Topic: Jakarta Darurat Polusi - page 2. (Read 1044 times)

Tingkat populasi kendaraan yang sangat tinggi di ibu kota, bahkan satu orang bisa memiliki kendaraan lebih dari pada satu mungkin menjadi salah satu penyebab polusi udara yang kurang baik apalagi kendaraan yang tahun tua kebanyakan tidak lulus tes emisi.

Kebijakan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota menjadi poin yang sangat positif mengingat akan banyak orang yang akan berpindah dari Jakarta ke IKN, percepatan penyelesaian ibu kota baru harus terus di pacu untuk  kebaikan jakarta supaya mendapatkan udara yang bersih untuk jakarta.

Sekalipun solusi yang anda katakan cukup bagus tetapi itu belum tentu di sepakati secara keseluruhan.
Alasan ketika sebagian besar orang terutama untuk warga jakarta yang memiliki kendaraan pribadi diantaranya adalah saat ini sekalipun fasilitas jakarta sudah mulai membaik tetapi sepertinya itu masih belum cukup untuk membuat orang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, selain itu efisiensi waktu terlebih untuk budaya di kita yang terkesan "ngaret" terkadang ini menjadi patokan karena bisa saja ada beberapa keterlambatan yang tidak di inginkan ketika berada di kendaraan umum di banding pribadi.
Saya tidak akan menyalahkan warga nya dalam hal ini tetapi jika memang usulan seperti yang anda katakan diberlakukan artinya Pemerintah harus siap dengan segala resiko dimana selain menyiapkan infrastruktur yang seusai dan layak untuk menjadi pilihan utama. Selain itu saya rasa ini juga kembali kepada masalah pendapatan karena jika memang mereka menginginkan kendaraan umum menjadi laris artinya harus ada beberapa penyesuaian agar kendaraan pribadi yang masuk bisa dibatasi oleh pemerintah dan mereka harus siap dengan pendapatan dari pajak dll yang menurun.

Secara tidak langsung ini cuman mindahin bahaya dampak polusi kepada bahan radioaktif lain
Ketika mengatakan "ngakali" saya pikir ini cukup pas dengan kondisi yang memang jika diberlakukan dan memang ada beberapa wacana memang saat ini pemerintah ingin memperkenalkan kendaraan listrik lebih luas untuk sekarang terutama di daerah Jakarta yang memang saat ini kondisi polusinya cukup berbahaya.
Adapun ketika berbicara tentang pengurangan kendaraan seperti yang kita bahas sebelumnya dengan hal ini artinya pemerintah harus siap dengan pemasukan yang berkurang, sebenarnya jika itu menjadi solusi saya rasa bukan maslaah tetapi dalam hal ini untuk mereka yang memang haus akan keserakahan kekuasaan dan uang apakah hal ini bisa di realisasikan?

Politik pasti akan terus digoreng bagaimanapun juga terlebih untuk saat ini kita sudah hampir mendekati pesta politik kembali yang artinya segala bentuk pasti bisa dijadikan amunisi untuk mereka untuk memuluskan aksinya dalam perpolitikan di Indonesia tetapi untuk masalah Polusi ini memang di daerah Jakarta sudah sangat terasa terlebih di beberapa daerah karena saya beberapa pekan lalu berada di Jakarta Barat memang sepintas juga terasa untuk masalah udara disana bermasalah.

Jika kita melihat beberapa pemberitaan di bulan agustus lalu sebenarnya hal seperti ini juga sudah diberlakukan tetapi tampaknya hal ini tidak sesuai dengan harapan karena sudah ada PLTU yang di nonaktifkan tetapi dari segi data polusi di Jakarta tidak berubah. dan saya membaca statement dari Erick Thohir dalam hal ini


Saat ini langkah terbaru pemerintah dalam antisipasi dan sebagai upaya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta adalah menggunakan water mist generator dikabarkan saat ini ada 30 alat yang sudah dipasang di bebreapa gedung tinggi di jakarta. Tetapi masalahnya kembali lagi apakah ini akan bisa mengurangi polusi di Jakarta?
Sumber

Memang untuk sekarang isu lingkungan menjadi prioritas dan menjadi sorotan publik terkait isu darurat polusi di DKI Jakarta. Akan tetapi berbicara soal anggaran belanja negara untuk sekarang sedang terfokuskan pada pembangunan IKN, Sehingga kalau misalkan harus mengganti pemangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan pemangkit listrik yang lebih ramah lingkungan seperti Pebangkit listrik tenagaa surya (PLTS) ataupun pebangkit listrik tenaga gas (PLTG) untuk sekarang ini sepertinya APBN yang kita milki belum cukup mampu kalau harus memfokuskan pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan untuk di daerah jakarta pada saat ini.
Namun saya juga yakin bahwa pemerintah juga akan terus mempertimbangkan hal ini dan terus mencari solusi untuk mengatasi polusi di DKI Jakarta. dan tidak mungkin juga untuk Pemerintah Pusat meninggalkan Ibu Kota lamanya dalam keadaan buruk sebelum berpindah ke Ibu kota baru.

Ane rasa kalau isu lingkungan jadi prioritas maka cost bukan hal yang jadi masalah utama. Agak kebalik kalau mikirnya karena biaya bikin pembangkit listrik tenaga alternatif selain uap atau bahkan nuklir mahal terus jadinya milih PLTU saja tanpa ada upaya untuk pindah ke arah energi yang lebih baik. Tentu saja praktiknya bakal bikin pusing, tapi seharusnya itu kan jadi kewajiban pemerintah. Sayangnya kebanyakan orang yang jadi wakil di pemerintahan terikat banyak hal sehingga susah menemukan yang benar-benar peduli.

ya.. kan memang sekarang sedang musimnya kampanye untuk terus meningkatkan pamor dan juga elektabilitas untuk terus berlomba lomba menjadi pahlawan kesiangan, karena mengingat kontestasi politik tinggal beberapa bulan lagi. Dan sekarang terkait polusi DKI Jakarta sedang menjadi sorotan masyarakat tanah air sehingga bukan hal yang aneh banyak calon dan politisi banyak yang nimbrung dalam permasalah ini.

Kebutuhan akan tenaga listrik di wliayah DKI Jakarta sangatlah tinggi, mengingat disana banyak perkantoran dan perusahaan yang membutuhkan tenaga listrik dan jika satu hari saja ada pemadaman listrik ataupun kekurungan listrik di wilayah DKI Jakarta maka perkantoran dan perusahaan akan mengalami kerugian sampai miliyaran rupiah. DKI Jakarta memlih PLTU sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan listriknya diakarenakan lebih murah dan persediannya banyak, dan mengingat di DKI Jakarta tidak ada sungai yang cocok untuk dibangun PLTA disana dan jika harus menggantinya menjadi PLTS biayanya cukup mahal.

Aku gak tinggal di jakarta jadi gak tau kondisi sebenarnya gimana, walaupun menurutku gak salah kalau solusi untuk polusinya penggunaaan kendaraan listrik, tapi kesannya jadi apa-apa dibebankan ke rakyat, harus masyarakatnya yang berkorban. Padahal solusi lainnya kalau ingin mengurangi polusi dari asap kendaraan pribadi bisa menambah armada Trans Jakarta atau unit KRL agar masyarakat lebih mau menggunakan transportasi umum, tapi nyatanya wacana seperti itu saja ditolak.

Mengurangi aktifitas PLTU juga harusnya menjadi opsi yang dipertimbangkan juga.

Diakui atau tidak, ditengah hiruk-pikuk tahun politik banyak politisi yang menggunakan isu publik sebagai ajang kampanye melalui media massa dan media sosial untuk mengangkat elektabilitas calon yang didukung dan menjatuhkan popularitas lawan politiknya dengan mengangkat berbagai isu negatif. Seperti yang tengah kita bahas sekarang, politisi mulai ikut-ikutan bahas polusi udara di jakarta.
Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, banyak faktor yang mengakibatkan buruknya kualitas udara di Jakarta seperti salah satunya pada sektor transportasi yang belum pernah bisa diselesaikan gubernur sebelumnya hingga sekarang.

Ini bukan hanya sebatas dugaan, tetapi sudah umum terjadi di tahun-tahun politik selalu ada pihak yang ingin menggiring opini untuk menjatuhkan lawan politiknya, kali ini isu polusi udara di Ibu Kota jakarta diangkat keatas permukaan mungkin karena salah satu lawan mereka di pilpres merupakan mantan gubernur Jakarta.

Cukup masuk akal juga sih Mas. Memang bisa saja seperti itu. Saat ini sebenarnya iklim diseluruh dunia memang sedang ekstrim. Dibeberapa negara bahkan mengalami musim panas yang sangat ekstrim. Dan dibeberapa negara malah banjir parah. Intinya perubahan iklim saat ini tidak bisa dianggap remeh.

Nah terkait darurat polusi bisa terlihat masuk akal karena pasti orang jakarta saat ini merasa udara seperti tidak senyaman tahun-tahun sebelumnya. Walaupun disana polusi memang banyak. Tapi bisa saja tidak separah yang diberitakan. Tapi orang-orang akan menganggap bahwa itu benaran parah dan beneran terjadi karena mereka memang merasa udara lebih panas dan sebagainya. Padahal udara yang sedikit panas dan pengap saat ini akibat perubahan iklim global yang memang ekstrim. Bahkan didaerah saya yang biasanya udaranya dingin tapi beberapa bulan ini terasa panas. Padahal disini masih banyak pohon dan semacamnya. Tapi udara terasa pengap seolah banyak polusi.

Jadi apa yang mas sampaikan bisa juga benar.
Memanfaatkan kondisi iklim dan membuatnya seolah polusi yang meningkat pesat.

Aroma politik, tentu akan terus digoreng oleh lawan politik apalagi mantan Pemimpin kota jakarta sedang mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Untung saja Banjir tidak bisa diciptakan oleh lawan politik, seandainya jakarta tiba-tiba dilanda banjir tentu yang disalahkan dia yang sedang nyapres saat ini.

Di kota-kota besar sangat lumrah terjadinya polusi, salah satu faktor terjadinya polusi akibat kendaraan yang terus meningkat di jakarta yang menyebabkan macet dimana-mana, pabrik dan penghijauan yang semakin berkurang. Kenapa isu ini baru viral sekarang atau viralnya di tahun politik, tentu saja ada pihak yang mengendalikan merebaknya isu ini ke permukaan.

Kalau menurut ane, gembar gembor polusi ini seperti berbau politik, dan ekonomi. Apa lagi dulunya itu jakarta dipimpin oleh seseorang yang sedang nyapres saat ini, tentu pasti berimbas dan berefek pada dia. Ane sempat denger berita beberapa hari lalu kalau penyebab polusi sekarang ini karena gubernur sebelum ini. Sedangkan motif ekonominya, yaitu karena pemerintah sedang gencar-gencarnya menggiatkan kendaraan listrik, mungkin si Opung atau menteri segala urusan tersebut yang membuat heboh saat ini seperti zaman dia saat jadi ketua satgas covid 19.

Ane baca di halaman 1 banyak yang udah kemakan iklan mobil listrik
Kendaraan listrik itu cuma mindahin polusi aja ke pembangkit listrik, ya kecuali kalo di Indo udah punya pembangkit nuklir ya... tentunya minim asap tapi polusinya nanti ganti polusi limbah radioaktif. Btw baterai itu limbahnya juga berbahaya: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230227171601-603-918510/bahaya-salah-kelola-daur-ulang-baterai-kendaraan-listrik-di-indonesia

Intinya konversi itu tidak menyelesaikan masalah seluruhnya, tapi cuma "ngakali" agar polusi karbon jadi dikit (tanpa memperhitungkan polusi yang lain) karena yang baru disorot sekarang adalah polusi karbon. Solusi terbaik tetap mengurangi jumlah kendaraan, dan agar jumlah kendaraan sedikit tapi bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, maka harus dalam skala besar alias transportasi umum.

Benar apa yang Mas katakan. Sebenarnya pemerintah sudah menyadari bahwa solusinya memang dengan membuat warga lebih banyak menggunakan kendaraan umum.

Tapi hal-hal yang membuat warga tidak mau memakai kendaraan umum adalah seperti

✓ Kendaraan umum yang jumlahnya belum memadai (Masih belum cukup untuk memfasilitasi dalam mengangkut semua warga yang berkepentingan pulang pergi setiap hari)
✓ Warga DKI juga menyebutkan bahwa seharusnya pejabat disana memberikan contoh terhadap warganya. yaitu para pejabat juga harus memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Tapi yang terjadi memang sebaliknya.
(Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/26/20331771/para-pejabat-harus-kasih-contoh-naik-kendaraan-umum-jangan-cuma-menyuruh?jxrecoid=ba519fa6-cc0b-43a4-b3dd-49c8a9d54b40~kg_internal&source=widgetML&engine=C)
Nah dua alasan diatas saja bahkan sudah cukup.

Saya pikir harus lebih banyak anggaran negara yang difokuskan khususnya di setiap kota besar untuk membangun fasilitas umum seperti transfortasi umum yang lebih banyak. Yang mana supirnya digaji oleh pemerintah. Sehingga ongkos tranfortasi umum juga ditentukan oleh pemerintah dengan harga murah.

Seperti di jepang, belanda dan korea dan banyak kota lain di eropa sudah melakukan hal ini. tapi saya percaya indonesia juga sudah mulai berupaya dalam hal ini. Karena di DKI juga sudah semakin banyak transfortasi umum yang disediakan oleh pemerintah untuk warganya.

Dan sebenarnya cukup jika untuk warga DKI saja. Dan yang membuatnya menjadi tidak cukup adalah karena banyaknya pengunjung dari seluruh daerah yang merantau ke DKI. Bahkan warga luar juga banyak yang berada di DKI. Sehingga tranfortasi umum menjadi tidak memadai.

Tapi ketika nanti ibukota berganti atau pindah. Maka DKI pasti tidak akan semacet sekarang. Karena lambat laun keramaian ibu kota juga akan ikut pindah.

Tapi solusi yang paling tepat memang harus lebih memperbanyak tranforstasi umum dikota tersebut. Karena yah kenyamanan adalah hal yang utama. Dan yah jika tranfortasi umum tidak cukup maka bisa-bisa setiap orang yang berangkat kerja akan telat. Karena tidak kebagian bis atau semacamnya. Dan menunggu bis selanjutnya.

Gimana ngga korupsi ha wong untuk mendapatkan kendaraan bermotor (motor maupun mobil), cara-caranya sangat dipermudah oleh pihak dealer. Coba sekarang kita lihat, di mall ataupun di tempat-tempat hiburan, pasti ada stand dealer yang sudah siap menawarkan motor atau mobil baru kepada pengunjung. Mereka menawarkan uang ratusan ribu sebagai syarat untuk mengambil kendaraan, kendaraan diantar ke rumah, angsuran yang bisa flexible dan lain-lain.

Nah sekarang kalau mau ada peraturan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor di jalan-jalan, apa ngga bikin rakyat kecil itu kesulitan. Misalnya, si A tinggal di daerah Jakarta Barat, dia kerjanya di Jakarta Selatan. Kalau misalnya dia harus pake transportasi umum, dengan gaji UMR Jakarta, dia punya anak-anak 2-3 yang masih sekolah, apa masih mencukupi gajinya? Mungkin dia harus pake setengah dari gajinya hanya untuk biaya transportasi. Sementara jika dia pake motor, dia bisa menghemat banyak sekali biaya.

Masalah kendaraan bermotor ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di kota-kota besar maupun kecil. Ya, itu tadi. Syarat untuk mengambil kendaraan bermotor saat ini sudah sangat dipermudah. Itu yang harus di pikirkan terlebih dahulu.

Ini ada berita dari CNN Indonesia, silahkan dibaca:


Kemudian ada juga berita dari Antara News yang mungkin sulit untuk diterapkan di Jakarta maupun kota-kota lainnya:


Apakah kedua berita itu bisa setidaknya mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta? Tanyakan pada rumput yang bergoyang

Sekarang sudah menjadi dilema kalau mau mengurangi kemacetan dan mengatasi polusi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya karena mungkin sudah agak terlambat, tapi masih bisa dikurangi pelan-pelan. Yang sulit adalah setelah Pemilu, kita ganti pemimpin, pasti ada kebijakan baru yang akan diterapkan dan kebijakan lama mungkin tidak akan dipakai lagi dengan alasan tidak relevan. Dan itu terjadi berulang-ulang setiap kali ada Pemilu dan ganti pemimpin. Pemerintahan selama 10 tahun (2x pemilihan) belum bisa mengatasi masalah-masalah yang urgens di negeri ini dan nanti setelah ada pemilihan baru, pasti akan ada masalah-masalah baru yang akan timbul. Ini sudah terjadi sejak dulu jadi yang mengurainya agak sulit bukan berarti tidak bisa.

Apalagi untuk kota-kota seperti Jakarta sudah banyak berkurang pohon-pohon yang bisa membantu mengurangi polusi sehingga polusinya blong langsung ke udara.

Tapi hal ini sudah sesuai kah dengan ketersediaan armada kendaraan umum yang ada..?
Alasan seseorang lebih memilih kendaraan pribadi karena lebih efisien, dengan memakai kendaraan pribadi kita bisa langsung menuju ketempat tujuan atau tempat kita bekerja tanpa harus menunggu dan naik turun kendaraan. Alasan lainnya mereka memilih untuk memakai kendaraan pribadi karena lebih ekonomis dibandingkan dengan memakai kendaraan umum.

Jadi kalau misalkan pemerintah ingin masyarakatnya beralih ke transportasi umum selain menyediakan armada transportasi umum, mereka juga harus mensubsidi semua kendaraan umum agar harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi.

Semakin banyaknya kendaraan bermotor atau transportasi pribadi dan umum, dan semakin banyaknya juga industri pabrik yang berada di ibukota dan juga dikota lainnya tidak akan bisa dihindari.

Karena perkembangan berbagai sektor akan terus berkembang dan bertambah lebih banyak. Populasi manusia terus bertambah. Maka jumlah kendaraan pribadipun bertambah. Jumlah industri untuk memenuhi kebutuhan manusiapun bertambah. Sehingga pabrik semakin banyak.

Sebenarnya saya pribadi menganganggap masalah ini akibat dari semakin berkurangnya pohon disemua wilayah. Terutama dijakarta saya pikir sangat wajar jika polusi disana semakin meningkat. Karena disana memang jarang pohon yang bisa menyerap polusi dan semacamnya.

Menanam pohon juga sudah tidak bisa dilakukan disana karena padatnya penduduk dan jumlah bangunan.

✓ Solusinya menurut saya dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi diwilayah DKI. Dan seluruh warga DKI harus menggunakan transportasi umum untuk kegiatan sehari-hari yang hanya untuk sebatas berangkat dan pulang kerja.

✓ Penggunaan kendaraan pribadi hanya boleh untuk yang memiliki ijin seperti para kurir dan juga jasa pengantar makanan dan sebagainya.

✓ Solusi ini bisa mengurangi polusi sekaligus mengatasi kemacetan kendaraan yang sudah menghantui DKI sejak lama.

kalau pertimbangan terhadap IKN yang mau dipindahkan, saya kira itu bukan sebuah solusi yang tepat karena pabrik-pabrik perusahaan tidak ikut pindah. Yang pindah hanya pusat pemerintahannya saja. Apalagi kita tau sudah sangat  banyak pabrik-pabrik di wilayah Jabodetabek dan di sekitanya bahkan lebih banyak dibandingkan kota-kota kecil di sekitarnya.

Kendaraan listrik bukan solusi, Dubai juga banyak mobil listrik,tapi polusi udara tetap buruk. Lagian di negara kita juga masih cukup minim akses jika menngunakan kendaraan listrik contoh seperti yang anda katakan ketika mogok atau habis listrik harus di cas ulang. Cara efektif untuk saat ini mungkin pemerintah di jakarta harus menaikkan pajan kendaraan pribadi atau menaikkan harga BBM 10x lipat mungkin dengan cara ini masyarakat akan kapok dan menggunkan transportasi umum, dengan catatat akses ke transpotasi umum aksesnya di benahi supaya lebih mudah. Tentu ruang penghijauan adalah hal wajib di kerjaan di setiap sudut kota.

terima kasih gan karena setuju dengan pendapat saya, selain itu kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah karena gagal memberikan aturan yang tepat untuk menekan tingkat polusi di jakarta, peran pengusaha dan juga masyarakat di perlukan juga (kolaborasi itu penting), nelayan sangat bergantung pada BBM dan tanpa itu mereka tidak bisa bekerja namun seharusnya pemerintah lebih mendorong para nelayan untuk mengurangi pemakaian BBM mereka sehari hari dan pemerintah memberikan insentif untuk nelayan yang mematuhi.


saya bayangkan gan seandainya pengguna kendaraan listrik mogok, pasti capek dorong nya, wkwkwk. desakan unutk menggunakan kendaraan listrik menurut banyak orang hanyalah trik unutk pemasaran kendaraan listrik saja karena masih banyak hal hal yang perlu di perbaiki namun tak kunjung juga di perbaiki. cara efektif memang menambah ruang terbuka hijau dan mengultimatum pihak pihak yang tidak turut serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengurangi polusi udara di kota jakarta.

Kalau menurut ane, kendaraan listrik itu sangat bagus untuk mengurangi polusi, akan tetapi untuk saat ini memang dirasa kurang tepat, disamping insfrastruktur tadi, tidak ada dan minimnya tempat untuk carger kendaraan jika baterenya habis membuat pengguna sendiri merasa resah jika harus pergi menggunakan itu, ya kita tahu sendirilah bagaimana macetnya kota Jakarta, belum lagi masih abu-abunya peraturan penggunaan motor/sepeda listrik di jalan umum membuat masyarakat bingung jika nanti ada razia atau pemeriksaan regitrasi kendaraan.

Ide yang om berikan ini saya kira masih lebih masuk akal dari pada ide untuk menggunakan kendaraan listrik yang secara umumnya masih sangat baru dan belum memiliki layanan perbaikan yang memadai ketika ada kerusakan. Selain itu, harga kendaraan listrik sendiri juga menjadi sorotan sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang lebih mahal dari kendaraan yang memakai BBM seperti biasa sehingga kesannya untuk ide semacam itu adalah akan semakin menguras isi dompet para masyarakat. Sedangkan untuk perusahaan yang membuat kendaraan listrik sendiri saya yakin mereka juga masih memakai BBM untuk melakukan produksinya dan hal ini juga bisa menjadi sorotan publik terhadap ide tersebut karena mungkin akan ada efek lain dari penerapan hal tersebut.

Jadi saya cenderung lebih sepakat dengan ide yang om berikan itu, karena selain harus mengurangi jam operasional pabrik di pinggiran kota jakarta untuk mencegah polusi udara, sektor transportasi lainnya juga harus dilihat oleh pihak pemerintah seperti kapal-kapal para nelayan yang masih menggunakan BBM dan juga pesawat terbang yang masih menggunakan BBM seperti biasa sehingga penggunaan kendaraan listrik jelas tidak akan begitu efektif untuk membasmi polusi udara yang ada di Jakarta sekarang.

sebelumnya saya cukup terkejut sih membaca kabar ini dari sosial media dan situs situs berita online bahwa jakarta adalah kota yang sudah masuk ke dalam tingkatan darurat polusi udara, namun pemerintah tidak mampu memberikan solusi solusi yang efektif untuk meminimalisir polusi udara yang sudah mencemari kota jakarta.

ide ide seperti kendaraan listrik saya pikir tidak akan cukup efektif dalam membantu mengurangi polusi udara yang terjadi di jakarta karena harga kendaraan listrik masih mahal dan juga infrastruktur nya belum memadai, maka itu saya pikir cara terbaik unutk mengurangi polusi kota jakarta adalah dengan program penanaman pohon di gedung gedung dan juga lingkungan yang padat penduduk serta mengurangi jam operasional pabrik di pinggiran kota jakarta.