Topic: [DISKUSI] BITCOIN DALAM DEBAT PRESIDEN (Read 953 times)

Butul sekali dilegalkannya Bitcoin dipercaya dapat mendongkrak produktivitas rakyat jelata. Hal ini akan tercermin dari peningkatan Gross Domestic Product (GDP) dan peningkatan jumlah shitpost di bitcointalk.

Para ahli juga memperkirakan derasnya aliran Bitcoin akan mampu mengatasi defisit neraca pedagangan berjalan dan defisit neraca perdagangan tahunan yang pada akhirnya akan menciptakan keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal pada tingkat yang belum pernah dicapai oleh negeri ini.

@roycilik

Jauh sebelum adanya debat presiden tersebut, bitcoin sudah beredar di orang-orang Indonesia, diantara contohnya:
- Member bitcointalk dari Indonesia (diantaranya om Mod), beliau-beliau sudah lama mengenal/menggunakan bitcoin (lihat tanggal registrasi akun beliau).
- Adanya exchanger Bitcoin yang sudah cukup lama di Indonesia contohnya Indodax (dulu bernama vip bitcoin)

https://www.wartaekonomi.co.id/read28642/asal-muasal-bitcoin-indonesia.html

Wah ini sih terlalu berlebihan kalau di bilang merobah perekomonian negara
coba tanya pendapat dari salah satu pengamat ekonomi di forum ini @ mu_enrico^{(testBotNotif)}

Bukan kah di Indonesia sudah di Legalkan sebagai Komoditas bursa berjangka ya

sepertinya halnya mobile legend yang disebutkan presiden bitcoin dan cryto yang ikut di sebut hanya untuk menarik perhatian para komunitas saja, sampai saat ini belum ada yang jelas terkait hal ini. dan sekarang informasi yang sempat hangat tersebut hanya sebuah wacana, ya kalau pemerintah memperhatikan hal tersebut dan mau membuka market exchange milik pemerintah itu juga kan bisa menjadi pemasukan untuk negara

Perkembangannya sudah semakin baik buktinya suda ada tentang  perturan mentri perdagangan kemudian dilanjutkan bapeti tentang crypto, untuk mengangkat saya pikir masih sulit banyak sektor utama yang lebih diperhatikan misal, pertanian kelautan 

pelaku crypto tergolong besar di negara kita,wajar jika paslon melirik untuk mendulang poin,dan alangkah baiknya jika terpilih nanti,siapapun paslon yang terpilih bisa mengangkat pasar crypto di indonesia,,,

Penggunaan Bitcoin dan Cryptocurrency tentu tidak lepas dari penggunaan Internet.

Selain infrastruktur yang masih dalam tahap pengembangan, sepengetahuan saya masih ada lagi masalah krusial bagi sebagian masyarakat Indonesia yang aktifitasnya dominan menggunakan internet, yakni masalah kecepatan dan tarif Internet.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190225194802-192-372550/kecepatan-internet-indonesia-peringkat-empat-terbawah

Ada yang masih ingat kasus berikut?
https://www.liputan6.com/tekno/read/2934773/website-telkomsel-diretas-netizen-terima-kasih-hacker

Terima kasih Hacker....

saya pikir presiden akan mengedepankan game beliau katakan e-sports ,infrastruktur jaringan ditingkatkan agar mempermudah berselancar di dunia maya ,intinya mempercepat memperluas jaringan serta membangun anak muda agar dapat membuat industri permainan ,yang saya tanggap seperti itu jika ada kesalahan mohon dikoreksi agan-agan
mengenai keuangan bitcoin semoga akan terealisasi yah ,pertumbuhan harga bitcoin pada 2017 membuat pemerintah meliriknya
Sumber youtube : https://youtu.be/uOZLZ0rUoxE

Sudah menjadi kebiasaan ketika sudah booming maka baru bergerak, seperti 2017 ketika BTC mengalami ATH banyak orang yang tertarik dan ingin mengenalnya, seperti om @husna saya sependapat, bukan hanya mencari suara namun presiden kita sudah melihat pangsa pasar kedepan. Ya beliau tidak mengatakan akan melegalkan namun beliau pernah berbicara harus ada jurusan-jurusan yang mengkaji lebih dalam mengenai  tentu saja sebuah news bagus.

Namanya juga paslon pasti berusaha mencari suara sebanyak-banyaknya
Tapi kalau di bilang untuk mencari suara dari pengguna crypto itu mungkin kurang tepat,lebih tepatnya mungkin mencari suara kaum milenial

Dan kalau di bilang negara tidak mendukung crypto juga kurang tepat,buktinya Bappebti mengeluarkan peraturan No. 5 tahun 2019
Tapi kalau mengharapkan Crypto di jadikan alat pembayaran yang sah..itu akan sangat sulit terjadi.
Karena menurut Undang-undang,dua unsur penting uang [alat tukar ] itu salah satunya harus berbentuk fisik [Benda] dan dapat di terima secara umum

Kalau saya pribadi akan menjadikannya serius untuk ditanggapi....
apalagi saat ini saya sudah menjadi bagian/member dari forum Crypto itu sendiri.
Dalam hal ini, paslon tersebut juga sedang mempertaruhkan kredibilitasnya (khususnya terhadap para pelaku cryptocurrency) jika apa yang beliau janjikan tersebut tidak direalisasikan.

---

Presiden menyebut bitcoin sebagai sesuatu yang di senangi oleh anak muda masa kini.
Saya pikir secara tidak langsung pemerintah mulai mempertimbangkan manfaat dari bitcoin. Semoga saja ini menjadi awal yang baik untuk cryptocurrency di indonesia.

Kebijakan Pemerintah mengenai crypto memang tidak akan berimbas secara langsung terhadap harga bitcoin, tetapi jika regulasi atau aturan berubah bisa saja mempengaruhi Harga Bitcoin.
karena harga bitcoin juga dipengaruhi oleh permintaan. Undang-undang no 7 Tahun 2017 masih menjadi hambatan meningkatnya penggunaan bitcoin di Indonesia karena bitcoin dilarang digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Andai saja Aturan itu dirubah atau di revisi bukan tidak mungkin ini akan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap Bitcoin dan secara otomatis akan mempengaruhi Harga Bitcoin itu sendiri.

saya tidak berpolitik (memihak paslon) tetapi bagaimanapun politik itu penting sebagai penentu arah kebijakan, Kita memerlukan kepastian dalam berinvestasi dan keamanan untuk melakukan kegiatan investasi. Debat ini adalah paparan visi misi yang memberikan gambaran tentang kebijakan yang akan dilakukan jika nanti terpilih.
Maka jelas visi misi debat harus dipertanggungjawabkan. Sejauh ini peran pemerintah dalam penggunaan bitcoin/crypto sudah baik dengan adanya aturan baru dari Bappebti yang memasukan bitcoin dalam komoditi yang boleh diperdagangkan dalam bursa berjangka. Kita tunggu saja realisasi dari paparan misi mereka terutama yang berkaitan dengan crypto semoga bukan sekedar untuk mendulang dukungan saja.

---

sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturan-bappebti-soal-bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia

Memang benar om, seperti yang om katakan. Dulu tahun 2017 saya juga pernah melakukan hal seperti itu di kampus malah, ya untungnya dari sebagian mahasiswa ada yg mengenal bahkan dia juga sempat punya mining jadi untuk mahasiswa ini dia paham lah. Dan mahasiswa yang belum tau pun ada yang tertarik dan ada yang malah berfikir negatif pokoknya beragam tanggapannya. Ya memang benar om ini memang bukan ranah kita untuk mengedukasi, tp setidaknya saya melakukan hal ini untuk tujuan edukasi dah alhamdulillah mereka menerima dan tidak menganggap MLM.
Ok back to negara air om, hehehe saya setuju dengan pendapat om mengenai sikap pemerintah yang mengeluarkan regulasi terlalu gegabah atau terburu-buru, namun tujuan Negara untuk menjelaskan bahwa crypto bukanlah alat pembayaran yang sah. Sebatas itu saja. Nah Untuk mengatasi hal ini karena memang pemerintah belum turun tangan mengenai edukasi terkait crypto, Seberapa perlu sih kita sebagai komunitas crypto melakukan edukasi untuk masyarkat awam? apakah kita perlu berperan sejak dini? Jujur saya sangat geram dengan aksi MLM dan komunitas tipu2 yg membawa nama crypto/bitcoin menelan korban baru.

Tanpa adanya SOP yang jelas dari pemerintah, kelompok2 komunitas tsb hanya dianggap sebagai bagian dari MLM / Ponzi, om.... Apalagi kalok sampe ketemu dengan kelompok massa yg anti bitcoin, seperti beberapa kejadian yg saya baca pada thread om dasrul50.
Bila pemerintah tidak turun tangan dalam hal ini, maka akan terjadi clash antara kelompok tsb.

Sebagai contoh adalah regulasi tentang transportasi online pemerintah. Hasilnya, banyak terjadi clash antar kelompok kedua jenis moda tersebut, sistem manajemen yg arogan, dst...

Kenapa masih terjadi pertentangan? Padahal sudah ada regulasi? menurut saya
1. pemerintah terlalu terburu2 mengeluarkan regulasi dan berupaya untuk dipaksakan kehadiran regulasi tsb dlm masyarakat.
2. tidak adanya edukasi tentang sistem layanan dan batasannya.
3. banyak pertentangan regulasi transportasi online dengan regulasi2 yg telah dibuat sebelumnya
dst....karena masalahnya amat kompleks.

---

Back to negara api...
Kita tau bhw pemerintah udah mengeluarkan aturan tentang crypto curency/crypto asset, tapi tidak diberikan edukasi ttg aturan tsb.... Sehingga masyarakat berusaha mempelajari aturan tsb dengan keterbatasan masing2...
Hasilnya adalah pemahaman konsep kripto yg tidak sempurnya, bahkan terjebak dalam scam project, investasi bodong, sampe pernah ada yg menyebut mining rig suatu koin berada dalam laut jawa supaya suhu tetap dingin dan terhindar dari polusi (dan lagi2 masyarakat awam tsb meng-amini penyataan tsb).

Saya juga berfikir demikian. Gini aja, sebenernya BTC kan sudah ada regulasinya dan sudah lama muncul seperti yang agan bilang, cuman hanya berhenti di itu saja. Nah masalah edukasi dan pengolahan seperti yang agan singgung memang masih kurang, mungkin karena belum adanya dukungan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Namun kita bisa cari jalan pintasnya sebenrnya kalau ingin menyelesaikan bab mengenai edukasi. Misalnya komunitas crypto setempat di Indonesia secara sadar dan suka rela membuat talkshow atau pertemuan kecil lah seperti seminar di kantor desa atau kampus misalnya. Ini akan berpengaruh besar, disamping mengedukasi masyarakat kita bisa mendapat umpan balik dari masyarakat.
Sebenarnya para pemangku kepentingan juga sudah tau mengenai BTC dan nyatanya tidak hanya pak Jokowi saja yang tau, sebelumnya pak Yusuf Kalla juga pernah menyinggung BTC dan crypto. Saya rasa Indonesia memang masih menunggu Perkembangan crypto secara internasional dan akan segera mengikuti.

- Saya tidak melihat Debat tersebut
- Tidak akan memberikan efek lebih kepada harga Bitcoin
- Biasanya kalau menyinggung debat tersebut hanya pengalihan isu saja (hanya untuk ingin menaikan rating dukungan dari komunitas crypto untuk Paslon) .
- Lagi dan lagi debat Presiden , hmmmm malas liat nya saya bang . 

# Menurut pengalaman saya kalau seperti itu (dalam debat) , sesuatu apapun yg sedang terjadi di masyarakat akan di masukan ke dalam pembahasan debat .
   Bisa saja setelah debat selesai atau sudah terpilih presiden , Bitcoin itu di lupakan begitu saja  dan ujung nya balik lagi ke (-) strip nomor 3 .



Salaam Youtuber Indonesia

mungkin saja sih gan bisa terjadi cuman keknya perlu proses yg lama sedangkan urusan presiden nnti pasti banyak sekali kita tunggu aja beberapa tahun kedepan moga terhujud semua apa yg kita harapkan soalnya klo ada dukungan dari presiden sendiri pasti kedepannya banyak jga proyek2 yg akan di kembangkan di indonesia melalui cryto

Dalam tahun politik ini isu apapun akan menjadi bahan untuk diperbincangkan oleh para paslon guna supaya menarik perhatian dari para penggiat dari isu tersebut (dalam hal ini crypto atau bitcoin). Saya pun yakin, setelah masa politik ini berakhir, isu tersebut akan lenyap begitu saja.

Hukum di negara kita masih bisa kita bilang sebagai hukum kekeluargaan. Jika kita mempunyai orang terdekat yang berkuasa di pemerintah maka segala urusan akan mudah dilancarkan. Hal ini sudah kita ketahui semuanya dan bahkan sudah menjadi hal yang wajar, terkadang miris mendengarnya.

Berbeda ketika kita mempunyai influencer yang posisi berada di pemerintah karena kemungkinan untuk pemerintah bisa mendukung bitcoin pun akan semakin terbuka lebar walaupun regulasi saat ini sudah bisa kita katakan cukup untuk bitcoin.

Saya gak yakin tentang hal tsb, om Gilang...
Para paslon cenderung untuk otak-atik isu yg beredar di masyarakat, hanya olah kata, basa-basi, dan akhirnya kembali pada kesibukan kepentingan pribadi dan golongan masing-masing.
Regulasi sebenarnya udah ada, tinggal mengolah dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal2 yg mendasar pada crypto itu sendiri.
Kecuali, salah satu dari tokoh bitcoiners Indonesia berada di teritorial aman pemangku kekuasaan, mungkin sebagai staff ahli negara atau staff ahli di lembaga tinggi, mungkin hal tsb bisa terwujud.