Topic: Negara Inggris Minta Data Pengguna Binance (Read 437 times)

Saat ini SEC emang berperang sebagai villain di pasar kripto US. Beberapa exchange juga mengeluarkan pernyataan publik yang pada intinya menyayangkan keputusan SEC untuk memberi mereka sanksi padahal regulasi yang ada dianggap tidak jelas. Interpretasi sangat berperan dalam hukum yang saat ini mengatur pasar kripto sementara respons SEC atas pertanyaan/permintaan mengenai kejelasan regulasi hukum dianggap lambat.

Ane ragu kalau lobby ini bakal berhasil dalam waktu dekat, plus kalau mereka meminta data user sebagai syarat sanksi diperingan ane rasa bisa jadi jaminan kalau data pribadi kita bakal dimiliki negara lain. Ane pribadi sudah tidak menggunakan Binance atau exchange luar negeri yang membutuhkan KYC. Semoga saja bakal ada opsi dan verifikasi untuk menghapus data personal di exchange yang sudah tidak kita gunakan kedepannya, walau ane rasa peluangnya kecil.

Mereka mencoba melakukan itu bahkan pendekatan mereka lebih ke taraf intens ketika ingin mencoba mengakuisisi Voyager yang memang sudah bangkrut sebelumnya, tetapi disisi lain masalah SEC dan Binance masih terus terjadi.
Saat ini dikabarkan bahwa Zhao telah menyewa pengacara di firma hukum Latham & Watkins untuk mewakili mereka dalam menyelesaikan masalah dengan SEC


Sekarang masalah Binance bisa lebih rumit di AS karena memang saat ini SEC masih selalu saja mengincar mereka terlebih dengan tuduhan terbarunya bahwa Binance di indikasikan pelanggaran pencucian uang.
Jika memang pada akhirnya mereka terbukti salah dan diblokir jelas ini akan menjadi masalah yang besar, bukan hanya untuk Binance tetapi juga untuk Kripto termasuk orang-orang didalamnya saya rasa karena kita tahu ketika sebelumnya FTX mengalami hal yang sama berapa banyak korban disana yang memang membuat ini seperti kejatuhan yang memang sangat nyata. Binance pun pasti akan lebih besar dampaknya jika hal itu terjadi dan mereka bersalah dalam tuntutan dan penyelidikan kali ini, dan untuk hal itu antisipasinya mereka sekarang terus mencoba melakukan segala cara termasuk menyewa pengacara agar hal ini cepat selesai dan tidak akan berdampak lebih besar untuk mereka karena dengan ini saja mereka telah cukup menderita kerugian dengan kehilangan mitra perbankan utama dan kehilangan firma audit luarnya di tahun lalu.

Jika selama ini Binance tidak terdaftar di US namun memiliki pasar yang besar, kayanya ini diluar kendali binance sih mas. Ibaratnya, kita di Indonesia menggunakan Binance yang dikatakan Illegal oleh Bappebti. Ini bukan kehendak Binance yang membuat penduduk menggunakan layanannya. Karena memang tidak ada filter yang menghalangi Binance diakses oleh orang US. Tapi, kalau memang ada lampu hijau dari pemerintah US untuk mendukung Binance mendaftar disana, maka saya sepakat dengan mas, kalau ini akan menjadi peluang yang bagus untuk Binance.

Mungkin ada baiknya pihak Binance melakukan Lobby secara khusus ke senat atau pihak berwenang AS, karena pasar AS itu menurutku cukup seksi karena banyaknya pengguna crypto di sana. Bahkan ada beberapa senator AS lebih condong bersalaman dengan crypto dibanding memusuhinya. Jadi menurutku, Pihak Binance, apa pun itu, berapa duit yang akan dikeluarkan segeralah untuk membereskan hal ini supaya pasar AS tetap mereka pegang.

Lanjutan dari kasus ini sepertinya memang Binance telah mengkonfirmasi dan memberikan tanggapan tentang apa yang dikatakan oleh Pejabat Sekuritas dan Bursa AS yang memang memberikan statement bahwa Binance.US tidak terdaftar di AS.
Dikatakan bahwa pihak dari Binance telah mengirimkan Surat kepada Senator AS Warren, Van Hollen dan Marshall untuk memperjelas kondisi dan kedudukan mereka dan tentu saja mereka juga telah membuat salinan dan langsung dibagikan di Blog Binance sebagai langkah untuk membuat transparansi dalam kasus ini serta memberikan beberapa wawasan yang lebih jauh tentang tantangan yang dimiliki perusahaan kripto dari Sekuritas pemerintahan.
Ini cukup menarik untuk dibaca karena ada beberapa poin yang menurut saya ini juga bisa menjadi wawasan lebih walaupun mungkin ini hanya bersifat khusus kepada binance dan rekan-rekan bisa membacanya disini.

https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/binance-shares-its-recent-response-to-us-senators-inquiry-1968152125579137703

Jika pada akhir tahun 2022 secara mengejutkan pemerintah Inggris meminta data pengguna Binance, maka awal tahun ini pejabat Sekuritas dan Bursa AS mengatakan kalau Binance.US tidak tidak terdaftar di AS.
Salah seorang staff juga meyakini bahwa penjualan salah satu token melanggar undang-undang sekuritas.

Awalnya saya meragukan bahwa berita ini kurang meyakinkan mengingat Binance salah satu exchange terbesar saat ini, tetapi ketika saya baca berulang kali berita yang dimuat oleh coindesk ini, tampaknya masih ada tolak tarik.

[1]. https://www.coindesk.com/policy/2023/03/03/sec-official-says-binance-us-is-operating-unregistered-securities-exchange/

Susah gan kalau belum paham. Aku beberapa kali nyobba exchange p2p atau desentralisasi itu masih belum paham bener seperti gimana install dan cara mainnya https://hodlhodl.com dan https://bisq.network belum lagi musti koneksikan ke wallet segala, ribeet dah. Sedangkan exchange yang tidak KYC itu terkadang masih minta jikalau ada masalah seperti misal deposit nyangkut dan lambat sampai untuk klaim.

makasih banyak atas pencerahannya gan enrico, baru tahu saya bahwa pajak yang kutip tidak terlalu gede, sepertinya agan telah berkecimpung lama di dunia finansial, hehehe

benar, bagi mereka yang tidak bersedia KYC, kenapa harus puyeng, kan ada noh cara alternatif seperti memakai exchange yang tidak mewajibkan KYC atau P2P trading

Negara Inggris memang menerapkan kebijakan di setiap exchange, kudenger dari seliweran berita, tiap exchange yang masuk ke inggris harus menerapkan KYC ditiap kostumer, sehingga adil dan merata untuk mengikuti jejak exchange asal negara mereka Bitstamp. https://id.beincrypto.com/bursa-kripto-asal-inggris-bitstamp-ekspansi-ke-pasar-spanyol/ Namun kalok kalian ndak niat KYC ya mo napa lagi, kan banyak exchange lain.

Ijin OOT dikit ya guys...

Untuk lebih validnya coba tanya ke KPP gan, tapi setau ane (CMIIW):
Pajak yang dipungut oleh exchange adalah pajak transaksi kripto yang bersifat final, jadi nanti tinggal dilaporkan saja di SPT tanpa harus membayar lagi.
Sedangkan nanti ada Pajak Penghasilan (PPh 21) yang dilaporkan menggunakan SPT 1770 itu.
Kalau agan ikut sigcamp berarti itu termasuk penghasilan dan kalau jumlahnya lebih besar dari PTKP 2022, misal tidak kawin 54jt/tahun, maka diwajibkan bayar pajak.
Yang bikin sebel ini berarti ada double taxation dari transaksi kripto dan PPh 21.

Ya itu udah aturannya, dan kalau misalnya masih 60jt/tahun itu nanti pajaknya kecil, belum sesakit kalau dapat bracket di 15%+
Berapa pajak yang harus dia bayar?
- Penghasikan 60jt/tahun
- Belum Kawin, PTKP 54jt
Sehingga pajak dia (60jt-54jt) x 5% = 300 rb.
Yah daripada bermasalah mending setor 300 rb untuk 1 tahun dan beres. Idealnya setor karena ikhlas kek di negara maju yang korupsinya minim, tapi kita lebih baik setor untuk tidak berurusan lagi dengan oknum, daripada nanti dipersulit, didenda, dsb.

---

Btw buat agan-agan yang dimintai KYC lagi, ternyata berdasarkan surat CZ, Binance memang sedang menggiatkan compliance mereka terhadap peraturan di berbagai negara.
https://www.binance.com/en/feed/post/137998

sebenarnya saya juga senasib sih dengan agan, KYC udah seliyeran di mana mana bahkan situs judi namun saya masih takut juga ni dengan oknum pajak aka maliang, manatau kan mereka mau malak uang pajak dari pencari recehan koin kripto seperti kita, dengan alasan pendapatan tahunan lebih dari 60 juta lol

ini juga sih yang jadi kekhawatiran saya, kemaren teman saya di telpon suruh isi surat NPWP tahunan dia karena mereka bilang penghasilan nya pertahun udah lebih dari 60 juta, kata si orang pajak aka maliang itu, yang penghasilan di atas 60 juta pertahun wajib bayar upeti

Iya juga sih kalo melihat kearah bjorka, data kita memang sudah jebol. Saya lupa kasus itu jika agan tidak mengingatkan, sebenernya system KYC ini memberatkan kita, coba dulu di pasar manapun kita bebas trading hanya daftar tanpa KYC, sekarang perubahan ini malah membuat waswas.
Sudah terbiasa kali ya gan jadi gak terlalu di khawatirkan, maaf gan saya ngakak lihat kata umbar-umbar. Sudah lama gak denger atau liat itu kata kata. Haha
Bukankah exchange crypto sudah dikenai pajak sama pasarnya, dan pasarnya yang akan bayar pajak selaku pengusaha? Kita sebagai user mah sudah dipotong dari sono nya? Saya ga tau kalo kita di haruskan bayar pajak lagi.

ya mau gimana lagi gan, sebelum kenal crypto pun ane sering umbar-umbar KYC kayak paypal, perfect money, dan sebagainya. jadi biasa aja. kalau pun bocor, mungkin si hackernya yang ngeluh, waduh KTP orang ini mulu dapatnya, hahaha, saking banyaknya KTP ane di luar sono.

iya sih, beberapa pengguna sangat menjaga privacy-nya. Tapi seharusnya kalau pun mereka sangat menjaga privacy, tidak main di central exchange, tapi di dex.

Yang ini ini bikin ane galau, ane tdk masalah KYC bocor atau dijual hacker, tapi kalau membebani pajak, waduh berat ini ceritanya kalau masalah duit mah.

Selain karena pemerintah yang kurang merhatiin keamanan data, tapi kayaknya gasedikit juga masyarakat yang rela menjual data mereka sendiri,
Kayaknya di era digital emang udah ga ada lagi kata privasi, untuk hal apapun, bahkan untuk sekedar data pribadi, aga miris sih ya, tapi ya sekarang keadaan nya emang gitu.

Ane juga diminta KYC ulang... sialan bener dah. Tapi keknya syaratnya masih sama, cuma upload ID document aja.
Santai aja, pengguna Binance itu banyak dan IMO kita ga bakal kena masalah cuma gara-gara punya ID di sono. Palingan data-datanya diminta buat nagihin pajak.

Kemungkinan data KYC agan juga udah dimana mana karena data kita udah banyak yang jebol, misalnya kasus tokopedia, BPJS, dan lain lain...
Yang trakhir Bjorka sampe 100 juta data WNI.

https://cybernews.com/news/hackers-leak-sensitive-data-of-over-105m-indonesian-citizens/

Sekarang terkait KYC, au ah gelap.

Ah saya ketinggalan berita yang satu ini. Saya baru mengetahuinya setelah membaca thread ini. namun saya pikir cara tersebut tidak akan terlalu berguna. Seperti yang telah dibahas olah kawan-kawan semuanya di thread ini. Karena para penjahat jelas saja tidak akan melakukan hal bodoh dengan langsung mengirimkan ke exchange. Mereka akan melalui mixer terlebih dahulu (mungkin). Dan banyak loh di luar sana exchange yang tidak memerlukan kyc tapi kita bebas bertransaksi dll. Seperti Latoken, Mexc dan banyak lagi.
Berbicara soal Luno saya juga pernah melakukan KyC disana dan beberapa kali berinvestasi LTC dan BCH disana. Karena di Luno hanya tersedia btc,xrp,eth,usdc,bch dan ltc saat itu. Dan sekarang saya aktif menggunakan binance dan juga sudah kyc. Tapi sebenarnya tidak masalah jika kita tidak berbuat salah. Namun yang menjadi masalah adalah hal tersebut sedikit mengganggu kenyamanan privacy user saja saya kira.

Sama gan, jika hanya dari signature bounty gambling tidak akan dipermasalahkan, lagian juga di luar sono nge juday lebih legal aman. Yang penting bersih bukan dari hasil yang bersifat kriminal tentunya gan jadi pemerintah sono menganggapnya user yang bersih. Tapi waduh serem gan KYC agan udah dimana mana, saya lebih khawatir jika ada oknum yang memakainya.

Kalau ane sih tidak masalah, KYC ane diumbar dan diminta oleh pemerintah, apa lagi yang minta negara dari luar sono, wong KYC ane udah di mana-mana, hahahah.
Ane juga cukup pede dengan hal ini, karena crypto ane hasilnya juga gak melanggar hukum, bukan dari hasil scam atau phising, ya dari gini-gini aja kalau gak dari bounty, signature atau gak transferan dari situs gambling, jadi kalau menurut mereka bermasalah tentu klub everton dan watford juga bakal kena.

Agak aneh juga sih kalau pemerintah berusaha untuk melindungi nama baik exchange (kecuali mereka punya kepentingan, misalnya ada saham di situ), mengingat semakin banyak exchange dengan sistem buruk yang keluar dari bisnis harusnya semakin baik (contoh FTX dsm lebih baik cepat berhenti beroperasi karena dana user gagal dilindungi dengan baik. Tapi alasan detailnya ya bisa saja untuk proses investigasi butuh kerahasiaan supaya pelaku yang bersangkutan tidak bisa mempersiapkan diri karena dia tahu pemerintah sedang mencari informasi tentang dirinya, atau mungkin lainnya.

Btw di thread global ane lihat banyak user yang bilang Binance minta data KYC ulang dengan foto wajah plus bukti alamat rumah mereka, khususnya mereka yang berdomisili di EU. Kurang jelas ini perubahan karena aturan yang mana tapi Binance mengklaim kalau peraturan regulasi terbaru membuat mereka harus melakukan hal tersebut. Paling baru sih ane lihat berkaitan dengan MICA: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/

Untuk user Indo ane rasa belum ada perubahan, tapi siap" saja kalau misalnya agan diminta KYC ulang. Ane pribadi merasa kurang nyaman kalau harus mengungkap sedetail mungkin, mengingat banyak kasus data leak terjadi dan menyebabkan banyak doxing ke user yang bersangkutan.

Orang pintar juga bisa membuat kesalahan gan. Ga ada salahnya mencoba mencari data sebanyak mungkin tentang user tersebut toh itu termasuk kewajiban mereka. Malah bisa dikritik kalau mereka ga meminta data padahal tahu kalau user punya akun di exchange A atau B.

Alasan darimana-nya om kira-kira? apakah tidak adanya transparansi dari nama exchange yang ber-kasus tersebut tidak beralasan?, saya fikir tidak begitu. Menurut saya, tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris itu adalah guna untuk menjaga nama baik dari exchange tersebut, ekosistem di kripto itu majority dikendarai oleh komunitas, jadi jika ada berita spesifik tentang suatu instansi yang kurang bagus, itu pasti akan menjadi sebuah hype dan merusak pamor dari exchange tersebut.


Sepertinya memang akan sia-sia, tapi kita tidak tahu bagaimana follow-up kedepannya dari berita ini, bisa saja ini merupakan kiat yang bagus dari pemerintahan Inggris, walaupun yaaa saya juga sedikit skeptis.