Topic: Terima Kasih Trader, Pajak Crypto Terkumpul 112 Milyar Awal Tahun Ini Saja (Read 678 times)

Seharusnya tarif pajak ini dibikin fleksible saja menurutku. Jadi semisal crypto lagi masa bullrun, atau summer, maka tarif pajak dinaikan dan mengikuti sesuai dengan aturan berlaku. Begitu juga sebaliknya, jika crypto di masa bearish atau winter, maka tarif pajak di exchange diturunkan. Saya rasa ini sangat berguna untuk menarik minat trader untuk kembali trading di saat masa-masa market lagi merah. Karena rata-rata keluhan trader adalah soal pajak, apa lagi dimasa bearish dimana sering rugi, cut lose segala macam ditambah potongan pajak pula.

Nah kalau lagi bullish, pajak dinaikan gpp, soalnya trader tidak akan rugi-rugi amat kalau dipotong sekian persen dari keuntungan mereka yang berkali-kali lipat. Kecuali kalau trader itu rakus.

Kondisi ini nampaknya memang tidak ada realisasinya saat sampai saat ini, peralihan Bappeti ke OJK harusnya juga membuat sebuah dukungan baru perubahan yang lebih segar. Termasuk penurunan pajak crypto. Tapi saya juga sedikit ragu karena perhitungan pajak saat ini dengan peraturan yang telah diterapkan bahkan pengguna crypto berkembang pesat. Ini bisa menjadi tarik simpul bahwa mereka tidak berkeberatan. Butuh perhitungan yang benar cermat, agar pendapatan pajak tidak menurun karena diturunkan tapi semakin besar setelah diturunkan. Ini bisa jadi blunder untuk target pajak karena tidak terpenuhi.  IMO

Rilis berita ini sudah lumayan sangat lama sejak bulan April atau lebih 4 bulan tidak ada progress bahkan perkembangan sama sekali untuk mengkaji ulang biaya pajak dibayar trader lokal.
Harusnya jika ada insiatif dari pemerintah melalui Bappeti hanya butuh waktu satu atau dua bulan sudah ada hasilnya dan nilai pajak dari 0.12% potongan setiap transaksi jual atau beli bisa lebih diturunkan setidaknya 20% hingga 30% agar tidak membebankan para trader.

Mungkin saat ini masih era transisi dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru, banyak posisi juga kena reshuffle mungkin harus menunggu lebih lama lagi tentang inisiatif menurunkan nominal pajak untuk transaksi cryptocurrency.
Semoga saja di pemerintahan yang baru beberapa bulan ke depan ada kebijakan untuk meringankan beban pajak terhadap trader di market lokal apalagi kondisi market saat ini kurang stabil dan jumlah transaksi bisa sedikit menurun dibandingkan biasanya saat market lagi hijau.

Dulu kalau tidak salah sempat ada opsi untuk diturunkan. Bappebti melalui Tirta Karma Sanjaya selaku Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi  mengusulkan pajak separuh dari pajak yang berlaku saat ini. Alasnya karena Indoensia masih dalam tahap awal atau berkembang sehingga bisa mengakibatkan penurunan peminat untuk bertransakasi atau pelaporan mandiri melalui SPT.  Namun kondisi itu tampaknya tidak ada perubahan sampai saat ini. Bisa jadi nampaknya malah gagal juga karena dilihat perolehan pajak crypto naik cukup signifikan.



Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20240315160557-17-522355/dinilai-terlalu-tinggi-bappebti-kaji-ulang-pajak-kripto

Harusnya diquote saja postingan yang sampeyan kutip, sehingga tidak membingungkan mana opini sampeyan, dan mana opini dari berita yang kamu kutip.

Padahal sudah jelas mereka tahu kalau menaikan nilai pajak dapat mengurangi volume perdagangan dan membuat trader males bertransaksi, tapi tetap saja dinaikan.

Benar, jumlah investor crypto di indonesia semakin tahun semakin meningkat [1], di awal tahun ini saja jumlah mereka sudah menyentuh angka 19 juta. Namun bukan berarti 19 juta orang itu akan trading semua di exchange. Pasti ada seberapa bagian, dan mungkin tidak sampai seper-empat-nya saja yang aktif trading tiap hari, sehingga kenaikan pajak yang mereka terapkan tidak begitu signifikan naiknya bagi pendapatan negara, malah dari seper-empat orang tersebut akan mulai males trading jika pajak PPN dan PPH-nya naik.

[1]. https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/ada-19-juta-investor-antusiasme-kripto-diprediksi-meningkat

Setuju sih gan sama dirimu negara ini sangat sangat terbantu karena kripto ini sangat menjanjikan dan karena orang yang berkecimpung di dunia kirpto udah wajar dengan bayar fee exchange dibawah 1 persen per trade mereka gak terlalu mikir. Tapi kalau di akumulasikan pasti negara sangat terbantu

dan bener juga sih itu aja dari transkasi cex legal yang illegal kek binance dan bybit aja pasti dah lebih dari 100 Milyar menurut ane hahahha

Bahkan ada aturan baru yang katanya Kripto akan ikut OJK

"Pengawasan Beralih, Pajak Ikut Berubah
Sejauh ini, transaksi aset kripto di Indonesia berada di bawah regulasi Bappebti, yang mengklasifikasikannya sebagai komoditas. Dengan pengawasan berpindah ke OJK, kripto akan dikategorikan ulang sebagai aset keuangan digital. Ini berarti perubahan dalam cara aset kripto dikenai pajak. Pajak kripto saat ini dikenakan melalui dua jalur: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk transaksi di platform terdaftar, PPN dikenakan sebesar 0,11%, sementara platform yang tidak terdaftar dikenakan tarif 0,22%. Pajak Penghasilan (PPh) juga berbeda, dengan tarif 0,1% untuk platform terdaftar dan 0,2% untuk platform yang tidak terdaftar.

Adanya klasifikasi ulang ini dapat membuat tarif pajak mengalami perubahan sesuai dengan status aset sebagai instrumen keuangan?, seperti informasi yang kami kutip dari website Klikpajak.

Dampak Pajak Baru pada Pasar Crypto
Bagi para investor dan trader, penyesuaian pajak ini bisa menjadi tantangan baru. Potensi kenaikan pajak akan meningkatkan biaya transaksi, yang berpotensi mengurangi volume perdagangan crypto di Indonesia. Namun, perubahan regulasi ini juga diharapkan membawa transparansi lebih besar di pasar serta memberikan keamanan lebih bagi para pelaku pasar.

OJK berencana bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa regulasi baru tersebut akan berjalan sesuai dengan dinamika pasar yang terus berkembang.

Salah satu tujuan utama perubahan ini adalah mengakomodasi pertumbuhan pesat industri kripto dengan tetap menjaga integritas dan keseimbangan dalam penerapan aturan?, seperti informasi yang kami kutip dari website jpnn.com."

https://indodax.com/academy/aturan-pajak-kripto-2025/

Mengutip dari yang saya baca bahwa untuk semester 1 tahun ini bahkan terkumpul Rp331,56 miliar. Jika ditotal dari awal pemungutan pajak sudah terkumpul sekitar Rp798,84 miliar. Ini senada dengan peningkatan pengguna crypto masyarakat indonesia yang semakin percaya berinvestasi kepada aset crypto. Jika dilihat dari gambar diatas maka hampir 200% perkembangan user baru yang berinvestasi e crypto.

Sumber: https://id.beincrypto.com/transaksi-kripto-indonesia-paruh-pertama-2024/
[/quote]
Berikut akan saya berikan website untuk melihat data persentase tahunan jumlah pemilik crypto dari setiap negara secara global, di website ini setiap data selalu diupdate secara berkala.

Share of respondents who indicated they either owned or used cryptocurrencies in 56 countries and territories worldwide from 2019 to 2024


Dan berikut data untuk Indonesia.

Mengutip dari yang saya baca bahwa untuk semester 1 tahun ini bahkan terkumpul Rp331,56 miliar. Jika ditotal dari awal pemungutan pajak sudah terkumpul sekitar Rp798,84 miliar. Ini senada dengan peningkatan pengguna crypto masyarakat indonesia yang semakin percaya berinvestasi kepada aset crypto. Jika dilihat dari gambar diatas maka hampir 200% perkembangan user baru yang berinvestasi e crypto.

Sumber: https://id.beincrypto.com/transaksi-kripto-indonesia-paruh-pertama-2024/

Berita ini sejalan dengan animo masyarakat terutaa anak muda yang mulai melek investasi, terutama semenjak awal covid, trend investasi crypto di Indoensia sangatlah besar.

Ini ditunjukkan dengan data tahun 2023 dimana Indonesia masuk 10 besar negara yang masyarakatnya memiliki  Bitcoin terbanyak, yaitu di peringtkat 9, Indonesia beradai 1 peringkat diatas Iran yang menduduki peringkat 10 dan dibawah Nigeria yang menduduki peringkat 8

Bitcoin Ownership by Country 2023

Sistem integrasi penerapan pajak di cryptocurrency sangat bagus karena sudah menerapkan sistem otomatis dan tidak manual seperti penerapan pajak di bidang usaha offline lainnya. Setiap transaksi baik order jual atau order beli langsung otomatis kepotong sekitar 0.12% lebih dan semakin sering trade di market lokal maka semakin besar pajak yang kita sumbangkan untuk pemerintah apalagi pemain crypto hanya fokus trading di market lokal.

Namun aturan pemerintah memang dibuat sedkit rancu dan sangat lucu, saat pemerintah mewajibkan membuat laporan kekayaan trader cryptocurrency ditambah lagi berapa profit yang didapatkan secara tidak langsung pemerintah mau menerapkan pajak pagi dari segi pajak penghasilan.
Padahal kita sudah bayar dengan nominal cukup besar dibandingkan usaha di bidang lain dengan nilai pajak saya masih sangat rendah karena hitungannya per tahun dari total jumlah asset yang mereka miliki.

Ane akan kasih artikel dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak di kementerian keuangan tentang regulasi dan perpajakan crypto di Indonesia: https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/cryptocurrency-dalam-yurisdiksi-pajak-indonesia

Ane meng-quote beberapa hal penting dari artikel tersebut:


Cuma yang agak gimana gitu pada kalimat yang ane garis bawahi pada paragraf pada judul; Pelaporan dan Kewajiban Pajak


Karena kita sebagai trader di exchange kan secara otomatis langsung terpotong pajaknya, baik itu PPH dan PPN, seharusnya tidak mungkin ada keterlambatan dalam membayar pajak, kalau pun memang didenda seharusnya yang kena denda kan exchange langsung, bukan perseorangan atau user exchange yang menggunakan fasilitas untuk trading.

Walaupun artikel tersebut pendapat pribadi tapi yang ngomong itu pegawai pajak, setidaknya hal ini bisa jadi rancuh jika menyangkut soal denda ke user, apa lagi pemerintah sudah meraup beratus-ratus milyar rupiah dari pendapatan pajak crypto.

Walau di penjara setidaknya dia masih bisa memanajemen dari dalam, apalagi ada CEO baru tersebut sehingga segala hal teknis bisa diurus oleh dia. Namun ya kalau mau logis dan tidak ribet, merekrut orang indonesia langsung untuk memanajemen perusahaannya di indonesia lebih bagus dibanding ngurusnya dari luar negeri.

Artinya tokocrypto termasuk anak perusahaan binance yang cukup kredible kalau sudah mereka beli sahamnya 100%. Setidaknya ini jadi contoh perusahaan induk mereka (binance) untuk melakukan hal yang sama dengan anak perusahaannya (tokocrypto). Tapi ya karena binance kantor pusatnya ada di Cayman Islands, dimana regulasi di negara tersebut tidak gitu ketat-ketat amat dibanding negara besar kayak AS,Indonesia , dsb sehingga prioritas mereka saat ini mungkin lebih difokuskan ke anak perusahaan yang ada di negara tempat exchange yang sahamnya sudah mereka beli.

Ya tentu dengan tarif pajak yang diterapkan sekarang, memang tidak terlalu membebani terhadap transaksi dan profit yang diterima. Namun harusnya pemerintah juga memberikan Feedback yang setimpal terhadap pemotongan pajak dari investasi Cryptocurrency. Seperti dengan mempermudah regulasi terhadap crypto namun tetap dengan pengawasan yang optimal. Sehingga tidak mengurangi minat investor lokal yang semula menggunakan exchange asal negeri sendiri untuk beralih ke exchange luar negeri.

Supaya crypto yang semula asing didengar bagi investor pemula, justru memiliki daya tarik tersendiri untuk menggait lebih banyak investor baru.

Kalau konteks nya seperti ini, bukannya sudah dilakukan Tokocrypto ya? Menurut informasi ^[1] yang ane baca, secara bertahap Binance secara bertahap membeli kepemilikian saham Tokocrypto hingga hampir 100% sejak tahun kemarin. Ya, bisa dikatakan meski Tokocrypto sudah deklarasi bahwa platoformnya adalah independen serta menegaskan bahwa Binance dan Tokocrypto adalah berbeda, tetapi yang ane lihat itu adalah Binance dengan masker Tokocrypto. Bahkan secara tampilan UI/UX di website keduanya, hampir identik.

Mungkin saja ini seperti yang agan @blue Snow maksudkan, bahwa Binance tidak mau ambil pusing, biar Tokocrypto saja yang urus segala kebutuhan untuk legalitas di Indonesia, sedangkan urusan duid, biar Binance yang urus.

[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230607155532-37-443905/pemilik-tokocrypto-dituduh-tipu-investor-ini-kata-manajemen#:~:text=Binance%20adalah%20pemilik%20mayoritas%20di,aset%20dengan%20risiko%20yang%20signifikan.

Changpeng Zhao kayaknya kena penjara om, tunduhannya melanggar UU AS dan hukumanya 4 bulan penjara. Tapi saya tidak mendengar bagaimana kelanjutnya. Saat ini CEO yang baru Richard Teng, nampaknya memang belum tertarik untuk invasi ke Indonesia dan menjawab harapan besar User Binance indonesia. Tidak ada pernyataan jelas dari Binance, tapi saya setuju sama om Blue Snow tidak ada yang membuat mereka sulit selama mereka bekerja untuk melobi, sampai saat ini kita hanya bisa menduga-duga saja.  CMIIW

Kalau setahu ane exchange luar kayak binance itu berdiri sejak lama, jadi itu (alasan pendirian perusahaan dipersulit) bukan jadi alasan utama exchange luar sulit mendapatkan legalitas di Indonesia. Yang pasti jika exchange luar tidak mendapat legalitas dikarenakan tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan bappebti untuk berdagang Fisik Aset Kripto di Indonesia. Artinya exchange kayak binance harus serius mengajukan syarat jika mau masuk ke Indonesia. Kalau ane jadi Changpeng Zhao, pasti ane akan nyari orang Indonesia yang kredible untuk ngurus semua syarat dari bappebti, gampang itu mah, gak ngabisin duit banyak, cuma ngurus surat-surat doang, ya paling mentok pas diminta KYC user (dimana binance belum melakukannya).

Setuju dan mungkin ini akan menjadi catatan penting bagi pemerintah ke depannya jika ingin terus melakukan ekspansi terhadap industri perdagangan crypto. Sedangkan sejauh ini yang terbesit di pikiran saya mengapa exchange luar sulit untuk mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah Indoensia karena alasan pendirian perusahaan yang pastinya dipersulit serta bisa saja ada keterlibatan exchange lokal yang tidak ingin ada pesaing besar. Karena secara statistik minat terhadap exchange luar pasti menjadi faktor penghalang perusahaan exchange lokal untuk benar benar mengusai pasar crypto di indonesia. Saya bukannya skeptis tapi setidaknya dalam persaingan bisnis akan selalu ada pemicu untuk saling memberikan "anu" agan juga tahulah exchange lokal di Indonesia cukup banyak dan minatnya juga ditentukan seberapa rekmendednya ratting dari OJK.

Ya itu tadi, sebenarnya gampang kalau binance dkk itu mau main di Indonesia, cukup ikuti saja aturan pemerintah seperti melakukan KYC, dll, pasti exchange luar tersebut akan dengan mudah teregulasi dengan baik. Sekarang kan, karena exchange tersebut tidak menerapkan itu, maka pihak OJK dan Bappebti tidak melisted binance sebagai exchange legal di Indonesia. Pointnya itu ya di pihak binance-nya sendiri, kalau mereka mau, tentu pemerintah welcome, siapa yang tidak mau dapat tambahan penghasilan pajak?. Jadi, kalau tanpa KYC tetap dilegalkan, justru itu menentang UU itu sendiri.

Penerimaan pajak kripto sejatinya di Indonesia ini bisa lebih besar mas, kalau mereka lebih ramah terhadap exchange dari luar negeri. Misalnya, seandainya Indonesia mengizinkan Binance, Kucoin, OKX membuka layanannya di Indonesia dengan syarat harus memasukkan pajak pada platform khusus untuk member yang terdaftar dari Indonesia, maka pendapatan pajak akan meningkat signifikan. Meskipun tidak memiliki data pasti, saya yakin ratusan member Indonesia itu memiliki aset kripto lebih dari 1 BTC di exchange luar. Misalnya, mas trading di Binance, apakah ada pajak untuk Indonesia? tentu tidak ada, karena saat ini pajak hanya diberlakukan di exchange lokal saja. Andai izin untuk exchange luar lebih mudah untuk direalisasikan, maka Indonesia memiliki pemasukan pajak kripto tidak hanya 100M mungkin bisa 2x lipatnya atau lebih.

Beruntung Indonesia ramah dengan crypto karena diregulasi dengan rapi sehingga kita tidak khawatir, selama pajak yang kita bayarkan masuk untuk kepentingan pertumbuhan negara. Literasi crypto di negara kita cukup positif dan semakin hari semakin tidak asing di masyarakat. Hal ini juga semoga berdampak positif untuk ekonomi masyarakat yang mau mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin tugas pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai jangkauan internet ke pelosok pelosok karena itu juga bagian dari salah satu titik awal crypto bisa dikenal. Bagi saya tidak terlalu mempermasalahkan pajak crypto yang terkumpul selama itu memberikan pemasukan ke kas negara, hanya saja pelaksanaan dalam pendistribusiannya alokasi untuk masyarakat yang selalu tidak sesuai dikarenakan oknum oknum koruptor. Di sisi lain exchange lokal juga terus mendapatkan perhatian positif sebab peran mereka cukup penting sebagai jembatan awal dimana masyarakat bisa melakukan perdagangan dengan aman, yang terpenting top rank di OJK.

wah lumayan besar juga ya dari hasil pajak crypto yang didapatkan oleh negeri kita.

ya saya bahagia membaca berita ini ya semoga dengan  terkumpulnya dana sebesar itu membuat negara ini semakin makmur ya gan. saya yakin di forum ini dan anggota SFI banyak trader dan tentunya berarti telah berjasa untuk pembangunan negeri ini. saya yakin dengan adanya berita seperti ini akan membuat trader benar benar di hargai oleh masyarakat karena menurut pengalaman saya tidak sedikit orang yang mengatakan kata kata yang kurang enak kepada para trader khususnya di daerah saya namun saya pribadi juga pernah di olok olok dikatain berjudi dan sebagainya namun saya hanya tersenyum saja.

namun dengan adanya berita seperti ini pasti kini para trader mulai dihargai karena tentunya para trader sudah bisa mengumpulkan dana sebesar itu yang pastinya oleh pemerintah akan digunakan untuk hal hal yang positif. jujur saya pribadi suka dengan peraturan di negeri ini karena pemerintah membolehkan masyarakatnya untuk trading dan investasi di crypto.

ya saya yakin sekarang orang yang trading akan dihargai karena menurut saya trading juga sama intinya mencari penghasilan yang pastinya menguras pikiran.

Kalau sampai 30% sudah pasti akan ditinggal trader dan mereka akan migrasi ke exchange luar. Saya juga tidak begitu terbebani dengan tarif pajak sekarang (mungkin karena tidak terlalu intens bertrading) sehingga ketika mereka memotong 100 ribu pun tak masalah kalau transaksinya sampai ratusan juta. Cuma pernah dulu agak kaget, dan protes ke exchange pas narik 250 juta kena biaya sekitar 2,5 juta untuk penarikan ke rekening bank.

Jujur ane sendiri ga terlalu merasakan tarif pajak yang besar, malah ane merasa pajak penghasilan atau hasil investasi ane lebih besar daripada pajak kripto untuk saat ini. Setahu ane tarifnya juga flat bukannya? Jadi harusnya yang sering transaksi banyak juga ga berbeda tarif pajaknya. Yah kalau mau diturunkan lagi sih ane fine" saja, lebih bagus malah karena sudah pasti bakal menarik perhatian investor dst, dibandingkan negara lain yang pajaknya gedhe banget sampai 30%. Kalau sebesar itu baru ane yakin protes bakal lebih banyak dan hasil pajak malah jauh lebih dikit.

Setahu ane mereka akan mengkaji ulang, bahkan bappebti sebagai lembaga yang menaungi perdagangan crypto sudah mencanangkan ini, Mereka mungkin akan menurunkan pajak crypto tapi besarannya ane belum tahu, setidaknya nilainya harus lebih kecil dari sekarang karena sampai saat ini banyak yang mengeluh pajak crypto terlalu tinggi sehingga sangat membebani penghasilan mereka. Kalau ane sih woles wae, mau gede atau enggak, karena ane tidak terlalu sering trading, kalau pun trading paling kecil dan tidak tiap hari, sehingga walau gede pun tidak begitu terasa ane terima.

Ya setidaknya dari pajak crypto tersebut kita sebagai warga negara membantu pemerintah guna ngasih BLT dan makan rakyat. Jadi ane harap suara-suara miring pemain crypto itu jelek akan segera berakhir.

Tentu saja angka ini akan bertambah setiap tahunnya akibat dari meningkatnya pengguna crypto di Indonesia.
Bukan mungkin lagi Om, tapi pasti sangat berguna karena uang yang dihasilkan dari pajak crypto sangat membantu terhadap perekonomian. Penerapan pajak pada aset crypto sama-sama saling menguntungkan antara pengguna crypto dan negara karena dapat menciptakan transparansi dan memperkuat fondasi industri crypto di Indonesia. IMO

Pemerintah harus bijaksana dalam menyesuaikan tarif pajak pada aset crypto, hal ini perlu dipertimbangkan dampak secara umum terhadap pertumbuhan industri aset crypto di Indonesia. Tarif pajak yang terjangkau atau tidak mencekik leher pengguna crypto dapat memberikan suasana kenyamanan dan dapat meningkatkan transparansi aset crypto yang berefek positif pada peningkatan pendapatan pajak.
Pemerintah harus menciptakan situasi saling menguntungkan sebagai langkah dukungan terhadap pertumbuhan industri crypto di Indonesia.

Ane rasa semua akan indah pada waktunya, kita bersyukur pajak crypto kita yang ditradingkan di exchange mampu dan cukup untuk menghasilkan dan menambah jumlah APBN untuk negara. Jadi atas kesemua ini, ane harap orang-orang di luar sana tidak anggap kita remeh lagi, karena pajak yang kita hasilkan tersebut sangat berguna untuk kemaslahatan dan pembangunan negara kita. Dulu itu orang anggap trading crypto itu sebuah pekerjaan yang gak jelas, padahal pekerjaan mereka yang notabene statusnya pakai seragam pun belum tentu jelas dan bisa menghasilkan pajak ratusan milyar untuk negara kayak trader. Sehingga atas berita ini, ane harap pandangan masyarakat kalau trading crypto itu tidak ada masa depan akan luntur dengan sendirinya.

Kalau 3-4 bulan bisa terkumpul 112 Miliar rupiah, maka disisa 8 bulan ke depan mungkin bisa terkumpul dua kali lipatnya (200 Miliar +). Secara hitung-hitungan bisa saja sampe sekitar 300 - 400 Miliar. Sudah pasti ini nominal yang fantastis, tidak mudah mengumpulkan uang sebanyak ini. Pajak di crypto tentu akan lebih besar jika makin banyak orang berkecimpung di bisnis crypto.

Kalau dilihat dari beberapa berita terkait crypto dan adopsinya di Indonesia, maka sangat wajar kalau pajak dari crypto makin tinggi pendapatannya. Per data tahun 2023 saja, Indonesia masuk top 10 negara pengadopsi crypto terbesar. Meskipun bentuk adopsinya masih sebatas investasi, tapi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dengan makin banyak yang join crypto, makin banyak juga pajak masuk dari potongan pajak otomatis tiap transaksi di local exchange.

---

1. https://pintu.co.id/academy/post/tingkat-adopsi-crypto-global
2. https://www.tribunnews.com/new-economy/2023/09/14/indonesia-jadi-negara-pengadopsi-kripto-tertinggi-ke-7-di-asia-kalahkan-posisi-thailand

itu baru pajak sampai bulan 3/4, kita belum menghitung pajak dari bulan 5-12 nanti, menurut ku 400-600 milyar bisa dikantongi oleh pemerintah, itu merupakan jumlah pajak yang sangat banyak. regulasi crypto di indonesia itu tampaknya sudah sangat tepat dilakukan oleh pemerintah, karena jika kita melihat bagaimana perkembangan ekosistem crypto di indonesia, kemungkinan besar bahwa penerimaan pajak dari sektor perdagangan crypto akan lebih besar lagi dari yang sekarang, bisa saja 1 triliun setiap tahunnya dikantongi oleh pemerintah. semoga saja pajak yang terkumpul yang berasal dari perdagangan crypto saya dan teman-teman trader crypto lainnya bisa menjadi berkah bagi seluruh rakyat indonesia.

exchange lokal kita itu bisa juga tokocrypto, karena setahu saya exchange tersebut tidak pernah rewel kayak indodax. Mengenai coin yang lambat listed di exchange lokal, permasalahannya saya rasa cuma satu, yaitu lambatnya pihak developer untuk mendaftarkan coin mereka ke kemendag, kalau mereka gesit dan teregulasi dengan baik, saya rasa akan cepat juga exchange-exchange di indonesia melisted di market mereka. Dan tentunya, semakin banyak trading, akan semakin banyak juga pajak masuk, dan tentunya bikin owner exchange makin kaya.

Memang kalau di lihat coin coin yang listing di bursa lokal memang sangat lama maksudnya ketika hype coin tersebut sudah pudar baru listing di bursa lokal. Seperti coin arb dan op yang seingat saya coin ini mendapatkan respon positif ketika coinnya di luncurkan namun ketika itu hanya di perdagangkan di binance dan butuh waktu lama bagi bursa lokal menglisting dua coin itu.

Nah umpannya jika mereka mendaftarkan lebih cepat otomatis setiap member dari lokal akan melakukan perdagangan di bursa lokal yang membuat peningkatan pajak akan lebih besar.

Namun untuk saat ini keunggulan besar yang di miliki bursa luar adalah tidak pernah down dan hal tersebut belum bisa di ikuti oleh bursa lokal seperti indodax. Karena indodax sering down seperti yang sudah kita alami.

Saya kira jumlahnya pasti akan lebih banyak lagi karena seperti yang dikatakan oleh Om @blue Snow, masih banyak trader-trader lokal yang trading di exchange yang tidak teregulasi. Selama uang pajak dari kripto bisa disalurkan untuk hal-hal yang berguna dan demi kesejahteraan warga negara di setiap kota, itu pasti bisa bermanfaat. Dan para pembayar pajak juga tidak akan merasakan bahwa membayar pajak itu adalah hal yang sia-sia karena selama ini masih banyak hal-hal yang belum bisa mendapatkan bantuan dari uang pajak yang didapatkan negara.

Dari segi pajaknya saja sudah terlihat ada angka yang sangat besar. Mereka bisa melihat bahwa kripto bisa memberikan jalan untuk mereka yang ingin menghasilkan uang dan itu bisa memberikan gambaran jika kripto bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan cuan tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

Semoga saja besarnya pajak untuk kripto ini bisa dikurangi lagi

Mengenai besaran pajak kripto ini sebenarnya tengah dikaji ulang oleh Bappebti. Karena sepertinya bukan hanya kita yang menganggap bahwa pajak kripto yang diterapkan saat ini dinilai cukup mahal. Tapi Bappebti itu sendiri juga menilai hal yang sama. Dan mereka mungkin akan mencoba menurunkannya sekitar setengahnya dari yang sekarang. (Sumber)
Dan hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, yaitu Tirta Karma Senjaya. Sebagai trader saya hanya berharap pajak bisa lebih di per ringan kembali. Soalnya ini juga demi kebaikan negara itu sendiri. Soalnya warga Indonesia itu sebenarnya pada cerdas. Mereka merasa mahal trading di bursa lokal maka tentu akan memilih untuk beralih untuk trading di bursa global yang bahkan belum mendapatkan legalitas di negara kita. Supaya para trader tersebut kembali menggunakan bursa lokal maka solusinya dengan menurunkan pajak. Supaya fee trading juga ikut turun.

Mungkin akan lebih banyak lagi dapat pajaknya jika pemerintah meringankan regulasi bagi exchange-exchange luar yang mau bermain di Indonesia. Karena saya lihat trader Indonesia mainnya di exchange luar kayak binance, dll. Dan tentu saja pemerintah juga harus lebih banyak lagi melegalkan coin-coin supaya exchange lokal yang sudah teregulasi dapat dengan mudah melistednya di market mereka supaya trader lokal tidak mainnya di exchange luar.

Dengan kondisi market masih di momen bearsih dan pemerintah sudah bisa mendapatkan hampir 112 Milyar di quarter awal dari bulan Januari sampai April ini angka yang cukup fantastis dan pemerintah harus banyak berterima kasih kepada trader yang aktif trade di market lokal. Saya sendiri termasuk yang trade stable koin USDT ke IDR karena lebih memilih tarik di market lokal dibandingkan via P2P Binance atau market lainnya dan ada sedikit saldo saya di 112 Milyar hasil pajak yang sudah terkumpul saat ini  .

Jumlah pajak bisa lebih meningkat jika kondisi market lagi bullrun dan saya rasa saat ini banyak trader terpaksa jadi investor dulu sambil menunggu momen bullrun kembali, bisa diprediksi jumlah penerimaan pajak akan semakin meningkat dari tahun ke tahun jika kondisi market semakin stabil dan disini butuh peran pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap kryptocurrency Indonesia karena feedback dari penarikan pajak.

112 Miliar ini angka yang cukup besar, apalagi didapat hanya dalam 3-4 bulan saja. Artinya ada cukup banyak orang-orang Indonesia yang berkecimpung di dunia crypto ini. Ke depannya bakal semakin banyak lagi pajak yang masuk dari crypto karena berpotensi akan semakin banyak trader atau investor crypto. Ini dikarenakan crypto semakin familiar di kalangan masyarakat Indonesia.

Yang tidak ketahuan pun tetap bayar pajak karena tiap transaksi di exchange lokal kena pajak trading. Sudah jelas negara sangat terbantu dengan adanya trading crypto di exchange ini. Seharusnya dengan seperti ini, sudah tidak ada lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan atau menghambat pelaku crypto.

Bukan hanya membantu negara, crypto ini memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Mereka yang nyinyir itu tidak akan mengerti jika crypto ini bisa menjadi sumber pendapatan yang bagus kalau mereka bisa memanfaatkannya dengan baik. Masyarakat bisa menjadi trader, investor, atau profesi lainnya di crypto.

112 miliar merupakan uang yang cukup besar, biarpun nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pemasukan pajak dari pasar lainnya, namun setidaknya itu bukan uang yang sedikit dan cukup mampu membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai programnya. Semoga saja pemerintah bisa menggunakan uang tersebut dengan lebih bijak dan tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum pajak, seperti kasus-kasus yang viral dulu. Dan sebagai masukan, sebaiknya pemerintah juga memberikan bantuan kepada ekosistem crypto di Indonesia untuk bisa berkembang dengan lebih baik - itu bisa dilakukan dengan memberikan regulasi yang jelas pada crypto atau setidaknya memperhatikan arsitektur internet nasional (jujur saja internet di daerah saya bapuk dan mahal).

Menurut ane cukup mahal kalau dibanding dengan biaya pajak lainnya, namun karena pemain crypto ini rata-rata mahir dan kaya, angka segitu ane rasa cukup murah kalau melihat bagaimana padatnya trading tiap hari di market.

mungkin saja akan dapat lebih nantinya jika pertambahan angka konsumen tiap exchange bertambah dan peningkatan jumlah trading. Setahu ane, sampai akhir tahun 2023 sejak diterapkan pajak crypto ini, Negara mendapatkan 1,2 triliun rupiah dari pajak crypto, angka tersebut ane rasa cukup fantastik dan mungkin sangat berguna untuk memberikan bantuan sosial masyarakat indonesia.

nah ini sih yang harus terus kita doakan, semoga uang uang pajak yang di pungut dari para trader bisa di alokasikan untuk pertumbuhan indonesia dan tidak masuk ke kantong oknum, menurut berita yang saya baca, untuk pertukaran yang belum terdaftar di Bappebti pungutan pajaknya lebih tinggi (PPh 0,2% dan PPN 0,22%).

pada pemerintahan yang baru ini banyak trader yang berharap agar regulasi kripto bisa di permudah dan kalo bisa pajak yang di potong bisa lebih rendah. saya merasa sangat optimis dengan pertumbuhan investasi kripto di indonesia, anak2 muda banyak yang lebih memilih investasi di kripto ketimbang di properti dan saham.

Jumlah pajak yang terkumpul senilai Rp112 miliar seperti yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak awal tahun, angka ini terkumpul belum genap empat bulan. Jika dipecahkan perbulan (empat bulan dari awal tahun hingga April) maka rata-rata setiap bulan pendapatan negara dari aset crypto sekitar Rp28 miliar setiap bulan. Jika angka ini baku atau tidak ada perubahan, maka dalam setahun (12bulan) negara mendapat pemasukan Rp336 miliar dari pemungutan pajak aset crypto.  Wow...

Pajak menjadi sumber pendapatan utama Indonesia, jika dipersentasikan, maka sekitar 80% pendapatan negara berasal dari pemungutan pajak. Ada begitu banyak jenis pajak lainnya yang menjadi sumber pendapatan negara, namun jumlah yang dikumpulkan dari aset crypto terbilang besar, mungkin angkanya akan terus bertambah kedepannya  seiring semakin bertambahnya minat warga Indonesia yang terjun ke dunia crypto.

Saya harap pemasukan negara dari hasil trading crypto tidak disalahgunakan seperti kasus yang pernah menimpa Gayus. Sumbangsih trader Indonesia sangat besar untuk kemajuan negara, kedepannya perlu adanya peningkatan dukungan atau keterlibatan negara dalam menjaga keamanan dan kenyamanan para trader.

Itu nilai yang cukup fantastis sebagaimana pajak yang diberlakukan untuk crypto, jika melihat populasi terbaru mengenai perkambangan adopsi crypto yang tercatat kurang lebih 19jt orang indonesia dan sudah memberikan sumbangsih pajak sebanyak itu ke negara, itu adalah sebuah kebermanfaatan yang bisa negara rasakan akibat adanya kripto dan di regulasi dengan baik, walaupun belum sempurna.
itu memang hanya dari exchange yang sudah teregulasi dan memiliki izin operasi dan pengawasan dari pemerintah dari semuanya CEX yang terdaftar, apalagi jika bisa meninjau DEX mungkin akan lebih fantastis untuk perpajakan. 

Tetapi menurut perspektif agan, apakah PPN dan PPH ini terbilang mahal atau biasa saja?

Sumber

Dirjen Pajak menyebut kalau awal tahun ini saja (3-4 Bulan) telah terkumpul 112 Milyar rupiah dari pajak crypto. Dia merinci dari Rp112 miliar tersebut, Rp 51 miliar merupakan pajak penghasilan (PPh), dan Rp59 miliar merupakan pajak pertambahan nilai (PPN), artinya itu semua di dapat dari trading kalian di exchange yang teregulasi bappebti dan OJK, mau pun tidak.

Ya itu sih yang ketahuan saja, sebenarnya banyak trader-trader lokal yang trading di exchange yang tidak teregulasi, kemungkinan bisa lebih dari angka tersebut. Tapi kalau ane lihat nilai yang terlihat (112 Milyar), artinya negara sangat terbantu sekali dengan adanya crypto, khususnya trader yang memberikan sumbangsih besar untuk Negara.

Jadi, kalau kita lihat angka tersebut, ane harap ke depan tidak ada lagi masyarakat yang nyinyir lagi kalau trading crypto itu tidak menghasilkan dan berbuat pada negara. karena sebenarnya trading crypto itu sangat membantu mereka dalam pemberian blt dan membangun insfrastruktur negeri ini.