Topic: Bitcoin - sebuah revolusi tak berdarah (Read 618 times)

Bitcoin dan kripto tidak dianggap sebagai barang mewah yang masih kurang dipahami bagaimana yang dimaksud seperti yang diberitakan disini soal kepatuhan terhadap PMK No. 131 Tahun 2024 yang menetapkan DPP.
Pada sumber yang telah saya kutip disini disebut juga bahwa ada pemisahan di PMK No. 81 Tahun 2024 dan ketetapan PMK 68/2022. Dalam hal tersebut, tentunya perlu diperbanyak untuk membaca dan berusaha untuk memahami dengan mencoba saat bertransaksi di exchange terdaftar.

Ya kalau trading kan kalau basicnya paham "beli murah jual mahal" tentu tidak jadi persoalan. Yang pasti harus ada naluri dagangnya, tidak mesti harus paham matematika rumit. Soalnya saya dulu ketika masih kelas 3 sd sudah ikut ortu dagang, cuma dikasih tahu kalau modal dagangan ini segini, jadi harus dijual segini biar dapat untung, contoh modal roti 1000 dijual 1100, diajarin sama ortu gitu, jadi jika mau naik kelas ke trading tidak kaget lagi. Basicnya sudah ada.

Tentunya kalau anak SD sudah kenal dagang sejak dini, mau dia trading saham, crypto, atau lainnya tidak bakal kaget lagi kalo gedenye masuk ke dunia itu.

Pajak yang kalau dilihat saja sepertinya masih abu abu tapi sudah disahkan sehingga membuat masyarakat dan bahkan wakil rakyat antar partai besitegang saling lempar tanggung jawab. Lebih lanjut sebenarnya harus ada turunan detail jelas yang mengatur mana yang kena dan mana yang tidak karena jujur saja golongan masyarakat di sekitar saya sudah hebih dengan kenaikan PPN 12%.

Kalau SD sih sudah memahami matematika sesuai standar kompetensi saya pikir sudah menjadi bekal untuk memahami algoritma. Karena saat ini saya melihat kemauaan anak memahami matematika saja sangat lemah sehingga memahami pembacaan bahsa pemrograman nampaknya membutuhkan waktu lebih lama ketika usia lebih dewasa. Bahkan saya belum terbayang seorang anak SD malah mampu trading juga. Nampaknya ini jarang jarang terjadi di indonesia atau mungkin tidak terekspos saya tidak mendapat banyak kabar.

CMIIW

Karena mungkin pemerintah menganggap btc dan crypto sebagai barang mewah sehingga exchange dikenakan PPN 12%. Namun, dari segi thread, pemerintah kita kayaknya tidak melihat bitcoin itu sebagai asset komoditas yang bisa mereformasi total cara berdagang. Kalau pemerintah melihat ini, tentunya sri mulyani tidak perlu repot-repot mengajarkan cara trading saham untuk anak SD. Cukup belajar dari cara kerja trading crypto, tapi tentunya PPN 12% itu dia harus tunda dulu untuk crypto karena anak SD belum mampu bayar pajak segitu.

Indonesia punya aturan dimana bitcoin bukanlah mata uang yang legal untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Setiap pengguna harus mengkonversinya ke Rupiah lebih dulu sebelum bertransaksi didunia nyata, tetapi tentu pasti ada beberapa pelanggaran tersembunyi yang dilakukan beberapa oknum yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran.

Jika bitcoin digunakan secara tersembunyi dan tidak terang-terangan, maka tentu masalahnya bisa dihindari. Yang jadi masalah ketika transaksi ini dilakukan secara sengaja didepan umum ataupun diumumkan secara publik untuk mendapatkan perhatian pemerintah atau penegak hukum. Bitcoin telah diatur sebagai aset komoditas yang dapat di investasikan dan diperdagangkan, sementara pajak yang diberlakukan akan sangat menguntungkan pemerintah karena peraturan terbaru telah membuat trader atau investor harus menanggung PPN 12% nantinya.

Negara kita memiliki hukum yang mengikat dan mungkin benar seperti yang anda sampaikan karena tidak perlu meninggalkan rupiah hanya karena bitcoin menjadi salah satu yang terbaik saat ini. Bitcoin masih bisa digunakan sebagai aset investasi dan itu jauh lebih baik, dibandingkan dengan beberapa negara yang justru melarang secara total proses perjalanannya dan cukup beruntung bagi kita yang tinggal di Indonesia karena pemerintah menerima bitcoin sebagai aset investasi meskipun tidak sebagai alat pembayaran yang sah.

Negara telah memberikan keringanan bagi kita yang terlibat di dalam crypto dan bagi saya itu jauh lebih dari cukup dan kita juga perlu mendorong kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membuat keputusan sebagai langkah untuk memprovokasi bitcoin jauh lebih baik dari rupiah.

Agak aneh aja jika melihat pendemo atau masyarakat membakar mesin ATM. Artinya mereka-mereka ini tidak paham prinsip dasar bitcoin itu sendiri.

Percuma saja, karena walau mesin itu dibakar, dimusnahkan, BTC tersebut tidak bakal hangus, karena tidak ada BTC di dalam ATM tersebut. Sama kayak membakar Hardware Wallet, atau membakar PC yang ada BTC di dalamnya, selagi pemiliknya nulis seed/private keynya di kertas, atau disimpan di lain tempat, BTC tersebut akan tetap aman di blockchain.

Huru hara tersebut menjadi penyesalan karena di 2024 ini, elsavador profit berkali-kali lipat karena kepemilikan bitcoin. Entah apa ini bisa jadi contoh untuk negara lain?, setidaknya di tahun 2026 nanti negara lain harus segera nyiapin uang cash untuk mulai nyicil BTC untuk menikmati profit kayak elsavador di 2028-2029 nanti.

Yah masalah ini memang soal persepsi masing-masing sih gan,tapi tetap saja ane lebih setuju bahwa kejadian di El Salvador rasanya hanyalah demo biasa yang mungkin agak sedikit kisruh karena masyarakat di sana membakar mesin ATM bitcoin. Jadi kemungkinan nya tidak akan ada yang terluka karena kejadian tersebut.

Dan setahu ane di dalam demonstrasi yang terjadi di El Salvador tersebut memang penyebab utamanya kemungkinan besar karena pengadopsian bitcoin. Tapi yang ane baca di beberapa media berita,ada penyebab lain juga yang menjadi penyebab masyarakat di sana melakukan demo. Seperti hal ini

Sumber: https://www.kompas.com/global/read/2021/09/16/074543170/ribuan-warga-el-salvador-demo-tolak-bitcoin-bakar-atm-uang-kripto?page=all
Itu betul sekali gan,masyarakat di sana hanya perlu bukti saja dari dampak positif dari pengadopsian bitcoin ini. Dan sekarang dampak positif tersebut telah terbukti.

Tergantung persepsi dari masing-masing tentang definisi "revolusi berdarah" itu seperti apa.
Yang namanya kerusuhan biasanya ada saja aksi lempar benda itu ini yang mungkin menimbulkan korban luka meskipun tidak sampai ada yang meninggal dunia.

Saya baca dari media, adanya kerusuhan tersebut terkait kebijakan presidennya yang menerapkan Bitcoin sebagai mata uang dan alat pembayaran di sana, entah apakah ada juga kaitannya dengan kebijakan diluar itu atau tidak.

---

Bisa dimaklumi jika dalam tahap awal penerapan Bitcoin sebagai mata uang di negara tersebut ada yang pro dan kontra. Saya kira mereka hanya perlu meyakinkan dan membuktikan kebijakannya tersebut bisa membawa dampak positif bagi rakyatnya.

Ane rasa sih kejadian tersebut memang bisa saja di sebut sebagai revolusi berdarah,tapi jika tidak di sebut seperti itupun ane rasa bisa saja. Sebab setahu ane sih tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut,sebab warga El Salvador hanya melakukan demo dan membakar mesin ATM bitcoin saja pada saat kejadian tersebut. Jadi jika tidak di sebut sebagai revolusi berdarah pun ane rasa bisa bisa saja. Karena pada akhirnya masyarakat di El Salvador pun banyak yang mendukung bitcoin di legalkan di negaranya. Terbukti dengan Nayib Bukele yang kembali terpilih menjadi presiden di El Salvador.

Mungkin penyebab masyarakat El Salvador melakukan demo disebabkan oleh ketidaktahuan dan salah pahaman saja. Sebab Nayib Bukele memang terbilang cepat dalam mengumumkan keputusannya tersebut. Oleh sebab itu warga El salvador melakukan hal tersebut. Tapi setelah banyak masyarakat di El Salvador di berikan pengetahuan seputar bitcoin,akhirnya banyak yang mendukung keputusan Nayib Bukele dalam mengadopsi bitcoin. Oleh sebab itu jika misalkan Nayib Bukele memberikan pengetahuan seputar terlebih dahulu kepada masyarakat El Salvador,ane yakin tidak akan ada kerusuhan seperti itu di El Salvador. Dan selain itu penyebab masyarakat El Salvador demo juga bukan di sebabkan oleh pengesahan bitcoin saja. Tapi karena peraturan lain yang di buat oleh Nayib Bukele.

menurut pendapat saya, kekuasaan manusia memang tak seharusnya bersifat tak terbatasa atau terlalu besar. menurut saya, seseorang atau kelompok yg merasa berkuasa dan merasa paling benar dan anti kritik adalah sebuah kesombongan. mungkin mereka lupa kalau sejatinya semua manusia sama derajatnya, walaupun kadang terlihat berbeda karena ilmu yg dimiliki namun hampir semua manusia memiliki bagian-bagian tubuh yg sama sehingga mempunyai kesempatan yg sama walaupun pihak yg berkuasa berusaha membatasi kesempatan itu. mereka yg berbuat seperti itu sepertinya tuli, bisu, buta karena tidak bisa menyadari keberadaan Tuhan yg maha kuasa, apabila saatnya tiba mereka tidak menyadari kenapa azab atau keburukan menimpa mereka secara tiba-tiba. bagi saya bitcoin merupakan salah satu jalan keluar dari buruknya aturan yg dibuat oleh manusia yg merasa dirinya pintar.

Diluar masalah privasi, jika perbandingan fee untuk transaksi lokal, menggunakan Bitcoin bisa saja lebih mahal daripada menggunakan fiat Rupiah (BI-Fast hanya 2500, sementara ke bank yang sama bahkan bisa gratis dengan 0 confirmation, artinya tanpa jeda). Sementara untuk transaksi lintas negara, fee transaksi menggunakan Bitcoin bisa saja lebih murah (terlebih lagi ketika menggunakan Lightning network) dari pada menggunakan fiat Rupiah.

Berikut ini salah satu thread yang mendiskusikan perihal pengiriman uang dengan Bitcoin:
Pengiriman uang dengan bitcoin. Lebih murah ataukah lebih mahal? - pandukelana2712

ya kalau dari segi privasi setuju sih tapi kalau dari fee di crypto menurut ane sih ini tergantng kita mau transaksi seberapa cepat gan bisa lebih mahal dari bank bisa lebih murah juga, misal transaksi USDT mau pake jaringan apa kan sudah tertera feenya berapa disitu,sejauh ini yang ane lihat di beberapa market yang paling mahal ETH ya,ane biasanya pake jaringan tron,kemaren coba pake jaringan bsc udah 6 hari coinnya belum juga masuk ke wallet karena blocknya belum full 

Ane rasa untuk kekurangan yang ente sebutkan seperti fee, semua bank juga menerapkan fee untuk transaksi (semisal) antar bank sejumlah 2500 rupiah. Namun tidak banyak ketika kita bandingkan dengan bitcoin. Ane rasa worthy lah sesuai dengan apa yang ditawarkan bitcoin yaitu privasi, sehingga untuk jumlah fee yang dikeluarkan untuk transaksi bitcoin, kita bisa menyamarkan pengirim, jadi tidak sevulgar bank yang menerapkan nomor rekening dan bisa dilacak siapa pengirimnya.

Selain mbanking, transaksi rupiah juga bisa diterapkan menggunakan e-wallet, qris dan internet banking. Jadi bisa bersaing dengan bitcoin, cuma dari segi privasi doang yang membedakan antar keduanya kalau transaksinya menggunakan wallet pribadi atau non-custody wallet.

Yang terpenting, kita bisa menggunakan Bitcoin untuk mencari tambahan penghasilan melalui perdagangan. Mungkin pemerintah akan tetap memilih untuk menjadikan Bitcoin dan koin-koin lainnya sebagai aset komoditas. Dengan adanya kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestasi di Bitcoin, agaknya orang-orang lebih memilih untuk menyimpan Bitcoin sebagai aset investasinya dari pada untuk bertransaksi. Saya lebih memilih Bitcoin sebagai investasi karena itu lebih memungkinkan bagi saya untuk mendapatkan keuntungan.

Dan untuk keperluan sehari-hari, rupiah sudah lebih dari cukup dalam mengakomodir transaksi lokal kita baik itu di toko-toko maupun antar penjual dan pembeli di luar toko.

Kita harus sadar dengan posisinya karena meskipun dari segi progres bitcoin tetap menjadi sebuah primadona untuk saat ini tetapi ketika berbicara tentang regulasi maka sudah jelas bahwa bitcoin adalah aset komoditi sehingga kita tidak perlu meninggalkan fiat sebagai acuan untuk berada di bitcoin. Kita masih memiliki regulasi yang jelas dan segala keuntungan yang di dapat sekarang karena secara sadar atau tidak bahwa kripto di negara kita sudah mulai di arahkan kepada hal yang lebih positif karena sudah ada bekingan dengan landasan yang jelas sebenarnya itu sudah menjadi sebuah hal yang baik untuk kita sehingga untuk apa mengharapkan lebih tinggi terlebih menggantikan (dengan meninggalkan mata uang kita) dan beralih kepada bitcoin.

Sampai saat ini kita hanya bisa menjadikan ini sebagai sebuah aset yang bisa dipergunakan untuk investasi atau perdagangan sehingga saya rasa itu adalah situasi yang cukup enak untuk kita sebagai warga negara karena kita masih bisa memanfaatkan bitcoin untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus terhalang regulasi. Adapun ketika berbicara sebagai alat pembayaran nantinya saya pikir hal seperti ini masih terlalu jauh (bukan tidak mungkin untuk tidak terjadi) tetapi saya masih sangat suka dengan kondisi yang diberikan oleh regulasi karena meskipun ada beberapa hal yang membuat kondisi menjadi pro dan kontra seperti beberapa waktu lalu tentang kenaikan pajak di beberapa exchange tetapi selama itu tidak terlalu merugikan untuk diri saya maka saya tidak akan terlalu masalah dengan hal itu karena keuntungan dan kenyamanan yang saya dapatkan memang bisa dikatakan lebih dari itu.

setuju dengan apa yang om katakan, bitcoin itu sudah benar cuman jadi aset komoditas untuk perdagangan, gak perlu sampai membuatnya jadi mata uang digital untuk transaksi karena kita sudah punya rupiah atau mbanking. lagipula, siapa juga yang mau menggunakan bitcoin untuk transaksi sehari-hari, selain karena waktu tunggunya, ada fees yang perlu dibayarkan oleh pengirim pada transaksi mereka.

menjadikan bitcoin sebagai pembayaran juga mempunyai efek lain yang dimana membuat orang bisa membayar hutang dengan menggunakan bitcoin. jadi banyak pertimbangan yang dimana membuat bitcoin sudah tepat hanya menjadi aset komoditas saja.

I see, Kejadian di el Salvador memang jadi sebuah revolusi berdarah karena banyak bertentangan dengan sebagian masyarakat El Salvador yang tidak menerima Bitcoin.
Bahkan kejadian itu jadi awal mula sejarah polemik bagi mata uang Bitcoin yang membuka semua mata dunia bahwa Bitcoin bisa di terapkan di suatu negara meskipun ada pro dan kontra.

Dan Lihat bagaimana El Salvador sekarang, Menjadi negara sudah mendapatkan keuntungan lebih banyak dari Bitcoin, yang awalnya berinevstasi $135jt dan sekarang sudah meningkat menjadi $369jt dengan menahan 5880 BTC
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/el-salvador

Meskipun tidak semua masyarakat El Salvador menggunakan Bitcoin, karena itu adalah pilihan masing-masing, Tapi adopsi tetap berjalan.

Bisa saja, karena banyak pro kontra dan mereka yang tidak suka melakukan provokasi untuk melemahkan kepemimpinan Nayib Bukele

Hanya sebagai opsional tentunya dan tidak akan ada mata uang lain yang menandingi atau bahkan menggantikan rupiah.
Regulasi komoditi itu sudah cukup bagus, kita di indo sudah bisa berdagang mata uang crypto dengan pajak yang sudah di bebankan kepada Exchange lokal yang ada di bawah naungan Bappepti.

Jadi minta lebih daru sekedar komoditas, masih terlalu jaih.
Baiknya ada perkembangan lebih baik lagi soal adopsi tenologi crypto sehingga akan lebih bermanfaat untuk indonesia.

Ane rasa, negara kita menetapkan bitcoin sebagai aset komoditas sudah cukup bagus, dan relevan dengan apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, tentunya kita sudah cukup bangga indonesia mampu untuk meregulasinya dengan baik. Kalau untuk dijadikan mata uang ane rasa agak berlebihan, karena emas yang dulunya dipakai sejak zaman nabi pun enggak kita pakai untuk pertukaran, apa lagi bitcoin yang baru muncul 13 tahun ini. Ane rasa, kalau pun Indonesia mau mengadopsi mata uang lain, pastinya akan melihat aset komiditas lain, seperti emas, atau mata uang lain yang lebih kuat seperti dollar, dsb. Sedangkan bitcoin, ane rasa lebih nyaman digunakan seperti saat sekarang ini tanpa menganggu penggunaan mata uang rupiah.

Kalau kejadian kerusuhan penolakan warga El salvador yang memprotes kebijakan pemerintahnya yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut berikut ini apakah termasuk 'revolusi berdarah' atau tidak?



Atau isu tersebut hanya digulirkan dari lawan politik presiden-nya saja?

---

Kalau secara umum, saya sepakat jika Bitcoin dikatakan 'sebuah revolusi tak berdarah' karena kehadirannya bisa masuk ke berbagai wilayah dan tanpa terbatas di negara tertentu saja (selama keberadaan infrastruktur dasarnya mendukung), bahkan sebagiannya bisa diterima meskipun hanya diakui sebagai aset komoditas sebagaimana di Indonesia.