Topic: Hak angket pilpres Mau di bawa kemana - page 3. (Read 480 times)

jika di bawa ke interpelasi segala sudah ga benar.
itu tujuan nya sudah bukan mengenai kecurangan pilpres tapi mau gulingkan jokowi
pengin nya tibeh. mati siji (ganjar kalah pilpres) ingin nya mati kabeh jokowi di gulingkan dan kalau bisa jadi pilpres lagi karena presiden nya terguling sehingga pilpres ulang dan bisa mememangkan konstelasi

tapi wacana pemakzulan itu kencang.
bahkan ganjar tidak hanya mewacanakan hak angket saja tapi malah mau interpelasi. dan statement nya di youtube juga ada
kalau interpelasi ya sudah jelas tujuan nya mau kemana
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240221094821-32-1065317/mengenal-hak-interpelasi-yang-juga-didorong-ganjar-mahfud-md

Hak angket itu untuk menyelidiki kecurangan pemilu, bukan untuk pemakzulan Presiden walaupun arahnya nanti bisa kesana.
Hak angket juga tidak bisa mengubah hasil pemilu, jadi hak angket ini sebenarnya hanya untuk mengiring opini dan menaikan popularitas saja sepertinya.

Mungkin mereka hanya cari muka dan cari selamat saja di depan pimpinan partai PDI, suara PDI di legislatif/pileg masih mendominasi tapi Capres/Cawapres jauh berbeda dengan pileg.
Pasti ada yang salahkan dengan strategi para caleg dan pastinya harus ada juga yang disalahkan atas kejadian tsb. 

Saya masih penasaran mengenai isu pemakzulan ini, bukannya Jokowi sebentar lagi masa jabatannya selesai? jadi untuk apa cape cape di makzulkan. Maksudnya gini saya mengutip pernyataan sejuk dari Puan Maharani : Siap Menang ya harus Siap Kalah. Simpel tapi saya rasa cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa memang harusnya seperti itu, biasanya bagi mereka atau golongan yang ngotot banget ada kecurangan ini itu karena terlalu percaya diri menang sebelum pemilu, shingga ketika sudah disuguhkan dengan kenyataan pahit kecewannya 1000x kecewa gitu sehingga melakukan segala cara untuk menentang hasil.

Alih alih terus ngotot mending ikutin apa kata Puan aja, eh tapi tumben bu Puan pernyataannya sejuk. Karena beberapa politisi PDI justru sebaliknya dari pernyataan tersebut.

Hak angket itu hanya sekedar penunjuk kalau masih ada sisa power dari paslon yang kalah. betul itu tidak akan berdampak apa-apa selain ricuh politik di DPR, dan televisi. Ya itu sama lah kayak dulu-dulu kasus di zaman SBY yang ramai namun tidak ada satupun yang dieksekusi oleh DPR, oleh karena itu kita sebagai penonton harus banyak bersabar, apa lagi jika paslonnya sudah kalah, baiknya legowo saja, mending kalau memang butuh, gabung aja ke paslon yang menang, pasti akan dapat profit walau tidak maksimal.

Tinggal ditunggu saja bakalan diajukan atau tidak, walaupun pengajuan hak angket itu secara prosedur bisa dibilang mudah yaitu cuma tanda tangan 25 anggota dari setidaknya 2 fraksi yang berbeda tapi tentunya yang mau mengajukan itu juga harus punya persiapan macam2 tentang apa saja yang akan dibahas dll. Saya rasa kalau ini sebagai alat tawar untuk bisa gabung, itu bukan mental dari PDI-P karena PDI-P sudah terbukti menjadi oposisi selama pemerintahan SBY.


Yang saya tangkap dari berita2 yang ada adalah bahwa narasi pemakzulan itu datangnya malah bukan dari pihak yang mau mengajukan hak angket karena kalau saya liat tujuan utama adalah untuk mengevaluasi pemilu tahun ini bukan untuk membatalkan hasil pemilu. Kalau hak angket berjalan dan didalamnya memang terbongkar semua kecurangan2 apalagi yang dilakukan pemerintah ya bisa jadi efek sampingnya ke pemakzulan. Yang terakhir saya dengar malah DPD sedang membuat Pansus buat evaluasi pemilu, bisa tambah rame ini perpolitikan di Indonesia. Sebagai rakyat biasa sih saya cuma bisa nonton dan bisa jadi sedikit2 belajar tentang politik.

jika ingin memakzulkan jokowi aturan nya ribet dan panjang. aturan nya sudah berubah sejak gusdur di makzulkan dengan mudah era tahun 2000 an dulu sejak itu aturan nya di rubah ketika megawati menjabat jadi presiden. jadi aturan pemakzulan jadi ribet dan panjang dan tidak akan mudah karena partai yang loyak dan mendukung jokowi pun saat ini lebih dari 50 persen kecuali partai nya pada masuk angin dan mudah di rayu sama politisi2 pdip

Saya juga melihat hak angket yang sedang trending saat ini bertujuan untuk memakzulkan Pemerintahan Jokowi, sesuatu yang menurut saya akan sia-sia saja. Hak Angket DPR hanya bersifat rekomendasi, yang tidak bisa membatalkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum. Presiden Jokowi tentu memahami bahwa gejolak politik saat ini berbeda denga sebelumnya, tidak mudah memakzulkan Presiden untuk saat ini, sebab semua Partai Politik memiliki dosa korupsi yang sangat beragam jumlahnya. Saya berasumsi, semua Partai Politik yang menginginkan Pemakzulan Presiden Jokowi akan mundur teratur, sebab mereka sendiri memiliki kesalahan kepada rakyat.

Ada banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk memakzulkan seorang Presiden, tapi saya pikir mengambil momentum akibat kekalahan dalam Pilpres, tidak akan mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat. Terlebih jika Jokowi melobi secara individu anggota Parlemen, siapa yang tidak takut ketika di undang ke Istana dalam keadaan perpolitikan seperti saat ini. Sementara itu, saya juga berpikir bahwa jika kecurangan Pemilu di ajukan ke Mahkamah Konstitusi hasilnya akan tetap sama saja, seperti yang akan di putuskan oleh KPU.

Jika calon yang diusung oleh gabungan beberapa partai tersebut bisa menyeimbangi perolehan suara dari calon yang diusul oleh gabungan beberapa partai lain, maka hak angket ini tidak akan muncul kepermukaan.
Semua ini tentang kekuasaan yang sedang dipertontonkan oleh pelaku politik di negeri ini.

Definisi hak angket berdasarkan sumber yang saya kutip adalah Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan¹.

Kenapa setelah pemungutan suara baru persoalan ini muncul, karena jelas ini adalah tentang kekuasaan walau kecurangan yang dimaksud dalam setiap kontestasi politik akan selalu ada walau sifatnya tidak besar.

Tampaknya memang hak angket itu sulit terjadi apalagi partaai dari koalisi 01 dan 03 tampaknya tidak solid terlebih lagi PDIP hingga sekarang PDIP gak berani tu untuk mengajukan angket padahal PDIP kan partai pemenang pemilu dan memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen. Saya menganggap kalau isu angket itu hanya sebagai gertakan politik saja dan juga sebagai alat tawar agar pihak yang kalah bisa bergabung di pemerintahan baru nantinya.

Idealnya para wakil rakyat itu motivasinya emang bener mau menyelidiki pelaksanaan kebijakan yang menyimpang, tapi sepertinya yang tentang pemilu itu cuma gegara kepentingan kelompok tertentu saja dan bukan tentang rakyat. Akhirnya, hak angket cuma dijadikan panggung buat nanti cari simpati dan cari dukungan, alias cuma buat popularitas saja modal nanti pemilu berikutnya. Toh masih ada pilkada nanti November.

Itu karena Surya Paloh sudah belajar dari pemilu2 sebelumnya bahwa kalah ya kalah meski ngotot kesana kemari yang ada dia nantinya justru tidak dapat kursi, makanya Surya Paloh lebih memilih legowo termasuk PPP. Wwkwk intinya mengakui kekalahan itu sulit bagi beberapa kubu yang kini masih merasa harus ada putaran kedua. Tampaknya kini kubu 03 lah yang koar koar karena tidak percaya dengan hasil suara yang di dapat, apalagi Cawapresnya makin aktif bikin status di X senggol sana senggol sini.

Terkait Hak angket sampai sekarang itu hanya akan menjadi wancana dan dainggap sebagai bumbu obat kekecewaan saja. Pada akhirnya MK serta DPR tidak memiliki pilihan lain karena mereka menyadari apa yang harus diangketkan. Lagi pula jabatan presiden Jokowi sudah mau ended maka hak angket dsb akan menggantung ditengah jalan. Ditambah para pendukung paslon tertentu di luar sana ada yang sudah berhenti koar koar dan sebagai masih ada juga yang stres ngotot. Yang diperjuangkan siapa, yang menang siapa, yang stresnya siapa . Memang pemilu tahun ini lebih banyak drama daripada pemilu sebelumnya.

Kesimpulannya mereka2 atau anggota DPR  yang mengajukan Hak angket adalah mereka yang sudah terlanjur mendukung paslon yang kalah maka ketakutan kehilangan kursi pilihannya gak tanggung2 ya melawan.

Tujuan hak Angket sepertinya ingin memakzulkan Jokowi karena hak angket memang tidak bisa membatalkan hasil pemilu karena memang bukan ranahnya angket untuk membatalkan hasil pemilu. Tetapi untuk memakzulkan jokowi tampaknya sulit terjadi karena mekanismenya sangat ribet dan lagian pemerintahan jokowi akan berakhir 20 oktober nanti. Jadi rasanya untuk memakzulkan jokowi sulit terjadi.

dari rapat paripurna kemarin salah satu pengunsung capres no 1 nasdem sudah tidak ada response mengenai hak angket.
jika nasdem gabung lagi ke koalisi pemerintah voting ketika pari purna pasti pengusung hak angket akan kalah suara nya. apa lagi PPP pun sama dengan nasdem no response mengenai hak angket.
yang tetap ngotot ke hak angket PKS, PKB dan PDIP. 2 partai terakhir kader nya ikut konstelasi pilpres.

jika ngomongin kecurangan pemilu money politik dll seharusnya bukan hanya pilpres tapi pileg nya juga.
tapi konstelasi pileg pada tidak peduli yang di pedulikan kekuasaan tertinggi nya presiden.

karena hak angket tidak akan merubah apa2 kecurangan yang bisa merubah hasil ya sudah ada jalur nya lewat Jalur MK.
dan jika mau ada 2 putaran minimal harus membuktikan lebih dai 8persen suara curang lebih dari 16 juta suara di dapat melalui kecurangan.

karena masalah pileg pilrpres sejak MK berdiri ya hanya sebagai mahkamah kalkulator saja. jika bisa membuktikan bisa ada PSU atau bisa langsung di ketuk palu jumlah suara yang di peroleh masuk kemana lah yang pengin masuk putaran 2 kan bukan hanya anis saja ganjar pun juga kepengin.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240305111751-617-1070547/pks-pkb-pdip-usulkan-hak-angket-kecurangan-pemilu-di-paripurna-dpr