Namun saya pikir, semua pihak harus menerima keputusan dari KPU walaupun ditengarai ada kecurangan, tapi jika itu di usut maka saya yakin pasangan 01, 02 dan 03 juga akan sama-sama terkena karena bisa jadi semua "bermain".
Iyalah bro, pasti semua paslon bermain, cuma tidak seberuntung dari pasangan nomor urut 2 saja. Karena aku lihat di tempat ku saja ada beberapa kecurangan dari pasangan 01 dan 03 yang tidak terungkap di publik saja karena memang tidak di blow up di media saja. Seadainya pasangan 02 juga menggugat aku yakin akan banyak juga kecurangan dari lawan yang mungkin akan dapat mengurangi suara mereka juga. Karena dalam permainan ini, hanya merekalah yang beruntung yang menjadi pemenang, kalau pun digugat balik, pasti jumlah suara dari pasangan 02 akan bertambah banyak dan lebih dari didapat sekarang. 
Topic: Hak angket pilpres Mau di bawa kemana (Read 480 times)
Hak angket tidak akan mengubah hasil pemilu jadi percuma saja dilakukan hak angket. Kalau untuk kecurangan pemilu atau sengketa pemilu jalurnya ya di Mahkamah Konstitusi karena aturannya sudah diatur seperti itu. Walaupun memang selama ini, MK sering dianggap hanya sebagai mahkamah kalkulator. Tetapi, jika nantinya paslon 01 dan 03 dapat membuktikan adanya kecurangan secara TSM, mungkin MK dapat mengadakan Pemungutan Suara Ulang atau langsung menetapkan jumlah suara yang sah, yang mungkin dapat mempengaruhi apakah pemilihan akan masuk ke putaran kedua atau tidak. Bahkan MK pernah membatalkan hasil pilkada dimana peserta yang menang didiskualifikasi oleh MK dan yang kalah malah dianggap memang oleh MK. Walaupun memang dalam konteks pilpres belum ada preseden seperti itu, tetapi semua kemungkinan masih ada.
Sebenarnya rencana digunakan hak angket bukan untuk mengagalkan calon presiden terpilih hanya saja sebagai upaya penyelidikan terhadap kerja-kerja pemerintah yang ditengarai tidak sesuai aturan. Untuk menyelesaikan kasus sengketa pemilu maka jalurnya ya di Mahkamah Konstitusi dan semua orang akan sangat menghormati upaya dan hasil hukum lewat jalur tersebut. Namun saya pikir, semua pihak harus menerima keputusan dari KPU walaupun ditengarai ada kecurangan, tapi jika itu di usut maka saya yakin pasangan 01, 02 dan 03 juga akan sama-sama terkena karena bisa jadi semua "bermain".
Tuntutan capres 1 dan 3 ke MK sekarang adalah menginginkan pemilu ulang dan pasangan capres nomor 2 di eliminasi atau capres no 2 tetap bisa mengikuti pemilu ulang dengan syarat harus ganti cawapres.
Dan tidak ada tuntutan mengenai berapa selisih penghitungan perolehan suara atau berapa jumlah kecurangan yang terjadi.
Kenapa tidak dari awal saja menolak cawapres nomor 2 dari awal? kenapa setelah kalah baru teriak seperti ini?
Dan untuk yang katanya kecurangan sistematis atau apalah itu, begini:
Jumlah suara untuk pasangan Prabowo-Gibran 96.214.691 suara
Jumlah suara untuk pasangan Anies-Imin 40.971.906 suara
Jumlah suara untuk pasangan Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara
Jadi curangnya berapa puluh juta? 20jt? 30jt? bagaimana itu bisa curang sampai puluhan juta didepan mata 5.741.127 petugas KPPS belum termasuk jumlah saksi dari partai di setiap TPS + aparat?
Sedih rasanya melihat gampang sekali sebagian masyarakat Indonesia ini tergiring opini yang tidak jelas dan tidak masuk akal.
Semua ditelan bulat bulat tanpa filter, nalar dan logika sudah tidak dipakai.
Indonesia ini memiliki 3 lembaga penyelenggara pemilu dan itu terbanyak di dunia.
KPU, Bawaslu dan DKKP dibentuk untuk mengatur, mencegah, mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu.
Apa masih kurang banyak juga?
Dan tidak ada tuntutan mengenai berapa selisih penghitungan perolehan suara atau berapa jumlah kecurangan yang terjadi.
Kenapa tidak dari awal saja menolak cawapres nomor 2 dari awal? kenapa setelah kalah baru teriak seperti ini?
Dan untuk yang katanya kecurangan sistematis atau apalah itu, begini:
Jumlah suara untuk pasangan Prabowo-Gibran 96.214.691 suara
Jumlah suara untuk pasangan Anies-Imin 40.971.906 suara
Jumlah suara untuk pasangan Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara
Jadi curangnya berapa puluh juta? 20jt? 30jt? bagaimana itu bisa curang sampai puluhan juta didepan mata 5.741.127 petugas KPPS belum termasuk jumlah saksi dari partai di setiap TPS + aparat?
Sedih rasanya melihat gampang sekali sebagian masyarakat Indonesia ini tergiring opini yang tidak jelas dan tidak masuk akal.
Semua ditelan bulat bulat tanpa filter, nalar dan logika sudah tidak dipakai.
Indonesia ini memiliki 3 lembaga penyelenggara pemilu dan itu terbanyak di dunia.
KPU, Bawaslu dan DKKP dibentuk untuk mengatur, mencegah, mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu.
Apa masih kurang banyak juga?
Hak angket tidak akan mengubah hasil pemilu jadi percuma saja dilakukan hak angket. Kalau untuk kecurangan pemilu atau sengketa pemilu jalurnya ya di Mahkamah Konstitusi karena aturannya sudah diatur seperti itu. Walaupun memang selama ini, MK sering dianggap hanya sebagai mahkamah kalkulator. Tetapi, jika nantinya paslon 01 dan 03 dapat membuktikan adanya kecurangan secara TSM, mungkin MK dapat mengadakan Pemungutan Suara Ulang atau langsung menetapkan jumlah suara yang sah, yang mungkin dapat mempengaruhi apakah pemilihan akan masuk ke putaran kedua atau tidak. Bahkan MK pernah membatalkan hasil pilkada dimana peserta yang menang didiskualifikasi oleh MK dan yang kalah malah dianggap memang oleh MK. Walaupun memang dalam konteks pilpres belum ada preseden seperti itu, tetapi semua kemungkinan masih ada.
Idealnya para wakil rakyat itu motivasinya emang bener mau menyelidiki pelaksanaan kebijakan yang menyimpang, tapi sepertinya yang tentang pemilu itu cuma gegara kepentingan kelompok tertentu saja dan bukan tentang rakyat. Akhirnya, hak angket cuma dijadikan panggung buat nanti cari simpati dan cari dukungan, alias cuma buat popularitas saja modal nanti pemilu berikutnya. Toh masih ada pilkada nanti November.
Betul saya setuju👍, paling memangfaatkan keadaan yang ada saat itu,jang sampai terkecoh tapi jelas nya rakyat sudah terkecoh dan ujung-ujungnya cari dukungan😁kerakyat.
hak angket sudah masuk angin ketika tidak ada sambutan dari pdip.
dan ketika nasdem tidak masuk meski yang lain nya masuk juga sudah selesai tidak akan memenuhi 50% +1 ketika rapat paripurna nanti ketika ambil keputusan hak angket lanjut atau tidak
dan ketika nasdem tidak masuk meski yang lain nya masuk juga sudah selesai tidak akan memenuhi 50% +1 ketika rapat paripurna nanti ketika ambil keputusan hak angket lanjut atau tidak
dan jika bejo bisa membuat hak interpelasi untuk menurunkan jokowi yang berefek akan ada pemilu ulang pilpres ulang mungkin salah satu tujuan nya ini.
Aku kira sulit dan jadi mission imposible jika hak angket ini digunakan untuk menurunkan presiden, soalnya sudah ada buktinya (ketika zaman SBY) yang ribut masalah century dan sebagainya. SBY tetap melanggeng hingga selesai masa jabatannya. Betul, ini akan jadi pertarungan mulut, alias bacot membacot, dimana nanti ujung-ujungnya hanya akan menambah rating tivi-tivi tertentu. Atau jangan-jangan memang dibuat sedemikian rupa oleh media supaya mereka ada berita dan menaikan rating tipi-tipi yang kemaren-kemaren berpihak kepada paslon yang kalah.dan jika bejo bisa membuat hak interpelasi untuk menurunkan jokowi yang berefek akan ada pemilu ulang pilpres ulang mungkin salah satu tujuan nya ini.
Aku kira sulit dan jadi mission imposible jika hak angket ini digunakan untuk menurunkan presiden, soalnya sudah ada buktinya (ketika zaman SBY) yang ribut masalah century dan sebagainya. SBY tetap melanggeng hingga selesai masa jabatannya. Betul, ini akan jadi pertarungan mulut, alias bacot membacot, dimana nanti ujung-ujungnya hanya akan menambah rating tivi-tivi tertentu. Atau jangan-jangan memang dibuat sedemikian rupa oleh media supaya mereka ada berita dan menaikan rating tipi-tipi yang kemaren-kemaren berpihak kepada paslon yang kalah.dari rapat paripurna kemarin salah satu pengunsung capres no 1 nasdem sudah tidak ada response mengenai hak angket.
jika nasdem gabung lagi ke koalisi pemerintah voting ketika pari purna pasti pengusung hak angket akan kalah suara nya. apa lagi PPP pun sama dengan nasdem no response mengenai hak angket.
yang tetap ngotot ke hak angket PKS, PKB dan PDIP. 2 partai terakhir kader nya ikut konstelasi pilpres.
Setelah beberapa pekan selesai pemilu dan pleno tingkat kabupaten/kota para ketua partai mulai membahas dan resmi mengulirkan hak angket, hak angket dipilih oleh suara terbanyak di DPR RI, dibuatnya hak angket menurut para pengusung partai yang mendukung ANIS dan Cak Imin karna terjadi kecurangan luar biasa dari kecamatan sampai berjenjang. hak angket nantinya yang harus di diperiksa adalah KPU dulu sehingga arah dan sasaran jelas, akan tetapi ini susah dilakukan dikarnakan masa priodesisasi kepemimpinan jokowi masih lama dan juga pasangan presiden yang terpilih kemarin ada anak presiden sebagai wapres. jikapun hak angket berjalan dari Calon Presiden, DPD dan DPR Juga dilakukan hak angket kalau tidak sama juga jeruk makan jeruk karna ini pemilu serentak jika nasdem gabung lagi ke koalisi pemerintah voting ketika pari purna pasti pengusung hak angket akan kalah suara nya. apa lagi PPP pun sama dengan nasdem no response mengenai hak angket.
yang tetap ngotot ke hak angket PKS, PKB dan PDIP. 2 partai terakhir kader nya ikut konstelasi pilpres.
hak angket ini sebenarnya tindakan yang sia-sia, karena biarpun hak angket ini digulirkan di senayan namun para fraksi yang mendukung hak angket ini harus membuktikan jutaan suara itu memang benar dimanipulasi yang dimana itu seperti membongkar kebobrokan partai sendiri. jadi banyak anggota dpr yang tampaknya tidak terlalu setuju terhadap hak angket ini, bahkan dari partai yang kalah pemilu kemarin seperti PDIP, PKB, dan Nasdem, banyak anggota partai ini yang seperti dua hati terhadap hak angket ini. namun, hak angket ini tampaknya akan tetap dijalankan oleh partai-partai oposisi sekarang, karena biarpun itu tidak akan mengubah hasil dari pemilu kemarin, namun setidaknya oposisi mempunyai perlawanan terhadap koalisi jumbo 02 yang menang pemilu kemarin, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka seperti diatas angin.
buktikan jutaan suara itu jika ranahnya ke MK biar bisa merubah konstelasi pilpres
tapi jika ranahnya politik alias di gedung DPR lewat hak angket ya adu citra adu bacot yang di siarkan lewat TV.
yang tentu bisa mendegradasi legitimasi pemerintahan yang akan datang.
dan jika bejo bisa membuat hak interpelasi untuk menurunkan jokowi yang berefek akan ada pemilu ulang pilpres ulang mungkin salah satu tujuan nya ini.
karena jika membuktikan puluhan juta suara kecurangan di MK akan sangat susah dan mustahil
Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
Itulah mengapa banyak yang pesimis kalau hak angket ini hanya berbunyi nyaring tapi tidak berdampak apa-apa ke depan, malah mungkin akan menghabiskan anggaran karena akan rapat terus untuk mengajuan hak angket. Kalau ane jadi ketum partai yang kalah, mending legowo, soalnya sudah banyak kejadian kalau hak angket itu tidak bakal jadi apa-apa, atau tidak bakal diteruskan ke upaya hukum, hanya jadi keributan di parlemen sampai diangkatnya anggota DPR yang baru di oktober 2024 nanti. Apa lagi suara PDIP sudah tergerus dan tidak memiliki power yang signifikan, itu hanya akan jadi macan yang tidak ada giginya sama sekali.Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
jika capres atau cawapres nya bukan ketum partai nya legowo itu hal yang lumrah dan wajar. ngapain juga ngotot jika jadi kan juga bukan dirinya yang jadi presiden.
kecuali ketum nya jadi salah satu calon contoh muhaimin ya pasti akan ngotot untuk angket minimal bisa bikin gaduh dan mengurangi legitimasi presiden terpilih jika di buat gaduh
Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
PDIP hanya dominan di jawa.
sedangkan karena jumlah penduduk di jawa besar harga 1 kursi di jawa sangat besar suaranya. di bandingkan golkar yang suaranya merata di seluruh indonesia. sedagnkan 1 kursi di luar jawa lebih kecil harga nya di bandingkan suara yang di butuhkan untuk daerah jawa ya kemungkinan besar emang secara kursi golkar bisa menang
Sebagai partai menenganh kebwah seperti akan menjadi hal yang cukup sulit jika pada posisinya partai PPP itu harus berada diluaran dari pemerintahan dan menjadi partai Opsisi, berbeda hal nya dengan PKS dan PDIP, meskipun nantinya kedua partai tersebut berada diuaran pemerintahan selanutnya, akan tetapi dengan raihan suara dan kursi yang terbilang cukup banyak, sepertinya mereka akan menjadi partai oposisi yang cukup kuat, terlebih lagi jika berbicara mengenai partai PKS yang selalu konsisten untuk menjadi oposisi, karena memang kebanyakan dari pendukung PKS itu adalah orang-orang yang tidak pro terhadap pemerintah. Namun saya tidak pernah mengira akan bagaimana nasib dari partai-partai kecil lainnya yang menjadi pengusung anis maupun ganjar, diantaranya itu partai Umat, Hanura dan Perindo. Akankah mereka juga akan menjadi partai opisisi..?
Kembali berbicara mengenai partai PPP, saya mengira bahwa kehadiran Sandiaga Uno di partai PPP itu tidak terlepas dari campur tangan pak Jokowi, yang dimana sementara itu Pak sandi ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya mengira bahwa pak sandi ini memang sengaja dipasang oleh joowi untu ikut mengatur arah gerak partai PPP. Terlebih lagi sikap PPP saat ini tidak satu frekuensi dengan partai koalisinya, hal ini semakin memperkuat praduga saya bahwa memang partai PPP itu berada dalam permainan Pak Jokowi.
Kembali berbicara mengenai partai PPP, saya mengira bahwa kehadiran Sandiaga Uno di partai PPP itu tidak terlepas dari campur tangan pak Jokowi, yang dimana sementara itu Pak sandi ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya mengira bahwa pak sandi ini memang sengaja dipasang oleh joowi untu ikut mengatur arah gerak partai PPP. Terlebih lagi sikap PPP saat ini tidak satu frekuensi dengan partai koalisinya, hal ini semakin memperkuat praduga saya bahwa memang partai PPP itu berada dalam permainan Pak Jokowi.
Partai-partai parnoko alias partai nol koma biasanya cuma ikut-ikutan saja berdasarkan benefit yang mereka bisa terima.
Mereka bisa bilang akan jadi oposisi tapi dalam prakteknya tidak selalu konsisten menjadi oposisi.
Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
Dan karena hitungannya adalah raihan kursi, maka ada kemungkinan bahwa untuk keketuan DPR-RI di periode selanjutanya itu akan dipegang oleh partai Golkar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kubu 02 itu bukan hanya menang di eksekutif saja, tetapi juga dilegislatif. Pada saat ini Partai pohon beringin kembali mendaptak kekuasaanya, karena bagaimanapun ketika berbicara mengenai partai gerindra, itu merupakan salah satu partai pecahan dari Golkar.
Quote
Kalau untuk Sandi, sepertinya kepindahan beliau ke PPP dikarenakan ambisinya untuk menjadi wapres.
Dan untuk menjadi wapres, dia butuh kendaraaan politik/partai, dan PPP adalah partai pendukung PDIP terbesar dibanding partai lainnya.
Tidak ada pilihan lain lagi selain PPP, karena tidak mungkin dia menjadi wapres selama masih bergabung dengan Gerindra.
Begitu pula dengan PKS, tidak cukup power dan suara untuk memajukan Sandi sebagai wapres Anies.
Dan tidak mungkin pula melalui partai besar lainnya seperti Golkar, PAN, PKB, Demokrat dan Nasdem.
Jadi saya rasa, tidak ada campur tangan Pak Jokowi untuk peran Sandi di PPP ini.
Dan untuk menjadi wapres, dia butuh kendaraaan politik/partai, dan PPP adalah partai pendukung PDIP terbesar dibanding partai lainnya.
Tidak ada pilihan lain lagi selain PPP, karena tidak mungkin dia menjadi wapres selama masih bergabung dengan Gerindra.
Begitu pula dengan PKS, tidak cukup power dan suara untuk memajukan Sandi sebagai wapres Anies.
Dan tidak mungkin pula melalui partai besar lainnya seperti Golkar, PAN, PKB, Demokrat dan Nasdem.
Jadi saya rasa, tidak ada campur tangan Pak Jokowi untuk peran Sandi di PPP ini.
Sebelum pak sandi benar-benar pindah ke Partai Persatuan Pembanguan (PPP), beliau terlebih dahulu berkonsultasi dengan pak jokowi, dan apakah ini hanya sekedar konsultasi semata..? Tentunya tidak, ada pembicaraan dibelakang layar dibalik itu semua, dan jika memang pak sandi itu sangat berambisi untuk menjadi wapres, maka dengan kekayaan yang dimilikinya, saya kira menjadi hal yang cukup mudah untuk pak sandi itu bisa membeli kendaraan yang lebih besar dibandingkan dengan PPP. Dan jika memang pak sandi itu serius untuk mencalonkan diri dari partai PPP, maka ia tidak akan pernah mebiarkan sebagian kader-kader PPP pindah dukungan pada Prabowo.
hak angket ini sebenarnya tindakan yang sia-sia, karena biarpun hak angket ini digulirkan di senayan namun para fraksi yang mendukung hak angket ini harus membuktikan jutaan suara itu memang benar dimanipulasi yang dimana itu seperti membongkar kebobrokan partai sendiri. jadi banyak anggota dpr yang tampaknya tidak terlalu setuju terhadap hak angket ini, bahkan dari partai yang kalah pemilu kemarin seperti PDIP, PKB, dan Nasdem, banyak anggota partai ini yang seperti dua hati terhadap hak angket ini. namun, hak angket ini tampaknya akan tetap dijalankan oleh partai-partai oposisi sekarang, karena biarpun itu tidak akan mengubah hasil dari pemilu kemarin, namun setidaknya oposisi mempunyai perlawanan terhadap koalisi jumbo 02 yang menang pemilu kemarin, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka seperti diatas angin.
Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
Itulah mengapa banyak yang pesimis kalau hak angket ini hanya berbunyi nyaring tapi tidak berdampak apa-apa ke depan, malah mungkin akan menghabiskan anggaran karena akan rapat terus untuk mengajuan hak angket. Kalau ane jadi ketum partai yang kalah, mending legowo, soalnya sudah banyak kejadian kalau hak angket itu tidak bakal jadi apa-apa, atau tidak bakal diteruskan ke upaya hukum, hanya jadi keributan di parlemen sampai diangkatnya anggota DPR yang baru di oktober 2024 nanti. Apa lagi suara PDIP sudah tergerus dan tidak memiliki power yang signifikan, itu hanya akan jadi macan yang tidak ada giginya sama sekali.Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
Betul, dan kalau saya lihat alasan utama kenapa Hak angket ini mulai disuarakan oleh beberapa anggota DPR pada waktu yang lalu adalah untuk "test the water" untuk menggalang dukungan dari pergerakan rakyat alias demo.
Mungkin tujuan utamanya agar terjadi demo besar besaran seperti di tahun 2001 ketika Gusdur dilengserkan dan kita tahu siapa yang jadi Presiden berikutnya.
Gusdur itu lengser karena kalah di pertarungan politiknya bukan karena kasus hukum.
Tapi hal tersebut tidak mungkin terulang sekarang dikarenakan Presiden saat ini tidak terbelit kasus hukum apapun, hanya gosip dan hoax semata, juga banyak parpol masih mendukung sehingga kekuatan politiknya masih dominan di parlemen.
Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
Itulah mengapa banyak yang pesimis kalau hak angket ini hanya berbunyi nyaring tapi tidak berdampak apa-apa ke depan, malah mungkin akan menghabiskan anggaran karena akan rapat terus untuk mengajuan hak angket. Kalau ane jadi ketum partai yang kalah, mending legowo, soalnya sudah banyak kejadian kalau hak angket itu tidak bakal jadi apa-apa, atau tidak bakal diteruskan ke upaya hukum, hanya jadi keributan di parlemen sampai diangkatnya anggota DPR yang baru di oktober 2024 nanti. Apa lagi suara PDIP sudah tergerus dan tidak memiliki power yang signifikan, itu hanya akan jadi macan yang tidak ada giginya sama sekali. Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.
Ane juga tidak paham atas apa urgensinya hak angket ini diangkat oleh DPR?, kalau untuk memaskhulkan presiden jelas tidak bisa, apa lagi untuk membatalkan hasil perhitungan KPU jelas tidak mungkin, karena keputusan hasil pemilu itu hanya bisa diputuskan oleh MK apakah itu diadakan pemilu ulang, atau tidak. Ane kira walau pun hak angket ini lolos, paling juga kejam-kejamnya nanti hanya pencopotan ketua KPU, dan diganti dengan yang baru, kalau mengenai hasil, ya ane kira tidak akan berpengaruh banyak dan hasilnya pasti akan sama.Meskipun hak angket ini bisa lolos, secara pribadi saya tidak yakin akan mengubah keputusan. Dan saya setuju dengan anda mentok mentok paling pencopotan jabatan dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu. Jujur saja yang rencananya akan di angket ini adalah pihak dari pemerintah (katakanlah begitu), meskipun mungkin mereka bisa membuktikan dengan jelas, tapi menurut saya sangat sulit untuk melawan penguasa.
hak angket di pemilu belum pernah terjadi sama sekali. karena biasanya jika di pemilu ada kecurangan atau yang kalah gugatan nya selalu ke MK.
tapi jika hak angket ya sudah sering terjadi yang paling sensasional ya kasus bank century.
era gusdur ada hak angket bulog gate dan brunai gate yang berakhir dan di lanjutkan dengan interpelasi yang berakhir dengan melengserkan gusdur
Sebagai partai menenganh kebwah seperti akan menjadi hal yang cukup sulit jika pada posisinya partai PPP itu harus berada diluaran dari pemerintahan dan menjadi partai Opsisi, berbeda hal nya dengan PKS dan PDIP, meskipun nantinya kedua partai tersebut berada diuaran pemerintahan selanutnya, akan tetapi dengan raihan suara dan kursi yang terbilang cukup banyak, sepertinya mereka akan menjadi partai oposisi yang cukup kuat, terlebih lagi jika berbicara mengenai partai PKS yang selalu konsisten untuk menjadi oposisi, karena memang kebanyakan dari pendukung PKS itu adalah orang-orang yang tidak pro terhadap pemerintah. Namun saya tidak pernah mengira akan bagaimana nasib dari partai-partai kecil lainnya yang menjadi pengusung anis maupun ganjar, diantaranya itu partai Umat, Hanura dan Perindo. Akankah mereka juga akan menjadi partai opisisi..?
Kembali berbicara mengenai partai PPP, saya mengira bahwa kehadiran Sandiaga Uno di partai PPP itu tidak terlepas dari campur tangan pak Jokowi, yang dimana sementara itu Pak sandi ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya mengira bahwa pak sandi ini memang sengaja dipasang oleh joowi untu ikut mengatur arah gerak partai PPP. Terlebih lagi sikap PPP saat ini tidak satu frekuensi dengan partai koalisinya, hal ini semakin memperkuat praduga saya bahwa memang partai PPP itu berada dalam permainan Pak Jokowi.
Kembali berbicara mengenai partai PPP, saya mengira bahwa kehadiran Sandiaga Uno di partai PPP itu tidak terlepas dari campur tangan pak Jokowi, yang dimana sementara itu Pak sandi ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya mengira bahwa pak sandi ini memang sengaja dipasang oleh joowi untu ikut mengatur arah gerak partai PPP. Terlebih lagi sikap PPP saat ini tidak satu frekuensi dengan partai koalisinya, hal ini semakin memperkuat praduga saya bahwa memang partai PPP itu berada dalam permainan Pak Jokowi.
Partai-partai parnoko alias partai nol koma biasanya cuma ikut-ikutan saja berdasarkan benefit yang mereka bisa terima.
Mereka bisa bilang akan jadi oposisi tapi dalam prakteknya tidak selalu konsisten menjadi oposisi.
Raihan suara PDIP memang masih akan menjadi yang tertinggi tapi tidak dengan jumlah kursi di parlemen jika berdasarkan perhitungan sementara.
Ini dikarenakan sebaran suara Golkar lebih luas dibanding PDIP sehingga potensi raihan kursi Golkar menjadi lebih besar.
Kalau untuk Sandi, sepertinya kepindahan beliau ke PPP dikarenakan ambisinya untuk menjadi wapres.
Dan untuk menjadi wapres, dia butuh kendaraaan politik/partai, dan PPP adalah partai pendukung PDIP terbesar dibanding partai lainnya.
Tidak ada pilihan lain lagi selain PPP, karena tidak mungkin dia menjadi wapres selama masih bergabung dengan Gerindra.
Begitu pula dengan PKS, tidak cukup power dan suara untuk memajukan Sandi sebagai wapres Anies.
Dan tidak mungkin pula melalui partai besar lainnya seperti Golkar, PAN, PKB, Demokrat dan Nasdem.
Jadi saya rasa, tidak ada campur tangan Pak Jokowi untuk peran Sandi di PPP ini.
Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.
Ane juga tidak paham atas apa urgensinya hak angket ini diangkat oleh DPR?, kalau untuk memaskhulkan presiden jelas tidak bisa, apa lagi untuk membatalkan hasil perhitungan KPU jelas tidak mungkin, karena keputusan hasil pemilu itu hanya bisa diputuskan oleh MK apakah itu diadakan pemilu ulang, atau tidak. Ane kira walau pun hak angket ini lolos, paling juga kejam-kejamnya nanti hanya pencopotan ketua KPU, dan diganti dengan yang baru, kalau mengenai hasil, ya ane kira tidak akan berpengaruh banyak dan hasilnya pasti akan sama.Alih alih terus mengajukan hak angket lebih baik semua pihak dari setiap paslon harus kembali menerima kenyataan bahwa politik hanya sekedar permainan belaka. Menang ya menang kalau kalah ya sudah, toh masih ada priode berikutnya untuk memulai kembali.
jika ngomongin kecurangan pemilu money politik dll seharusnya bukan hanya pilpres tapi pileg nya juga.
tapi konstelasi pileg pada tidak peduli yang di pedulikan kekuasaan tertinggi nya presiden.
karena hak angket tidak akan merubah apa2 kecurangan yang bisa merubah hasil ya sudah ada jalur nya lewat Jalur MK.
dan jika mau ada 2 putaran minimal harus membuktikan lebih dai 8persen suara curang lebih dari 16 juta suara di dapat melalui kecurangan.
karena masalah pileg pilrpres sejak MK berdiri ya hanya sebagai mahkamah kalkulator saja. jika bisa membuktikan bisa ada PSU atau bisa langsung di ketuk palu jumlah suara yang di peroleh masuk kemana lah yang pengin masuk putaran 2 kan bukan hanya anis saja ganjar pun juga kepengin.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240305111751-617-1070547/pks-pkb-pdip-usulkan-hak-angket-kecurangan-pemilu-di-paripurna-dpr
tapi konstelasi pileg pada tidak peduli yang di pedulikan kekuasaan tertinggi nya presiden.
karena hak angket tidak akan merubah apa2 kecurangan yang bisa merubah hasil ya sudah ada jalur nya lewat Jalur MK.
dan jika mau ada 2 putaran minimal harus membuktikan lebih dai 8persen suara curang lebih dari 16 juta suara di dapat melalui kecurangan.
karena masalah pileg pilrpres sejak MK berdiri ya hanya sebagai mahkamah kalkulator saja. jika bisa membuktikan bisa ada PSU atau bisa langsung di ketuk palu jumlah suara yang di peroleh masuk kemana lah yang pengin masuk putaran 2 kan bukan hanya anis saja ganjar pun juga kepengin.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240305111751-617-1070547/pks-pkb-pdip-usulkan-hak-angket-kecurangan-pemilu-di-paripurna-dpr
Jika hak angket ini bisa berhasil maka akan lebih menarik lagi sistem demokrasi di negeri ini.
Namanya politik itu susah lepas dari kecurangan mulai tingkat desa sampai pusat, semua yang menjabat rata-rata membuat kecurangan walaupun nilainya berbeda, tapi yang perlu di garis bawahi bahwa sudah beberapa tahun ini namanya money politik sudah merajalela bahkan sampai tingkat desa.
Dan hal itu yang membuat bobrok sistem demokrasi selama ini.
Jump to: