Topic: Wacana akan ada Potongan lagi untuk Iuran Pensiun Tambahan (Read 105 times)

Semua orang yang ga suka bullshit pasti lebih mementingkan kepentingan pribadi, jujur lah wkwk
Jadi itu bukan persoalan, karena pada dasarnya manusia itu mementingkan kepentingannya sendiri, daripada orang lain. Secara alamiah sudah begitu.
Maka dari itu diperlukan aturan/hukum untuk membatasi naluri alami (mengutamakan diri sendiri tsb.) agar tidak mengganggu kepentingan orang lain. Sayangnya negara macam Wakanda itu kalau ngga (1) aturannya "aneh" atau (2) aturannya bagus tapi aparat/implementasinya "aneh."

Anyway, ini berita udah sepi sekarang, mungkin gegara banyak penolakan, atau mungkin gegara presidennya sendiri gak ngerti: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/18/05242951/kspsi-jokowi-terkejut-dengar-ada-program-dana-pensiun-tambahan aneh sekali.

Sebenernya saya sih selama tujuan,alokasi,manfaatnya jelas dan terlaksana sih engga ada masalah, toh buat kita juga ujungnya. Cuman seperti yang kita sudah sangat ketahui, kalo negara kita itu sangat tinggi tingkat korupsinya, apalagi kalau bicara soal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Rasa-rasanya susah banget untuk percaya kalau semua dana itu benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Banyak kasus yang menunjukkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, yang mestinya bisa digunakan untuk peningkatan infrastruktur atau pelayanan publik yang lebih baik, malah menguap entah ke mana.

Ditambah lagi, ada banyak pihak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat umum. Seharusnya, sebagai negara yang kaya sumber daya, Indonesia bisa lebih baik lagi dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran negara demi kesejahteraan rakyatnya. Harapannya, ke depannya bisa ada upaya lebih serius untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan kita semua dan untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal.

Begitulah yang terjadi dan memang pemimpin kita sering membuat kebijakan yang pada dasarnya tidak tepat sasaran. Fokusnya hanya pada pemotongan gaji karyawan akan tetapi gaji pemimpin yang besar tidak pernah mereka pikirkan untuk di perkecil. Ibarat kata kita yang kecil selalu dijadikan bahan percobaan buat mereka dan tanpa bersalah mereka menjerit untuk menaikkan gaji sendiri. Jumlah pensiunan memang masih dapat digolongkan besar dan gajinya harus dibayarkan oleh pemerintah akan tetapi seharusnya mereka memiliki opsi untuk tidak memotong gaji karyawan aktif.

Tidak adakah kebijakan yang lebih baik dengan ini, masak mereka yang memimpin tidak memiliki kemampuan untuk menambah pendapatan negara dengan ide yang jauh lebih baik. Padahal mereka ditugaskan disitu untuk memberikan ide dan gagasan sehingga pendapatan pemerintah bisa terus bertambah bukan terus berhutang.

Ide cerdasnya memang demikian daripada pusing mikirin program pemerintah yang tidak jelas lebih baik memikirkan peningkatan pendapatan untuk masing-masing individu. Cara ini diyakini jauh lebih potensial karena masyarakat memiliki tabungan sendiri untuk menikmati masa tua.

Ini klasik sih, ditetapkan buat yang income level atas dulu yang "peserta"-nya dikit biar mayoritas ga koar-koar. Nanti dah perlahan-lahan ditarik turun ke level income bawah sehingga warga kehilangan momentum untuk protes. Tapi sepertinya warga udah ga bisa dikibulin jadi reaksi bakal langsung besar mau ditetapkan ke level income atas juga (cuma dari penerawangan ane).

Nah ini baru aja ane pos tentang "yang govlok mereka, kok warga yang disuruh nanggung?" terkait pertanyaan tentang Indodax.

Kalau ada penyefong pemerintah yang bilang "demi kepentingan umum", ane langsung triak bullshit. Korupsi/kaya ga bagi-bagi kok ketika ada masalah minta tolong dibantuin.

Kabarnya rencana potongan tambahan tersebut menyasar kalangan tertentu, dengan batas gaji tertentu, namun saya kira tetap terkesan membebankan pekerja. Jika Peraturan Pemerintah tersebut di sahkan, maka akan jadi gebrakan pertama yang akan di jalankan oleh Presiden terpilih Prabowo-Gibran. Akan muncul banyak spekulasi baru di dalam masyarakat, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Pendapatan Pemerintah terus menurun, apalagi harus menutupi biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, salah satu cara menyiasatinya adalah mengodok aturan baru yang bisa menambah pendapatan Negara, meskipun itu sangat menyengsarakan pekerja.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan Pemerintah selanjutnya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk merealisasikan janji kampanye, sehingga Pemerintah merasa butuh pendapatan daru sumber baru. Secara pribadi, saya tidak akan heran jika kedepan Pemerintah juga akan menaikkan kembali harga BBM, pajak dan lain sebagainya. Kita berharap semoga saja wacana tersebut tidak di tindaklanjuti, lebih baik Pemerintah fokus memberantas korupsi saja, sebab itu dapat menyelamatkan anggaran yang lebih besar.

Ini yang ane paling ga demen nih kalau denger pemerintah berlindung di balik ketek UU. "Itu sudah ada dasarnya yaitu UU bla bla." Lah situ yang buat UUnya juga kan dan rakyat ga update lah sama UU, nanti baru ribut kalau sudah dipublikasikan oleh media

Keknya bakal batal, soalnya dibelain Oneng di DPR:
RENCANA IURAN PENSIUN TAMBAHAN PEKERJA MEMBERATKAN DAN INSKONTITUSIONAL

Nah kan Asosiasi Buruh juga ga setuju: https://kumparan.com/kumparanbisnis/gonjang-ganjing-aturan-pensiun-tambahan-23WjRoUIVoS/1

pemerintah indonesia bukannya meningkatkan taraf kesejahteraan karyawan agar di masa tuanya mereka lebih makmur hidupnya, ini malah menyiapkan aturan tidak berguna lainnya untuk memperberat hidup para karyawan. karena aturan ini sama sekali tidak dibutuhkan, melihat bahwa sudah ada aturan tentang JHT dan JP, yang dimana seharusnya pemerintah sudah memahaminya, ini malah menyiapkan aturan lain yang malah membuat gaji karyawan semakin dipotong habis.

bahkan dari hitung-hitungan yang sudah dibuat, misalnya gaji seorang itu 5jt, dengan adanya iuran tambahan ini mereka hanya akan mendapatkan 4jt sekian bersih, artinya ada hampir 20% gaji karyawan dipotong hanya untuk bayar ini itu, sangat miris sekali. ini menunjukkan bagaimana tidak becusnya pemerintah dalam membuat aturan-aturan untuk pekerja, namun sangat lembek kepada para taipan.

Itu adalah wacana yang super luar biasa sekali. Bagaimana nasib para karyawan kalau gaji mereka dipotong terus untuk Iuran. Tapi kalau ada subsidi dari pemerintah atau dari perusahaannya seperti misalnya pemberian beras untuk 1 bulan untuk masing-masing keluar dan kebutuhan pokok lainnya, mungkin iuran itu bisa dilakukan

Kalau ada kenaikan gaji tapi juga ada iuran wajib seperti itu, mungkin sama saja mereka para karyawan tidak naik gaji sementara harga-harga bahan pokok semakin lama semakin naik. Semoga saja wacana itu tidak jadi dijalankan karena kasihan mereka yang sudah berusaha untuk menabung tapi malah kesulitan karena ada banyak iuran yang harus diambil dari gaji mereka.

Entahlah, paling mereka-mereka yang godok aturan ini "sedang nyari muka" buat presiden baru nanti, issue ini menunjukan ke prabowo kalau mereka ini "pinter nyari duit". Dan saya yakin itu lembaga yang bakal ngelola duit pensiun nanti akan tender ke perusahaan (DPKK dan DPLK) orang-orang tertentu yang ada di koalisi KIM. Sehingga semua teman bakal terayomi dan dapat job semua.

kalau tedeng alihnya berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun pemerintah kita ini sepertinya tidak melihat kalau karyawan itu jika sudah bekerja total di perusahaan lupa cara untuk mengembangkan usaha dan memutarkan uang untuk modal nanti, rata-rata kebanyakan habis tidak bersisa untuk hal-hal lain selain buka usaha. Sehingga uang pensiunan nanti tidak bakal dinikmati oleh karyawan itu sendiri, malah jadi rebutan anak, cucu dan keluarganya saja.

Setelah Tapera kini Pemerintah Wakanda makin menunjukkan kalau mereka-mereka yang bikin aturan itu memang "agak lain."
Setelah ada potongan untuk BPJS-TK:
- Jaminan Hari Tua (JHT)
- Jaminan Pensiun (JP)
- Dan jaminan-jaminan lain yang tidak terkait pensiun seperti Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

Sekarang ada wacana gaji karyawan mau disunat lagi untuk Iuran Pensiun Tambahan. Alih-alih memperkuat profesionalitas BPJS-TK ini malah mau buat yang baru tanpa mengurangi yang lama, alias nanti sunatnya dobel. Memang betul masalah pensiun itu adalah bom waktu karena sekarang saja banyak yang sudah merasakan jadi generasi sandwich. Akan tetapi solusi motong lagi gaji yang udah kecil ini benar-benar diluar nalar pikiran manusia normal.

Selalu ane bilang lebih baik berpikir bagaimana cara meningkatkan penghasilan daripada pusing mengalokasikan dana yang kecil. Ketika gaji naek, warga bisa punya tabungan sendiri, dan nantinya akan punya dana hari tua sendiri.

Baca lebih lanjut: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6234ed82w4o

Untungnya pihak seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah menyatakan menolak, tinggal tunggu serikat buruh juga menolak, maka genap sudah yang ngasi kerja dan yang diberi kerjaan semuanya menolak. Lalu Pemerintah Wakanda ini bikin aturan untuk siapa?

tl;dr Pemerintah Wakanda panik gegara nanti di masa depan makin banyak warga yang pensiun jadi "homeless" akibat semasa produktif penghasilannya sedih.