Topic: Terima Kasih Trader, Pajak Crypto Terkumpul 112 Milyar Awal Tahun Ini Saja (Read 678 times)

Seharusnya tarif pajak ini dibikin fleksible saja menurutku. Jadi semisal crypto lagi masa bullrun, atau summer, maka tarif pajak dinaikan dan mengikuti sesuai dengan aturan berlaku. Begitu juga sebaliknya, jika crypto di masa bearish atau winter, maka tarif pajak di exchange diturunkan. Saya rasa ini sangat berguna untuk menarik minat trader untuk kembali trading di saat masa-masa market lagi merah. Karena rata-rata keluhan trader adalah soal pajak, apa lagi dimasa bearish dimana sering rugi, cut lose segala macam ditambah potongan pajak pula.

Nah kalau lagi bullish, pajak dinaikan gpp, soalnya trader tidak akan rugi-rugi amat kalau dipotong sekian persen dari keuntungan mereka yang berkali-kali lipat. Kecuali kalau trader itu rakus.

Kondisi ini nampaknya memang tidak ada realisasinya saat sampai saat ini, peralihan Bappeti ke OJK harusnya juga membuat sebuah dukungan baru perubahan yang lebih segar. Termasuk penurunan pajak crypto. Tapi saya juga sedikit ragu karena perhitungan pajak saat ini dengan peraturan yang telah diterapkan bahkan pengguna crypto berkembang pesat. Ini bisa menjadi tarik simpul bahwa mereka tidak berkeberatan. Butuh perhitungan yang benar cermat, agar pendapatan pajak tidak menurun karena diturunkan tapi semakin besar setelah diturunkan. Ini bisa jadi blunder untuk target pajak karena tidak terpenuhi.  IMO

Rilis berita ini sudah lumayan sangat lama sejak bulan April atau lebih 4 bulan tidak ada progress bahkan perkembangan sama sekali untuk mengkaji ulang biaya pajak dibayar trader lokal.
Harusnya jika ada insiatif dari pemerintah melalui Bappeti hanya butuh waktu satu atau dua bulan sudah ada hasilnya dan nilai pajak dari 0.12% potongan setiap transaksi jual atau beli bisa lebih diturunkan setidaknya 20% hingga 30% agar tidak membebankan para trader.

Mungkin saat ini masih era transisi dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru, banyak posisi juga kena reshuffle mungkin harus menunggu lebih lama lagi tentang inisiatif menurunkan nominal pajak untuk transaksi cryptocurrency.
Semoga saja di pemerintahan yang baru beberapa bulan ke depan ada kebijakan untuk meringankan beban pajak terhadap trader di market lokal apalagi kondisi market saat ini kurang stabil dan jumlah transaksi bisa sedikit menurun dibandingkan biasanya saat market lagi hijau.

Dulu kalau tidak salah sempat ada opsi untuk diturunkan. Bappebti melalui Tirta Karma Sanjaya selaku Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi  mengusulkan pajak separuh dari pajak yang berlaku saat ini. Alasnya karena Indoensia masih dalam tahap awal atau berkembang sehingga bisa mengakibatkan penurunan peminat untuk bertransakasi atau pelaporan mandiri melalui SPT.  Namun kondisi itu tampaknya tidak ada perubahan sampai saat ini. Bisa jadi nampaknya malah gagal juga karena dilihat perolehan pajak crypto naik cukup signifikan.



Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20240315160557-17-522355/dinilai-terlalu-tinggi-bappebti-kaji-ulang-pajak-kripto

Harusnya diquote saja postingan yang sampeyan kutip, sehingga tidak membingungkan mana opini sampeyan, dan mana opini dari berita yang kamu kutip.

Padahal sudah jelas mereka tahu kalau menaikan nilai pajak dapat mengurangi volume perdagangan dan membuat trader males bertransaksi, tapi tetap saja dinaikan.

Benar, jumlah investor crypto di indonesia semakin tahun semakin meningkat [1], di awal tahun ini saja jumlah mereka sudah menyentuh angka 19 juta. Namun bukan berarti 19 juta orang itu akan trading semua di exchange. Pasti ada seberapa bagian, dan mungkin tidak sampai seper-empat-nya saja yang aktif trading tiap hari, sehingga kenaikan pajak yang mereka terapkan tidak begitu signifikan naiknya bagi pendapatan negara, malah dari seper-empat orang tersebut akan mulai males trading jika pajak PPN dan PPH-nya naik.

[1]. https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/ada-19-juta-investor-antusiasme-kripto-diprediksi-meningkat

Setuju sih gan sama dirimu negara ini sangat sangat terbantu karena kripto ini sangat menjanjikan dan karena orang yang berkecimpung di dunia kirpto udah wajar dengan bayar fee exchange dibawah 1 persen per trade mereka gak terlalu mikir. Tapi kalau di akumulasikan pasti negara sangat terbantu

dan bener juga sih itu aja dari transkasi cex legal yang illegal kek binance dan bybit aja pasti dah lebih dari 100 Milyar menurut ane hahahha

Bahkan ada aturan baru yang katanya Kripto akan ikut OJK

"Pengawasan Beralih, Pajak Ikut Berubah
Sejauh ini, transaksi aset kripto di Indonesia berada di bawah regulasi Bappebti, yang mengklasifikasikannya sebagai komoditas. Dengan pengawasan berpindah ke OJK, kripto akan dikategorikan ulang sebagai aset keuangan digital. Ini berarti perubahan dalam cara aset kripto dikenai pajak. Pajak kripto saat ini dikenakan melalui dua jalur: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk transaksi di platform terdaftar, PPN dikenakan sebesar 0,11%, sementara platform yang tidak terdaftar dikenakan tarif 0,22%. Pajak Penghasilan (PPh) juga berbeda, dengan tarif 0,1% untuk platform terdaftar dan 0,2% untuk platform yang tidak terdaftar.

Adanya klasifikasi ulang ini dapat membuat tarif pajak mengalami perubahan sesuai dengan status aset sebagai instrumen keuangan?, seperti informasi yang kami kutip dari website Klikpajak.

Dampak Pajak Baru pada Pasar Crypto
Bagi para investor dan trader, penyesuaian pajak ini bisa menjadi tantangan baru. Potensi kenaikan pajak akan meningkatkan biaya transaksi, yang berpotensi mengurangi volume perdagangan crypto di Indonesia. Namun, perubahan regulasi ini juga diharapkan membawa transparansi lebih besar di pasar serta memberikan keamanan lebih bagi para pelaku pasar.

OJK berencana bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa regulasi baru tersebut akan berjalan sesuai dengan dinamika pasar yang terus berkembang.

Salah satu tujuan utama perubahan ini adalah mengakomodasi pertumbuhan pesat industri kripto dengan tetap menjaga integritas dan keseimbangan dalam penerapan aturan?, seperti informasi yang kami kutip dari website jpnn.com."

https://indodax.com/academy/aturan-pajak-kripto-2025/

Mengutip dari yang saya baca bahwa untuk semester 1 tahun ini bahkan terkumpul Rp331,56 miliar. Jika ditotal dari awal pemungutan pajak sudah terkumpul sekitar Rp798,84 miliar. Ini senada dengan peningkatan pengguna crypto masyarakat indonesia yang semakin percaya berinvestasi kepada aset crypto. Jika dilihat dari gambar diatas maka hampir 200% perkembangan user baru yang berinvestasi e crypto.

Sumber: https://id.beincrypto.com/transaksi-kripto-indonesia-paruh-pertama-2024/
[/quote]
Berikut akan saya berikan website untuk melihat data persentase tahunan jumlah pemilik crypto dari setiap negara secara global, di website ini setiap data selalu diupdate secara berkala.

Share of respondents who indicated they either owned or used cryptocurrencies in 56 countries and territories worldwide from 2019 to 2024


Dan berikut data untuk Indonesia.

Mengutip dari yang saya baca bahwa untuk semester 1 tahun ini bahkan terkumpul Rp331,56 miliar. Jika ditotal dari awal pemungutan pajak sudah terkumpul sekitar Rp798,84 miliar. Ini senada dengan peningkatan pengguna crypto masyarakat indonesia yang semakin percaya berinvestasi kepada aset crypto. Jika dilihat dari gambar diatas maka hampir 200% perkembangan user baru yang berinvestasi e crypto.

Sumber: https://id.beincrypto.com/transaksi-kripto-indonesia-paruh-pertama-2024/

Berita ini sejalan dengan animo masyarakat terutaa anak muda yang mulai melek investasi, terutama semenjak awal covid, trend investasi crypto di Indoensia sangatlah besar.

Ini ditunjukkan dengan data tahun 2023 dimana Indonesia masuk 10 besar negara yang masyarakatnya memiliki  Bitcoin terbanyak, yaitu di peringtkat 9, Indonesia beradai 1 peringkat diatas Iran yang menduduki peringkat 10 dan dibawah Nigeria yang menduduki peringkat 8

Bitcoin Ownership by Country 2023

Sistem integrasi penerapan pajak di cryptocurrency sangat bagus karena sudah menerapkan sistem otomatis dan tidak manual seperti penerapan pajak di bidang usaha offline lainnya. Setiap transaksi baik order jual atau order beli langsung otomatis kepotong sekitar 0.12% lebih dan semakin sering trade di market lokal maka semakin besar pajak yang kita sumbangkan untuk pemerintah apalagi pemain crypto hanya fokus trading di market lokal.

Namun aturan pemerintah memang dibuat sedkit rancu dan sangat lucu, saat pemerintah mewajibkan membuat laporan kekayaan trader cryptocurrency ditambah lagi berapa profit yang didapatkan secara tidak langsung pemerintah mau menerapkan pajak pagi dari segi pajak penghasilan.
Padahal kita sudah bayar dengan nominal cukup besar dibandingkan usaha di bidang lain dengan nilai pajak saya masih sangat rendah karena hitungannya per tahun dari total jumlah asset yang mereka miliki.

Ane akan kasih artikel dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak di kementerian keuangan tentang regulasi dan perpajakan crypto di Indonesia: https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/cryptocurrency-dalam-yurisdiksi-pajak-indonesia

Ane meng-quote beberapa hal penting dari artikel tersebut:


Cuma yang agak gimana gitu pada kalimat yang ane garis bawahi pada paragraf pada judul; Pelaporan dan Kewajiban Pajak


Karena kita sebagai trader di exchange kan secara otomatis langsung terpotong pajaknya, baik itu PPH dan PPN, seharusnya tidak mungkin ada keterlambatan dalam membayar pajak, kalau pun memang didenda seharusnya yang kena denda kan exchange langsung, bukan perseorangan atau user exchange yang menggunakan fasilitas untuk trading.

Walaupun artikel tersebut pendapat pribadi tapi yang ngomong itu pegawai pajak, setidaknya hal ini bisa jadi rancuh jika menyangkut soal denda ke user, apa lagi pemerintah sudah meraup beratus-ratus milyar rupiah dari pendapatan pajak crypto.

Walau di penjara setidaknya dia masih bisa memanajemen dari dalam, apalagi ada CEO baru tersebut sehingga segala hal teknis bisa diurus oleh dia. Namun ya kalau mau logis dan tidak ribet, merekrut orang indonesia langsung untuk memanajemen perusahaannya di indonesia lebih bagus dibanding ngurusnya dari luar negeri.

Artinya tokocrypto termasuk anak perusahaan binance yang cukup kredible kalau sudah mereka beli sahamnya 100%. Setidaknya ini jadi contoh perusahaan induk mereka (binance) untuk melakukan hal yang sama dengan anak perusahaannya (tokocrypto). Tapi ya karena binance kantor pusatnya ada di Cayman Islands, dimana regulasi di negara tersebut tidak gitu ketat-ketat amat dibanding negara besar kayak AS,Indonesia , dsb sehingga prioritas mereka saat ini mungkin lebih difokuskan ke anak perusahaan yang ada di negara tempat exchange yang sahamnya sudah mereka beli.

Ya tentu dengan tarif pajak yang diterapkan sekarang, memang tidak terlalu membebani terhadap transaksi dan profit yang diterima. Namun harusnya pemerintah juga memberikan Feedback yang setimpal terhadap pemotongan pajak dari investasi Cryptocurrency. Seperti dengan mempermudah regulasi terhadap crypto namun tetap dengan pengawasan yang optimal. Sehingga tidak mengurangi minat investor lokal yang semula menggunakan exchange asal negeri sendiri untuk beralih ke exchange luar negeri.

Supaya crypto yang semula asing didengar bagi investor pemula, justru memiliki daya tarik tersendiri untuk menggait lebih banyak investor baru.

Kalau konteks nya seperti ini, bukannya sudah dilakukan Tokocrypto ya? Menurut informasi ^[1] yang ane baca, secara bertahap Binance secara bertahap membeli kepemilikian saham Tokocrypto hingga hampir 100% sejak tahun kemarin. Ya, bisa dikatakan meski Tokocrypto sudah deklarasi bahwa platoformnya adalah independen serta menegaskan bahwa Binance dan Tokocrypto adalah berbeda, tetapi yang ane lihat itu adalah Binance dengan masker Tokocrypto. Bahkan secara tampilan UI/UX di website keduanya, hampir identik.

Mungkin saja ini seperti yang agan @blue Snow maksudkan, bahwa Binance tidak mau ambil pusing, biar Tokocrypto saja yang urus segala kebutuhan untuk legalitas di Indonesia, sedangkan urusan duid, biar Binance yang urus.

[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230607155532-37-443905/pemilik-tokocrypto-dituduh-tipu-investor-ini-kata-manajemen#:~:text=Binance%20adalah%20pemilik%20mayoritas%20di,aset%20dengan%20risiko%20yang%20signifikan.

Changpeng Zhao kayaknya kena penjara om, tunduhannya melanggar UU AS dan hukumanya 4 bulan penjara. Tapi saya tidak mendengar bagaimana kelanjutnya. Saat ini CEO yang baru Richard Teng, nampaknya memang belum tertarik untuk invasi ke Indonesia dan menjawab harapan besar User Binance indonesia. Tidak ada pernyataan jelas dari Binance, tapi saya setuju sama om Blue Snow tidak ada yang membuat mereka sulit selama mereka bekerja untuk melobi, sampai saat ini kita hanya bisa menduga-duga saja.  CMIIW

Kalau setahu ane exchange luar kayak binance itu berdiri sejak lama, jadi itu (alasan pendirian perusahaan dipersulit) bukan jadi alasan utama exchange luar sulit mendapatkan legalitas di Indonesia. Yang pasti jika exchange luar tidak mendapat legalitas dikarenakan tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan bappebti untuk berdagang Fisik Aset Kripto di Indonesia. Artinya exchange kayak binance harus serius mengajukan syarat jika mau masuk ke Indonesia. Kalau ane jadi Changpeng Zhao, pasti ane akan nyari orang Indonesia yang kredible untuk ngurus semua syarat dari bappebti, gampang itu mah, gak ngabisin duit banyak, cuma ngurus surat-surat doang, ya paling mentok pas diminta KYC user (dimana binance belum melakukannya).

Setuju dan mungkin ini akan menjadi catatan penting bagi pemerintah ke depannya jika ingin terus melakukan ekspansi terhadap industri perdagangan crypto. Sedangkan sejauh ini yang terbesit di pikiran saya mengapa exchange luar sulit untuk mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah Indoensia karena alasan pendirian perusahaan yang pastinya dipersulit serta bisa saja ada keterlibatan exchange lokal yang tidak ingin ada pesaing besar. Karena secara statistik minat terhadap exchange luar pasti menjadi faktor penghalang perusahaan exchange lokal untuk benar benar mengusai pasar crypto di indonesia. Saya bukannya skeptis tapi setidaknya dalam persaingan bisnis akan selalu ada pemicu untuk saling memberikan "anu" agan juga tahulah exchange lokal di Indonesia cukup banyak dan minatnya juga ditentukan seberapa rekmendednya ratting dari OJK.

Ya itu tadi, sebenarnya gampang kalau binance dkk itu mau main di Indonesia, cukup ikuti saja aturan pemerintah seperti melakukan KYC, dll, pasti exchange luar tersebut akan dengan mudah teregulasi dengan baik. Sekarang kan, karena exchange tersebut tidak menerapkan itu, maka pihak OJK dan Bappebti tidak melisted binance sebagai exchange legal di Indonesia. Pointnya itu ya di pihak binance-nya sendiri, kalau mereka mau, tentu pemerintah welcome, siapa yang tidak mau dapat tambahan penghasilan pajak?. Jadi, kalau tanpa KYC tetap dilegalkan, justru itu menentang UU itu sendiri.

Penerimaan pajak kripto sejatinya di Indonesia ini bisa lebih besar mas, kalau mereka lebih ramah terhadap exchange dari luar negeri. Misalnya, seandainya Indonesia mengizinkan Binance, Kucoin, OKX membuka layanannya di Indonesia dengan syarat harus memasukkan pajak pada platform khusus untuk member yang terdaftar dari Indonesia, maka pendapatan pajak akan meningkat signifikan. Meskipun tidak memiliki data pasti, saya yakin ratusan member Indonesia itu memiliki aset kripto lebih dari 1 BTC di exchange luar. Misalnya, mas trading di Binance, apakah ada pajak untuk Indonesia? tentu tidak ada, karena saat ini pajak hanya diberlakukan di exchange lokal saja. Andai izin untuk exchange luar lebih mudah untuk direalisasikan, maka Indonesia memiliki pemasukan pajak kripto tidak hanya 100M mungkin bisa 2x lipatnya atau lebih.

Beruntung Indonesia ramah dengan crypto karena diregulasi dengan rapi sehingga kita tidak khawatir, selama pajak yang kita bayarkan masuk untuk kepentingan pertumbuhan negara. Literasi crypto di negara kita cukup positif dan semakin hari semakin tidak asing di masyarakat. Hal ini juga semoga berdampak positif untuk ekonomi masyarakat yang mau mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin tugas pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai jangkauan internet ke pelosok pelosok karena itu juga bagian dari salah satu titik awal crypto bisa dikenal. Bagi saya tidak terlalu mempermasalahkan pajak crypto yang terkumpul selama itu memberikan pemasukan ke kas negara, hanya saja pelaksanaan dalam pendistribusiannya alokasi untuk masyarakat yang selalu tidak sesuai dikarenakan oknum oknum koruptor. Di sisi lain exchange lokal juga terus mendapatkan perhatian positif sebab peran mereka cukup penting sebagai jembatan awal dimana masyarakat bisa melakukan perdagangan dengan aman, yang terpenting top rank di OJK.