Sebenarnya kita lihat kebelakang yang bersangkutan sudah pernah disidangkan juga bebas karena dilindungi Doktrin Business Judgment Rules. Sekarang diperiksa lagi dengan kasus yang sama. Revisi UU BUMN karena harus jelas kerugian keuangan negara itu apa dalam BUMN, harus dibedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan perusahaan, Negara kita penuh dengan drama tapi jika lengket selalu dengan partai penguasa pastinya aman dan sejahtera.
Ane sempat greget juga, padahal sudah ada kontrol penuh dari menteri BUMN, tapi tetap saja semua kuasa ada di direktur pertamina, jadi buat apa kementerian BUMN dibentuk jika organisasi dibawahnya bahkan mengontrol sendiri keuangan dan regulasi?. Artinya di sini ada tumpang tindih di setiap peraturan di BUMN, dimana seharusnya mereka dapat mengatur semua organisasi di bawahnya. Inilah sistem yang diwariskan kompeni, maka banyak pengamat bilang kalau semua perusahaan plat merah tersebut diswastakan saja, karena disamping ngabisin anggaran negara (APBN), disitu juga banyak celah korupsi seperti yang telah dilakukan direktur pertamina terdahulu. 
Topic: Mantan Dirut Pertamina ditahan, Apakah SBY juga? (Read 481 times)
Mantan direktur pertamina Karen Agustiawan periode tahun 2009-2014 ini telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena merugikan negara sebesar 2.1 triliun atas pengadaan LNG di tahun 2012. Mantan menteri BUMN kala itu, Dahlan iskan juga disebut Karen sebagai disposisi untuk pengadaan tersebut, dan bahkan Presiden SBY kala itu yang memberikan instruksi pengadaan tersebut.
Apakah drama politik ini akan berlanjut terhadap mantan orang no.1 RI?, kita tahu sendiri kemana arah politik dia, mungkinkah sudah mulai perang politik?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0k76k1p4ko
Tentu saja kita semua tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik, bisa jadi ini adalah strategi untuk mencari kejelekkan atau kesalahan dari antar calon kandidat partai, memang sangat sulit untuk membuktikan hal tersebut apakah ini drama atau settingabelaka, kita rakyat biasa hanya bisa memberikan argumen sejauh mata kita melihat atau mendengarkan berita saja, dan kasus ini perlu diperhatikan dan didalami oleh penyidik kepolisian agar terbongkar semua kejahatan korupsi di dalam BUMN. Dan sudah hal yang wajar jika mendekati pemilu maka banyak kasus kasus kejahatan di lingkup pemerintahan akan segera terbongkar.Apakah drama politik ini akan berlanjut terhadap mantan orang no.1 RI?, kita tahu sendiri kemana arah politik dia, mungkinkah sudah mulai perang politik?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0k76k1p4ko
Dengan adanya kasus semacam ini, maka bisa membuat citra Partai di mata masyarakat akan menurun drastis, bukan hanya Partai Demokrat saja. Meski kita tahu bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak melakukan korupsi. Secara akal sehat, kenapa setiap kasus baru di usut ketika menjelang pemilu, jika tidak ada kepentingan di baliknya, apalagi angkanya cukup besar.
Sebenarnya kita lihat kebelakang yang bersangkutan sudah pernah disidangkan juga bebas karena dilindungi Doktrin Business Judgment Rules. Sekarang diperiksa lagi dengan kasus yang sama. Revisi UU BUMN karena harus jelas kerugian keuangan negara itu apa dalam BUMN, harus dibedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan perusahaan, Negara kita penuh dengan drama tapi jika lengket selalu dengan partai penguasa pastinya aman dan sejahtera.
Tidak bisa dipungkiri memang apa yang semua terjadi ini tidak terlpas dari isu politik yang dibuat oleh lawan untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politiknya.Kini SBY sudah turun gunung dan siap bertempur untuk memenagkan salah satu capres sehingga hal hal seperti ini kembali di angkat untuk menjatuhkan elektabilitas partai demokrat dan koalisi khusnya.
Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum di negrri ini, kasus ini sudah pernah di angkt lalu tenggelam lagi, kini di angkat lagi, paling kalau pemilu sudah siap kasus ini akan hilang lagi.
Dan selain itu, menurut saya, menjelang pemilu sudah menjadi hal yang lumrah untuk mengungkap kejanggalan atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bidang politik, dengan kata lain ini adalah strategi atau langkah untuk menjatuhkan calon lawan politik.
Setuju dengan pendapat anda, memang undang-undang yang ada dinegeri ini masih diragukan dan masyarakat khususnya tidak akan percaya lagi dengan undang-undang yang ada dinegeri ini, ya tentu saja kita hanyalah masyarakat biasa, hanya saja dengan pendapat dan kritik terkadang kita masih diabaikan, Tidak Dapat dipungkiri bahwa yang kuat akan tetap menang, sedangkan yang lemah akan kalah.
Sebenarnya kita lihat kebelakang yang bersangkutan sudah pernah disidangkan juga bebas karena dilindungi Doktrin Business Judgment Rules. Sekarang diperiksa lagi dengan kasus yang sama. Revisi UU BUMN karena harus jelas kerugian keuangan negara itu apa dalam BUMN, harus dibedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan perusahaan, Negara kita penuh dengan drama tapi jika lengket selalu dengan partai penguasa pastinya aman dan sejahtera.
Tidak bisa dipungkiri memang apa yang semua terjadi ini tidak terlpas dari isu politik yang dibuat oleh lawan untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politiknya.Kini SBY sudah turun gunung dan siap bertempur untuk memenagkan salah satu capres sehingga hal hal seperti ini kembali di angkat untuk menjatuhkan elektabilitas partai demokrat dan koalisi khusnya.
Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum di negrri ini, kasus ini sudah pernah di angkt lalu tenggelam lagi, kini di angkat lagi, paling kalau pemilu sudah siap kasus ini akan hilang lagi.
Berita terbaru mengenai Karen, akhirnya Hakim menolak gugatan praperadilan. Sehingga kasus tersebut akan berlanjut, dan kita mungkin akan melihat drama-drama baru yang melibatkan partai ke depan.
https://www.antaranews.com/berita/3804921/kpk-apresiasi-hakim-tolak-gugatan-praperadilan-karen-agustiawan
Dan hal ini disebabkan karena minusnya mentalitas bersih, jujur dan bertanggung jawab dalam sebuah birokrasi sehingga hal ini menciptkan iklim yang menunjang aparat menjadi berprilaku kotor. Dan hal ini diperparah bahwa faktanya pengawas tidak lagi dapat diharapkan dan diandalkan sehinga alih-alih mereka dapat menyelasaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justru mereka sendirilah yang menjadi bagaian dari persoalan yang ada.
Yups, seperti yang terjadi sekarang ini, yang memeriksa terperiksa juga masih ada konflik kepentingan sendiri. Misal Jimly Ashiddiqie yang jadi MKMK (Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi) yang memeriksa Hakim MK karena memutuskan Gibran maju jadi cawapres, Jimly Ashiddiqie disebut sebagai pendukung prabowo, dan menyampaikan dukungannya pada mei 2023 lalu. Dan tidak hanya itu, anaknya Robby juga disebut sebagai pengurus harian partai gerindra, So, atas hal ini, apakah lembaga Ad Hoc tersebut tidak dalam konflil kepentingan?, ane yakin, ujung-ujungnya akan clear, tidak ada kesalahan, dan semua berjalan sesuai hukum.
Itulah mengapa negeri kita tidak maju-maju, walau pun yang maju berumur muda (36 tahun) tetap saja oligarki di sekeliling dia itu orang-orang tua untuk menularkan cara berdemokrasi cara tua.
https://nasional.kompas.com/read/2023/10/24/08163591/jimly-ashiddiqie-jadi-anggota-mkmk-pernah-dukung-prabowo-dan-anaknya?page=all
Sebenarnya kita lihat kebelakang yang bersangkutan sudah pernah disidangkan juga bebas karena dilindungi Doktrin Business Judgment Rules. Sekarang diperiksa lagi dengan kasus yang sama. Revisi UU BUMN karena harus jelas kerugian keuangan negara itu apa dalam BUMN, harus dibedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan perusahaan, Negara kita penuh dengan drama tapi jika lengket selalu dengan partai penguasa pastinya aman dan sejahtera. https://www.antaranews.com/berita/3804921/kpk-apresiasi-hakim-tolak-gugatan-praperadilan-karen-agustiawan
di antara institusi yang ente sebutkan di atas itu sudah ada pengawasnya, Polri, Kejaksaan mapun KPK. Tapi tetap saja, walau lembaga pengawas ketiga tersebut dalam lingkup Ad Hoc, mereka juga tidak bisa semena-mena masuk untuk memeriksa aparat jika terdapat indispliner, Para pengawas masih tetap harus minta persetujuan pimpinan jika mereka hendak memeriksa si tertuduh. Oleh karena itu, sulit dan berbelit-belit untuk membersihkan itu semua. Belum lagi tekanan atau ada tawaran damai dari mereka jika menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan.
semua yang anda sebutkan, itu semua normatif administratif agar sebuah pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar. Namun memang benar bahwa yang menjadi permasalahanya adalah masih adanya kongkalikong dibelakang layar sehingga apa yang menjadi permasalahan itu disembunyikan bukan diselesaiakan. Dan hal ini disebabkan karena minusnya mentalitas bersih, jujur dan bertanggung jawab dalam sebuah birokrasi sehingga hal ini menciptkan iklim yang menunjang aparat menjadi berprilaku kotor. Dan hal ini diperparah bahwa faktanya pengawas tidak lagi dapat diharapkan dan diandalkan sehinga alih-alih mereka dapat menyelasaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justru mereka sendirilah yang menjadi bagaian dari persoalan yang ada.
Itulah mengapa negeri kita tidak maju-maju, walau pun yang maju berumur muda (36 tahun) tetap saja oligarki di sekeliling dia itu orang-orang tua untuk menularkan cara berdemokrasi cara tua.
https://nasional.kompas.com/read/2023/10/24/08163591/jimly-ashiddiqie-jadi-anggota-mkmk-pernah-dukung-prabowo-dan-anaknya?page=all
Berita terbaru mengenai Karen, akhirnya Hakim menolak gugatan praperadilan. Sehingga kasus tersebut akan berlanjut, dan kita mungkin akan melihat drama-drama baru yang melibatkan partai ke depan.
https://www.antaranews.com/berita/3804921/kpk-apresiasi-hakim-tolak-gugatan-praperadilan-karen-agustiawan
Dan hal ini disebabkan karena minusnya mentalitas bersih, jujur dan bertanggung jawab dalam sebuah birokrasi sehingga hal ini menciptkan iklim yang menunjang aparat menjadi berprilaku kotor. Dan hal ini diperparah bahwa faktanya pengawas tidak lagi dapat diharapkan dan diandalkan sehinga alih-alih mereka dapat menyelasaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justru mereka sendirilah yang menjadi bagaian dari persoalan yang ada.
Yups, seperti yang terjadi sekarang ini, yang memeriksa terperiksa juga masih ada konflik kepentingan sendiri. Misal Jimly Ashiddiqie yang jadi MKMK (Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi) yang memeriksa Hakim MK karena memutuskan Gibran maju jadi cawapres, Jimly Ashiddiqie disebut sebagai pendukung prabowo, dan menyampaikan dukungannya pada mei 2023 lalu. Dan tidak hanya itu, anaknya Robby juga disebut sebagai pengurus harian partai gerindra, So, atas hal ini, apakah lembaga Ad Hoc tersebut tidak dalam konflil kepentingan?, ane yakin, ujung-ujungnya akan clear, tidak ada kesalahan, dan semua berjalan sesuai hukum.
Itulah mengapa negeri kita tidak maju-maju, walau pun yang maju berumur muda (36 tahun) tetap saja oligarki di sekeliling dia itu orang-orang tua untuk menularkan cara berdemokrasi cara tua.
https://nasional.kompas.com/read/2023/10/24/08163591/jimly-ashiddiqie-jadi-anggota-mkmk-pernah-dukung-prabowo-dan-anaknya?page=all
https://www.antaranews.com/berita/3804921/kpk-apresiasi-hakim-tolak-gugatan-praperadilan-karen-agustiawan
di antara institusi yang ente sebutkan di atas itu sudah ada pengawasnya, Polri, Kejaksaan mapun KPK. Tapi tetap saja, walau lembaga pengawas ketiga tersebut dalam lingkup Ad Hoc, mereka juga tidak bisa semena-mena masuk untuk memeriksa aparat jika terdapat indispliner, Para pengawas masih tetap harus minta persetujuan pimpinan jika mereka hendak memeriksa si tertuduh. Oleh karena itu, sulit dan berbelit-belit untuk membersihkan itu semua. Belum lagi tekanan atau ada tawaran damai dari mereka jika menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan.
semua yang anda sebutkan, itu semua normatif administratif agar sebuah pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar. Namun memang benar bahwa yang menjadi permasalahanya adalah masih adanya kongkalikong dibelakang layar sehingga apa yang menjadi permasalahan itu disembunyikan bukan diselesaiakan. Dan hal ini disebabkan karena minusnya mentalitas bersih, jujur dan bertanggung jawab dalam sebuah birokrasi sehingga hal ini menciptkan iklim yang menunjang aparat menjadi berprilaku kotor. Dan hal ini diperparah bahwa faktanya pengawas tidak lagi dapat diharapkan dan diandalkan sehinga alih-alih mereka dapat menyelasaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justru mereka sendirilah yang menjadi bagaian dari persoalan yang ada.
Itulah mengapa negeri kita tidak maju-maju, walau pun yang maju berumur muda (36 tahun) tetap saja oligarki di sekeliling dia itu orang-orang tua untuk menularkan cara berdemokrasi cara tua.
https://nasional.kompas.com/read/2023/10/24/08163591/jimly-ashiddiqie-jadi-anggota-mkmk-pernah-dukung-prabowo-dan-anaknya?page=all
kehadiran Aparat penegak hukum polisi dan kejaksaan saja tidaklah cukup untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi diranah pemerintah karena mau itu kejaksaan, aparat penegak hukum maupun KPK, sama saja lembaga dan intasi tersebut belum bisa berprilaku netral. Dan seharusnya antar kelembagaan ini saling mengawasi satu sama lain agar upaya penegakan hukum bisa tercapai.
di antara institusi yang ente sebutkan di atas itu sudah ada pengawasnya, Polri, Kejaksaan mapun KPK. Tapi tetap saja, walau lembaga pengawas ketiga tersebut dalam lingkup Ad Hoc, mereka juga tidak bisa semena-mena masuk untuk memeriksa aparat jika terdapat indispliner, Para pengawas masih tetap harus minta persetujuan pimpinan jika mereka hendak memeriksa si tertuduh. Oleh karena itu, sulit dan berbelit-belit untuk membersihkan itu semua. Belum lagi tekanan atau ada tawaran damai dari mereka jika menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan.Dan hal ini disebabkan karena minusnya mentalitas bersih, jujur dan bertanggung jawab dalam sebuah birokrasi sehingga hal ini menciptkan iklim yang menunjang aparat menjadi berprilaku kotor. Dan hal ini diperparah bahwa faktanya pengawas tidak lagi dapat diharapkan dan diandalkan sehinga alih-alih mereka dapat menyelasaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justru mereka sendirilah yang menjadi bagaian dari persoalan yang ada.
Quote from: blue Snow
Btw, sudah lama tidak terdengar berita mengenai dirut pertamina, sepertinya semenjak partai yang tertuduh tersebut sudah mulai merapat ke pemerintahan, berita soal mereka sudah redam. Mungkin mereka sudah deal, dan salam-salaman di belakang. Sekarang ini, mulai santer isu untuk memakzulkan pimpinan KPK yang dituduh memeras mantan mentan SYL.
Semua partai memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda-beda dan setiap partai juga memiliki kekuasaan namun ranah nya saja berbeda, ada partai itu yang berkuasa di lembaga, ada yang berkuasa di kementrian dan yang lainnya. Sehingga untuk biasa saling mengamankan satu sama lain mereka lebih memilih untuk bekerja sama dibelakang layar dan untuk menutup kasusnya mereka melakukan manuver dengan menjatuhkan lawa politiknya dan memunculkan isu baru.
kehadiran Aparat penegak hukum polisi dan kejaksaan saja tidaklah cukup untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi diranah pemerintah karena mau itu kejaksaan, aparat penegak hukum maupun KPK, sama saja lembaga dan intasi tersebut belum bisa berprilaku netral. Dan seharusnya antar kelembagaan ini saling mengawasi satu sama lain agar upaya penegakan hukum bisa tercapai.
di antara institusi yang ente sebutkan di atas itu sudah ada pengawasnya, Polri, Kejaksaan mapun KPK. Tapi tetap saja, walau lembaga pengawas ketiga tersebut dalam lingkup Ad Hoc, mereka juga tidak bisa semena-mena masuk untuk memeriksa aparat jika terdapat indispliner, Para pengawas masih tetap harus minta persetujuan pimpinan jika mereka hendak memeriksa si tertuduh. Oleh karena itu, sulit dan berbelit-belit untuk membersihkan itu semua. Belum lagi tekanan atau ada tawaran damai dari mereka jika menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan.Btw, sudah lama tidak terdengar berita mengenai dirut pertamina, sepertinya semenjak partai yang tertuduh tersebut sudah mulai merapat ke pemerintahan, berita soal mereka sudah redam. Mungkin mereka sudah deal, dan salam-salaman di belakang. Sekarang ini, mulai santer isu untuk memakzulkan pimpinan KPK yang dituduh memeras mantan mentan SYL.
Ane cuma narik nafas doang, dari dulu itu yang namanya pimpinan KPK tidak bisa tidur nyenyak, pasti akan digempur terus biar makin lemah.
Mungkin kasus tersebut sudah jadi sandera bagi parpol opisisi untuk saling menutupi. Mungkin SBY juga nemu kalau parpol oposisi besar juga ada yang korupsi gede sehingga tidak usut. Artinya ada deal-dealan rahasia supaya tidak saling terlibat. Mungkin kalau SBY tersangka, Mantan presiden lain juga akan diungkit permasalahan korupsinya sehingga mending saling tutupi di tingkat atas.
Namun tidak akan terjadi demikian jika KPK di Negara kita ini berprilaku netral, maka tidak akan terjadi yang namanya deal-dealin antar ketum parpol untuk saling menutupi satu sama lain. Dan ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dalam setiap lembaga ataupun intansi penegak hukum didalamnya terdapat orang-orang partai yang memang sengaja mereka pasang agar bisa mengamankan parpolnya diranah hukum. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa penguasa dinegara kita ini bukanlah pengusaha ataupun pemerintah akan tetapi partai politiklah yang berkuasa atas negeri kita tercinta ini
Memang untuk saat ini banyak orang yang berbicara tentang hal itu dan beberapa diantaranya berencana untuk membubarkan KPK, akan tetapi saya tidak menyetujui akan hal ini karena bagaimanapun kehadiran KPK sangatlah penting dan memilki peranan khusus sebagai lembaga pemberantas korupsi di negara kita ini. Dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pembersihan terhadap lembaga KPK untuk memberantas oknum-oknum yang bermain disana sehingga menjadi lembaga KPK bisa menjadi lebih netral dan bersih.
kehadiran Aparat penegak hukum polisi dan kejaksaan saja tidaklah cukup untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi diranah pemerintah karena mau itu kejaksaan, aparat penegak hukum maupun KPK, sama saja lembaga dan intasi tersebut belum bisa berprilaku netral. Dan seharusnya antar kelembagaan ini saling mengawasi satu sama lain agar upaya penegakan hukum bisa tercapai.
Mungkin kasus tersebut sudah jadi sandera bagi parpol opisisi untuk saling menutupi. Mungkin SBY juga nemu kalau parpol oposisi besar juga ada yang korupsi gede sehingga tidak usut. Artinya ada deal-dealan rahasia supaya tidak saling terlibat. Mungkin kalau SBY tersangka, Mantan presiden lain juga akan diungkit permasalahan korupsinya sehingga mending saling tutupi di tingkat atas.
Namun tidak akan terjadi demikian jika KPK di Negara kita ini berprilaku netral, maka tidak akan terjadi yang namanya deal-dealin antar ketum parpol untuk saling menutupi satu sama lain. Dan ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dalam setiap lembaga ataupun intansi penegak hukum didalamnya terdapat orang-orang partai yang memang sengaja mereka pasang agar bisa mengamankan parpolnya diranah hukum. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa penguasa dinegara kita ini bukanlah pengusaha ataupun pemerintah akan tetapi partai politiklah yang berkuasa atas negeri kita tercinta ini
salah satu contoh kasus hambalang yang masih tanda tanya besar knpa sby tak kunjung diperiksa lebih dalam, padahal menurut keteangan saksi ada keterlibatan banyak pihak, bahkan saksi menyebutkan bahwa yang mengatur ini adalah sinterclass jadi mana ada yang berani mengusutnya.
Mungkin kasus tersebut sudah jadi sandera bagi parpol opisisi untuk saling menutupi. Mungkin SBY juga nemu kalau parpol oposisi besar juga ada yang korupsi gede sehingga tidak usut. Artinya ada deal-dealan rahasia supaya tidak saling terlibat. Mungkin kalau SBY tersangka, Mantan presiden lain juga akan diungkit permasalahan korupsinya sehingga mending saling tutupi di tingkat atas. Dan ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dalam setiap lembaga ataupun intansi penegak hukum didalamnya terdapat orang-orang partai yang memang sengaja mereka pasang agar bisa mengamankan parpolnya diranah hukum. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa penguasa dinegara kita ini bukanlah pengusaha ataupun pemerintah akan tetapi partai politiklah yang berkuasa atas negeri kita tercinta ini
salah satu contoh kasus hambalang yang masih tanda tanya besar knpa sby tak kunjung diperiksa lebih dalam, padahal menurut keteangan saksi ada keterlibatan banyak pihak, bahkan saksi menyebutkan bahwa yang mengatur ini adalah sinterclass jadi mana ada yang berani mengusutnya.
Mungkin kasus tersebut sudah jadi sandera bagi parpol opisisi untuk saling menutupi. Mungkin SBY juga nemu kalau parpol oposisi besar juga ada yang korupsi gede sehingga tidak usut. Artinya ada deal-dealan rahasia supaya tidak saling terlibat. Mungkin kalau SBY tersangka, Mantan presiden lain juga akan diungkit permasalahan korupsinya sehingga mending saling tutupi di tingkat atas. Apalagi arah politik SBY saat ini cenderung mendukung pemerintah ini terlihat dari partai Demokrat yang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang merupakan terdiri dari partai koalisi pemerintah dan ditambah lagi baru-baru ini SBY bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor.
ya bisa jadi begitu, tapi bisa juga sebagai kartu sakti supaya partai demokrat tunduk pada pemerintahan saat ini. Apa lagi sudah ada warning dan SP1 dari pemerintah kepada lawan politik, seperti Nasdem. Kalau demokrat macam-macam, maka mereka akan dijadikan pula kayak nasdem, dimana 2 menterinya, menkominfo dan menteri pertanian jadi sandera. selanjutnya, jika nasdem masih ngeyel, menteri lingkungan hidup juga akan di sandera.
Mantan direktur pertamina Karen Agustiawan periode tahun 2009-2014 ini telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena merugikan negara sebesar 2.1 triliun atas pengadaan LNG di tahun 2012. Mantan menteri BUMN kala itu, Dahlan iskan juga disebut Karen sebagai disposisi untuk pengadaan tersebut, dan bahkan Presiden SBY kala itu yang memberikan instruksi pengadaan tersebut.
Apakah drama politik ini akan berlanjut terhadap mantan orang no.1 RI?, kita tahu sendiri kemana arah politik dia, mungkinkah sudah mulai perang politik?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0k76k1p4ko
Sepertinya tidak akan sampai kepada SBY. Karena Kebijakan tidak bisa dipidana dan sejauh ini belum ada bukti petunjuk jika SBY menerima suap atau sejenis lainnya. Dalam perpolitikan SBY sangat lihai. Jika kita menengok kebelakang bagaimana kasus yang menimpa Anas Urbanigrum waktu itu yang selalu menyebut SBY dan anaknya Ibas terlibat dalam kasus Proyek Hambalang tetapi tidak pernah diperiksa oleh KPK bahkan Ibas tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Jadi kasus korusi ini kemungkinan besar hanya menyasar pada Dirut saja. Apalagi arah politik SBY saat ini cenderung mendukung pemerintah ini terlihat dari partai Demokrat yang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang merupakan terdiri dari partai koalisi pemerintah dan ditambah lagi baru-baru ini SBY bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Apakah drama politik ini akan berlanjut terhadap mantan orang no.1 RI?, kita tahu sendiri kemana arah politik dia, mungkinkah sudah mulai perang politik?
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0k76k1p4ko
Kala korupsi terjadi memang teerjadi di tahun poliitik kala SBY mau nyalon lagi. Artinya memang disengaja untuk nyari dana kampanye, dan itu sudah jadi rahasia umum di negara ini. Bahkan saat ini, semua menteri di kabinet ane pikir akan melakukan hal yang sama, beban tahun politik ini akan disasarkan kepada anggota di pemerintahan, karena dana pasti (apbn) dikuasakan kepada menteri yang ditugaskan partai. tidak heran kalau di kementerian pertanian, KPK menemukan uang puluhan milyar.
Diangkatnya kasus yang menyeret nama SBY tak lepas dari perannya yang aktif di tahun politik ini, tentu kasus ini akan sedikit menurunkan pamor calon yang didukung Demokrat efek dari terseretnya nama-nama penting yang bernaung dalam partai demokrat.
Menurut ane juga begitu, Kasus ini dimunculkan kembali kala demokrat memberikan respon dukungannya ke lawan politik. Mungkin kalau SBY ke Ganjar, kasus ini tertutupi dengan rapi, dan tapi kita tahu sendiri bagaimana mahalnya Megawati itu Ke SBY, dia mesti sujud dan minta maaf dulu ke ketua umum atas dosa-dosanya di kala ibu ketum jadi presiden dulu.kerugian negara sampai sebesar itu tentunya tidak hanya menggangu stabilitas keuangan negara, melainkan akan sangat mengganggu pada pelaksanaan program pemerintah yang seharunya bisa dialokasikan dengan benar.
Kala korupsi terjadi memang teerjadi di tahun poliitik kala SBY mau nyalon lagi. Artinya memang disengaja untuk nyari dana kampanye, dan itu sudah jadi rahasia umum di negara ini. Bahkan saat ini, semua menteri di kabinet ane pikir akan melakukan hal yang sama, beban tahun politik ini akan disasarkan kepada anggota di pemerintahan, karena dana pasti (apbn) dikuasakan kepada menteri yang ditugaskan partai. tidak heran kalau di kementerian pertanian, KPK menemukan uang puluhan milyar.
Apakah drama politik ini akan berlanjut terhadap mantan orang no.1 RI?, kita tahu sendiri kemana arah politik dia, mungkinkah sudah mulai perang politik?
dalam perjalanan tugasnya sebagai presiden RI juga seharusnya mendapatkan perhatian dari KPK, karna ketika pengadaan itu juga sebagai perintah presiden dan dahlan iskan yang memberi disposisi tentunya KPK harus melakukan penyelidikan kasus ini secara mendalam, karena bisa jadi kasus ini adalah konspirasi yang sengaja diciptakan demi mendapatkan keuntungan kelompoknya, tapi kalaupun memang presiden RI tidak Terlibat maka harus tetap dilakukan pendalaman agar kasus korupsi ini bisa diungkap sampai akar-akarnya. kerugian negara sampai sebesar itu tentunya tidak hanya menggangu stabilitas keuangan negara, melainkan akan sangat mengganggu pada pelaksanaan program pemerintah yang seharunya bisa dialokasikan dengan benar. 
Selalu timbul pertanyaan kenapa setiap tahunnya pertama rugi padahal kita isi BBM bayar Cash, ternyata tingkah pejabat terkait yang membuat perusahaan BUMN selalu rugi. Diangkatnya kasus yang menyeret nama SBY tak lepas dari perannya yang aktif di tahun politik ini, tentu kasus ini akan sedikit menurunkan pamor calon yang didukung Demokrat efek dari terseretnya nama-nama penting yang bernaung dalam partai demokrat.
Pada tahun politik kali ini ambisius Demokrat sangat besar, salah satu alasan mereka pindah haluan ke Prabowo karena merasa kecewa akibat tidak terpilihnya AHY sebagai wakil Anis. Jika kasus ini benar, KPK tidak boleh pilih kasih pada siapapun yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara, terlepas ini tahun politik atau bukan, yang namanya penegakan hukum harus tetap dijalankan.
Pada tahun politik kali ini ambisius Demokrat sangat besar, salah satu alasan mereka pindah haluan ke Prabowo karena merasa kecewa akibat tidak terpilihnya AHY sebagai wakil Anis. Jika kasus ini benar, KPK tidak boleh pilih kasih pada siapapun yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara, terlepas ini tahun politik atau bukan, yang namanya penegakan hukum harus tetap dijalankan.
Yang namanya keputusan mau invest di mana itu sudah menjadi makanan sehari-hari CEO, kalau kata Gattuso "Sometimes may be good, sometimes may be shit." Kalau kasus ini dijerat KPK takutnya CEO-CEO berikutnya malah jadi ga mau ambil risiko, takut rugi, ditangkep -> Ini kalau terus terjadi bisa bikin usaha ga berkembang.
Kayak makan buah simalakama ya bang, di sisi lain direktur atau ceo dituntut untuk mencari keuntungan sebesarnya-besarnya dengan membuat program bagus, sedangkan di sisi lainnya harus berhadapan dengan hukum jika program tersebut malah merugikan perusahaan. Padahal sekelas telkomsel pun nyari duitnya gak gitu-gitu amat, telkomsel cukup makan pulsa 1000 dari seluruh rakyat Indonesia pun sudah untung milyaran rupiah. Lah pertamina, padahal dia jual minyak, dikurangin 1/8 liter aja dari seluruh penduduk Indonesia pun pasti bakal untung gede.
Kalau ane simak, ini kasus sebenernya bukan korupsi, makanya agak aneh kalau disebut korupsi.
Jadi ceritanya di tahun 2012 dia mengadakan kerja sama dengan perusahaan asing untuk memasok LNG di Indonesia, yang katanya minim studi dan berkonsultasi dulu dengan pemangku kepentingan. Nah belakangan ternyata pasokan gas dalam negeri malah melimpah, jadinya malah merugikan. Ini kasus ga bakal mencuat kalo ternyata spekulasi yang dia lakukan berhasil bikin untung. CEO sebetulnya berhak mengambil kebijakan dengan diskresinya, karena kalau apa-apa dikonsultasikan malah jadi lambat kerjanya. Nah kalau kasusnya seperti ini sebetulnya cukup dipecat saja karena spekulasinya rekt dan malah merugikan. Biasa hal kek gini di dunia bisnis, yang namanya mau untung harus mau ambil risiko.
Yang namanya keputusan mau invest di mana itu sudah menjadi makanan sehari-hari CEO, kalau kata Gattuso "Sometimes may be good, sometimes may be shit." Kalau kasus ini dijerat KPK takutnya CEO-CEO berikutnya malah jadi ga mau ambil risiko, takut rugi, ditangkep -> Ini kalau terus terjadi bisa bikin usaha ga berkembang.
Jadi ceritanya di tahun 2012 dia mengadakan kerja sama dengan perusahaan asing untuk memasok LNG di Indonesia, yang katanya minim studi dan berkonsultasi dulu dengan pemangku kepentingan. Nah belakangan ternyata pasokan gas dalam negeri malah melimpah, jadinya malah merugikan. Ini kasus ga bakal mencuat kalo ternyata spekulasi yang dia lakukan berhasil bikin untung. CEO sebetulnya berhak mengambil kebijakan dengan diskresinya, karena kalau apa-apa dikonsultasikan malah jadi lambat kerjanya. Nah kalau kasusnya seperti ini sebetulnya cukup dipecat saja karena spekulasinya rekt dan malah merugikan. Biasa hal kek gini di dunia bisnis, yang namanya mau untung harus mau ambil risiko.
Yang namanya keputusan mau invest di mana itu sudah menjadi makanan sehari-hari CEO, kalau kata Gattuso "Sometimes may be good, sometimes may be shit." Kalau kasus ini dijerat KPK takutnya CEO-CEO berikutnya malah jadi ga mau ambil risiko, takut rugi, ditangkep -> Ini kalau terus terjadi bisa bikin usaha ga berkembang.
Sepertinya sudah jadi rahasia umum kalau di tahun politik ini ada banyak kasus lama yang diungkit untuk dijadikan sandera. Apalagi dua musuh bebuyutan (PDIP dan Demokrat) masih belum reda karena dendam politik Megawati terhadap SBY. Menurut ane ada permainan tingkat tinggi yang sedang diperankan oleh KPK, apalagi antara Mega dan Firli bahuri itu seperti ada konektifitas terselubung untuk membuka aib lawan di tahun depan.
Betul sob, saya juga berpendapat dan percaya bahwa di setiap partai koalisi pasti ada kerja sama yang terselubung, dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan dari partai itu sendiri. Dan siapa yang kuat akan bertahan dan menang. Hehehehe
Jump to: