Topic: Bagaimana tolak ukur Suksesnya Pemilu? - page 2. (Read 714 times)

Jika memang tolok ukur kesuksesan dari pemilu seperti ini maka sudah pasti setiap pemilu di negara kita itu tidak berakhir sukses karena ini sudah menjadi rahasia umum ketika berbicara tentang pemilu maka keadilan hanya menjadi sebuah tameng dan yang memegang kuasa tentu saja uang adalah mereka yang menganggap hal ini adalah keadilan dan yang pasti akan menang Karena bagaimanapun untuk sekarang ketika berbicara tentang pesta pemilu maka keadilan itu sudah mati dan kita tidak boleh naif dengan hal itu.

Semua yang ada di politik itu tidak ada kata salah dan benar pada akhirnya termasuk keadilan pun itu hanya sebuah kiasan karena pada akhirnya didalam politik kita hanya akan menemukan menang dan kalah tidak peduli caranya seperti apa dan tidak peduli apakah itu adil atau tidak yang terpenting sebisa mungkin mereka harus bisa menang untuk bisa menjadikan kekuasaan dan regulasi mereka kuasai untuk rezim baru sehingga tolak ukur pemilu yang adil itu hanya menjadi sebuah ungkapan saja karena tidak ada yang adil dalam hal ini.

Heyy... tidak semudah itu ferguso,  sesama orang yang suka melakukan sebuah  kecurangan, tidak boleh saling melaporkan satu sama lain, harus pandai-pandai menajaga rahasia.

Dan yang menjadi pertanyaan saya, ketika caleg tersebut membawa perkara ini kehadapan Mahkamah Kontistusi, apakah caleg tersebut dapat memberikan jaminan bahwa suara yang dicapai nya itu, merupakan suara murni dari masyarkat dan bukan hasil kecurangan, yang diantaranya adalah money politics...? dan jika caleg tersebut, menyeret perkara ini pada meja persidangan, maka hal ini sama saja dengan bunuh diri.

Dalam sebuah pesta demokrasi itu tidak lepas dari yang namanya sebuah kecurangan, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, pengawas dan pemerintah sekalipun tidak luput dari yang namanya praktik curang. Dan yang seperti terjadi baru-baru ini, dimana beredar sebuah unggahan dari seorang TKI di Taipei yang mendpatkan surat suara, akan tetapi surat suara tersebut sudah tercoblos. Dan bukanalah sebuah fenomena baru, yang dimana hal seperti ini tuhh... selalu terjadi dan terulang dalam setiap gelaran pesta demokrasi.

info lebih lengkap, Sumber; Viral Video Surat Suara Coblos Ganjar-Mahfud di Luar Negeri, Bawaslu Buka Suara

kalau ini semua menjadi tolak ukur kesuksesan pemilu, maka selama ini bisa dikatakan pemilu tidak berjalan sukses. Karena, dari setiap pemilu di masa lalu hingga saat ini, semua lapisan memainkan politik uang. tentu ini sudah lepas dari asas jujur. Sulit untuk menjalankan pemilu bersih di negeri ini mas. Sehingga, tolak ukurnya bukan lagi tentang kejujuran, melainkan pemilu bisa dijalankan dari awal sampai rekap tidak ada perpecahan. cukup ini saja sudah bisa dikatakan berhasil walaupun ini sebagai simbolis saja.

jika merasa di peras oleh oknum KPU.
seharusnya caleg nya bisa melapor ke polisi. jika ke KPK nilai nominal kerugian harus besar jadi akan susah jika lapor ke KPK.
dan caleg lain nya pun jika ada pengurangan suara nya bisa ngajukan ke MK jika merasa jadi perkara selisih pemilu. atau lapor ke bawaslu.

Sepenuhnya tolak ukur suksesnya pemilu berada pada tangan bawaslu dan KPU secara profesionalitas dukungan yang transparan, adil  dan kebijakan yang pasti akan membuat pemilu jadi lebih steril.
Setiap pemilu terjadi banyak sekali pelanggaran yang terjadi dari beberapa aturan yang telah di tetapkan oleh KPU pusat alangkah baiknya keinginan masyarakat semua berjalan transparan agar pemilu berjalan murni.

Suksesnya pemilu yang berlangsung secara adil yang dilakukan secara terbuka, transparan dan juga membentuk sebuah aturan khusus.
Dengan sanksi yang berat untuk para pelanggar baik itu parpol, kip kecamatan bahkan kip kabupaten. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu tidak akan terbaca oleh masyarakat meski itu sudah menjadi rahasia umum.
Bisa kita memberi ide dan saran agar terjadinya pemilu yang adil transparan dan juga bisa negara kita ke depan jadi negara yang demokrasi.

Sangat sulit untuk bisa meminimalisir tindak pidana korupsi dan money politi yang terjadi di negara kita ini, papalagi mengahupskan-nya. Namun jika secara sadar kita mengatahui dan meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang salah, maka jangan pernah melakukaknnya. Semua ini harus dimulai dari  pribadi masing-masing


Benar atau tidaknya itu kembali kepada pribadi masing-masing, karena memang saya tidak bisa memkasa orang lain untuk sependapat dengan saya dan memaksa orang lain untuk menerima pemikiran saya dan mengakui akan kebenarannya.

---

Dan yang menjadi landasannya itu bukan hanya agama saja, tetapi budaya, adat istiadat dan budi pekerti luhur juga merupakan landasan yang harus kita pegang dan harus kita terapkan dalam setiap perpolitikan dan demokrasi  di negara tercinta ini. Namun keserakahan dan rasa haus akan kekausaan telah membutakannya, sehingga mereka melupakan semuanya.  Yang dimana seharusnya agama dijadikan sebagai landasan dalam berpolitik, tetapi pada kenyaatnya sebagian dari mereka berprilaku sebaliknya, mencoba memanfaatkan agama untuk  kepentingan dirinya sendiri dan mecoba memanfaatkan agama untuk menyerang lawan politiknya. Dan ini sungguh berbahaya jika menjadi konsumsi publik, apalagi kalau sampai mengahalakan yang haram dan mengaramkan yang halal, ataupun mengkafirkan seseorang dengan sengaja hanya karena tidak memilih calon yang ia pilih.

Saya tidak mengingkari hal tersebut, karena memang ketika sudah diahapkan dengan sebuah kebutuhan. Sulit untuk seseorang bisa berpikir panjang akan hal yang dilakukannya, karena yang terpenting bagi dirinya adalah tetang bagaimana kebutuhannya bisa terjawab dan terpenuhi, walaupun tidak sepenuhnya.

Ya persentase partisipasi rakyat salah satu ukuran apakah pemilu itu sukses atau tidak, sebab semakin tinggi partisipasi rakyat itu menandakan rakyat menaruh harapan dan kepercayaan kepada para calon yang maju untuk menjadi wakil rakyat. Jika partisipasinya rendah, menurut saya itu menandakan bahwa rakyat menurun kepercayaannya terhadap para wakil mereka.

Untuk pemilu tahun ini saya cukup khawatir, sebab pro kontra terjadi bahkan sebelum penentuan calon. Saya dalam hal ini netral dan tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pihak manapun, namun keputusan MK pada saat itu yang meloloskan salah satu calon untuk maju di pemilihat Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan pro kontra. Ya banyak yang menganggap ini adalah politik dinasti sebab yang dipermasalahkan itu merupakan anak dari Presiden saat ini.

Oh ya tidak terasa kurang dari sebulan lagi kita akan tepat berada di hari dimana pesta demokrasi akan terselenggara. Saya berdoa semoga semua berjalan dengan sangat lancar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Pemikiran seperti ini tidaklah salah karena memang mindset ini terbentuk karena dari awal di negara kita KKN sudah menjadi rahasia umum sekalipun memang hal seperti ini masih cukup tabu untuk dibahas secara luas tetapi untuk masalah korupsi yang sudah mendarah daging maka pasti akan muncul mindset dimana pemilu ini akan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi karena pada akhirnya sekalipun kita membenci situasi seperti ini tetap saja ini tidak akan bisa di berantas sehingga mereka lebih baik tercebur sekalian kedalamnya karena bagaimanapun juga ini adalah kesempatan meskipun masih ada juga orang yang pasti melawan arus dan menolak segala bentuk korupsi di negeri kita ini.

Inilah yang menjadi sesuatu yang salah dan harus diperbaiki karena bagaimanapun juga sekalipun yang anda katakan benar tetapi azas kita sebenarnya kuat karena masih berlandaskan kepada agama sebagai patokan tetapi memang kekuasaan yang sangat ingin didapat membuat mereka lupa akan hal itu sehingga menghalalkan segala cara agar tujuan yang mereka inginkan tercapai karena pada akhirnya politik di Indonesia itu seperti hukum rimba dimana yang kuat dari segi sumber daya (uang) dan kekuasaan maka mereka bebas untuk menginjak yang lebih lemah.

Masalahnya bukan dari segi nominal tetapi dari segi kebutuhan pada akhirnya. Sekalipun memang hak pilih ditukar dengan 50k itu terkesan sangat murah tetapi kita tahu tingkat perekonomian di negeri kita apalagi untuk daerah yang masih terbelakang dan masih dalam perkembangan nominal itu sudah cukup untuk membungkam mulut sebagian besar orang dan bisa dikendalikan dari segi hak pilih mereka.

Dengan adanya pengawasan saat menjelang pemilu itu sangat penting bagi kelancaran acara pesta demokrasi dan keselamatan bagi setiap warga negara Indonesia. maka dibuatlah perundang-undangan tentang pengawasan pemilu dengan adil, transparan dan demokratis tersebut seperti yang anda katakan diatas. Dalam manfaatnya adalah agar pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kecurangan, jika melanggar aturan sudah pasti akan mendapatkan hukuman.

Ane lihat banyak sekali surat suara rusak dan sudah tercoblos di luar negeri, apakah hal demikian tidak jadi perhatian KPU?, soalnya surat surat itu merupakan tonggak masa depan bangsa, kalau banyak yang rusak dan tercoblos (di Taiwan) apakah hasilnya akan benar-benar fair dan dapat diterima rakyat?. Ane cukup miris mendengar ini, apa lagi di kampung ane banyak pemuda-pemudi pengangguran jadi dapat job untuk melipat kertas suara KPU. Harusnya kalau memang fair, KPU mesti komplain langsung ke perusahaan cetak untuk mengganti segera surat suara yang rusak, kalau banyak yang rusak, job-job juga berkurang. (450 perak/lembar)

https://economy.okezone.com/read/2024/01/10/622/2952483/ternyata-segini-gaji-petugas-lipat-surat-suara-pemilu-2024

Sebagian masyarakat itu beranggapan bahwa musim pemilu itu adalah ajang untuk mencari keuntungan sebanyak-banykanya. Sehingga tidak sedikit tokoh masyarakat yang melakukan negosiasi terkait jumlah uang yang akan mereka dapatkan ketika memutuskan untuk mecoblosnya.


Ketika berbicara politik, tidak ada yang namanya benar dan salah, tidak ada yang namanya baik dan buruk dan tidak juga yang namanya halal dan haram. Dalam perpolitikan tidak ada itu semua, yang ada itu antara menang da kalah. Karena sejarah itu akan ditulis oleh pemenanga, bukan yang kalah. Sehingga ketika mereka menang dan berkuasa, mereka bisa dengan leluasa untuk membenarkan akan kesalahan yang pernah mereka lakukan dimasalalu.


Mereka para caleg dan capres, memliki timses dimulai dari tingkat nasional sampai tingkat bawah, yaitu di setiap TPS, dimana mereka menyasar dan menyisir setiap rumah warga untuk meminta data diri dan menepelkan stiker baik itu seijin pemilik rumah ataupun tidak. Dan menurut saya uang 50k adalah jumlah yang sangat kecil dan terbilang cukup murah. Karena di daerah perkotaan, jika satu suara itu hanya dibayar dengan seharga 50k, maka sudah dipastikan bahwa tidak ada orang yang mau menjadi timsesnya.

benar, ya intinya proses pemilu harus sesuai dengan aturan yang telah di buat, tidak ada pelanggaran apapun yang terjadi sehingga pemilu berjalan dengan sesuai prinsipnya.

Termasuk pada peran masyarakat dalam kontribusinya, dari jumlah golput, lembaran yang sah dan tidak sah juga merupakan salah satu indikator bagaimana tingkat kesuksesan pemilu itu di anggap sukses.
Dampak pada hasil setelah pemilu juga merupakan sebuah indikator yang bisa mengatakan bahwa pemilu berjalan dengan sukses dan masyarakat memilih pemimpin dan wakil mereka dengan benar.

Ya walaupun saya pikir juga bahwa tidak mungkin berjalan 100% tanpa ada pelanggaran, pasti ada satu dua atau tiga kecurangan, tetapi selama itu bisa di biaskan mungkin kita akan di paksa untuk tutup mata.

Suksesnya pemilu diukur dari bagaimana lembaga yang terlibat dalam pemilu menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Peserta pemilu yang terlibat seperti partai politik atau perseorangan (independen) dituntut harus berintegritas, mereka harus taat dan patuh pada aturan-aturan yang ditentukan dalam pemilu.

Peran rakyat sangat menentukan suksesnya pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam menyambut pesta demokrasi ini akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan, siapa yang akan menjadi pemimpinnya berada ditangan para pemilih. Masyarakat harus memiliki integritas dalam memberi hak pilihnya yang menjadi wakilnya di parlemen, ketika yang terpilih pemimpin adil yang bisa membawa perubahan pada tingkat ekonomi masyarakat, mereka telah berhasil menjalankan tugasnya dalam pesta demokrasi dengan menyukseskan pemilu melahirkan pemimpin yang jujur dan adil.

Harusnya memang hal seperti inilah yang menjadi perhatian awal karena ketika pencalonan dan ajang promosi saja mereka sudah curang maka bagaimana mereka akan memimpin karena yang saya tahu ketika niat awalnya sudah tercoreng oleh hal negatif maka selamanya hal itu akan menjadi negatif. Hanya saja memang hal seperti ini terjadi karena selalu ada jalan dari kita sebagai warga masyarakat yang seolah-olah memberikan kesempatan untuk kecurangan seperti ini.
Pada akhirnya uang tetap memegang kendali dalam hal ini sehingga tidak peduli apakah caranya benar atau salah semuanya akan menjadi sah ketika uang sudah berbicara dan untuk masalah pemilu saat ini uang masih akan memegang kendali hal itu karena siapa saja calon yang bisa menggelontorkan dananya yang lebih besar maka sudah pasti dukungannya akan kencang dan hal seperti ini sudah bukan menjadi hal yang tabu karena sudah menjadi rahasia umum di setiap pemilu yang berlangsung.
Di tempat saya saat ini bahkan sudah dimulai dengan yang namanya serangan fajar seperti ini karena beberapa anggota atau koordinator kemenangan para calon saat ini sedang gencar untuk pengumpulan KTP atau data-data yang pada akhirnya ditukarkan dengan uang 50k untuk setiap orang yang mendaftar dan siap untuk mencoblos calon yang memberikan uang dan hal seperti ini sekalipun memang sudah lumrah tetapi sepertinya panwas juga tidak bisa berbuat banyak karena bagaimanapun juga tidak ada bukti tertulis atau apapaun itu sehingga mereka hanya diam dan menutup mata kepada hal seperti ini.

Tolak ukurnya suksesnya pemilu tentunya sangat sederhana yaitu minim angka Golput pada gelaran pemula dan tidak ada kecurangan apalagi sampai ada yang meninggal seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Karena pemilu adalah pesta demokrasi bukan perang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia

Mungkin juga banyak yang golput karena Anak muda lebih suka berkarya untuk masa depan dan kebebasan berekspresi, sementara pemerintah saat ini justru mengengkang mereka untuk berekspresi, kritik pemerintah dikit-dikit lapor penjara. Makanya anak muda saat memilih presiden, golput semakin meningkat. Inilah tugas KPU agar bisa mengedukasi untuk pemilih pemula agar menggunakan hak suara sehingga lahirnya pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat dan pemilupun akan suskes jika minim yang golput.

Secara garis besar tolak ukur suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) terletak pada sedikitnya pelanggaran hukum. Sedikit banyaknya kita tentu sudah memahami bagaimana jalannya dinamika perpolitikan Indonesia, dimana pada setiap penyelenggaraan Pemilu hampir selalu ada pelanggaran dan sengketa. Tolak ukurnya disini, jika jumlahnya pelanggaran menurun maka penyelenggaraan Pemilu berarti terbilang sukses. Ada banyak sekali bentuk pelanggaran, baik berupa administratif atau yang masuk ranah Pidana, secara pribadi semakin sedikit pelanggaran atau kecurangan maka hasil dari Pemilu akan semakin baik, terserah siapapun yang terpilih.

Selain itu, yang menjadi tolak ukur suksesnya Pemilu selanutnya adalah jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Jika banyak pemilih yang tidak memberikan hak suaranya maka Pemilu belum di anggap sukses, sebab hakikatnya rakyat sudah tidak percaya kepada peserta Pemilu, peserte Pemilu yang saya maksud adalah Presiden dan Wakil, serta Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat-Daerah). Dalam bahasa yang lebih familiar semakin banyak orang yang GOLPUT maka penyelenggaraan Pemilu belumlah sukses.

Sebenarnya masih ada banyak lagi yang menjadi tolak ukur suksesnya Pemilu, namun secara garis besar hal yang lain tersebut merupakan turunan dari dua variabel diatas. Satu hal lainnya adalah keberadaan lembaga survey yang sering kali mengklaim sesuatu, bukan hanya elektabilitas Paslon saja, terkadang lembaga survey tersebut juga tidak jarang mengatakan tentang sukses tidaknya kinerja penyelenggara Pemilu, dan secara pribadi saya tidak mempercayai statement mereka.

jurdil bukan hanya statement dari parpol atau capres yang kalah.
karena siapapun yang kalah sejujur dan seadil apapun pasti akan teriak2 curang dan mendeletimasi hasil pemilu. itu hal yang biasa nuntut ke MK pemilu ulang penghitungan ulang dll itu yang di lakukan oleh yang kalah

Itu idealismenya sebagaimana yang telah kita pelajari di sekolah dulu suksesnya pemilu itu berdasarkan LUBERJURDIL, tapi di dunia ini tidak ada sistem politik yang bersih untuk mencapai tujuan. Semua perlu strategi dan tidak sedikit strategi harus melibatkan tindakan yang kotor. Yang bisa kita lkuakn adalah mengawal demokrasi seadil adilnya berdasarkan kemampuan diri untuk memastikan disetiap wilayah pemilihan umum mampu berjalan dengan baik dan rakyat bisa memberikan suaranya sesuai dengan keputusannya masing masing. Terlepas ada tindakan di luar aturan pemilihan itu adalah urusan lain karena kembali lagi pemilihan kepala negara tentu memiliki cara tersendiri baik itu memang bersih atau hanya sebagai alibi, kita sudah terbiasa dengan sistem politik dinegara ini. yang memiliki kekuasaan bisa mengendalikan segalanya dan tanpa kita sadari seidkit pun.

yang pokok jurdil, ASN kepala daerah ataupun kepala desa harus netral meski tetap boleh noblos
tapi ga boleh ikut mengkampanyekan atau bahkan memaksa orang lain untuk memilih partai ataupun capres tertentu