Topic: Politik Saling Serang/Politik Indentitas (Read 985 times)

Saya juga melihat debat capres tersebut dan sebenarnya memang ada momen yang mana sebenarnya ada suatu permasalahan yang sebenarnya tidak boleh dibicarakan secara terbuka diumum. Apalagi tentang pertahanan sebuah negara. karena yang menyaksikan debat tersebut bukan hanya orang indonesia tapi pihak luar juga ada. Sehingga perihal pertahanan sebenarnya ada beberapa hal yang tidak boleh diungkapkan. Hal tersebut untuk tetap menyembunyikan titik lemah yang ada pada pertahanan NKRI itu sendiri supaya pihak luar tidak tahu.

Dan sebenarnya saya lebih suka debat yang mengedepankan pertanyataan terkait program-program untuk perbaikan dimasa depan. Saya masih ingat debat Capres di periode Jokowi dan Prabowo. saat itu debat berlangsung dengan sangat indah. Kedua belah pihak beradu argumen yang tidak berunsur saling menjatuhkan. Tapi pada debat kemarin jujur saja saya bahkan tidak begitu suka. Tapi mau dilewatkan sayang juga soalnya bagaimanapun saya melihat debat tersebur untuk melihat karakteristik dari calon presiden yang akan saya pilih. Sehingga selain kepintaran calon presiden, saya juga mempertimbangkan sikap dan etika yang dimiliki seorang calon presiden di debat tersebut. Dan dari debat tersebut saya mulai melihat kekurangan kelebihan dari semua calon. Dan yah saya menghargai semuanya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Walaupun kita tidak tahu isi hati para calon. Tapi dari apa yang mereka sampaikan sudah cukup untuk mengungkapkan cerminan dari hati mereka masing-masing.

Kalau soal program semua orang juga bisa ngarang. Tapi yang sulit adalah soal amanah atau tidaknya si calon pemimpin tersebut.

Saya pikir debat itu merupakan bagian daripada seni politik untuk menunjukkan kapasitasnya dan mencari kelemahan lawan untuk bisa membuat masyarakat menilai ketiga pasangan calon itu. Dalam debat yang kemarin itu memang dapat disimpulkan Prabowo kalah telak dengan Pertanyaan-pertanyaan dari Anis dan Ganjar. Dua pasangan itu memang betul-betul memaksimalkan  karena berkenaan dengan topik pertahanan yang notabene Prabowo yang sedang menjabat sebagai Menhan.

Saya sama sekali tak menyangkal kedua paslon itu menyerang Prabowo secara pribadi akan tetapi mereka dalam berdebat selalu menunjukkan data yang cukup valid. Seharusnya Prabowo bisa menyikapinya dengan bijak menyangkut dengan pertahanan dan sama sekali tak harus menunjukkan sikap emosinya, karena seorang negarawan harus benar-benar mampu mengelola emosi dan juga sikapnya.

Jadi terlepas dari pada debat yang telah berlangsung, maka sebaiknya KPU harus bisa melakukan terobosan baru untuk menjadikan ajang debat itu lebih baik lagi seperti tidak boleh menghadirkan para pendukung secara langsung ke arena debat karena mungkin hal itu akan sangat mempengaruhi situasi yang lebih buruk. Saya sangat berharap di acara debat selanjutnya ketiga capres itu harus betul-betul mampu menunjukkan sifat kenegarawannya dan bisa membuat debat itu sebagai pendidikan politik bagi rakyat Indonesia.

misal ya pertanyaan mengenai lahan pribadi ratusan ribu hektar, yang di peropeleh secara sah dan legal sebelum jadi mentri, melalui penguasaan hak usaha melalui perusahaan nya apa ga nyerang personal. dan malah yang klarifikasi pendukung nya https://wartakota.tribunnews.com/2024/01/10/jk-akui-sarankan-prabowo-beli-ratusan-ribu-hektare-lahan-agar-tidak-dikuasai-asing
terus menilai kinerja seseorang apa ga personal. padahal yang berhak menilai mah rakyat sebagai penguasa mandat melalui pemilu bukan lawan politik nya

Di beberapa sesi memang ada indikasi kubu No 1 dan 3 melakukan manuver untuk menyerang Prabowo karena isu yang diangkat mengenai pertahanan sehingga hal ini dijadikan modal oleh Anis atau Ganjar dalam membuat lawan debatnya meresa terpojok. Itulah  masalahnya yang mana Ganjar dan Anis masih menempatkan Prabowo sebagai menteri pertahanan sedangkan ini kan sudah beda judul. Prabowo sebagai calon presiden yang idealnya menyerang Prabowo pada kinerjanya di pertahanan akan tidak etis sebab sudah beda tupoksinya. Kalaupun Anis atau Ganjar mau menyudutkan Prabowo maka konteksnya fokus pada persoalan  jika menjadi presiden. Tapi saya hanya mengomentari debat sesi ke 3 yang memang banyak pihak tidak setuju. Terlepas dari itu semua saya bukan timses paslon manapun, sebagai masarakat biasa yang mengutarakan pendapat. Bahwa menyerang secara personal dalam debat tingkat calon presiden sangat tidak etis baik itu Prabowo menyerang Anis atau Ganjar dan sebaliknya tetap tidak dibenarkan. Kita pun kalau sedang berdebat dengan teman fokus pada konteks dan ketika ada yang menyerang personal pasti merasa terganggu dan akan marah karena tindakan lawan bicara sudah keluar dari jalur pembahasan.

Ane denger terakhir di debat capres kemaren, banyak pengamat mengatakan kalau kedua kubu lawan (ganjar dan anis) menyerang secara personal capres prabowo. Ane jadi bingung, karena ketika ane denger dan lihat keseluruhan debat di youtube, tidak ada sekali pun mereka berdua menyerang personal atau diri prabowo baik itu fisik maupun hal-hal di luar konteks, semua dalahm hal pemerintahan dan program. Emang kalau nyerang dia sebagai menteri pertahanan itu merupakan personal atau branding diri prabowo?, Kalau iya tentu pola pikir mereka itu sudah salah, dan tidak bisa membedakan mana yang personal dan mana yang publik.

Dan belakangan ini beredar di media sosial akan sebuah video yang menunjukkan beberpa ibu-ibu mengamuk karena dirinya dan beberpa jemaah lainnya tidak bisa menunaikan shalat dzuhur dan juga shalat jum'at di majid Al-Akbar, Surabaya. Dan disinyalir, mereka tidak bisa masuk masjid itu, karena masjid tersebut digunakan oleh salah satu capres sebagai tempat untuk berkampanye. Yang dimana tentunya ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, selain bertentangan dengan aturan yang ada. Akan tetapi aktivitas tersebut juga dapat mengganggu orang-orang yang beribah didalamnya.

Sumber;Anies ‘Salat Jumat’ di Masjid di Surabaya, Video Jamaah Terganggu Beredar

---

Dan kembali kepada pernyataan anda, saya setuju terkait apa yang anda sampaikan, karena bagaimanapun yang namanya agama dan politik itu merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan.  Dan jika ada yang menganggap bahwa kita sebagai umat islam tidak usah ikut serta dalam politik praktis, maka bisa diakatakan bahwa itu salah besar, karena kalau misalkan didalam susunan legislatif dan eksekutif tidak ada perwakilan dari sesama umat islam, maka siapa yang akan menyuarakan akan aspirasi umat islam. begitu pula dengan umat non islam, mereka juga harus ikut serta dalam kontestasi politik, agar mereka juga sebagai minoritas suaranya bisa tetap terdengar.

"Kita boleh berpolitik dengan menggunakan ideologinya masing-masing, tetapi ingat jangan hilangkan Pacasila dan UUD 1945 dalam diri kita, agar kita senantiasa bisa menghormati satu sama lain meskipun berbeda agama dan agar kita senantiasa menjaga keutuhan NKRI" Dan Jadikanlah agama sebagai landasan untuk berfikir, bergerak dan bertindak dalam berpolitik, tetapi jangan jadikan agama untuk menyerang satu sama lain, apalagi menyerang seseorang  yang  berbeda keyakinan dan jangan jadikan tempat ibadah sebagai tempat untuk berkampanye.

Sebenarnya dalam hal ini saya sedikit bertentangan dengan apa yang anda katakan karena pada akhirnya ini bukan tentang norma yang memang harus melihat sopan atau tidak tetapi agama memang harus ada di ranah politik. tetapi tentunya kita tahu tujuannya bukan untuk menjadikan agama sebagai senjata tetapi agama dijadikan sebagai pedoman agar politik lebih baik.
Yang salah dalam hal ini adalah mereka yang menjadikan agama sebagai sarana untuk menyerang lawan politiknya sehingga penempatan agama yang harusnya menjadi pedoman itu sedikit dirubah demi kepentingan mereka yang menjabat untuk saling menjatuhkan antara satu sama lain. Inilah yang harus diperbaiki karena menghilangkan agama sebagai pondasi awal dalam perpolitikan itu bisa saja membuat politik menjadi lebih kacau karena di negara kita agama masih dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan berbeda dengan politik di negara barat karena pada akhirnya ketika agama ada dan dijadikan sebagai pondasi awal saja seperti ketika awal menjabat dijadikan sebagai sumpah itu masih banyak orang yang melanggar hal itu apalagi jika memang tidak ada agama yang membentengi politik di negara kita. cara pandang dari mereka yang memiliki kepentingan yang salah tentang agama membuat ini seolah-olah kita tidak membutuhkan agama dalam politik padahal itu adalah hal yang wajib ada menurut saya.

Dalam politik memang tidak ada lawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi mereka semua hanya memikirkan diri mereka sendiri dan orang terdekat mereka tentu dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan oleh mereka yang mengkampanyekan diri mereka dengan menampakkan kebaikan yang hanya untuk bisa mendapatkan kekuasaan dan tidak pernah memikirkan bagaimana nasib rakyat mereka.

Kampanye saat ini memang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, para politisi terus menjual janji manis yang mereka berikan pada rakyat dan ketika telah mendapatkan apa yang mereka inginkan tentu akan mengabaikan masyarakat yang telah memilih mereka dan hanya memikirkan orang terdekat mereka.

Oleh karena itu banyak pengamat berkata kalau atmosfer politik di indonesia sekarang ini tidak bagus. Tidak ada yang benar-benar jadi lawan dan kawan, semua politisi bermain pragmatis untuk kepentingan sendiri dan golongan. Maka tidak heran yang jadi korban sekarang ini kebanyakan rakyat. Politisi sekarang pada sibuk mengemukan diri mereka sendiri di atas penderitaan rakyat. Janji-janji politik yang SBY dan Jokowi dulu kampanyekan tidak ada yang terealisasi hingga sekarang. Mereka cuma janji manis supaya bisa terpilih.

Dan sekarang gaya kampanye (yang diterapkan presiden terdahulu) pun tidak berubah, masih memberikan janji manis guna mensejahterakan rakyat, padahal kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang sejahtera, hanya golongan (segelintir) mereka saja yang menikmati manisnya hidup di indonesia.

Indonesia ini adalah negara yang beragam, walaupun memang bahwa pemeluk agama Islamlah yang menjadi mayoritasnya. Namun tetap saja yang namanya politik identitas ini kurang elok, jika dijadikan sebagai alat untuk bisa memenangkan kontestasi politik. Didalam negara yang beragam ini, yang masyarakatnya memiliki berbagai macam keyakinan alangkah baiknya jika seorang politisi itu, lebih mengedepankan politik kebangsangsaan, yang merangkul semua kalangan, baik itu mayoritas maupun minoritas.

Kita perlu merangkul minoritas dan menghargai mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Dengan tujuan dan harapan agar umat islam yang menjadi minoritas di luaran negara sana, juga orang indonesia yang bekerja diluar negri sana, mereka juga bisa dirangkul dan merasa dihargai oleh pemerintah dan masyarakat yang memang mayoritasnya non muslim. Ini cukup sederhana, tetapi efeknya sangat luar biasa.

Dan memang kita sebagai masyarakat biasa juga, harus sedikit melek mengenai politik, karena yang namanya keputusan dan kebijakan politik, itu dapat mempengaruhi kehidupan kita sebagai masyarakat.

kalo menurut saya agama yang dibawa ke ranah pokitik itu kurang sopan ya..
ini bukan menghujat sih tapi mungkin kita semua juga sadar apa yang di katakan itu gak bener dilapangan gak kayak gitu.
sebagai pemimpin apalagi yang sudah pernah menjabat bisa dong kasih ini ini dan prestasi yang sudah saya lakukan,,selebihnya biarkan rakyat yang menilai.
dan kita juga gak bodoh bodoh amat kan hahahahaha.
salam politik damai para sahabat

Politik saling serang memang akan memberikan dampak yang tidak bagus bagi masyarakat karena mereka tidak memberikan contoh yang baik pada warganya dengan menyerang kelemahan lawan, akan tetapi memang sudah kebiasaan yang dilakukan oleh lawan politik untuk menjatuhkan lawannya dengan mengungkit masalah yang dimiliki oleh pasangan calon yang lain dan ketika mereka telah menjatuhkan lawan dengan apa yang mereka ketahui tentu akan membuat mereka bisa mendapatkan apa yang di inginkannya.

Memang akan terjadi permusuhan antara masyarakat dengan melakukan hal yang demikian, namun ketika mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan tentu mereka akan saling membutuhkan dan dalam hal ini yang sangat dirugikan yaitu masyarakat yang telah bermusuhan dengan ulah para pasangan calon yang mengikuti pesta demokrasi.

politik saling serang itu ga bagus apa lagi kalau drama hanya di panggung padahal di balik panggung pada ha ha hi hi hu hu nyantai saja bahkan setelah jadi bagi2 kekuasaan.
karena politik saling serang berdampak terjadi polarisasi kubu2an yang berefek kehidupan di masyarakat saling bermusuhan,

benar gan, tahun politik di 2019 saya pikir sangat parah bahkan di keluarga saya sendiri sampai bermusuhan beberapa saat hanya karena beda pandangan politik dan juga pilihan capres, nah kita akan segera memasuki pemilihan lagi di tahun depan, namun dari yang saya perhatikan tampaknya sudah banyak orang yang sadar bahwa politik itu tidak pantas di bawa baper, dan saya yakin peilihan presiden di tahun depan hanya akan berlangsung 1 putaran saja, yah semoga saja apa yang saya prediksi ini bisa berjalan dengan benar supaya tidak ada lagi saudara sedarah dan juga teman seperjuangan yang pecah karena beda pandangan politik dan juga pilihan capres.

Saling serang sih boleh-boleh saja asalkan substansial seperti misalnya membangun negatif campaign bukan black campaign. jika menyerang paslon lain dengan cara black campaign akan terjadi perpecahan. Rakyat jangan terbawa dengan cara kotor yang dibangun oleh para elit dalam menyerang paslon yang didukungnya ingatlah peristiwa pilpres 2019 dimana begitu keras pertarungan bahkan dalam satu keluarga bisa ribut satu sama lain tapi para calon yang didukung pada akhirnya bersatu juga.

Politik saling serang atau politik identitas dapat merugikan tatanan politik. Sebaliknya, pendekatan yang lebih konstruktif, seperti dialog terbuka, fokus pada isu-isu substansial, dan penyelesaian masalah, dapat memperkuat demokrasi. Penting untuk menghindari retorika yang memperdalam perpecahan dan mempromosikan kerjasama lintas spektrum politik, sehingga masyarakat dapat mencapai kesepahaman yang lebih kokoh.

Tapi menurut ane udah gak aneh lagi sih tentang politik saling serang dan politik identitas,kalau gak saring serang ya gak rame kan😁soalnya itu udah kaya turun temurun sih adat berpolitik di Indonesia kita ini,soal identitas juga ya namanya juga politik ya yang pastinya itu cuman identitas dan akan dijadikan prioritas,segala cara dihalalkan dan di tempuh biar masing-masing kubu unggul,itu sih menurut ane.

Untuk politik identitas sepertinya ada hal yang menarik yang perlu di bahas sekarang
Bukan berarti saya tidak menyukai calon dan ingin menyerang para calon tetapi memang sekarang sepertinya agama masih menjadi tolok ukur sebagai salah satu penguat suara bagi para calon presiden sekarang.
Ketika melihat beberapa pemberitaan yang ramai saat ini kita sepertinya paham langkah yang dilakukan para calon karena dari semua calon saat ini memiliki cara tersendiri dalam menggaet agama sebagai elemen penting dalam meraih suara seperti ada yang selalu bersinergi dengan para habaib, ada lagi yang memang selangkah lebih cepat dekat dengan NU karena wakil nya berasal dari golongan yang sama dan satu calon lagi yang sedang ramai sekarang dimana beliau muncul sebagai dalam azan di salah satu stasiun tv
Sekalipun memang ini juga bukan menjadi masalah yang besar tetapi tampaknya hal seperti sudah terlihat syarat dengan politik identitas meskipun itu tidak diakui seperti itu tetapi tetap saja untuk sekarang ini sangat terlihat nyata bahwa memang faktanya politik identitas itu masih sangat ada dan pengaruhnya sangat besar di negara kita.

Bisa dikatakan Buzzer sebagai perusak demokrasi, karena Buzzer sekarang fungsinya bukan untuk mengkonter bosnya, tapi malah menyerang dan memecah belah bangsa. Selama orang punya kepentingan buzzer akan terus ada, sekarang tinggal kitanya yang pinter-pinter memfilter sebuah informasi fitnah atau fakta.

Tapi kalau di tarik lebih jauh lagi bukan buzzer yang jadi masalah tapi hancurnya sistem pendidikan di Indonesia. Kecerdasan orang tidak berbanding lurus dengan kemajuan teknologi. Kemampuan orang-orang yang rentan terhadap buzzer dan hoakslah yang mencemaskan. Gampang sekali kemakan sama pernyataan atau isu yang di bawakan oleh para Buzzer.

Jika kita berangkat dari pengalaman kemarin dalam pemilu 2019, memang sungguh luar biasa serangan yang dilakukan oleh buzzer melalui berita hoaxs yang mereka buat dalam sosial media. Dimana pada tahun tersebut penduduk indonesia mengalami peningkatan dalam penggunaan media sosial dan sebagian besar adalah pengguna baru media sosial sehingga pemahaman terkait media sosial pada saat itu masih kurang yang pada akhirnya berakibat buruk karena pengguna media sosial pada saat itu belum bisa memfilter akan informasi yang ia dapat. Dan sampai saat ini penggunaan media sosial terus mengalami peningkatan, namun berkat kejadian pada 2019 silam saya melihat bahwa saat ini masayarakat sudah mulai terbiasa dengan media sosial dan merekapun sudah mulai bijak dalam mengolah sebuah informasi.

Pada saat ini orang-orang yang umurnya 45 keatas umumnya mereka menggunakan media sosial facebook sementara anak-anak muda untuk saat ini beralih pada media sosial berupa Instagram. Dan perlu kita ketahui bahwa pemilih pada pemilu 2024 mendatang hampir 50% lebih adalah milenial, sehingga menurut pandangan saya terkait daripada serangan buzzer dan berita hoaxs tidak akan terlalu berpengaruh pada pemilu 2024 mendatang.

Menurut saya pikir sebagian kegaduhan memang di ciptakan oleh mereka, ya para Buzzer yang mendapatkan bayaran untuk memframing isu tertentu sesuai pesanan. Memang benar secara keseluruhan saya setuju dengan gambaran tersebut, angka yang mencapai 50%. Sebab pada dasarnya apabila angka tersebut di rincikan, akan masuk di dalamnya berbagai kalangan orang dan dari berbagai kelas sosial yang terbawa arus informasi, tanpa peduli tentang validasi atau keabsahan informasi (malas untuk mencari sumber ke aslian).

Benar kebijaksaan dalam menerima dan meneruskan berbagai informasi memang sangat di perlukan, supaya terhindar dari kesalahpahaman. Dalam sudut pandang saya, pengguna media sosial yang paling rentan adalah orang tua 45 ke atas, sebab sudah gagap dengan teknologi.

Menyinggung soal buzzer mungkin ga si kalo semua kegaduhan ini diciptakan oleh buzzer sampai ada istilah buzzerRp.
Mendekati masa Pemilu yang tinggal hitungan bulan biasa nya jasa buzzer banyak digunakan di media sosial untuk kepentingan kampanye.
Secara visual mudah ngecheck nya, biasa nya banyak komentar nya cenderung template,  fokus terhadap tagar/isu tertentu, hit and run, dan akun kebanyakan kosong.
Kadang 1 orang bisa mengoperasikan puluhan akun.
Aktivitas buzzer yang sukses biasa nya akan menarik massa organik (orang beneran) diatas 50%.

Ada 3 jenis bentuk kampanye di media sosial. Pertama positive campaign, orang punya 1 kebaikan dan 9 keburukan, 1 kebaikan itu ditiup terus agar 9 keburukan tertutupi.

Kedua negative campaign, kebalikan dari diatas. Orang punya 1 keburukan dan 9 kebaikan, yang 1 keburukan akan digoreng terus hingga 9 kebaikan tadi ketutup.

Yang terakhir, black campaign. Biasanya ini cenderung fitnah atau rekayasa. Metodenya editing foto, editing/pemotongan teks, hingga menempatkan sesuatu tidak sesuai konteks.

Menurut hemat saya kita harus bijak dalam penggunaan media sosial biar ga kebawa arus buzzer.

Adanya partai politik tentunya hal ini dibuat untuk mencegah terjadinya isu sara atau politik identitas agar ketika mereka berkampanye hanya akan membawa visi dan misi mereka dan partainya bukan membawa suku, ras, budaya dan agama yang akhirnya mengucilkan satu samai lain dan menyebabkan suatu perpecahan dan hal inilah yang menjadikan politik identitas sangat berbahaya.


Mengapa anda menjadi menyalahkan pak de pada kasus ini yang sementara itu pada pemilu 2014 dan 2019 pak jokowi pun sama ia sebagai peserta atau calon dalam ajang pemilu tersebut dan jelas bahwa pada peristiwa tersebut banyak sekali isu sara yang menyerang beliau dan bisa dikatakan bahwa pak de adalah korban dari serangan isu sara yang terus menyudutkan beliau. Memang jika berbicara isu sara bukan hanya ada pada saat ini saja dan jauh sebelum orde baru pun terkait daripada politik identitas ini seudah ada sejak lama dengan hadirnya NII dan DI TII ini salah satu pergerakan politik yang menggunakan politik identitas berupa agama untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang ada pada saat itu. Dan tentunya kita sebagai negara yang majemuk walaupun agama islam sebagai agam mayoritas akan tetapi tetap saja untuk menghargai perbedaan dan keberagaman juga atas dasar kemanusian maka politik identitas tidak bisa dipaksakan di negara kita ini.

Politik identitas menjadi momok yang menakutkan hal ini dikarenakan pada pemilu 2019 silam hampir saja memecah persatuan dan kesatuan negara kita yang bukan hanya perpecahan antar agama akan tetapi agama islam pun ikut terpecah belah karena dalam agama islam terdapat golongan yang berbeda. Dan jika berbicara ormas tentu saja yang namanya ormas itu di biayai oleh partai-partai politik.

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari politik identitas semua partai politik memiliki identitas. Bendera, Lambang, Logo, dan Warna semuanya identitas partai politik. Kalau pemilu tidak boleh membawa identitas, apakah semua partai poliltik mau menanggalkan semua identias tadi?

Lihat saja simbol partai, semua menampilkan identitas unik. Belum lagi slogannya ada partainya wong cilik, ada partai restorasi, dan banyak lagi. Karena itu, definisi politik identitas perlu dibersihkan dulu, dan rumuskan dulu defenisi politik identitas itu seperti apa. kalau yang dimaksud SARA adalah identitas, maka diksi jawa-non jawa, pribumi non pribumi juga identitas, menyebut partai juga identitas golongan, menyebut ormas juga identitas golongan.

Percayalah, menjelang pemilu nanti banyak yang datang ke tokoh-tokoh ormas, itu pasti karena politik identitas. Perasaan dulu sebelum pak Jokowi menjadi presiden tidak ada tuh yang mempermasalahkan politik identintas, tapi kenapa dalam sepuluh tahun terakhir ini menjadi momok yang besar setiap menjelang pemilu?

Hal ini selaras dengan topik yang dibuat oleh agan @dediadi yang ini: https://bitcointalksearch.org/topic/apakah-boleh-mengunakan-agama-untuk-politik-di-indonesia-5465634. Bagi saya apa yang dilakukan oleh pak Ganjar adalah politik identitas yang sekaligus bawa-bawa Agama. Sebenarnya saya juga bingung terkait "bawa-bawa agama". Karena kita tahu dari dulu itu para politisi kita sangat suka bawa-bawa agama atau membawa-bawa nama ayahnya/kakeknya daripada membawa ide-ide perubahan/inovatif. Sebenarnya hal itu juga telah dilakukan oleh presiden jokowi pada pemilu 2019 lalu dimana ketika saat itu prabowo sangat kuat secara elektabilitas karena didukung oleh alumni 212 tiba-tiba pak jokowi merubah haluan dan menunjuk kyai ma'ruf amin sebagai cawapres.

Ane tidak bilang ma'ruf amin tidak layak. Hanya saja unsur bawa-bawa agamanya sangat kentara. Begitu juga dengan politik identitasnya seperti kata-kata "kita NU kita ikut ma'ruf amin". Padahal bukannya NU adalah sebuah lembaga ya. Sedangkan memilih capres cawapres adalah hak demokratif setiap individu yang bebas dari intervensi apapun.

Main isu HAM itu lahannya basah untuk setiap lawan, mengungkit korban HAM itu memang tradisi musiman di negara kita setiap lima tahun. Jikapun benar kalau prabowo melanggar HAM  Itu dulu 20 tahun yang lalu.  Tapi kenapa isu ini tidak tuntas malah dijadikan black campaing di setiap pemilu, kasus pelanggaran HAM prabowo selalu diangkat kembali, isu musiman yang tidak pernah diselesaikan secara hukum karean dibelankangnya ada pertarungan kekuasaan.

Tidak heran memang di Indonseia setiap pemilu selalu ada Isu musiman tidak hanya tentang HAM tapi ada khilafah, keturunan pki, dll. Sepertinya hal seperti sudah menjadi lumrah menjelang pemilu. Tapi dengan adanya isu seperti ini justrus baik untuk rakyat yang akan memilih pemimpin negeri besar ini harus menggunakan akal sehat dengan menghitung resiko, mengkalkulasi karakter, salah satunya mengingat-ingat kembali rekam jejak setiap orang yang mencapreskan diri. Rakyat itu sebenarnya pemaaf dan mudah melupakan jika orang tersebut tidak berniat menjadi pilot kapal besar di republik ini, yang berisi penumpang bernama Rakyat. Saya pikir rakyat Indonesia di pemilu 2024 sudah cerdas dan lebih objektif dalam memilih presiden yang punya kapasitas untuk membangun negara yang besar ini.

---

Untuk Drinpalatarok mungkin agan harus mengedit ulang postingannya, kalau agan ingin meng-quote postingan orang agan harus menambahkan kode ini kode (tanpa tanda .)[./quote] sebelum postingan agan.

Isu pelanggaran ham merupakan agenda lima tahunan, ketika gerbong koalisi tidak terjadi kerjasama politik, maka isu pelanggaran ham kembali di mainkan.

Coba kita putar sejarah pemilu tahun 2004 dimana prabowo dan megawati menjadi satu pasangan capres dan cawapres. Isu pelanggaran ham tidak pernah dimainkan oleh pihak manapun. Dan ketika tahun 2009 menjadi lawan politik maka isu pelanggaran ham kembali membanjiri topik-topik pembahasan nasional yang target sasaran nya adalah prabowo.

Namun jika memang fakta nya pelanggaran ham yang dilakukan oleh prabowo memang benar terjadi kenapa saat 2009 ketika prabowo kalah dalam pemilu tidak di proses secara hukum..?

Dari isu-isu politik yang ada di republik ini masyarakat lah yang harus lebih objektif dalam hal penilaian kepada kandidat para calon yang ada.

Wah ini lagi yang bikin perpolitikan kita itu jadi abu-abu, padahal sudah jelas kalau partai pengusungnya telah menetapkan sosok tersebut jadi capres. Kalau mungkin ada tabungan, ini sudah selayaknya diproses jika nanti sudah ditetapkan KPU. Ane bingung dengan perpolitikan Indonesia ini, di satu sisi mereka bikin UU untuk mereka tapi di sisi lain UU tersebut menjerumuskan mereka, Seperti contoh Electoral Threshold, Jika saja UU tersebut tidak ada, pasti demokrat tidak pusing lagi cari mitra koalisi, mereka sudah pasti mengajukan calon presiden sendiri, namun karena mereka setuju UU tersebut jadi, pada akhirnya mereka sendiri yang pusing nyari mitra koalisi agar bisa mengajukan calonnya.

Saya baru mendengan tentang hal ini, tapi ya dapat di pastikan itu adalah cara ganjar untuk menaikan elektabilitasnya dengan muncul di publik dalam adzan tersebut. Tetapi karena belum ada pendaftaran capres dan cawapres maka saya pikir apa yang dilakukan ganjar tidak bisa masuk dalam kategori pelanggaran dalam pemilu, karena ganjar sebagai capres belum resmi ditetapkan di KPU. Untuk jadwalnya bisa dilihat : DISINI

KPI sudah menerima klarifikasi dan sedang tahap pengkajian : detik.com


Dalam kasus ini, tidak bisa di anggap pelanggaran mencuri start kampanye karena KPU belum memutuskan siapa capres dan cawapresnya. Jadi siapapun boleh memasang baliho capres dan cawapres dan itu di perbolehkan dalam demokrasi kita, dari dulu juga banyak yang begitu bahkan kadang sudah bikin baner besar-besar ternyata ga jadi nyapress

Seharusnya ini diproses karena jelas ini mencuri start kampanye. padahal Ganjar ini adalah orang PDIP dimana sangat mengaung-gaungkan anti politik identitas, tapi nyatanya kali ini mereka sendiri yang buat. Sedangkan kalau balik lagi ditanya ke menkominfo, jelas pernyataan dia seperti membela Ganjar, karena dia sendiri merupakan salah satu moncong Jokowi dalam gerakan projo. Artinya, alat pemerintahan tetap bermain, walau dibeberapa kesempatan. presiden sendiri melarang hal itu.

Ada peristiwa baru yang terjadi di berita politik tentang pro kontra apa yang di lakukan oleh Ganjar pranowo karena menjadi pemeran di tayangan adzan magrib di dua TV besar indonesia, di situasi gejolak politik hari ini saya pikir ini adalah sebuah pelanggaran, karena secara tidak langsung ini memiliki arti bahwa ganjar sedang menaikan namanya melalu media TV dengan membawa dirinya, dan kita tahu bahwa dia sebagai Cawapres yang di usung oleh PDI, dan saya pikir ini termasuk politik identitas yang di lakukan oleh Ganjar Pranowo di tayangan adzan magri ini.

Banyak orang yang mengecam tindakan yang di lakukan ini, sampai KPI meminta klarifikasi langsung, bagaimana pendapat anda?

Source

Politik Identitas itu lebih menonjolkan perbedaan dari pada persamaan, sehingga jika diterapkan lebih lanjut dapat memecah belah bangsa dalam kurun waktu yang lama. Kita lihat saja sendiri kala heboh-hebohnya 212, padahal itu tidak begitu gede tapi menimbulkan primordialisme dan begitu menarik simpati masyarakat mayoritas sehingga agak terjadi percikan-percikan kecil yang jika diteruskan bisa mengobarkan, dan menimbulkan keretakan bangsa. Mudah-mudahan hal ini tidak kita temukan lagi di 2024, soalnya ane takutkan bangsa kita ini pecah, sesua dengan kehendak barat.

Indonesia negara besar dan komplek, bermacam suku ras ada di indonesia dan juga sangat luas, dalam kontek kepemiluan saat kampanye bermacam gejolak beermunculan dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik walaupun itu dianggap salah.
Politik indentitas di indonesia ada dalam undang –undang nomor 19 tahun 2016, salah satunya terkait penyebaran informasi hoax yaitu berefek menimbulkan kebencian dan perselisihan antar suku, agama dan lainnya, makanya untuk negara makin ketat dalam hal politik indentitas tiap pemilu undang-undang ini dibahas sampai lahir turunannya. 

Memang tidak ada disebutkan dalam UUD 45 kalau calon presiden harus beragama islam. Yang saya maksudkan presiden terpilih nanti adalah beragama islam karena saya melihat sejarah sudah 7 presiden dan semuanya beragama islam. bukan bermaksud untuk mengkerdilkan bagi calon yang non muslim tapi realitanya dengan penduduk yang mayoritas islam maka peluang menang bagi calon presiden beragama islam sangat besar. Sama seperti calon presiden yang diluar jawa hingga 7 presiden belum ada satupun diantaranya yang bukan orang jawa Karena suara terbanyak berada di pulau jawa. Jadi untuk menjadi calon presiden di indonesia dan menang selain elektabilitasnya tinggi, harus orang jawa dan sebanyak mungkin mendapatkan suara di kalangan NU dan Muhammaddiyah.

Setahu saya sih tugas utama parpol itu bukan untuk menang pemilu, tapi menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa [1], sehingga dalam hal ini pendidikan juga termasuk, karena anggota terpilih mereka juga berperan dalam membuat UU di Komisi X dalam bidang pendidikan.

[1]. Fungsi Parpo;

Pada Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 tidak ada disebutkan kalau Presiden RI itu harus beragama Islam. Di Pasal tersebut disebutkan kalau Presiden itu harus WNI sejak lahir dan tidak pernah pindah kewarganegaraan, Di UU pemilu No.7 tahun 2017 juga tidak disebutkan secara khusus harus agama apa, cuma disebutkan harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. (kalau maksud kamu cuma Islam yang tuhannya ESA, dan yang lain bukan?)

parpol memiliki peranan sangat penting dalam sistim ketatanegaraan. Tugas parpol bukan hanya memenangkan pemilu saja tetapi juga memiliki fungsi untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana amanah dalam UUD 1945. Mengangkat isu agama dan suku dalam perpolitikan kita bisa menimbulkan perpecahan bangsa. sebenarnya tidak relevan membawa agama dalam kampanye politik karena indonesia yang berdasarkan pancasila sudah sepatutnya masyarakat memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi tanpa melihat latar belakang agama dan suku. tapi yakinlah, bahwa walaupun para politisi mengangkat isu agama agar bisa mendapatkan banyak suara, tetapi presiden indonesia nanti tetap beragama islam karena belum ada sejarah presiden indonesia yang beragama selain islam karena mayoritas penduduk indonesia beragama islam.

Bukan kurang maksimal tetapi tidak akan bisa memberantas hoax gan, karena hoax memang diciptakan dan akun-akun baru tiap hari dibuat untuk menjadi buzzer. Jika melihat kemenangan trump di amerika, kabarnya salah satu yang membuatnya menang adalah berita hoax di sosmed. Kemudian akun-akun buzzer ini tidak memiliki identitas sehingga tidak bisa di kasuskan. Akan ada ribuan kasus kalo semua kasus hoax di bawa ke ranah hukum, maka hanya orang-orang yang dinilai memiliki pengaruh saja yang di tindak oleh penegak hukum


Tapi bukan tugas para elit politik atau parpol untuk mencerdaskan masyarakat gan. Itu tugas pendidikan. Parpol tugas utamanya ya untuk menang pemilu. Justru lucu kalo misalkan negara kita tidak mengangkat isu-isu agama dan suku, karena itu yang pasti laku gan, masalah efektif atau tidak itu urusan lain. Sama seperti di eropa dimana isu rassisme selalu di angkat karena kultur mereka perbedaan kulit bukan agama dan suku.

Tapi saya pikir masyarakat kita sudah dewasa kok gan, terbukti kasus penistaan agama yang ada dijakarta tidak sampai menyebabkan caos. Kita udah belajar banyak tentang kasus-kasus perang atar suku (poso, ambon, dayak madura, dll) sehingga isu-siu seperti itu mungkin ramai dan bikin greget tetapi tidak sampai menyebabkan caos jadi ya anggap saja itu bumbu-bumbu politik, paska pesta politik selesai juga biasanya hilang isu-isu seperti itu.

Politik itu bagaimana mempengarusi orang, sehingga parpol banyak membakar isu agar bisa memetakan siapa saja pendukungnya. Yang penting kita yang berada di bawah jangan terlalu di anggap serius. Jangan-jangan mereka yang di atas sedang ketawa-ketiwi sambil ngopi, yang dibawah malah ribut sampe sama tetangga ga akur gara-gara politik. Terbukti jokowi dan prabowo dulu bagaimana bertempur saat pilpres eh ternyata sekarang akur dan saling membantu

Justru jika para elit melakukan black campaign dengan mengangkat isu agama sangat tidak mencerdaskan politik dikalangan masyarakat. Walaupun memang kultur politik di negara kita masih kental dengan isu agama karena memang mayoritas penduduk kita agama islam. Kita berharap pada pemilu yang akan datang para elit tidak lagi memainkan isu-isu agama, ras dan suku walaupun hal itu tidak menjamin karena mereka masih berpikir bahwa dengan mengangkat isu agama bisa meraup suara dan menjatuhkan lawan politik. 

Sejauh ini sosialiasasi dari pemerintah untuk memberantas hoax masih dinilai kurang maksimal makanya pemberitaan hoax, penipuan, dan hal lain yang merugikan masyarakat kurang terproteksi, solusi pemberantas hoax bukan sekedar membimbing/mengedukasikan masyarakat saja tapi pihak pemerintah harus bisa menindaklanjuti untuk menangkap pelaku supaya bisa mengurangi angka kasusnya, tapi setelah saya perhatikan lebih jauh lagi berhubungan dengan politik ternyata banyak oknum kebal hukum yang selalu memposting berita hoax atau berita yang menyerang identitas lawan politiknya dari sisi agamanya dan dll, tapi tidak di tindaklanjuti untuk diperiksa sehingga tujuan pemerintah mengedukasikan kepada masyarakat tidak semuanya direspon dengan baik, mereka sudah mengetahui bagaimana berita negatif tentang berita politik menyerang identitas akan membuat laporan kepada pihak terkait untuk memblokir akunnya dengan harapan supaya oknum tersebut harus bijak menggunakan sosial media.

Solusinya seperti agan katakan, jika kita masyarakat sipil yang mempunyai pengetahuan tentang memberantas segala pemberitaan negatif lebih baik membimbingnya langsung kepada keluarga, kerabat atau komunitas untuk mempercepat program pemerintah untuk menangani berita negatif yang merugikan masyarakat, apalagi kita sudah mengetahui siapa saja akun sosmed yang membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat untuk disarankan diblokir di setiap akun pengguna yang telah kita bimbingkan.

Saya gak berani nyebutin nama mas sebenarnya, ditakutkan ada kang dagang yang ada di sekeliling rumah saya membawa HT
Tapi memang kenyataannya dalam hal ini adalah ketika seseoarang yang memiliki keluarga pemangku jabatan kondisinya akan lebih mudah untuk masuk atau bahkan memiliki kehidupan yang lebih baik terutama jika menginginkan jabatan lain dalam tatanan negara. contohnya ya seperti nama-nama yang mas sebutkan.

btw saya menemukan sesuatu yang menarik berkaitan dengan utas ini.
Beberapa waktu lalu, Menteri Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyatakan akan mengusahakan Pemilu 2024 Kondusif Tanpa Politik Identitas dan Politik Uang




Perkataan pak Mahfud terdengar seperti optimis dalam hal ini tetapi pertanyaan nya adalah apakah memang itu bisa dilakukan? karena untuk hal seperti ini terutama ketika berbicara tentang politik maka memang tidak jauh dari kata uang saat ini terlebih untuk beberapa daerah atau beberapa wilayah yang bisa dikatakan masih dalam tahap perkemabangan money politik serta tentu saja politik identitas terutama dalam hal agama jelas masih seperti rahasia umum.
Saya pribadi tidak meragukan niat itu tetapi dalam hal ini saya tidak terlalu percaya diri dan masih sangat pesimis hal seperti itu bisa diperbaiki.

Sebagian besar kehidupan masyarakat jaman sekarang sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya sosial medial jika memkasa mereka untuk keluar dari media sosial sepertinya sulit juga gan.  Dan tentunya sosial media juga memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Dan benar disamping dampak positif yang diberikan ada pula dampak negative yang ditimbulkan seperti; Berita Hoax, penipuan dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan bukan berarti kita harus menghentikan masyarakat untuk bermain sosial media ataupun membekukan Apk medsos tersebut. Tetapi yang harus dilakukan adalah edukasi secara berkelanjutan terhadap penggunaan sosial media dan itu perlu adanya peran dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk sama-sama menangani dampak negatif dari sosial media.
Jika pemerintah bisa melakukannya dengan mengadakan seminar edukasi secara besar-besaran di setiap wilayah, kota/kabupaten. Nah kalau kita sebagai masyarakat sipil yang lebih paham akan media sosial, maka bisa melakukannya dengan melakukan edukasi minimal kepada keluarga, teman dan kerabat. Dengan demikian edukasi tentang sosial media bisa terssapaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka bisa lebih dewasa lagi dalam menggunakan sosial media dan dampak negatif dari sosial media dapat teratsasi “Harapanya begitu.”   

kalau wiro sableng kapak maut naga geni 212 itu bukan upaya memecahkan kemajemukan?

Bijak atau tidak, setahu ane masyarakat Indonesia itu sangat mudah terhasut oleh para influence (intel) yang ahli bermanuver di sosmed. oleh karena itu, bagi masyarakat yang emosinya labil dan mudah sekali terpengaruh akan Hoax dan Status palsu, baiknya segera logout dari sosmed. Atau kalau memang urgent, pemerintah mesti mewajbikan Psikotest terlebih dahulu bagi masyarakat yang mau mendaftarkan atau bikin akun sosmed.

Ya mereka sangat paham gan, dan mereka juga paham dengan kondisi sosial kultur masyarakat Indonesia sehingga mereka melakukan itu. Pada dasarnya kan politik itu untuk mencari massa, sehingga para elit politik dan partainya melakukan apa yang kiranya laku dan bisa menggaet masyarakat. Karena negara kita cukup kental dengan nilai agama maka agama kerap dilibatkan dalam intrik politik, mungkin jika negara kita memiliki ras warna kulit yang akan di angkat adalah rasisme, jika begara kita sekuler maka yang di angkat isu isu sekuleritas

Jadi yang dilakukan oleh para elit adalah karena mereka paham dengan kondisi. Tapi menurut saya, dipolitik tahun 2024, isu-isu tentang agama sudah tidak terlalu laku di masyarakat karena sudah jenuh dengan model-model seperti itu. Pertarungan antara ahok dan anis cukup membuat trouma banyak pihak dan tidak ingin hal-hal seperti itu terulang kembali

Saya heran melihat politik di indonesia terutama menjelang pilpres 2024 dengan mengusung politik identitas untuk menjatuhkan lawan politiknya. Saya terkadang jadi bertanya-tanya apakah mereka yang mengangkat isu politik identitas paham apa yang dimaksud dengan politik identitas terutama seperti apa yang dituduhkan kepada Anies baswedan. Padahal kalau mereka jujur melihat rekam jejak Anies Baswedan selama memimpin jakarta tidak pernah terjadi intoleran antara gubernur dengan masyarakat jakarta. bahkan selama Anies Baswedan memimpin jakarta tidak ada terjadinya kerusuhan atau perpecahan antar ummat beragama. Seharusnya menjelang pilpres kedepan jangan lagi membangun politik sara, ras atau agama tetapi pilpres kedepan harus tarung ide dan gagasan. Apa gagasan para pasangan calon untuk membawa indonesia lebih maju lagi kedepan dan apa programnya dan sejauhmana mengimplementasikan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam UUD 45 dan pancasila. Begitu juga dengan sumber daya alam bagaimana pengelolaannya untuk mensejahterakan rakyat kita sendiri.

Harapan kita semua seperti itu, masyarakat mulai pintar dan bijak dalam menggunakan media social, walaupun diluaran sana masih ada masyarakat yang gaptek akan kemajuan teknologi yang ada dan itu menjadi tugas bagi kita semua.

Tetapi apakah aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu  harus menunggu viral terlebih dahulu baru mereka bertindak. Lalu untuk apa mereka hadir mulai dari tingkat yang paling atas (nasional) sampai ketingkat yang paling bawah yakni pedesaan tetapi mereka tidak bisa menangani permasalahan yang ada dan seakan menutup mata.

Sebenarnya sudah rahasia umum didaerah tertentu masih banyak oknum pemerintah yang mengintimidasi dengan cara tersebut tapi karena faktor perkembangan teknologi saat ini dan mayoritas masyarakat walaupun tinggal dipedesaan sudah mempunyai smartphone yang dapat mempersempit ruang gerak bagi oknum tersebut, banyak laporan/keluhan masyarakat di medsos akhirnya viral karena dishare kemana-mana akhirnya oknum tersebut diberikan sanksi atau pemecatan karena berpolitik dibalik seragam coklat bahkan mengintimidasi masyarakat untuk tujuan mengarahkan suara kepada calon tertentu. Sekarang ini ada tren yang dikenal "The Power of Netizen" yang akan mengulas suatu kasus atau masalah tertentu yang bertujuan mendapatkan perhatian pihak terkait untuk segera menangani kasus tersebut, jadi jika diviralkan oknum tersebut dan menjadi trending topik maka cepat atau lambat oknum tersebut harus mengklarifikasikan mengenai tindakannya kepada publik dan bisa kemungkinan menempuh jalur hukum jika ada ancaman atau intimidasi kepada masyarakat.

Karena anda menyinggung sedikit tentang masyarakat miskin. Tidak semua orang memiliki kuasa penuh atas suara/hak pilihnya, dipedesaan sana masih ada oknum mengintimidasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu. bahkan yang membuat saya sampai geleng-geleng kepala yakni masih ada oknum pemerintah yang mengintimidasi khususnya masyarakat miskin untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu dengan ancaman jika masyarakat tersebut tidak memilih calon tersebut, maka bantuan dari pemerintah kepada masyarakat akan diberhentikan. Tetapi untuk masyarakat kota saya yakin mereka tidak akan terpengaruh oleh intimidasi tersebut karena pemikirannya sudah mulai terbuka dan pengawasan terhadap pemilu lumayan ketat.

Kalau itu berarti kembali lagi ke masyarakatnya, solusinya tentu masyarakat jangan mau menerima uangnya, namun tidak bisa dipungkiri kalau kondisi masyarakat yang kekurangan uang sangat sulit untuk menolak uang tersebut. Jadi seperti lingkaran setan, [Politisi curang mempersulit masyarakat] >>> [Masyarakat Kesulitan Uang] >>> [Masyarakat tergiur menerima uang dari Poltisi] >>> [Masyarakat memilih politisi curang] >>>[Politisi curang mempersulit masyarakat] dan kembali lagi ke awal.

Namun menurutku kalau kita masih melakukan pemilihan langsung terhadap calon DPR harusnya kita masih memiliki cukup kuasa untuk menentukan DPR nya akan seperti apa.

Ya betul, alm presiden gusdur adalah salah satu presiden yang suka membubarkan numeklatur negara karena di anggap terlalu korup. Selain DPR, gusdur juga berencana akan membubarkan dinsos karena menurut belia dinsos kala itu menjadi sarangya para koruptor (gatau kalo sekarang). Dan meskipun seolah disampekan dengan candaan sama gusdur, tapi beliau serius tentang pembubaran itu, sehingga banyak elit politik yang "gerah" dan bersekutu untuk menyerang balik beliau dan menjebak dengan kasus bulog gate


Menjadi orang jujur di lingkup elit itu tidak mudah gan, terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Bisa jadi anda jujur malah akan membuat anda tersingkir karena terkesan "munafik". Atau kadang kala butuh persekutuan "jahat" untuk bisa membangun kongsi dan kekuatan untuk tujuan tertentu. Memang sulit menurut ane, dalam kancah politik nasional terlalu banyak kepentingan. Hal itu wajar karena tiap institusi memiliki kepentingan masing-masing. Disinilah numeklatur dibuat dengan adanya eksekutip, legislatip, dan yudikatip, agar tiga elemen itu bisa saling mengawasi dan menjaga satu sama lain. Karena sistem demokrasi tahu jika dalam lingkar kekuasaan, orang bisa lupa diri sehingga membuat semua unit akan saling mengawasi dan berhubungan. Hal ini di upayakan agar jika ada orang memiliki niat buruk, minimal dia akan cukup sulit untuk melakukan niatnya itu, paling tidak dia perlu banyak kongsi untuk memuluskan tujuannya

Tapi ane juga meyakini kalo menjadi jujur di atas jabatan itu sulit, apalagi ada begitu banyak uang. mungkin ungkapan bang napi ada benarnya. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Mungkin bisa jadi sama ketika kita di posisi mereka juga kan tergoda, para elit politik hari ini juga rata-rata mantan aktivis era '98 yang dulu sangat cetar gaungnya saat membela rakyat. Tapi saat mereka sudah menduduki jabatan seolah-olah lupa saat mereka masih menjadi aktipis

Bagaimana mereka bisa jujur, sementara itu ketika menjadi calonpun mereka memenangkan kontestasi dengan cara yang tidak jujur, dengan memakai politik uang, dengan membeli suara kepada pemilihnya.
Dan ketika menjadi anggota DPR ataupun DPRD saat melakukan kunjungan kepada masayarkat atau yang dikenal dengan reses apakah sesuai dengan tujuannya untuk menampung aspirasi  menyampaikan  masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi tersebut, Saya rasa tidak reses hanya digunakan untuk ajang kampanye yang dibiayai oleh negara.

Nah iya betul sekali, sangat tidak mungkin untuk membubarkan DPR, karena memang salah satu fungsi esensial sebuah negara ya ada di Dewan, tanpa DPR, penyelenggara negara (dalam hal ini Presiden) akan memiliki kuasa absolut dan minim pengawasan, DPR (Legislatif) sebenarnya sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk mengawasi kerja Penyelenggara Negara/Presiden dan Kabinetnya (Eksekutif), namun nyatanya DPR saat ini sama sekali tidak mewakili rakyat, korupsi, pengesahan Undang-Undang yang mayoritas rakyat menolak.

Akan lebih tepat kalau DPR dibuat ulang sepenuhnya, yang mana sudah ada sistemnya setiap 5 tahun sekali, tinggal pemilih harus jeli memilih mana calon DPR yang bisa bekerja jujur, sulit memang, tapi ya itu resiko sistem demokrasi.

Wacana untuk membubarkan DPR itu setahu ane sudah ada sejak zaman pemerintahan Gusdur, kala itu presiden Gusdur melihat kalau DPR itu hanya sebuah perkumpulan anak di taman kanak-kanak yang tidak sama sekali bekerja atau membantu memulihkan bangsa. Akan tetapi, karena Dekrit presiden tersebut sangat menggangu dan mengusik kenyamanan mereka, akhirnya Gusdur pun digulingkan dan dibikin isu korupsi Bulog dan brunei gate. Namun ya tdk terbukti, itu hanya sebagai politisasi DPR supaya tetap nyaman di senayan,

Jika agan bertanya apakah DPR, DPD dan DPD harus dibubarkan ..?
Sebelum saya menjawab pertanyaan agan kita harus mengetahui dulu apa tujuan dibentuknya ketiga lembaga tersebut.
Pertama, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Perlu diketahui tujuan dibentuknya DPR yakni; Membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan APBN dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Kedua, DPD (Dewan Perwakilan Daerah). dibentuk dengan tujuan sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan ditingkat pusat.
Ketiga , DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). memiliki tujuan yang hampir sama dengan DPR tetapi ruang lingkupnya hanya mencakup daerah tertentu yang tujuan antara lain; Membentuk peraturan daerah (PERDA), mengatur APBD dan mengatur, megontrol dan mengawasi pelaksanaan Perda dan laju pemerintahan daerah.

Dan berangkat dari penjelasan tersebut sepertinya yang terjadi pada saat ini ketiga lembaga tersebut DPR, DPD dan DPRD mereka berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuannya, lembaga yang mengatasnamakan rakyat dan daerah sudah tidak mementingkan kepentingan masyarakat dan suatu daerah. Mereka sibuk mempertahankan jabatannya dan merauk untung sebesar-besarnya saat menjabat. Bahkan yang terjadi saat ini masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan ketiga lembaga tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Saya pribadi melihat ketika mereka membuat undang-undang tidak mewakili keinginan masyarakat malah semakin menambah dan menekan masayarakat dan ketika membuat rancangan anggaran mereka malah mengkorupsi anggaran tersebut.

Dan bisa kita lihat pada saat ini masyarakat melakukan pengaduan langsung melalui media sosial untuk menyuarakan aspiranya kepada pemerintah pusat, karena mereka sudah tidak percaya terhadap DPR, DPD dan DPRD dapat menyampaikan as[irasinya.
Jadi jawaban saya mereka pantas untuk dibubarkan karena mereka yang mengatasnamakan rakyat sementara rakyatnya sudah tidak percaya terhadap mereka.

Pada sadar tidak, koruptor-koruptor itu cerminan dari rakyat itu sendiri, cuma bedanya koruptor dia dapet kesempatan untuk korupsi duduk di kekuasaan dan melanggengkannya dan rakyat biasa tidak dapat kesempatan tersebut. Jadi menurut saya, Untuk menghilangkan korupsi tidak cuma sekedar menangkap koruptor dan dihukum yang berat. Kalaupun hukuman dari korupsi di bikin  semakin berat, para koruptor pasti bakal muter otak lagi gimana caranya supaya tetep bisa korupsi tanpa harus ketahuan dan dihukum.

Jadi untuk menghilangkan budaya korupsi di pemerintahan, harus diawali dari menghilangkan budaya korupsi di lingkungan masyarakat, contoh seperti mengajarkan anak anak untuk lebih disiplin, giat dan jujur. Hal kecil seperti ini bisa lebih efektif untuk mengurangi tingkat korupsi dimasa depan. Karena yang harus diperbaiki bukanlah langkah pasca kejadian, tapi pencegahan sebelum kejadian.

Hati-hati share berita bagus tentang China, banyak propaganda di situ. China makmur, korupsi rendah, dll, kebanyak bullshit.
Korupsi di China itu parah, dengan ditutupnya akses informasi aja rankingnya masih di bawah Malaysia, dan setara dengan Cuba.
https://www.transparency.org/en/cpi/2022

---

Kalau menurut ane, pidana korupsi cukup disita saja semua asetnya, diendus semua yang disembunyikan lalu diambil. Kalau dimatikan orangnya itu bisa jadi cara membungkam salah satu dari gerombolan koruptor agar tidak terbongkar semua anggotanya. Kasarnya cuma dijadikan tumbal. Iya kalau semua penegak hukum profesional dan itu tumbal bener-bener pelaku, kalau malah orang ga bersalah atau lawan politik yang direkayasa bagaimana? Hmmm.... kenapa berhenti di kasus korupsi kalau rekayasa bisa dilakukan dan hukuman mati bisa sesukanya dilakukan untuk kasus kriminal lain? Enak banget jadi antek pemerintah.

https://www.youtube.com/watch?v=DI95-YmTTYY

Pencabutan hak memilih atau dipilih (politik), pemecatan dari jabatan, bahkan penyitaan aset juga sudah telah di atur dalam undang-undang, jadi berdasarkan peninjauan dari segala aspek pidana seharusnya sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku koruptor, tapi faktanya di lapangan kita sudah bisa menilai sendiri, mulai dari siapa pelaku korupsi, siapa saja boron korupsi yang lolos dari penangkapan, bagaimana proses penangkapannya, apa saja fasilitas dalam lapas tahanan, yah kita bisa menilai sendirlah tanpa mengungkapan lebih jauh.

Hukuman pidana korupsi yang berlaku dicina bisa saja di terapkan tetapi faktanya tidak ada unsur dari pejabat manapun yang bersikeras untuk mengusulkan hukuman pidana tersebut ditambahkan ke dalam undang2, kecuali kemauan masyarakat yang mempunyai gagasan untuk memberantas korupsi dinegeri ini untuk supaya mendapatkan hak kesejahteraan bagi semua masyarakat. Setiap negara yang sangat bertekad memberantas korupsi pasti akan menjadikan negara cina sebagai pedoman untuk mengurangi tingkat korupsi, tapi saya tidak menyalahkan peraturan pidana korupsi yang berbeda dari setiap negara karena memiliki tujuan yang sama untuk memberantas korupsi, faktor terpenting bahwa setiap lembaga pemberantas korupsi melakukan tugasnya dengan profesional dan tanpa pandang bulu untuk memberantas siapa saja yang menjadi pelaku korupsi.

Sudah saatnya memilih pemimpin yang cerdas, berani dan tegas untuk menangani setiap hal terutama tentang korupsi, jadi harus berhati-hati menentukan suara anda untuk pemimpin yang kita tidak tahu latar belakang pendidikan dan prestasinya, kita mengharapkan calon pemimpin yang bisa mengubah negeri ini menjadi ke arah yang lebih baik.

Saya pikir perlu adanya efek jera bagi para koruptor yang telah merampas hak rakyat, selain hukuman mati atau perampasan aset (memiskinkan koruptor) masih ada cara lain untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, seperti mencabut hak politik atau blacklist dari jabatan tertentu dari pemerintahan.
Sejumlah upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan pemerintah mulai dari penetapan UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan wacana pendirian Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) merupakan usaha keras yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Namun semua usaha tersebut masih kurang efektif meski KPK telah banyak mengungkap kasus korupsi besar maupun kecil. Sepertinya Indonesia harus belajar dari Cina dalam memberantas korupsi, hukum yang berlaku di cina membuat negara tersebut menempati predikat negara dengan tingkat korupsi rendah.
Perlu adanya pemimpin yang berani mengatakan "Tidak" pada korupsi, masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin mereka supaya bisa menjadikan Indonesia negara maju, makmur dan bebas dari korupsi.

Pembentukan KPK dan wacana pendirian (Densus Tipikor) perlu didukung dengan hukum yang tegas, selama para koruptor tidak dihukum seadil-adilnya dan dicabut hak politiknya saya pikir angka korupsi akan semakin berkurang.

Source: 5 Cara Ampuh Pemerintah Tiongkok dalam Memberantas Korupsi

Nah itu dia om, Setiap pergantian presiden pasti ada aja yang terlibat korupsi,muak g si liatnya ex: Hambalang dll (Uang pajak rakyat di Kemplang gitu aja) . Belum ada presiden atau Anggota Dpr di negeri ini yang berani mensahkan hukumam Mati dan Perampasan Aset para pejabat. Kalau hukuma mati dengan alasan Ham , perampasan aset banyak problem di dalam nya untuk mensahkan nya, mungkin kalau hukum ini di sahkan pasti ada efek nya buat negeri ini.

Namun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa pun untuk mengatasi korupsi. Sebagai masyarakat, kita dapat memperkuat kesadaran (Anti Korupsi) dan memperjuangkan reformasi sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan Saat memilih pemimpin nanti harus yang memiliki rekam jejak yang baik (Anti Korupsi,Jujur,Kerja Nyata bukan kata kata). Dengan Melihat Kepuasan Publik waktu Menjabat di Daerah masing masing itu juga menjadi nilai Tambah Plus (+).

Dan untuk wakil rakyat Seperti DPR, DPD, DPRD ini perlu engga si di bubarkan?
Mereka hanya janji manis dan ngemis suara di awal, lupa semuanya kalau sudah menjabat. Tidak mencerminkan mewakili rakyatnya.

Mereka selalu memperlihatkan ketegangan di depan televisi, setiap pasangan calon akan saling serang dari berbagai sisi untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan calon lawan. Menjelang pemilu sangat banyak calon pemimpin yang mencalonkan diri sebagai Presiden, Gubernur dan Bupati, selain itu yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari DPR, DPD, DPRD dan DPRK juga memenuhi kertas suara.

Mereka berlomba-lomba mendapatkan kursi di parlemen atau menjadi nomor satu di suatu wilayah, fenomena ini menunjukkan di Indonesia sangat banyak orang pintar. Wajar dan tidak mengherankan Indonesia memiliki banyak orang pintar karena wilayahnya sangat luas, setiap memasuki tahun pemilu orang-orang pintar selalu muncul sebagai calon wakil rakyat namun sangat sedikit orang-orang JUJUR yang menjadi wakil rakyat.
Mereka selalu menyampaikan visi misi demi kepentingan rakyat, nyatanya korupsi tidak pernah bisa diatasi. Saya sangat mengharapkan tahun politik kali ini Indonesia bisa dipimpin oleh orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sepintar apapun yang jadi pemimpin kalau tidak jujur masyarakat selalu menjadi korban dari kejamnya politik.

Strategi "merakyat" sudah menjadi konsumsi bagi setiap politisi saat ini, mereka merasa yakin jika berbaur dengan masyarakat atau bahkan menampung aspirasi masyarakat akan mendapatkan perhatikan saat pemilu nanti, bahkan ada rela turun ke sawah, gorong-gorong, membersihkan sampah di sungai atau mencari simpati dari komunitas kripto dengan segala rayuan seolah memperhatikan komunitas kripto setelah menduduki kursi mahal nanti, tapi jika sudah terpilih "bagaikan kacang lupa pada kulitnya" semua janjinya tidak dijalankan maksimal dan semua aspirasi rakyat juga tidak diprioritaskan selama masa jabatannya. Sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi saat menjelang masa kampanye tapi masyarakat sudah bijak dalam menentukan pilihannya sehingga tidak mudah termakan dengan janji karet yang mereka ucapkan.

Ada kok, coba saja cek di website dan Ad/Art mereka, malah terpampang jelas di halaman utama. Cuma yang jadi persoalan sekarang ini dalam hal menjalankan ideologi, paradigma, visi, dan misi partai, para anggota DPR terpilih tidak menjalankan semua itu, mereka pada sibuk nyari Lokak/duit/proyek sendiri, Mumpung sedang jadi anggota DPR mereka tidak melewatkan kesempatan itu untuk bikin trobosan proyeknya sendiri sehingga tidak menjalankan visi dan misi partai tadi.

Setahu saya sih yang masih menjalankan Visi dan Misi partai itu Ketua umum dan sekjen dengan pengecualian mereka tidak jadi anggota DPR, kalau rangkap (misal jadi menteri atau anggota DPR) sudah jelas, visi dan misi partai tidak bakal mereka jalankan.

Biasanya memang kalau belum jadi, mereka akan menarik simpati dan kelihatan seperti sangat merakyat, namun kalau sudah jadi dan suara didapat, mereka jadi lupa semua itu. Mungkin yang lain pun begitu, sekarang saja terlihat mereka akan mementingkan komunitas crypto dan berupaya membuat regulasi yang menyejukan, tapi kalau sudah jadi malah akan makin mencekik sesuai dengan kepentingan mereka pribadi.

Saling serang dalam perpolitikan merupakan hal biasa jika dilakukan secara sehat maka akan baik-baik saja.
Politik itu kejam begitu yang kebanyakan orang katakan, mereka melakukan bermacam cara untuk saling menjatuhkan.

Dan Politik identitas yang menjadi pembahasan kali ini cukup menarik apalagi sebentar lagi menjelang Pemilu 2024. Perlu diketahui bahwa politik Identitas ini sungguh berbahaya bahkan lebih berbahaya daripada politik uang. Karena Politik Identitas bisa menyebabkan perpecahan suatu bangsa baik itu secara ras, suku maupun agama. Bisa dilihat dari pemilu sebelumnya ada beberapa calon yang menggunakan politik identitas dan hampir menyebabkan perpecahan dan tidak menutup kemungkinan di Pemilu 2024 akan ada lagi yang menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi politik.
Disini saya sebagai masyarakat yang nantinya menjadi pemilih. Saya berharap kita semua menjadi pemilih yang cerdas untuk mengantisipasi kerawanan pemilu dan dampak negatif dari politik identitas dengan cara menyaring kembali informasi yang diterima untuk mencegah adanya isu SARA dan informasi hoak serta tidak menjadi bagian dari masyarakat/pemilih yang menimbulkan kerawanan Pemilu 2024.

Ataupun ada cara lain untuk menghindari dampak negatif dari Politik Identitas. Saya sangat menunggu balasan dari anda yang ada di forum ini.?

Kontestasi pemilu di Indonesia tanpa adanya isu agama, suku, dan ras tampaknya tidak akan mungkin terjadi. Biarpun Jokowi, Prabowo, dan beberapa tokoh politik nasional menyerukan bahwa isu-isu tersebut jangan lagi dibawa kedalam kontestasi, namun bagi pihak-pihak tertentu, khususnya para sayap kiri tetap menggunakan isu-isu seperti ini untuk menyerang lawan mereka. Karena hanya dengan isu-isu seperti inilah mereka bisa menarik simpati dari pendukung mereka dan mempengaruhi pola pikir para pemilih yang masih awam terhadap lawan politik mereka.
Bahkan tidak segan salah satu tokoh politik senior dan pendiri partai politik yang cukup konservatif menyerukan bahwa mereka benar mengusung politik identitas dan menyatakan people power untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang ada sekarang ini dan memenangkan salah satu calon pada 2024 nanti. Jadi mau bagaimanapun kerasnya Jokowi dan tokoh-tokoh politik nasional lainnya menyebutkan bahwa isu sara dan politik identitas itu jangan pernah dibawa lagi ke kontestasi pemilu itu tidak ada gunanya, karena para sayap kiri ini akan tetap menggunakan isu tersebut untuk bisa meningkatkan popularitas mereka dan menjatuhkan citra dari lawan politik mereka.

Politik Identitas sebenarnya tidak dilarang jika dipergunakan dengan tepat, namun yang terjadi sekarang adalah mereka yang menggunakannya adalah orang orang yang ingin memang menyerang pihak lawan dengan menjatuhkan dan membunuh karakter secara personal, itu yang menjadi masalah. Seperti yang dikatakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230301103238-617-919203/mahfud-md-sebut-politik-identitas-boleh-digunakan-dengan-syarat

Dan itu juga seperti apa yang dikatakan oleh Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro  yang menyebut, politik identitas tidak bermakna buruk bila diterapkan dengan baik. Bahkan, politik identitas justru bisa mempererat persatuan.
https://www.metrotvnews.com/read/koGCV244-pakar-politik-identitas-tak-salah-bila-penggunaannya-tepat

Logikanya, jika calon terpilih dengan cara kotor, maka mereka akan menjadi pemimpin yang kotor juga.


Politik identitas selalu menjadi musuh dalam perhelatan pesta demokrasi di Indonesia dan memang hal tersebut sepertinya sudah dianggap lumrah bagi mereka yang ingin terpilih sebagai elit politik sehingga segala cara mereka lakukan demi meraih apa yang mereka inginkan.
Hoaks juga adalah musuh nyata, namun masalahnya masyarakat Indonesia masih mudah untuk mempercayai apa yang beredar di media sosial terutama tanpa mereka mencari tahu dari sumber sumber yang kredibel tentang kebenaran informasi yang beredar.


Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam juga membuka suara akan hal ini, dia mengatakan bahwa politik identitas adalah alat yang murah meriah untuk dilakukan.
"Di 2024 saya berkeyakinan masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk menggunakan narasi politik identitas sebagai alat politik yang efektif dan murah meriah untuk mereka," kata Umam dalam diskusi Paramadina Democracy Forum, Selasa (19/4/2022).
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/15243491/pemilu-2024-diprediksi-masih-diwarnai-politik-identitas?page=all

Itu artinya memang ini adalah salah satu cara ampuh untuk membuat citra buruk pada lawan mereka dalam pemilihan.


Jika melihat dari itu, ya mungkin benar, selama Partainya memang menjalankan apa yang telah tercantum dalam AD/ART mereka, namun pada kenyataannya tetap saja saya melihat mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka setelah rakyat menitipkan suara kepada mereka. Setelah mereka terpilih mereka memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua dan kepentingan mereka berada di depan daripada kepentingan rakyat.
Saya tahu tidak akan semuanya begitu, namun menurut saya pribadi di negara kita orang yang memang mengedepankan kepentingan kepentingan rakyat kalah dengan orang orang yang hanya memikirkan kepentingan kelompoknya.

Kalau di 2024 ane prediksi ga akan sekejam Pilkada Ibu Kota karena tidak ada calon:
- Etnis Tionghoa
- Beragama Minoritas
- Gabungan dari kedua faktor di atas (jackpot lah)

Demokrasi kita ini masih jauh dari Mamarika yang bisa bikin orang kulit hitam jadi presiden (Obama) dan sekarang jadi wapres (Kamala Harris), udah kulit hitam cewek pula. Entah kenapa kita ini masih aja rasis, ga lihat calon dari kompetensi aja tanpa embel-embel SARA. Sebelnya nanti pasti ada gembar-gembor kalau pemilu 2024 ga ada politisasi SARA, lha iyalah calonnya lokal semua. Ane hanya bisa bermimpi lihat capres nanti Etnis Tionghoa, Beragama Minoritas, Cewek (cakep pula kalo bisa)... Mungkin itu yang bakal menggerakkan pantat ane ke TPS nyoblos setelah sekian lama golput.

Saya sepakat dengan agan chikito. Indonesia termasuk negara yang sangat majemuk, sudah berulang kali kita gaduh tentang isu-isu agama dan ras, tapi tidak ada satupun yang membuat negara kita pecah. Disadari atau tidak dalam hati kita semua sebenarnya mencintai tanah air. Berbeda dengan negara-negara timur tengah yang termakan isu dan terjadilah perang saudara. Negara kita sudah berkali-kali mendapatkan isu sensitif namum masih bisa bertahan.

Ya, saya juga berfikir sama, jika nanti politik identitas masih membawa isu agama, kemungkinan sudah ga laku karena trouma dengan kasus pilkada jakarta tempo lalu. Amin rais dan partai ummat yang sudah deklarasi akan menggunakan model itu..


Sangat setuju dengan agan chikito. Idealnya memang partai adalah wadah dari aspirasi masyarakat, kemudian partai memilih wakil yang akan membawa visi, misi, dan aspirasi masyarakat. Jadi dalam konsep ideal, Baik Presdiden, DPR, Gubernur, dan Bupati adalah petugas partai yang mewakili rakyat. Tapi hal ini jadi salah kaprah karena partai saat ini tidak mendapatkan nilai positif dari masyarakat sehingga istilah "petugas partai" jadi di anggap negatif, padahal sebenarnya mereka memang petugas partai.


Masih cocok lagi dengan agan chikito. Tapi yang seharusnya lebih di gembor-gemborkan adalah "identitas partai". Ini yang tidak jelas, partai-partai tidak pernah memiliki ideologi, paradigma, visi, dan misi yang jelas dan memiliki konsep yang bisa di aplikasikan dengan tenggat waktu yang terstruktur. Kebanyakan identitas partai hari ini absurd dan utopis

Karena masyarakat Indonesia ini majemuk yang diisi dari beragaman budaya dan agama, para calon presiden tentu akan membawa isu ini untuk menarik minat pemilih, namun kita sudah melihat yang terjadi bukan?, walau gaduh masyarakat tidak terpecah, isu agama bukan strategi yang jitu jika mau dipakai untuk 2024, kalau masih pakai itu, niscaya kalah telak.

Pada dasarnya, AD/ART partai itu membawa kepentingan masyarakat, pada pemilu 5 tahunan, partai menjual produknya ke masyarakat dengan ideologi dan perubahan bangsa, Jika masyarakat tertarik, mereka bisa memilih partai tersebut supaya suaranya itu diwakilkan calegnya di DPR untuk menyambung suara mereka. Jadi, kewajiban partai itu mengontrol anggota mereka di DPR supaya sejalan dengan jualan mereka tempo hari, realnya, kepentingan partai adalah kepentingan masyarakat, karena suara mereka diwakilkan oleh partai.

Kalau elite DPR tidak membawa kepentingan partai, itu salah. karena masyarakat menitipkan suaranya ke partai, yang diwakilkan oleh anggota terpilih di DPR.

AHY, Puan, Prananda, Gibran, Kaesang, dll, kalau orang tuanya bukan siapa-siapa sudah pasti jadi kroco, tidak lebih baek dari kita nulis di sini,

Politik identitas itu bukan politik yang nyari data atau identitas lawan loh ya, tapi subjek politik yang berdasarkan ras, agama dan suku. Misal kayak Pilkada jakarta Anis menggunakan Agama untuk menjegal lawannya.

[1]. https://fisipol.uma.ac.id/apa-itu-politik-identitas/

Sebenarnya dalam hal ini saya tidak terlalu paham dengan politik dan saya juga tidak terlalu tertarik dengan politik yang memang mungkin otak saya terkadang tidak mampu untuk berada disana tetapi berbicara tentang kondisi semacam ini di politik sebenarnya ini sudah seperti rahasia umum dimana memang mereka yang berada di bawah naungan yang beratas namakan politik selalu melakukan segala bentuk cara untuk membuat mereka berada diatas pesaingnya dan dengan kondisi seperti itu mereka bahkan tidak akan ragu untuk membuat hal-hal semacam ini untuk mengacaukan atau bahkan memperkeruh suasana.
Perlu disadari bahwa politik di Indonesia menurut pandangan saya saat ini adalah ladang yang basah dan kebanyakan orang ingin berada didalamnya mengingat banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dalam hal itu, sekalipun memang ini terdengar cukup kasar tetapi fakta yang terjadi sekarang adalah demikian. Katakanlah dalam hal ini tuduhan saya hanya melihat dari perspektif keburukannya saja tetapi dalam kondisi awal pemilihan calon pemimpin baik itu dalam ranah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif semuanya masih berada dalam kondisi yang sama bahkan yang saya lihat untuk sekarang selain hanya dari kekuatan uang didalamnya orang-orang berpangkat dan memiliki wewenang tidak akan jauh dari nepotisme atau mungkin lebih sopannya adalah turunan dari orang tua/keluarga.


Andi Widjajanto (Gubernur Lemhannas RI) pernah memberikan sebuah pernyataan dimana ada beberapa tantangan terbesar dalam politik di Indonesia yang memang harus di waspadai menjelang pesta politik di Indonesia tahun ini dan tahun 2024 mendatang dan salah satu diantaranya adalah politik identitas ini.


dilain sisi, Wawan Mas'udi (salah satu pakar politik UGM) juga pernah memberikan sebuah prediksi dimana memang politik identitas ini masih akan dilakukan sebagai salah satu strategi untuk Pemilu 2024 nanti.


Sehingga memang dalam hal ini tidak akan aneh jika pada akhirnya ketika pesta politik semakin dekat maka akan ada saling serang baik itu secara personal maupun secara keseluruhan kepada partai yang diusung yang nantinya ini akan menjadi sebuah perpecahan antara beberapa pihak terkait.
Semua punya caranya masing-masing dan saya cukup yakin mereka sudah mempersiapkan segala cara untuk pentas ini karena memang ini hanya tentang bagaimana merebut suara dari rakyat biasa seperti kita. Terlepas dari caranya seperti apa, mereka tidak akan terlalu peduli apakah itu cara yang bersih atau cara yang kotor.

Dan seperti itulah politik, kita harus memahami pada prakteknya politik adalah usaha-usaha untuk mendapatkan tujuan tercapai, segala apapun cara yang pada jalannya tidak melanggar hukum itu sah-sah saja dalam berpolitik.

Politik identitas jika di lihat sisi positifnya adalah, tim lawan mengkorek runtutan perjalanan hidup lawannya dan mencari data yang lengkap sebagai strategi menurunkan elektabilitasnya.
Walaupun hal semacam ini merupakan seseuatu yag terkesan menjatuhkan, tetapi pada prinsipnya masyarakat umum akan tahu tentang kekurangan pada kandidat yang mencalonkan. Hal yang tidak lucu jika seorang mantan Napi bisa lolos menjadi presiden akibat tidak bolehnya aib di ketahu secara umum sebagai pejabat tertinggi dalam hierarki.

Dan yang namanya pejabat publik, pada dasarnya harus terima jika identitasnya harus terbuka beserta tingkah lakunya, karena mereka yang menentukan kebijakan dan bertanggung jawab atas masyarakat yang di pimpinnya.

Dan apa yang di sampaikan pak Jokowi itu sebuah pesan untuk sebagai pengingat supaya tidak melakukan hal itu, tetapi itu hanya sebuah pesan, bukan merupakan undang-undang atau perpu, yang jika itu di berlakukan, ane pikir kemungkinan besar orang tidak akan melanggar atau melakukan politik seperti itu lagi, jika hanya sebuah pesan, tidak akan memiliki kekuatan hukum dalam tingkah laku politik.

Secara garis besar saya sepakat dengan apa yang anda katakan, namun masalahnya di Indonesia kesadaran masyarakat akan politik masih kurang, bahkan mereka sangat mudah untuk dipengaruhi agar melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka juga tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan.
Disatu sisi, saya sangat percaya bahwa elit elit politik yang duduk dibangku kekuasaan sekarang mereka memiliki semua kemampuan itu, namun disi lain mereka hanya menjadi petugas partai yang pasti semua tindakannya atas izin Partai yang mengusungnya. Mereka mengkonfirmasinya sendiri seperti yang dikatakan pada rapat Komisi III DPR beberapa waktu lalu, kita bisa melihatnya disini

Artinya bisa dikatakan bahwa yang menjadi elit elit politik saat ini memang membawa kepentingan Partai bukan kepentingan masyarakat, itu yang saya tangkap dari apa yang terjadi pada Rapat Komisi III DPR itu.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa mereka memimpin negara ini, jika mereka masih dikendarai oleh elit elit yang berada di atas mereka?

Pemimpin memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi politik Indonesia. Mereka harus memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang memadai, serta kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan politik yang ada.
Dalam memperbaiki kondisi politik Indonesia, pemimpin juga harus mampu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan lembaga negara. Dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat mengatasi berbagai masalah politik yang ada dan mencapai kemajuan yang lebih baik.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi politik Indonesia. Mereka harus aktif dalam proses demokrasi, seperti memilih pemimpin yang tepat dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia, misalnya menggalang dukungan untuk pemberantasan korupsi atau mendukung kampanye anti-radikalisme. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memperbaiki kondisi politik Indonesia secara signifikan.
Dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik, kita harus memahami kondisi politik Indonesia saat ini dan mengatasi berbagai tantangan politik yang ada. Pemimpin dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan partisipasi aktif masyarakat dan kepemimpinan yang baik, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih stabil, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Memasuki tahun politik kita akan disuguhkan dengan berbagai macam kegaduhan, mulai dari prediksi tentang pasangan calon hingga politik saling serang antar pasangan calon, bahkan mereka tidak segan untuk menyerang personal dari pasangan calon. Politik identitas masih melekat dan selalu menjadi warna setiap tahun politik datang, dan itu sulit untuk dihentikan pasalnya saya melihat pergerakan mereka memang ada pada satu komando sehingga mereka bergerak dengan terorganisir.
Mari kita melihat ke pemilihan presiden di tahun 2019 lalu. Jokowi dan Prabowo kita tahu bahwa mereka adalah lawan dalam pemilihan tersebut. Dari pihak Jokowi, mereka menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 1998 silam dan menyerang agama secara personal, namun setelah pemilu sudah selesai maka dengan sendirinya isu tersebut menghilang bak di telan bumi. Begitu juga dengan pihak Prabowo, mereka menyerang Jokowi dengan isu isu PKI dan lain semacamnya. Ini adalah sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi karena ini akan memicu perpecahan antara masyarakat.

https://news.detik.com/berita/d-4364838/saling-tuding-pro-prabowo-vs-tim-jokowi-soal-main-politik-identitas
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181221065909-32-355395/adu-pamer-keislaman-jokowi-dan-prabowo-di-pilpres-2019

Di Pilpres yang akan datang pun hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi, bahkan menurut saya pribadi itu akan sangat kental dengan hal hal demikian. Melihat dari nama nama yang akan menjadi bakal calon saja sudah cukup membuat saya skeptis hal yang sama akan kembali terjadi, Anies Bawedan misalnya, pada Pilgub Jakarta saja kita tahu kegaduhan yang membuat masyarakat terpecah belah, hal ini akan sangat mungkin kembali terjadi jika Anies menjadi salah satu calon Pilpres 2024.

Di tahun politik ini, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila dan mengingatkan masyarakat untuk menolak ekstremisme, politisasi identitas hingga politisasi agama pada pesta demokrasi 2024.

https://www.kompas.tv/video/412251/pesan-jokowi-di-upacara-hari-lahir-pancasila-tolak-politik-identitas-di-pemilu-2024