Topic: visi misinya Kenapa harus menaikan gaji pejabat? (Read 778 times)

Saya juga setuju dengan pandangan pak anis mengenai koruptor harus dimiskinkan. Dengan begitu kayanya akan ada efekjera bagi mereka yang mau berkorupsi, jadi sebelum mereka korupsi mungkin akan ada pertimbangan jika saja mereka melakukannya dan dikenakan hukuman dimiskinkan bagi siapa yang berkorupsi.
Saya juga merasa jika korupsi itu bukan dari masalah kurangnya gaji(duit/kekayaan) tapi mereka melakukan nya karena mereka itu serakah. Jadi pada intinya tujuannya menekan korupsi itu harus ada efekjera bagi mereka yang melakukan korupsi. Seperti dimiskinkan, hukaman mati, atau sejenisnya sehingga mereka berpikir ribuan kali sebelum mereka melakukan tindakan korupsi.

Mereka berfikir jika gaji penjabat naik kualitas pekerjaan akan menjadi lebih bagus, padahal cara ini tidak sepenuhnya tepat karena mental penjabat kita di Indonesia lebih cenderung melihat peluang dan jika ada kesempatan pasti mereka akan coba melakukan hal gila semacam korupsi. Pemimpin terlalu gampang melihat masalah akan tetapi mereka gagal menyelesaikan dan banyak kasus korupsi terjadi justru terlibat banyak orang penting di dalamnya.

Pejabat Indonesia rata-rata memiliki keuangan yang bagus sehingga alasan kesejahteraan atau gajinya kurang adalah alasan yang tidak masuk akal. Jarang kita melihat orang yang melakukan korupsi penjabat yang tidak memiliki apa-apa dan sebaliknya mereka memiliki aset yang begitu banyak. Korupsi sulit di berantas ketika hukum di Indonesia tidak berat karena orang berfikir ketika mereka ketahuan paling resikonya di penjara atau asetnya di sita.

Jika bicara sistem yang berlaku di negara kita, saya tidak yakin Pak Anis Baswedan mampu menjalankan itu dan katakanlah jika Presiden Indonesia beliau bukan Pak Prabowo maka saya tidak yakin dia berani melawan sistem yang ada. Pemerintah bekerja dengan sistem dan jika sistem tidak diubah maka jangan harap korupsi bisa dihilangkan. Siapapun bisa membuat langka, visi dan misi pemberatan korupsi akan tetapi tidak akan mudah di terapkan di sistem pemerintahan seperti kita Indonesia.

Gaji UMR di Indonesia ada beberapa sudah dinaikan, namun karena seiring inflasi yang tinggi, kenaikan gaji tersebut tentu tidak cukup dengan kenaikan barang pokok. Penyebab inflasi tersebut karena kenaikan gaji PNS dan Para pejabat teras di negeri ini, jadi ya susah kalau mau mengimbangi antara inflasi dengan kenaikan gaji UMR yang hanya beberapa persen. Jalan satu-satunya ya nyari penghasilan lain, kalau ada waktu kosong habis bekerja, ada baiknya nyari job-job ringan yang bisa untuk menutupi biaya hidup perbulan. Kalau kayak kita kan enak sudah ada forum, dimana bisa kita gunakan untuk penghasilan tambahan walau gaji UMR kita sangat minim sekali.

Betul memang bukan solusi saya setuju dengan yang agan katakan, rakyat kecil tetap lah susah degan gajih yang tidak cukup, walau gajih umr tetap saja tidak menycukupi untuk biyaya hidup.
Tapi sebagai rakyat kecil saya harus bisa mengatur uang biar semua keperluan hidup terpenuhi semua nya, terutama biyaya pokok untuk makan sehari-hari.

Itu hanya polotik semata karena ingin memenangkah hak suara pejabat saja
Logikanya dong dipake masa iya gajih pejabat yang melebih umr masih mau dinaikkan lagi,hello apa kabar dengan gajih yang rakyat yang masih minim dan masih dibawah umr,masa iya gak ada renycana untuk menaikkan gajih umr di Indonesia.

Saya sebagai rakyat yang awalnya tidak mau tau kabar atau berita tentang perpolitikan di indonesia sangat amat terkejut tentang ucapan prabowo subianto kala itu yang mengatakan dalam visi misinya salah satu strategi mengurangi atau menghilangkan kasus korupsi di indonesia dengan menaikan gaji gaji pejabat dan para pemegang atau aktor kekuasaan,karna ia menilai pejabat atau aktor kekuasaan yang melakukan tindak pidana korupsi karna takut akan masa depan nya sehingga menurut beliau dengan langkah menaikan gajinya di nilai si pejabat atau aktor kekuasaan enggan melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari. saya sebagai rakyat awam pun yang awalnya tidak mau tentang hal perpolitikan menjadi ingin tau mengapa visi misinya beliau sangat di luar akal dan di luar ekspektasi saya sebagai rakyat awam. Sebagai rakyat awam yang tidak tau apa apa di banding beliau, pendapat saya mengapa tidak di beri hukuman yang menjerakan para pelaku korupsi seperti di rampas aset yang dinilai didapatkan dari hasil korupsi,mengapa tidak di hukum mati? memang secara kemanusian hukuman mati untuk para pelaku korupsi sangat bertolak belaka dengan adanya hukum di indonesia. Tapi saya rasa dengan adanya hukuman perampasan aset dan hukuman mati akan menghilangkan kasus korupsi selanjutnya di kemudian hari. Terkait tentang hal kemanusiaan memang sangat tega jika membahas tentang hukuman mati un tuk para koruptor tapi di balik itu saya meyakini yang melakukan tindak pidana korupsi bukanlah manusia. dengan sadar mengambil yang bukan haknya,mencuri hak orang lain,merugikan negara,merugikan rakyat,merugikan semua orang,itu sangat melanggar atau merusak norma norma kemanusiaan. Bisa dibayangkan jika visi misi ini di berlakukan oleh prabowo di kemudian hari di saat para pejabat atau aktor kekuasaan sudah di naikan gajinya tapi di kemudian hari terjadi lagi kasus tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh para pejabat dan aktor kekuasaan,karna menurut saya pejabat yang mempunyai sifat serakah sampai manapun akan serakah! tentu strategi ini sangat konyol dan tidak realistis!  tentang hukuman perampasan aset yang saya inginkan,bisa anda bayangkan jika para pelaku koruptor melakukan korupsi senilai 10 triliyun mendapat hukuman 2 tahun penjara dan denda senilai 10 Milyar. jika perampasan aset tidak diberlakukan maka pelaku koruptor sesudah masa hukuman penajara nya selesai masih bisa menikmati harta yang ia dapatkan dengan hasil korupsi. konyol bukan miris bukan! saya yakin kasus para pelaku korupsi dari tahun ke tahun pasti ada dan akan bertambah karna tidak adanya hukuman yang menjerakan untuk para pelaku korupsi!

Saya lihat di cuplikan video pendek banyak banget pendukung no 2 yang mengolok-olok pasangan no 1,saya rasa itu karena pendukung yang panatik dan menurut saya berlebihan,kaya yang di gajih saja ya 😁 (oh iya lupa,kan dapat bantuan uang 400rb ya sama beras 10kg)

Saat ini masyarakat sedang krisis, sehingga untuk membeli kebutuhan pangan saja susah, Kenaikan gaji pejabat membawa implikasi besar secara bersentuhan kepada masyarakat. sebab dengan naikknya gaji ada rencana-rencana yang telah disusun kepada masyarakat dikurangi jika tidak maka tidak bisa dilakukan, sebab alokasi dana sosial kepada masyarakat sebanding dengan angka kenaikan gaji kepada pejabat. Jika kita lihat hampir tiap tahun gaji pejabat dinaikkan dan hampir tiap tahun juga penerima bantuan sosial di masyarakat dikurangi ini sungguh tidak relavan, apalagi masyarakat saat ini sangat terjepit secara finansial.

with the current situation, increasing officials' salaries is not a solution because in my opinion it is illogical because by increasing officials' salaries, the problem of corruption is still difficult to reduce because their salaries are already high, so the goal is not to cause corruption.
but on the other hand there must be strict regulations regarding their authority in their performance because with stricter performance it seems as if they are very difficult to corrupt but in reality there are still many who miss out on stealing people's money because of their greed, the small people suffer.

Pengin ketawa tapi takut dosa...

Emang secara hukum yang mana mas? Coba sedikit dijelaskan biar kita ga gagal paham, sekaligus dasar hukum atas statmentnya sehingga ga berujung debat kusir.

Kemudian, secara teori atau metodologi, dimana kolerasi yang membuat jika paslon 2 menang maka IQ orang indonesia adalah 78,9?. Tenang, saya bukan pendukung fanatik salah satu paslon.

Tapi kan sekarang sudah kenyataan paslon no 2 yang unggul🤦.
Entah apa yang akan terjadi kedepannya,dan apa yang dibicarakannya tentang visi dan misi nya itu,huhuhu yang jelas banyak kekewatiran yang dialami masyarakat, apakah keadaan masyarakat akan membaik dari sebelumnya apa sebaliknya,yang jelas tetap saja rakyat kecil yang jadi korbannya

Memang tidak ada salahnya kalo tujuannya memang untuk menaikkan kesejahteraan ASN yang pendapatannya masih dibilang rendah.
Tapi kalo yang mau dinaikkan gajinya adalah pejabat2 tinggi yang gajinya sudah bisa dibilang sangat tinggi dan tujuannya agar mereka tidak korupsi, menurut ane itu bukan solusi.
Menaikkan gaji tentu juga harus ada itung2annya, kalo memang ga membebani APBN ya boleh2 saja tapi kalo fokusnya cuma ke pejabat tinggi dan apalagi kalo itu berimbas pada rakyat (pajak naik), ane sebagai rakyat yang taat bayar pajak kurang setuju.
Ane lebih setuju kalo untuk mencegah korupsi itu dengan memperkuat system hukumnya, efek jera harus lebih berani lagi, jangan cuma kurungan penjara beberapa tahun.

 

Menurut saya janji untuk menaikkan gaji ASN dan para pejabat negara tentu tidak ada salahnya sebab harga barang dan jasa juga sudah sangat tidak terkontrol. Jadi setiap kita harus memberikan penilaian secara berimbang dan menurut konteks. Menyangkut dengan kasus korupsi maka hal itu lebih kepada tingkat moralitas individu, saya mengakui moral para elit di negeri ini masih sangat memalukan seakan sudah menjadi budaya sehingga menjadi contoh tidak baik sampai ke tingkat bawah. Akibat daripada itu, rakyat selalu menjadi korban karena seharusnya mereka mendapatkan apa yang diperintahkan oleh negara. Jadi kesimpulannya adalah siapapun yang menjadi pemimpin maka harus berani merubah sistem yang mampu mempersempit ruang gerak para pejabat terkait hal penganggaran dan mempermudah rakyat. Jadi tak perlu berjanji jika tak mampu action.

semua janji kampanye itu semua janji menawarkan hal2 yang menjanjikan bagi pemilihnya mau pilkada ataupun pilpres ya sama saja.
contoh paslon no 1 BBM gratis, paslon 2 makan siang gratis. dan paslon no 3 internet gratis.
dan yang menentukan rakyat mana yang program nya paling enak di masyarakat. yang mayoritas penduduk di indonesia itu bukan lah orang kaya yang menyerap aspirasi dan keinginan mereka lah yang akan di pilih

termasuk menyerap aspirasi dari kalangan ASN yang jumlahnya tidak lah sedikit.
kalau kenaikan untuk pejabat ya itu program dari mengurangi korupsi entah cocok atau ga itulah yang di gagas oleh paslon no 2 dan tim nya

Sebenarnya saya juga kurang begitu setuju dengan visi misi dari paslon nomer urut 2 tersebut padahal gaji pejabat saja sudah tinggi mengapa mereka ingin di naikan mau sebesar apapun gajinya jika jiwa jiwa korupsi tidak di hilangkan maka sama saja pejabat itu masih bisa korupsi, cukup sulit memang untuk menangani korupsi di indonesia karena dari jaman dulu juga para pejabat sudah banyak yang korupsi yang seharusnya dilakukan presiden untuk membrantas korupsi adalah dengan tidak memberi ampun kepada orang yang melakukannya tidak hanya di tahan saja sebab di dalam penjara pun para korupsi juga masih bisa merasakan kemewahan ibarat kata mereka cuma istirahat karena itulah koruptor koruptor tidak merasa jera karena hukumannya tidak terlalu berat kalo saja hukumannya berat mungkin tingkat korupsi di indonesia semakin berkurang.

masalah korupsi hanya akan menyelesaikan masalah mengenai kesejahteraan dan gizi buruk.
karena jika tidak di korupsi dana2 tersebut bisa digunakan untuk pembangunan ataupun bansos untuk mengatasi kesejeahteraan dan gizi buruk di masyarakat.
sayang nya yang membuat aturan anggota DPR nya juga merupakan pelaku jadi akan sangat susah. bahkan presiden nya pun juga berasal dari partai politik atau yang ngusung partai politik akan susah membuat aturan yang berat

IQ kok di hubungkan dengan pilihan dan preferensi politik. jadi jika banyak yang memilih paslon 01 IQ nya indonesia tinggi gitu padahal yang profesor bukan hanya paslon 1 saja,  mahfud pun juga profesor dan dosen.
malah ketum PDIP pendidikan dasarnya hanya SMA meski dapat gelar2 doktor honouris caussa dan gelar profesor kehormatan dari berbagai universitas. tapi kenyataan nya partai nya menang.
sejak kau belum punya hak untuk memilih IQ mu bisa di ukur dengan test potensi akademik. bukan setelah 17 tahun setelah bisa memilih IQ baru bisa di ukur cerdas jika milih paslon no 1 hehehe. padahal paslon no 1 baru nyapres.

terus entar jika ga nyoblos no 1 di bilang bukan agama islam lagi. itu mah mindset2 dan kampanye2 yang di bentuk oleh timses nya no 1

Saya teringat dengan kata-kata DIMISKINKAN pas waktu donsalaman & rekan-rekan, sudah seharusnya ini juga di terapkan bagi mereka yang berkorupsi, menarik juga bukan bila pejabat yang melakukan korupsi itu dimiskinkan? namun sebelum dimiskinkan harus menjalani kehidupan dipenjara yang sangat indah bagi pejabat yang berkorupsi.

Mau paslon manapun yang menang, IQ rata2 orang Indonesia emang segitu. Menghubungkan IQ rata2 orang Indo dengan salah satu paslon itu terlalu berlebihan, cocokmologi yang terlalu dipaksakan.

Sayangnya penegakan hukum dinegri ini belum bisa membuat koruptor jera. Seharusnya juga orang2 yang pernah dipenjara karena kasus korupsi tidak lagi diijinkan untuk maju menjadi calon2 legislatif atau jabatan apapun dipemerintahan. Harus ada sekelompok orang yang berani bersuara dipemerintahan mengenai hal ini, agar supaya hukum benar2 bisa membuat koruptor itu jera. Selama hukuman untuk koruptor itu biasa2 saja, dan orang2 ini masih bisa berkuasa lagi selepas dari penjara, saya yakin korupsi bakalan terus berlanjut.

seharunya ada punishment yang berat ketika sudah dapat gaji besar tapi masih jadi kayak preman minta fee sana sini/
punishment yang berat ya pecat tidak dengan hormat alias tidak mendapatkan pensiun lagi. dan jika korupsi terbukti ya hukuman nya berat jika perlu UU pemiskinan koruptor di buat. biar para koruptor jera untuk melakukan korupsi

Saya sangat terkejut dengan yang anda katakan bahwa orang indonesia IQ rata-rata 78,9.
Pertanyaan saya, lantas berapa presentase IQ Orang indonesia jika paslon 01 menang? Dan apa alasanya..
Dan yakinkah anda bahwa partai-partai pengusung 01 bebas dari korupsi?

jika kasus korupsi bisa di atasi di negara Indonesia maka semua masalah lain saya rasa akan sangat mudah untuk kita atasi namun untuk para pejabat mereka harus merasa cukup dengan gaji yang telah ditentukan oleh pemerintah,dan saat ini saya rasa jerih setiap pejabat memang sudah sesuai dengan jabatan mereka masing-masing cuma karena mereka banyak keinginan yang harus di penuhi hingga seberapapun gaji yang di Terima tetap merasa kurang sehingga lahirlah kasus korupsi yang bisa merugikan negara,untuk memberantas korupsi memang harus dari akarnya agar yang lain akan sulit untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kebanyakan orang memang demikian tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah mereka dapatkan tidak terkecuali mereka yang memiliki jabatan dan dengan berbagai fasilitas yang mereka dapatkan dari negara masih akan tetap mencari penghasilan yang lebih banyak lagi dari berbagai sumber dan saya setuju dengan anda tidak ada gunanya menaikkan gaji para pejabat dan moral mereka tidak diperbaiki dan memang kebanyakan mereka yang ingin memiliki jabatan tentu mereka ingin mengembalikan uang yang telah mereka gunakan untuk proses mendapatkan jabatan tersebut.

Saya rasa ini terlalu berlebihan mas sekalipun memang politik itu kita bebas melakukan apapun tetapi ketika menghina pendukung salah satu paslon saya rasa itu sama tidak dewasanya karena bagaimanapun juga dengan adanya politik di negara kita di fungsikan bukan untuk memecah belah dan perkataan tentang masalah IQ yang mas sampaikan saya pikir itu cukup merendahkan meskipun itu hak mas karena mas sudah menentukan arah dimana mas akan berdiri.
Bukan berarti saya mendukung nomor 2 dalam hal ini tetapi memang kita masih bisa berpolitik dan menyampaikan pendapat dengan cara yang elegan dan tidak kekanak-kanakan seperti yang mas tuliskan dalam postingan mas atau mungkin contoh lain ketika tidak memilih salah satu pasangan calon itu diragukan dari segi ke agamaan nya.

Didalam politik kita pasti sadar pelanggaran selalu saja bisa dilakukan karena politik ini bukan masalah siapa yang benar dan siapa yang curang tetapi siapa yang menang dan siapa yang kalah sehingga terlepas dari apakah itu curang atau tidak semuanya akan menjadi sah selama tanpa ada hukum yang membatasi hal itu.
Semua pasangan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan kita pasti sering melihat beberapa video atau potongan klip yang bersliweran tetang kesalahan salah satu paslon (sekarang mungkin ketiganya juga sering muncul) hanya untuk saling menjatuhkan satu sama lain tetapi bukan berarti kita harus menghina pendukung yang lain karena menurut saya itu terlalu kekanak-kanakan.
Jangan tersinggung mas saya bukan membela 02 disini tetapi memang alangkah baiknya ketika kita sudah memiliki pilihan dalam hati kita maka kita harus berusaha untuk tidak saling menjatuhkan dalam masalah dukungan karena bagaimanapun juga kita adalah saudara dalam hal kenegaraan hanya saja pandangan yang kita miliki dalam mendukung pasangan calon dengan pandangan orang lain itu berbeda. sehingga jangan sampai dengan statement yang berbau sara atau bersifat mengejek justru itu memecah demokrasi yang telah dijunjung sejak lama.

Benar tapi yang heran para pendukungnya entah buta atau kurang ilmu pengetahuan,
baru jadi calon sudah banyak melangar aturan rezim jokowi ini sudah sangat nampak berkepihakannya
secara hukum seharusnya paslon 02 ini sudah sah di eliminasi dari percalonan karena banyak pelangaran yang mereka lakukan tetapi Jokowi menghalalkan segala cara untuk menjadikan anaknya menjadi presiden.

sayangnya para pendukung 02 tidak peduli terhadap itu yang akan membuat demokrasi indonesia hilang.
Jika paslon 02 menang saya sudah percaya jika IQ rata rata orang indonesia adalah IQ 78,9 mendekati sipanse .

Maka dari itu menaikan gaji pejabat bukanlah cara yang tepat . Kalo saya sendiri lebih setuju kalau memiskinkan oknum yang telah terjerat kasus korupsi, untuk pembelajaran keras agar nantinya  jika ada yang mau korupsi mikir mikir lagi 😄

Orang itu makin banyak dapat uang maka makin serakahlah hidupnya, tak terkecuali pejabat yang sudah difasilitasin mobil dan rumah dinas, tapi masih saja nyari-nyari penghasilan tambahan seperti memeras kontraktor, meminta fee proyek dan sebagainya. Ane kira tiada gunanya naikin gaji pejabat tapi moral dan mental mereka tidak diperbaiki, Soalnya sekarang ini orang berlomba-lomba jadi pejabat tujuan utamanya itu ya nyari proyek dan fee yang banyak.

Menaikan gaji pejabat tapi rakyat dipajakin,  prabowo membawakan visi misi untuk memberantas korupsi dengan menaikan gaji pejabat, padahal itu bukanlah suatu hal yang logis menurut saya, karena pada dasarnya pejabat korupsi itu bukan karena lapar, melainkan mereka serakah cacat etika dan krisis moral,

Sangat setuju dengan argumen anda, bahkan peraturan perundang undangan, apakah itu perpres peraturan mentri dan turunannya sampai di instansi terkecil yang diciptakan para petinggi negara dalam hal ini pembuat peraturan itu sendiri, didalamnya terdapat pasal pasal atau ayat ayat yang bisa diplintir saat ada hal atau permasalahan yg terjadi bertentangan dengan peraturan.

Melihat dari kasus2 besar yg dari dulu hingga sekarang, kita tidak bisa menutup mata yang bahwa banyak jeratan kukum yg setidaknya menguntungkan pelaku. Bagaimana menurut kalian?...

Visi dan misinya bukan untuk mensejahterakan masyarakat tapi semakin menciptakan banyak pengangguran, menaikkan gaji pejabat sama dengan mengambil jatah rakyat.
Kita banyak mendukung setiap agenda no urut 01 visi dan misi ingin melakukan perubahan secara bertahap agar tidak terjadi lagi pro dan kontra setiap gagasan di ciptakan, menaikkan gaji gaji pejabat tidak bisa mengurangi juga dari angka korupsi sehingga mengurangi aspek dalam bermasyarakat.

Kebanyakan masyarakat kita itu ketika memilih seorang calon pemimpin itu bukan karena gagasannya, melainkan antara suka dan tidak suka. Sehingga hal ini mendorong mereka untuk bersikap fanatik. Sehingga menjadi hal yang cukup wajar jika pada gelaran pemilu kali ini, baik capres maupun cawapres dari semua koalisi, secara keselurahan dibandingkan dengan terus mempertegas gagasannya, mereka lebih memilih untuk terus memainkan gimik.

Dan ketika bebricara mengenai fanatisme, ini bukan hanya terletak pada pendukung 02 saja, akan tetapi hampir terletak pada semua pendukung, baik pada pendukung 01 ataupun 03 semuanya sama saja. Dan celakanya ketika masyarakat terus didorong untuk memilih seorang pemimpin itu antara suka dan tidak suka, hal ini dapat menimbulkan gejolak yang cukup luar biasa yang bisa saja memecah belah persatuan dan menyebkan ketidakharmonisan dalam aspek sosial masyarakat. 


Dari narasi yang anda sampaikan, cukup mudah untuk saya bisa menebak akan keberpihakan dan dukungan anda itu kepada paslon nomor urut berapa..wkwkwk... Aminn saja dulu~

Yang lebih heran pendukung calon presidenya yang sangat fanatik,
ketika kita nanya kenapa memilih paslon itu alasanya lebih tidak masuk akal atau lebih konyol, mereka memilih bukan karena visi misi atau melihat rekam jejaknya tetapi kebanyakan mereka memilih dengan alasan trend Gemoynya hahaha  begitu rendahnya SDM masyarakat kita.
oleh karena itu kita butuh sosok pemimpin yang peduli terhadap pendidikan dan membantu perkembangan ekonomi masyarakat kecil, kita butuh sosok yang pintar dan bijak untuk memimpin negara besar ini.
 

Ketua KPK juga pernah terjerat kasus korupsi jadi memang di negara ini tidak ada lagi pejabat Negara yang bisa di percaya untuk memberntas korupsi.
Benar seperti yang anda katakan bahwa para pejabat diatas melakukan korupsi secara terstruktur antar pihak yang berkaitan sehingga hal tersebut tidak terbongkar kecuali ada permasalahan pribadi yang mengakibatkan kasuk kasus korupsi terkuak ke permukaan.

Di Negara maju par pejabatnya di sejahterakan, di berikan gaji yang tinggi dan juga tunjangan yang memumpuni agar mereka bisa kerja secara maksimal tanpa memikirkan ataupun melakukan korupsi, namun saya ragu itu bisa di terapkan di indonesia.
Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bagi para pejabat dan apabila ada pejabat yang tidak melakukan korupsi maka itu adalah hal yang cukup mengejutkan karena ia tidak mencerminkan budaya Indonesia 

Saya tidak setuju dengan pandangan Pak Prabowo menyangkut dengan kenaikan gaji para penjabat karena jika anggapan menaikkan gaji bisa memberikan kinerja yang baik bagi pekerja sama sekali tidak masuk akal.
Di lingkungan pemerintah ada banyak golongan yang mendapat gaji besar akan tetapi kinerja mereka jauh dari harapan dan tidak jarang mereka sering bermalas-malasan.

Lalu apa bedanya bagi mereka yang mendapatkan gaji besar juga melakukan korupsi karena menurut saya korupsi terjadi bukan hanya di sebabkan oleh kecilnya gaji melainkan lemahnya hukum yang skan berlaku kepada koruptor.
Keserakahan mungkin menjadi penyebab orang melakukan korupsi karena jika dikatakan penyebab korupsi karena gaji kecil juga ada banyak orang yang bergaji besar dan kaya raya melakukan korupsi tanpa memikirkan dampak.

Memotong akses untuk segala hal adalah upaya untuk menghentikan pengaruh para koruptor karena jika hanya di penjarakan tidak akan memberikan efek besar kepada mereka. Buat regulasi yang memberatkan dan jalankan sesuai aturan maka korupsi dapat ditekan menjadi lebih kecil dan jika tidak berani dilakukan maka akan cukup sulit memberantas korupsi di negaranya kita.
Gagasan Anis memang jauh lebih rasional dibandingkan dengan dua calon lainnya akan tetapi realisasi terhadap gagasan tersebut bisa terwujud jika dia berhasil menduduki kursi pertama di Indonesia.

Korupsi akan terbongkar jika "kader partai" mulai mengalami "gesekan" dengan partai lainnya. Ini sudah sering terjadi dan ada korelasinya. Ya, memang sulit memang karena ini sudah menjadi lingkaran setan para pejabat dinegeri ini. Pemiskinan solusi bagus, tapi bagaiman nasib ketua KPK jika ini diberlakukan? Kita lihat kasus Novel Baswedan, dimana saat itu kinerjanya yang profesional dan tanpa pandang bulu, disiram air keras oleh suruhan koruptor. Jika pemiskinan ini dijalankan, ancaman terhadap ketua KPK dan anggota tertinggi KPK lainnya akan mendapatkan ancaman. Belum lagi kasus Cicak vs Buaya. KPK ini sangat rentan, hukum ketat mengancam nyawanya, ga ketat tercoreng namanya 

Ketua KPK saat ini bukan terlibat kasus korupsi tapi pemerasan yang menurut ane agak berbeda konteksnya. Mengenai gagasan visi misi paslon presiden anti korupsi, menurut ane ketiganya hampir mirip-mirip, cuma dibeda penyampaiannya yang tujuannya sama yaitu menarik simpati rakyat. menurut ane, untuk memberantas korupsi di indonesia itu tidak hanya presiden, tapi seluruh lembaga yang terlibat dalam keuangan negara. Presiden sudah pasti hanya mengarahkan saja, sedangkan eksekusi tetap lebaga terkait yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

Anda benar, dengan Gaji dan Tunjangan hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan bulanan, pendidikan anak, asuransi kesehatan dan sedikit tabungan. Mungkin jika mereka ingin Masyarakat percaya bahwa harta kekayaan mereka benar-benar bersih dari korupsi, satu-satunya cara adalah pembuktian terbalik dari harta yang mereka peroleh selama ini, jika tidak maka saya setuju dengan anda  untuk mengatakan bahwa semuanya hanyalah omong kosong belaka. Kita tahu bahwa pejabat wajib melaporkan harta kekayaan (LHKPN) secara periodik sebagai langkah atau upaya pencegahan Korupsi dikalangan penyelenggara Negara, namun saya yakin itu tidak lebih dari sibolis saja.

Kita telah merasakan bagaimana hidup di Era Predisen Soeharto, Habibi, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Sedikit banyaknya kita pasti mengingat kasus-kasus korupsi di era presiden yang pernah menjabat tersebut, dan itu menjadi bukti bahwa Korupsi tidak pernah hilang di Negara Indonesia, jika tidak berlebihan kita bisa mengatakan bahwa menghapus Korupsi hampir mustahil. Harapan kedepan bagi siapapun yang akan menjabat Presiden, kita sebagai Masyarakat tentu mengharap angka jumlah Korupsi menjadi menurun, sebagai indikator keberhasilan ketika masa jabatan mereka nantinya selesai.

Saya rasa itu adalah cara mereka berpolitik, sebab bukan hanya masyarakat biasa saja yang akan memilih mereka tapi WNI lah yang akan menentukan nya juga yah termasuk ASN yang agan sebut, jadi saya menilai ini hal wajar karena jika hanya masyarakat biasa saja yang seakan di janji butakan maka itu kurang efektif (menurut saya) jadi mereka pun selaku calon akan menyesuaikan sikon termasuk menjanjikan gaji ASN. Dan saya rasa itu akan lebih efektif jika menjanjikan dengan menyeluruh, maksudnya semua kalangan akan dirangkulnya terutama orang yang berpengaruh seperti ASN bahkan pejabat yang lebih berpengaruh akan mereka jadikan janji manis dan pada akhirnya yaa seperti yang sudah-sudah.

Mengenai korupsi yang agan sebut hampir menyeluruh hanya saja belum kedapatan dan ditangkap oleh KPK, pandangan saya soal ini "tidak menutup kemungkinan mereka (KPK) terlibat kasus yang mereka tangani, yang maksudnya senjata makan tuan. Ini bisa terjadi dan bahkan lebih parah dari kasus-kasus sebelumnya.

Kayanya bukan agan aja deh yang bosan melainkan rata-rata kalangan sudah muak dengan apa yang mereka janjikan.

Karena Prabowo adalah kandidat calon presiden negara kita dalam pemilu kali ini, tentu dia juga harus punya pemikiran dan konsepnya sendiri terhadap hal apapun om, meskipun hal itu mungkin menurut orang lain atau menurut om sendiri tidak cukup logis. Namun setidaknya prabowo juga sudah punya pemikiran untuk tujuan memberantaskan korupsi melalui tawaran hal tersebut walaupun kandidat lain juga punya misi dan visi yang sangat berbeda untuk Pemberantasan Korupsi di negara kita ini om.

Om bebas mendukung visi misi siapapun itu selama visi misi tersebut bisa sangat baik untuk negara kita kedepan, karena semua kandidat presiden yang menjadi calon dalam pemilu kali ini memang ingin membuat visi misi yang lebih bagus dan lebih berefek pada kemajuan negara kita ini om. Jadi om dan semua orang di negara kita ini bisa dengan sangat bebas untuk mendukung visi misi dari kandidat manapun tanpa ada paksaan untuk salah satunya om.

Sejujurnya tidak perlu diperdebatkan lagi tentang korupsi karena saya merasa sudah ada solusinya untuk memberantas korupsi, dan memang saya juga berpikir bahwa pemerintah tidak perlu meningkatkan gaji sebagai sarana pendekatan untuk mengurangi korupsi di Indonesia, benar apa yang di sampaikan oleh agan @indah rezqi bahwa permasalahan orang korupsi itu adalah keserakahan yang ada pada dirinya atau suatu kelompok tertentu, dan yang namanya manusia itu pada sifatnya adalah mahluk yang tidak pernah puas.

Cukup dengan mengesahkan UU perampasan aset sebagai sarana solusi yang belum pernah kita coba sejauh ini di negara kita, itu akan jauh lebih efektif karena di lihat dari perilaku bahwa mereka tidak takut untuk di penjara tetapi mereka takut miskin dan kelaparan.


tetapi seperti apa yang cak Imin bilang "apa saja bisa kita jual dalam kampanye" LOL

Di Negri Indonesia korupsi adalah hal yang lumrah dan bisa dilakukan secara sistematis hampir di semua kalangan dan itu sudah menjadi rahasia publik jika tidak maka tidak mungkin pejabat Negara bisa hidup sangat mewah dan jika dibandingkan dengan gaji ataupun tunjangan kerjanya maka hampir tidak mungkin mereka memiliki kekayaan yang melimpah.
Perihal upaya yang akan dilakukan oleh calon pemimpin pasti ada namun bagaimana menjalankannya jika semua dari mereka adalah para pelaku tentu menjadi sebuah hambatan dan perihal visi misi yang di sampai itu murni untuk merebut hati dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi mereka.

Saya pikir Korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah bisa di berantas, semua yang dikatakan oleh paslon Presiden hanya omong kosong, semua yang dibelakng mereka ataupun mereka sendiri adalah pelakunya namun belum terbukti saja.

Seperti yang di sampaikan Prabowo untuk menaikkan gaji pejabat untuk mengindari mereka melakukan korupsi adalah sebuah omong kosong menurut saya, semua orang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup dengan uang yang mereka miliki, setiap ada kesempatan untuk melakukan Korupsi pasti mereka akan melakukannya.

Benar bahwa keserakahan adalah otak dari Korupsi, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Kita tahu bahwa aturan atau sanksi bagi siapapun yang melakukan korupsi sangat berat, namun tidak sedikit pejabat Negara masih kedapatan melakukannya. Sehingga, Masyarakat meyakini bahwa siapapun yang akan menjabat Presiden nantinya, mereka tidak akan pernah mampu menumpaskan permasalahan yang satu ini. Sebenarnya Pak Prabowo dan Pak Anis bisa mengatakan apa saja tentang konsep anti Korupsi, tetapi sebelum keduanya mengakatan hal tersebut, kita sudah punya Lembaga KPK, Undang-undang dan segala rupa konsep anti korupsi lebih dulu.

Namun faktanya, malah Ketua KPK sendiri kemarin juga menjadi tersangka Korupsi, siapa lagi yang bisa dipercaya oleh Masyarakat. Konteks penyampaian konsep anti korupsi yang disampaikan oleh kedua Paslon Presiden tersebut dalam visi misi nya tidak lebih dari kampanye saja, tujuannya hanya untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat saja.

Menurut saya guru honorer itu memang harus lebih diperhatikan kan lagi oleh pemerintah,dan pemerintah juga harus menepati janji nya terhadap guru honorer,yang mana gajih nya gak seberapa belum gajih nya tidak cair tiap bulan.sedangkan kebutuhan sama setiap harinya.
Paslon 02 lawak menurut saya....

Iya.....yang banyak uang nya yang hidup nya sudah enak bahkan serba berkecukupan masih di pikirin gajih nya mau di naikin lagi,hehhhh apa kabar dengan rakyat kalangan menengah ke bawah,apa kami gak butuh dan gak mau  gituh di naikin gajih.
Kadang suka heran sama para pemimpin kaya gitu,orang yang sudah sejahtra mau di sejahtrakan lagi,sedangkan masyarakat kecil yang ekonomi nya serba kekurangan gak dapat perhatian apa-apa.

Nah saya sependapat dengan anda daripada menambah gaji pejabat yang hidupnya sudah mapan lebih baik angaranya di gaji guru honorer,
memang sangat sulit untuk bersikap netral di pemilu kali ini mengingat paslon 02 selalu mengeluarkan visi misi yang kontroversial, apa lagi dari cawapresnya yang belum cukup umur, makin hari makin terlihat bahwa isu politik dinasti benar benar nyata.

Mereka tetap mengutamakan para pejabat dan stafnya gaji yang diberikan selalu tepat waktu dan berkecukupan,
Saya sangat mendukung jika visi dan misi akan membangun kesejahteraan masyakarat di kalangan bawah seperti guru honorer yang gaji mereka selalu terlambat bahkan tidak pernah mereka dapat sampai 3 bulan berlalu.
Ini bisa jadi salah satu faktor yang bisa membuat suatu kalangan bersikap tidak baik alasannya pejabat tertinggi hanya fokus pada kepentingan pribadi tapi tidak untuk kesejahteraan bersama.

Lho kok malah mau naikin gaji pejabat? Bukannya pajak kita aja di tahun ini udah naik. Gaji orang biasa gak dikasih naik, malah gajinya pejabat yang mau dinaikin. Kayaknya ide gini bisa dibilang konyol sih. Nah kalau soal visi misi pemberantasan korupsi, saya setuju banget sama yang dibilang Anis Baswedan. Betul yang dia bilang nih, "Koruptor harus dimiskinkan, gak ada pilihan lain". Jangan sampe yang terjadi malah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kesetaraan harus dibuat agar semua lapisan masyarakat merasa adil. Ndak tau kenapa untuk debat presiden kali ini saya jarang mengikuti.

Pro dan kontra sih menurut saya,kenapa harus gajih pejabat yang di naikan?
yang sudah jelas pejabat hidup nya serba enak dan berkecukupan,
Kenapa visi dan misi nya tidak menaikan atau mensejatrkan guru honorer?
Yang perlu dibantu dan di sejahtera kan itu guru honorer yang gajih nya masih jauh dari kata layak,dan tugas guru honorer juga gak main-main loh mereka di tuntut untuk mengajar dengan totalitas,tapi apa nyata nya gajih mereka hanya seutas harapan yang kadang tidak cair setiap bulan nya.

Enak sekali ya, ngomong ingin mensejahtrakan rakyat tapi nyatanya ingin mensejahtrakan pejabat,miris sekali disangka nya pejabat itu kekurangan gajih di bawah umr gituh konyol banget.

Nih bejabat itu gak usah lah gajih di naik-naikan karena apa?karena pejabat itu hidupnya sudah dijamin dan di tanggung oleh pemerintah,mulai dari transpot nya sudah di jamin,kebutuhan dirumah nya sudah di jamin,belum tunjangan,pejabat itu gak pernah kewatir beras habis token habis,beda sama masyarakat.
Jika usaha Prabowo untuk mererai angka korupisi,menurut saya itu gak menjamin sih korupsi mah korupsi saja mau gajih nya gede atau pun kecil jika berniatan untuk korupsi gak akan ada yang bisa melarangnya.

Saya tahu arah konteksnya agan ingin kemana tapi secara pribadi akan fokus pada kenaikan gaji pemerintah tidak melibatkan nama nama orang tertentu. Jadi pada dasarnya semua memiliki alasannya masing masing, misalnya menaikan gaji pemerintah mungkin agar mereka merasa dengan gajinya saat ini tidak memiliki niat buruk untuk korupsi karena semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi ambisi manusia jelas selalu kurang dan itu sudah bukan ranah kita lagi. Mengenai pergajian pejabat bertujuan untuk menambah tugas mereka lebih banyak disesuaikan dengan kebijakan baru yang telah memberikan mereka kenaikan harga jasanya. 

Mai kita beralih pada konteks koruptor harus dimiskinkan, ya jelas memang semua hasil korupsinya kembali ke kas negara tapi harta sitaan itu terkadang bisa ditimbun. Sebetulnya agan harus bisa membedakan mana pejabat secara keseluruhan dan mana pejabat yang sudah terkontaminasi oleh korupsi. Karena ini 2 jenis berbeda yang satu belum dipastikan korupsi berarti memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang layak, sedangkan yang sudah tercemari diri oleh korupsi dll tidak ada toleransi selain memberikannya hukuman setimpal.

Mari saya ajak agan untuk memikirkan kembali hal kecil terkait pejabat2 di suatu wilayah atau desa dimana kita tahu para pejabat desa itu yang saya tahu gajinya kecil gan, dan kita sering kali menemukan aktivitas korupsi di lingkungan desa saat turun ADD tapi masyarakat enggan untuk berkomentar karena takut, tidak memiliki keberanian dalam menentang serta minimnya pengetahuan. Para pejabat desa melakukan itu akibat kurangnya gaji yang didapat sedangkan tugasnya mencakup data kependudukan. Tidak perlu jauh jauh ke pejabat menteri, anggota DPR, MPR dll mengenai korupsi, karena contoh yang real saja di desa desa itu sering kali di biarkan, akses jalan masih rusak sedangkan pertahun anggaran dana desa digelontorkan, kemana uangnya?

menaikkan gaji pejabat itu tidak akan menyelesaikan masalah korupsi yang ada di indonesia karena dasarnya jika pejabat tersebut adalah seorang bajingan maka mau berapapun gajinya dia akan tetap korupsi. sehingga menaikkan gaji para pejabat tersebut hanya akan membuat enak perut mereka saja, sedangkan rakyat semakin sengsara dengan pajak yang semakin tinggi.

jadi dibandingkan dengan menaikkan gaji para pejabat tersebut, lebih baik pemerintah untuk menaikkan bonus performa bagi para pejabat yang memiliki performa bagus dalam pekerjaannya. pengukuran performa ini bisa dilakukan oleh kemendagri berdasarkan beberapa faktor yang menjadi penentu pemberian tambahan bonus kepada para pejabat yang bersangkutan.

dengan memberikan tambahan bonus ini diharapkan bahwa pemerintah bisa memberikan apresiasi kepada para pejabat yang memiliki performa yang bagus dalam pekerjaan mereka dan sekaligus memberikan motivasi kepada para pejabat untuk bisa bekerja dengan lebih sungguh lagi untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

ya benar, mau naikin gaji pejabat sampai 1000% pun kalau mental belum dibenahi, akan tetap korup juga. Sekarang ini yang jadi persoalan, korupsi itu sudah jadi hal yang biasa dilakukan pada tatanan organisasi kita. Kalau tidak nyuap, maka tidak akan jadi pejabat, begitu seterusnya, sehingga jika ada pegawai atau PNS yang baru jadi, mereka akan digiring pada opini ini supaya tatanan seperti ini tetap jalan. Sehingga, tiada cara lain dari pada korupsi. Lalu berkembang dan menjadi hal yang lumrah di kalangan mereka. Kalau pun ketahuan, mereka bilang apes, dan harus lebih hati-hati untuk yang lain, pada akhirnya, korupsi akan jalan terus dengan aparat hukum yang terlibat di dalamnya.

Sebenarnya tidak ada yang salah dari wacana tersebut karena memang mungkin dalam hal ini Pak Prabowo melihat beberapa negara besar yang memang sangat minim dari korupsi seperti Denmark atau Finlandia memang memiliki gaji yang diatas rata-rata dari beberapa sektor termasuk untuk pemerintahan mauapun dalam dunia kependidikan sehingga memang dengan mengacu kepada hal seperti ini ketika melakukan hal yang sama diharapkan negara Indonesia juga memiliki penurunan secara drastis dalam masalah korupsi tetapi masalahnya dalam hal ini adalah justru ini bisa menjadi blunder dan menjadi bumerang karena terkadang dengan keseriusan yang terjadi dan gaji yang tinggi justru membuat mereka menjadi terlena dan membuat semua orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota dewan karena memang kesejahteraan yang baik didalamnya sehingga hal seperti ini perlu dipertimbangkan ulang karena bagaimanapun juga akan sangat bagus jika memang kita cukup optimis tetapi dalam kasus ini terutama untuk di Indonesia kita juga harus memikirkan kemungkinan terburuk karena justru inilah yang harus dipikirkan dari awal sebelum hal positif yang terjadi.

Adapun tentang memiskinkan koruptor sebenarnya hal seperti ini wacananya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir tetapi pada akhirnya hal seperti ini tetap sama dan justru kita bisa melihat koruptor yang sudah memakan uang rakyat justru menjadi sangat untung ketika hukuman yang diterima tidak terlalu sebanding dengan apa yang telah mereka perbuat sehingga dalam hal ini perlu adanya pertimbangan lebih jauh tentang masalah memiskinkan koruptor karena terkadang yang terjadi di lapangan tidak terlalu sama dengan wacana yang di canangkan sebelumnya.

Baru baca sore ini,
https://news.detik.com/berita/d-7152429/fakta-miris-di-rutan-kpk-tarif-bawa-hp-rp-10-20-juta-ngecas-rp-200-ribu

Kalau di rutan umum hal seperti ini sudah lumrah, mau diberantas juga selalu gagal pada akhirnya.
Dari beli kamar, beli kasur, gaji pembantu, bayar sewa tv dll, judi, narkoba, mau indehoi semua bisa yang penting punya duit.
Tapi ini di rutan KPK, bawa HP 10-20jt dan ada lagi biaya bulanannya, terus cas hp sekali 200rb.
Kacau sekali lembaga yang satu ini nampaknya.

Menaikkan gaji tidak akan memberikan dampak yang signifikan terlebih untuk urusan menurunkan jumlah kasus korupsi, karena pada dasarnya gaji2 pejabat sudahlah tinggi tapi pada dasarnya manusia yang selalu merasa kurang dan mudah tergiur dengan tawaran2 uang yang nominalnya menggiurkan.
Menaikkan gaji para pejabat tinggi juga harus realistis, dari mana dananya? Utang lagi atau menaikkan pajak?
Kalopun menaikkan gaji bisa efektif buat nurunin angka korupsi, trus siapa yang terbebani? Pastinya rakyat juga yang terkena dampaknya.
Korupsi di negara ini sudah bisa dikatakan sebagai penyakit menular dan turun temurun, yang akan sangat sulit diberantas hanya sekedar dengan kenaikkan gaji.

Sampai saat ini saya belum menentukan pilihan tapi memang dari awal Pasangan Prabowo - Gibran memaparkan kebijakan yang akan diterapkan jika terpilih sebagai presiden kebanyakan saya agak kurang cocok, dari mulai makan siang gratis, keberlanjutan food estate, peningkatan penerimaan pajak hingga 23% dan yang terakhir kemarin peningkatan gaji Pejabat dan Penyelenggara pelayanan negara, satu-satunya yang saya cocok adalah pembatasan ekspor bahan mentah sehingga mendorong export barang yang sudah diolah sehingga memiliki nilai lebih, atau yang biasa disebut hilirisasi.

Khusus untuk peningkatan gaji pejabat menurut saya Prabowo sangat ketinggalan jaman, akan masuk akal jika hal tersebut menjadi kebijakan pada tahun 2010-2015 saat sebelum ada tunjangan kinerja (tukin), tapi kalau sekarang tukin pejabat saja sudah melebihi gaji, jadi menaikkan gaji sepertinya tidak relevan dan hanya menambah beban belanja negara.

Harapan besarnya dengan kenaikan gaji tersebut, maka setidaknya terkait daripada tindak pidana korupsi yang terjadi dapat terminimalisir, karena semua pejabat sudah diberikan kesejahteraanya dan dipenuhi segala kebutuhanya oleh negara. Tetapi tetap saja ketika berbicara pada sebuah kenyataanya yang trjadi, bukan hal tersebutlah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana koruspi, melainkan keserakahanlah yang membuat mereka berprilaku demikian dan ditambah lagi mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan menurut saya, para koruptor itu tidak ada yang kekurangan, semuanya berkecukupan dan bahkan mereka itu bisa memiliki rumah lebih dari dua, memiliki mobil mewah yang cukup banyak dan istri yang banyak pula, belum lagi dengan simpannyanya. Jadi kurang sejahtera apa lagi para pejabat di negara kita ini.

Korupsi bisa terjadi bukan karena pejabatnya tidak sejahtera, melainkan karena hukum dan integritas lembaga KPK sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tidak pidana korupsi yang terjadi di negara kita ini, masih kurang kuat.

menaikan kesejahteraan pejabat khusus KPK yang di omongin adalah untuk bisa menghindari begawai KPK dari sogok dan suap.
seperti di tulis di atas 93 pegawai KPK kena pelanggaran etik dan di sidang karena melakukan pemerasan terhadap tahanan  KPK.
bahkan ketua KPK nya sendiri juga kena kasus hukum karena memeras pelaku korupsi.

contoh lain malah di debat anis menyerang personal prabowo mengenai kepemilikan lahan yang luas dan membandingkan dengan kesejateraan pegawai di lingkungan TNI dan dephan mengenai kesejahteraan kan ujung2 nya juga gaji

Saya pikir semua kandidat calon Presiden juga mengatakan hal yang sama, secara umum “menaikkan gaji ASN”. Tidak hanya Prabowo saja yang berkeingingan untuk melakukannya. Tujuannya bisa kita analogikan secara sederhana, dengan megaitkan dengan kondisi hari ini, maksud saya kondisi menjelang Pemilu. Adalah hal yang sangat wajar memberikan harapan bagi semua kalangan, semua lapisan masyarakat, dan secara umum kepada semua orang sebagai janji kampanye, meski kita tahu bahwa pada akhirnya tidak semua janji yang telah disampaikan dapat direalisasikan. Ya sebenarnya korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat saja, hampir disemua instansi dan semua lapisan Pemerintah juga mempraktekkan hal serupa, hanya saja belum kedapatan dan ditangkap oleh KPK.

Untuk saat ini selama penegakan hukum masih tumpang tindih, bak pisau tumpul ke atas tajam kebawah, menghapus korupsi tidak semudah yang disampaikan. Tidak ada periode Presiden yang benar-benar bersih dari praktik korupsi, hanya bisa di tekan angka dan jumlahnya saja, bahkan fatalnya lagi adanya isu bahwa KPK mau di gembosi. Saya pikir kepastian hukum lebih utama, sebab dengan kepastian hukum semuanya akan berjalan baik, pencegahan korupsi bisa diwujudkan lebih mudah. Menaikkan gaji adalah satu faktor penting supaya para pejabat tidak lagi mengambil yang bukan hak nya, namun itu bukan sebuah jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan korupsi lagi.

Secara pribadi saya sudah sangat bosan mendengar pejabat berjanji untuk menumpas korupsi sampai ke akar-akarnya, sebab kita melihat hanya sebagian kecilnya saja yang bisa di tindak, bahkan kita sering melihat bahwa yang berpeluang di tindak sepertinya hanya lawan politik saja. Memang itu hanya asumsi saya saja, karena kita semua tentu punya pandangan tersendiri dalam hal itu, namun pada intinya kita mengharapkan kedepan akan ada perbaikan di Negara ini. 

Jika membicarakan korupsi dan cara untuk menanganinya itu akan selalu menjadi pembicaraan yang sangat panjang dan juga yang membuat sulit adalah prilaku korupsi sudah mendarah daging di negara kita ini, saya sebenarnya tidak ingin mengatakan ini namun itu fakta yang terjadi.
Jika menaikan gaji pejabat sebenarnya yang korupsi juga bukan orang yang kekurangan uang, mereka adalah orang kaya. Jika harus membandingkan, kehidupan mereka lebih sejahtera di banding dengan rakyat. Bahkan menurut saya mereka bukan mewakili rakyat dalam hal suara saja, akan tetapi dalam kekayaanpun mereka yang menjadi wakil rakyat.
1000 cara untuk memberantas korupsi, maka mereka akan menemukan 1000 cara juga untuk melakukan korupsi, otak otak kotor tidak akan bisa dihentikan oleh orang lain selain diri mereka sendiri yang sadar akan prilaku kotornya. Bahkan lembaga yang memberantas korupsi pun dalam beberapa kasus juga melakukan hal yang menjijikan.

Masalah ini tidak terlihat mudah jika kita telisik lebih dalam, KPK itu benteng terdepan dalam garda pemberantasan korupsi sekarang sebagai pelengkap kepolisian dan kejaksaan.

Tapi kasus pungli di rutan KPK yang menjerat 93 pegawainya baru-baru ini membuka mata kita bahwa memberantas korupsi ini tidak semudah teorinya.
source:
https://antikorupsi.org/id/jelang-persidangan-etik-93-pegawai-kpk-terkait-pungutan-liar-di-rumah-tahanan-bobroknya-pengawasan

Dan ini kasus tentang pegawai KPK tilap uang perjalanan
source: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230627213159-12-967378/pegawai-kpk-diduga-tilap-rp550-juta-buat-belanja-dan-jalan-jalan

Penyelidik memeras walikota yang terkena kasus.
source: https://news.detik.com/berita/d-5543729/penyidik-kpk-peras-wali-kota-tanjungbalai-ditahan-ini-fakta-terbarunya

dll termasuk kasus Firli yang masih hangat sampai sekarang.


Memang saya juga kurang setuju dengan usulan Prabowo tersebut, tapi cara itu memang bisa berhasil untuk mengurangi keinginan atau niat korupsi dari pegawai-pegawai KPK.
Dan hal ini bisa diwujudkan oleh Presiden yang akan datang, tidak akan terlalu banyak kontra di DPR nanti.
Kita juga tidak munafik lah, uang itu bisa membuat yang hitam jadi putih dan putih jadi hitam.
Godaan untuk pegawai KPK itu akan selalu ada, sampai kapanpun dan mau seketat apapun pencegahannya.

Untuk usulan dari Anies, Undang-Undang itu diputuskan oleh DPR dan Presiden hanya bisa mengusulkan dalam bentuk RUU.
RUU untuk memiskinkan koruptor ini sudah diajukan sejak tahun 2003, dan entah bagaimana itu hanya menjadi sekedar Rancangan yang tidak pernah ada keputusannya.
Presiden Jokowi pun sudah menulis surat resmi dan berkeluh kesah di media menanyakan tentang kelanjutan dari RUU perampasan aset koruptor yang tidak pernah ada keputusannya dari DPR.

Semua orang boleh berbicara Koruptor harus dimiskinkan dan itu memang betul, tapi jika parpol-parpol (komisi 3) di DPR tidak mengesahkan RUU itu ya sampai kapanpun tidak akan ada.
Andaikan Anies presidennya pun belum tentu RUU itu akan disahkan, partai pendukungnya pun belum tentu akan menyetujuinya.

Jadi mau tidak mau kita harus jernih melihat masalah ini, mana yang bisa dilakukan secepat mungkin dan mana yang hanya akan menjadi teori yang entah kapan bisa terlaksana.
Semua calon Presiden pun setuju bahwa koruptor itu harus dimiskinkan, konyol jika ada yang menolak.

 

Melihat dari visi dan misinya calon presiden nomor urut 2 saat debat dilaksanakan oleh KPK ingin memberikan tunjangan atau kenaikan gaji bagi pejabat KPK sepertinya saat ini gaji pejabat KPK apakah masih dibawah UMR? Sangat miris dengan visi dan misi diluar nalar padahal saat ini kondisi pejabat atau pegawai di semua instansi pemerintah hidup sangat berkecukupan dan sangat layak dibandingkan dengan kondisi rakyat sendiri. Selain pejabat KPK, Prabowo Subianto juga menjanjikan kehidupan yang lebih layak bagi hakim agung padahal saat ini gaji yang diterima para hakim sangat fantastis nilainya dan jumlah kekayaan mereka miliki meningkat drastis setelah jadi pejabat.

Harus dipertanyakan lagi visi dan misi dari Pabowo Subianto apakah dia ingin menjadi presiden untuk mensejahterakan kehidupan para pejabat atau bekerja melayani dan memberikan kedihupan yang layak bagi rakynta.

 Pidato Prabowo dalam acara Penguatan Anti-Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu yang ia tawarkan adalah menaikkan gaji para pejabat.
menurut saya ini adalah penawaran yang paling konyol, karena tiap tahun pajak untuk rakyat di bikin naik sedangkan pejabat gajinya yang di bikin naik.
 
Salah satu penyebab orang melakukan korupsi bukan karena gajinya kurang tetapi karena keserakahan,
Contohnya Surya Darmadi, dulu dia salah satu orang terkaya di indonesia kini dia menjadi koruptor terbesar, selain Surya Darmadi ada banyak Koruptor dari kalangan orang kaya.

Untuk visi misi Pemberantasan Korupsi saya sangat mendukung dari pernyataan Anis Baswedan " Koruptor harus di miskinkan tidak ada pilihan lain" dan Anis Baswedan  juga ingin menciptakan kesetaraan jangan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.