~snip~
Poin pertama,
Sebenarnya, bisa ga sih kita melakukan audiensi ke pemerintah tentang bagaimana seharusnya nasib cryptocurrency di Indonesia. Kalo emang bisa, disini kita kan ada tuh yang namanya asosiasi blockchain Indonesia, mereka pernah ga sih melakukan audiensi semacam itu?
Secara formal kelihatannya belum ada audiensi untuk bitcoin, namun untuk teknologi blockchain sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan oleh beberapa tokoh crypto Indonesia (oscar darmawan), baik secara personal maupun secara formal. memang tidak terlihat diberita namun jika anda oprek-oprek sosial media oscar darmawan anda akan menemukan beberapa foto, bertemu dengan DPR, Kementrian dan lembaga pemerintahan.Poin pertama,
Sebenarnya, bisa ga sih kita melakukan audiensi ke pemerintah tentang bagaimana seharusnya nasib cryptocurrency di Indonesia. Kalo emang bisa, disini kita kan ada tuh yang namanya asosiasi blockchain Indonesia, mereka pernah ga sih melakukan audiensi semacam itu?
Poin kedua,
Saya jadi bingung, sebenarnya siapa sih yang berhak melakukan audiensi? Atau kita harus melalui lembaga? Atau kita bisa meski cuma melalui semacam komunitas?
Audiensi sebenarnya bisa dilakukan secara personal, namun biasanya perizinan agak sulit dikabulkan. lebih baik jika anda mau melakukan audiensi gunakan nama komunitas/kolompok organisasi. berikan rekomendasi yang membangun bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh tentang bitcoin/cryptocurrency dan blockchain.Saya jadi bingung, sebenarnya siapa sih yang berhak melakukan audiensi? Atau kita harus melalui lembaga? Atau kita bisa meski cuma melalui semacam komunitas?
Ripple pernah audiensi/presentasi kepada bank indonesia : Ripple team meets Bank Indonesia on XRP expansion adadi webnya ripple juga dulu saya pernah baca.
BI sebenarnya telah banyak melakukan kajian melalui seminar dan pertemuan internasional mengenai bitcoin dan teknologinya.
contoh saja dalam pertemuan ini : klik kanan new tab window
Poin ketiga,
Dan kalo emang bisa, audiensi tersebut jatuhnya ke lembaga mana ya? Ke Bank Indonesia kah? Ke OJK? Kementrian keuangan? Atau kemana dulu yah?
Tergantung, indonesia ada beberapa lembaga yang memiliki peranan penting untuk itu.Dan kalo emang bisa, audiensi tersebut jatuhnya ke lembaga mana ya? Ke Bank Indonesia kah? Ke OJK? Kementrian keuangan? Atau kemana dulu yah?
1. DPR : Komisi XI - yang melakukan pengawasan Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan : isu Legislator (hukum)
2. Bank Indonesia - Terkait sistem moneter negara : isu mendirikan CBDC (central bank digital Currency)
3. OJK : Badan pengawas keuangan orgasisasi/lembaga : indodax juga masuk dalam pengawasan ojk
4. Bappeti : terkait dengan audiensi digital asset
Tambahan,
Bisa ga sih kita bikin petisi sebagai salah satu cara, atau katakanlah menghimpun suara, bahwa di Indonesia banyak yang membutuhkan bitcoin dilegalkan. Dan apakah cara tersebut efektif?
Negara kita adalah negara demokrasi, jika anda melakukan petisi untuk disampaikan kepada presiden, kementrian, DPR dan lembaga lain sangatdisarankan. namun jika membuat petisi anda harus disertai penelitian lebih lanjut, agar petisi anda dapat diterima secara logika dan hukum. Bisa ga sih kita bikin petisi sebagai salah satu cara, atau katakanlah menghimpun suara, bahwa di Indonesia banyak yang membutuhkan bitcoin dilegalkan. Dan apakah cara tersebut efektif?
