<...>
RankUp Om mu_enrico
Terima kasih atas kebaikan agan-agan sekalian sehingga ane bisa pasang avatar
Terkait ide agan @manji"Locked" dan @joniboini ane kira tidak ada yang salah dari segi motivasi. Siapa yang tidak mau NKRI menjadi lebih baik dan blockchain dapat digunakan untuk menciptakan transparansi keuangan pemerintah. Akan tetapi ane catat ada beberapa masalah yang terlebih dahulu sebaiknya diselesaikan (selain masalah kerahasiaan data seperti yang diutarakan agan @joniboini):
1. Garbage In Garbage OutDalam pencatatan data tentu saja istilah ini tidak asing lagi. Sebaik apapun sistem yang kita gunakan, tetapi kalau inputnya sampah tentu saja datanya menjadi tidak berguna. Misalnya saja dalam buku besar terdapat transaksi:
Debet
Biaya konsumsi 150.000.000
Kredit
Kas 150.000.000
Sistem tidak bisa melakukan verifikasi apakah angka tersebut benar-benar jujur atau tidak. Sistem hanya tahu transaksi tersebut valid atau tidak (debet = kredit, saldo cukup). Ketika oknum sudah bermental korup, maka bisa jadi nilai 150.000.000 sudah digelembungkan. Untuk mengatasi hal ini, Auditor akan mengecek ada atau tidaknya nota, apakah harga masuk di akal, dll. Sehingga di sini masih ada keterlibatan manusia untuk menutupi kekurangan sistem. Apabila data yang tidak jujur seperti itu masuk ke dalam blockchain, maka blockchain hanya akan berguna untuk mengamankan "sampah."
2. Mekanisme konsensus dan desentralisasiApabila menginginkan desentralisasi, maka sebaiknya menggunakan PoW (meskipun tidak sempurna). 1 CPU 1 Vote yang diidam-idamkan Satoshi pada kenyataannya tidak bisa tercapai karena adanya ASIC dan mining pool, tetapi paling tidak lebih baik dari PoS.
Diskusi mengenai keamanan vs sentralisasi pada PoS >>
https://bitcointalksearch.org/topic/proof-that-proof-of-stake-is-either-extremely-vulnerable-or-totally-centralised-1382241Tantangannya:
- Bisakah hashrate Indonesia menjaga blockchain dari serangan 51%?
- Apabila menggunakan ID KTP/biometrik/dll untuk membatasi akses mining/staking, bisakah mendeteksi ID yang palsu atau asli (Sybil attack), bisakah mencegah adanya cukong-cukong yang mengumpulkan ID dari rakyat "jelata?"
Apabila yang digunakan adalah mekanisme konsensus yang lebih terpusat, maka pertanyaannya untuk apa menggunakan blockchain? Apabila validator transaksi masih merupakan oknum lama (terpusat).
3. MiscHal-hal yang berkaitan dengan Infrastruktur dan SDM, seperti developer, akses internet, dan literasi teknologi. Ane rasa ini tidak esensial atau mudah dikejar karena bukan pada ranah konseptual.
Apabila di masa depan hal-hal tersebut bisa dipecahkan dan blockchain akan digunakan untuk mengatasi masalah korupsi, maka ane ikut bahagia dan bakal daftar
bounty-nya
. Tapi rasanya kok masalah dengan solusi kurang koheren.