Topic: Bulan Literasi Kripto (BLK) (Read 527 times)

Yap, ini sudah keluar dari topik awal tentang pembahasan BLK yang sudah berakhir dan memang melihat dari kondisi sekarang jelas CBDC dan kripto tidak akan bisa disatukan karena memang beberapa alasan yang sudah disebutkan selain dari ada regulasi disana disisi lain melihat dari statement yang memiliki kewenangan disana bahwasanya ada ketidak sepahaman dari sistem yang membuat BI pasti akan menolak kripto.
Terimakasih @Husna QA telah mengingatkan saya. Adapun kesimpulan nya sekarang dari hasil beberapa argumen pembahasan yang saya baca disini sebenarnya ada pro dan kontra juga dalam BLK ini. Alasannya adalah ketika melakukan tentang sosialisasi ini terjadi hanya di satu tempat dan memang tidak menyeluruh terutama untuk beberapa pelosok daerah yang tidak bisa dijangkau terlebih banyak juga yang mengemukakan pendapat seperti yang dikatakan @Chikito pengadaan BLK ini seperti membuang-buang anggaran karena sasarannya kurang tepat.
Tetapi disisi lain ada beberapa hal yang baik yang bisa saya cermati seperti ketika mengadakan tentang BLK ini setidaknya sudah ada langkah positif yang dilakukan pemerintah untuk membuat kripto di Indonesia lebih terorganisir lagi dan setidaknya dengan hal ini ada harapan bahwa kita lebih bisa melek lagi tentang kripto agar tidak hanya sekedar ikut-ikutan kepada hype yang sekarang ada tetapi mengerti kripto itu seperti apa dan bagaimana kita menyikapi hal ini serta terus mempelajari dengan terus mencari informasi yang berkaitan agar kita tahu resiko yang akan kita hadapi ketika berada disini.
Sebagai pertimbangan, saya akan mengunci utas ini karena saya anggap sudah selesai.

Diskusinya saya kira sudah keluar topik, bahasan tentang CBDC/Rupiah Digital dan Kripto itu adalah dua hal yang berbeda.
BI sendiri dengan tegas menolak penggunaan cryptocurrency dan itu berbanding terbalik dengan CBDC yang jelas-jelas didukung BI bahkan sudah keluar pula whitepapernya.

Btw, program Bulan Literasi Kripto ini setahu saya sudah selesai di bulan Februari kemarin, @OP mungkin bisa dberikan kesimpulan dan apakah thread nya masih akan dimoderasi meski momen tersebut sudah berakhir?

Hal ini tidak terbantahkan dan kita sangat memahaminya jika sama-sama menguntungkan antara warga dan pemerintah. Seperti halnya tujuan pemerintah dalam mengelola negara.

Umumnya banyak warga negara yang mulai merasakan kemudahan dengan alat transaksi digital yang dikenal dengan e-wallet. Para stakeholder juga sadar akan situasi ini. Bahkan saya merasa tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti e-wallet akan menjadi alat transaksi utama dipasar meskipun mata uang resmi tetap berlaku.

Kita berharap CBDC benar-benar dimiliki.

Karena yang sedang berbicara adalah menteri perdaganagn, tentu yang dibicarakan mengenai perdagangan crypto dong. Akan jelas off topik kalau menteri perdagangan berbicara teknologi di belakangnya, mengenai teknologi, mungkin cocoknya dibicarakan oleh merristek atau menteri inovasi. Dan, mendag juga masih nyambung ngomongnya, karena bappebti sebagai pangayom cypto berada di eselon 1 kemendag.

Benar sekali apa yang dikatakan oleh Om @Chikito , Apa yang dilakukan pemerintahan selalu cenderung dalam kategori pemborosan anggaran. Sedangkan ke efektivan dalam fokus tujuan diadakannya kegiatan tersebut sangat jelas kurang begitu tepat pada sasaran yaitu yang lebih membutuhkan pendidikan crypto ini sebenarnya adalah dari kalangan menengah kebawah.

Karena orang menengah keatas terkadang mereka karena banyak duit bisa belajar dengan bebas bahkan bisa menyewa mentor pribadi jika ingin belajar tentang hal crypto. Atau bahkan mereka mampu kuliah atau masuk ke akademi yang ada pelajaran terkait. Intinya kalangan atas tidak terlalu membutuhkan bantuan dalam hal edukasi cyrpto karena mereka punya uang untuk belajar sendiri dan mencari guru/mentor sendiri.

Tapi kalangan bawah hanya mengandalkan pengetahuan otodidak yang didapat secara gratis atau dengan pulsa minim. Comot sana sini dari youtube, google dan sebagainya. Sehingga terkadang informasi yang didapat tidak terlalu membantu mereka. Bahkan malah ada yang dipermainkan influencer. Ikut hype sana sini dan akhirnya nyangkut.

Tapi terlepas dari semua itu saya tetap respect dengan Pemerintahan indonesia yang berpikir terbuka terhadap crypto dari pada dinegara-negara yang lain yang banyak membatasi rakyatnya untuk tidak masuk dalam crypto.
Bahkan tingkat negara seperti jepang juga saya pikir cukup berat bagi investor crypto disana. Karena saya membaca bahwa pajak crypto dijepang sangat tinggi.

Jujur saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementrian perdagangan dengan mengadakan bulan literasi kripto yang dimana ini akan membantu masyarakat untuk bisa lebih memahami mengenai apa itu kripto dan risiko, manfaat, serta potensi perdagangan aset kripto tsb. Namun alangkah baiknya bulan literasi kripto ini diadakan dengan menggait lebih banyak pihak contohnya seperti kampus-kampus atau institusi terkait di setiap daerah dan mengadakan webinar yang bisa diikuti lebih banyak orang. Karena jika penyelenggaraan bulan literasi kripto ini diadakan di jakarta, itu sama saja seperti kegiatan seremonial belaka terkhusus di hotel elit yang dimana cukup sulit untuk bisa diakses oleh masyarakat umum.

Apalagi disini pak Menteri sepertinya menekankan bahwa kripto itu adalah aset investasi (red: salah satu aset yang high risk dan high return - Zukifli Hasan) padahal kripto lebih daripada itu, ini adalah aset digital yang bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, tidak hanya sekedar aset investasi belaka, maka daripada itu sebelum mengedukasi masyarakat, alangkah baiknya pak Menteri mengedukasi diri sendiri - bukan membahas perdagangannya, namun membahas mengenai ekosistem kripto secara general seperti blockchain, smart-contract, dll.

Saya sebenarnya berpikir demikian, namun mengingat karakter orang indonesia sering mengaitkan dan mencocok-logikan suatu hal, sehingga bisa saja sekalian jalan dalam 1 waktu biar nanti jika terealisasi. setidaknya kedepan, masyarakat sudah sedikit tahu mengenai apa-apa saja pembayaran yang berbasis digital itu.

Sepertinya ini sisi yang cukup menarik kenapa pemerintah langsung mau ikut campur tangan dalam hal mempromosikan cryptocurrency untuk saat ini, semakin banyak yang aktif trade atau investasi di cryptocurrency teruma di market lokal semakin besar pemasukan pemerintah setiap bulan atau tahun dari hasil pajak cryptocurrency.

Tidak heran kenapa begitu aktifnya pemerintah dalam hal mempromosikan cryptocurrency kepada masyarakat dalam seminar Bulan Literasi Kripto atau BLK, kemungkinan ini bukan kali terakhir dan pasti ada waktu atau momen ke depannya pemerintah akan mengadakan seminar atau edukasi yang lebih besar mengingat pemasukan pajak dari cryptocurrency sangat besar.

Singkat cerita, semakin banyak warga Indonesia mengerti tentang crypto dan tahu apa potensinya, maka semakin banyak pula pemerintah meraup keuntungan lewat pajak perdagangan. Ini adalah situasi win to win, kerja keras pemerintah diharapkan terbayar dengan meningkatnya jumlah transaksi pertukaran di exchange lokal.

Namun hal yang baik lainnya juga dapat diharapkan jikalau suatu hari nanti Indonesia benar-benar memiliki CBDC-nya sendiri. Tentu saja saya tidak berpikir hal-hal seperti pajak dapat merugikan sepihak (pedagang), tapi intinya masyarakat diharapkan lebih teredukasi.

Secara tidak langsung, pemerintah telah memberikan sinyal bagus untuk masyarakat dalam memanfaatkan kripto. Perlahan-lahan mereka mulai aadar bahwa ada untung besar dibalik banyaknya kalangan yang berinvestasi di ruang crypto.

Menjadikan bulan Februari sebagai Bulan Literasi Kripto (BLK) merupakan keputusan yang dibarengi dengan tujuan yang bagus dengan harapan ketika pergantian menteri komitmen tersebut bisa dilanjutkan.
Perlu adanya ruang lain yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengganding LO atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat dalam memahami pengetahuan tentang kripto.

Saya juga melihatnya yang menjadi target utama memang lebih ke orang yang setidaknya sudah melek teknologi (seperti kalangan universitas) tanpa mengesampingkan juga masyarakat umum; Namun tentunya ada urutan skala prioritas yang menjadi target dari momen bulan literasi kripto selama Februari ini*, karena pastinya program ini juga tidak bisa serta merta memuaskan semua kalangan apalagi hanya diselenggarakan di kota-kota tertentu.

*
^*(CBDC)

Saya agak kurang yakin kalau edukasi program uang digital (CBDC) bisa diagendakan berjalan berbarengan dengan program literasi kripto, termasuk jika ada lagi momen seperti ini di periode berikutnya; Ibaratnya nanti ada dua hal yang dibenturkan dalam satu waktu disini, yaitu antara mata uang Rupiah (digital) dengan Cryptocurrency (Bitcoin, dll.).

Kebanyakan mahasiswa atau masyarakat umum akan sangat antusias ada program yang ada uang saku-nya juga. Karena hampir 90% yang berminat memang bermuaranya ke situ dan sertifikat. Mungkin memang karena program uang digital (CDBC) ini sudah diprogramkan, apa salahnya bisa berjalan beriringan dengan itu. Sehingga sekali mendayung, pemerintah bisa sekaligus menjalankan program dan ilmu kepada masyarakat.

Kalaupun pemahaman tentang blockchain mau dipaksakan masuk ke analisa trading, masuknya mungkin lebih ke analisa fundamental mengenai masa depan proyek yang bersangkutan. Meskipun demikian, rata" yang ingin dipahami juga sekilas blockchain ini lebih cepat dibandingkan Bitcoin, atau blockchain ini lebih murah dibanding ETH, dan semacamnya. Pemahaman mendalam tentang blockchain itu sendiri jarang ane temui di kalangan trader, setidaknya di forum atau grup sosmed.

Mengingat ada beberapa program yang dilakukan di Universitas, sepertinya targetnya memang bukan benar" masyarakat awam. Kemungkinan besar sih ke anak muda plus kelas menengah yang melek teknologi plus sudah pernah berinteraksi dengan kripto sebelumnya. Tapi yang namanya program pemerintah, tentu nama programnya harus cukup ambigu dan netral sehingga tidak terkesan mengesampingkan kelas masyarakat tertentu. Agak salah juga kalau berharap dari pemerintah untuk edukasi teknologi progresif semacam ini mengingat rata" pemegang kekuasaan juga belum progresif terhadap teknologi. Kecepatan internet jadi lebih cepat saja kan sempat jadi polemik.

Oh ya, contoh terkait antara trading dengan pengetahuan tentang Blockchain seperti apa ya?
Dari mindset saya yang bukan seorang profesional dalam hal trading, baik itu yang saya pelajari melalui buku ataupun video di kursus (antara lain di udemy: The Complete Cryptocurrency & Bitcoin Trading Course 2022) terkait trading, saya tidak/belum menemukan bahasan yang mengulas tentang blockchain, yang ada lebih ke analisa teknikal/fundamental, bahasan investasi dan semisal itu.

Sebenarnya bukan tidak ada, akan tetapi sebelumnya tidak ada regulasi terhadap Cryptocurrency, sehingga tindakan edukasi tidak dapat di lakukan karena alasan masih ilegal. Baru di tahun 2018 Indonesia memiliki regulasi tentang Cryptocurrency sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 sehingga secara perlahan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan esukasi terhadap Cryptocurrency kepada masyarakat. Meskipun peraturan tersebut sudah di keluarkan dari beberapa tahun sebelumnya, namun baru dalam beberapa tahun ini pemerintah mulai serius untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat.

Harus di akui pemerintah kita terkadang agak sedikit lambat dalam menjalankan edukasi kepada masyarakat, akan tetapi langkah yang telah di ambil ini merupakan sesuatu yang perlu di apresiasikan, paling tidak dengan adanya regulasi dan edukasi, kita tidak terlalu khawatir terhadap trading yang dilakukan di bursa yang telah terdaftar, meskipun pihak pemerintah tidak menjamin uang pengembalian jika sesuatu terjadi di bursa.

Masalahnya masyarakat kita di Indonesia lebih suka bermain di wilayah yang lebih instan, sehingga tidak begitu peduli dengan hal-hal dasar terhadap pengetahuan seputaran Blockchain, padahal jika di perhatikan lebih jauh trading juga membutuhkan pengetahuan tentang Blockchain. Dengan adanya edukasi semacam ini secara perlahan, paling tidak akan membuat ketertarikan kepada masyarakat kita dan paradigma tentang hal instan dalam mendapatkan keuntungan cepat juga akan sedikit berkurang, meskipun output yang di harapkan tidak tercapai atau tidak akan berhasil dalam waktu dekat.

Dalam kondisi ini sepertinya memang ini sudah menjadi rahasia umum om Bukan bermaksud melecehkan suatu instansi tetapi memang ketika melihat kondisi dimana kita tinggal saat ini sepertinya penggelembungan dana memang selalu dimanfaatkan oleh para petinggi yang memiliki jabatan dan hal ini sudah bisa dikatakan menjadi kebiasaan yang sebenarnya buruk.
Tetapi mungkin ada beberapa pertimbangan lain yang memang harus di apresiasi walaupun yang om katakan itu benar karena pada dasarnya saat ini informasi di beberapa media sosial atau google cukup banyak tetapi mereka juga harus menjaga kondisi mereka sebagai salah satu yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur hal ini walaupun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh bagi semua penyuka kripto di indonesia tetapi effort mereka jelas sangat baik hanya saja mungkin beberapa cara yang dilakukan tidak sesuai dengan pemikiran rakyat biasa seperti kita.

Kadang geli melihat pemerintah (kemendag) melakukan penyerapan anggaran yang tidak sesuai tujuan. Kalau tujuannya ngasih literasi dan ilmu tentang kripto seharusnya tidak dilaksanakan di hotel atau forum-forum yang tidak bisa dimasuki rakyat kecil.

Tahu sendiri gimana rakyat kelas menengah ke bawah melihat hal tersebut, pasti segan dan enggan, belum lagi bingung pakai baju apa, dan tentu tidak gratis. Terus juga, buat apa juga ngajarin ikan yang pandai berenang, yang datang dapat dipastikan yang cukup melek akan kripto (walau tau dikit), kan mau tau lebih banyak soal literasi, hukum dsb bisa nyari sendiri di google

seharusnya, kalau tulus ngasih literasi itu ke rakyat yang benar-benar tidak tahu apa-apa soal kripto, seperti di pasar tradisional, pasar kalangan, atau di pelosok yang jalannya belum diaspal yang akses ke sana harus naik helikopter.

Dan beberapa user yang saya lihat mencantumkan tag #BLK2023 juga hanya beberapa itupun rata-rata membagikan referral;

---

Berikut ini diantara hashtag analytic mengenai BLK (Bulan Literasi Kripto) tersebut berdasar data dari https://www.trackmyhashtag.com/ pada beberapa hari kebelakang:



Untuk real time tracking-nya bisa saja lebih dari itu

---

Menurut opini saya agak 'berat' dan mungkin kurang diminati kalau edukasi nya sudah seputaran Blockchain; Paradigmanya cenderung lebih ke hal instan (ingin cepat kaya, dll.) Jadi kemungkinan kecil (meskipun bisa saja ada) yang kearah teknis seperti itu.

Saya program Bulan Literasi Kripto yang digagas menteri perdagangan cukup bagus dan memiliki dampak cukup signifisikan karena kita bisa melihat arah dan dukungan dari pemerintah terhadap keberlangsung cryptocurrency di Indonesia, mungkin jarang kita dapatkan adanya literasi atau koneksi antara pemerintah dalam hal mempromosikan cryptocurrency di Indonesia.

Namun untuk hal2 dasar dalam cryptocurrency baik tentang edukasi trading hinggal hal dasar lainnya bisa kita pelajari lewat platform exchange market lokal dan saya rasa tidak perlu pemerintah memegang peranan ini, cukup edukasi ke publik tentang dukungan pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan dan juga arah positifnya sudah ada kementerian yang mendukung tentang crypto.

Ya begitulah yang seharusnya kita terima, mau 'ngedumel' bagaimanapun mengenai besaran pajak juga tidak akan menjawab solusinya dan akhirnya kembali seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tetap harus mengikuti sebagai warga negara yang baik.

Saya melewati webinar yang di adakan oleh Tokocrypto, karena rasa penasaran saya mencoba melihat kesimpulan di beberapa media, akan tetapi pembicaraan dalam webinar tersebut lebih kepada Blockhain dan edukasi BLK, program tersebut untuk mewujudkan sinergisitas dalam memperkuat industri aset crypto di Indonesia menjadi lebih baik, acara ini di inisiasi oleh Kementerian Perdagangan Republlik Indonesia melalui BAPPEBTI dan ASPAKRINDO, untuk lebih detilnya mungkin dapat di lihat di sini Tokocrypto Dukung Bulan Literasi Kripto Dorong Pertumbuhan Industri

Mungkin juga harus dilakukan secara perlahan untuk memudahkan edukasi kepada masyarakat luas, program BLK sebetulnya juga bagus untuk mengedukasi masalah seputaran blockchain atau regulasi kepada masyarakat, sehingga dengan dilakukannya kegiatan semacam ini secara rutin kita harapkan untuk kedepannya masyarakat Indonesia lebih memahami sisi negatif dan positifnya. Meskipun kecenderungan masyarakat kita lebih menyukai masalah trading karena persoalan profitnya yang besar dan mengabaikan sisi resiko yang di timbulkan, ketimbang mempelajari teknologi pendukung dalam menjalankan trading tersebut.