Topic: Transaksi Mata Uang Crypto di Indonesia naik 350% di tahun 2024 (Read 613 times)

(1) Kalau abg yang baru bikin KTP maka NIK dia otomatis jadi NPWP
(2) Kalau yang sudah punya NPWP maka harus memadankan alias nanti yang dipakai juga NIK
Jadi pada intinya yang berlaku adalah NIK.

Terkait mendaftar di KPP itu enggak lagi bikin NPWP tapi paling mengaktifkan, isi data, daftar EFIN dan sebagainya. Itu yang ane maksud kalau NIK itu sudah (otomatis) jadi NPWP, jadi ya semua orang (otomatis) sudah punya NPWP. Bank tidak perlu lagi minta NPWP, karena ketika mendaftar dan memberikan informasi KTP == sudah ngasi NPWP.

Nah ini ane bulan lalu ada kasus diminta memperbaharui data di cabang suatu bank karena ternyata ane duluu banget daftar bank pakai SIM (KTP pas lagi buat nyewa VCD kalo ga salah). Sekarang mereka mintanya KTP.

Ya bilang aja trading di exchange yang bukan PFAK, jadi bayarnya 2x lipat.

---

maaf oot, habis ini (semoga) engga lagi

Ya, mungkin jika excahnger adalah patner resmi dari salah satu Echange di indonesia dan WDnya dari exchange itu nampaknya sudah aman misal indodax yang exchange resmi. Tapi mungkin untuk Exchanger yang bersumber dari exchange yang belum terdaftar bisa jadi akan tetap dianggap ilegal kan? Saya kadang merasa kawatir bila nanti petugas pajak nanya aneh aneh, jadi nampaknya kita harus lapor spt manual. CMIIW

Enggak gitu mas, masih tetap harus daftar di KPP pajak setempat.

Perubahan nomor NPWP ke NIK pun tidak secara otomatis berubah, tapi harus masuk ke laman profil DJP Online.

Kalau berdasarkan Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 4 Tahun 2023, jika exchange crypto tidak terdaftar maka akan dicap ilegal. Menurut saya P2P adalah exchange atau pertukaran juga walau desentralisasi langsung antara penjual dan pembeli.

Nah, sebelumnya saya sudah pernah mendengar kabar kalau NPWP sudah termasuk dalam NIK, namun baru tahu tanggal penerapannya sebagaimana disebutkan di atas.
Berarti, terlepas apakah user memberikan NPWP atau tidak, semua datanya sudah masuk dalam NIK (sebagaimana pada quote di atas).

---

Setahu saya juga dikenakan pajak 2x, jika exchange-nya bukan termasuk CPFAK atau PFAK.

---

Saya lihat di post awal tidak ada link dari Bappebti terkait informasi transaksi aset kripto di Indonesia yang naik 352,89% dari tahun sebelumnya. Berikut ini link-nya:
https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2024_11_21_4jnshaph_id.pdf

Sekarang semua orang otomatis punya NPWP gan, karena sudah ada NIK == NPWP.

Kalau nggak salah (masih berlaku tidak ane ga ngerti) besaran pajaknya juga 2x dibandingkan kalau pakai exchange PFAK.
Sumur: https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/

Secara umum Ini hanya berlaku bagi Bank yang ada di daftar Himpunan Bank Milik Negara ( Himbaran ) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
Tapi jika seperti Bank BCA yang non-Himbaran juga bisa melakukan validasi asalkan mereka punya sistem Koneksi internal dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Sekarang sudah serba digital jadi makin di permudah untuk mengurus semua keperluan seperti NPWP untuk wajib pajak dll.
https://pajak.go.id/index.php/id/berita/layanan-npwp-diperluas-wajib-pajak-bisa-daftar-di-bank

Exchange yang berstatus CPFAK memang sudah berstatus resmi dan bisa beroperasi seperti exchange PFAK,
cuman nunggu untuk proses pengakuan saja dan Juga wajib untuk mengikuti aturan dan regulasi yang sudah di tetapkan oleh BAPPEBTI terkait pajak dan lainnya.

Tapi untuk P2P seperti binance, Bitget dan Exchange non-legal, tetap dikatakan sebagai transaksi ilegal jika melakukan P2P ke IDR menuju bank Indo karena gak ada pemotongan pajak PPN dan PPH sesuai dengan regulasi yang berlaku, Maka perlu melakukan pelaporan manual wajib pajak jika transaksi yang dilakukan cukup besar, karena jika transaksi besar di P2P seperti Binance bakal kenak semuanya termasuk seller, itu terdetek sebagai transaksi ilegal, Sudah banyak kejadian bahkan sampai di pantau orang pajak.

Jika melihat pada quote post yang saya garis bawahi, yang saya pahami, sejak tahun tersebut pihak bank bisa secara online melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah yang ketika mendaftar ke sana belum memiliki NPWP. Dengan kata lain, sebenarnya semua user bisa didapat data terkait NPWP-nya meskipun user yang bersangkutan belum memiliki kartunya.

---

Saya kira saat ini semua exchange cryptocurrency di Indonesia sudah terdaftar resmi semua, meskipun masih berstatus CPFAK.
Btw, P2P lewat Binance bukankah kategorinya jual beli langsung dengan penjual dan masih legal?

Tidak juga, ada sebagian bank yang hanya minta NPWP jika bikinnya secara offline atau datang langsung ke bank, contohnya bank mandiri, sedangkan jika bikinnya online, pilihan NPWP hanya optional.

Untuk terintegrasi, baiknya user juga melaporkan ke SPT tahun sebelumnya jika punya harta crypto. Kalau belum, tentu tidak secara otomatis terintegrasi untuk SPT tahun berikutnya.

Exchange apa pun itu, yang terpenting sudah terregistrasi bapebbti, kalau belum, pajaknya gak bakal terhitung sudah bayar.

Yups sudah lengkap, Saya akhir-akhir ini juga sudah beralih ke Indodax lagi untuk WD ke IDR, biar cari aman saja dan nyata-nyata sudah legal.
Daripada P2P lewat Binance tapi itu masih ilegal.

Soal PPN dan PPH emang sudah beres kalo masuk ke Exchange Indo yang udah terdaftar di BAPPEBTI, Maksimal Daily WD sampek 1M dan jika transaksi besar biasanya bakal di tandai dan di Telusuri dulu, sumbernya sah atau tidak seperti yang sampean karena rawan pencucian uang atau bisa saja dari transaksi narkoba dll.

---

Gak semua bank, tapi mungkin beberapa ada yang minta NPWP sebagai syaratnya tapi gak mutlak kayaknya.
Saya buka rekening di BCA dan Mandiri tanpa NPWP cuman ngasih E-KTP saja, tapi milih yang tahapan Expressi atau level limit yang paling rendah.

Bukankah setiap membuka rekening baru di bank, semuanya memang dimintai NPWP? dan tentunya juga terintegrasi dengan sistem administrasi ditjen pajak.

---

Btw, Bitcoin dan beberapa altcoin pada tahun ini mengalami kenaikan nilai tukarnya dan sebagiannya mencapai ATH sehingga bisa jadi hal tersebut yang menyebabkan kenaikan nilai transaksi di Indonesia hingga sekian ratus persen dari tahun sebelumnya;


Nah, ketika misalkan berikutnya terjadi momen bearish, kemungkinan nilai transaksi juga menurun. Mungkinkah pajak transaksi juga akan mengalami penurunan?

Exchange di luar listing bapebti jelas ilegal walau sudah terpotong biaya trading kayak exchange konvensional di indo. Namun ya karena p2p tadi tentunya akan sulit terdeteksi siapa pemilik crypto tersebut jadi ya tetap aman, kecuali kalau IRS-nya Indonesia punya tool untuk dapat melacak address transaksi crypto tsb.

Tidak masalah kalau semuanya itu hasil dari trading di exchange indonesia, karena kita sudah bayar pajak ppn dan pph di exchange. kecuali kalau uang 1 M tersebut hasil dari transaksi narkoba atau aktifitas ilegal lainnya.

Benar Mas. Itu sepertinya sudah sejak lama diberlakukan penerapan NPWPnya. Kalau untuk WD ratusan juga, sepertinya tidak masalah Mas, tapi nantinya akan ada besaran pajak yang berubah seiring dengan jumlah saldo mengendap di tabungan (kalau tidak salah dan kalau salah, mohon direvisi).

Oh iya, untuk saldo yang ada di bank sampai 1 Milyar akan langsung dilaporkan oleh pihak bank ke Dirjen Pajak.


Walaupun saldo di bank A Rp 400 juta, di bank B Rp 400 juta, dan di bank C Rp 300 juta, tapi tetap memakai nama 1 orang, sepertinya juga akan langsung dilaporkan. Ya tujuannya untuk mengawasi dan mengoptimalkan pengawasan wajib pajak.

Masalahnya kalau dari Exchange luar negeri om, seperti Binance, Kucoin atau yang saat ini masih dianggap ilegal nampaknya akan ribet lagi ya. Karena memang tidak terpotong pajak langsung hanya biaya admin dan biaya changernya karena transaksinya langsung dari Excanger p2p. Mungkin yang dilematis seperti itu, karena bisa saja dianggap ilegal.  . Kalau diteruskan mungkin bisa Of Topic om  .

Kalau di exchange kita sudah kena pajak PPH dan PPN, jadi tidak ada masalah kalau mau narik ratusan juta, toh sudah terpotong ketika trading. Artinya, PPN-nya mungkin naik, dan biaya trading jadi agak mahal dari sebelumnya.

Masalah penarikan tergantung kebijakan exchange masing2, ada yang fee 25 ribu, dan ada yang 10 ribu. Jadi itu bukan masalah penarikannya.

NPWP akan terintergrasi dengan pajak, dan itu juga tergantung atas laporan harta, kerjaan, dan hasil pendapatan sampeyan. Jika tidak dilaporkan, akan tetap sama dengan yang sebelumnya. Yang jelas kalau kita setor crypto di exchange dan menukarnya dengan rupiah, kita sudah kena pajak PPH dan PPN, dan aman (karena kita sudah bayar pajak), cukup laporkan saja di SPT tahunan.

Saya pikir dengan kenaikan Harga BTC pada akhir ini dan mungkin pada tahun depan nanti transaksi akan lebih besar. Jadi Pendapatan pajak juga akan lebih besar. Sebenarnya saya juga agak takut takut kalau mau WD besar misal ratusan juta. Kemaren saya buat Rekening baru dan saya juga langsung dimintai NPWP. Entah ini langsung integrasi atau apa yang akan dilakukan  dengan NPWP itu terkait pajak.

Identitas palsu hanya untuk mengelabuhi jika bersangkutan memiliki crypto yang banyak. Supaya dianggap kalau bersangkutan cuma punya dollar, sehingga ya tidak begitu dicurigai (takut kalau dipajakin gede kalau punya crypto)

Transaksi moneronya tidak langsung ke fiat, tapi Belanjanya pakai monero langsung, atau bisa juga beli barang pakai BTC yang marketplacenya hanya nerima crypto sebagai pembayaran.

Kalau OJK mengharuskan exchange P2P wajib meng-KYC-kan costumernya, jadi kalau ketahuan exchange tidak melaksanakannya, izin exchange P2P-nya bakal dicabut.

sangat setuju dengan apa yang sampean sampaikan kalau apa yg dilakukan sama pak prabowo itu belum cukup bisa untuk menumbuhkan minat dan angka literasi masyarakat Indonesia terhadap investasi khususnya crypto. pemerintah harus melakukan langkah komperhensif untuk bisa menumbuhkan minat dan literasi investasi pada masyarakat, apalagi pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278 juta jiwa, dengan sekitar 25-30% itu adalah anak muda, artinya pemerintah perlu langkah cepat seperti sosialisasi ke kampus, sekolah, atau ke rumah-rumah masyarakat, yg bisa dilakukan oleh kominfo, BAPPEBTI, atau kementrian terkait lainnya. seharusnya jika pemerintah serius hal ini akan berdampak positif kepada pertumbuhan mina investasi pada masyarakat, terkhusus pada cryptocurrency.

Jadi makin ribet dan gak ada privasi sama sekali kalo yang berurusan dengan uang di indonesia, Jadi tambah ribet dan kalo salah sedikit bisa jadi masalah.

---

Dan kalo bahas soal pajak tentu pemerintah dapet untung banyak dari pajak crypto yang di bebankan kepada pengguna crypto yang ada di Exchange lokal yang sudah ada di bawah naungan BAPPEBTI yang sudha berlisensi PFAK (PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO).
Sekarang aturan baru PPN naik ke 12% akan berlaku mulai 1 januar1 2025, gimana gak tambah banyak untungnya pemerintah kalo pajak udah di naikkan.

---

Entah gimana jadinya kalo pakek identitas palsu, Tapi rekeningnya juga akan tertuju ke rekening asli pada akhirnya, masuk ke IDR juga.
Meskipun pakek Monera pada akhirnya butuh untuk belanja mesti pakek IDR dan sekarang kebanyakan P2P juga di batasi, mereka yang punya jasa P2P juga bakal takut kalo ada transaksi besar, bisa-bisa kenak tangkep juga kayak cerita-cerita yang sudah terjadi.

---

Thanks mas

Sekarang garapan airdrop, memecoin atau cuan dari berbagai bidang crypto sudah banyak yang share ke publik.
Banyak yang flexing dan pada akhirnya pemerintah mulai ketat dengan aturan crypto, perpajakan mulai mengintai.
Jadi yang suka flexing dan pamer-pamer portofolio gak bakal hidup tenang, mereka di bayang-bayangi pemerintah apalagi portofolio sampel milyaran, tapi belum  bayar pajak, alamat dapet surat undangan.

wih mas taufik gak pernah lihat sekaranga ada badge pizza nya Congrat mas

btw back to the topic ane baca berita ini juga agak gila juga sih apalagi crypto ini udah teregulasi dan udah turut menyumbang ekonomi Indonesia dari pajak trade dan withdraw, ane juga berharap kedepannya makin tumbuh aja karena antusiasmnya gila kripto di indonesia.

Mungkin beberapa faktor yang mendukung sih skearang banyak bertebarang orang dapat cuan di segala platform media sosial ada yang cuan geden di memecoin ada yang cuan di airdrop ada yg cuan di trading dan lain sebagainya bahkan sampe ada iklan ginian di beranda instgaram ane hahha

Beberapa koruptor yang "melek teknologi" telah memakai crypto untuk "cuci uang" korupsinya sejak lama. Tetap ketahuannya jika dia tukar cryptonya ke centralisasi exchange.

Sulit, dan akan tetap terdeteksi walau dikelabuhi dengan berbagai cara jika KTP kita sudah masuk exchange.

Satu caranya ya pakai exchange luar pakai paspor palsu, dan narik uangnya pakai dollar. Ya tetap ketahuan juga kalau nariknya sampai beratus-ratus ribu dollar dan ditrasfer ke rekening IDR.

Amannya sih tetap dalam bentuk crypto tanpa dituker ke fiat mana pun, kalau belanja pun harus tetap pakai crypto (monero)