Topic: Isu Jumlah Kementerian Bertambah Dari 34 Menjadi 40 di Era Prabowo (Read 260 times)

Penambahan ini mungkin banyak perdebatan dari masyarakat karena banyak timbul hal pemikiran negatif untuk negara Indonesia kedepannya,tapi jika emang ingin memajukan negara saya rasa penambahan kursi bagi Mentri adalah suatu hal yang wajar karena akan lahir kekuatan politik yang lebih besar karena bisa bersatu untuk semua partai politik.

Setuju saya, karena ini sudah menjadi janji Prabowo dan Jokowi terhadap segelintir orang yang mana jika mereka sukses Menaik kan Prabowo menjadi presiden dan Prabowo menang pasti ini salah satu janji mereka yaitu menambah kursi untuk para menteri tanpa mengurangi kursi yang sudah ada tapi mereka berjanji akan menambah nya,ini itu sudah menjadi strategi marketing politik yang di mainkan secara tidak langsung tapi mudah di asumsikan oleh masyarakat warga +62.

Kemaren Pak Gemoy wawancara di Qatar Economic Forum dan kalau ngedengerin paparan dari video-video lainnya, yang ane tangkap adalah program makan siang gratis itu adalah salah satu destinasi final untuk food estate. Jadi gini, negara mendorong produksi bahan makanan yang hasilnya dipakai untuk program makan siang gratis. Jadi ini nanti secara artificial hasil produksi makanan tsb bisa laku terjual... ya yang beli juga pemerintah sendiri. Hal ini ngeri juga, karena bisa jadi:
(1) Program food estate gagal -> ga cukup buat jadi makan siang -> beli juga impor dsb -> boncos duit
(2) Program food estate berhasil -> banyak bahan makanan; tapi makan siang gratis gagal -> surplus bahan makanan gak laku -> rusak pasar
(3) Dua duanya gagal

Kalau mau korupsi dimanapun dan bagaimanapun akan tetap ada cara nya untuk mereka mereka yang serakah.
Akan tetapi saya pikir bukan demikian, namun banyak dampak buruknya jika struktur pemerintahan terlalu gendut yaitu penghabisan anggaran negara dan juga tidak efektifnya kinerja karena sudah terlalu banyak pekerja akan tetapi pekerjaannya tidak bertambah signifikan sehingga orang orang yang bekerja pada pemerintah banyak yang hanya formalitas saja tanpa ada di bebankan pekerjaan yang worth it dengan penghasilan yang ia dapatkan.

Iya benar, masalahnya orientasinya sangat tidak jelas, walaupun kita tahu bahwa banyak anak yang kelaparan ketika sekolah atau mencoba memberantas staunting hal ini jugaa akan berdampak lama untuk si anak, ini akan sangat sulit di jalankan apalagi dengan budaya indonesia yang memiliki administrasi yang cukup ribet tetapi masih dapat di permainkan oleh stafnya itu akan menyebabkan sangat rumit dalam menjalankan program kerja ini, Ane lebih berharap tidak di jalankan.

Yang pastiinya larinya ke utang, dan kita akan sangat berat dengan itu, terkecuali bekerja dengan perusahaan atau para petani lokal dalam penyediaan barang untuk makanannya, namun itu akan sangat tidak mungkin juga, pemerintah akan mengambil langkah eksport untuk pemenuhannya, bukannya untuk dan memberantas stunting malah menjadi kerugian yang fatal.

Ya ane setuju lebih baik di investasikan ke bidang pendidikan, itu akan jauh lebih baik walaupun tidak mempengaruhi dengan jangka waktu yang cepat, tetapi jika pendidikan kitta sangat aik akan mempengaruhi standar pola pikir masyarakat yang akan jauh lebih produktif dan bisa memberikan mmanfaat pada lingkungannya.

Menurut pendapat saya, penambahan kementerian justru akan menimbulkan potensi korupsi besar-besaran kedepannya. Kalau bagi saya sih lebih baik bukan ditambah kementerian tapi lebih efektif lagi kalau dikurangi sehingga potensi korupsi bisa berkurang dan juga bisa menghemat APBN selain itu programnya akan mudah dilaksanakan. Apalagi selama ini ketika melaksanakan suatu program banyak sekali prosesnya terkadang harus koordinasi dengan kementerian lain sehingga programnya terlambat terlaksana.

Entah pemerintah yang makin bodoh atau kita yang makin dibodoh-bodohin. Padahal mencegah stunting itu bisa dilakukan dengan banyak cara dan yang paling efektif itu bukan memberi makan siang gratis, tapi meningkatkan kesejahteraan orang tua dari anak-anak tersebut. Karena anggaran ratusan triliun itu jika dikelola dengan baik bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi, dan memperbaiki pendidikan di negara kita yang semakin lama semakin tidak karuan ini.
Toh juga anggaran makan siang gratis itu akan banyak dipotong dari pusat sampai ke daerah, jadi ujung-ujungnya anak sekolah gak dapat makan siang dengan lauk yang proper seperti yang diharapkan pemerintah.

Itu benar, tidak semua janji kampanye dapat di realisasikan terlepas dari latar belakangnya, ada banyak sekali program prioritas yang harus di utamakan atau setidaknya melanjutkan program yang sudah ada. Niat awal untuk memberikan makan siang gratis memang cukup mulia, sebab ada banyak sekali orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang memang sangat membutuhkan. Akan tetapi ada banyak sekali cara untuk memberikan makanan kepada masyarakat, misalnya seperti penyaluran Bansos yang sudah lazim di lakukan. Saya kira itu lebih efesien dan Pemerintah tidak lagi membutuhkan tambahan Kementrian atau Lembaga semacamnya untuk penyaluran bantuan, cukup dengan memanfaatkan yang sudah ada. Hanya saja, Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan penyaluran Bantuan tepat sasaran.

Jelas, hutang Luar Negeri merupakan salah satu opsi untuk memuluskan Program Pemerintah, karena APBN Negara kita tidak sanggungup menanggungnya, dan itu bukanlah barang baru. Disamping itu, pembubaran atau penambahan sebuah Kementrian cukup sulit untuk di lakukan, sebab itu akan menemui pro dan kontra dari masyarakat. Sementara itu, menurut saya Pemerintah kedepan lebih baik untuk fokus meningkatkan standard pendidikan, cukup itu saja, sebab jika tercapai sesuai target, tidak akan ada lagi masyarakat yang kelaparan. Memang dampaknya tidak akan terasa secara instan, tapi dalam jangka panjang saya yakin angka kemiskinan akan terus berkurang.

Wut? Penciptaan lapangan pekerjaan? Jadi semuanya diurusin aja sama PNS kek di Korea Utara... Ga ada pihak swasta...
Jadi efeknya itu tidak signifikan karena sebagian besar penduduk Indonesia (59.31%) itu informal, yang formal dibagi lagi ada yang swasta, BUMN, dan ada yang negeri.
Jadi argumentasi pertumbuhan ekonomi itu cacad.

Yang ane maksud lapangan kerja itu ya yang bukan langsung berasal dari pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin bisa cukup menyediakan lap kerja secara langsung. Lapangan kerja itu nanti akibat dari kebijakan kek misalnya bikin tempat wisata bagus yang akses dan fasilitasnya bagus, lalu promosi ke luar negeri, akhirnya kalau ramai nanti pasti akan bermunculan usaha-usaha yang terkait tempat wisata tsb, diantaranya tour & travel, hotel, restoran, dsb. Ini jumlah lapangan kerja yang tercipta sangat jauh lebih banyak dibandingkan dengan pos PNS di wilayah tsb.

Yang agan tau tentang Sistem Komunis / Sosialis itu apa?

Ane harap program kerja itu tidak dilaksanakan walaupun memang seorang pemimpin harus menepatinya tetapi kita perlu lebih bijak dan memperhatikan situasi dan keadaan yang terjadi dengan beban negara yang pastinya itu akan sangat membuat berantakan perekonomian, terkecuali pendapatan negara sudah 100X lebih besar dari pengeluarannya, ini tentunya adalah langkah yang sangat baik dan tentunya kewajiban bagi negara untuk memberikan kehidupan kepada si kecil yang sedang tumbuh.

Karena jika melihat dari apa yang telah di lakukan, seperti untuk bansos saja menggunakan uang dari pinjaman, itu adalah pilihan yang buruk dan akan menjadi beban kita juga.

Sejauh ini ane tidak akan merasa bermasalah karena memilih dia, dan pertambahan kementrian untuk berjalannya sebuah proyeksi vis misi masa depan agar lebih efektif dan efesien itu lebih bagus tentunya, namun perlu di lihat juga, beberapa kementrian yang memang tidak efektif untuk di jalankan pada situasi negara kita saat ini, ini perlu di tindak lanjuti dan harus di berhentikan sementara.

Ngak juga gan, program makan siang gratis itu pasti ada uangnya yaitu dengan salah satu cara mendatangkan investor dari luar yang mengurusi dibidang tersebut atau pakai cara pinjaman luar negeri seperti yang sudah dilakukan oleh Jokowi dimana hutang luar negeri begitu besar. Jadi jangan heran kalau misalkan nntinya program makan siang gratis benar-benar terwujud maka kemungkinan Prabowo akan melakukan pinjaman luar negeri untuk merealisasikan programnya.

Terdengar sangat lucu sekali. Tetapi ketika apa yang telah menjadi visi dan misi pasangan prabwo gibran ini benar terelaisasi, yang salah satunya itu adalah "makan siang gratis" saya secara pribadi setuju dengan penambahan mentri untuk yang khusus mengurusi makan siang gratis. Karena dikutip dari KOMPAS.com untuk biaya makan siang gratis, perharinya itu menelan anggaran hingga 1 Triliun, dan jika dalam satu tahun itu menacapi hingga 300 triliun lebih. Dan jika tidak ada kementerian atau badan khusus yang mengurusi program ini, sangat dikhawatirkan program tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik, dan jika terlalu banyak tangan, sangat dihawatirka akan terjadi kebocoran anggaran.

Meskipun dengan menambah jumlah kementerian ini akan menambah beban negara, akan tetapi demi efisiensi dan mencegah hal buruk lainnya. Saya kira penambahan mentri yang khusu mengurusi makan siang gratis ini, menjadi hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan.

Sementara terkait daripada penambahan kursi kemenatrian lainnya, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, karena saya tidak mengetahui  kementerian apa saja yang ditambahkan pada periode kali ini, selain daripada kementerian makan siang gratis.

Tapi kan masalahnya tugas yang banyak lebih bagus dikerjakan oleh banyak orang bersama sama agar lebih cepat selesai ketimbang displit ujung ujungnya tugas jadi mangkrak dan pemerintah lagi yang disalahkan. Ane sih tidak masalah selama impelementasinya bagus dan sesuai tupoksi masing masing maka format tersebut dianggap lebih efisien. Jika berkaca pada pemerintahan sebelumnya misal nih ya 34 menteri apakah feeedbacknya dari masyarakat puas akan kinerja pemerintah? jika dirasa tidak puas berarti tidak ada salahnya kan menambah squad jika tujuannya untuk memberikan pelayanan atau penyelesaian tugas lebih maksimal. Gitu aja sih menurut ane karena itu semua belum teralisasikan dan masih wancana jadi kita lihat saja apakah dengan penambahan squad di kementrian ini memiliki dampak positif pada proses kinerja yang lebih baik atau sama saja. Mengenai anggaran itu tergantung dan semoga tidak mengambil dari alokasi lain.


Solusinya ya kita lihat saja dulu, toh kalau ada yang tidak sesuai maka tugas oposisi melakukan kritik dan saran sesuai jalurnya, bukankah begitu tujuan adanya oposisi? Masih demokrasi ko selama kritiknya membangun dan memiliki dasar yang kuat. ane kan hanya berpikir positif dulu aja sisanya ya gimana ntar aja toh tidak ada yang tahu ini masih dipimpin jOkowiw hehe

ideologi komunis sosialis? jan gitu gan jadi takut saya dengernya, insha allah gak sampe komunis juga lah, kan para menterinya juga berbeda beda suku dan agama jadi aman kok saya yakin terlalu kejauhan kalau sampe merujuk ke ideologi komunis.

Menurut saya apa yang dikampanyekan oleh pak prabowo tentang makan gratis, beliau tidak memperhitungkan diawal, justru menteri keuangan jika ditanya oleh media enggan mengomentari terhadap hal tersebut.


saya setuju dengan pendapatnya, yang penting lapangan kerja ya kan?

Menurut pandangan saya mas, Penambahan jumlah pegawai bisa memiliki dampak ekonomi yang positif, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dirasakan, contohnya seperti gaji ke-13 dan momen pembayaran THR yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para pedagang, memang benar jika jumlah kementerian bertambah tidak akan efisien, dari pada ditambah kementerian lebih baik Gaji dan tunjangan PNS yang harus dinaikkan, karena berpengaruh terhadap perputaran perekonomian.

Sesuatu yang sangat buang-buang anggaran kalau menurut saya pribadi, apalagi kalau memang untuk makan gratis saja harus bikin kementrian tersendiri. Jujur saja saya sendiri masih meragukan dan tidak setuju program makan siang gratis tersebut. Tentunya hanya pendapat pribadi saja, kalau memang itu nantinya benar2 terjadi ya tentunya kita harus melihat dari hasilnya dari penggendutan itu. Apakah benar2 bisa memberikan efek positif atau justru malah menimbulkan efek2 negatif kepada pemerintahan dan rakyat. Sekarang cuma bisa menebak-nebak, tapi mungkin inti utama dari penggendutan ini adalah biar semua pendukungnya bisa dapat jatah di pemerintahan biar ga jadi batu sandungan kedepannya. Lagi-lagi hanya asumsi pribadi saya.

Penambahan kementerian hanya untuk bagi-bagi jatah kepada partai politik, apalagi prabowo ingin mengajak semua partai politik untuk bergabung ke pemerintahannya jadi ya harus ditambah pos kementeriannya karena partai politik yang ingin bergabung pasti ingin mendapat jatah kursi menteri.

Negara kita ini semakin ke depan semakin bobrok aja kayaknya, apa lagi jika pemerintahan ke depan masih tetap diisi oleh orang-orang lama yang bergaya reformasi, padahal yang sekarang saja semua orangnya itu diisi oleh dendam orde baru, namun big boss-nya aja yang agak reformasi (jokowi) walau tetap dibisikin ide-ide lama yang merongrong rakyat. Penggendutan kementerian itu sama kayak ngasi peluang partai yang tidak ada pos menterinya, oleh karena itu digendutin biar semua terayomi, jelas kalau semakin gendut akan makin banyak anggaran untuk semua, dan tentunya akan semakin membebani negara, defisit, dsb, jadinya rakyat yang susah, apa lagi trader, pasti pajak trading akan dinaikan untuk membayar gaji pegawai di kementerian yang baru. Heheheh.

Program makan siang gratis, efektif gak sih, saya pikir tidak terlalu urgent dengan makan siang gratis karena selama ini orang tuanya masih bisa ngasih makan 3 kali sehari untuk anak-anaknya meski dengan lauk seadanya. Pemerintah terpilih harus lebih efektif dalam melakukan perencanaan kedepan, jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tepat sasaran. Akan lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa membantu pertumbuhan atau melancarkan roda perekonomian masyarakat khususnya di daerah-daerah yang tergolong miskin.

Rencana makan siang gratis bukan solusi komprehensif untuk mencegah stunting dan memperbaiki gizi buruk pada anak-anak sekolah karena sangat berpotensi tidak tepat sasaran dan dapat memicu masalah baru seperti jumlah nutrisi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan berpotensi terjadinya lahan baru buat mereka untuk melakukan korupsi. Penanganan stunting seharusnya dilakukan pada anak usia kurang dari lima tahun, jadi jika membidik anak usia sekolah hingga SMA, jelas program ini tidak tepat sasaran karena menurut WHO definisi stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan anak usia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi (kronis) atau infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar.

Otak ane juga ga nyampe, mungkin ane yang menjadi bodoh... Ini makan siang gratis kok jadi program andalan sampai butuh kementerian khusus. Alasannya untuk mencegah stunting dan bikin rakyat pinter dan sehat nanti di masa depan. Tapi kok rasanya ga masuk akal banget kalau APBN dipakai untuk ngasi makan siang terus menerus. Alhasil APBN habis buat (1) Nggaji PNS & (2) Ngasi gratisan makan siang.

Nah itu sudah dikasih makan siang gratis kurang support apa lagi? Hahaha, bapak + ibunya biar makan jagung dan singkong, lauknya keong.
Jokes aside, harusnya program itu buat naikin produktivitas -> naekin penghasilan rakyat -> rakyat kaya ga butuh makan siang gratis, bisa beli sendiri.