Topic: MASA JABATAN KADES 8 TAHUN MAKSIMAL 2 PERIODE !! APA TANGGAPANMU!? - page 2. (Read 361 times)

Masih untung jika kinerja kadesnya terbukti dan mampu memberikan perubahan di wilayah. tapi jika kinerjanya buruk, pemerataan di masyarakat amburadul dan juga anggaran dana desa yang sering di korupsi maka akan tidak tepat untuk mengajukan 2 priode. Seperti di tempat saya tinggal ada kades yang sudah berkuasa lebih dari 3 priode, namun karena disini semua masyarakatnya puas semua bantuan tersalurkan, pemimpinnya masih muda dan juga berpihak pada masyarakat maka semua orang ditempat saya kompak untuk menunjuk dirinya kembali mencalonkan. Di tambah di desa saya tidak ada calon yang bisa seperti beliau bahkan ada satu momen ketika saat pencalonan kades dan tidak ada lawan semua orang menunjuk istrinya untuk menjadi lawan di pemilihan kades. Karena saking percayanya masyarakan kepada beliau. inti dari penunjukan calon hanya untuk memenuhi syarat sebagai pemilihan karena pada akhirnya dia kembali lagi menjabat.

berkaca dari tuntutan untuk menjabat 2 priode jika memang masyarakatnya puas tapi jika tidak lebih baik mundur dan biarkan orang lain yang menjadi penggantinya. Sistem pemilihan di desa masih sangat berantakan bahkan para pejabatnya tidak pernah diganti ganti. Mulai dari skertaris dan bendahara yang itu itu saja.

Yang membagongkan itu bukan politik dinastinya, tetapi bagi-bagi bantuan dan proyek yang jadi sanak saudaranya.
Sedangkan masih banyak warga yang seharusnya di prioritaskan, dan sayangnya kebanyakan warga yang di terlantarkan itu berpendidikan minim dan SDM rendah, sehingga mereka tidak tahu gerak bagaimana untuk memperjuangkan haknya.
Dan mirisnya lagi orang-orang sekitar yang sudah tahu hal buruk itu, pura-pura diam tidak tahu karena meraka sudah pro dengan sang maestro otak-atik gathuk.

Tujuan dan manfaat untuk minta perpanjangan jabatan itu apa ya ? Adakah yang tahu alasan mereka kenapa menginginkan memperpanjang masa jabatan selama itu ?
Setelah diperpanjang masa jabatan nya, semoga raja raja kecil kita ini niat nya tulus untuk mensejahterakan para warga nya ya, sesuai dengan visi misi pas awal mencalonkan diri, dan semoga tidak hanya untuk haus kekuasaan saja.
Karena pada tahun 2015 - 2021 saja, angka korupsi dana desa semakin meroket. Korupsi dana desa adalah yang tertinggi di banding korupsi lainnya. Jadi, para kepala desa minta jabatan kades menjadi 8 tahun, dan dana desa naik jadi 10 milyar dan kebal hukum.
Bukan nya aman, tapi ada kemungkinan malah korupsi yang makin menggila.
Khawatir saja jika di tahun ini atau ditahun yang akan datang, penjara penjara Indonesia akan penuh dengan raja raja kecil kita ini.
Tapi saya sangat mengapresiasi kepada raja raja kecil kita yang jujur. Semoga dengan penambahan masa jabatan ini, semakin jujur dan amanah dalam mengembankan tugas nya selama itu.

Saya bertepuk tangan dengan apa yang kemarin mereka lakukan di Jakarta... ini gimana ceritanya,Pemerintah kok demo pemerintah..? Piye iki

Dan kalau memang itu adalah aspirasi dari masyarakat, maka masyarakat dan mahasiswalah yang akan langsung turun kelapangan untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Mana demo-nya keos lagi sampai melakukan pembakaran ban.. Heran sama kelakuan aparatur desa saat ini. Ketika ada keinginan mengatasnamakan masyarakat, sementara ketika ADD turun dari pemerintah pusat di setiap tahunnya itu sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat.

Dan sepertinya selain kepala desa ini harus di audit satu persatu oleh BPK, akan tetapi mereka juga cek satu persatu oleh BNN, karena ditakutkan selain daripada penyalahgunaan anggaran tersebut untuk kekayaan pribadinya, takutnya uang tersebut malah dipake untuk membeli barang-barang haram. Seperti pada sebuah berita yang baru saja saya baca; Kades di Karawang Ini Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Buat Karaoke-Nyabu

Sedikit tidaknya jika dibandingkan dengan tahun-tahun kebelakang, pada saat ini mayarakat sudah mulai melek politik, sehingga tidak mudah untuk dibodoh-bodohi. Dan mungkin jika tidak ada yang namanya ADD, pilkades tidak akan pernah sepanas sekarang dan tidak akan pernah yang namanya demo untuk meminta perpanjangan masa jabatan.


Uang yang telah memotivasi mereka untuk berlaku dan berprilaku seperti itu, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah yang lebih tinggi diatasnya hal itu semakin mempermudah aksi mereka untuk berprilaku curang untuk menyalahgunakan anggaran. Dan ketika berbicara politik dinasti, di pemerintahan desa itu benar adanya, bukan hanya kekuasaannya yang turun temurun tetapi aparatur desanya itu juga lebih banyak di isi saudara dan kerabat-kerabatnya. Sementara ketika berbicara pembangunan insfrastuktur dan pemberdayaan masyarakat, itu masih jauh dari kata sempurna dan merata. Hal tersebutlah yang terjadi di desa saya, bagaimana dengan kondisi di desa anda..?

Menurut ane demo kades di depan DPR kemarin agak berlebihan sampai merusak fasilitas negara.
meminta jabatan 8 tahun dan maksimal 2 periode itu adalah permintaan yang sangat konyol karena menjadi kades tidak perlu mengeluarkan modal berkampanye seperti DPR dan pejabat negara lainya
para kades juga berkata keinginan jabatan 8 tahun dan maksimal 2 periode adalah keinginan masyarakat, masyarakat mana? jelas jelas mereka meminta demi keuntungan diri sendiri ngapain sampai menjual nama rakyat yang sudah jelas menolak hall tersebut.

Tanggapannya ya biasa saja. Kalau kinerja Kades selama dia menjabat itu benar-benar bisa membangun daerah yang dipimpinnya dan bisa lebih maju serta memberikan kesejahteraan untuk warganya ya tidak apa-apa. Tapi yang kita tahu mungkin tidak banyak Kades yang bisa benar-benar bekerja untuk warganya dan malah menyibukkan dirinya untuk mengembalikan modalnya yang hilang dari masa pemilihan kemarin. Kita tidak tahu apakah itu benar-benar usulan dari rakyat atau itu hanya usulannya sendiri. Tapi kalau itu dari rakyat karena warganya melihat Kadesnya bisa benar-benar memberikan perubahan untuk daerahnya, mungkin itu masih bisa diterima. Tapi kembali lagi ke siapa yang akan menjadi Kadesnya nanti dan warganya yang bisa melihatnya sendiri dan memilihnya.

Mereka merasa kalau Kadesnya sudah bagus dan bisa memimpin daerahnya menjadi semakin maju tapi sudah keburu habis masa jabatannya, mereka pasti akan merasa sayang atau kecewa karena tidak bisa merasakan "sentuhan" dari Kadesnya itu. Mereka juga tidak yakin jika Kades berikutnya bisa mengikuti program-program yang sudah berjalan dan mungkin Kades berikutnya akan mengganti program-program lama dengan banyak alasan.

Apa tujuan mereka sebenarnya itulah ingin mendapatkan kekuasaan selama mungkin, tentunya untuk mendapatkan uang sebanyak banyaknya. Mereka telah merasakan menjadi kepala desa dengan kepercayaan dari masyarakatnya mestinya harus mampu membangun masyarakatnya menjadi mandiri salah sarunya dalam hal ekonomi, itubadalah salah satu tujuan dari dana desa. Alangkah baiknya apabila kades disamping ia ingin diperpanjang periodenya juga melaksanakan fungsinya dengan baik untuk masyarakatnya. Jika salah menggunakan jabatannya maka sudah ketahuan apa tujuan sebenarnya. Jabatan dan kekuasaan hanya untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk rakyat.

Ini akan merusak demokrasi politik di negeri ini, dengan langkah di sahnya masa jabatan kades 8 tahun akan muncul polemik baru di kalangan masyarakat dan birokrasi di masa mendatang.
Di sisi masyarakat, pasti akan banyak masyarakat yang tertindas, karena seperti yang kita tahu bahwa semua program-program yang berbau bantuan pasti akan di arahkan ke saudara kades dan perangkat-perangkat desa terlebih dahulu.
Jika masa jabatan 8 tahun maka akan ada banyak masyarakat tidak mampu akan merasa di tindas oleh kebijakan desa.
Yang kedua untuk birokrasi pasti akan ada demo lagi kedepannya untuk memperpanjang masa jabatan atau meminta anggaran yang lebih besar lagi mulai dari tingkat camat,bupati mungkin sampai ke gubenur.
Salah satu cara untuk mengatasi kebijakan ini pemerintah harus membuat kebijakan yang mengharuskan KPK terjun ke desa untuk mengawal dana desa dan mengesahkan ruu perampasan asset. Karena seperti yang sedang berjalan bahwa pengawalan dan transparasi dana desa masih menjadi dongen dan akall-akalan pemerintah desa belaka.

Ane kira tidak fair ya kalau diperpanjang 8 tahun. Masak lebih panjang dari jabatan presiden dan dpr, jangan-jangan ini hanya legitimasi anggota dewan saja supaya mereka juga mau untuk jadi 8 tahun. Gawat, negeri ini mau dibikin jadi koruptor sampai di tingkat desa. Padahal kita tahun sendiri kalau tiap pemilihan kades, uang panas dan amplop berseliweran di tiap ruma penduduk, belum lagi hal-hal lain yang membutuhkan modal gede. Seharusnya mental korupto itu tidak dilanjutkan sampai ke desa, ini DPR sendiri seperti mempersilahkan kades untuk jadi koruptor 16 tahun.

Dan mungkin baru pada periode kali ini saya melihat bahwa pertarungan kontestasi politik untuk pemilihan kepala desa begitu panas dan luar biasa. dan baru kali ini juga saya melihat bahwa hampir semua gelaran pilkades di setiap daerah diiringi dengan money politik. Karena pada waktu-waktu seblumnya, sebelum adanya dana desa yang hingga miliaran rupiah, pilkades tidak semeriah dan sepanas seperti saat-saat ini. Dan bahkan untuk beberapa daerah terpencil dan terpelosok yang memilik sumber penghasilan daerah yang sangat kecil, yang  sebagian besar pengahsailannya desa itu hanya ditunjang iuran pajak dari masyarakat, menjadi seorang kepala desa dan apatur pemerintah desa merupakan hal yang tidak mereka cita-citakan. Tetapi saat ini, setelah mengetahui bahwa menjadi seorang kepala desa bisa membeli mobil mewah dan mengbangun rumah mewah pula, merekapun berlomba-lomba untuk menjadi seorang kepala desa dan menggelontorkan sejumla uang untuk bisa memenangkan pilkades... Sungguh miris bukan..? apalagi sekarang sudah ada rencana mengenai kenaikan anggaran dana desa, maka semakin menjadilah mereka. "uang dan jabatan, sungguh dapat membutakan mereka"

Sebetulnya mengenai ADD yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa, saya tidak bisa berkomentar lebih. Karena ini merupakan sebuah kebijakan yang cukup bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bawah, dan ini merupakan langkah nyata untuk sebuah pemerataan ekonomi yang lebih luas. Namun sayang seribu sayang, bukannya anggaran tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara luas, jutru anggaran tersebut disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri.

di goalkan biar ketika pemilu di bantu kampanyekan bukan malah di blacklist.
sebenarnya 10 tahun 2 periode aja sudah bikin kades kaya raya seperti yang di tulis berita di detik.
tapi emang kampret jika aturan yang sudah jelas di rombak2 demi kepentingan pribadi kades nya

Jelas ini bukan kemauan rakyat, mereka berdalih dengan alasan agar warganya damai rukun tidak terlarut dalam suasana tidak nyaman karena ketegangan pilkades di rasa sangat tinggi.
Menurut saya pribadi itu alasan yang sangat kuno dan tidak efektif sama sekali, saya yakin berkembanganya teknologi dan zaman pasti akan di imbangi dengan SDM anak muda yang yang seimbang dan hal itu saya pikir tidak akan mungkin terjadi suasana panas saat pilkades di masa mendatang, karena jelas masyarakat sudah cerdas dan berpengalaman menilai pejabat di negeri ini.
Yang ada malah suasana panas antar calon kades yang besar-besaran modal untuk menjadi kades.

Modal jadi kades itu mahal, mahal sekali karena praktik uangnya lebih berani dan vulgar dibanding pilpres atau pileg.
Mungkin 5 tahun belum balik modal hahaha atau mungkin ingin seperti bapak mantan kades ini:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7180371/viral-eks-kades-hadiahi-anak-mobil-mewah-rp-2-2-m-segini-gajinya-saat-menjabat

Kalau 2 periode = 16 tahun, ajaib memang DPR kita ini. Yang kita inginkan UU perampasan aset koruptor eh malah yang beginian yang lolos.

Mereka menyampaikan bahwa ini adalah keinginan rakyat, bahwa ini permintaan dari rakyat. Tetapi pada demo kemarin kita bisa melihat ada sejumlah kades dan beberapa aparatur desa melakukan demo ke gedung DPR baru-baru ini. Apa yang mereka sampaikan bukanlah aspirasi dari masyarakat, melainkan dari diri mereka sendiri yang haus akan kekuasaan. Dan ini merupakan sebuah fenomena baru, dimana uang telah membutakan mereka. karena pada waktu-waktu sebelumnya itu tidak pernah ada, tetapi setelah adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai dana desa yang jumlahnya itu terbilang cukup besar, yaitu berkisar pada 1-2 miliar per-tahunnya. Pada saat ini orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan sebagai kepala desa dan yang lainnya terus mencoba untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan apapun yang menjadi alasan mereka meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa, itu semua hanyalah akal bulus mereka saja untuk mencapai apa yang mereka inginkan.

Tuntutan kades untuk menambah masa jabatan akhirnya di setujui dengan masa jabatan 8 tahun dengan batas maksimal 2 periode.
Bagaimana tanggapan anda
Dan akankah dengan masa jabatan selama itu, KPK akan terjun langsung ke desa untuk memantaunya??
Sumber: www.cnbcindonesia.com/news/20240206152100-4-512323/uu-desa-direvisi-masa-jabatan-kepala-desa-jadi-8-tahun
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48468/t/Pembicaraan+Tingkat+1%2C+Baleg+DPR-Mendagri+Sepakat+Masa+Jabatan+Kades+Jadi+8+Tahun+Maksimal+2+Periode