Topic: Hak angket pilpres Mau di bawa kemana - page 2. (Read 480 times)

Sebagai partai menenganh kebwah seperti akan menjadi hal yang cukup sulit jika pada posisinya partai PPP itu harus berada diluaran dari pemerintahan dan menjadi partai Opsisi, berbeda hal nya dengan PKS dan PDIP, meskipun nantinya kedua partai tersebut berada diuaran pemerintahan selanutnya, akan tetapi dengan raihan suara dan kursi yang terbilang cukup banyak, sepertinya mereka akan menjadi partai oposisi yang cukup kuat, terlebih lagi jika berbicara mengenai partai PKS yang selalu konsisten untuk menjadi oposisi, karena memang kebanyakan dari pendukung PKS itu adalah orang-orang yang tidak pro terhadap pemerintah. Namun saya tidak pernah mengira akan bagaimana nasib dari partai-partai kecil lainnya yang menjadi pengusung anis maupun ganjar, diantaranya itu partai Umat, Hanura dan Perindo. Akankah mereka juga akan menjadi partai opisisi..?

Kembali berbicara mengenai partai PPP, saya mengira bahwa kehadiran Sandiaga Uno di partai PPP itu tidak terlepas dari campur tangan pak Jokowi, yang dimana sementara itu Pak sandi ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya mengira bahwa pak sandi ini memang sengaja dipasang oleh joowi untu ikut mengatur arah gerak partai PPP. Terlebih lagi sikap PPP saat ini tidak satu frekuensi dengan partai koalisinya, hal ini semakin memperkuat praduga saya bahwa memang partai PPP itu berada dalam permainan Pak Jokowi.

politisi dan petinggi PPP sudah ngasih statement tidak mendukung dan tidak minant untuk hak angket.
bahkan ketua bapilu PPP sandiaga uno ngasih statement ingin bergabung menjadi bagian koalisi indonesia maju.

Berbicara hak angket tidak mudah karna harus di setujui oleh anggota parlemen saat sidang paripurna, saat ini anggota Dpri seperti diam diri dalam hak angket karna hampir semua wajah-wajah lama masih mengisi atau terpilih kembali jadi anggota dpri sehingga hal ini juga sangat sedikit kemungkinan akan adanya hak angket, hak angket sendiri harus dilibatkan juga presiden sedangkan saat ini anak presiden sendiri terpilih jadi wapres dan masa jabatan jokowi juga masih panjang, sangat sulit terjadi hak angket,,ini bagian dari main strategi saja akan tetapi itu sulit terjadi

Saya juga membayangkan akan seperti itu, Jokowi berhasil menundukkan semua lawan Politiknya dalam dua kali periode kepemimpinannya, termasuk Gerindra khususnya Prabowo yang terakhir masuk kedalam kabinet kerja. Oposisi tetap di butuhkan untuk mengawal roda Pemerintahan dari luar, dan PDIP kemungkinan besar akan menjadi yang terdepan menjadi oposisi, sebab merasa paling di khianati oleh Jokowi dan Gibran.

Partai koalisi dari 01 kemungkinan besar akan di ajak untuk bergabung, meskipun tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan terpecah menjadi dua, sebagian bergabung ke dalam Pemerintahan dan sebagian lagi akan bergabung bersama PDIP. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi Presiden terpilih nantinya, sebab kebiasaanya semua kebijakan Pemerintah akan salah di mata Oposisi.

Betul kalau semua itu mungkin saja terjadi didunia politik, tapi akan sangat disayangkan kalau koalisi pemerintahan kedepan itu terlalu kuat tanpa ada oposisi yang sepadan. Contoh adalah 2x periode Jokowi dimana oposisi terlihat sangat lemah, makanya banyak keputusan2/undang-undang/kebijakan2 yang bisa dibilang sangat gampang disetujui tanpa proses filtering yang ketat dari oposisi. Saya akan lebih mendukung jika dari koalisi 01 dan 03 tetap dipihak oposisi ya walaupun kalau dilihat2 Nasdem, PKB & PPP itu lebih condong ke koalisi pemerintahan.

ketika zaman SBY jadi oposisi kader2 nya PDIP sangat luar biasa dalam menyerap aspirasi rakyat
ketika naiknya harga BBM kader2 pdip macam rieke diah pitaloka militansi nya sangat luar biasa dalam demo mengecam pemerintah.
sebenarnya paling bagus jika PDIP kalah emang berada di oposisi.
meski tidak bisa sejalan dengan PKS. tapi jika pdip dan PKS nanti jadi oposisi sangat lah bagus jadi penyeimbang keijakan2 pemerintah yang mungkin saja nanti bisa menyimpang

Sebenarnya ini datang dari kabar banyak kecurangan yang terjadi di pemilu kali ini dan hal ini sebenarnya di angkat oleh pihak yang kalah dalam pemilu kali ini. Sebenarnya ini bukan pertama kali hak angket menjadi jalan terakhir yang ditempuh, pada pemilu sebelumnya juga kita membicarakan hal yang sama, namun pada kenyataannya itu tidak berpengaruh sama sekali. Hanya mungkin mereka mengupayakan agar harapan mereka (yang kalah) masih ada.
Meskipun hak angket ini bisa lolos, secara pribadi saya tidak yakin akan mengubah keputusan. Dan saya setuju dengan anda  mentok mentok paling pencopotan jabatan dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu. Jujur saja yang rencananya akan di angket ini adalah pihak dari pemerintah (katakanlah begitu), meskipun mungkin mereka bisa membuktikan dengan jelas, tapi menurut saya sangat sulit untuk melawan penguasa.

Ya namanya saja politik gan jika ada yang kalah pastinya mencari koalisi baru sebagai tim anggota pengusungnya nanti untuk lebih maju lagi kedepannya dan kita sebagai rakyat biasa hanya bisa melihat dan mengkritik sesuai apa yang kita lihat didepan mata. Bahwa ya beginilah demokrasi di Indonesia semakin mereka kalah maka akan semakin mencari kesalahan kesalahan dari lawan partainya dan langkahnya tersebut sangatlah menonjol sekali.
Seperti contoh berita hangat saat ini bahwa kita tahu antara pak jokowi dan bu Megawati sangat tidak baik baik saja kedua kubu tersebut saling serang untuk bisa menjatuhkan satu sama lainnya namun saya lihat disini bahwa yang membedakan adalah cara menjatuhkannya yaitu bu Megawati denga cara spontanitas dan sangat menonjol terbuka sekali di publik sedangkan kubu pak jokowi dengan terlihat santai dan tenang dalam menanggapinya.
Sedangkan antara pak prabowo dan pak ganjar, pak anis mereka bertiga saat ini adalah calon presiden kita nanti dan hasil suara pilihan pak prabowo dan gibran lah yang unggul dari kedua calon tersebut sehingga menimbulkan reaksi diantara kedua calon tersebut dalam mengusulkan hak angket ke MK guna menyelidiki hal ini apakah pemilu tahun ini ada banyak yang membuat kecurangan atau tidak.

Memang kalau dilihat dari rekam jejak PDIP kalau kalah selalu jadi oposisi terlebih lagi di era pemerintahan SBY karena memang Megawati dan SBY hubungannya tidak baik. Tetapi politik itu dinamis gan, apa saja bisa terjadi sperti Gerindra yang ketika kalah malah masuk koalisi. Mungkin saja kan kalau PDIP akan masuk koalisi juga apalagi hubungan Megawati dan Prabowo baik bahkan keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres.

Hak angket ini datang dari kubu ganjar, dengan sebuah statmen awal bahwa suara dirinya itu lebih kecil dibandingkan suara partainya, dimana ganjar mengngap bahwa hal ini sedikit anomali, sehingga harus diselidiki dan diangket. Hal ini datang dari kubu ganjar namun ditolak oleh pak mahfud, tetapi disambut baik dengan kubu anis juga partai PKS, namun tidak dengan partai Nasdem dan PKB. Begitu pula dengan sikap dari partai PPP yang berada di kubu ganjar.


Dan pada kenyataanya tidak, karena baik Nasdem, PKB dan PPP menganggap bahwa dirinya tidak terbiasa untuk menjadi oposisi, sehingga ada kemungkinan bahwa tiga partai ini akan gabung berasama dengan kubu prabowo.. Dengan perpecahan yang terjadi pada kubu 01 dan 03, menjadi hal yang tidak mungkin jika hak angket ini akan mendapatkan persetujuan dari 50% anggota DPR...

---

pada saat ini situasinya menjadi semakin seruu.. untuk terus kita ikuti, dimana ada sebuah pemberitaan bahwa Ganjar Pranowo dilaporkan Ke-KPK atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Dan terlepas dari apakah tudingan itu benar ataupun tidak.. tapi saya cukup penasaran kira-kira nanti siapa lagi ya.. yang akan dilaporkan ke KPK..?
Dan hal ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah pengajuan hak angket ini dilakukan untuk menoropong kecurangan yang ada pemilu kemarin, atau hanya digunakan semata sebagai alat untuk menyelamatkan dirinya dari kasus korupsi yang diduga menjeratnya..?

Sumber;

• Ganjar Dilaporkan ke KPK, TPN Singgung Ucapan Fahri Hamzah soal "Capres Jadi Tersangka"
• IPW bantah 'tudingan politisasi' atas laporan kasus dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo, KPK didesak independen

Ane juga tidak paham atas apa urgensinya hak angket ini diangkat oleh DPR?, kalau untuk memaskhulkan presiden jelas tidak bisa, apa lagi untuk membatalkan hasil perhitungan KPU jelas tidak mungkin, karena keputusan hasil pemilu itu hanya bisa diputuskan oleh MK apakah itu diadakan pemilu ulang, atau tidak. Ane kira walau pun hak angket ini lolos, paling juga kejam-kejamnya nanti hanya pencopotan ketua KPU, dan diganti dengan yang baru, kalau mengenai hasil, ya ane kira tidak akan berpengaruh banyak dan hasilnya pasti akan sama.

jika hanya mengajukan minimal 25 anggota DPR dari lebih 1 fraksi, bisa 2 fraksi tapi minimal 25.
tapi untuk bisa di setujui hak angket tersebut untuk bisa di jalankan baru butuj lebih dari 50% anggota DPR. PPP jelas2 sudah menolak hak angket juga.
jika semua parpol capres no 1 dan no 3 tidak ada yang masuk angin ya hak angket bisa jalan. karena parpol yang mengusung capres no 1 dan 3 sudah lebih dari 50% anggota DPR nya

Ya saya pikir Ganjar telah selesai dalam pemilu kali ini ia tak perlu melakukan manuver untuk mencegat laju dari paslon lain. Saya pikir hak angket itu tidak akan berjalan dan disahuti dengan baik oleh partai lain dan mereka menganggap hal itu percuma dan tidak akan merubah apapun. Saya lebih setuju andai segala bentuk ketidakadilan yang tercium diselesaikan lewat jalur MK sebab disanalah yang bisa memutuskan segala persoalan menyangkut dengan Pemilu.

kalau ganjar sebenarnya sudah selesai karena hanya peringkat 3 dan suaranya hanya 16persenan.
dan jika ke MK untuk bisa 2 putaran butuh pembuktian minimal 16juta suara itu juga tidak mudah. jika terbukti pun yang lolos juga bukan ganjar tapi anis.
jadi hal yang sulit bikin ramai dan gaduh hak angket interpelasi itu untuk membuar ramai jika bisa ingin pilpres ulang. karena apapun usahanya selain pilpres ulang sudah tertutup peluang untuk bisa jadi menang dan jadi presiden

Pada pemilu kali ini, PDIP menjadi satu di antara beberapa partai dengan biaya kampanye yang paling tinggi, namun apa yang mereka keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena hasil daripada pilpres kemarin, Ganjar-mahfud kalah telak dan jangankan untuk bisa menang, bahkan usaha untuk bisa menjadikan pemilu jadi 2 putaranpun sirna. Sehingga mereka tak lagi punya harapan untuk bagaimana caranya pemilu menjadi 2 putaran selain daripada terus memperjuangkan hak angket, dan terus mendorongnya pada persidangan DPR-RI. Tetapi nampaknya perjuangannya itu akan kembali gagal, dengan adanya sebuah wacana bahwa partai PKB dan juga Nasdem akan kembali bergabung bersama dengan pemenanga pemilu, yakni koalisi indonesia maju. Sehingga yang tersisa menjadi oposisi itu tinggal PDIP, PKS, PPP dan partai kecil lainnya. Sementara itu antara PDIP dan PKS ini agak kurang akur, yang dimana menjadi hal yang cukup sulit untuk mereka bisa menyatukan ritme.

Saya katakan bahwa hak angket ini akan gagal, karena setidaknya sebelum ditujukan, hak angket ini harus mendapatkan persetujuan dari 50% lebih keanggotaan DPR-RI. Dan ini tidak akan cukup, jika wacana PKB dan Nasdem untuk pindah itu benar-benar terjadi.

Hak angket itu hanya akan membuang-buang waktu dan energi saja. Karena prosesnya  yang cukup panjang, dan tidak mungkin jika hal ini akan selesai hanya dalam satu kali persidangan saja.

Sementara itu 5 tahun bukanlah waktu yang cukup lama, kalah di pemilihan kali ini, ya tinggal ikut lagi di Pilpres selanjutnya.... atau apakah karena sudah terlanjur keluar uang banyak, sehingga ia begitu ngotot untuk terus memperjuangkan hak angket.  Dan dari pada DPR ini terus mengunjang-ganjing permasalahan pemilu yang sudah usai, dan membela kepentingan para petinggi juga oligarki.

Akan lebih baik jika DPR itu lebih berfokus pada aspirasi yang masyarakat sampaikan, dan bukankah yang diwakilkan itu adalah kami, bukan mereka..? karena kalau mereka, mereka itu sudah tidak perlu lagi dibela, tetapi yang harus di bela itu adalah kami, masyarakat kecil yang termarjinalkan, yang selalu menjadi korban dari kerakusan para petinggi dan oligarki. Pada saat ini harga terus melambung tinggi, beras tak terbeli dan anak kecil kurus karena kekurangan nutrisi. Apakah mereka tidak melihat ini..?

Karena kemungkinan besar karier politik beliau akan memudar perlahan dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi.
Jika hanya diam saja bisa habis popularitas dia dimata pendukungnya dan partai.
Atau bisa jadi kehebohan tersebut hanya digaungkan sebagai politik tawar menawar dengan pemerintahan sekarang dan berikutnya.

https://www.detik.com/jogja/berita/d-7228734/dilaporkan-ke-kpk-terkait-dugaan-gratifikasi-ini-kata-ganjar

Mungkin ada kaitannya dengan ini, entahlah hehe.

mentalnya lebih siap calon wakilnya mas, Mahfud MD sepertinya sudah menemukan jalannya sendiri sekarang. Tapi, memang ada beberapa mimik tak sejalan antara Mahfud dan Ganjar saat beberapa kesempatan disorot kamera baik sebelum debat, saat debat dan kesempatan kampanye bareng. Harmonisasi yang kurang sepertinya membuat pendukung Mahfud memilih membelot ke 02, sehingga suara PDI yang besar, tak diikuti oleh suara Ganjar, karena memang kenyataan tidak bisa dibohongi, di lapangan banyak yang setia pada partai tapi tidak dengan calon presiden. Khususnya adalah mereka Projo. Mungkin dia tidak ingin lebih dipermalukan daripada saat ia mempermalukan Prabowo dengan skor 5/10, makanya isu kecurangan ini diteruskan oleh Ganjar.

Kalau masih ada yang masih bingung batas Hak Angket itu dimana, dan prosesnya berapa lama, mungkin podcast Deddy Corbuzier bisa jadi referensi saat tamu yang diundang adalah Prof Jimly: https://www.youtube.com/watch?v=HCDByTakdIE
Intinya sih katanya tidak bisa pemilu ulang, karena sudah ditetapkan jadwalnya. boleh hak Angket dijalankan, mau pemakzulan pun boleh, tapi percuma, prosesnya bisa tahunan. Keburu masa jabatan Jokowi berakhir, prosesnya belum kelar. 

Ganjar hanya stres dan sudah terlanjur menanggung malu, mentalnya tidak siap akan kekalahan. Itu bukan jiwa kesatria karena kalah ya kalah intinya begitu. Harus ada yang menang dan harus ada yang kalah, Ganjar paling vokal dalam urusan tuntut menuntut di DPR soal hak angket dsb tapi dia sendiri tidak melihat ke arah cermin bahwa dia bukan lagi siapa siapa. PDI sudah mulai perlahan membuat jalan sendiri dan tidak mengikuti langkah Ganjar. Memang ada sebagian yang masih kukuh hasil pemilu perlu divaluasi/putaran kedua tapi rakyat sudah tidak peduli? rakyat jauh lebih legowo dan telah kembali ke aktivitas masing masing. Jadi jika ke depannya mental Ganjar terus seperti ini lebih baik tidak ikut lagi pencalonan di tahun yang akan datang. Pemimpin yang baik tahu kapan harus mundur untuk mnarik pasukan dan kapan harus maju menjadi yang terdepan, ketika kalah di medan pertempuran jangan memaksakan prajurit untuk menyia nyiakan nyawa, masih ada kesempatan di lain waktu untuk kembali membangun pasukan.

Ganjar intinya tidak pernah siap belajar dari kata kalah ! terlalu berangan angan sudah menjadi presiden saat pencalonan diambut dengan fakta yang menaykitkan. 

Ah, isu yang ngebosenin. Selalu begini dari tahun-tahun sebelumnya dan ini adalah bukti nyata kalo rakyat hanya di gunakan sebagai tameng aja dan kepentingan yang di usung adalah kepentingan kelompok mereka sendiri. Karena presidennya kalah dengan memalukan makanya koar-koar curang, pas partenya jadi pemenang pemilu diem diem bae

Hak angket adalah alibi konyol dalam praktik pemilu agar isu menjadi besar, padahal mereka juga tau mekanisme sebenarnya, yakni melakukan gugatan ke KPU/BAWASLU dan jika hasil tidak memuaskan baru ajukan banding ke majelis yang lebih tinggi seperti ke MK. Tapi kalo pake makanisme biasa bakalan ga spektakuler makanya cari isu yang bisa bikin heboh dan spektakuler. Yang bikin gaduh ya mereka mereka sendiri, membagongkan