Topic: Kebijakan Pemerintah di Sektor Pariwisata dan Hiburan (Read 367 times)

Iya betul gan kejadian ini memang sering kita jumpai ketika kita berkunjung ke suatu destinasi wisata yang mana di situ perlakuan orang nya itu memang begini kenyataan nya gan,tentang ini tidak hanya dirasakan oleh turis asing saja,namun mungkin ini semua pernah dialami juga oleh kita atau sanak saudara kita yang hendak berwisata.

Bener memang pemerintah harus bertindak tegas apa lagi yang mau kita kunjungi semisal hanyalah pantai saja,jika kita berwisata misal ke pantai yang memang cukup populer juga yaitu pantai pelabuhan ratu,tidak asing lagi kan jika mendengar pantai ini gan,nah disini juga suka ada orang yang memanfaatkan momen dimana dia minta uang parkir seenak nya dia, padahal sebenarnya kita sudah bayar parkir itu tapi suka ada lagi yang datang meminta uang parkir kembali

Betul sekali gan saya juga kurang menyetujuinya,cerita ini itu sekarang sedang dialami oleh inul Daratista yang mana dia kan punya tempat hiburan berupa karoke,nah inul ternyata mengeluhkan pajak dan lain-lainnya yang harus dibayar inul ternyata itu jumlah nya lumayan gede,dan kenapa inul ngeluh ? Dikarenakan penghasilan yang dia dapat tidak sebanding dengan pajak yang harus dia bayar, ternyata bukan hanya pajak saja yang harus inul bayar ternyata banyak pelintiran-pelintiran lain nya(soal lagu,sudah jelas).
Dan inul bilang saya bukan nya untung yang ada buntung😅.

ya benar gan, sudah menjadi rahasia publik kalau ditempat wisata yang sudah maju makin marak dengan calo yang berasal dari pemuda setempat, meresahkan sekali bagi pengunjung, tidak sedikit mereka memintan uang pajak daerah atau uang masuk, kadangkala rombongan hendak masuk diminta uang seenak mereka, yang lebih parah permintaan uang bukan sekali, berkali-kali waktu masuk ketempat wisata, belom lagu uang parkir di dalamnya, sungguh meresahkan bagi pengunjung perlakukan pemuda setempat yang seenaknya memungut liar.

Pemerintah setempat harus menindaklanjuti kasus seperti itu, supaya tempat wisata lokal berkembang dan warga setempat bisa mencari nafkah di tempat wisata seperti berjualan, menyediakan tempat duduk, dan fasilitas lainnya supaya masyarakat nyaman menghabiskan masa liburan mereka, jika permasalahan pemungutan liar masih marah maka masyarakat yang inging berwisata kesana jadi mengurang sehingga pengunjung sedikit warga yang berjualan disitu juga minim pendapatan akibat marak pungutan liar seperti itu, saling menjaga satu sama lain agar bisa mencari nafkah dengan baik tanpa merugikan orang banyak.

Untuk pariwisata yang sudah go internasional sih biasa nya sering kena perhatian dari pemerintah nya langsung dan pasti nya aturan-aturan tersebut sudah di kaji terlebih dahulu,dan dijadikan hal pembahasan yang pasti nya tidak mudah untuk mendapatkan keputusan nya juga, menurut saya biasa nya hal seperti ini itu sudah diterapkan diberbagai industri hiburan yang sudah di kunjungi turis - ruris asing,seperti candi Borobudur juga sekarang harga tiket untuk warga asing cukup mahal, saya rasa jika tempat tersebut sudah di kunjungi turus itu hal-hal yang biasa ya.
Ini wisata yang ada di daerah sendiri ketika kita mau mengunjungi nya eh malah banyak calo nya,belum juga sampai ke tempat tujuannya sudah banyak sekali pungli-pungli jalanan,yang jika tidak kita kasih uang anycaman lah yang dilayangkan.

Meskipun itu memang harus dilakukan tetapi terkadang hal ini juga justru menjadi sebuah situasi yang justru menjadi terbalik karena pada akhirnya sektor wisata yang harusnya dicanangkan untuk keuntungan masyarakat juga justru dijadikan sebagai usaha di beberapa kalangan, kita tidak bisa menampik bahwa banyak sekali pariwisata yang ada di negara kita baik itu yang terkenal maupun tidak terkenal pada akhirnya itu di kuasai beberapa ormas atau oknum yang justru itu membuat citra pariwisata menjadi jelek dan itu adalah fakta yang memang tidak bisa dilepaskan dari pariwisata yang ada saat ini.
Padahal jika mengacu kepada tujuan pemerintah hal ini adalah untuk meningkatkan anggaran dari pemerintah itu sendiri serta untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di dekat wilayah pariwisata itu sendiri.
Selain itu, pemerataan anggaran dari pemerintah untuk membantu peningkatan sektor pariwisata itu cukup besar dan saya mendapatkan beberapa data di tahun 2021 saja pemerintah sudah membuat alokasi bahwa untuk sektor pariwisata dan SDM terkait itu anggaran nya sekitar7.67 triliun dan menurut saya itu adalah anggaran yang cukup besar yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik.


Tapi memang disisi lain selalu saja ada beberapa oknum yang memang ingin menjadikan itu sebagai kekuasaan agar meraup keuntungan sendiri selain dari pemotongan disana sini dari alokasi yang diberikan yang harusnya menjadi perhatian lebih dalam peningkatan sumber daya praiwisata yang ada di negara kita saat ini.

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan niscaya pemerintah harus memperhatikan juga aspek umum pada daerah tersebut sehingga tidak terjadi kontradiksi terhadap keputusan-keputusan tersebut, dalam hal membuat kebijakan dalam sektor pariwisata hendaknya juga adanya income bagi masyarakat, berbicara pariwisata sama halnya berbicara pendapatan atau keuanganmaka aturan-aturan yang dibuat harus bijak dan menyentuh ke semua lapisan masyarakat. dengan lahinrya kebijakan dan aturan-aturan yang berlaku. maka siapapun nantinya yang memimpin didaerah tersebut maka akan mudah dalam mengelolanya.

Pemerintah saat ini terus mengenjot pendapatan daerah lewat berbagai sektor seperti pariwisata , karna pariwisata salah satu dasar kebutuhan manusia, saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar, dalam hal rekreasi, serta melakukan bebagai penelitian, serta menjadi objek pendidikan juga, dengan adanya pesona alam bisa memberikan juga magnet buat para turis mancanegara, kedatangan mereka mendongkrak pendapatan masyarakat secara cepat dan pertumbuhan ekonomi lewat kuliner kuliner mancanegara. Saat ini pemerintah harus membuat undang undang khusus demi menjaga sektor ini sehingga juga tidak menghilangkan kearifan lokal

Setuju saya dengan anda, yang punya usaha bukan nya usaha nya maju yang ada malah gulung tikar karena sepi pengunjung.
Pemerintah perlu memperhatikan kembali tentang putusan kenaikan pajak tersebut.
Biar sama-sama untung dan maju,dan juga sukses bersama.

jika statement seperti itu keluar dari pembuat kebijakan dan viral di luar negeri
maka destinasi wisata di indonesia tidak akan laku lagi. sama halnya misal UU narkoba miras prostitusi dll nya di legalkan maka statement yang keluar terserah orang nya loe ga mau ya ga usah lakukan, apa penduduk yang mayoritas muslim menerima dengan statement itu yang ngasih statement seperti itu jika pembuat kebijakan pasti akan lengser dari jabatan nya, di demo terus.

jika harga tiket masuk orang asing ya hanya berpengaruh ke orang asing.
tapi dengan HTM yang tinggi bisa mempengaruhi kunjungan wisata asing khususnya ke bali.
dengan pajak yang tinggi dan HTM yang tinggi pula merupakan pukulan yang telak bagi industri hiburan dan pariwisata di indonesia

Ini memang sangat aneh dan tidak masuk logika namun saya tidak heran lagi gan karena ini adalah Indonesia yang mana para pejabatnya selalu membuat aturan yang aneh lalu memberikan informasi ataupun alasan yang tidak logis padahal kita bisa mengkaji sendiri atas apa yang mereka lakukan adalah hanya untuk kepentingan kepentingan pribadinya saja.

Ane rasa sih ini memang akal-akalan pemerintah untuk mencari penghasilan tambahan. Kalau dari ceritanya agan sarah azhari dimana terjadinya perbedaan tiket masuk di beberapa lokasi wisata mungkin uangnya itu antara si pengelola tempat wisata dan pemda. Nah kalau HTM ini kayaknya sepenuhnya buat pemda setempat. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah kalau uangnya dikelola dengan bijak dan semakin memajukan pariwisata bali. Harapannya uang tersebut bisa dikelola dan dipakai untuk menjaga, membersihkan dan melestarikan tempa-tempat wisata di bali. Tapi tahu sendiri bagaimana bobroknya kinerja pemerintah kita apalagi uang seperti itu pasti sangat mudah sekali untuk di korupsi.


Itulah salah satu dampak negatif dari pemberlakuan peraturan ini. Mungkin bagi beberapa turis dari negara maju hal ini tidak menjadi masalah karena HTM 150ribu artinya sekitar $10 yang tentu saja itu bukan harga yang mahal. Tapi masalahnya adalah bisa saja turis berpikir berwisata ke bali apa-apa dikenai biaya dan ini akan memperburuk citra bali di mata dunia. Ane benar-benar bingung dengan kebijakan pemerintah yang seperti ini.

Kemarin heboh soal tinggi pajak hiburan yang membuat salah satu artis di negara kita bersuara. Sekarang lanjut ke pajak turis asing di Bali. Memang, penerapan pajak terhadap sektor pariwisata ini memang penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Indonesia. Saya kira, harusnya pemerintah kita melihat juga ekonomi sekarang lagi susah-susahnya. Namun, kebijakan pajak yang tinggi contohnya seperti pajak hiburan dan pajak untuk turis untuk pengunjung asing di Bali memiliki potensi untuk mengurangi daya tarik pariwisata di negara ini.

Saat persaingan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand semakin ketat, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menimbang dampaknya terhadap sektor pariwisata dalam jangka panjang. Harusnya yang dibenahi itu seperti insfrastruktur di bali atau memberikan insentif bagi mereka pelaku usaha. Kalau memang benar ada penerapan pajak seperti OP katakan, bukan tidak mungkin kedepan akan berkurang jumlah yang datang ke bali.

saya cukup bingung dengan keputusan pungutan pajak ini, jujur saya baru tahu akan peraturan ini. Setelah mencari dari artikel yang saya temukan dan di rilis pada 2023 lalu^[1], katanya pungutan ini bukan untuk mencari tambahan uang dari sektor wisata. Tetapi untuk membuat turis asing lebih menghargai kearifan lokal. kira-kira apa hubungan antara pajak dan kearifan lokal? seperti suatu hal yang mengada-ngada sih. Kalau memang ingin menghargai kearifan lokal ya larangan bikini di Bali lebih masuk akal.

^{[1] https://www.liputan6.com/bisnis/read/5377752/tarik-turis-asing-pajak-wisata-rp-150000-bali-bisa-kantongi-rp-600-miliar-per-tahun?page=3}

Pintu masuk dan destinasi utama itu di Bali gan, simpelnya itu kalau turis banyak yang ga ngerti Bali itu adalah provinsi di Indonesia. Lebih terkenal Bali daripada Indonesia

Sebetulnya kalau pengelolaannya bagus, mau seramai apapun ya bisa. Justru yang menjadi penilaian itu jumlah wisatawan yang masuk, semakin tinggi dinilai semakin baik dan semakin cuan. Kalau sepi yang datang, cuannya juga sepi. Ini kita bicara wisatawan asing lho ya, yang pastinya bakal belanja, nginep di hotel, clubbing, dsb. Bukan turis budget lokal...

Luar biasa bokek

Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan pajak pariwisata dan hiburan menurut saya itu bukanlah hal yang tepat,  memang menguntungkan bagi pemerintah namun tidak bagi pelaku usaha, karena semakin pajak dinaikkan pasti disitu semua harga nya juga naik,  dan dapat mengakibatkan sepi pengunjung atau pembeli, repot kan udah membayar pajak mahal , tapi tempat wisata ataupun hiburan sepi pengunjung, 😄

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Semakin tinggi tarif pajak, makan akan berkemungkinan menurunkan minat para investor di sektor pariwisata, termasuk juga dalam penyelanggaran event yang berkaitan dengan sektor Pariwisata dan hiburan, sehingga hal ini masih perlu dipertimbangkan, dan jangan sampai ada pengurangan para pekerja atau pegawai yang kerja berkaitan dengan sektor ini. Karena dampak penerapan pajak yang tinggi ini dapat memungkinan pengusaha akan kehilangan para konsumen  yang dikarenakan imbasnya setor hiburan berpotensi akan mati dan pekerjaan bisa saja hilang. Indonesia pada saat ini masih berjuang setelah covid kemarin (recovery) di sektor pariwisata dan hiburan dan mendapatkan permasalahan baru untuk berkopetensi untuk meciptakn daya saing pariwisata dengan negara lain.

Dan sungguh-sungguh luar biasa pemerintahan saat ini, setelah waktu kebelakang pemerintah menaikan PPN, yang sangat memberatkan pengusaha yang bergerak dalam bidang kuliner dan sejenisnya. kini pemerintah kembali menaikan pajak pada sektor hiburan terkhusus hiburan malam, yang dimana tentunya hal ini cukup memberaktkan mereka para pengusaha yang bergerak pada sektor tersebut, dan beberapa diantaranya bisa saja mengalami kolaps dan bahkan harus gulung tikar, karena pemasukan sudah tidak sesuai dengan pengeluaran.

Dan yang namanya pengusaha, mereka itu tidak ingin rugi dan selalu ingin untung. Yang dimana pada akhirnya pajak ini akan dibebankan kepada para pengujungnya, yaitu dengan menaikan harga tiket masuk (HTM). Sementara itu Indonesia bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan mancanegara berkunjung kesini, selain daripada memiliki keindahan dan pulau-pulaunya yang eksotis, akan tetapi terkait harga-harga pun terbilang murah, dan dengan adanya kebijakan tersebut, hal ini bisa memungkin para wisatawan untuk berpikir dua kali seblum benar-benar memutuskan untuk berlibur ke indonesia.

---

Mau berlibur.. kena pajak, mau ngopi di cafe kena PPN.... udahlah yang paling bener tuh... diem dirumah untuk menikmati secangkir kopi dan biarlakanlah pikiran saja yang traveling...

Kalau tujuannya untuk mengurangi kepadatan wisata sih menurut ane itu langkah yang salah, seharusnya kan pemda setempat mewujudkan program pemerintah "Wonderful Indonesia" bukan malah membatasi didatangi. Wisatawan asing datang ke indonesia juga bisa mendatangkan devisa negara, mereka datang bawa dollar, euro dan currency lainnya lalu ditukar dan dibelanjakan dengan rupiah, ini juga salah satu strategi pemerintah untuk menciptakan bisnis UMKM bagi warga lokal.

Setiap Daerah sebenarnya memiliki beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya Pajak Turis Asing kalau di bali, itu semua sudah diatur dalam Peraturan Daerah biasanya. Menurut saya Pemerintah Derah biasanya akan melakukan penelitian sebelum menerapkan sebuah aturan, dan dampak yang di timbulkan ketika aturan tersebut di berlakukan kemudian hari, saya pikir dalam kasus HTM ini besarannya tidak akan membuat para turis menugurungkan niatnya untuk pergi ke Bali. Selain itu, terkait besarannya pajaknya tentu akan di klasifikasikan sesuai kriteria tempat, besarannya juga akan mengikuti secara otomatis, tidak semua tempat akan di berlakukan Pajak maksimal sampai 75%.

Hasil Pemengutan PAD tersebut tentunya juga akan kembali ke Daerah sendiri, dan pengelolaan PAD juga di atur kembali melalui Peraturan Daerah. Misalnya uang dari PAD di akan di Prioritaskan untuk membangun fasilitas publik yang mendukung sektor wisata dan jumlahnya sejumlah 50%, sisanya akan di plot untuk Program atau Kegiatan Pemerintah dalam bidang Seni dan Budaya. Cuman persisnya saya tidak tahu karena tidak membaca peraturan Pemerintah Daerah Bali dalam hal pengelolaan PAD, namun bisa di akses di sumber yang saya cantumkan.

Sumber : https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/29053