Topic: Apakah Indonesia harus mengikuti saran Bank Dunia - page 3. (Read 847 times)

Sebenarnya minimum upah di negara maju kebanyakan emang per jam, kyk di Jepang, Amerika, atau Australia, makanya gajinya bisa gede ketika di akumulasikan, jadi akan sangat membantu bagi orang yang ingin merubah nasib mereka dengan bekerja ke luar negeri, daripada di Indonesia yang hanya gaji umr cuman cukup buat kebutuhan gak bsa buat liburan atau membeli barang yang kita inginkan kecuali kita menabung dalam waktu lama.

Indonesia itu dari awal gerakan mereka adalah tidak memihak siapapun bahkan untuk menjadi sekutu Amerika, atau seperti Malaysia yang di dukung dengan bantuan Inggris, Indonesia yang memiliki politik bebas aktip bisa dengan siapa saja bekerja sama untuk urusan ekonomi, tapi karena negara Indonesia itu negara berkembang jadi tidak adil membandingkan dengan negara maju, alih alih menjadi sekutu negara adi daya, lebih baik jadi rekan bisnis untuk perdagangan dan kerjasama antara dua negara.

Tahun 2045 masih sangat lama om, kalau pun ada kabar seperti itu sekarang pasti pihak pemerintahnya akan segera bergerak untuk memperbaiki semua sektor yang masih dianggap lemah, terutama sektor perekonomian dan juga sektor lapangan pekerjaan. Meskipun sektor seperti lapangan pekerjaan itu juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang ada didalam negara itu sendiri, karena akan sangat percuma juga apabila pemerintah berhasil menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan tetapi para warga negara tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk ditempatkan pada bidang pekerjaan tertentu. Jadi warga negara sebenarnya juga harus memiliki keahlian dan pendidikan tertentu supaya bisa dipakai oleh pihak pemerintah pada bidang pekerjaan tertentu om.

Semua pihak pemerintah yang ada di setiap negara memang mau membenah segala sesuatunya untuk kemajuan negaranya, tetapi untuk hal menaikkan pendapatan pada warga negaranya sendiri saya pikir hal itu juga sangat tergantung pada pihak warga masing-masing dalam bekerja. Karena kalau masyarakatnya masih malas dan tidak mau bekerja keras, tidak akan ada hasil pendapatan yang meningkat meskipun pihak pemerintah telah menuliskan kata-kata menaikkan pendapatan warganya di setiap baliho atau media.

saya mendengar indonesia berpotensi gagal menjadi negara maju di 2045 karena terkendala masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh pemerintah

namun jika indonesia ingin berbenah diri, pemerintah wajib menaikkan batas minimum pendapatan warga miskin agar banyak sektor yang terus di benahi

Betul, kontranya adalah peningkatan catatan orang miskin akan meningkat, mengingat saat ini banyak sekali pengangguran. Di tempat saya, buruh tani yang bekerja dari lapisan masyarakat terbawah pun sudah lebih banyak nganggurnya karena kenaikan ongkos buruh lebih mahal dan tidak efisien, sehingga penggunaan herbisida jadi solusi atau sewa traktor.

Saya pikir, sebelum ada perubahan signifikan dari segi lapangan kerja, pemerintah tidak perlu mengikuti saran bank dunia untuk menaikkan batas minim penghasilan untuk dikategorikan miskin. karena masih belum seimbang saat ini kita sedang diperlihatkan bahwa negara kita masih stuck untuk memberikan lapangan kerja bagi rakyat. rakyat Indonesia masih banyak yang nganggur, bahkan yang kerja keluar kota pun kalah dengan biaya hidup sendiri di kost dan keluarga yang dirumah, ini tentu dapat menunda mereka untuk menyimpan uang, bahkan berpotensi minus sebelum menerima gajian lagi udah ga megang uang. Kalau sudah begini, meskipun penghasilan 100K, bisa dibilang nelum bisa dianggap keluar dari zona miskin walaupun sudah memiliki pekerjaan

Pakai USD bukan berarti standarnya disamakan EUR/US gan, udah ga nyambung.
Di US sono upah minimum udah di angka $7,25 per jam.

Ini mentalnya salah kalau menurut ane. Asumsikan mereka memang memiliki agenda untuk menguasai dan lain-lain, kita harus sadar akan posisi dan kekuatan kita. Ada pepatah kalau ga bisa dikalahkan ya jadikan teman. Daripada jadikan musuh tapi miskin, mending jadikan teman dan makmur. Liat aja itu bagaimana Malaysia beraliansi dengan Inggris, jadi maju dan dilindungi Inggris. Singapura juga. Pernah dengar Five Power Defence Arrangements?

Saya tidak berpikir memiliki orientasi menyamaratakan standarisasi penghasilan minimum dengan negara Europa atau negara asing manapun, itu hanya perbedaan kurs saja, jika mereka mengatakan $3 berarti kita Rp 45k-an, yang bermaksud menaikkan pendapatan minimum perhari menjadi 45k sebagai tingkat standarisasi baru untuk mendapatkan orang -orang yang pada lapangannya masih masuk kategori miskin.

Tapi mungkin bank dunia memiliki udang di balik batu, untuk mengungkap indonesia bahwa sebenarnya memprihatinkan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dan mereka memanfaatkan situasi itu seperti yang anda katakan, mengiming-imingi pemerintah untuk menjual sesuatu atau meminjam uang ke mereka dan jerat hutang dengan bunga tidak akan pernah selesai.

Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia sudah tepat dalam menjawab usulan bank dunia perihal mengentaskan kemiskinan bahwa negara Indonesia punya cara dan strategi sendiri dalam berusaha memimalisir angka kemiskinan.
Ini hanyalah persoalan persaingan ekonomi karena mereka tahu nilai tukar mata uang Indonesia lebih rendah dari nilai tukar mata uang seperti dollar atau euro.

Saya berpikir arah negara-negara barat tidak kesitu juga gan. Dari usulan bank dunia tersebut, Indonesia menjadi negara yang diperhatikan khusus oleh mereka dibandingkan negara-negara lain walau ada sesuatu yang diharapkan dan menurut saya itu hal biasa dalam sebuah hubungan internasional.

Tahun 2019, World Bank juga mengusul 40%-70% jaminan sosial kepada rumah tangga rentan miskin ditengah upaya pemulihan ekonomi negara Indonesia sehingga membingunggkan Sri Mulyani yang juga mantan Direktur Pelaksana World Bank.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191215003355-4-123174/apa-permintaan-bank-dunia-yang-bikin-sri-mulyani-pusing

Harus di akui memang orang Miskin Di Indonesia memang ada dan tidak usah ditutupi ada banyak malan. Namun katagori dari Bank Dunia menilai miskin Indonesia itu apa dulu, kalau standardnya memakai Dollar maka itu tidak boleh dilakukan karena Dollar adalah standard buatan Negara-Negara yang sudah semenjak lama menjadi Diktaktor Kolonialisme gaya baru. Karena sudah pasti juar berbeda UMR kita sama UMR Eropa sangat jauh berbeda.

Kalau menggunakan standard Dollar,Indonesia pasti akan selalu menjadi negara dengan tinggi kemiskinan karena mereka punya niat yang kurang baik kepada Indonesia, Misalnya Mereka ingin melihat Indonesia tetap miskin dengan memaksa Indonesia menjual bahan mentah Tambang seperti Nikel, Alumunium, Logam dll.

Negara-negara Barat selalu ingin melihat Indonesia miskin, tidak mampu membayar hutang, hancur, karena hanya dengan cara itu taktik mereka sebagai negara mantan Kolonialisme mampu menyedok kekayaan Alam Indonesia, mereka tau  Indonesia kaya Raya banyak kekayaan Alam dan memaksakan kehendaknya menilai miskin orang Indonesia dengan standar buatan mereka sendiri yaitu Dollar.

Saya setuju, dinaikan tingkat pendapatan hanya akan menambah jumlah catatan orang miskin.
Tetapi jika di bandingkan dengan peredaran uang saat ini, itu adalah langkah yang cukup bisa di pertimbangkan dengan positif.
Kita tahu setiap daerah memiliki batasnya masing-masing, pada tingkat pendapatan yang berorientasi pada kelas ekonomi bawah, menengah dan atas.  

Jujur saja penghitungan pendapatan 30k perhari itu tidak cukup bahkan di 50k.
Pandangan saya menaikan tingkat pendapatan rata-rata cukup penting karena orientasinya pada skala kemiskinan yang di beritakan menurun padahal masalah utamanya adalah masyarakat untuk mendapatkan uang lebih mudah mengejar jumlah hari ini, dengan artian 30k pada hari ini untuk pendapatan kelas miskin pasti bisa mendapatkannya.

Ini memang akan meningkatkan jumlah pendataan kemiskinan, tapi sejujurnya itu tidak memiliki pengaruh apa pun  pada sektor ekonomi, ini akan membuat mata terbuka bahwa kemiskinan memang sangat tinggi di indonesia, menaikan standarisasi rata-rata pendapatan bisa mengeneralisasi kemiskinan dan menjadi fokus pemerintah untuk memberantasnya.
Namun ya di balik ini bank dunia tidak menutup mata memiliki tujuan lain, nama indonesia ketika standarisasi di naikan akan timbul data kemiskinan yang tinggi, dan pastinya itu membuat indonesia buruk di pandangan dunia.

Saya juga akan setuju jika Bank dunia mendorong indonesia untuk aktif memberantas industri ilegal dan korupsi.

Apa yang akan saya sampaikan berdasarkan IMO

Saya tidak setuju dengan saran bank dunia. Karena jika angka itu dinaikan maka jumlah status warga negara Indonesia yang berstatus miskin akan naik tajam, sementara di Indonesia yang memiliki iklim yang bersahabat dan kondisi ekonomi sangat beragam. Dibanyak tempat, pendapatkan 30rb rupiah itu sudah cukup untuk hidup, seperti contoh yang hidup di pedesaan yang bisa memetik sayur di kebun dan punya sepetak tanah yang ditanami padi. Pun demikian di tempat lain, seperti di kota, pendapatan 50rb saja masih kurang untuk hidup, dimana semuanya serba beli, bahkan untuk minum pun harus beli.

Saya lebih sepakat jika setiap daerah/provinsi memiliki definisi kemiskinan masing-masing. tidak harus menasionalkan definisi miskin "gebuk rata" seindonesia. Sehingga penanganan kemiskinan akan berbeda-bda di tiap daerahnya. Misal di kota mungkin lebih dicukupi dalam sembako karena semuanya serba beli, di pedesaan bantuan bisa berbentuk bantuan pendidikan dan kesehatan karena kebutuhan pangan sudah bisa terpenuhi (tidak saklek, kalo yang untuk makan susah ya tetao dikasih sembako).

Lebih lanjut jika angka kemiskinan naik dikarenakan kenaikan standar miskin, saya pikir akan berpengaruh besar dimata dunia. Kalau cuma di anggap miskin saja si tidak apa-apa, yang lebih berbahaya adalah jika banyak negara yang memberikan bantuan dan hutang dengan dalih untuk pengentasan kemiskinan. Sementara saya yakin jika sebuah negara membantu pasti ada udang dibalik batu, tidak 100% sebuah bantuan tanpa pamrih.

Kalau menurut saya tidak berdampak baik. karena angka kemiskinan akan meningkat. jika angka kemiskinan meningkat pihak bank dunia bisa menyarankan agar Indonesia fokus pengentasan kemiskinan, padahal sekarang sedang fokus ke arah pembangunan insfrastuktur sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi.

mungkin karena alasan tidak logis itu yang membuat bank dunia memaksa pemerintah indonesia merevisi angka batas kemiskinan indonesia dan saya pribadi mendukung 100% pemaksaan itu.


masuk akal mas, pemerintah indonesia sejauh ini terkesan seperti membungkus angka kemiskinan dengan topeng angka batas yang sekarnag ini masih di gunakan padahal inflasi terus terjadi, harga bahan pokok naik secara perlahan. selain itu sistem penggajian di berbagai daerah juga berbeda beda bahkan di tahun sekarang ini masih ada yang menerima gaji perbulan hanya 1,2 juta, jika angka batas kemiskinan di naikkan saya yakin nilai UMK atau UMR bakal meningkat.

Opini ane masih sama:

Justru naikin lagi minimal sebulan IDR 3 juta baru ga miskin, ya disesuaikan dengan provinsi rangenya +- 3 juta. Angkanya ngambil dari toleh kiri kanan keknya yang penghasilan di bawah itu masih menderita sekali hidupnya.

Bantuan sosial itu minim hubungannya dengan refleksi diri, yang penting sadar diri kalau mayoritas miskin, itu dulu... baru dibenahi. Daripada sok-sokan angka kemiskinan kecil tapi nyatanya rakyat menderita.

Saya pikir, pemerintah kita tidak siap dengan kategorisasi versi Bank Dunia karena Bansos harus mencakup orang yang tadinya tidak dikategorikan miskin itu masuk ke dalam bagian dari penerima bantuan sosial artinya pemerintah butuh anggaran yang jauh lebih banyak untuk mengurangi Angka kemiskinan, tapi kita harus mengakui memang jumlah orang miskin di Indonesia itu cukup banyak.

Kemudian pertanyaan berikutnya mau tidak pemerintah mengakui dengan standar bahwa akan ada 40% orang miskin di Indonesia itu di tahun politik. karena ini dianggap bahwa indikator kesejahteraan kurang begitu bagus terutama di era Presiden Joko Widodo.

Jadi ini pertimbangannya sebenarnya lebih ke arah politik anggaran dan juga momentum untuk mengakui bahwa jumlah orang miskin di Indonesia memang masih membutuhkan banyak sekali bantuan yang selama ini dengan standar pengeluaran $3/ hari tidak di masuk dalam kategori penerima bantuan dari pemerintah.

Karena menurut saya pribadi, Tidak logis hidup di zaman sekarang pengeluaran di atas 30ribu per hari dianggap tidak miskin. Mungkin itu cuma untuk makan, lalu bagaimana dengan kebutuhan lainnya? Bagi saya versi Bank Dunia lebih masuk akal, meskipun akhirnya Indonesia harus mengakui 40% rakyat Indonesia berada di garis kemiskinan.
 

seperti yang di ketahui, hingga saat ini pemerintah indonesia masih menggunakan batas (pendapatan/hari/kepala) kemiskinan sekitar Rp. 30 ribuan namun Bank Dunia menekankan pada pemerintah indonesia untuk menaikkan atau memperbaharui batas tersebut menjadi sekitar Rp. 40 ribuan, Bank Dunia mengklaim bahwa jika pemerintah indonesia melakukan itu maka bantuan sosial yang wajib di berikan atau di keluarkan oleh pemerintah indonesia bakal meningkat.

SUMBER--

menurut mas/mbak sekalian, apakah saran yang di berikan oleh Bank Dunia tersebut bakal berdampak baik untuk kestabilan ekonomi indonesia atau malah bakal menjadi pengganggu kestabilan ekonomi indonesia yang perlahan mulai tumbuh?