Topic: Diduga data KPU-204 juta di retas hackers dan di jual di Dark Web senilai 2 BTC (Read 364 times)

Jangankan negara kita yang jelas masih kurang dari segi SDM dst gan, orang di negara luan juga pada sering database kaya gini kebobol (walau bukan punya pemerintah sih). Kemaren kan juga database konsumen Trezor baru kebobolan kalau ga salah, setelah sebelumnya beberapa perusahaan juga mengalami kebocoran data pelanggan. Ane rasa keamanan data pelanggan emang masih ga jadi prioritas utama bisnis saat ini. Kalau dibaca ada berbagai macam human error atau sistem pengamanan yang jelas-jelas ga bagus untuk mengamankan data sensitif. Di sisi lain hacker juga makin canggih dalam membuat malware atau social engineering, jadi ya kalau ga update bisa jadi sasaran dengan mudahnya. Emang cara paling ampuh biar ga jadi korban sih ga mengyebar data agan di berbagai jasa, khususnya yang minta KYC dst.

Kalau hitungannya proyek jelas gede mas, yang saya omongkan di atas itu ialah website yang ada di UPT-UPT di daerah dimana anggarannya kalau dari atas memang lumayan gede, tapi kan kalau sudah sampai ke unit IT-nya sudah banyak potongan ini itu dari pejabat turunannya.

Nah, saya pernah ni dapat proyek ginian, bukan dari kontraktor utamanya, tapi dari sub kontraktornya. Kacau juga, dari kontraktor sampai ke sub-nya tidak ada satupun karyawannya yang ngerti IT, jangankan coding, untuk bikin website yang hanya klik next-next aja, error, dan nelpon saya untuk minta bantuan. Kalau saya lihat kontrak lelang di LPSE nya gede mas, 3 digit. eh pas nyampe ke saya jadi belasan, itu pun harus ngasih jatah reman ke yang kasih job.

Saya pikir kalau peringkat Indonesia bisa lebih dari itu, melihat Israel yang berada di peringkat 17 gagal melawan pejuang Palestina. Karena marinirnya kebanyakan adalah marinir dadakan suka tiktokan. Beda dengan Indonesia yang memiliki porsi latihan intens. Kalau soal pertahanan IT, itu adalah masalah lama sejak era Susilo sudah menjadi perhatian orang-orang yang paham IT lokal. Bahkan dilingkungan kerja saya pun saat itu sering tertawa, karena saat itu website pemerintah menggunakan Wordpress. Masalah gaji memang sudah tidak bisa dipecahkan mas, sejak dulu lebih memilih untuk menaikkan gaji DPR daripada menaikkan gaji tim IT yang menjaga keamanan server. Ketika ada Hacker yang meretas website pemerintah dan terlacak, memilih untuk di penjara daripada dijadikan orang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan keamanan. Tapi rata-rata sih yang mencari pekerjaan PNS adalah yang tidak suka tekanan, karena menggarap website pemerintah itu anggarannya gede dan bisa dibuat lebih lama. Kalau sudah mepet, dialihkan ke pengembang swasta. teman saya pernah mengerjakan website pemerintah saat itu lemparan dari temannya yang kerja di pemerintah kabupaten. 

Kalau pertahanan realnya sih cukup kuat, bahkan berada di peringkat 20 besar dari 140 militer dunia yaitu, 16 (hampir sama dengan negara maju), dan peringkat 1 untuk kawasan ASEAN [1]. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, lemahnya di kita itu masih diwilayah IT. mengapa?, karena anggaran untuk itu minim, bahkan kalau pun ada, hanya cukup untuk bikin blog, itu pun kalau pakai gratisan bisalah pakai ssl yang mumpuni, namun tetap saja akan gampang disusupi kayak yang sudah-sudah. Selain itu, masalah SDM, para ahli IT kita ini digaji kecil, sama kayak PNS biasa, makanya banyak yang pinter-pinter itu nyari jobnya diluar dengan gaji dollar dari pada ngurusin website dengan gaji UMR.

[1]. https://setnasasean.id/news/read/global-firepower-militer-indonesia-urutan-pertama-terkuat-di-asia-tenggara

Setidaknya upaya real yang kita lakukan saat ini untuk mengatasi itu semua ialah tidak mengumbar data-data spribadi seperti KTP, KK dan lainnya ke publik atau aplikasi. Ane yakin hacker dapat data kita itu bukan dari website pemerintah, tapi dari aplikasi-aplikasi ilegal yang banyak bertebaran di luar sono. seperti contoh misalnya, ketika mau klaim token atau coin baru yang mewajibkan usernya untuk KYC, nah ini juga celah dan pintu masuk mereka ngambil data kita. Seharusnya ini jadi perhatikan untuk kita semua.

Apakah pertahanan negara kita selemah itu sehingga bisa gampang untuk diretas oleh para hacker?
Apakah mereka tidak pernah belajar dari kesalahan sehingga hal yang sama terus berulang?
Sebagai salah satu warga negara merasa sangat dirugikan karena pemerintah kita tidak bisa menjaga privasi dari warga negaranya. Meskipun mungkin kabar ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, namun tetap saja hal ini membuat kita sebagai warga negaranya khawatir.

Hal ini juga menyangkut pertahanan negara, negara kita selalu mudah untuk dicuri budayanya, kekayaan alamnya namun juga mudah untuk mencuri data data warganya. Intansi yang terkait harus bertanggung jawab akan hal ini, mereka harus memperbaiki sistem agar tidak mudah untuk di retas, mereka harus menjaga privasi dari warga negaranya agar tetap aman.

Pesta demokrasi sudah tinggal menghitung hari, jadi wajar saja jika semakin hari serangan dan peretasan terhadap data-data rahasia negara semakin meningkat. Dan menurut saya, mereka mempunyai kemampuan dan teknologi untuk mencegah peretasan terhadap data-data rahasia negara, hanya saja kemapuannya itu masih masih kurang mumpuni dan teknologinya terbilang belum cukup canggih, sehingga sangat mudah untuk diakses oleh orang-orang yang tidak bertangung jawab.

Dan seharusnya kejadian tersebut harus menjadi sebuah pembelajaran yang berarti, karena terkait peretasan dan kebocoran data pemerintah itu, bukan kali ini saja. Melainkan sudah sering teradi. Dan seharusnya pemerintah bergegas lebih jauh lagi, dengan terus meningkatakan keamanan dan teknologi, begitu pula dengan sumber daya manusianya yang harus dan terus ditingkatkan.


Bukan hanya KPU saja yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini, tetapi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang merupakan badan yang berada dibawah naungan Menkopolhukam lah yang seharusnya lebih bertanggungjawab mengenai hal ini. Dan badan tersebutlah yang harus siaga untuk melakukan segala bentuk antisipasi dari percobaan peretasan dan serangan terhadap data rahasi negara, sehingga tidak ada lagi tuh... yang namanya kebocoran data rahasia negara.

Dan terjadi lagi....
Data penumpang KAI (Kereta Api Indonesia) di duga di retas!! - Minta tebusan 11,69 BTC atau setara 7.797.248.797,52 Rupiah rate sekarang dari Google.

Berawal dari cuitan di X.com  (https://twitter.com/TodayCyberNews/status/1746546741670031833) Memberi tahu ada sekelompok hacker yang diduga telah membobol data sensitif KAI dan di cuitan tersebut juga membeberkan beberapa gambar sebagai bukti, dari tweet ini lah menjadi ramah hingga ke media nasianal yang memberitakan nya di artikel mereka.

Saya membaca di artikel CNN bahwa nama kelompok hacker tersebut gang ransomware bernama Stormous mereka masuk melalui akses VPN dari beberapa kredensial karyawan para hacker itu telah berhasil masuk ke dashboard KAI dan mengunduh data tersebut mencapai 2,2GB dalam bentur rar.

Pasti nya kita sudah tahu bahwa PT KAI sudah membantah ada nya peretasan karena belum ada bukti klaim tersebut, kita sudah tahu ya ketika ada berita pemerintah akan selalu membantah nya meskipun data KAI sekarang telah di curi oleh peretas.

PT KAI juga sekarang katanya sedang bekerjasama dengan kepolisian untuk menyelediki kasus ini, tapi pada akhir nya berita ini tenggelam tidak ada kabar apakah ini benar di hack atau tidak.

Sumber:
[1] https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240116185331-192-1050359/data-penumpang-dan-karyawan-pt-kai-diduga-bocor-ahli-ungkap-modusnya
[2] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240116114117-37-506211/hacker-bobol-data-penumpang-kai-ahli-siber-kasih-peringatan
[3] https://www.youtube.com/watch?v=hiQjGoaQ3rw
[4] https://twitter.com/coindesk_id/status/1747233408840053245

Satu di antara kelemahan pejabat di negara kita ini adalah tidak mau minta maaf, padahal sudah jelas kalau mereka itu salah, namun tidak ada secercah kata maaf pun keluar dari mulut dia.

Beruntung rakyat Indonesia ini sangat pemaaf, tidak minta maaf pun rakyat sudah memaafkan, contohnya saja para pejabat koruptor yang dulu lama mendekam di penjara karena korupsi uang rakyat, sekarang malah ketawa ketiwi melenggang di depan tipi tanpa dosa apa pun. Seharusnya mereka ini mengakui dosa, dan minta maaf sehingga malu tampil lagi di tipi. Sedangkan masalah hacker tadi, kejadian ini sering kali terjadi, dan tidak hanya sekali, berulang terus dari waktu ke waktu. Jadi data dan privasi rakyat Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Karena tanggung jawab pemerintah itu lepas dan mereka anggap privasi rakyat itu hanyalah data kertas doang.

  biasa aja gan wkwkwk bukan pertama kali denger berita macam gini, dah nggak heran juga kalau kebocoran dimana mana. yang jadi pertanyaannya, emang data apa yang belum bocor wkwkw jadi kasus kpu ini adalah kebocoran dari sekian bayak kebocoran, tapi yaudahlah, doain aja dengan kasus kek gini, kedepannya indonesia memperbaiki SDM ITnya.

Peretasan data di Indonesia bukan hal yang tabu lagi karena sebelumnya kita sudah kebal dengan peretasan mulai dari data BPSJ kesehatan, data My Pertamina, data Bank dan paling parah data eKTP juga tidak luput dari peretasan. Saya sangat heran dari beberapa pengalaman mudahnya data diretas namun pihak dan instansi terkait tidak mencoba untuk mengankan data dengan secanggih mungkin dengan cara mencari teknisi IT yang sangat kompeten di bidang tersebut.

Saya ragu dengan kapasitas dan kuantitas tenaga kerja di bagian IT KPU, bisa jadi yang bekerja disana merupakan keluarga dekat dengan ketua KPU dan juga beberapa keluarga dari instansi pemerintah tanpa melihat trek record mereka di bidang IT seberapa kompeten kinerja mereka. Biasanya di luar negara data pribadi merupakan hal yang sangat riskan dan jika terjadi kebocoran ada pihak yang sangat terpukul dan bertanggung jawab, salah satunya dengan mengundurkan diri dari jabatan karena mereka menganggap dirinya tidak kompeten dan gagal menjaga data masyarakat.

Di Indonesia saat data diretas justru pihak terkait mencoba menyalahkan hacker dan paling parahnya tidak ada permintaan maaf kepada masyarakat yang datanya sudah diretas apalagi sampai ada inisiatif untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Sedikit ingin tertawa membaca tanggapan anggota forum, karena memang tampaknya tidak mengherankan lagi bagi kita tentang situs, aplikasi dan platform lain yang di buat oleh pemerintah terkena hack/di bobol, dan saya pribadi juga tidak begitu kaget dengan berita seperti ini. cukup menyesalkan saja dan merasa greget jika lagi-lagi terjadi seperti ini.

Itu bisa saja di sengaja supaya tidak gonjang-ganjing berita yang dapat memberikan premis buruk pada pemerintahan yang semakin buruk, ini merupakan suatu hal yang biasa, selalu ada pengalihan isu pemberitaan untuk menutupi sebuah kasus tidak lama di perbincangan, dan pada akhirnya menjadi bias.
Ya tetap KPU yang bersalah pada kasus ini, karena jika saya tidak salah ada pembiayaan pemeliharaan setiap situs pemerintahan jadi KPU yang harus bertanggung jawab.

Yang saya pertanyakan adalah konsekuensi/sanksi apa yang harus di berikan kepada lembaga pemerintah yang melakukan kesalahan, seperti kebocoran data, apakah ketua lembaganya di genati atau apa sebagai bentuk pertanggung jawabannya.?

masukan yang bagus, dengan penggunaan blockchain sudah pasti pengamanan dan pengenkripsian data akan berkali-kali lipat. akan tetapi apakah pemerintah indonesia paham dengan hal itu? jangankan blockchain untuk keamanan data, bitcoin sebelum di legalkan saja menjadi momok bagi pemerintah sendiri dan sangat sulit rasanya untuk melegalkannya.

perkembangan teknologi di indonesia sangat tertinggal jauh, begitupun juga dengan SDMnya. mungkin hanya segelintir orang yang mengetahuinya. akan tetapi segelintir orang tersebut lebih memilih untuk diam menjadi anonim daripada berdebat dengan orang yang jelas2 tidak tau dan tidak mau dengan perubahan jaman dan teknologi.

Kebocoran data pemilu di hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu sudah hal biasa, sebenarnya dengan usia yang sudah Tua KPU sudah bisa membuat sistem yang kebal demi menyelematkan data -data pribadi orang dengan semaksimal mungkin, sebab bisa kita bayangkan jika sempat di hacker menjelang perhitungan pasti akan terjadi kekacauan luar biasa, sistem IT dinegara kita masih lemah jadi harus ada para lembaga pengawasan IT data KPU supaya setiap tindakan langsung di antisipasi

Bibit koruptor itu sudah ada sejak zaman kolonial lalu yang memang dibentuk oleh kompeni untuk merusak mental bangsa. Mandor-mandor pribumi yang mengawasi pekerja paksa yang memulai untuk korupsi, jadi sulit dibasmi jika generasi sebelumnya masih mewariskan hal tersebut ke anak cucunya. Membasmi koruptor sekarang ini bagai mimpi di siang bolong, sama seperti memangkas dahan pohon yang pasti akan tumbuh di lain dahan, jadi ya terima saja keadaannya. Yang terpenting dimulai dari ente dan keluarga ente sendiri, setidaknya walau ruang lingkupnya kecil, mudah-mudahan kebaikan itu akan menulari ke orang lain.

banyak para anggota DPR yang berdalih bahwa RUU perampasan asset melanggar HAM, maka itu mereka akan selalu menentang hal itu, dan saya juga yakin bahwa peretasan data 204 juta pemilih tetap di KPU yang terjadi ada kaitannya dengan salah satu paslon capres dan cawapres yang akan maju di tahun depan. sudah banyak isu isu miring yang terus terdengar bahwa pemilu tahun depan akan ada kecurangan besar, seperti yang telah di katakan bu megawati, kita lihat aja sih benar gak hal itu bakal terjadi.

Sudah hal biasa soal bocornya data dan memanipulasi data, bagaimana tidak bocor toh banyak pejabat yang masih doyan uang rakyat.
Setiap ada celah pasti di manfaatkan untuk kerakusan perut pribadi, tidak memikirkan bagaimana resiko proyek kedepannya, dan memikirkan bagaimana rantai kerusakan itu akan terus berjalan sampai menindas rakyat kecil.
Sebenarnya saya sependapat dengan gagasan partai PSI yang berharap Ruu perampasan asset di sahkan untuk para koruptor.
Menurut saya jika koruptor di negeri ini tidak sebanyak ini pasti negeri ini akan maju di bidang apapun, mulai dari ekonomi, politik, budaya SDM masyarakat indonesia.

Kalau ane yang terbiasa denger berita ini sih tenang-tenang saja, lagian data KTP ane juga telah bocor kemana-mana, mungkin hacker juga bosan nemu KTP ane lagi di media yang dia hack, pikir dia, wah KTP orang ini lagi, bosan gua.

Kalau menurut ane sih, mending pemerintah Indonesia segera merubah metode penyimpanan ke pihak ketiga, dari pada data kependudukan disimpan diserver mereka sendiri, karena kalau disimpan ke pihak ketiga kalau ada apa-apa mereka bisa menuntut dan tidak disalahkan seperti saat ini. Atau gunakan blockchain sebagai penyimpanan, itu malah lebih aman, dan mudah diakses jika ownernya (pemerintah) yang pegang key.

kenapa ya kabar kabar tentang kebocoran data seperti ini terus aja muncul saat pemilu sebentar lagi di gelar, kek nya sudah berulang ulang kali dan KPU serta badan terkait seperti tidak punya kemampuan untuk mencegah peretasan ini terus terjadi

di tahun 2022 lalu sempat heboh besar kabarnya ada 105 juta data KPU yang bocor nah kali ini jumlah bertambah, saya sih tidak pernah mencoba mengakses situs KPU, namun jika terus bocor begini yang harus di salahkan itu siap sih sebenarnya

dari berita berita yang saya baca, banyak sindiran yang di lontarkan beberapa pihak bahkan cak imin juga menyindir hal ini, pihak KPU tampaknya harus bertanggung jawab atas kebocoran data yang mereka alami, tidak mungkin membiarkan hal hal seperti ini terjadi terus

kebocoran data pada situs pemerintah sudah merupakan hal yang tidak mengherankan lagi, bahkan saya lebih heran kalau data-data tersebut tidak bocor melihat bagaimana lemahnya pengawasan dan penanggulangan aksi peretasan pada situs-situs pemerintah ini.

hal ini cukup disayangkan juga sih mengingat bagaimana situs-situs ini dikembangkan oleh programmer-programmer yang handal (katanya) dengan alokasi dana sampai puluhan milyar namun sangat gampang untuk diretas dalam jangka waktu singkat. padahal ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan database mereka namun entah mengapa selalu saja kemalingan (mungkin ada orang dalam kali ya hahaha).

semoga saja data-data ini tidak dijadikan sebagai pengajuan pinjol oleh si buyer karena gak lucu aja besok-besok ada DC mendatangi rumah saya dan meminta tagihan utang pinjol.