapera jadi polemik karena kurangnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah khususnya yang mengelola Tapera. banyak kasus yang terjadi misalnya setelah menabung beberapa tahun tapi ketika ingin mengambilnya uang sudah tidak ada lagi. Kalau yang mengelolanya amanah sih gak bakalan timbul polemik seperti sekarang ini, karena tingkat kepercayaan rendah terhadap pemerintah makanya jadi polemik. Bansos aja di korupsi apalagi tapera.

Sudah pasti tidak sukses, sudah banyak contohnya bagaimana program pemerintah yang memotong uang rakyat berakhir dengan tragis, seperti dikorupsi pejabat dan dibawa lari direkturnya. BPJS yang memang cukup maksimal dalam hal memberikan pelayanan rakyat pun sudah bikin pemerintah rugi karena banyakan yang sakit dari pada yang bayar iuran-nya tiap bulan. Kalau tapera kan jelas tidak ada outputnya, BPJS outputnya langsung diberikan layanan kesehatan (dari potongan gaji), sedangkan tapera cuma dipotong, dan karyawannya belum tentu juga dapat rumah karena kemungkinan besar tidak bakal mencukupi, bahkan untuk DP rumah subsidi pun ane kira tidak cukup.

saya tidak yakin program tapera ini akan berjalan sukses, bagaimana pun rumah itu adalah masalah pribadi atau personal bukan merupakan sebuah tanggung jawab dari pemerintah namun kalo kesehatan, pendidikan dan sembako seharusnya yang menjadi perhatian utama dari pemerintah

Bahkan saat KPR jokowi mulai berjalan, sampai sekarang mayoritas perumahan yang di bangun tidak di minati warga yang berpenghasilan rendah, tapera hanya menambah beban rakyat saja menurut saya

Yang jelas kebijakan ini sangat tidak menguntungkan pekerja dan pemberi kerja (bagi swasta), belum lagi pemotongan ini akan memaksa perusahaan untuk menaikan kembali gaji karyawannya, karena jika dipotong gaji karyawan akan jadi dibawah UMR (karena dipotong tapera 100 ribu misalnya). Pokoknya tapera ini kesannya sangat dipaksakan untuk menutupi defisit APBN. Entah mengapa pemerintah sekarang ini makin hari kok makin nyusahin rakyatnya, kalau memang tidak sanggup membangun negeri, ada baiknya meletakan jabatan dan nyuruh orang yang bisa memimpin. Banyak kok di luar sono yang manajemen dalam hal mengatur uang cukup bagus, bahkan dengan defisit anggaran pun beberapa pemimpin negara luar bisa memakmurkan rakyat tanpa harus potong gaji mereka untuk insfrastruktur ibu kota, atau makan siang, susu gratis.

Yang bikin jengkel adalah Tapera hanya berlaku untuk cicilan rumah bersubsidi alias gak bisa dipake untuk beli secara tunai dan merupakan rumah pertama si peserta. Sedangkan pekerja yang udah punya rumah gak bisa ikut KPR untuk rumah kedua, tapi tetep disuruh bayar, katanya untuk menjaga suku bunga di bawah 5%, kan suwek.

harusnya para pekerja mempunyai pilihan untuk mengambil program ini atau tidak karena tidak semua pekerja itu mau membeli rumah, ada yang mau ngontrak rumah karena mungkin gaji mereka pas-pasan atau pekerjaan mereka menggunakan sistem kontrak dan mereka tidak mau terikat di satu kota saja. namun yang terjadi adalah pemerintah memaksa seluruh pegawa swasta dan negeri untuk ikut program ini dan itu membuat masyarakat merasa seperti terpaksa karena 3% dari gaji pokok mereka itu sudah cukup untuk membiayai hidup mereka beberapa hari.  dan sayarat pencairannya juga terkesan ganjal karena untuk mencairkan dana tersebut pekerja harus menganggur 5 tahun atau pensiun dengan umur 58 tahun.

ya bisa di katakan ada rumah dengan harga segitu di waktu sekarang, apa lagi membeli rumah di pedesaan yang notabene masih terjangkau soal harga. namun pertanyaan nya apakah ada harga rumah dengan nominal yang saya tuliskan di 20 atau paling tidak 15 tahun mendatang ? Saya rasa sulit menemukan rumah dengan harga segitu, karena dengan sesuai apa yang saya tuliskan
dan agan juga sependapat TAPERA adalah bentuk tabungan yang bisa di ambil nanti di jangka waktu yang lama,

Karena ya program ini adalah program gagal dan lebih baik seperti itu memberikan program cicilan rumah murah kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah seperti dengan apa yang agan tuliskan ,saya lebih sependapat dengan itu, karena terlihat nyata jika program seperti itu di jalankan dari pada TAPERA.

Korupsi masalah uatamanya....
Yang sulit makin sulit, jika di pikirkan ini sangat konyol, pemerintah berspekulai bahwa masyarakat akan kesulitan membangun rumah karena banyak faktor satu atau dua dan tiga sehingga kami bantu dengan regulasi ini untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik untuk masyarakat.

Yang menjadi masalahnya itu ini memang di wajibkan dan jika tidak di ikuti maka di sebut pelanggar dan mendapatkan konsekuensi, ini pemalakan dengan secara paksa, masalah rumah itu masalah kami, yang jadi masalah kan sumbernya dari pejabat semua dari kebijakannya, dalam mengelola pendidikan, mengelola pemerintahan, perekonomian, sosial, bukannya berinovasi dan menciptakan hal baru sehingga memiliki barang dengan daya jual secaa internasional, membuka lapangan kerja domestik sehingga perekonomian membaik dan masyarakat bisa membangun sendiri rumahnya, atau tidak justru harus di berikan secara gratis karena negara memiliki keuntungan dari komoditas di olah, ini malah seperti preman.

Saya belum tahu banyak tentang hal ini dan mungkin belum memahami betul dari maksud dan tujuan Tapera itu sendiri. Tapi saya mungkin setuju bahwa urusan rumah itu memang masalah pribadi masing-masing. Jadi kesannya berasa cukup aneh hal ini jika harus dicampuri oleh urusan pemerintahan. Bukankah hal ini hanya akan membuat negara harus mengeluarkan uang lebih untuk membentuk dan mendanai proyek ini yang tentunya juga hanya akan menambah beban negara. Karena pasti harus dibangun badan kepengurusan tentang ini. Dan itu harus digaji. Dan bukan hanya itu saja tapi mungkin gaji karyawan yang dipotong tersebut juga akan dipotong lagi biaya administrasi atau semacamnya. Sehingga jumlah tabungan yang tersisa bisa saja menjadi berkurang.

Mungkin Tapera ini bisa menjadi solusi bagi yang memang ingin punya rumah dan nabung untuk membuat rumah. Tapi cara ini sejujurnya sedikit mengganjal pikiran saya. Karena sebenarnya jika kita ingin membuat rumah dengan hanya mengandalkan menabung maka itu butuh waktu lama untuk bisa terwujud. tapi kalau dimasukan dalam investasi sebenarnya itu bisa jauh lebih baik karena nilainya bisa naik walaupun beresiko turun. Tapi saya lebih suka berinvestasi daripada menabung. Sehingga munngkin saya tidak begitu yakin dengan program yang satu ini. Tapi bukan berarti saya menolak program ini. Tapi mungkin saya lebih suka melakukannya dengan cara saya sendiri jika urusan menabung untuk rumah.

Hanya? Omong kosong. Tau nggak 3 persen itu untuk siapa? 2.5% untuk pekerja dan 0.5% untuk pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri, 3% diambil secara penuh dari gaji pekerja. Begini:
 
1. Bayangkan anda sudah berkeluarga, bekerja di sektor formal dengan gaji UMR 5 juta Rupiah, anda dipotong 125 ribu Rupiah untuk program itu. Padahal 125 ribu bisa digunakan untuk membeli popok bayi atau susu formula untuk balita. Disisi lain, jika anda bekerja di perusahaan yang sama selama 50 tahun, dengan potongan 125 ribu Rupiah, anda berhasil mengumpulkan 75 juta Rupiah. Lalu hitunglah sendiri faktor kenaikan harga properti, potongan BPJS, JHT, Jaminan Pensiun, PPH, dan faktor inflasi, anda masih bilang bagus?    

2. Bayangkan anda seorang pengusaha yang memiliki hanya sekitar 20 karyawan dengan gaji UMR 5 juta Rupiah. Anda akan dipotong 0.5% dari setiap gaji karyawan per bulan. 25 ribu x 20 karyawan = 500 ribu per bulan, akan menjadi 6 juta dalam 1 tahun, belum ditambah potongan lainnya seperti pada point pertama. Dijamin anda akan pusing karena keuntungan anda berkurang cukup besar.

Karena anda tidak melihat jangka pendeknya pada lapisan akar rumput.

Ya mau gimana lagi, kita hidup di indonesia dimana pejabat di atas itu adalah raja. kita hidup di indonesia ini hanya untuk melayani pejabat sampai nafas terkahir kita. Mereka berupaya berbagai macam cara nyari duit buat proyek mereka (IKN dan makan siang, susu gratis) dengan berbagai cara (Tapera), pejabat pemerintahan tidak bisa berpikir lagi gimana nyari tambahan duit dengan tidak menyengsarakan rakyat. Padahal kalau memang mereka berpikir, invest saja di crypto demi melanggengkan proyek gede tersebut. Ya dihitung-hitung aja, kita pemain kecil crypto saja bisa beli ini itu, apa lagi duit pemerintah (APBN) yang gedenya minta ampun. Jangan bikin program motong gaji yang hanya akan mereka korupsi ke depannya.

Memang selalu ada kemungkinan bahwa dan tersebut akan dikorupsi, seperti halnya kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Sehingga menjadi hal yang wajar jika anda dan sebagian masyarakat merasa khawatir jika mengikuti program TAPERA.

Tujuan dari program ini memanglah bagus agar setiap orang bisa memiliki rumah, namun yang menjadi polemiknya, iuran ini bersifat wajib, baik itu pegawai swasta maupun negri.

Dan mungkin untuk sebagian orang 3% itu adalah jumlah yang kecil, tetapi bagi sebagian lainnya yang bekerja sebagai karyawan pabrik, 3%, apalagi yang UMR-nya masih rendah, itu adalah jumlah yang cukup besar. Karena belum ditambah lagi dengan potongan lainnya, seperti BPJS Kesehatan, PPH, JHT dan potongan lainnya yang semakin memberatkan mereka.

Kalo pertanyaannya sebatas ada atau tidak dengan harga segitu, jawabannya ADA, tapi ya jangan berharap lebih dengan lokasi dan rupa rumahnya LOL.
Ini kan namanya tabungan, logikanya orang bodoh kayak ane ya tidak dipaksakan/diwajibkan dan tidak ditentukan nominalnya berapa perbulan.
Lagian kan kita juga sudah lihat sendiri dari program2 serupa dengan TAPERA ini yang bisa dikatakan gagal total dan bisa dikatakan tidak membantu rakyat.
Alangkah lebih bijaksana kalo emang tujuannya membantu yang belum punya rumah biar bisa punya rumah ya berikanlah rumah murah dengan cicilan murah dan mudah, kalo systemnya nabung ya brarti punya rumahnya bakalan nunggu lama sampe tabungannya cukup.
Yang ane heran kenapa dimasa akhir jabatan kok malah jadi banyak keputusan2 yang membagongkan dinegri konoha ini.

saya terkekeh melihat ada meme tentang tapera ini "tambahan penderitaan rakyat" hahaha

di negara maju, pemerintah nya yang berkorban untuk rakyat, tapi kalo di negara kita ini, rakyat nya yang berkorban untuk pemerintah nya haha

tapi aturan tentang tapera ini sudah di tetapkan dan itu tidak bisa di ubah lagi, kita sebagai rakyat hanya bisa membungkam mulut saja

Kalau ane melihat banyaknya bukti-bukti kalau tapera (sebelumnya bapetarum) ini banyak yang merugikan, jadi sudah selayaknya tidak diteruskan. Bayangkan saya, PNS hampir 30 tahun, ketika pensiun cuma dapat 6 juta sekian. Padahal potongan tersebut mereka dapatkan selama bekerja puluhan tahun, dan tidak dihitung persentase dan inflasi dan penurunan nilai rupiah. Kalau ane melihat ini kayak semacam pembodohan saja, kalau ane tentu akan menolak, dan mending ane tabung sendiri, atau setidaknya ane akan DCA crypto dimana kedepannya sudah pasti akan menguntungkan bahkan jadi berlipat-lipat dibanding nyimpan rupiah. Kalau pemerintah berniat baik hati demi perumahan, bukan rupiah yang mereka simpan tapi setidaknya emas dimana nilai di masa depan dapat dipertahankan dan tidak menurun nilainya.

6 juta, 30 tahun lalu memang gede, mungkin bisa dapat 1 rumah RS, kalau sekarang (6 juta)

Orang yang tidak mengerti politik juga akan berfikir negatif pada pemerintah kalau kebijikan ini terus di lanjutkan. Karena sangat jelas ini memeras uang rakyat, pemerintah seperti kehabisan cara untuk mendapatkan uang. Seharusnya kalau negara butuh dana untuk IKN, jangan bikin program yang mengada-mengada dan tidak masuk akal, yang ujung-ujungnya uang rakyat lenyap tidak jelas. Banyak kasus seperti Taspen di korupsi, Jiwasraya juga sudah dikorupsi dan sekarang Tapera korban selanjutnya sebagai lahan basah untuk korupsi. Saya yakin kalau ini di sahkan 5 tahun kedepan akan ada berita dana Tapera di korupsi.

Lagian membuat kebijikan ini juga ngaco, yang katanya untuk investasi padahal kenyataannya ini modal investasi baru dengan mencekek leher rakyat, bagi yang sudah punya rumah berkewajiban tetap menabung tetapi tidak bisa menarik uang kembali, ini kan aneh. ini sama saja dengan namanya untuk mafia koruptor, hebat penguasa kita. Jelas Tapera hanya cara memeras rakyat, yang sudah punya rumah tetap di potong, yang lebih berat yang sedang nyicil rumah jadi dobel kalau gitu.

Iya gan setelah saya putar berkali-kali video tentang renycana pemerintah ini dan juga berita d tv juga sudah munycul, ternyata pemerintah kaya yang memaksakan sekali tentang tapera ini entah apa tujuan sebenarnya secara tidak ada angin dan hujan pemerintah cukup mengejutkan masyarakat dan khusus nya para pekerja, karena renycana pemerintah ini memang jauh dari apa yang sudah presiden bicarakan bukan mau menambahkan lapangan pekerjaan yang ada memaksakan para pekerja atau karyawan untuk penyisipan sebagian gajih nya lagi,dan akan menjadi beban baru.

Memang ide nya tidak salah karena memang bisa sangat membantu banget untuk para karyawan yang memang belum mempunyai hunian rumah pribadi benar yang dikatakan agan nya.

Tapi menurut saya bukan hanya mempermasalahkan 3%nya tetapi memang masyarakat cukup mengawatirkan tentang uang mereka yang 3% itu karena jika memang ini sudah diberlakukan uang yang 3% itu nominal nya cukup gede juga karena kan bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja jadi karyawan itu,dan untuk meyakin kan masyarakat itu untuk saat ini cukup menyulitkan juga untuk Tapera ini banyak yang tidak setuju karena belum ada jaminan nya yang cukup meyakinkan, karena jika sudah ada jaminan pun belum tentu renycana pemerintah ini berjalan dengan lancar karena melihat dari banyak nya berbagai kasus di Indonesia yang mana korupsi cukup lah membuat gaduh masyarakat Indonesia sehingga untuk Tapera ini juga takutnya diembat korupsi si dana nya ini.

Bagaimana masyarakat tidak setuju, program ini memungkinkan dananya akan di korupsi suatu saat nanti, dan jika benar-benar program ini berjalan apakah mungkin bagi masyarakat yang tidak punya rumah yang di potong gajihnya 3% akan mendapatkan rumah, saya rasa tidak mungkin, kita berhitung aja misal gajih seseorang 7jt di potong 3% tiap bulan dengan rata-rata potongan 233.000 kali misalkan 20 tahun yang terkumpul hanya 55.920.000 apakah ada rumah dengan harga segitu?, atau mungkin pemerintah akan langsung memberi rumah dalam bulan pertama pemotongan gajih kita , saya rasa juga tidak mungkin, karena TAPERA ini bentuk tabungan, dan saya rasa apakah akan mudah mengambil hak tabungan kita nanti jika  programnya sudah jalan?

Saya pikir program Tapera itu bersifat sangat memaksa. Logikanya adalah untuk apa Tapera itu jika seorang karyawan dan pekerja mandiri telah memiliki rumah, kemudian jika memasuki masa pensiun dana itu baru bisa dicairkan dengan jumlah yang belum tentu bisa untuk membangun sebuah rumah sederhana. Yang jelas saya sama sekali tak memahami tujuan dari program itu. Jika memang mempermudah masyarakat mendapatkan rumah kenapa tidak buat program rumah subsidi dengan persyaratan yang mudah? Padahal program rumah subsidi lebih spesifik jika dibandingkan dengan program Tapera.

Saya pikir program Tapera itu harus ditinjau ulang dan tujuan dari pada program itu sangat tidak masuk akal. Ya saya juga keberatan jika pemerintah menerapkan 3% dari pendapatan untuk tabungan Tapera karena dengan gaji pas-pasan, maksudnya jika dilihat secara keseluruhan para gaji para pekerja tidak hanya dipotong untuk Tapera saja tetapi cukup banyak iuran lainnya. Seharusnya pemerintah menaikkan gaji ASN dan upah para pekerja swasta lebih tinggi dan hanya dengan itu mereka akan sejahtera.

Saya sudah jelasin diatas gan, coba dibaca lagi opini saya. Jadi potongan Tapera ini memang manfaat pasti, yg dirasakan nantinya ketika sudah pensiun, berbeda dengan dengan asuransi dan juga jaminan sosial yg bisa langsung dirasakan/klaim ketika sakit sehingga memudahkan peserta dalam berobat.

Sedangkan yang dipeributkan di Tapera ini kita meng-iur sampai usia pensiun dengan dalih memudahkan para karyawan itu sendiri agar bisa beli rumah, dimana untuk proses klaim sendiri dilaksanakan ketika sudah pensiun. Pertanyaannya, ketika masih efektif bekerja kita tinggal dimana? kalau single oke ngekos, kalau sudah berkeluarga? mau terus ngekos apa mau terus ngontrak? Lalu usia pensiun taperanya cair, apa bisa beli rumah? belum tentu, apalagi kalau gajinya umr yg sangat rendah, karena persennya mengikuti angka gaji, semakin besar gaji maka besar juga iurannya dan besar pula angka yg didapat ketika klaim waktu pensiun. Jadi apakah bisa dikatakan kalau program Tapera ini mempermudahkan karyawan untuk membeli rumah gan?

Apa yang anda sampaikan sangat benar pemotongan 3% tentu sangat besar bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah, karena banyaknya kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang tentu gaji yang mereka dapatkan akan sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dan saya rasa hal tersebut akan membuat masyarakat sulit dalam hal keuangan menjadi lebih sulit lagi dikarenakan penghasilan yang dimilikinya telah dirampas oleh program pemerintah yang hanya memikirkan sekelompok orang saja dan tidak memikirkan bagaimana nasib rakyat yang berpenghasilan pas-pasan.

Ini sangat membuat prihatin, gaji selalu ada potongan tetapi pendapatan sulit bertambahan, kenaikan gajipun hanya beberapa persen dan itupun masih tidak cukup untuk kebutuhan hidup dan kini harus di potong lagi oleh TAPERA, ini membuat yang sulit makin sulit, bayngkan gaji 4jt x 12 x 10 tahun / 3%, itu memiliki jumlah yang cukup besar dan apakah kita memiliki jaminan bahwa uang kita itu akan aman dan kita akan mendapatkannya di suatu hari nanti.

Pemrintah terlalu terburu-buru dalam pemutusan peraturan ini, mengapa selalu seperti ini yang terjadi, pasti ada di belakangnya untuk tujuan tertentu yang mungkin menguntungkan pihak tertentu dala proyeksi program seperti ini, saya sangat yakin mungkin ada main di dalamnya.
Sebenarnya ini kewajiban negara dalam membantu masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak tetapi dengan cara seperti ini dan disaat kepercayaan sangat rendah terhadap pemerintah itu adalah keputusan yang salah, makanya menjadi polemik.

Jangankan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan lapangan kerja pun masih sangat ksulitan, secara data BPS 10jt Gen Z masa kini menjadi pendominasi pengangguran, jika suplay pekerja sangat banyak maka gajipun tidak bisa di naikan karena pasti perusahaan bisa mendapatkan pekerja baru dengan mudah, hal ini juga bisa di lihat dari sini. Bagaimana mau berbicara beasiswa dan orang mau berkuliah untuk meningkatkan pengetahuan, kenaikan pada pembayaran UKT yang baru di perbarui menjadi beban sangat berat bagi kalangan masyarakat, di tambah orang tuanya dikenakan pajak tapera juga, secara tidak langsung masayrakat di paksa miskin oleh negara sendiri.

Ya pada ujungnya kita tahu kesimpulannya, dan gaji dari mereka mungkin dari uang Tapera ini, korupsi bukanlah hal yang aneh, dan saya sendiri tidak sudi mengikuti tapera in.

Jika kita yang menghasilkan uang di dunia crypto bisa bersembunyi dari potongan pajak seperti iuran Tapera ini, pajak pendapatan dll, mungkin kita bisa menghindari lebih banyak perpajakan.

Wajar saja jika banyak yang tidak setuju, tidak semua orang menganggap 3% itu rendah apalagi bagi mereka mereka yang memiliki gaji pas pasan setelah banyak pemotongan tanggungan ataupun kredit, program Tapera ini saya pikir tidak adil bagi semuanya dan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh, ini sebuah kesalahan menurut saya, urusan rumah itu adalah tangung jawab masing masing jadi tidak berhak negara membantunya dengan cara membebankan terhadap orang lain.

Kalau menurut aku sih Tapera itu bagus untuk dilaksanakan apalagi pemotongannya hanya 3%. Lagiankan itu juga bisa mempermudahkan para karyawan itu sendiri agar bisa membeli rumah dengan tabungan tersebut. Banyak orang ribut karena melihat potongannya tetapi tidak melihat manfaatnya dalam jangka panjang.

Saya sudah membaca peraturan tentang Tapera ini dan setelah mengamati ada beberapa hal yang memang seperti memberatkan para pekerja. Karena pada peraturan tersebut ditekankan bagi para pekerja mengikuti program Tapera dengan biaya yang dibebankan 3% dari gaji mereka dan itu wajib, artinya karyawan tidak memiliki hak untuk bisa menolak peraturan tersebut dan hanya pasrah bahwa gaji mereka dipotong 3% setiap bulannya.
Memang niat baik pemerintah ingin membuat masyarakat dapat memiliki rumah subsidi yang lebih terjangkau dengan sistem gotong-royong, namun ditengah kesulitan ekonomi seperti sekarang ini dan banyaknya potongan setiap bulannya dari gaji karyawan hal tersebut tidak bijak saya rasa. Bahkan dari yang saya dengar, peraturan ini tidak memberikan kepastian kepada karyawan untuk bisa memiliki rumah, dan kesannya pemerintah seperti melempar tanggung jawab untuk menyediakan subsidi rumah murah bagi masyarakat.
Pemerintah harus bisa memberikan tanggung jawab terhadap peraturan yang mereka keluarkan, karena jika kesannya mereka memaksakan peraturan ini kepada masyarakat, maka itu tidak jauh berbeda mereka dengan pemerintah negara komunis.

Benar sekali gan, ini programnya yang tidak memiliki potensi yang bagus di masa depan sehingga membuat banyak kegaduhan sekarang, saya pikir pemotongan pajak 3% tidak begitu bermasalah namun yang jadi masalah adalah programnya yang tidak memiliki keuntungan menyeluruh namun justru berpotensi untuk di korupsi ataupun memperkaya orang orang di sekitaran petinggi petinggi negara saja.
Pemerintahan sekarang ini sudah melakukan banyak kebijakan kebijakan aneh jadi emang kepercayan masyarakat tidak ada lagi untuk pemerintah apalagi Peraturan Pemerintah (PP)sudah di keluarkan dan kepala staf kepresidenan mengatakan kalau peraturan ini harus dijalankan dengan segera, bukankah ini sangat aneh, ini benar benar program buruk yang seolah sangat di paksakan.

Kalau lihat hitungan kasar yang dishare beberapa member diatas, mau pemerintah itu terpercaya sekalipun kayaknya program ini potensi berhasilnya ga gedhe" amat gan. Ane lebih sepakat kalau harusnya targetnya lebih ke meningkatkan penghasilan individu, bukan berusaha nyari sumbangsih sana-sini buat bikin rumah murah. Gimana cara naikin penghasilan? Ya pendididkan dst harus diperbaiki. Apa iya sih ga ada program" beasiswa dst yang biayanya dikit? Ane rasa dananya lebih baik diarahkan kesana saja daripada dipusatkan ke program kaya gini. Mungkin dampak jangka pendeknya ga kelihatan, tapi kan program ini juga sama saja ujungnya ntar lebih kelihatan korupsinya daripada rumahnya.

Mungkin ini karena memang masa kini dan kedepannya untuk para karyawan khususnya warga negara akan sangat kesulitan membangun rumah jadi pemerintah menginisiasi hal itu dengan TAPERA ini, karena memang situasi ekonomi di indonesia tidak bisa di kendalikan dengan benar dan juga perekonomian kita sulit dimana gaji tidak memiliki peningkatan secara signifkan tetapi biaya hidup semakin tinggi di barengi dengan inflasi yang tinggi, niatnya baik dan membantu masyarakat. "katanya".

Namun bagaimana saya bisa mempercayai tapera? di nusantara yang korupsinya masih merajalela. Katanya kita memiliki presentase yang sangat kecil di bandingkan dengan program yang sama seperti tiongkok, vietnam dan lain-lain untuk program seperti ini, tetapi di negara mereka hukuman mati bagi para pelau korupsi berlaku jadi sangat wajar masyarakat sangat percaya.

"Katanya ini negara memiliki sila kelima dan negara demokrasi, tidak ikut pemerintah kena sanksi." LOL

Sejujurnya ini program yang bagus, tetapi kepercayaan terhadap pemerintah itu yang masih sangat di ragukan karena berpotensi di korupsi.

Bagi saya Indonesia makin kesini malah makin kesana. Hehe

Sebelum Tapera, ada kasus korupsi timah yang nilainya sangat gila gilaan 300T, lalu UKT yang juga naik tinggi, eh sekarang Tapera yang pada dasarnya singkatan dari Tabungan Pemeras Rakyat. Saya setuju bahwa Tapera ini sangat dipaksakan untuk membuat rakyat semakin tercekik ditengah krisis keuangan yang nilainya anjlok, sedangkan gaji UMR masih segitu gitu aja. Program Tapera ini sebetulnya mengalihkan tanggung jawab negara yang mana sudah jelas bahwa Negaralah yang harusnya memberikan fasilitas untuk rakyat dari uang pajak yang kami bayarkan. Bukan malah mengambil lagi uang dari hasil kerja kami lalu diambilnya seolah olah untuk program rumah. Ini hanya akal akalan mereka saja sih menurut pendapat saya. Bukankah ini sangat bertentangan dengan pinsip negara yang harusnya Negara sebagai pengurus rakyat.

Jika saya pikirkan kembali Tapera ini tidak jauh kayak BPJS yang sistemnya kami yang iuran, Pemerintah sekarang terang terangan mengubah kebijakan hak sosial untuk kesejahteraan rakyat menjadi bisnis.

Makin ruwet aja sepertinya wkwkwkwk, mungkin memang niatnya baik biar rakyat punya rumah sendiri tapi pake cara yang ugal2an
Kalo emang tujuannya pengen liat rakyatnya punya rumah sendiri2 kan harusnya ada cara yang lain juga, misalkan sediakan rumah murah berkualitas dengan system kredit yang mudah.
Kalo system tabungan, takutnya ya cuma membuka peluang buat para pejabat2 nakal yang mencari ladang buat memperkaya diri dan golongannya.
Cuma contoh ngawur cos ane sebagai rakyat kecil juga ga mampu buat mikirin gimana cara yang baik yang bisa diterima sebagian besar orang.
Ane belum paham sepenuhnya soal tapera ini karena cuma liat sepintas2 aja di beranda toktok tapi kalo diliat dari banyaknya protes, sepertinya emang program ini tidak pro rakyat.

Salah sendiri masyarakat membiarkan pemerintah Konoha mencampuri urusan pribadi yang lain. Sama seperti RUU Penyiaran ketika mereka mulai membatasi konten. Konon buah jatuh ga jauh dari pohonnya. Jadi kalau deket ma Komunis China ya mentalnya jadi komunis -> tyrant.

Ada pepatah di barat sana "The road to hell is paved with good intentions" Kalau diterjemahkan ya jalan menuju neraka dibuat dengan niat baik. Sama kek program maksi gratis, IKN, dsb., niatnya baik, tapi stupidnya luar biasa Konoha ini.

Solusinya tinggal ningkatin penghasilan rakyat, biar dia bisa beli sendiri maksi, rumah, kesehatan yang mereka mau. Pemerintah Konoha ini fokusnya ke pengeluaran bukan ke penghasilan. Sama kek rakyat pusing muterin duit kalau gaji cuma UMR, pakai rumus kek gimana juga kismin.

Itu 3% dari katakanlah UMR 5 juta cuma 150ribu, setahun cuma 1,8jt... Kerja 50 tahun 90jt bisa dapet rumah? Ya bisa kan pemerintah Konoha itu kreatif. Nanti tanahnya di daerah antah berantah, trus bangunan kualitas made in China.

Rumah-rumah bagus di acara Bedah Rumah itu murah loh, tapi dindingnya ditonjok ya bolong.

Ini ini lah yang ditakutkan masyarakat kita apalagi yang bekerja sebagai karyawan ya ketakutan nya semakin menjadi-jadi,setelah lihat nilai uang nya percaya gak percaya itu bisa menycapai miliar bahakan triliun,karena untuk satu bulan nya juga gede jumlahnya karena bukan dari 1 orang,jujur sih ketakutan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan bisa saya rasakan sendiri,karena Indonesia ini rawan banget untuk saat ini orang-orang itu gak bisa lihat uang nganggur(gak pandang itu uang apa uang siapa,uang masyarakat uang negara pun mereka embat)gak mikir 1000x epek nya apa yang penting uang sudah ada di rekening saya,camkan tuh calon koruptor 🤭.

Betul sekali gan,memang jika kita pikirkan dengan jernih atau dengan kepala dingin saya rasa program nya sekilas gak ada masalah atau memang iya ide nya cukup bagus yang mana yang pekerja yang ingin mempunyai rumah pribadi yang kita tau ya untuk mempunyai rumah itu bukan hal yang mudah ketika kita punya uang pun menurut saya tidak menjamin kita bisa membuat rumah sendiri karena memang jika sudah jadi uang itu banyak sekali ke butuhan nya bukan hanya pokus ke rumah saja,tapi ya itu kembali lagi ke masalah-masalah yang sudah ada kekewatiran masyarakat ini cukup gede apalagi di saat mereka cukup mempunyai banyak beban kehidupan di tambah lagi dengan adanya wacana pemerintah ini yang mana ingin memotong 3% gajih karyawan nya, ternyata banyak yang tidak setuju ya soal hal ini,mudah-mudahan pemerintah mengurungkan niat nya ini bukan nya ingin membantu yang ada membuat masyarakat terbebani.

Munculnya pemberitaan Tapera ini jujur saya langsung ada pikiran negatif, karena Tapera ini sifatnya nabung dan tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya langsung. Tidak seperti kepesertaan bpjs yang bisa dirasakan ketika kita atau anggota keluarga kita sakit dan mengharuskan masuk Rumah Sakit dimana biaya rawat inap dan obat terkadang tercover penuh oleh iuran BPJS kita, sama seperti halnya asuransi baik itu kendaraan atau asuransi kesehatan kita. Sedangkan untuk Tapera ini sendiri konsepnya adalah menabung, dikutip dari Kompas sendiri potongan gaji untuk iuran Tapera adalah 3% dengan rincian 2.5% dari pekerja dan 0.5% dari pemberi kerja dan akan dikembalikan setelah peserta pensiun atau sudah berumur 58 Tahun.

Coba kita hitung dengan kondisi seorang pekerja BUMN level mid berumur 30 Tahun dengan gaji 20jt bersih setelah dipotong iuran BPJSnya, pensiun kantor, asuransi kantor, DPLK BRI. Jadi kondisinya kita buat bersih 20 jt belum dipotong tapera.

Potongan per Bulan: 2,5% x 20.000.000 = 500.000
Potongan per Tahun: 500.000 x 12 = 6.000.000
Mencapai usia Pensiun = 58-30 = 28

Hasil iuran sampai masa pensiun = 6.000.000 x 28 = 168.000.000

Jadi Hasil yang diperoleh karyawan ini sampai pensiun nantinya cuma Rp168.000.000 dimana pasti ada inflasi dan harga rumah mana yang bisa dibeli dengan harga 168jt di 28 tahun kemudian. Dan kasus ini contoh, untuk karyawan mid level dengan gaji 20jt bersih, bagaimana dengan pekerja swasta yang digaji berdasarkan UMK dan sudah dipotong macam-macam, saya rasa anda bisa menghitungnya.

Satu lagi yang membuat saya berfikir ini cuman akal akalan saja ketika Komisioner BP Tapera, si Heru Pudyo Nugroho via Liputan 6 beliau mengatakan bahwa peserta yang sudah punya rumah dari hasil iurannya itu dipergunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang membutuhkan rumah dan bersembunyi dibalik kata gotong royong. Ada gila-gilanya juga pejabat sekarang, dilihat juga dari PKS yang mendukung program ini dimana PKS setau saya adalah opisisi dari pemerintah bisa bisanya mendukung program ini, pastinya ada jatah yang dibagi, ada potongan kue yang sudah disiapkan untuk mereka. Buat mereka kenyang, niscaya mereka akan tunduk kepada kita.

Sekarang coba kita hitung berapa yang Tapera dapatkan dari 1 bulan masa iuran saja
Saya ambil data dari web satudata kemnaker dimana angka pekerja aktif indonesia tahun 2023 adalah 140jt, kita sama ratakan memakai umk paling rendah di Indonesia melalui situs IDN Times didapatkan hasil di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp1.958.169 kita bulatkan menjadi 2jt saja.

Pendapatan Tapera 1x Iuran = 140.000.000 x 2.000.000 = 280.000.000.000.000

Bagaimana? fantastis bukan nilainya? ini masih memakai data gaji terendah ya. Saya rasa program Tapera ini akan hilang atau dihapuskan nantinya, karena banyak kontra daripada pronya. Kita susah payah bekerja berangkat jam 8 pulang jam 5 dan setiap bulan gaji dipotong 2,5% untuk tabungan Tapera tapi ujungnya malah buat bantuin orang beli rumah, lucuuu sekali.

Sumber:
https://money.kompas.com/read/2024/06/02/190600926/berapa-persen-potongan-tapera-ini-penjelasannya#google_vignette
https://www.youtube.com/watch?v=D0Sd-lbVZBY
https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/umr-terendah-di-indonesia-2023
https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/59

Bosen dengar lagu-lagu pemerintah ini politik.politik , kelihatan baik bagi mereka tapi belum tentu juga ya. Yang paling harus dikedepankan itu pr bagi pemerintah menekan korupsi, pajak dibenahi, perluas lapangan pekerjaan, harga pangan distabilkan.

Jujur sih walaupun saya tidak terdaptar sebagai karyawan yang harus ikutan menjadi anggota tapera(karena saya bukan karyawan perusahaan)😁.
Jujur sih saya tidak setuju banget walau kata mereka uangnya tidak seberapa karena cuma 3% saja,itu yang di katakan cuma 3% saja kata mereka yang mana gajih nya di atas 10jt keatas,dan soal yang 3% itu mereka bilang buat tabungan rumah,saya rasa pemerintah soal rumah itu tidak usah ikut campur karena yang gajih nya 5 jt ke bawah itu mereka sudah dibebani oleh banyak nya pengeluaran mereka sehari-hari yang mana bisa di bilang tidak cukup juga,memang sih rumah pribadi juga perlu alias butuh tapi bila perlu harus dipertimbangkan lagi karena takut nya nanti nya uang kita ada yang korupsi karena kan untuk dapat rumah juga tidak lah mudah proses nya juga dan jika terlaksana pun pembikinan rumah nya itu takut nya mogok tengah jalan,yang mana nanti ujung-ujung nya dananya hilang alisa dikorupsi.
Sebagai karyawan sudah banyak potongan mulai dari bpjs ini sih udah jelas ya,mending gak usah lah ikut tapera-tapera sayang uang nya walau hanya 3% kan bukan dari 1 orang jika di kumpulkan bisa menjadi miliar an.

yang saya herannya, urgensinya apa peraturan tersebut harus segera dijalankan? toh juga rata-rata peserta yang ikut program tersebut tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari program ini. kalau para pejabat ini mengatakan itu hanya 3% dari gaji karyawan dan tidak terlalu besar, ya mereka bisa ngomong seperti ini karena uang mereka udah milyaran di rekening bank, lah kita sebagai rakyat biasa yang penghasilannya 4-6 juta sebulan itu pasti kerasa kalau 120-200rb dipotong setiap bulannya dari gaji karena dengan uang segitu kita udah bisa makan beberapa hari. kalau mereka katakan itu bisa ditarik dan anggap aja sebagai tabungan, jujur para karyawan gak butuh nabung di pemerintah, karena kita semua udah tahu ujung-ujungnya uang ini juga bakal di korupsi lagi.

kalau ada yang masih ngebela peraturan pemerintah tolol ini dan membandingkan dengan pajak di negara maju, saya gak bisa ngomong lagi lah berarti mereka fix pendukung rezim ini.

Mau program sebagus apapun yang di usulkan pemerintah kayanya masyarakat kita sudah tidak lagi percaya, ujung-ujungnya mengarah ke hal negatif , apalagi program yang mengkaitkan adanya uang sudah jelas ketebak dalam fikiran masyarakat kita kebanyakan untuk di korupsi,
Sudah hal wajar ada pemikiran seperti itu, karena kita tau bagaimana bobroknya pemerintahan kita,tidak adanya transparasi dalam menjalankan program yang di jalankan,
Apalagi ini program yang baru TAPERA.
Setelah saya membaca beberapa artikel terkesan program ini seperti memaksa di haruskan ikut semua,

Tapera ini hanya akal akalan pemerintah yang ingin mencoba mengendalikan keuangan karyawan. Semakin aneh saja bahwa hasil jerih payah terutama karyawan harus di potong karena yang saya lihat di sekeliling bahwa karyawan ini kebutuhannya untuk satu bulan saja belum tentu gajinya mencukupi. Apalagi harus di potong untuk disimpan yang katanya demi tabungan perumahan.  menurut saya Omong kosong, karena karyawan berhak menggunakan uangnya sendiri setelah menerima gaji dan tidak boleh ada embel embel apapun, biarkan mereka menentukan kemana uang itu akan di alokasikan. Kalau aturan ini untuk para anggota parlemen silahkan tapi jika mengambil gaji dari karyawan sangatlah tidak setuju. Bukankah ini hanya alasan pemerintah untuk memangkas anggaran yang sudah dialokasikan untuk program masyarakat?

Percuma pengelolaannya full transparansi, karena sudah sering pemerintah melakukan itu dan pada akhirnya masyarakat awam tetap tidak memiliki kekuatan untuk menuntut. Contoh yang sering ktita temui di pemerintahan desa ADD untuk kesejahteraan masyarakat pertahun hampir menecapai 1M tapi implementasinya tidak ada masa sekali. Masyarakat menyadari bahwa ada permainan di daerah setempat tapi mereka yang awam tidak berani menggugat karena keterbatasan akses dukungan. Nah apalagi progam Tapera yang sipatnya akan melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan semakin sulit untuk golongan karyawan jika sewaktu waktu mendadak ingin mengambil haknya.

Negara sudah kayak otoriter secara halus dengan menyebutan "program harus jalan", padahal rakyat juga punya hak untuk menolak tidak ikut Tapera, misal dengan alasan sudah punya rumah, namun oleh pemerintah alasan sudah punya rumah dimentahkan dengan alasan gotong royong. Yang sudah punya rumah harus bahu-membahu membantu masyarakat lainnya yang belum punya rumah dengan Tapera ini, gila bener. Padahal di seluruh dunia mana pun, rumah itu bukan sebuah kebutuhan pokok sehingga harus memilikinya. Sehingga ada "paksaan" dan harus punya dengan cara dan metode apa pun.

saya saat membaca tapera tapera ini benar benar langsung berpikiran negatif ke pemerintah, bahkan di negara negara berkembang lainnya tidak ada kebijakan seperti ini, bagaimana pun kita bukan negara komunis yang semua kebijakan pemerintah harus di laksanakan secara sepihak, tapera ini benar benar cara terbaru pemerintah untuk mendapatkan uang, mereka kemungkinan besar sudah kebingungan bagaimana caranya menghasilkan uang setelah pemilu yang menghabiskan banyak anggaran.

Itu masalahnya gan. Program kaya gini susah buat dikontrol. Ujungnya rugi karena peraturan ganti dst. Jadinya masyarakat yang dirugikan karena sosialisasi juga jarang, birokrasi sulit, dst. Jujur kalau dari mata masyarakat malah kayak jadi ladang korupsi nantinya. Kalau lama" jadi ada pemaksaan secara halus dengan ucapan "program harus jalan, dst" takut juga kedepannya gimana pemerintah ini bakal berjalan. Harus ditolak dan dibikin rame biar masyarakat grassroot pada tahu masalah kaya gini. Apalagi sampai ngambil dana wakaf juga, bisa bermacam-macam itu nanti larinya. Ngapa harus diarahkan kesini misalnya, kaya ga ada sumber duit lainnya aja.

Kalau misalkan iuran dan uang tabungan tersebut di-investasi setidaknya nasabah harus menikmati hasil. Tapi kenyataannya tidak, malah ane denger ada PNS yang kerja 30 tahun lalu sejak Bapertarerum (Old Tapera) diterapkan uang yang diterima ketika pensiun cuma 3 jutaan saja hari ini. Itu pun ketika mau diambil sulitnya minta ampun, harus nunggu inilah, urus ini itu dan segala keribetan birokrasi. Soalnya tidak transparan tadi, kalau uang tabungan/iuran tersebut digunakan untuk investasi, setidaknya masyarakat bisa mendapatkan profit juga, ya kayak nabung dibank gitu, minimal sama dengan bank untuk mengatasi inflasi dari berpuluh-puluh tahun menabung.

Saya kira itu maksudnya adalah supaya pegawai/karyawan bisa menyisihkan sebagian gajinya supaya bisa membeli rumah. Ini seperti potongan untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pegawai/karyawan itu dan contohnya adalah untuk berbagai macam asuransi, koperasi, ataupun lainnya. Sebenarnya itu bisa membantu pegawai/karyawan untuk bisa menabung secara rutin setiap bulannya supaya bisa membeli rumah tapi kita tidak tahu bagaimana pengaplikasiannya untuk para pegawai/karyawan itu.

Memang membeli rumah itu adalah urusan pribadi masing-masing orang tapi dengan adanya tapera ini diharapkan setiap pegawai/karyawan itu bisa membeli rumah melalui tabungan yang dilakukannya secara rutin setiap bulannya. Jika pengelolaan uangnya bisa digunakan dengan baik dan benar, saya kira itu benar-benar bisa membantu pegawai/karyawan yang belum memiliki rumah bisa mempunyai tabungan untuk membelinya.

Tapi coba jika iuran itu dialihkan ke pembelian Bitcoin secara rutin, mereka pasti bisa memiliki lebih banyak Bitcoin lagi nantinya

Tahap pemupukan dana yang paling mengkhawatirkan. Kalau ga ada transparansi ga tahu itu dana bakal dialirkan kemana, dan apakah benar investasi atau malah dikorupsi sama pejabat tertentu. Program kaya gini hanya bisa jalan kalau masyarakat bisa percaya sama pemerintah, atau pengelolaannya full transparan atau dibuat terbuka sekalian biar kompetisi ada. Kalau dipusatkan dan malah harus dijalankan tanpa bisa ditarik gini kesannya pemerintah ngerampok masyarakatnya gitu aja. Gimana coba masyarakat bisa mengawasi biar dananya ga dipungut atau dipotong secara liar? Plus upah minium juga ga nambah/menyesuaikan inflasi.

Pemberitaan baru-baru ini sedang hangat tentang Tapera disamping kasus Vina karena telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengharuskan perusahaan, pemerintah, dan penyelenggara untuk memotong gaji pegawai/karyawannya 3% untuk iuran tapera.

Apa itu tapera?, kalau mau lebih lanjut dan luas lagi pengertian dari tapera bisa baca di sini, namun point utamanya, tapera itu kayak iuran yang dipotong untuk karyawan/pegawai supaya bisa menabung membeli rumah.

Loh, bukankah urusan rumah itu urusan pribadi masing-masing?, kok hal yang begini ini dicampuri oleh pemerintah?, Ada apa?, apakah tidak ada cara lain untuk ngumpulin duit selain cara ini?,

so, bagaimana tanggapan teman-teman sekalian mengenai polemik tapera ini?

Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan mengatakan kalau peraturan ini tidak bisa ditarik dan harus dijalankan dengan segera.