Pages:
Author

Topic: Carut Marut PPN 12%, Apakah Memang Signifikan? (Read 457 times)

legendary
Activity: 2254
Merit: 2253
From Zero to 2 times Self-Made Legendary
January 16, 2025, 09:24:55 AM
#35
Entah itu keputusan dibuat pada jam 12 malam, jam 7 pagi ataupun sore hari, itu tidak ada bedanya sama sekali. apakah pernah pemerintah mengajak kompromi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum membuat sebuah keputusan. dan meskipun ada kompromi, Kompromi ini hanya diwakili oleh mereka anggota DRR, akan tetapi sangat disayangkan yang katanya wakil rakyat tetapi sama sekali tidak membawa aspirasi dari masyarakat, yang mereka bawa hanyalah kepentingan partai dan  bohir-bohir mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka buat selalu menyengsarakan rakyat.

dan berbicara mengenai citra masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. saat ini tingkat kepercaayn masyarakat terus mengalami penurunan, karena memang mereka sama sekali tidak berpihak pada rakyat.
Nah kekurangan demokrasi di Wakanda ya seperti ini. Mulai dari (1) calon yang diajukan ke Pemilu, baik Nasional & Daerah, yang ga berkualitas bukan berdasarkan meritokrasi, tapi duitisasi. Diikuti dengan (2) pemilih yang ga ngerti siapa-siapa yang dia pilih, paling berdasarkan popularitas. Diakhiri dengan (3) kalau sudah jadi anggota dewan ga ngerti tentang kebijakan yang bener seperti apa, pinginnya balikin modal. Lengkaplah sudah derita warga Wakanda.

Btw meskipun sudah lumayan lega PPN ga jadi naik, tapi masih harus waspada kawan:
Sri Mulyani Bersuara soal Gagal Dapat Rp75 T Imbas PPN Batal Naik
Ngeri-ngeri sedap ini kalau nanti nyari setoran membabi buta (alias malakin di tempat lain) demi dapat 75T.

Betul banget, jadi kita memilih yang sedikit buruk dari yang terburuk. Nah rakyat itu banyak yang gak ngerti situasi riil negara kita, terus misal ada sesuatu yang tidak pada tempatnya tidak mau atau tidak berani speak up. Tapi menurutku memang tidak ada moral dalam politik, yang baik susah untuk survive, akhirnya survival mode-nya adalah dengan politik kompromi atau dengan tindakan otoriter.

Defisit anggaran ketika penaggulangan covid memang harus dicari penambalnya, cara yang paling masuk akal adalah menggenjot pendapatan pajak. Kalau kita sedikit mundur kebelakang, Sri Mulyani nilai-nya A karena banyak menjewer wajib pajak yang bandel. Yang dijaring mulai dari yang jumbo, lalu perusahaan besar dan setelah ini sasarannya adalah perusahaan menengah. Salah satu info dari teman saya yang perusahaan membuat program untuk kemenkeu, sejak 2019, ditjen pajak menggunakan aplikasi yang dengan sekali klik bisa menyajikan data para wajib pajak dan nilai pelanggarannya (input datanya saja memakan waktu 3 tahun).
copper member
Activity: 2324
Merit: 2142
Slots Enthusiast & Expert
Entah itu keputusan dibuat pada jam 12 malam, jam 7 pagi ataupun sore hari, itu tidak ada bedanya sama sekali. apakah pernah pemerintah mengajak kompromi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum membuat sebuah keputusan. dan meskipun ada kompromi, Kompromi ini hanya diwakili oleh mereka anggota DRR, akan tetapi sangat disayangkan yang katanya wakil rakyat tetapi sama sekali tidak membawa aspirasi dari masyarakat, yang mereka bawa hanyalah kepentingan partai dan  bohir-bohir mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka buat selalu menyengsarakan rakyat.

dan berbicara mengenai citra masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. saat ini tingkat kepercaayn masyarakat terus mengalami penurunan, karena memang mereka sama sekali tidak berpihak pada rakyat.
Nah kekurangan demokrasi di Wakanda ya seperti ini. Mulai dari (1) calon yang diajukan ke Pemilu, baik Nasional & Daerah, yang ga berkualitas bukan berdasarkan meritokrasi, tapi duitisasi. Diikuti dengan (2) pemilih yang ga ngerti siapa-siapa yang dia pilih, paling berdasarkan popularitas. Diakhiri dengan (3) kalau sudah jadi anggota dewan ga ngerti tentang kebijakan yang bener seperti apa, pinginnya balikin modal. Lengkaplah sudah derita warga Wakanda.

Btw meskipun sudah lumayan lega PPN ga jadi naik, tapi masih harus waspada kawan:
Sri Mulyani Bersuara soal Gagal Dapat Rp75 T Imbas PPN Batal Naik
Ngeri-ngeri sedap ini kalau nanti nyari setoran membabi buta (alias malakin di tempat lain) demi dapat 75T.
legendary
Activity: 1204
Merit: 1005
Akhirnya kemarin kita lihat drama di Wakanda antara Prabowo dan SriMul yang makin bikin bingung barang dan jasa seperti apa yang dikenakan PPN 12% ini? Baca dari media berubah-ubah terus dan anehnya kalau memang rakyat tidak setuju kenapa masih dipaksakan? Tinggal dibatalkan saja PPN 12% dan selesai ini polemik dan kebingungan warga Wakanda. IMO harusnya diganti saja itu SriMul karena sudah terlalu lama menjabat.

Reformasi perpajakan, DJP, Kemenkeu juga sangat diperlukan agar pengelolaan duit menjadi lebih baik, sehingga tidak perlu lagi malakin warganya.

-snip-

Keputusan pemerintah yang terkesan plin-plan terhadap pajak 12%, menunjukkan bagaimana pemerintah terkesan labil dan khawatir terhadap citranya dalam 100 hari kerjanya. Prabowo disini masih takut dianggap gagal dan tak berpihak kepada rakyat, sehingga dia mengeluarkan kebijakan yang membingungkan masyarakat, dan berubah sesuai dengan gejolak di masyarakat.

Saya khawatirnya ini hanya sementara saja, karena jika kita melihat kebelakang sudah banyak kejadian keputusan presiden berubah jam 12 malam, disaat masyarakat lagi tidur pulas, tiba-tiba pajak naik 12% untuk semua barang dan jasa, apalagi kalo si prabowo di desak sama orang-orang di lingkarannya buat balikin modal mereka. Jadi jangan kaget kalo keputusan ini tiba-tiba berubah.

Entah itu keputusan dibuat pada jam 12 malam, jam 7 pagi ataupun sore hari, itu tidak ada bedanya sama sekali. apakah pernah pemerintah mengajak kompromi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum membuat sebuah keputusan. dan meskipun ada kompromi, Kompromi ini hanya diwakili oleh mereka anggota DRR, akan tetapi sangat disayangkan yang katanya wakil rakyat tetapi sama sekali tidak membawa aspirasi dari masyarakat, yang mereka bawa hanyalah kepentingan partai dan  bohir-bohir mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka buat selalu menyengsarakan rakyat.

dan berbicara mengenai citra masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. saat ini tingkat kepercaayn masyarakat terus mengalami penurunan, karena memang mereka sama sekali tidak berpihak pada rakyat.
hero member
Activity: 1806
Merit: 506
Tentu saja banyak masyarakat yang tidak mengerti, karena pemerintah tidak pernah memberikan penjelasan secara rinci terkait kebijakan yang telah dikeluarkannya. terperinci tetapi secara tertulis, namun seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat malas untuk membaca, sehingga mereka hanya menilai dari apa yang mereka dengar, dan hal ini pula yang membuat masyarakat kita sangat mudah terprovokasi.
Saya juga berpikir seperti itu, kenapa selalu ribut dan mudah terprovokasi kalau pemerintah membuat kebijakan. Itu karena pemerintahnya sendiri terkadang membuat kebijakan tidak melalui proses yang panjang seperti diskusi dengan banyak pihak, pemerintah sering membuat kebjikanan sesuka hati dan banyak juga kebijakan keluar dari pemerintah memang tidak pernah memberikan penjelasan secara rinci atas apa yang telah di keluarkan. Sebenarnya hal sepertinya sering terjadi saat pemerintah pak Jokowi, buat kebijakan lalu lempar ke masyarakat begitu ribut-ribut lalu di batalkan dan jokowi jadi pahlawan. Mudah-mudahan pak Probowo tidak mengikuti jejak penguasa sebelumnya, muak.

Quote
dan kembali mengenai kebijakan PPN 12%, mengapa banyak yang beranggapan akan menyengsarakan rakyat kecil, karena kebijakan PPn yang seharusnya hanya utuk barang-barang mewah, akan tetapi untuk saat ini, barang-barang yang dibeli oleh masyarakat kecil disetiap harinya juga harus terkena PPN, seperti sabun, minyak dan lainya juga harus terkena PPN.
Setuju. Dengan kebijakan PPN 12% akan sangat menyengsarakan rakyat kecil. Walaupun niat pemerintahan menaikan PPN 12% salah satu tujuannya untuk menjalankan program makan gizi gratis, tapi masalahknya kan rakyat sudah curiga itu akan jadi ladang basah untuk korupsi. Dulu bansos covid saja di korupsi yang bukan jangka panjang apalagi ini program makan siang gratis yang rencananya berjalan tiap hari. Jadi jika untuk menyengsarakan rakyat untuk apa program makan siang gratis.  Seharusnya pemerintahan agar tidak  menyengsarakan rakyat pemerintah harus berani kenakan pajak 1% atas aset kekayaan para orang super kaya di indonesia karena  itu jauh lebih baik daripada naikkan PPN jadi 12%. 
sr. member
Activity: 1260
Merit: 429
Akhirnya kemarin kita lihat drama di Wakanda antara Prabowo dan SriMul yang makin bikin bingung barang dan jasa seperti apa yang dikenakan PPN 12% ini? Baca dari media berubah-ubah terus dan anehnya kalau memang rakyat tidak setuju kenapa masih dipaksakan? Tinggal dibatalkan saja PPN 12% dan selesai ini polemik dan kebingungan warga Wakanda. IMO harusnya diganti saja itu SriMul karena sudah terlalu lama menjabat.

Reformasi perpajakan, DJP, Kemenkeu juga sangat diperlukan agar pengelolaan duit menjadi lebih baik, sehingga tidak perlu lagi malakin warganya.

-snip-

Keputusan pemerintah yang terkesan plin-plan terhadap pajak 12%, menunjukkan bagaimana pemerintah terkesan labil dan khawatir terhadap citranya dalam 100 hari kerjanya. Prabowo disini masih takut dianggap gagal dan tak berpihak kepada rakyat, sehingga dia mengeluarkan kebijakan yang membingungkan masyarakat, dan berubah sesuai dengan gejolak di masyarakat.

Saya khawatirnya ini hanya sementara saja, karena jika kita melihat kebelakang sudah banyak kejadian keputusan presiden berubah jam 12 malam, disaat masyarakat lagi tidur pulas, tiba-tiba pajak naik 12% untuk semua barang dan jasa, apalagi kalo si prabowo di desak sama orang-orang di lingkarannya buat balikin modal mereka. Jadi jangan kaget kalo keputusan ini tiba-tiba berubah.
hero member
Activity: 2856
Merit: 644
https://duelbits.com/
Akhirnya kemarin kita lihat drama di Wakanda antara Prabowo dan SriMul yang makin bikin bingung barang dan jasa seperti apa yang dikenakan PPN 12% ini? Baca dari media berubah-ubah terus dan anehnya kalau memang rakyat tidak setuju kenapa masih dipaksakan? Tinggal dibatalkan saja PPN 12% dan selesai ini polemik dan kebingungan warga Wakanda. IMO harusnya diganti saja itu SriMul karena sudah terlalu lama menjabat.

Benar, sekarang kita dibuat bingung dengan kebijakan pemerintah karena pada akhirnya PPN ini menjadi sebuah ketidak pastian yang memang ingin tetap dipaksakan meskipun dengan cara sepertinya ingin di perhalus bahkan ada beberapa media yang mengatakan bahwa ini hanya akan menjadi prank karena pada akhirnya PPN tetap 11 persen dan hanya untuk beberapa hal seperti barang mewah saja yang menjadi 12 persen. Jadi agak gimana gitu ngegantung begini.

Masalah tentang pembatalan juga akan sedikit rumit karena jika melihat saat ini tentang polemik PPN 12 persen ini jadi saling menyalahkan antara era sekarang dengan era terdahulu dimana ada sebuah situasi yang ''katanya'' PPN 12 persen ini memang sudah dirancang sejak awal di era terdahulu dan era saat ini hanya mencoba merealisasikan rencana sebelumnya yang sempat tertunda tetapi sudah menjadi agenda tetapi justru era terdahulu untuk partai nya sekarang mulai mencoba membuat framing seolah-olah mereka menolak hal tersebut yang membuat ini menjadi panas tidak hanya tentang kenaikannya tetapi juga perseteruan antara para petinggi juga menjadi lebih menarik.
hero member
Activity: 1512
Merit: 874
Akhirnya kemarin kita lihat drama di Wakanda antara Prabowo dan SriMul yang makin bikin bingung barang dan jasa seperti apa yang dikenakan PPN 12% ini? Baca dari media berubah-ubah terus dan anehnya kalau memang rakyat tidak setuju kenapa masih dipaksakan? Tinggal dibatalkan saja PPN 12% dan selesai ini polemik dan kebingungan warga Wakanda. IMO harusnya diganti saja itu SriMul karena sudah terlalu lama menjabat.

Reformasi perpajakan, DJP, Kemenkeu juga sangat diperlukan agar pengelolaan duit menjadi lebih baik, sehingga tidak perlu lagi malakin warganya.
Ketika melihat Sri Mulyani kembali menjadi bagian dalam kabinet kerja Pemerintah Prabowo-Gibran, saya pikir peningkatan ekonomi yang diharapkan masih sangat jauh, dia selalu punya ide untuk membuat masyarakat menjadi gaduh. Kenaikan PPN menjadi gebrakan pertama Pemerintah Prabowo, langkah yang cukup gegabah apabila bertujuan meningkatkan pendapatan Negara. Memang angka 12% tersebut menyasar sektor tertentu, namun ujungnya tetap saja akan berdampak pada masyarakat. Jika di bandingkan dengan Negara lain, pajak di Indonesia tergolong lebih rendah, tetapi itu sesuai dengan pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sementara itu, saya pikir Prabowo perlu mengganti Sri Mulyani terlebih dahulu apabila ingin mereformasi sistem perpajakan dan keuangan Negara. Tidak menutup kemungkinan kedepan Sri Mulyani akan menyarankan Prabowo menambah utang Negara lagi, untuk alasan pembangunan Infrastruktur dan sebagainya.
copper member
Activity: 2324
Merit: 2142
Slots Enthusiast & Expert
Akhirnya kemarin kita lihat drama di Wakanda antara Prabowo dan SriMul yang makin bikin bingung barang dan jasa seperti apa yang dikenakan PPN 12% ini? Baca dari media berubah-ubah terus dan anehnya kalau memang rakyat tidak setuju kenapa masih dipaksakan? Tinggal dibatalkan saja PPN 12% dan selesai ini polemik dan kebingungan warga Wakanda. IMO harusnya diganti saja itu SriMul karena sudah terlalu lama menjabat.

Reformasi perpajakan, DJP, Kemenkeu juga sangat diperlukan agar pengelolaan duit menjadi lebih baik, sehingga tidak perlu lagi malakin warganya.

Yang terlihat hari ini banyak sekali orang yang tidak paham tentang apa yang tertulis tentang kebijakan kenaikan PPN ini di masyarakat, banyak sekali kesalahpahaman saat ini menganggap bahwa semuanya memiliki PPN 12% itu, saya sering melihat teman saya yang bahkan dia tidak menggunakan atau mengonsumsi barang-barang yang tertulis pada PPN 12% ini ikut berbicara seolah pemerintahan berantakan dan ingin mencuri duit rakyat dengan cara seperti ini, setelah ane bertanya kepada mereka mengenai hal ini, mereka tidak mengetahuinya bahkan tidak membaca naskah asli, mereka hanay melihat media dan terpancing emosinya tanpa membaca.
Sebelum diralat Prabowo, kenaikan 12% itu walaupun terbatas pada barang tertentu, sebenarnya tetap berpengaruh sih.. Karena:
Quote
6. Bersifat Multi Stage Levy
Pajak ini akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer.
Sumur: https://klikpajak.id/blog/mengenali-karakteristik-dan-ciri-khas-ppn-sebagai-kewajiban-pkp/

Jadi ya 1% itu bisa jadi dikenakan berulang kali. Jadi leptop yang sebagai contoh tadi realnya nanti naiknya tidak cuma 1%.
Jadi karena sifatnya yang "Multi Stage Levy," meskipun sembako itu tidak kena PPN, nanti harganya tetap akan naik karena misalnya ada ongkos packaging & distribusi yang naik gegara kena PPN. Misalnya (asumsikan barang berikut ini naik): karung, kardus, BBM, plastik, onderdil truk, dsb.
sr. member
Activity: 1624
Merit: 339
https://duelbits.com/
Yang terlihat hari ini banyak sekali orang yang tidak paham tentang apa yang tertulis tentang kebijakan kenaikan PPN ini di masyarakat, banyak sekali kesalahpahaman saat ini menganggap bahwa semuanya memiliki PPN 12% itu, saya sering melihat teman saya yang bahkan dia tidak menggunakan atau mengonsumsi barang-barang yang tertulis pada PPN 12% ini ikut berbicara seolah pemerintahan berantakan dan ingin mencuri duit rakyat dengan cara seperti ini, setelah ane bertanya kepada mereka mengenai hal ini, mereka tidak mengetahuinya bahkan tidak membaca naskah asli, mereka hanya melihat media dan terpancing emosinya tanpa membaca.

Ane melihat dalam masyarakat itu sudah lumrah terjadi hal hal yang membuat mereka cenderung menyalahkan orang tanpa asal usul yang pasti.kesalahpahaman tentang kenaikan PPN  melalui media sosial membuat masyarakat terpancing emosi tanpa menyadari dan mau membaca berita itu hanya di buat asal asal dari media tak bertanggung jawab.

Setiap kenaikan pajak yang dinaikkan pemerintah berdasarkan UUD sesuai tata negara di era baru,Dengan kenaikan PPN masyarakat harus menanggung semua utang negara padahal yang menunpuk hutang oleh aparatur negara,wajar dari satu sisi masyarakat marah dan emosinal dengan kenaikan PPN di era baru ini.
legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
Sekarang, tidak ada lagi yang belanja, kelas menengah sudah turun level, kenaikan PPN 12% akan stuck, tidak ada yang belanja, lalu pemerintah bingung dan mulai menerapkan untuk kebutuhan pokok. Jadi ya hati2 aja, karena peraturannya tidak jelas secara spesifik apa-apa saja yang naik 12% tersebut.
Makanya gan sekarang banyak yang gembor gembor untuk tidak belanja berlebihan, sehingga pemerintah mengalami kendala dengan kenaikan pajak ini. Dan ane harap pajak semacam ini harus benar benar diklarifikasi lebih jelas agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman terutama di kalangan masyarakat awam yang sekali denger soal kenaikan pajak tanggapannya beda beda. Meski sudah dikatakan pada sesi wawancara sekilas tapi tetep aja presiden harus membuat acara yang resmi disiarkan langsung
untuk membahas PPN ini.
Saya pun begitu, tidak akan belanja macam-macam lagi kalau ppn naik. Aktifitas trading pun tidak saya lakukan secara intensif lagi kalau PPN tersebut diterapkan juga untuk crypto.

Karena ketika saya melihat pemerintah (kayaknya mulai melirik aktifitas crypto) untuk penerapan PPN 12%.

Dari hitungan bapebbti, volume trading crypto di Indonesia dari januari - november tahun 2024 mencapai Rp475,13 Triliun [1] sebuah angka fantastis untuk APBN jika diterapkan pajak PPN 12%

[1]. https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/15700
hero member
Activity: 2282
Merit: 560
_""""Duelbits""""_
Kenyataannya adalah ketika pajak naik meskipun sudah ada tanggapan bahwa hanya beberapa barang dan jasa yang tergolong mewah sesuai dengan perkataan pemerintah tetapi pada faktanya semua akan mengalami kenaikan terlepas dari apakah itu barang mewah atau tidak karena bagaimanapun juga semua pasti akan mengikuti karena barang dan jasa yang naik akan membuat situasi harga pasar kembali lebih naik juga termasuk kepada bahan pokok nantinya (saya jamin itu akan mengikuti).

Ambil contoh dari pajak kendaraan saat ini ketika PPN naik 12 persen maka ospen pajak motor seperti yang sudah dicanangkan akan naik 66 persen yang secara tidak langsung melihat dari situasinya ini bisa berdampak lebih besar kepada situasi yang kita rasakan apalagi mayoritas masyarakat kita pasti memiliki kendaraan roda dua dan ini jelas akan mengacu kepada situasi ekonomi yang lebih sulit dibanding yang dirasakan sebelumnya.
Bahkan dengan kenaikan ini negara kita memiliki pajak paling tinggi di asean dan jangan bandingan dengan negara yang jauh lebih maju seperti jepang atau negara lain seperti Finland atau Denmark yang memang fasilitias dan infrastrukturnya sudah maju tetapi perbandingan dengan negara asean lain saja seperti singapura yang pajaknya lebih kecil kita masih jauh tertinggal dari infrastruktur yang memperlihatkan bahwa pada akhirnya pajak naik tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan untuk hak hidup dinegara ini.

Mungkin jika kondisinya lebih baik dari segi infrastruktur, hukum dan pelayanan lain maka pajak naik tidak akan menjadi masalah tetapi ketika keresahan yang kita alami setiap harinya yang terkesan masih sangat sengsara ditambah dengan tuntutan dari negara yang terlalu memaksakan kehendak jelas rakyat akan merasa kenaikan ini bermasalah.

Namun hal ini tidak hanya menyangkut infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, tetapi juga UMR dan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia yang tidak sebanding dengan pajak yang ditetapkan pemerintah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan UMR terendah di dunia, dan untuk ASEAN, UMR yang ditetapkan oleh Kemenkeu masih tergolong rendah dibandingkan dengan 5 negara lainnya, seperti yang terlihat pada gambar berikut;


Sumber gambar; idxchannel.com

Pendapatan tidak mengalami kenaikan, tetapi hal ini tidak sepadan pengeluaran, dan lebih gilnay lagi ketika mayarakat terus menjerit dengan harga yang terus naik, justru pemerintah dengan penuh kesengajaan mengeluarkan kebijakan untuk menaikan pajak.

dan kita lihat di tahun 2025, komoditas apa saja yang akan mengalami kenaikan, apalagi dalam beberapa bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadhan, bulan dimana harga-harga akan melambung lebih tinggi.
Maka dari itu saya tidak terlalu sependapat dengan beberapa influencer yang memang menggiring opini ketika kenaikan PPN 12 persen itu dianggap sebagai sebuah hal yang biasa karena perbandingannya memang negara-negara luar yang sudah sangat maju dan pajaknya tinggi-tinggi karena pada akhirnya hal ini tidak sebanding.

Untuk negara luar yang pajaknya tinggi itu sebanding dengan kualitas hidup mereka seperti di Denmark, Finland atau korea dimana selain sejahtera dari gaji pelayanan mereka juga terhadap infrastruktur itu bagus dimana sekolah gratis dan bahkan fasilitas kecil seperti wifi saja sudah gratis maka masyarakat mereka tidak akan komplain meskipun pajaknya tinggi karena memang apa yang mereka beri dan apa yang mereka dapatkan itu sebanding.
Berbeda dengan negara kita dimana UMR masih pas-pas an itupun di potong beberapa tanggungan seperti BPJS, TAPERA dll tetapi pajak gila-gilaan. Kita seperti sapi perah pada akhirnya yang mirisnya meskipun kita dianggap sapi perah kita itu ibaratnya sapi perah yang sudah kurus kerempeng masih diperah juga kan nyesek ya.

Sekarang mengenai kenaikan pajak ini ada saling salah dari pemerintahan era baru dan era lama dimana ada sebuah persikutan di beberapa partai banteng dan partai koalisi baru karena memang mereka saling tuding siapa yang memprakarsai kenaikan PPN ini. Ini sepertinya akan menjadi drama babak baru dimulai peperangan partai koalisi dan partai oposisi untuk mencoba saling menjatuhkan kembali sebelum memulai awal baru di periode yang akan datang.
full member
Activity: 231
Merit: 116
Namun hal ini tidak hanya menyangkut infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, tetapi juga UMR dan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia yang tidak sebanding dengan pajak yang ditetapkan pemerintah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan UMR terendah di dunia, dan untuk ASEAN, UMR yang ditetapkan oleh Kemenkeu masih tergolong rendah dibandingkan dengan 5 negara lainnya, seperti yang terlihat pada gambar berikut;


Sumber gambar; idxchannel.com

Pendapatan tidak mengalami kenaikan, tetapi hal ini tidak sepadan pengeluaran, dan lebih gilnay lagi ketika mayarakat terus menjerit dengan harga yang terus naik, justru pemerintah dengan penuh kesengajaan mengeluarkan kebijakan untuk menaikan pajak.

dan kita lihat di tahun 2025, komoditas apa saja yang akan mengalami kenaikan, apalagi dalam beberapa bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadhan, bulan dimana harga-harga akan melambung lebih tinggi.

Ya, rakyat itu sudah bagaikan, diremas-remas sampai lemas... Hehehe

Benar apa yang Anda katakan bahwa saat ini terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dimana harga dan pengaluaran juga keputusan penaripan pajak mengalami kenaikan, tetapi tidak dengan upah minimum yang didapat oleh masyarakat.

Dan saya cukup heran apakah kekayaan alam yang kita miliki itu tidak mampu untuk menutupi APBN negara kita, atau memang hasil dari pada pengelolaan sumber daya alam yang negara kita miliki itu hilang entah kemana..?

Saya sebenarnya setuju dengan kenaikan PPN ini, akan tetapi tolonglah, bahwa kebijakan PPN ini hanya dikhususkan untuk barang-barang mewah, yang dalam artian hanya dipuruntukan bagi orang kaya saja. Kalau untuk barang-barang konsumsi yang sering dibeli orang mayasrakat  kecil jangan ikutan kena PPN,  Sehingga masyarakat menengah kebawah tidak terkena imbas dari kenaikan PPN ini,
sr. member
Activity: 1204
Merit: 486
Sekarang, tidak ada lagi yang belanja, kelas menengah sudah turun level, kenaikan PPN 12% akan stuck, tidak ada yang belanja, lalu pemerintah bingung dan mulai menerapkan untuk kebutuhan pokok. Jadi ya hati2 aja, karena peraturannya tidak jelas secara spesifik apa-apa saja yang naik 12% tersebut.
Makanya gan sekarang banyak yang gembor gembor untuk tidak belanja berlebihan, sehingga pemerintah mengalami kendala dengan kenaikan pajak ini. Dan ane harap pajak semacam ini harus benar benar diklarifikasi lebih jelas agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman terutama di kalangan masyarakat awam yang sekali denger soal kenaikan pajak tanggapannya beda beda. Meski sudah dikatakan pada sesi wawancara sekilas tapi tetep aja presiden harus membuat acara yang resmi disiarkan langsung
untuk membahas PPN ini.
sr. member
Activity: 1176
Merit: 411
Duelbits

dan kembali mengenai kebijakan PPN 12%, mengapa banyak yang beranggapan akan menyengsarakan rakyat kecil, karena kebijakan PPn yang seharusnya hanya utuk barang-barang mewah, akan tetapi untuk saat ini, barang-barang yang dibeli oleh masyarakat kecil disetiap harinya juga harus terkena PPN, seperti sabun, minyak dan lainya juga harus terkena PPN.
Kenyataannya adalah ketika pajak naik meskipun sudah ada tanggapan bahwa hanya beberapa barang dan jasa yang tergolong mewah sesuai dengan perkataan pemerintah tetapi pada faktanya semua akan mengalami kenaikan terlepas dari apakah itu barang mewah atau tidak karena bagaimanapun juga semua pasti akan mengikuti karena barang dan jasa yang naik akan membuat situasi harga pasar kembali lebih naik juga termasuk kepada bahan pokok nantinya (saya jamin itu akan mengikuti).

Ambil contoh dari pajak kendaraan saat ini ketika PPN naik 12 persen maka ospen pajak motor seperti yang sudah dicanangkan akan naik 66 persen yang secara tidak langsung melihat dari situasinya ini bisa berdampak lebih besar kepada situasi yang kita rasakan apalagi mayoritas masyarakat kita pasti memiliki kendaraan roda dua dan ini jelas akan mengacu kepada situasi ekonomi yang lebih sulit dibanding yang dirasakan sebelumnya.
Bahkan dengan kenaikan ini negara kita memiliki pajak paling tinggi di asean dan jangan bandingan dengan negara yang jauh lebih maju seperti jepang atau negara lain seperti Finland atau Denmark yang memang fasilitias dan infrastrukturnya sudah maju tetapi perbandingan dengan negara asean lain saja seperti singapura yang pajaknya lebih kecil kita masih jauh tertinggal dari infrastruktur yang memperlihatkan bahwa pada akhirnya pajak naik tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan untuk hak hidup dinegara ini.

Mungkin jika kondisinya lebih baik dari segi infrastruktur, hukum dan pelayanan lain maka pajak naik tidak akan menjadi masalah tetapi ketika keresahan yang kita alami setiap harinya yang terkesan masih sangat sengsara ditambah dengan tuntutan dari negara yang terlalu memaksakan kehendak jelas rakyat akan merasa kenaikan ini bermasalah.

Namun hal ini tidak hanya menyangkut infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, tetapi juga UMR dan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia yang tidak sebanding dengan pajak yang ditetapkan pemerintah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan UMR terendah di dunia, dan untuk ASEAN, UMR yang ditetapkan oleh Kemenkeu masih tergolong rendah dibandingkan dengan 5 negara lainnya, seperti yang terlihat pada gambar berikut;


Sumber gambar; idxchannel.com

Pendapatan tidak mengalami kenaikan, tetapi hal ini tidak sepadan pengeluaran, dan lebih gilnay lagi ketika mayarakat terus menjerit dengan harga yang terus naik, justru pemerintah dengan penuh kesengajaan mengeluarkan kebijakan untuk menaikan pajak.

dan kita lihat di tahun 2025, komoditas apa saja yang akan mengalami kenaikan, apalagi dalam beberapa bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadhan, bulan dimana harga-harga akan melambung lebih tinggi.
legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
gan kayaknya makin ke sini katanya makin diperjelas lagi deh soal PPN 12%, bahwa hanya berlaku untuk barang barang mewah sedangkan untuk efeknya ke rakyat kecil tidak begitu signifikan dan tidak dipungut apapun. Itu ujar Presiden Prabowo di beberapa wawancara. Jadi gimana nih kesimpulannya? ane masih kurang begitu mengikuti sih secara keseluruhan dan pernyataan di atas hanya berdasarkan sekilas saja dari beberapa cuplikan yang pada intinya tidak melebar negatif ke masyarakat bawah.
Beberapa tahun lalu ekonomi kita bagus dan naik berapa % karena minat belanja kaum menengah yang tinggi. Sekarang, kaum menengah sudah tergerus, atau sudah turun level ke kelas bawah karena minat belanja mereka sudah tergerus karena menurunnya penghasilan.

Ketika pemerintah merumuskan UU kenaikan PPN 12%, mereka melihat antusias kelas menengah yang hobi belanja sehingga pemerintah pikir akan menaikan pendapatan negara.

Sekarang, tidak ada lagi yang belanja, kelas menengah sudah turun level, kenaikan PPN 12% akan stuck, tidak ada yang belanja, lalu pemerintah bingung dan mulai menerapkan untuk kebutuhan pokok. Jadi ya hati2 aja, karena peraturannya tidak jelas secara spesifik apa-apa saja yang naik 12% tersebut.
hero member
Activity: 2282
Merit: 560
_""""Duelbits""""_

dan kembali mengenai kebijakan PPN 12%, mengapa banyak yang beranggapan akan menyengsarakan rakyat kecil, karena kebijakan PPn yang seharusnya hanya utuk barang-barang mewah, akan tetapi untuk saat ini, barang-barang yang dibeli oleh masyarakat kecil disetiap harinya juga harus terkena PPN, seperti sabun, minyak dan lainya juga harus terkena PPN.
Kenyataannya adalah ketika pajak naik meskipun sudah ada tanggapan bahwa hanya beberapa barang dan jasa yang tergolong mewah sesuai dengan perkataan pemerintah tetapi pada faktanya semua akan mengalami kenaikan terlepas dari apakah itu barang mewah atau tidak karena bagaimanapun juga semua pasti akan mengikuti karena barang dan jasa yang naik akan membuat situasi harga pasar kembali lebih naik juga termasuk kepada bahan pokok nantinya (saya jamin itu akan mengikuti).

Ambil contoh dari pajak kendaraan saat ini ketika PPN naik 12 persen maka ospen pajak motor seperti yang sudah dicanangkan akan naik 66 persen yang secara tidak langsung melihat dari situasinya ini bisa berdampak lebih besar kepada situasi yang kita rasakan apalagi mayoritas masyarakat kita pasti memiliki kendaraan roda dua dan ini jelas akan mengacu kepada situasi ekonomi yang lebih sulit dibanding yang dirasakan sebelumnya.
Bahkan dengan kenaikan ini negara kita memiliki pajak paling tinggi di asean dan jangan bandingan dengan negara yang jauh lebih maju seperti jepang atau negara lain seperti Finland atau Denmark yang memang fasilitias dan infrastrukturnya sudah maju tetapi perbandingan dengan negara asean lain saja seperti singapura yang pajaknya lebih kecil kita masih jauh tertinggal dari infrastruktur yang memperlihatkan bahwa pada akhirnya pajak naik tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan untuk hak hidup dinegara ini.

Mungkin jika kondisinya lebih baik dari segi infrastruktur, hukum dan pelayanan lain maka pajak naik tidak akan menjadi masalah tetapi ketika keresahan yang kita alami setiap harinya yang terkesan masih sangat sengsara ditambah dengan tuntutan dari negara yang terlalu memaksakan kehendak jelas rakyat akan merasa kenaikan ini bermasalah.
sr. member
Activity: 1176
Merit: 411
Duelbits
Yang terlihat hari ini banyak sekali orang yang tidak paham tentang apa yang tertulis tentang kebijakan kenaikan PPN ini di masyarakat, banyak sekali kesalahpahaman saat ini menganggap bahwa semuanya memiliki PPN 12% itu, saya sering melihat teman saya yang bahkan dia tidak menggunakan atau mengonsumsi barang-barang yang tertulis pada PPN 12% ini ikut berbicara seolah pemerintahan berantakan dan ingin mencuri duit rakyat dengan cara seperti ini, setelah ane bertanya kepada mereka mengenai hal ini, mereka tidak mengetahuinya bahkan tidak membaca naskah asli, mereka hanay melihat media dan terpancing emosinya tanpa membaca.

Tentu saja banyak masyarakat yang tidak mengerti, karena pemerintah tidak pernah memberikan penjelasan secara rinci terkait kebijakan yang telah dikeluarkannya. terperinci tetapi secara tertulis, namun seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat malas untuk membaca, sehingga mereka hanya menilai dari apa yang mereka dengar, dan hal ini pula yang membuat masyarakat kita sangat mudah terprovokasi.

dan kembali mengenai kebijakan PPN 12%, mengapa banyak yang beranggapan akan menyengsarakan rakyat kecil, karena kebijakan PPn yang seharusnya hanya utuk barang-barang mewah, akan tetapi untuk saat ini, barang-barang yang dibeli oleh masyarakat kecil disetiap harinya juga harus terkena PPN, seperti sabun, minyak dan lainya juga harus terkena PPN.
hero member
Activity: 1400
Merit: 674
Yang terlihat hari ini banyak sekali orang yang tidak paham tentang apa yang tertulis tentang kebijakan kenaikan PPN ini di masyarakat, banyak sekali kesalahpahaman saat ini menganggap bahwa semuanya memiliki PPN 12% itu, saya sering melihat teman saya yang bahkan dia tidak menggunakan atau mengonsumsi barang-barang yang tertulis pada PPN 12% ini ikut berbicara seolah pemerintahan berantakan dan ingin mencuri duit rakyat dengan cara seperti ini, setelah ane bertanya kepada mereka mengenai hal ini, mereka tidak mengetahuinya bahkan tidak membaca naskah asli, mereka hanay melihat media dan terpancing emosinya tanpa membaca.
full member
Activity: 784
Merit: 115

untuk ppn yang naik pasti nanti dampaknya bakal terasa memang terasa kecil hanya naik 1% tapi nilai tersebut akan terasa berat ketika barang yang kita beli harganya mahal juga. Semisal 10 ribu sih ppnnya kecil tapi kalau misal beli misal mobil ya kerasa tuh hehe

ane pribadi sih setuju aja ppn naik tapiii ada tapinya ya pemerintah itu bisa mengolah duit tadi dengan benar dan secara transparan maksutnya itu tujuan pajak kan dari rakyat untuk rakyat ya kita sebagi penyumbang pun harus tau digunain apa aja. Kalau buat nambah gaji para pejabat ya menurut ane sih kurang karena menurut ane gaji mereka dah gede gaji kecil sih bonusnya yg gak ngotak.
gan kayaknya makin ke sini katanya makin diperjelas lagi deh soal PPN 12%, bahwa hanya berlaku untuk barang barang mewah sedangkan untuk efeknya ke rakyat kecil tidak begitu signifikan dan tidak dipungut apapun. Itu ujar Presiden Prabowo di beberapa wawancara. Jadi gimana nih kesimpulannya? ane masih kurang begitu mengikuti sih secara keseluruhan dan pernyataan di atas hanya berdasarkan sekilas saja dari beberapa cuplikan yang pada intinya tidak melebar negatif ke masyarakat bawah.
Sekarang ini beritanya sepertinya sudah menjadi semakin tidak jelas. Pihak Kementrian yang bersangkutan juga belum menjelaskan lebih detail (atau sudah?) tapi kita yang tidak mengerti. Bahkan ada obrolan di angkringan pada saat saya mampir ke angkringan langganan yang membicarakan hal ini. Kata mereka walaupun barang-barang mewah yang dikenakan pajak, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu pasti akan berimbas ke barang-barang di luar barang mewah. Merembetnya bisa kemana-mana apalagi pengawasan untuk hal ini mungkin belum bisa mencapai tujuannya.

Saya sendiri juga masih bingung apalagi beritanya masih simpang siur jadi seperti Om @bitLeap, saya juga mengikuti hanya sekilas saja.
sr. member
Activity: 1204
Merit: 486

untuk ppn yang naik pasti nanti dampaknya bakal terasa memang terasa kecil hanya naik 1% tapi nilai tersebut akan terasa berat ketika barang yang kita beli harganya mahal juga. Semisal 10 ribu sih ppnnya kecil tapi kalau misal beli misal mobil ya kerasa tuh hehe

ane pribadi sih setuju aja ppn naik tapiii ada tapinya ya pemerintah itu bisa mengolah duit tadi dengan benar dan secara transparan maksutnya itu tujuan pajak kan dari rakyat untuk rakyat ya kita sebagi penyumbang pun harus tau digunain apa aja. Kalau buat nambah gaji para pejabat ya menurut ane sih kurang karena menurut ane gaji mereka dah gede gaji kecil sih bonusnya yg gak ngotak.
gan kayaknya makin ke sini katanya makin diperjelas lagi deh soal PPN 12%, bahwa hanya berlaku untuk barang barang mewah sedangkan untuk efeknya ke rakyat kecil tidak begitu signifikan dan tidak dipungut apapun. Itu ujar Presiden Prabowo di beberapa wawancara. Jadi gimana nih kesimpulannya? ane masih kurang begitu mengikuti sih secara keseluruhan dan pernyataan di atas hanya berdasarkan sekilas saja dari beberapa cuplikan yang pada intinya tidak melebar negatif ke masyarakat bawah.
Pages:
Jump to: