Topic: Jakarta Darurat Polusi - page 3. (Read 1044 times)

Jika beralih ke tenaga surya selain dari biaya pembangunan mahal, memerlukan tempat yang luas, biaya perawatan yang cukup mahal,  dan daya listik yang terbatas. Akan tetapi akan ada masalah yang muncul seperti yang anda sebutkan tentang masalah baru dari kendaraan listrik yaitu limbah baterai yang berbahaya dan tidak bisa di daur ulang.

Untuk pembangkit listrik tenaga surya sama halnya dengan kendaraan litrik yang menyimpan daya dalam bentuk baterai. Dan kelemahannya jika digunakan pada siang hari dimana panel sedang menyerap energi dan beterai sedang menampung energi, maka hal ini akan mempercepat kerusakan pada baterai penyimpanan. Yang mana dalam hal ini akan menyebabkan menumpuknya limbah baterai yang tidak bisa di daur ulang.

Karena di DKI Jakarta tidak ada sungai yang cocok untuk melakukan pembangunan PLTA dan Jika melakukan pembangunan PLTS cukup mahal serta memerlukan tempat yang luas yang tidak sebanding dengan kondisi DKI Jakarta yang merupakan daerah padat penduduk. Maka untuk sementara ini menurut saya PLTG adalah pilihan yang cocok untuk memenuhi kebutuhan litrik DKI Jakarta, walaupun sama-sama mengeluarkan emisi gas buang akan tetapi emisi gas buang dari PLTG jauh lebih baik dan bersih dibandingkan dengan PLTU Batubara. Sebelum nantinya DKI Jakarta benar-benar mampu untuk menciptakan pembangkit litrik yang ramah lingkungan.

Tempat jemputan kendaraan umum dan tempat pemberhentian hingga ke titik tempat yang di tuju memang memakan banyak waktu dan juga ongkos hal ini yang setiap orang pikirkan untuk sampai ke tempat kerja mereka yang mengakibatkan mereka lebih baik menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang pergi, saya sepakat dengan anda tentang hal ini, maka alangkah baiknya pemerintah juga memperhatikan ini jika ingin benar-benar menganggap bahwa dominasi polusi berasal dari kendaraan pribadi.
Sayangnya memang kita kekurangan contoh dari pemerintah, kita memakai kendaraan umum, sedangkan mereka para pekerja pemerintahan menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas kerja mereka.
Budaya di kita itu tidak seperti itu, kalo kantong belum terisi, rakyat nanti dulu.

Katakanlah itu mesin Diesel yang berbahan bakar solar yang biasanya mengeluarkan asap lebih banyak, anda jangan salah, lepitan kertas itu terdapat si merah merona yang semua orang menginginkannya, yang menjadikannya lolos dari pengujian KIR.

Yaa.. saya setuju dengan pembangkit listrik tenaga surya karena ini sangat ramah lingkungan dan tidak semua tempat memilki sungai yang cukup besar untuk membangun PLTA. Namun untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sepertinya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan litstrik DKI Jakarta yang padat penduduk dan ditambah lagi dengan konsdisi cuaca menentu membuat pebangkit listrik tenaga surya menjadi tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik DKI Jakarta.

Pembangunan pembangkit litrik tenaga surya memerlukan tempat yang cukup luas dan hal ini tidak sebanding dengan kondisi DKI Jakarta yang padat penduduk. Terkecuali jika atap rumah semua penduduk DKI Jakarta diganti dengan panel, Namun sepertinya setiap warga tidak akan mampu untuk membangun pebangkit listrik tenaga surya karena harga yang cukup mahal dan walaupun disubsidi oleh pemerintah tetap saja untuk saat ini pemerintah DKI Jakarta tidak akan mampu.

Asap kendaraan memang bukan-satu-satunya, namun itu adalah faktor yang mendominasi terjadinya polusi yang terjadi di DKI, logika anda bisa saya cermati dengan benar, permasalahan PLTU menjadi salah satu yang menjadikan hal ini begitu rumit, begitupun dengan kendaraan listrik yang di gadang akan menjadi solusi, tetapi kita membutuhkan banyak listrikk untuk menunjang kebutuhan tersebut, yang artinya Pembangkit listrik harus di tingkatkan.
Pembangkit Tenaga surya mungkin bisa menjadi solusi sementara, namun hal ini akan mendapatkan permasalahan berbeda pada suhu udara yang akan semakin panas jika pembangkit tenaga surya di terapkan di daerah DKI.
Mungkin lebih baik adalah pembangkit tenaga nuklir bisa menjadi solusi, namun saya kira indonesia masih belum bisa melakukannya.

Dan jujur saja jika kita semua beralih ke kendaraan listrik maka masalah baru akan timbul, limbah baterai juga lebih berbahaya, bagaimanapun kendaraan listrik membutuhkan baterai untuk menyimpan daya, dan baterai tidak bisa bertahan lama sehingga harus di ganti dengan yang baru, kandungan dalam baterai itu beracun yang bisa membuat tanah dan air menjadi terkontaminasi yang bisa mengancam kesehatan warga.

Mungkin benar bahwasannya kendaraan listrik dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi pencemaran polusi diberbagai daerah khususnya DKI Jakarta. Karena kendaraan litrik tidak menghasilkan asap yang dapat menyebabkan pencemaran udara.

Tapi apakah hal ini sudah selaras dengan pembangunan pebangkit listrik yang ramah lingkungan. Karena pada saat ini untuk kebutuhan litrik negara Indonesia masih di dominasi oleh PLTU sebagai suplay pembangkit litrik terbesar dibandingkan dengan PLTA yang lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan efek rumah kaca.

Jadi terkait pencemaran polusi udara di DKI jakarta bukan hanya dikarenakan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang ada. Akan tetapi karena pembangkit listrik di DKI Jakarta masih menggunakan PLTU sebagai pembangkitnya.
Jika masyarakat indonesia sudah beralih untuk menggunkan kendaraan bertenaga litrik maka hal ini sama sekali tidak akan mengurangi pencemaraan udara. Dengan banyaknya kendaraan listrik maka kebutuhan akan listrik pun akan semakin meningkat dan hal ini akan mendorong untuk terus melakukan membangunan PLTU  yang menyebabkan udara akan semakin tercemar cuman terpusatkan pencemarannya.

Dan saya setuju dengan kendaraan litrik jika pembuatannya sudah selaras dengan pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

Kalau kita bicara pakai transportasi umum di jakarta rasanya sulit buat saya yang akses kemana-mananya juga susah kalau menggunkan transportasi umum. Dari rumah ke stasiun jauh, begitu juga stasiun ke kantor juga jauh. Kalau kita hitung masalah habis duitnya juga bisa 2-3x lipat lebih mahal dibanding menggunakan kendaraan pribadi (motor dalam hal ini). Makanya ini sulit bagi setiap orang mengguankan kendaran umum, mungkin ini juga tugas pemarintah bagaimana orang-orang nyaman menggunakan kendaraan umum.

Terlebih kontributor polusi jakarta bukan semata-mata karena kendaraan pribadi. kontributor lainnya  ya asap  limbah dari pabrik yang ada di sekitar Jakarta, tingginya polusi udara di Jakarta disebabkan juga karena sedikitnya pohon atau lahan terbuka hijau dan ada pabrik-pabrik besar dan PLTU dengan batubara di Banten/Serang. Kemungkinan asap polusi nya mengarah ke Selatan yaitu Jakarta dll. Perlu evaluasi yang serius dari yang berwenang. Pindah ibuka kota mungkin jadi solusi yang baik, tapi saya pikir ini membutuhkan waktu yang lama apalagi sampai saat ini masih ada pro dan kontra tentang IKN di kalangan elit politik.

Sebenarnya pemerintah sudah tepat menggalakkan untuk alat transportasi massal seperti kereta, busway . Dari segi tarif memang murah,masalahnya akomodasi massal ini berhenti di tempat yang Sudah ada, dan bagi para pekerja harus melanjutkannya lagi untuk sampai ke kantor dan biaya gojek ini cukup lumayan. Mungkin dari sini para pekerja berfikir, ongkos perhari lebih mahal di banding bawa motor pribadi PP. Ya seharusnya pemprov Dki atau pemerintah menggalakkan atau mencontohkan kepada publik masyarakat untuk menggunakan sepeda atau sepeda listrik. Dan pemprov juga harus menyediakan tempat penyewaan atau pengisian Baterai sepeda listrik. Setiap kita mau nyewa harus daftar melalui aplikasi, Contohnya seperti di Cina atau negara lain. Pajak yang rakyat bayar selama ini balik kembali kepada rakyat, Dan Rakyat pun bisa merasakannya.

Dan untuk mobil angkut, seperti kontainer, L300 dll waktu pengujian KIR pihak dinas perhubungan harus tegas juga, jangan karena Lepitan kertas semua jadi lolos. Saya yakin banyak mobil angkut ini tidak layak untuk emisi gas buang nya.

Langkah pemerintah guna mengurangi polusi Jakarta dengan menggiatkan penggunaan kendaraan listrik dan moda transportasi umum menurutku sudah tepat. Namun waktunya saja tidak tepat, karena warga sudah kecolongan polusi terlebih dahulu, coba kalau dulu sebelum ini terjadi pasti warga tidak mengalami sesak nafas lagi, dan hidup dengan normal. Dan 1 hal lagi, Pemerintah juga sidah mengupayakan pemindahan Ibu kota baru di Kalimantan, itu juga menurutku sebuah langkah dan solusi baik untuk mengurangi kepadatan kendaraan bermotor di jakarta, namun tidak ada yang memmperhatikan hal ini karena di Kalimantan juga polusi juga ada karena pembakaran hutan.

Tapi ini juga akan menjadi simalakama untuk pemerintah sendiri karena ketika mereka mencoba menerapkan rencana untuk mengurangi kendaraan misalnya, mereka harus rela kehilangan pemasukan dari pajak kendaraan dll yang berhubungan dengan kendaraan.
Data dari Bapenda Provinsi Jakarta tahun 2022 dikatakan bahwa dari pajak kendaraan saja itu sudah menyumbang sekitar 40 triliun lebih dari rencana sekitar 45,7 triliun dan jika dipersentasekan pemasukan dari pajak kendaraan itu sekitar 39% dari pendapatan. itu hanya dari pajak kendaraan saja belum dari yang lain yang berurusan dengan kendaraan.

Ini membuat dilema menjadi besar dan segala keputusan sebenarnya saling berkaitan antara satu dan lainnya mas, ketika memang ingin membuat salah satu masalah di perbaiki maka akan muncul permasalahan yang baru yang pasti akan lebih memberikan dampak yang cukup besar bagi pemerintah itu sendiri karena masalah di kita itu terlalu bercabang dan ketika satu masalah di selesaikan maka akan menimbulkan permasalahan baru yang membuat pro dan kontra terhadap kebijakan selalu terjadi.
Tetapi jika ini dibiarkan terus berlarut maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar dari ini, bisa saja dalam beberapa tahun kedepan jika polusi dibiarkan terus menerus semakin banyak maka akan menjadi masalah baru dari sektor penyakit dan sebagainya.

Itu yang membuat pemerintah dilema untuk mengatasi pencemaran udara ini karena disatu sisi pemerintah sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk bisa menarik minat investor untuk bisa membuka pabrik mereka di Indonesia , namun disatu sisi lain jika pabrik ini terus melakukan produksi, khususnya kendaraan bermotor atau industri yang menggunakan batu bara, itu tentu akan semakin memperparah kondisi udara di Jabodetabek.
Solusi sementara yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu cuman melakukan rekayasa cuaca untuk menurunkan hujan, membatasi penggunaan kendaraan fosil, dan membangun kawasan hijau. Tidak ada solusi nyata, hanya solusi jangka pendek yang menurut saya itu tidak begitu terlalu bermanfaat. Harusnya pemerintah bisa memunculkan solusi-solusi nyata, biar perlu langsung kepada pengusaha yang masih menggunakan energi fosil, namun saya ragu bahwa pemerintah akan tegas kepada mereka.

Kalau agan tertarik teori konspirasi, sebetulnya bikin kota kek Jakarta itu punya transportasi umum yang baik itu cukup mudah. Akan tetapi ingat kalau kendaraan pribadi mendatangkan cuan dari:
PPnBM, BBNKB, PKB, Administrasi lainnya (Biaya Pembelian baru, Pajak Tahunan, Lima tahunan... dsb).

Kemudian industri ini juga besar di Indonesia karena menghidupi banyak orang mulai dari sales mobil, sales sparepart, service, jalan TOL, bensin eceran, tambal ban, dsb.
Jadi gimana mau dibikin bersih udaranya nanti makin banyak pengangguran dan makin sedikit penerimaan negara?

Kalau di luar negeri bisa itu bikin cuma orang kaya aja yang punya kendaraan via pajak mahal dsb, karena banyak lapangan kerja yang lain, tidak banyak yang tergantung dari industri ini. Penerimaan negara juga bagus. Kalau di Indonesia ya bakal kacau, setidaknya dalam jangka pendek (karena manusia pada akhirnya bisa beradaptasi). Namun kekacauan itu adalah risiko rezim yang berkuasa pada saat itu, yang kita tau mereka ga bakal mau ambil risiko karena ada efeknya di pemilu.

Mungkin ini salah satu pertimbangan IKN di kembangkan oleh presiden kita, sebagai antisipasi kepadatan penduduk di sebuah daerah, polusi ini terjadi karena kurangnya lahan hijau dan polusi udara.

Mungkin ini adalah hal yang memang perlu di perhatikan oleh warga DKI utamanya yang melakukan aktivitas di industri atau yang melakukan aktivitas sehari-hari untuk bepergian, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran itu cukup sulit, beberapa kali pun upaya penyampaian peringatan dan sosialisai tempaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesadaran ini.

Saya pikir lebih baik pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk  membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, meningkatkan pembayaran pajak kendaraan, dan memfokuskan ke kendaraan umum baik dari fasilitasnya, halte, dan harga yang sangat ekonomis, tentu akan memberikan pilihan yang baik bagi warga DKI dan saya pikir akan mendorong warga DKI memilih angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi.

Ceritanya pemindahan IKN ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di dataran Jawa, untuk mengurangi polusi dan pemerataan ekonomi, namun segala keputusan pasti ada baik dan buruknya yang menimbulkan pro kontra karena Kalimantan merupakan paru-paru dunia yang mungkin jika bernasib sama seperti jawa akan menjadi hal yang serius dalam perubahan iklim, ini kembali lagi ke pembentukan IKN dan apa yang akan di lakukan di lingkungan IKN itu, pasalnya dalam rencana pembangunan menggunakan transportasi yang menghasilkan polusi lebih rendah.

Ini akan menjadi solusi untuk Jakarta tetapi mungkin menjadi masalah baru untuk Kalimantan dan dunia.

Sulit sebenarnya untuk mengatasi masalah ini, sebab bukan hanya pemerintah yang harus bergerak untuk menurunkan tingkat polusi bukan hanya di Jakarta, bahkan disemua wilayah. Salah satu penyebab terbesar atas polusi ini adalah kendaraan,
Dari sini seharusnya warganya harus bisa berkontribusi besar dari hal kecil untuk mengurangi masalah ini, dan salah satunya adalah selalu menggunakan kendaraan umum. Karena saya melihat masih banyak orang lebih memilih untuk memakai kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum, padalah kita tahu bahwa Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki kendaraan umum yang hampir ada setiap daerahnya, bahkan pemerintah DKI memfasilitasi itu.

Membicarakan ini, mau tidak mau kita juga harus membicarakan IKN yang ada di Kalimantan, karena kita semua tahu bahwa Indonesia (Kalimantan) adalah salah satu paru paru dunia, selain daripada Brasil dan Kongo. Memang ada pro kontra akan hal ini, dan itu pasti akan ada setiap ada rencana rencana baru, bahkan yang sudah terjadipun masih mengundang pro kontra. Memang juga saya melihat ada resiko didalamnya.
Bagaimana, apakah ini akan menjadi solusi, atau justru menambah masalah?

Saat ini media baik itu di televisi maupun di media sosial cukup heboh dengan pemberitaan Jakarta (ibukota saat ini) yang penuh dengan polusi.
Tingkat polusi di Jakarta dan sekitaranya saat ini sudah sangat parah serta telah melewati batas aman yang ditetapkan WHO. dikatakan bahwa saat ini pencemaran polusi di Jakarta dan sekitarnya berada di 155 AQI (Air Quality Index) data bulan juni lalu bahkan mungkin sekarang semakin bertambah yang membuat jakarta saat ini berada di urutan pertama kota dengan polusi paling parah se asia tenggara dan itu artinya tingkat polusi di kota Jakarta naik sangat pesat dibanding tahun lalu yang memang berada di urutan ke 6 untuk kota paling berpolusi di Asia dengan tingkat pencemaran 67 AQI.


Ada banyak sekali faktor yang menenggarai hal ini terjadi seperti banyaknya kawasan pabrik industri yang tinggi, PLTU dan yang paling utama adalah polusi yang disebabkan kendaraan yang memang peningkatannya sangat tinggi di jakarta karena melihat dari statement yang dikatakan oleh
Luckmi Purwandari yang berposisi sebagai Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK dikatakan bahwa 24,5 juta sepeda motor masuk ke Jakarta pada tahun 2022 dan itu terus berpotensi naik tahun ini.


Ada beberapa rencana yang akan dilakukan pemerintah terhadap situasi ini seperti dengan melakukan upaya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik serta mendorong masyarakat agar terbiasa menggunakan moda transportasi massal agar polusi udara (gas sedikit dikurangi) tetapi menurut beberapa pihak lain ini dinilai sedikit kurang baik karena dianggap tebang pilih dalam melakukan respon dengan dalih bahwa strategi pemerintah yang berfokus pada emisi di sektor transportasi saja itu tidak akan bisa mengatasi polusi udara secara keseluruhan di kota jakarta.

Mari berdiskusi, apakah memang langkah pemerintah ini sudah cocok atau tidak untuk mengurangi polusi udara dijakarta atau perlu ada hal lebih yang harus dilakukan karena melihat kondisi sekarang sebenarnya jakarta benar-benar sesak dan polusi semakin lama semakin parah.

---

saya menemukan sebuah konten yang menarik perbandingan polusi ketika sedang covid dan setelah covid https://www.instagram.com/p/Cv9EvkUL2PD/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==