Topic: Apakah Kita Perlu Forum Legal Secara Fisik? (Read 550 times)

Kalo liat reply dari halaman pertama kayaknya mayoritas jawaban mengarah pada jawaban tidak perlu. Kalau begitu udah bisa ditarik kesimpulan bahwa memang keberadaan forum/badan/lembaga seperti yang dimaksudkan OP tidak lagi diperlukan, karena hal tersebut sudah diwakili oleh Bappebti.

Sedikit melengkapi penjelasan agan Chikito di atas, untuk penyelesaian perselisihan/masalah antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan aset kripto sudah tertera prosedurnya antara lain disini:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf
(Lihat Bab IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN).

Dan ya, Bappebti hanya sebagai fasilitator. Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara lain dengan musyawarah, melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri.

Tugas Bappeti hanya pembinaan, pengawasan, mengeluarkan izin usaha dan cuma menfasilitasi jika ada permasalahan jadi bukan sebagai eksekuter (pengambil tindakan) atau pemecah masalah. Jadi kalau sampeyan mengharapkan badan legal tersebut untuk itu tidak tepat. Di OP juga, saya kira badan/forum yang dimaksud bukan itu, tapi sebuah forum/badan yang menaungi cryptoiner/bitcoiner yang berisi expert, istilah semacam konsultan, LSM atau memang resmi dari pemerintah. Lagian, selama ini saya belum menemukan proyek pemerintah tentang crypto apalagi mengeluarkan coin sebagaimana yang kamu maksud di paragraf pertama.

makanya gan, ada baiknya harus teliti ketika ada sesuatu, baik diluar forum atau dalam forum dunia cryptocurrency, sudah legalkah setiap proyek di pemerintah kita tercinta, kenapa harus mendaftar di bapeti, tidak lain adalah untuk menghindari penipuan proyek crypto yang di jalankan, maka dari itu kaidah yang harus di kaji ulang konsep mereka, jelas apa gak, karena yang di investasikan ada uang, bukan kertas kosong, di saat mereka mengalami kerugian atau pun penipuan kepada siapa kita harus menghadap, maka dari itu bappeti yan merupakan baian dari kemendag, bisa mengambil tindakan untuk menuntaskan permasalahan.

Mungkin ada baiknya bernaung independent alias langsung di bawah presiden langsung kayak lembaga lain biar nanti tidak bentrok kepentingan, karena kita tahu sendiri volume perdagangan market crypto ini bisa sampai ratusan triliun/tahun. Apa lagi rawan yang namanya korupsi, Nama plt yang mas Husna disebutkan di atas Indrasari Wisnu Wardhana kan tersangkut Korupsi minyak goreng, DNA-nya sudah kesana, mantal korup bakal tetap korup.

Saya lihat maksud keduanya sama, hanya dari masalah alur birokrasinya saja. Sebagai contoh pada penutupan akses Binomo, Bappebti berkoordinasi dengan Kominfo dan Polri untuk men-takedown paltform-nya.

btw, Lembaga yang bertugas menangani perihal cryptocurrency ataupun komoditas lainnya di Indonesia sebenarnya sudah cukup, hanya saja terkadang alur birokrasi untuk koordinasinya yang memang perlu di upgrade sehingga pada contoh kasus seperti diatas tidak sampai terjadi lagi sudah diblokir tapi masih saja lolos, seolah terkesan scammer malah lebih cerdik dari lembaga pemerintahan.

Betul, cuma maksud saya Bappebti dalam hal ini pekerjaannya akan berhubungan juga dengan menkeu, ekonomi, dan lain-lain seperti yang udah saya sebutin diatas.

Bappeti di bawah kemendag (kementerian perdagangan) jadi kalau mau berkoordinasi lintas lembaga/kementerian harus melalui menteri sebagai disposisinya.

Nggak perlu pak.
Udah ada Bappebti yang alur kerjanya pasti juga berhubungan dengan mentri keuangan atau mentri ekonomi, OJK, bank dan mungkin kepolisian, mengingat hal ini gak jauh dari soal bisnis, uang dan pergerakan ekonomi masyarakat, dan juga kejahatan.

Bappebti juga udah melakukan pengawasan dan berupaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat, bisa dilihat di peraturan Bappebti nomer 7 tahun 2020, yang linknya udah dilampirkan oleh @HusnaQA,


Barangkali gak sempet baca atau kurang tertarik, ini saya kasi bocoran dikit:





Itu udah saya highlight untuk beberapa kalimat yang menurut saya cukup untuk menjawab pertanyaan bapak.

---

---

Buat yang bahas edukasi terhadap masyarakat, biar lebih mengerucut rasanya bisa ikut diskusi di thread Perlu kah edukasi buat crypto ?. Kebetulan saya juga ikut diskusi disana.

Munurut saya kalau sudah begini, sudah masuk ranah komisi 3 (hukum) karena mereka sendiri (komisi 6 - perdagangan) juga lambat dalam fungsi mereka (DPR) - pengawasan -. harusnya, sejak bapetti mengatakan Ilegal komisi 6 ikut juga mendampingi dan menyuarakan, ini malah sudah banyak yang kena baru menjalankan fungsi mereka di dewan?, edan.

yang lambat itu bukan bapetti, tapi eksekutor (you know who?), Bappeti sudah me-list ilegal binomo dkk jauh-jauh hari, bukan sekarang. Jelas sekali bukan hak mereka untuk menutup sesuatu yang bukan ranah mereka, {1]

[1]. https://bappebti.go.id/kewenangan

Bappeti sudah bekerja dengan baik, setiap badan atau lembaga punya SOP (Standard Operating Procedure) masing-masing, Bappeti tugasnya ini, OJK tugasnya ini, Satgas Waspada Investasi tugas ini, kalau ketiga kelompok kerja tersebut saling beradu untuk mengeksekusi kebijakan masing-masing ya gak ketemu, apa lagi kalau diintervensi masyarakat umum yang tidak mengerti SOP mereka.

Bisa memangkas tugas Komisi VI DPR RI nantinya (yang salah satu tugasnya mengawasi kebijakan pemerintah). Salah satu mitra kerja mereka adalah Kementerian Perdagangan dimana Bappebti berada dibawahnya.

---

Koordinasi antar lembaga mungkin perlu dibenahi juga, dalam hal ini Bappebti, OJK melalui Satgas Waspada Investasi-nya dan Kepolisian sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Sepertinya sudah terbiasa dengan pekerjaan yang lamban dalam institusi negara kita ini, akhir - akhir ini yang lagi banyak diperbincangkan yaitu korban binomo yang mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah, baru terungkap saat ini ketika korban sudah kehilangan banyak uang. Mungkin akan berbeda hasilnya jika ada institusi yang bertanggung jawab mengambil langkah cepet bagaimana menghentikan layanan promosi binomo, padahal influence seperti Indra Kenz, Doni Salamanan sudah sangat aktif memromosi link affiliate mereka di channel youtube dan sudah  sangat lama namun baru saat ini diproses.

Pekerjaan yang lamban itulah menjadikan faktor paling fatal hingga menimbulkan kerugian masyarakat hingga miliaran rupiah, saya pikir secara fungsional lembaga tersebut harusnya sudah mengambil langkah cepat untuk menindak tegas platform yang berkedok penipuan sebelum banyak masyarakat terjerumus di dalamnya, tetapi faktanya pada kasus belakangan ini, terutama platform binary option telah berjalan beberapa tahun hingga aktif mengiklankan di youtube dan semakin banyak bertambah platform binary option lainnya, baru pada akhirnya dilakukan penindakan tegas setelah banyak korban yang berjatuhan.

Saya tidak akan berpendapat banyak tentang pembentukan lembaga khusus, karena upaya apapun pasti akan dilakukan untuk membuktikan kinerja kepada masyarakat. Namun berharap kedepan Bappebti bekerja lebih baik lagi dan bagi masyarakat harus memahami lagi baik dan buruk suatu platform sehingga bisa menerapkan proteksi diri untuk tidak tertipu oleh jenis penipuan apapun.

Jikapun nanti diperlukan maka ane pikir lembaga itu juga akan bernaung dibawah Bappebti juga gan. Sementara ini ane pikir Bappebti sudah bekerja dengan baik untuk meminimalisir kasus-kasus investasi bodong, ponzi dan lain sebagainya meskipun masih dinilai lamban. Ane pribadi menganggap Bappebti sudah cukup untuk menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur komoditi termasuk aset crypto - tidak perlu lembaga khusus lainnya diluar Bappebti.

Semoga ga OOT.

Hari ini sempet lihat potongan berita mengenai kasus IK dan DS yang mengakibatkan banyak orang yang dirugikan. Bahkan Bappeti telah bertemu dengan komisi VI DPR RI. Komisi 6 menilai bahwa Bappeti sebagai organisasi berwenang bergerak lambat sehingga memakan banyak korban. Tapi melihat potongan videoya memang Bappeti telah berusaha memblokir situs Binomo, bahkan mereka berkata telah memanggil IK pada bulan januari tahun ini. Komisi 6 sepertinya tidak puas dengan kinerja bappeti karena masih banyak korban.
Terlihat pelik, untuk kita sebagai trader crypto tentu memahami masalah dari kedua sisi, sepatutnya ya komisi 6 jangan menghakimi. Bappeti telah melakukan berbagai usaha melalui salah satunya pemblokiran situs. Selain itu tentu mereka juga telah mengeluarkan surat edaran pialang berjangka yang berada di bawah naungannya. Sepatutnya tidakboleh menyalahkan Bappeti sepenuhnya, karena user korban tentu mengkuti itu secara sadar dan tahu apa resikonya. Tapi selain itu memang sepertinya Bappeti juga perlu meningkatkan kinerja mereka untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Sedangkan mengharapkan Bappeti untuk dapat menghilangkan kasus investasi bodong saya pikir tidak akan bisa.

Terus ada peryataan yang mungkin akan menimbulkan tindakan baru pemerintah untuk kedepannya, mungkin bisa jadi besok akan ada lembaga pengawas khusus berjangka aset digital  .





Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/25/dicecar-dpr-imbas-kasus-doni-salmanan-indra-kenz-bappebti-ngaku-kesulitan-blokir-website-binomo?page=2

Saya akui rata-rata orang Indonesia belajar crypto itu secara mandiri, nyari ilmunya tentu tidak di dalam negeri tapi di luar dengan belajar langsung dengan bule atau searching di Internet, namun perlu dicatat rata-rata orang seperti itu tidak ada di dalam pemerintahan. Jadi.. jika pemerintah berniat untuk membentuk suatu wadah/forum dikhususkan mengedukasi Masyarakat, kayaknya butuh tender pihak ketiga atau swasta yang mengelola itu. Jika pemerintah/PNS kemendag yang turun langsung, saya yakin hasilnya nihil karena yang ngajar juga tidak tahu apa-apa.

Kalau komunitas lokal saya pernah lihat bahkan ada yang posting dokumentasi fotonya di forum ini (hanya saja saya lupa link-nya), nampaknya lebih ke swadaya masing-masing membernya yang memiliki minat yang sama pada Bitcoin/Cryptocurrency. Sementara kalau untuk perlu tidaknya lembaga atau komunitas secara nasional yang dibentuk pemerintah tentunya balik lagi ke prioritas dan budget sebagaimana yang pernah juga diutarakan teman-teman lain sebelumnya dan seberapa efektif kinerja komunitas resmi tersebut nantinya.

---

Nampaknya pemerintah juga sudah mempertimbangkan kearah sana.

Saya rasa memang perlu yaitu supaya terbentuk komunitas yang ahli dibidang ini. Dan yang khususkan untuk edukasi kepada hal layak umum. Yang masih awam tentunya.

Karena saya juga merasa perihatin dengan warga di indonesia yang belum mengenal crypto dengan mendalam tapi sudah terjun kedalamnya untuk berinvestasi. Bahkan tak sedikit di antara mereka bahkan ada yang belum tahu cara menukarkan token yang mereka beli kepada rupiah. Mereka hanya termakan promosi dari partis yang terjun ke dalam crypto. Yang menjanjikan janji manis. Dan tak menjelaskan resiko di baliknya.
Kegegabahan warga karena memang mereka bahkan tidak tahu harus memulai mencari tahu dari mana untuk mempelajari cryptocurrency ini.

Saya pikir pemerintahan juga harus ambil tindakan untuk mengedukasi warga nya. Dengan memperkenalkan secara pelan-pelan tentang cryptocurrency. Supaya tidak ada lagi yang merasa tertipu dengan crypto dan berakhir menganggap crypto itu buruk. Akibat dari ketidak tahuan mereka

Siap Om.  

Iya Om. Orang-orang lebih nyaman dengan inisial samaran sebab itu lebih aman untuk mereka dan privasi mereka juga tetap terjaga. Bukan hanya di forum-forum crypto, member forum-forum online lainnya pun lebih cenderung pseudonim.

Yang jadi pertanyaan, "forum semisal tapi secara fisik" ini konsepnya mau seperti apa?
Kalau forum ini sifatnya hanya forum sosial, bikin forum ini bakal kurang faedahnya. Seperti yang Om Husna bilang, orang-orang mesti cenderung malas gabung, terutama member lama BTT. Apalagi kalau forumnya nanti bakal dikelola pemerintah dan ada proses verifikasi identitas atau uji kelayakan bergabung, orang-orang bisa dipastikan mundur teratur atau pikir ulang untuk gabung.

Beberapa poin di atas sebenarnya sudah pula disebuatkan agan Chikito di sini:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.59429225

---

Sedikit menambahkan, kalau yang dimaksud adalah forum semisal Bitcointalk, berkaca dari forum ini dan forum lain setelahnya yang serupa, itu membernya cenderung pseudonim. Jadi kalaupun mau buat forum semisal namun secara fisik, saya kira member yang sudah lama di forum ini juga akan cenderung tidak mau bergabung karena tentunya identitas mereka akan dikenali.