Topic: Transaksi Mata Uang Crypto di Indonesia naik 350% di tahun 2024 (Read 568 times)

(1) Kalau abg yang baru bikin KTP maka NIK dia otomatis jadi NPWP
(2) Kalau yang sudah punya NPWP maka harus memadankan alias nanti yang dipakai juga NIK
Jadi pada intinya yang berlaku adalah NIK.

Terkait mendaftar di KPP itu enggak lagi bikin NPWP tapi paling mengaktifkan, isi data, daftar EFIN dan sebagainya. Itu yang ane maksud kalau NIK itu sudah (otomatis) jadi NPWP, jadi ya semua orang (otomatis) sudah punya NPWP. Bank tidak perlu lagi minta NPWP, karena ketika mendaftar dan memberikan informasi KTP == sudah ngasi NPWP.

Nah ini ane bulan lalu ada kasus diminta memperbaharui data di cabang suatu bank karena ternyata ane duluu banget daftar bank pakai SIM (KTP pas lagi buat nyewa VCD kalo ga salah). Sekarang mereka mintanya KTP.

Ya bilang aja trading di exchange yang bukan PFAK, jadi bayarnya 2x lipat.

---

maaf oot, habis ini (semoga) engga lagi

Ya, mungkin jika excahnger adalah patner resmi dari salah satu Echange di indonesia dan WDnya dari exchange itu nampaknya sudah aman misal indodax yang exchange resmi. Tapi mungkin untuk Exchanger yang bersumber dari exchange yang belum terdaftar bisa jadi akan tetap dianggap ilegal kan? Saya kadang merasa kawatir bila nanti petugas pajak nanya aneh aneh, jadi nampaknya kita harus lapor spt manual. CMIIW

Enggak gitu mas, masih tetap harus daftar di KPP pajak setempat.

Perubahan nomor NPWP ke NIK pun tidak secara otomatis berubah, tapi harus masuk ke laman profil DJP Online.

Kalau berdasarkan Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 4 Tahun 2023, jika exchange crypto tidak terdaftar maka akan dicap ilegal. Menurut saya P2P adalah exchange atau pertukaran juga walau desentralisasi langsung antara penjual dan pembeli.

Nah, sebelumnya saya sudah pernah mendengar kabar kalau NPWP sudah termasuk dalam NIK, namun baru tahu tanggal penerapannya sebagaimana disebutkan di atas.
Berarti, terlepas apakah user memberikan NPWP atau tidak, semua datanya sudah masuk dalam NIK (sebagaimana pada quote di atas).

---

Setahu saya juga dikenakan pajak 2x, jika exchange-nya bukan termasuk CPFAK atau PFAK.

---

Saya lihat di post awal tidak ada link dari Bappebti terkait informasi transaksi aset kripto di Indonesia yang naik 352,89% dari tahun sebelumnya. Berikut ini link-nya:
https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2024_11_21_4jnshaph_id.pdf

Sekarang semua orang otomatis punya NPWP gan, karena sudah ada NIK == NPWP.

Kalau nggak salah (masih berlaku tidak ane ga ngerti) besaran pajaknya juga 2x dibandingkan kalau pakai exchange PFAK.
Sumur: https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/

Secara umum Ini hanya berlaku bagi Bank yang ada di daftar Himpunan Bank Milik Negara ( Himbaran ) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
Tapi jika seperti Bank BCA yang non-Himbaran juga bisa melakukan validasi asalkan mereka punya sistem Koneksi internal dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Sekarang sudah serba digital jadi makin di permudah untuk mengurus semua keperluan seperti NPWP untuk wajib pajak dll.
https://pajak.go.id/index.php/id/berita/layanan-npwp-diperluas-wajib-pajak-bisa-daftar-di-bank

Exchange yang berstatus CPFAK memang sudah berstatus resmi dan bisa beroperasi seperti exchange PFAK,
cuman nunggu untuk proses pengakuan saja dan Juga wajib untuk mengikuti aturan dan regulasi yang sudah di tetapkan oleh BAPPEBTI terkait pajak dan lainnya.

Tapi untuk P2P seperti binance, Bitget dan Exchange non-legal, tetap dikatakan sebagai transaksi ilegal jika melakukan P2P ke IDR menuju bank Indo karena gak ada pemotongan pajak PPN dan PPH sesuai dengan regulasi yang berlaku, Maka perlu melakukan pelaporan manual wajib pajak jika transaksi yang dilakukan cukup besar, karena jika transaksi besar di P2P seperti Binance bakal kenak semuanya termasuk seller, itu terdetek sebagai transaksi ilegal, Sudah banyak kejadian bahkan sampai di pantau orang pajak.

Jika melihat pada quote post yang saya garis bawahi, yang saya pahami, sejak tahun tersebut pihak bank bisa secara online melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah yang ketika mendaftar ke sana belum memiliki NPWP. Dengan kata lain, sebenarnya semua user bisa didapat data terkait NPWP-nya meskipun user yang bersangkutan belum memiliki kartunya.

---

Saya kira saat ini semua exchange cryptocurrency di Indonesia sudah terdaftar resmi semua, meskipun masih berstatus CPFAK.
Btw, P2P lewat Binance bukankah kategorinya jual beli langsung dengan penjual dan masih legal?

Tidak juga, ada sebagian bank yang hanya minta NPWP jika bikinnya secara offline atau datang langsung ke bank, contohnya bank mandiri, sedangkan jika bikinnya online, pilihan NPWP hanya optional.

Untuk terintegrasi, baiknya user juga melaporkan ke SPT tahun sebelumnya jika punya harta crypto. Kalau belum, tentu tidak secara otomatis terintegrasi untuk SPT tahun berikutnya.

Exchange apa pun itu, yang terpenting sudah terregistrasi bapebbti, kalau belum, pajaknya gak bakal terhitung sudah bayar.

Yups sudah lengkap, Saya akhir-akhir ini juga sudah beralih ke Indodax lagi untuk WD ke IDR, biar cari aman saja dan nyata-nyata sudah legal.
Daripada P2P lewat Binance tapi itu masih ilegal.

Soal PPN dan PPH emang sudah beres kalo masuk ke Exchange Indo yang udah terdaftar di BAPPEBTI, Maksimal Daily WD sampek 1M dan jika transaksi besar biasanya bakal di tandai dan di Telusuri dulu, sumbernya sah atau tidak seperti yang sampean karena rawan pencucian uang atau bisa saja dari transaksi narkoba dll.

---

Gak semua bank, tapi mungkin beberapa ada yang minta NPWP sebagai syaratnya tapi gak mutlak kayaknya.
Saya buka rekening di BCA dan Mandiri tanpa NPWP cuman ngasih E-KTP saja, tapi milih yang tahapan Expressi atau level limit yang paling rendah.

Bukankah setiap membuka rekening baru di bank, semuanya memang dimintai NPWP? dan tentunya juga terintegrasi dengan sistem administrasi ditjen pajak.

---

Btw, Bitcoin dan beberapa altcoin pada tahun ini mengalami kenaikan nilai tukarnya dan sebagiannya mencapai ATH sehingga bisa jadi hal tersebut yang menyebabkan kenaikan nilai transaksi di Indonesia hingga sekian ratus persen dari tahun sebelumnya;


Nah, ketika misalkan berikutnya terjadi momen bearish, kemungkinan nilai transaksi juga menurun. Mungkinkah pajak transaksi juga akan mengalami penurunan?

Exchange di luar listing bapebti jelas ilegal walau sudah terpotong biaya trading kayak exchange konvensional di indo. Namun ya karena p2p tadi tentunya akan sulit terdeteksi siapa pemilik crypto tersebut jadi ya tetap aman, kecuali kalau IRS-nya Indonesia punya tool untuk dapat melacak address transaksi crypto tsb.

Tidak masalah kalau semuanya itu hasil dari trading di exchange indonesia, karena kita sudah bayar pajak ppn dan pph di exchange. kecuali kalau uang 1 M tersebut hasil dari transaksi narkoba atau aktifitas ilegal lainnya.

Benar Mas. Itu sepertinya sudah sejak lama diberlakukan penerapan NPWPnya. Kalau untuk WD ratusan juga, sepertinya tidak masalah Mas, tapi nantinya akan ada besaran pajak yang berubah seiring dengan jumlah saldo mengendap di tabungan (kalau tidak salah dan kalau salah, mohon direvisi).

Oh iya, untuk saldo yang ada di bank sampai 1 Milyar akan langsung dilaporkan oleh pihak bank ke Dirjen Pajak.


Walaupun saldo di bank A Rp 400 juta, di bank B Rp 400 juta, dan di bank C Rp 300 juta, tapi tetap memakai nama 1 orang, sepertinya juga akan langsung dilaporkan. Ya tujuannya untuk mengawasi dan mengoptimalkan pengawasan wajib pajak.

Masalahnya kalau dari Exchange luar negeri om, seperti Binance, Kucoin atau yang saat ini masih dianggap ilegal nampaknya akan ribet lagi ya. Karena memang tidak terpotong pajak langsung hanya biaya admin dan biaya changernya karena transaksinya langsung dari Excanger p2p. Mungkin yang dilematis seperti itu, karena bisa saja dianggap ilegal.  . Kalau diteruskan mungkin bisa Of Topic om  .

Kalau di exchange kita sudah kena pajak PPH dan PPN, jadi tidak ada masalah kalau mau narik ratusan juta, toh sudah terpotong ketika trading. Artinya, PPN-nya mungkin naik, dan biaya trading jadi agak mahal dari sebelumnya.

Masalah penarikan tergantung kebijakan exchange masing2, ada yang fee 25 ribu, dan ada yang 10 ribu. Jadi itu bukan masalah penarikannya.

NPWP akan terintergrasi dengan pajak, dan itu juga tergantung atas laporan harta, kerjaan, dan hasil pendapatan sampeyan. Jika tidak dilaporkan, akan tetap sama dengan yang sebelumnya. Yang jelas kalau kita setor crypto di exchange dan menukarnya dengan rupiah, kita sudah kena pajak PPH dan PPN, dan aman (karena kita sudah bayar pajak), cukup laporkan saja di SPT tahunan.

Saya pikir dengan kenaikan Harga BTC pada akhir ini dan mungkin pada tahun depan nanti transaksi akan lebih besar. Jadi Pendapatan pajak juga akan lebih besar. Sebenarnya saya juga agak takut takut kalau mau WD besar misal ratusan juta. Kemaren saya buat Rekening baru dan saya juga langsung dimintai NPWP. Entah ini langsung integrasi atau apa yang akan dilakukan  dengan NPWP itu terkait pajak.

Identitas palsu hanya untuk mengelabuhi jika bersangkutan memiliki crypto yang banyak. Supaya dianggap kalau bersangkutan cuma punya dollar, sehingga ya tidak begitu dicurigai (takut kalau dipajakin gede kalau punya crypto)

Transaksi moneronya tidak langsung ke fiat, tapi Belanjanya pakai monero langsung, atau bisa juga beli barang pakai BTC yang marketplacenya hanya nerima crypto sebagai pembayaran.

Kalau OJK mengharuskan exchange P2P wajib meng-KYC-kan costumernya, jadi kalau ketahuan exchange tidak melaksanakannya, izin exchange P2P-nya bakal dicabut.

sangat setuju dengan apa yang sampean sampaikan kalau apa yg dilakukan sama pak prabowo itu belum cukup bisa untuk menumbuhkan minat dan angka literasi masyarakat Indonesia terhadap investasi khususnya crypto. pemerintah harus melakukan langkah komperhensif untuk bisa menumbuhkan minat dan literasi investasi pada masyarakat, apalagi pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278 juta jiwa, dengan sekitar 25-30% itu adalah anak muda, artinya pemerintah perlu langkah cepat seperti sosialisasi ke kampus, sekolah, atau ke rumah-rumah masyarakat, yg bisa dilakukan oleh kominfo, BAPPEBTI, atau kementrian terkait lainnya. seharusnya jika pemerintah serius hal ini akan berdampak positif kepada pertumbuhan mina investasi pada masyarakat, terkhusus pada cryptocurrency.

Jadi makin ribet dan gak ada privasi sama sekali kalo yang berurusan dengan uang di indonesia, Jadi tambah ribet dan kalo salah sedikit bisa jadi masalah.

---

Dan kalo bahas soal pajak tentu pemerintah dapet untung banyak dari pajak crypto yang di bebankan kepada pengguna crypto yang ada di Exchange lokal yang sudah ada di bawah naungan BAPPEBTI yang sudha berlisensi PFAK (PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO).
Sekarang aturan baru PPN naik ke 12% akan berlaku mulai 1 januar1 2025, gimana gak tambah banyak untungnya pemerintah kalo pajak udah di naikkan.

---

Entah gimana jadinya kalo pakek identitas palsu, Tapi rekeningnya juga akan tertuju ke rekening asli pada akhirnya, masuk ke IDR juga.
Meskipun pakek Monera pada akhirnya butuh untuk belanja mesti pakek IDR dan sekarang kebanyakan P2P juga di batasi, mereka yang punya jasa P2P juga bakal takut kalo ada transaksi besar, bisa-bisa kenak tangkep juga kayak cerita-cerita yang sudah terjadi.

---

Thanks mas

Sekarang garapan airdrop, memecoin atau cuan dari berbagai bidang crypto sudah banyak yang share ke publik.
Banyak yang flexing dan pada akhirnya pemerintah mulai ketat dengan aturan crypto, perpajakan mulai mengintai.
Jadi yang suka flexing dan pamer-pamer portofolio gak bakal hidup tenang, mereka di bayang-bayangi pemerintah apalagi portofolio sampel milyaran, tapi belum  bayar pajak, alamat dapet surat undangan.

wih mas taufik gak pernah lihat sekaranga ada badge pizza nya Congrat mas

btw back to the topic ane baca berita ini juga agak gila juga sih apalagi crypto ini udah teregulasi dan udah turut menyumbang ekonomi Indonesia dari pajak trade dan withdraw, ane juga berharap kedepannya makin tumbuh aja karena antusiasmnya gila kripto di indonesia.

Mungkin beberapa faktor yang mendukung sih skearang banyak bertebarang orang dapat cuan di segala platform media sosial ada yang cuan geden di memecoin ada yang cuan di airdrop ada yg cuan di trading dan lain sebagainya bahkan sampe ada iklan ginian di beranda instgaram ane hahha

Beberapa koruptor yang "melek teknologi" telah memakai crypto untuk "cuci uang" korupsinya sejak lama. Tetap ketahuannya jika dia tukar cryptonya ke centralisasi exchange.

Sulit, dan akan tetap terdeteksi walau dikelabuhi dengan berbagai cara jika KTP kita sudah masuk exchange.

Satu caranya ya pakai exchange luar pakai paspor palsu, dan narik uangnya pakai dollar. Ya tetap ketahuan juga kalau nariknya sampai beratus-ratus ribu dollar dan ditrasfer ke rekening IDR.

Amannya sih tetap dalam bentuk crypto tanpa dituker ke fiat mana pun, kalau belanja pun harus tetap pakai crypto (monero)

sejalan dengan lonjakan tajam transaksi kripto, tentu pemerintah cukup sumringah dengan adanya regulasi pajak kripto. jika transaksi terus melonjak, secara otomatis pajak yang terkumpul akan semakin besar. yang mana pajak tersebut entah kemana. saya belum telusuri lebih jauh.
tetapi dilansir dari CNN, pajak yang telah berhasil di kumpulkan dari kripto mencapai Rp220,83 di 2023, dan Rp408,16 miliar di 2024 ^[1].

---

[1] DJP Kumpulkan Rp27,8 T dari Pajak Kripto dan Google Cs

Hal hal seperti ini nih yang pasti nya bakal membuat orang orang yang niat wede dengan nominal gede memilih untuk melakukan via P2P, daripada ribet di tanya ini itu yang ujung ujung nya bakal minta sedekah doank.

Semakin di gemari kripto di negeri ini maka pemerintah pun tidak akan duduk tenang di kursi, mereka bakal berupaya dengan segenap jiwa dan raga demi cuan pajak (kalo di alokasi kan untuk kepentingan negara its oke)

Beberapa waktu lalu ane denger podcast tentang korupsi, dan ada dibahas sekarang koruptor kalau mau nyimpen duit / cuci uang larinya ke kripto. Makanya kalau dicocoklogi oleh "oknum" ya itu yang bikin transaksi naek. Akibat itulah penerawangan ane kalau nanti regulasi bakal diperketat (kebebasan disunat) gegara ada isu kalau kripto dipakai korupsi. Ane pun sudah mengendus indikasi ini ketika travel rule sudah diberlakukan kalau mau wede dari exchange lokal ketika harus memasukkan identitas untuk alamat tujuan wede.

Entah apalagi yang akan diberlakukan, bisa jadi kalau menerima dana juga harus menjelaskan sumbernya... jadi tambah repot dan bikin risih diawasi mulu.

Saya sangat setuju dengan pendapat sampeyan, masalah keuangan dan keamanan data pribadi adalah perihal yang sangat sensitif. Para orang kaya juga tidak mungkin mempekerjakan anak muda untuk menjaga asetnya begitu saja. Tapi mungkin saja para orang kaya yang berumur akan berkolega dan bekerjasama dengan sesama orang kaya yang masih muda dan mengerti cara kerja crypto

Saya mendapatkan tambahan informasi baru yang sangat menarik, dilansir dari Coinvestasi, survei terbaru yang dilakukan oleh Consensys dan YouGov menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-2  setelah Turki sebagai negara dengan tingkat kesadaran tertinggi terhadap aset kripto di Asia pada 2024.

Mempercayakan aset pada pihak lain adalah resiko besar. Bahkan saya pikir walapun sekaya apa saya, saya lebih merasa yakin melakukan semua sendiri. Orang seperti itu hanya mau instan saja, tapi tidak memahami resiko terburuk. Bahkan pengalaman saya pernah ditawari sesorang untuk di tradingkan tapi saya menolak. Karena saya memahami resiko dan saya tidak ingin bermasalah.

Kenaikan 350% lebih yang dirilis bappebti berasal dari data yang diperoleh dari pelanggan crypto yang mendaftar di bursa. Dihitung dari rentang  usia maka gen Z mendominasi antara usia 18-35 tahun. Faktor kenaikan lainya adalah adanya Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024, yang memperbolehkan Investor dari Institusi.

Sumber: https://www.tribunnews.com/new-economy/2024/12/11/kripto-pikat-gen-z-indonesia-transaksi-aset-digital-melonjak-rp475-triliun-per-oktober-2024

Setahu saya yang mengoperasikanya bukan orang kaya nya, tapi anak-anak muda yang melek crypto. Kalau orang kaya mana paham gimana cara kerja crypto, (kecuali bossman mardigu, kali ya). Orang kaya akan merekrut anak muda yang melek crypto untuk mengoperasikan uangnya sehingga rentan sekali kena scam jika pemilihan karyawannya asal comot.

Kita lihat saja nanti ke depan, mungkin akan ada berita heboh pegawainya yang bawa kabur crypto milik orang kaya.

November lalu, Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh berupa dana komitmen investasi dengan total sekitar 135 triliun dari hasil kunjungan nya ke 5 negara, padahal beliau belum lama menjabat, mungkin ini salah satu komitmen Pak Prabowo tehadap investasi asing ke Indonesia.

Tetapi ini saja belum cukup untuk menumbuhkan minat dan angka literasi masyarakat Indonesia terhadap investasi termasuk crypto, masyarakat Indonesia membutuhkan edukasi secara menyeluruh dan harus di program langsung oleh pemerintah jika mengharapkan perubahan yang signifikan terhadap pengetahuan tentang Crypto, terutama terhadap generasi muda, karena masyarakat Indonesia masih minim literasi keuangannya.

Kasarannya kita itu cuman pedagang retail dan masih sedikit yang memang bener-benar whales di crypto,
bukan cuman sekedar flexing untuk menggaet banyak follower dan engagemenet sosial medianya.

Dan berbicara soal pajak emang makin ketat dan Gak boleh sembaragan lagi, karena crypto sudah jadi perhatian saat ini.
Banyak orang-orang kaya yang melakukan pencucian uang lewat crypto dengan metode p2p dari exchange luar dan itu bakal kenak ciduk kalo misalnya WD dengan jumah besarr, yang aman langsung WD ke exchange lokal saja.

Pajak atas aset kripto di Indonesia terdiri dari:

- PPN
Tarif PPN atas perdagangan aset kripto adalah 0,11% dari nilai transaksi jika penyelenggara perdagangan adalah Pedagang Fisik Aset (PFAK).
Jika penyelenggara perdagangan bukan PFAK, tarif PPN adalah 0,22% dari nilai transaksi.

- PPH
Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto adalah:
0,1% dari nilai aset kripto jika penjual adalah PFAK
0,2% dari nilai aset kripto jika penjual bukan PFAK

- Pajak Penambangan Aset Kripto
Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan penambangan aset kripto adalah 0,1% dari penghasilan yang diterima penambang aset kripto.

- Jasa Mining
Tarif PPN atas jasa mining adalah 1,1% dari nilai konversi aset kripto.

Source:
https://taxation.binus.ac.id/2024/04/01/pajak-mata-uang-kripto-di-indonesia/
https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/
https://id.beincrypto.com/belajar/pajak-kripto-di-indonesia/

Kalau masalah anjloknya sih bakal sama kayak yang dulu bang, karena berapalah jumlah user di Indonesia. Katakanlah banyak, namun gak bakal bisa nutupin bear market yang didominasi penjualan dari whales-whales luar negeri.

Di lihat dari tingkat perekonomian kita, jumlah trader mungkin banyak, namun volume transaksinya kecil-kecil, mereka masih pikir pajak transaksi yang mahal dan biaya ini itu kalau main di exchange lokal

Sepertinya penetrasi kripto tahun ini memang meningkat ya. Ga cuma ABG aja, dari pengamatan ala kadarnya ane sendiri makin banyak orang di sekitar lingkungan ane yang terlibat atau tahu kripto juga. Bahkan salah satu teman ane sekarang aktif banget promosi trading di sosmed. Walau jadi agak kagok juga karena kalau ga hati" bisa gampang kena tipu, ane rasa ini jadi tanda kalau market kripto semakin besar. Mungkin terbantu juga dengan market yang lagi bull run jadi makin banyak token atau koin yang pump, sehingga kalau ada orang baru yang beli atau pake kripto langsung mencicipi pump meski kecil sekalipun.

Ya ane sih berharap kalau nanti masa bear market tiba, anjloknya ga jauh banget dan pemerintah makin terbuka dengan pemakaian kripto untuk bayar ini itu. Kalau perlu kena pajak lebih tinggi dikit daripada fiat kalau ada ketakutan fiat ga kepake lagi buat transaksi online.

Satu hal yang membuat saya selalu bangga dengan Indonesia adalah negara ini selalu tidak ingin ketinggalan disaat ada sebuah inovasi baru terutama dalam bidang dunia digital seperti Crypto. Dan antusiasme warga indonesia juga memang cukup tinggi apalagi bagi generasi muda termasuk genarasi Z yang sepertinya juga banyak yang tertarik dan sudah masuk dalam investasi kripto.

Saya cukup sering baca-baca komenan di sosial media para influencer kripto indonesia yang mana banyak komentar-komentar dari pengguna yang ternyata masih pada ABG alias usia baru baligh lah 
Dan mereka sepertinya memang banyak juga yang masuk dalam investasi kripto. Selama ini kita tahu nya banyak kaum muda yang terjebak Judol dan lain sebagainya tapi dibalik itu banyak juga yang malah terjun ke hal positif seperti investasi keuangan digital yaitu kripto.

Yang paling penting negara kita juga sudah gercep dengan membuat sebuah regulasi terkait kripto dan segalanya juga sudah diatur dengan jelas. Sehingga kripto yang sudah sah sebagai aset komoditas membuat kita sebagai pengguna kripto juga tidak lagi was-was dalam memegangnya. Dan saya yakin Indonesia dengan presiden barunya memang akan lebih memajukan masyarakatnya terutama dalam literasi keuangan digital termasuk kripto. Karena kita juga punya wakil presiden muda yang pastinya sudah tahu tentang kripto. Jadi saya harap masa depan cerah bagi kripto memang sudah terlihat di Indonesia. Dan hal serupa juga terlihat di AS setelah terpilihnya Trump.

Ini adalah berita yang sangat positif karena dengan semakin meningkatnya transaksi mata uang crypto itu menunjukkan trend perdagangan cryptocurrency di kalangan muda Indonesia cukup baik sekarang ini. Apalagi dengan semakin dipermudahnya perdagangan crypto di Indonesia, itu membuka peluang yang sangat lebar terhadap peningkatkan adopsi cryptocurrency kedepannya dan hal tersebut sejalan dengan berkembangnya ekosistem cryptocurrency di Indonesia.

Sekarang ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah regulasi dan pengawasan menyeluruh terhadap platform exchanges yang beroperasi di Indonesia - dan Kominfo juga perlu membuka kelas atau seminar di kampus, sekolah, atau tempat-tempat lain, sehingga ada lebih banyak anak muda yang mengerti apa itu cryptocurrency dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan itu, entah untuk investasi atau transaksi biasa.

Peningkatan jumlah transaksi yang terjadi memang begitu masif, pelan namun pasti hampir semua masyarakat Indonesia akan mengetahui mengenai kripto, mungkin ini adalah dampak dari hype yang terjadi belakangan ini seperti mini game tap-tap layar di Telegram. Tidak lupa juga ini adalah dampak dari edukator kripto yang berseliweran di jagat sosial media. Terkait pemerintahan saya belum terlalu percaya diri, karena faktanya hilirisasi digital terkait kripto & blockchain belum memiliki progress yang terlihat sama sekali.

Saat ini masih dalam kewenangan Bappebti tapi merujuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) maka Bappebti akan dilimpahkan ke OJK. Saya pernah membaca jika peralihan ini seharusnya sudah selesai akhir tahun ini dan tahun baru sudah dikelola oleh OJK penuh. Artinya kita tunggu bagaimana sepak terjang, OJK nantinya.
Dukungan lain tentang masa depan Crypto juga sudah nampak seperti proyek garuda. Proyek mata uang digital yang telah lama saya harap itu ada realisasinya.


Memang nampaknya tidak ada detail jelas dan masalah yang om sampaikan bisa jadi benar. Tapi saya pikir kondisi ini akan terus difasilitasi oleh pemerintah agar pelaku bisa mendapat lisensi PFAK. Langkah-langkah sudah jelas menunjukan trend positif, meski berjalan tidak cepat tapi saat ini saya memprediksi masa depan industri cryto ini akan semakin besar diindonesia.

Jika melihat pada hal tersebut sepertinya hal ini memang menjadi pertanda bahwa pengguna mata uang kripto di Indonesia akan semakin mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Karena bagaimana tidak,saat ini rakyat di Indonesia sudah mulai menggemari hal hal yang berbau digital,apalagi bisa menghasilkan uang. Seperti halnya baru baru ini ramai sekali soal FB pro yang banyak di geluti oleh masyarakat di Indonesia. Jadi sudah pasti terkait mata uang kripto pun cepat atau lambat akan terus di kenali oleh masyarakat di Indonesia,apalagi oleh kalangan anak anak muda.

Sebab saat ini kita bisa melihat sendiri bahwa ada beberapa youtuber seperti Timothy yang terus menggemborkan soal mata uang kripto,khususnya bitcoin. Pasti anak anak muda yang tahu tentang Timothy akan sangat termotivasi untuk mengikuti jejak kesuksesan nya terutama di bidang mata uang kripto nya. Oleh sebab itu sudah pasti dengan adanya hal tersebut pengguna kripto di Indonesia akan semakin banyak. Apalagi jika misalkan presiden ataupun wakil presiden indonesia saat ini benar-benar menjalankan rencana seperti yang OP sebutkan,sudah pasti kemajuan mata uang kripto di Indonesia akan semakin pesat.

Hal itu tentu saja akan menjadi sebuah gebrakan yang baik untuk Indonesia apalagi pemerintah sudah semakin pro dengan crypto dan melalui BAPPEBTI sebagai badan pengawasnya bisa mengawasi masing-masing exchanger dan membantu memperkuat industri crypto. Melalui peraturan yag dikeluarkannya bisa mengatur exchanger supaya bisa mengikuti standar dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada kesempatan untuk mendapatkan perkembangan mata uang crypto yang lebih baik lagi di masa depan sehingga pemerintah bisa lebih memfokuskan perhatiannya untuk memberikan ruang kepada para anak-anak muda yang ahli di bidang crypto, Blockchain dan AI dll.

Semoga saja dalam 5 tahun ke depan akan ada banyak perubahan di Indonesia terutama untuk cryptonya. Siapa tahu Indonesia bisa menjadi pionir untuk negara-negara di Asia Tenggara

Merujuk dari artikel Kompas yang disertakan oleh @OP, sepertinya crypto sudah semakin diminati oleh generasi Milineal. Itu memberikan sebuah gambaran tentang keadaan sekarang sudah jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Mereka mungkin melihat bahwa crypto adalah sebuah cara lain dalam berinvestasi (jika mereka melihatnya sebagai sebuah investasi) tapi jika mereka melihatnya dari sisi perdagangan, mereka akan melihat adanya potensi untuk mendapatkan cuan yang besar. Yah semoga saja dengan meleknya generasi milineal itu diiringi dengan tumbuhnya minat mempelajari tentang cripto ini.

Saya tentunya optimis, apa lagi Prabowo cukup paham dengan dunia investasi karena dia juga seorang pengusaha.

Indonesia ini setahu saya masih ikut-ikutan, kalau lagi rame AI, Indonesia ikut, kalau lagi rame mobil listrik, indonesia juga ikutan, begitu juga crypto, kalau lagi ramai, misalnya sedang pump kayak 2017 dan 2022 lalu, Jokowi langsung turun gunung ngajak rakyatnya melek crypto. Artinya, indonesia ini tidak begitu fokus dalam hal teknologi yang bisa memberikan dampak positif ke perekonomian rakyat. Indonesia masih ngikutin alur yang berkembang tanpa memfokuskan pengembangan lebih lanjut.

Apalagi sekarang sudah dengan pemerintahan dan kabinet yang baru, Pemerintah lewat BAPPEBTI tentu sangat serius untuk berbenah diri demi kemajuan crypto di indonesia, karena crypto jadi potensi besar pada sektor ekonomi perdagangan Aset digital di Asia yang akan menarik banyak investor lokal dan internasional.

Lebih tepatnya ada 27 CPFAK (CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO) yang mendaftar dan di terima serta mendapatkan Lisensi memang hanya 8 PFAK (PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO)
https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto
https://bappebti.go.id/pedagang_aset_kripto

Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan Proses verifikasi adalah
- Kurangnya persyaratan administratif yang ketak
- Perubahan regulasi yang cepat
- Kapasitas sumber daya
- Serta Evakuasi yang mendetail pada setiap pendaftar

Masa depan sulit diprediksi, tapi dari kepemerintahan yang telah dilaksanakan Pak De pemerintah cukup melek dengan peluang industri crypto karena dapat memberikan pemasukan melalu PPNnya yang telah diregulasi dan selalu melakukan perbaikan. Saat ini Bappebti saya pikir telah melakukan tindakan yang masif untuk terus berbenah demi kemajuan crypto.

Yang lagi hangat saat ini adalah proses pendaftaran CPFAK, pemerintah melalui Bappebti mewajibkan untuk setiap bursa crypto untuk memiliki lisensi. Bahkan pendaftaran CPFAK menjadi PFAK sampai saat ini yang ditarget selesai bulan November tidak terselesaikan nampaknya tidak selesai. Dari rencana sekitar 20 lebih baru 8 saja yang menjadi PFAK.

Bahkan pemerintah nampaknya lebih serius dengan crypto, mereka mulai memfokuskan lembaga yang megurusi dengan melakukan peralihan ke OJK yang khusus menangani crypto. Kondisi perubahan pemerintah prediksi saya juga tidak akan merubah alur dengan radikal, perkembangannya akan masih sama secara pelan pelan.

IMO CMIIW

Beberapa hari yang lalu saya tertarik dengan Tweet yang di buat oleh cointelegraph, yang mengatakan bahwa indonesia mengalami lonjakan transaksi pada mata uang crypto di tahun 2024


https://x.com/Cointelegraph/status/1862602435077816435

Sekarang Mata uang crypto seperti Bitcoin, ETH dan lainnya memang semakin dikenal dan diperdagangkan sebagai aset komoditas oleh orang indonesia.

Menurut data yang di peroleh dari BAPPEBTI, Tahun 2024 ini kenaikan penggunaan mata uang crypto semakin melonjak.
Pada periode Januari hingga oktober 2024 transaksi mata uang crypto di indoensia mencapai kenaikan 350% Atau senilai $30 miliar dan sebelumnya pada tahun 2023 dengan periode yang sama hanya mencatat sekitar $6.5 miliar saja.

Kenaikan terbesar juga terjadi di tahun 2021 dimana ketika itu masih masa covid dan kebanyakan orang melakukan WFH, sehingga crypto jadi solusi kala itu.
Jumlah transaksi di tahun 2022 senilai $54 miliar tapi kemudian turun sangat drastis saat tahun 2022 dengan nilai transaksi hanya $19.4 miliar.

Sekarang mata uang crypto rata-rata di gemari oleh kalangan generasi milenial yang berusia dibawah 30 tahun.
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/28/meski-berisiko-tinggi-kalangan-muda-minati-aset-kripto

Yang juga membuat kenaikan transaksi crypto di indonesia juga karena perubahan kebijakan untuk melonggarkan pembatasan investasi institusi melalui Peraturan yang dibuat oleh BAPPEBTI dengan PerBa Nomer 9 tahun 2024.
https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/15643

Dengan total transaksi crypto pada tahun 2024 yang  melonjak tajam hingga 350%,
Indonesia jadi negara peringkat ketiga dalam indeks Global Cryptocurrency Adoption menurut chainalysis.

Tabel yang menunjukkan posisi Indonesia di peringkat ketiga dalam indeks Global Cryptocurrency Adoption Chainalysis.
Sumber: Chainalysis

---

Sekarang, Bagaimana tanggapan teman-teman tentang perkembangan Mata uang crypto dimasa depan, dan sekarang kita juga sudah punya presiden dan Wakil presiden yang baru dan menjanjikan tentang Hilirisasi Digital soal perkembangan crypto dan blockchain di indonesia serta akan mengumpulkan anak-anak muda yang ahli di bidang crypto, Blockchain dan AI dll.

Mungkinkan ini akan jadi gebrakan besar untuk Indonesia di bidang Digital dan Cryptocurrency?

Source:
https://cointelegraph.com/news/indonesia-cryptocurrency-transactions-cross-30-billion-2024
https://cointelegraph.com/news/over-60-percent-indonesia-crypto-investors-under-30