Topic: Pemerintah dan Pelanggaran HAM - page 2. (Read 494 times)

Hanya pada presiden Joko widodo Negara mengakui bahwa pelangaran HAM harus dijamin keadilannya, sehingga jika dijamin maka bangsa ini tidak layak dikatakan negara Hukum, Rakyat berhak menuntut keadilan dan juga negara harus menjatuhkan hukum bagi palangaran HAM dengan hukuman setimpal biar tidak ada lagi yang melakukan HAM berat kedepannya, sehingga tidak hanya peringatan HAM ajang memorial saja tiap tahun.

12 pelanggaran HAM yang diakui oleh pemerintah tersebut merupakan isu yang sensitif yang dimana berkaitan dengan pelanggaran masa lalu yang sampai sekarang ini belum tuntas dan pelakunya belum di tangkap. Ini pelanggaran masa lalu, artinya kasus-kasus tersebut bergulir tanpa adanya kejelasan dari pemerintah untuk mengadili para pelaku atau meminta maaf kepada para korban yang terdampak pelanggaran tersebut. Namun niat baik pemerintah untuk terus membuka kasus-kasus tersebut dan tidak menutupnya merupakan tindakan yang sudah cukup bagus biarpun harusnya pemerintah bisa bertindak dengan lebih lagi.
Tapi saya rasa, siapapun presidennya kasus pelanggaran HAM masa lalu ini akan sangat sulit untuk diungkap terlebih untuk menangkap para pelakunya, karena bukti yang sangat sedikit/hilang, pelaku yang mungkin sudah meninggal, tekanan dari petinggi militer, aib pemerintah, dll.

Isu Bruneigate dan Bullogate hanya sebagai sampul untuk melengserkan Gusdur, sama kayak Amerika yang menuduh Irak ada senjata pemusnah masal, eh pas dicek sampe sekarang tidak ada bukti. Itu hanya untuk melegitimasi langkah politik mereka supaya lancar berkuasa. Kalau tetap dia (Gusdur), apa-apa akan dihambat, dan sulit untuk menjarah isi perut bumi bangsa indonesia. Oleh karena itu dibikin isu yang sebenarnya tidak ada atau dibuat-buat.

tentu saja gan, isu isu yang berhubungan dengan pelanggaran HAM akan terus muncul dan di goreng di saat2 mendekati pemilu seperti ini, kalo kita terus menganggkat isu ini maka pelanggaran HAM pemerintah ke rakyat sudah terjadi lama bahkan semenjak kepemimpinan bung karno. di sini lah kita di wajibkan unutk bijak selalu dalam menyaring informasi masuk ke dalam pikiran kita, jangan sampai kita dengan mudah terbawa hasutan karena mendukung salah satu paslon namun akhirnya kita menutup mata dengan realita yang ada.

Saya respect pengakuan Pemerintah terhadap fakta pelanggaran HAM berat di Indonesia masa lalu dengan melakukan upaya rehabilitasi terhadap Korban dan keluarga korban. Bahkan, pada waktu Gus Dur sebagai Presiden atas nama Negara juga pernah meminta maaf dan berencana untuk mencabut Tap MPRS 25 Tahun 1966 namun banyak masyarakat yangg tidak siap akan wacana tersebut, yangg akhirnya menjadi salah satu Isu atas permintaan mundurnya Gus Dur sebagai presiden dari MPR dan DPR RI. Walaupun lengsernya Gus Dur juga diterpa oleh banyak Isu, seperti Bruneigate dan Bullogate, namun Gus Dur tidak terbukti salah apapun artinya bahwa isu-isu mengenai pelanggaran HAM berat, khusunyas tentang PKI akan terus menjadi momok dari "perang ideologi politik" yang sebenarnya memundurkan Demokrasi Indonesia.

Menurut pandangan saya Untuk mencegah peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin dapat membantu:

    Penegakan Hukum yang Tegas:
        Memastikan bahwa hukum yang melindungi hak asasi manusia diterapkan dan ditegakkan dengan tegas.
        Menyelidiki, mengadili, dan menghukum mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM secara adil dan transparan.

    Penguatan Sistem Hukum dan Peradilan:
        Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan peradilan untuk memastikan independensinya.
        Meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi hakim, jaksa, dan polisi dalam menghadapi kasus-kasus HAM.

    Pendidikan dan Kesadaran Hukum:
        Melibatkan masyarakat melalui program-program pendidikan dan kesadaran hukum untuk memahami hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak tersebut.

    Transparansi dan Akuntabilitas:
        Meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintah, termasuk kebijakan keamanan dan penegakan hukum.
        Membangun mekanisme akuntabilitas untuk memastikan tanggung jawab pemerintah atas tindakan pelanggaran HAM.

    Kolaborasi dengan LSM dan Aktivis HAM:
        Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan aktivis HAM untuk mengidentifikasi masalah, memberikan informasi, dan merumuskan solusi bersama.

    Reformasi Keamanan dan Militer:
        Melakukan reformasi dalam sektor keamanan dan militer untuk memastikan bahwa personel diinstruksikan dan dilatih untuk menghormati hak asasi manusia.
        Menetapkan standar etika tinggi dan prosedur yang jelas dalam tindakan penegakan hukum.

    Partisipasi Publik dalam Pembuatan Keputusan:
        Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan penegakan hukum.

    Pemberdayaan Korban dan Keluarga:
        Membangun sistem dukungan bagi korban pelanggaran HAM dan keluarganya, termasuk akses kepada keadilan dan kompensasi.

    Pemantauan Internasional:
        Mengizinkan dan mendukung lembaga pemantauan HAM internasional untuk beroperasi di Indonesia guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

    Reformasi Hukum dan Kebijakan:
        Melakukan reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penting untuk diingat bahwa pencegahan pelanggaran HAM memerlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat.

Saya rasa isu-isu tentang pelanggaran HAM adalah isu musiman yang selalu di gaungkan tiap 5 tahun sekali / saat menjelang pemilihan umum. Isu ini di godok agar mempengaruhi elektabilitas salah satu calon tapi saya yakin ini hanya sekedar isu dan tidak mungkin ada tindakan lebih lanjut

Tapi saya berharap bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan HAM hanya terjadi di masa lalu, dan semoga di masa depan tidak ada lagi orang yang di diskriditkan dan di langgar hak hak asasinya sebagai individu.

Video ini sudah beredar cukup lama yaitu 9 bulan lamanya dan memang dalam beberapa komentar terdapat pro dan kontra terhadap pidato yang disampaikan oleh Presiden RI Bpk. Joko Widodo terutama permintaan maaf terhadap korban dalam peristiwa G30S/PKI karena dalam persistiwa tersebut selain daripada menyebabkan kematian 6 Jendral dan 1 Perwira, akan tetapi pada peristiwa tersebut juga menyebababkan jutaan simpastisan PKI ikut terbunuh. Namun jauh sebelum jokowi menyoroti peristiwa ini, ada seroang ulama yang dalam beberapa pertemuan besar beliau berpidato yang menunjukan permintaan maaf kepada keluarga simpatisan PKI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, Dan atas adasar kemanusian ketika beliau dianugerahi sebagai presiden ke-emat RI beliau melakukan langkah yang heroik dengan mencabut Tap MPR yang memang berisi tentang pelarangan PKI dan Onderouw-nya. Namun seperti yang terjadi pada saat ini, banyak orang yang tidak menyetujui akan permintaan maaf tersebut yang pada akhirnya berujung pada sebuah perdebatan.

Dari vidio tersebut bisa kita simpulkan akhirnya setelah bertahun-tahun, Indonesia mengakui bahwa banyak kejadian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu yang pernah di lakukan oleh pemarintah. Menurut saya yang paling banyak pelanggaran HAM adalah Aceh pada saat konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan aparat.

Setidaknya ini langkah yang benar dan berani,  Presiden Indonesia mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu. karena banyak negara lain sampai hari ini saja tidak mengakui.


Pelanggaran masa lalu harus ada kepastian hukum untuk kelurga-keluarga korban, apalagi yang terjadi sperti yang agan tampikan anatara tahun 2019-2022 dan ini yang harus dibenahi pemerintah sekarang. Karena pelaggran HAM masa lalu sulit dilupakan kalau tidak di selesaikan maka selanjutnya pikirkan masa depan, bagaimana masyarakat bisa sejahtera.

Akhir akhir ini media sosial penuh dengan perdebatan menyusul mengakuinya Presiden Joko Widodo dan pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu. Selengkapnya bisa melihat ini https://www.youtube.com/watch?v=FG910-JQuhA

Ada 12 pelanggaran berat yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya pada peristiwa 1995 dan 1996. Peristiwa ini berkaitan langsung dengan salah satu partai yang sekarang terlarang di Indonesia. Dan beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 30 September kita semua memperingati atas peristiwa itu yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.
Sebenarnya dalam pidatonya, Jokowi tidak mengatakan secara spesifik pada pihak mana beliau mengatakan itu dan juga dari video yang saya lihat dan bahkan saya putar berulang ulang Presiden Jokowi tidak mengatakan permintaan maaf, namun tetap saja hal itu membuat  perdebatan di masyarakat karena masyarakat sendiri menilai pemerintah telah meminta maaf kepada salah satu partai yang melakukan gerakan pada saat itu. Bahkan beberapa dari mereka ikut mengomentari beberapa peristiwa pelanggaran HAM  yang terjadi dimasa pemerintahan Jokowi, dan salah satunya adalah pada saat Pemilu yang berlangsung 2019 silam.
https://talkimg.com/images/2023/10/06/PlLtD.png
^{Saya mengambil tangkapan layar ini pada salah satu komenan yang ada pada video yang saya tautkan di atas.}

Sementara itu, Kominfo mengklarifikasi atas beredarnya berita tersebut di halaman website milik mereka. https://www.kominfo.go.id/content/detail/49373/disinformasi-presiden-jokowi-minta-maaf-kepada-pki/0/laporan_isu_hoaks

Dari ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah pemerintah sudah tepat dengan melakukan ini atau tidak?
Dan jika memang ini sudah tepat, maka langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar peristiwa peristiwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, khususnya di Indonesia?