Topic: Jakarta Darurat Polusi - page 2. (Read 799 times)

Ane baca di halaman 1 banyak yang udah kemakan iklan mobil listrik
Kendaraan listrik itu cuma mindahin polusi aja ke pembangkit listrik, ya kecuali kalo di Indo udah punya pembangkit nuklir ya... tentunya minim asap tapi polusinya nanti ganti polusi limbah radioaktif. Btw baterai itu limbahnya juga berbahaya: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230227171601-603-918510/bahaya-salah-kelola-daur-ulang-baterai-kendaraan-listrik-di-indonesia

Intinya konversi itu tidak menyelesaikan masalah seluruhnya, tapi cuma "ngakali" agar polusi karbon jadi dikit (tanpa memperhitungkan polusi yang lain) karena yang baru disorot sekarang adalah polusi karbon. Solusi terbaik tetap mengurangi jumlah kendaraan, dan agar jumlah kendaraan sedikit tapi bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, maka harus dalam skala besar alias transportasi umum.

Benar apa yang Mas katakan. Sebenarnya pemerintah sudah menyadari bahwa solusinya memang dengan membuat warga lebih banyak menggunakan kendaraan umum.

Tapi hal-hal yang membuat warga tidak mau memakai kendaraan umum adalah seperti

✓ Kendaraan umum yang jumlahnya belum memadai (Masih belum cukup untuk memfasilitasi dalam mengangkut semua warga yang berkepentingan pulang pergi setiap hari)
✓ Warga DKI juga menyebutkan bahwa seharusnya pejabat disana memberikan contoh terhadap warganya. yaitu para pejabat juga harus memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Tapi yang terjadi memang sebaliknya.
(Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/26/20331771/para-pejabat-harus-kasih-contoh-naik-kendaraan-umum-jangan-cuma-menyuruh?jxrecoid=ba519fa6-cc0b-43a4-b3dd-49c8a9d54b40~kg_internal&source=widgetML&engine=C)
Nah dua alasan diatas saja bahkan sudah cukup.

Saya pikir harus lebih banyak anggaran negara yang difokuskan khususnya di setiap kota besar untuk membangun fasilitas umum seperti transfortasi umum yang lebih banyak. Yang mana supirnya digaji oleh pemerintah. Sehingga ongkos tranfortasi umum juga ditentukan oleh pemerintah dengan harga murah.

Seperti di jepang, belanda dan korea dan banyak kota lain di eropa sudah melakukan hal ini. tapi saya percaya indonesia juga sudah mulai berupaya dalam hal ini. Karena di DKI juga sudah semakin banyak transfortasi umum yang disediakan oleh pemerintah untuk warganya.

Dan sebenarnya cukup jika untuk warga DKI saja. Dan yang membuatnya menjadi tidak cukup adalah karena banyaknya pengunjung dari seluruh daerah yang merantau ke DKI. Bahkan warga luar juga banyak yang berada di DKI. Sehingga tranfortasi umum menjadi tidak memadai.

Tapi ketika nanti ibukota berganti atau pindah. Maka DKI pasti tidak akan semacet sekarang. Karena lambat laun keramaian ibu kota juga akan ikut pindah.

Tapi solusi yang paling tepat memang harus lebih memperbanyak tranforstasi umum dikota tersebut. Karena yah kenyamanan adalah hal yang utama. Dan yah jika tranfortasi umum tidak cukup maka bisa-bisa setiap orang yang berangkat kerja akan telat. Karena tidak kebagian bis atau semacamnya. Dan menunggu bis selanjutnya.

Gimana ngga korupsi ha wong untuk mendapatkan kendaraan bermotor (motor maupun mobil), cara-caranya sangat dipermudah oleh pihak dealer. Coba sekarang kita lihat, di mall ataupun di tempat-tempat hiburan, pasti ada stand dealer yang sudah siap menawarkan motor atau mobil baru kepada pengunjung. Mereka menawarkan uang ratusan ribu sebagai syarat untuk mengambil kendaraan, kendaraan diantar ke rumah, angsuran yang bisa flexible dan lain-lain.

Nah sekarang kalau mau ada peraturan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor di jalan-jalan, apa ngga bikin rakyat kecil itu kesulitan. Misalnya, si A tinggal di daerah Jakarta Barat, dia kerjanya di Jakarta Selatan. Kalau misalnya dia harus pake transportasi umum, dengan gaji UMR Jakarta, dia punya anak-anak 2-3 yang masih sekolah, apa masih mencukupi gajinya? Mungkin dia harus pake setengah dari gajinya hanya untuk biaya transportasi. Sementara jika dia pake motor, dia bisa menghemat banyak sekali biaya.

Masalah kendaraan bermotor ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di kota-kota besar maupun kecil. Ya, itu tadi. Syarat untuk mengambil kendaraan bermotor saat ini sudah sangat dipermudah. Itu yang harus di pikirkan terlebih dahulu.

Ini ada berita dari CNN Indonesia, silahkan dibaca:


Kemudian ada juga berita dari Antara News yang mungkin sulit untuk diterapkan di Jakarta maupun kota-kota lainnya:


Apakah kedua berita itu bisa setidaknya mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta? Tanyakan pada rumput yang bergoyang

Sekarang sudah menjadi dilema kalau mau mengurangi kemacetan dan mengatasi polusi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya karena mungkin sudah agak terlambat, tapi masih bisa dikurangi pelan-pelan. Yang sulit adalah setelah Pemilu, kita ganti pemimpin, pasti ada kebijakan baru yang akan diterapkan dan kebijakan lama mungkin tidak akan dipakai lagi dengan alasan tidak relevan. Dan itu terjadi berulang-ulang setiap kali ada Pemilu dan ganti pemimpin. Pemerintahan selama 10 tahun (2x pemilihan) belum bisa mengatasi masalah-masalah yang urgens di negeri ini dan nanti setelah ada pemilihan baru, pasti akan ada masalah-masalah baru yang akan timbul. Ini sudah terjadi sejak dulu jadi yang mengurainya agak sulit bukan berarti tidak bisa.

Apalagi untuk kota-kota seperti Jakarta sudah banyak berkurang pohon-pohon yang bisa membantu mengurangi polusi sehingga polusinya blong langsung ke udara.

Tapi hal ini sudah sesuai kah dengan ketersediaan armada kendaraan umum yang ada..?
Alasan seseorang lebih memilih kendaraan pribadi karena lebih efisien, dengan memakai kendaraan pribadi kita bisa langsung menuju ketempat tujuan atau tempat kita bekerja tanpa harus menunggu dan naik turun kendaraan. Alasan lainnya mereka memilih untuk memakai kendaraan pribadi karena lebih ekonomis dibandingkan dengan memakai kendaraan umum.

Jadi kalau misalkan pemerintah ingin masyarakatnya beralih ke transportasi umum selain menyediakan armada transportasi umum, mereka juga harus mensubsidi semua kendaraan umum agar harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi.

Semakin banyaknya kendaraan bermotor atau transportasi pribadi dan umum, dan semakin banyaknya juga industri pabrik yang berada di ibukota dan juga dikota lainnya tidak akan bisa dihindari.

Karena perkembangan berbagai sektor akan terus berkembang dan bertambah lebih banyak. Populasi manusia terus bertambah. Maka jumlah kendaraan pribadipun bertambah. Jumlah industri untuk memenuhi kebutuhan manusiapun bertambah. Sehingga pabrik semakin banyak.

Sebenarnya saya pribadi menganganggap masalah ini akibat dari semakin berkurangnya pohon disemua wilayah. Terutama dijakarta saya pikir sangat wajar jika polusi disana semakin meningkat. Karena disana memang jarang pohon yang bisa menyerap polusi dan semacamnya.

Menanam pohon juga sudah tidak bisa dilakukan disana karena padatnya penduduk dan jumlah bangunan.

✓ Solusinya menurut saya dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi diwilayah DKI. Dan seluruh warga DKI harus menggunakan transportasi umum untuk kegiatan sehari-hari yang hanya untuk sebatas berangkat dan pulang kerja.

✓ Penggunaan kendaraan pribadi hanya boleh untuk yang memiliki ijin seperti para kurir dan juga jasa pengantar makanan dan sebagainya.

✓ Solusi ini bisa mengurangi polusi sekaligus mengatasi kemacetan kendaraan yang sudah menghantui DKI sejak lama.

kalau pertimbangan terhadap IKN yang mau dipindahkan, saya kira itu bukan sebuah solusi yang tepat karena pabrik-pabrik perusahaan tidak ikut pindah. Yang pindah hanya pusat pemerintahannya saja. Apalagi kita tau sudah sangat  banyak pabrik-pabrik di wilayah Jabodetabek dan di sekitanya bahkan lebih banyak dibandingkan kota-kota kecil di sekitarnya.

Kendaraan listrik bukan solusi, Dubai juga banyak mobil listrik,tapi polusi udara tetap buruk. Lagian di negara kita juga masih cukup minim akses jika menngunakan kendaraan listrik contoh seperti yang anda katakan ketika mogok atau habis listrik harus di cas ulang. Cara efektif untuk saat ini mungkin pemerintah di jakarta harus menaikkan pajan kendaraan pribadi atau menaikkan harga BBM 10x lipat mungkin dengan cara ini masyarakat akan kapok dan menggunkan transportasi umum, dengan catatat akses ke transpotasi umum aksesnya di benahi supaya lebih mudah. Tentu ruang penghijauan adalah hal wajib di kerjaan di setiap sudut kota.

terima kasih gan karena setuju dengan pendapat saya, selain itu kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah karena gagal memberikan aturan yang tepat untuk menekan tingkat polusi di jakarta, peran pengusaha dan juga masyarakat di perlukan juga (kolaborasi itu penting), nelayan sangat bergantung pada BBM dan tanpa itu mereka tidak bisa bekerja namun seharusnya pemerintah lebih mendorong para nelayan untuk mengurangi pemakaian BBM mereka sehari hari dan pemerintah memberikan insentif untuk nelayan yang mematuhi.


saya bayangkan gan seandainya pengguna kendaraan listrik mogok, pasti capek dorong nya, wkwkwk. desakan unutk menggunakan kendaraan listrik menurut banyak orang hanyalah trik unutk pemasaran kendaraan listrik saja karena masih banyak hal hal yang perlu di perbaiki namun tak kunjung juga di perbaiki. cara efektif memang menambah ruang terbuka hijau dan mengultimatum pihak pihak yang tidak turut serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengurangi polusi udara di kota jakarta.

Kalau menurut ane, kendaraan listrik itu sangat bagus untuk mengurangi polusi, akan tetapi untuk saat ini memang dirasa kurang tepat, disamping insfrastruktur tadi, tidak ada dan minimnya tempat untuk carger kendaraan jika baterenya habis membuat pengguna sendiri merasa resah jika harus pergi menggunakan itu, ya kita tahu sendirilah bagaimana macetnya kota Jakarta, belum lagi masih abu-abunya peraturan penggunaan motor/sepeda listrik di jalan umum membuat masyarakat bingung jika nanti ada razia atau pemeriksaan regitrasi kendaraan.

Ide yang om berikan ini saya kira masih lebih masuk akal dari pada ide untuk menggunakan kendaraan listrik yang secara umumnya masih sangat baru dan belum memiliki layanan perbaikan yang memadai ketika ada kerusakan. Selain itu, harga kendaraan listrik sendiri juga menjadi sorotan sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang lebih mahal dari kendaraan yang memakai BBM seperti biasa sehingga kesannya untuk ide semacam itu adalah akan semakin menguras isi dompet para masyarakat. Sedangkan untuk perusahaan yang membuat kendaraan listrik sendiri saya yakin mereka juga masih memakai BBM untuk melakukan produksinya dan hal ini juga bisa menjadi sorotan publik terhadap ide tersebut karena mungkin akan ada efek lain dari penerapan hal tersebut.

Jadi saya cenderung lebih sepakat dengan ide yang om berikan itu, karena selain harus mengurangi jam operasional pabrik di pinggiran kota jakarta untuk mencegah polusi udara, sektor transportasi lainnya juga harus dilihat oleh pihak pemerintah seperti kapal-kapal para nelayan yang masih menggunakan BBM dan juga pesawat terbang yang masih menggunakan BBM seperti biasa sehingga penggunaan kendaraan listrik jelas tidak akan begitu efektif untuk membasmi polusi udara yang ada di Jakarta sekarang.

sebelumnya saya cukup terkejut sih membaca kabar ini dari sosial media dan situs situs berita online bahwa jakarta adalah kota yang sudah masuk ke dalam tingkatan darurat polusi udara, namun pemerintah tidak mampu memberikan solusi solusi yang efektif untuk meminimalisir polusi udara yang sudah mencemari kota jakarta.

ide ide seperti kendaraan listrik saya pikir tidak akan cukup efektif dalam membantu mengurangi polusi udara yang terjadi di jakarta karena harga kendaraan listrik masih mahal dan juga infrastruktur nya belum memadai, maka itu saya pikir cara terbaik unutk mengurangi polusi kota jakarta adalah dengan program penanaman pohon di gedung gedung dan juga lingkungan yang padat penduduk serta mengurangi jam operasional pabrik di pinggiran kota jakarta.

Jika beralih ke tenaga surya selain dari biaya pembangunan mahal, memerlukan tempat yang luas, biaya perawatan yang cukup mahal,  dan daya listik yang terbatas. Akan tetapi akan ada masalah yang muncul seperti yang anda sebutkan tentang masalah baru dari kendaraan listrik yaitu limbah baterai yang berbahaya dan tidak bisa di daur ulang.

Untuk pembangkit listrik tenaga surya sama halnya dengan kendaraan litrik yang menyimpan daya dalam bentuk baterai. Dan kelemahannya jika digunakan pada siang hari dimana panel sedang menyerap energi dan beterai sedang menampung energi, maka hal ini akan mempercepat kerusakan pada baterai penyimpanan. Yang mana dalam hal ini akan menyebabkan menumpuknya limbah baterai yang tidak bisa di daur ulang.

Karena di DKI Jakarta tidak ada sungai yang cocok untuk melakukan pembangunan PLTA dan Jika melakukan pembangunan PLTS cukup mahal serta memerlukan tempat yang luas yang tidak sebanding dengan kondisi DKI Jakarta yang merupakan daerah padat penduduk. Maka untuk sementara ini menurut saya PLTG adalah pilihan yang cocok untuk memenuhi kebutuhan litrik DKI Jakarta, walaupun sama-sama mengeluarkan emisi gas buang akan tetapi emisi gas buang dari PLTG jauh lebih baik dan bersih dibandingkan dengan PLTU Batubara. Sebelum nantinya DKI Jakarta benar-benar mampu untuk menciptakan pembangkit litrik yang ramah lingkungan.

Tempat jemputan kendaraan umum dan tempat pemberhentian hingga ke titik tempat yang di tuju memang memakan banyak waktu dan juga ongkos hal ini yang setiap orang pikirkan untuk sampai ke tempat kerja mereka yang mengakibatkan mereka lebih baik menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang pergi, saya sepakat dengan anda tentang hal ini, maka alangkah baiknya pemerintah juga memperhatikan ini jika ingin benar-benar menganggap bahwa dominasi polusi berasal dari kendaraan pribadi.
Sayangnya memang kita kekurangan contoh dari pemerintah, kita memakai kendaraan umum, sedangkan mereka para pekerja pemerintahan menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas kerja mereka.
Budaya di kita itu tidak seperti itu, kalo kantong belum terisi, rakyat nanti dulu.

Katakanlah itu mesin Diesel yang berbahan bakar solar yang biasanya mengeluarkan asap lebih banyak, anda jangan salah, lepitan kertas itu terdapat si merah merona yang semua orang menginginkannya, yang menjadikannya lolos dari pengujian KIR.

Yaa.. saya setuju dengan pembangkit listrik tenaga surya karena ini sangat ramah lingkungan dan tidak semua tempat memilki sungai yang cukup besar untuk membangun PLTA. Namun untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sepertinya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan litstrik DKI Jakarta yang padat penduduk dan ditambah lagi dengan konsdisi cuaca menentu membuat pebangkit listrik tenaga surya menjadi tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik DKI Jakarta.

Pembangunan pembangkit litrik tenaga surya memerlukan tempat yang cukup luas dan hal ini tidak sebanding dengan kondisi DKI Jakarta yang padat penduduk. Terkecuali jika atap rumah semua penduduk DKI Jakarta diganti dengan panel, Namun sepertinya setiap warga tidak akan mampu untuk membangun pebangkit listrik tenaga surya karena harga yang cukup mahal dan walaupun disubsidi oleh pemerintah tetap saja untuk saat ini pemerintah DKI Jakarta tidak akan mampu.

Asap kendaraan memang bukan-satu-satunya, namun itu adalah faktor yang mendominasi terjadinya polusi yang terjadi di DKI, logika anda bisa saya cermati dengan benar, permasalahan PLTU menjadi salah satu yang menjadikan hal ini begitu rumit, begitupun dengan kendaraan listrik yang di gadang akan menjadi solusi, tetapi kita membutuhkan banyak listrikk untuk menunjang kebutuhan tersebut, yang artinya Pembangkit listrik harus di tingkatkan.
Pembangkit Tenaga surya mungkin bisa menjadi solusi sementara, namun hal ini akan mendapatkan permasalahan berbeda pada suhu udara yang akan semakin panas jika pembangkit tenaga surya di terapkan di daerah DKI.
Mungkin lebih baik adalah pembangkit tenaga nuklir bisa menjadi solusi, namun saya kira indonesia masih belum bisa melakukannya.

Dan jujur saja jika kita semua beralih ke kendaraan listrik maka masalah baru akan timbul, limbah baterai juga lebih berbahaya, bagaimanapun kendaraan listrik membutuhkan baterai untuk menyimpan daya, dan baterai tidak bisa bertahan lama sehingga harus di ganti dengan yang baru, kandungan dalam baterai itu beracun yang bisa membuat tanah dan air menjadi terkontaminasi yang bisa mengancam kesehatan warga.

Mungkin benar bahwasannya kendaraan listrik dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi pencemaran polusi diberbagai daerah khususnya DKI Jakarta. Karena kendaraan litrik tidak menghasilkan asap yang dapat menyebabkan pencemaran udara.

Tapi apakah hal ini sudah selaras dengan pembangunan pebangkit listrik yang ramah lingkungan. Karena pada saat ini untuk kebutuhan litrik negara Indonesia masih di dominasi oleh PLTU sebagai suplay pembangkit litrik terbesar dibandingkan dengan PLTA yang lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan efek rumah kaca.

Jadi terkait pencemaran polusi udara di DKI jakarta bukan hanya dikarenakan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang ada. Akan tetapi karena pembangkit listrik di DKI Jakarta masih menggunakan PLTU sebagai pembangkitnya.
Jika masyarakat indonesia sudah beralih untuk menggunkan kendaraan bertenaga litrik maka hal ini sama sekali tidak akan mengurangi pencemaraan udara. Dengan banyaknya kendaraan listrik maka kebutuhan akan listrik pun akan semakin meningkat dan hal ini akan mendorong untuk terus melakukan membangunan PLTU  yang menyebabkan udara akan semakin tercemar cuman terpusatkan pencemarannya.

Dan saya setuju dengan kendaraan litrik jika pembuatannya sudah selaras dengan pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

Kalau kita bicara pakai transportasi umum di jakarta rasanya sulit buat saya yang akses kemana-mananya juga susah kalau menggunkan transportasi umum. Dari rumah ke stasiun jauh, begitu juga stasiun ke kantor juga jauh. Kalau kita hitung masalah habis duitnya juga bisa 2-3x lipat lebih mahal dibanding menggunakan kendaraan pribadi (motor dalam hal ini). Makanya ini sulit bagi setiap orang mengguankan kendaran umum, mungkin ini juga tugas pemarintah bagaimana orang-orang nyaman menggunakan kendaraan umum.

Terlebih kontributor polusi jakarta bukan semata-mata karena kendaraan pribadi. kontributor lainnya  ya asap  limbah dari pabrik yang ada di sekitar Jakarta, tingginya polusi udara di Jakarta disebabkan juga karena sedikitnya pohon atau lahan terbuka hijau dan ada pabrik-pabrik besar dan PLTU dengan batubara di Banten/Serang. Kemungkinan asap polusi nya mengarah ke Selatan yaitu Jakarta dll. Perlu evaluasi yang serius dari yang berwenang. Pindah ibuka kota mungkin jadi solusi yang baik, tapi saya pikir ini membutuhkan waktu yang lama apalagi sampai saat ini masih ada pro dan kontra tentang IKN di kalangan elit politik.

Sebenarnya pemerintah sudah tepat menggalakkan untuk alat transportasi massal seperti kereta, busway . Dari segi tarif memang murah,masalahnya akomodasi massal ini berhenti di tempat yang Sudah ada, dan bagi para pekerja harus melanjutkannya lagi untuk sampai ke kantor dan biaya gojek ini cukup lumayan. Mungkin dari sini para pekerja berfikir, ongkos perhari lebih mahal di banding bawa motor pribadi PP. Ya seharusnya pemprov Dki atau pemerintah menggalakkan atau mencontohkan kepada publik masyarakat untuk menggunakan sepeda atau sepeda listrik. Dan pemprov juga harus menyediakan tempat penyewaan atau pengisian Baterai sepeda listrik. Setiap kita mau nyewa harus daftar melalui aplikasi, Contohnya seperti di Cina atau negara lain. Pajak yang rakyat bayar selama ini balik kembali kepada rakyat, Dan Rakyat pun bisa merasakannya.

Dan untuk mobil angkut, seperti kontainer, L300 dll waktu pengujian KIR pihak dinas perhubungan harus tegas juga, jangan karena Lepitan kertas semua jadi lolos. Saya yakin banyak mobil angkut ini tidak layak untuk emisi gas buang nya.

Langkah pemerintah guna mengurangi polusi Jakarta dengan menggiatkan penggunaan kendaraan listrik dan moda transportasi umum menurutku sudah tepat. Namun waktunya saja tidak tepat, karena warga sudah kecolongan polusi terlebih dahulu, coba kalau dulu sebelum ini terjadi pasti warga tidak mengalami sesak nafas lagi, dan hidup dengan normal. Dan 1 hal lagi, Pemerintah juga sidah mengupayakan pemindahan Ibu kota baru di Kalimantan, itu juga menurutku sebuah langkah dan solusi baik untuk mengurangi kepadatan kendaraan bermotor di jakarta, namun tidak ada yang memmperhatikan hal ini karena di Kalimantan juga polusi juga ada karena pembakaran hutan.

Tapi ini juga akan menjadi simalakama untuk pemerintah sendiri karena ketika mereka mencoba menerapkan rencana untuk mengurangi kendaraan misalnya, mereka harus rela kehilangan pemasukan dari pajak kendaraan dll yang berhubungan dengan kendaraan.
Data dari Bapenda Provinsi Jakarta tahun 2022 dikatakan bahwa dari pajak kendaraan saja itu sudah menyumbang sekitar 40 triliun lebih dari rencana sekitar 45,7 triliun dan jika dipersentasekan pemasukan dari pajak kendaraan itu sekitar 39% dari pendapatan. itu hanya dari pajak kendaraan saja belum dari yang lain yang berurusan dengan kendaraan.

Ini membuat dilema menjadi besar dan segala keputusan sebenarnya saling berkaitan antara satu dan lainnya mas, ketika memang ingin membuat salah satu masalah di perbaiki maka akan muncul permasalahan yang baru yang pasti akan lebih memberikan dampak yang cukup besar bagi pemerintah itu sendiri karena masalah di kita itu terlalu bercabang dan ketika satu masalah di selesaikan maka akan menimbulkan permasalahan baru yang membuat pro dan kontra terhadap kebijakan selalu terjadi.
Tetapi jika ini dibiarkan terus berlarut maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar dari ini, bisa saja dalam beberapa tahun kedepan jika polusi dibiarkan terus menerus semakin banyak maka akan menjadi masalah baru dari sektor penyakit dan sebagainya.

Itu yang membuat pemerintah dilema untuk mengatasi pencemaran udara ini karena disatu sisi pemerintah sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk bisa menarik minat investor untuk bisa membuka pabrik mereka di Indonesia , namun disatu sisi lain jika pabrik ini terus melakukan produksi, khususnya kendaraan bermotor atau industri yang menggunakan batu bara, itu tentu akan semakin memperparah kondisi udara di Jabodetabek.
Solusi sementara yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu cuman melakukan rekayasa cuaca untuk menurunkan hujan, membatasi penggunaan kendaraan fosil, dan membangun kawasan hijau. Tidak ada solusi nyata, hanya solusi jangka pendek yang menurut saya itu tidak begitu terlalu bermanfaat. Harusnya pemerintah bisa memunculkan solusi-solusi nyata, biar perlu langsung kepada pengusaha yang masih menggunakan energi fosil, namun saya ragu bahwa pemerintah akan tegas kepada mereka.