Topic: Kesalahan tata kelola dari Pemerintah di berbagai Daerah (Read 964 times)

Meskipun ada beberapa potensi yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan Bandara Kertajati, untuk mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah riil bagi masyarakat. Jika sejumlah besar uang telah dialokasikan, kita harus mengingat misi bersama kita, yaitu menyelaraskan hasil yang bagus dengan kebutuhan masyarakat. Bandara ini dapat menjadi katalis bagi pembangunan daerah ini, tetapi hal itu hanya mungkin terjadi jika ada rencana strategis yang tepat, kerja sama dengan sektor swasta, dan upaya untuk menghasilkan dan meningkatkan layanan yang akan menarik lebih banyak orang ke bandara ini. Kita juga harus terus mendorong agar prioritas pembangunan di sini selalu berfokus pada kebutuhan mendesak masyarakat sekitarnya.

Selain itu, alokasi anggaran juga harus mempertimbangkan rasio antara investasi infrastruktur dan sektor lain, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat. Itulah sebabnya dengan evaluasi yang terarah, dimungkinkan untuk menentukan apakah proyek ini memiliki dampak seperti yang diharapkan atau apakah ada langkah-langkah yang harus ditingkatkan. Yang lebih penting, keterbukaan dalam setiap proses harus menjadi komponen kunci dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari proyek besar seperti ini dibagi ke seluruh kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah di musyawarahkan.

Pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya tarik wisata di setiap daerah. Terutama terkait akses jalan dan jembatan. Namun sangat disayangkan hal ini tidak dibersamai oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatannya. Pemerintah pusat hanya hanya menyediakan dan memfasilitasi, selebihnya mengenai pengelolalaan tempat wisata itu menjadi bagian daripada tugas pemerintah daerah. Dan lagi-lagi sangat dsayangkan tempat wisata ini tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Dan ini bukan tentang syariat agama, karena orang berlibur  itu untuk menikmati keindahan alam bukan untuk bermaksiat, Saya sendiri tinggal di sebuah kabupaten yang memang cukup memiliki banyak tempat wisata, dimulai dari pantai sampai air terjunpun ada. Namun entah kenapa ketika hari libur tiba saya enggan untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di daerah saya, saya lebih memilih untuk berlibur ke luar kota. dan bukannya saya tidak mau mendukung perekonomian di daerah saya, tetapi ketika berlibur ke tempat wisata di daerah saya, saya cukup jengkel dengan petugas yang ada didalamnnya, terlalu banyak pungli didalamnya, jauh sebelum saya masuk ke pintu gerabng tempat wisata, saya sudah dimintai uang, ketika masuk ketempat wisata saya kembali mengeluarkan uang untuk membayar karcis, biaya parkir yang mahal dan belum lagi ditambah dengan harga-harga minuman dan makanan yang diluar nalar, bahkan ketika saya ingin berfoto di spot yang bagus maka saya harus kembali mengeluarkan uang. Dan mungkin hal inilah yang harus diperbaiki untuk bisa meningkatkan daya tarik tempat wisata dan perekonomian daerah.

Bandara Kertajati memang menelan anggaran besar, dan karena pengelolaannya tidak optimal, tentu timbul pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Padahal, bandara ini memiliki potensi untuk mendukung perekonomian daerah jika dikelola dengan baik. Anggaran sebesar itu sebaiknya juga diprioritaskan untuk sektor yang lebih produktif, seperti kesehatan dan pendidikan. Yang penting, kita harus mendukung transparansi dan evaluasi yang cermat agar proyek seperti ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Belum lagi bicara Syariat Islam maka wisata baru yang dibuka untuk sektor laut mungkin akan terkendala karena memang tidak sesuai dengan syari'at untuk wilayah tertentu. Padahal jika dilihat wisata laut memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi kreatif khusunya bagi masyarakat setempat dan wisatawan luar yang datang dapat meningkatkan pendapatan negara melalui beberapa sektor tertentu. Indonesia begitu majemuk dengan berbagai suku, agama dan bahasa sehingga pemerintah pusat harus mampu melihat potensi pertumbuhan ekonomi melalui kesesuaian tempat sehingga tidak berjalan dengan sendirinya tanpa koordinasi yang lebih bagus.

Bicara konsep mungkin hampir semua pemerintah terpilih memiliki gagasan akan tetapi ketika merealisasikan jalan di tempat dan mungkin ini yang perlu dipikirkan supaya program bisa berjalan dengan baik. Negara perlu mendengar dan negara perlu bertindak untuk memastikan rakyatnya hidup sejahtera seperti amanah undang-undang yang telah di susun oleh pendahulu kita.

Kalau jaman pak Soeharto itu di saat melakukan pembangunan berdasarkan perhitungan ekonomi namun Kalau sekarang pembangunan berdasarkan proyek dan cuan. Masalah berdampak urusan belakang, inilah kenyataannya sekarang. Bandara Kertajati bisa mati suri seperti itu, dan ada beberapa proyek besar lainnya juga seperti itu seperti jalan Tol dan pelabuhan banyak yang sepi yang akhirnya merugikan. Seharusnya anggaran tersebut di gunakan ke tempat lain ini malah jadi sia-sia. Makanya pentingnya pemerintah sebelum membangun suatu kawasan faktor utama untuk berkembangnya adalah keberadaan infrastruktur penunjang seperti jalan, sistem transportasi yang saling terintegritas dengan moda transportasi umum, dan lainnya sehingga terbangun konektivitasnya. Setelah ada infrastruktur penunjang baru pengembangan kawasan sekitar menjadi pusat kegiatan agar memancing aktivitas ekonomi serta investor juga akan tertarik untuk berinvesatsi dan ini akan memberi efek positif juga untuk masyarakat serta daerah sekitarnya.

Semoga di pemerinthan terbaru ini saat membangun infrastruktur itu harus jelas dan teliti hitung hitungan nya karena kalau asal bangun tanpa perhitungan ya akan seperti itu lagi. Yang terbaru mungkin yang akan mangkrak adalah proyek IKN. Karena proyek ini terlalu di paksakan dan sepertinya pamerihan terbaru di bawah Pak Prabowo tidka ingin melanjutkan ini terbukti dengan anggaran yang kecil karena Pak Prabawo ingin mengalihkan anggran tersebut ke program andalannya yaitu makan siang gratis. Jadi bisa di bilang juga pembangunan IKN itu proyek yang ambisius pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya yang ingin saya tau yang dimaksud "kesalahan tata kelola" atau "tata kelola yang buruk" dari pemerintah itu seperti apa gan klo boleh tau, terutama seperti contoh yaitu bandara kertajati? Sepengetahuan saya bandara kertajati sekarang berjalan dengan baik untuk pengelolaannya. Keberangkatan jamaah haji, pembukaan perjalanan luar negeri seperti singapura dan kmren waktu lebaran bandara tersebut juga ramai saya pikir pemerintah masih mengelola bandara tersebut dengan baik. Walaupun memang kadang sepi jadwal, tetapi pemerintah masih melakukan upaya jadi tidak ada masalah. Dan kalau dilihat dari anggaran 2 trilliun yang dihabiskan saya pikir juga tidak ada masalah untuk pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia dan memiliki landasan lebih panjang dari bandara terdekatnya. Dan untuk bisa dinikmati dengan baik pun juga memerlukan waktu, karena pasti akan memerlukan upaya-upaya lebih lanjut.

Karena kalau saya lihat sebenernya tidak ada kesalahan dalam tata kelola dari pemerintah, yang menurut saya salah adalah kurangnya perawatan sehingga tata kelola yang telah dilaksanakan menjadi buruk. Dalam artian misal dianggarkan sekian rupiah untuk pembangunan, tetapi sering perawatannya tidak didukung dikemudian hari sehingga pembangunan yang sudah terjadi akan menjadi percuma karena biaya perawatannya tidak mendapatkan dukungan. Seperti contoh yang tidak jauh adalah Cihampelas Sky Walk, saya pikir itu adalah tata kelola yang sangat baik dari pemerintah, tetapi tidak didukung dengan perawatan yang memadai sehingga tempat tersebut tidak terawat. Begitu pun masih banyak contoh lainnya apalagi ketika pergantian kepemimpinan, pasti akan berbeda lagi.

Ya konsep pemikiran seperti itu memang bagus tetapi dan saya akui bahwa memang jika semua yang anda sebut itu berjalan lancar dan memenuhi ekspektasi maka kemungkinan besar akan berjalan sangat baik, namun di situasi seperti sekarang ini, dimana fasilitas wisatawan dan tujuan wisatawan masih terbatas dan tidak begitu menarik maka akan sangat percuma, sekarang jika berpikir seperti itu perlu biaya pembenahan untuk membuat destinasi yang barus sementara itu tidak bisa di bangun dengan mudah dalam kurun waktu satu tahun dua tahun kedepannya, demikian perawatan dan pembangunan fasilitas daerah masih memerlukan biaya yang cukup besar, maksud saya skema pembangunan wisata daerah ini memang bagus seperti ekonomi kreatif dan lainnya, ini akan berjalan jika memang pemda Majalengka memfokuskan anggaran untuk pembangunan seperti itu dalam masa periodenya dan di periode selanjutnya akan menikmati hasil.

Untuk mengejar keuntungan dan pemenuhan tantangan operasional di bandara terutama dalam pengembangan Majalengka, strategi pengembangan lebih berfokus pada daya tarik wisatawan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki tentang wisata alam dan budaya di sekitar Majalengka. Yang dapat dimaksimalkan misalnya Taman Nasional Gunung Ciremai, air terjun dan situs budaya lokal lainnya bisa menjadi daya tarik wisatawan.

Namun, ada beberapa sektor bisnis tambahan yang harus diperkuat dengan kerja sama antara pemerintah lokal atau dengan bantuan warganya, yaitu sektor pariwisata berbasis ekonomi kreatif, mempromosikan produk kerajinan, kuliner lokal, dan festival budaya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Meningkatkan branding dan promosi di media sosial maka bandara Majalengka dapat dilembagkan menjadi pusat transportasi untuk pengembangan pariwisata. Dengan cara itu secara bertahap dapat membantu mengurangi beban keuangan jangka panjang dengan meningkatkan sektor pariwisata dan wilayah pendapatan daerah hingga kebutuhan pengelolaan dan perawatan bandaranya.

Cukup sulit berbicara masa depan, masalahnya pasti dari bagian usaha dalam profitabiilitas bandara itu tidak dapat memenuhi biaya operasional dan kemudian perawatan bandara kembali, musti harus memiliki dana tambahan untuk melakukan pemeliharaan, dan itu hanya pemberosan saja jika tidak ada yang namanya pendapatan untuk memenuhi itu, kita lihat bagaimana efek di masa depan, tetapi apakah memiliki anggaran untuk perawatan dan pembaharuan ketika fasilitas yang tersedia menjadi usang, berbicara daya tarik wisatawan saat ini terhadap majalengka untuk berwisata apa yang harus di jual?

Kalo dilihat effek instan nya mungkin tidak akan terasa, tapi coba dibayangkan lagi apa yang akan terjadi 10 tahun kedepan, effek positif dari pembukaan kembali bandara yang telah mati suri. Dengan adanya bandara, mobilitas orang dan barang akan meningkat pesat. Wisatawan lokal dan mancanegara berpotensi datang, yang otomatis akan meningkatkan pendapatan daerah.

Lebih dari itu, lapangan kerja baru akan bermunculan. Mulai dari sektor transportasi, perhotelan, hingga industri makanan dan minuman. Kegiatan ekonomi di sekitarnya juga akan menggeliat, mendorong UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berkembang.

Investasi infrastruktur juga bisa menjadi dorongan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jalan-jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang lebih memadai, bahkan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Semua ini bisa terjadi hanya karena satu keputusan untuk menghidupkan kembali bandara tersebut.

Bayangkan nanti, anak-anak yang lahir saat ini bisa tumbuh dan merasakan dampak positif tersebut. Mereka akan melihat peluang yang lebih luas dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ini bukan hanya soal bandara, tapi masa depan yang lebih cerah bagi semua masyarakat di sekitarnya.

Iya memang ini tanggung jawab perintah yang mana sudah ada renycana tersebut bahkan sudah berdiri walau belum selesai,yang jadi masalahnya itu kenapa hal tersebut tidak beres?
Saya cuma menaksir biasa nya jika tidak ada dana nya di korupsi, yaitu ada hal-hal yang tidak terduga,karena jika yang pengalaman kerja diproyek-proyek bangunan pasti sudah tau dan paham akan hal ini,biasa nya ada hal yamg salah dalam segi pembuatan bangunan tersebut sehingga mau tidak mau arahan dari mandor harus di bongkar lagi,pasti di sini sudah paham kan yang dibongkar itu memang dana nya,nah jika mau didirikan lagi itu dana nya dari mana?karena itu tidak termasuk ke dalam hal pembangunan.
Dan yang saya tau jika ada dana serep juga tidak mungkin dong dana serep nya pull semua nya(jika ada kesalahan).

Saya rasa sistem tersebut sudah ada yaitu UU dasar 45 dimana patokan dasarnya yaitu membangun bangsa dan bernegara berdasarkan pancasila. Namun karena banyak kepentingan tadi sehingga melenceng sesuai dengan kepentingan partai pendukungnya. Kita lihat saja sebelumnya di zaman SBY, demokrat dan koalisinya terus merongrong pemerintahan SBY untuk mengikuti kehendak dan program mereka. Sedangkan di zaman Jokowi, PDIP dan koalisinya yang merongrong pemerintahan Jokowi untuk bisa ikut program mereka. Nah nanti di zaman prabowo, sampeyan bisa tebak partai apa saja yang akan membuat program untuk prabowo, ya pasti gerindra dan koalisinya dimana tidak akan sinkron dengan pembangunan sebelumnya (jokowi) walau katanya prabowo akan meneruskannya.

Kita sih berharapnya ada perubahan kedepan tetapi semua itu kembali pada pemimpinnya gan. Kita tahu bahwa di negara kita ini setiap kali pergantian pemimpin selalu ada pergantian program karena karakter pemimpin itu ingin programnya terlihat sukses di mata masyarakat dan program pemimpin lama di tinggalkan sehingga menimbulkan kesan dimata masyarakat pemimpin sebelumnya gagal. Kita berharap kedapan harus ada sistem yang dibuat sehingga pemimpin baik ditingkat pusat sampai daerah bisa singkron dalam menjalan program dan sukses.

sebenarnya hal hal seperti ini banyak terjadi di provinsi yang menjai target dari pengembangan pariwisata, namun ntah karnea ada masalah lainnya maka pembangunan pun di hentikan, menurut saya yang salah dalam hal ini adalah pemerintah pusat karena merkea bertanggung jawab penuh pada pembangunan bandara atau hal2 vital lainnya dan jika tidak selesai ^{(malah mangkrak)} maka sudah seharusnya di lajukan evaluasi kerja pada tim yang bersangkutan, apalagi dana yang di anggaran untuk pelepasan lahan, pemasangan pondasi dan lain sebagainya bukanlah uang yang sedikit, pasti ada korupsi di dalam proyek yang mangkrak  tersebut.

Sebelum terjadi dan berdiri nya suatu pondasi atau banggunan sudah pasti sebelum nya ada suatu perencanaan yang pasti benar-benar matang dan pasti perencanaan itu membutuhkan waktu yang banyak, karena bukan proyek kecil yang mau d dirikan ini.
Tapi kembali lagi soal terbengkalai atau tidak rampung nya proyek tersebut,mungkin ada hal-hal yang tidak terrencana terjadi sehingga dana nya tidak ada,atau bisa saja hal tersebut di ganjal oleh dana yang sudah di rencanakan,ini sering terjadi di dalam suatu pembangunan.
Jika tidak ada dana yang dikorupsi,mungkin ya itu sebab nya .

Tumpang tindih aturan perda atau perbub dll merupakan salah satu menghambat tata kelola pemerintahan di nagara kita seperti pembangunan permukiman penduduk di perkotaan juga terminal bus antar kota, terminal bus antar kota dulunya di buat di pasar induk kota membawa daerah tersebut ramai pengunjung dan juga pasar juga bergairah atau ramai pengunjung karna sebelum pemberangkatan ke suatu daerah para penumpang bisa membelanjakan barang-barang sebagai oleh-oleh ke daerah lainnya saat ini sudah terbalik, terminal mulai dipindahkan ke tempat yang jauh dari pusat pembelanjaan sehingga rata-rata terminal seperti suasana sepi dan lesu mobil juga sehingga penumpang juga malas menunggu di terminal tersebut,,

saat ini memang harus di buat stategi seperti itu karena sangat banyak proyek yang tidak diteruskan dan terbengkalai tentu ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam memantau kinerja di lapangan,dengan berjalannya periode baru kita harapkan dapat membuat perubahan besar untuk kedepannya.

Kalau pendapat ane kedepan baik pemerintah pusat maupaun daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek besar seperti Bandara Kertajati agar tidak terbengkalai atau terjadi mangkrak. Evaluasinya harus mencakup semua aspek, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan, agar bisa mengidentifikasi apa penyebab masalah dan memastikan agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan.

Biasanya perenycanaan itu selalu ada tapi kenyataannya ya begitu,visi dan misi nya diabaikan dan juga tentu perenycanaan itu tidak bisa terleksana dengan baik,ini sudah menjadi hal yang rumrah sih

Itu sudah jadi rahasia umum kalau tiap proyek pemerintahan (apa lagi di daerah dan di desa-desa) ada fee legal 5-10% dari nilai proyek untuk pejabat pemerintahan. Jadi kalau kontraktor tidak bisa ngasih fee tersebut, ya gak bakal jadi pemenang tender. Fee-nya lebih gede ya lebih besar lagi peluang perusahaan untuk menang, Istilahnya mereka lelang fee, nah yang begini ini terjadinya di awal perencanaan proyek, bahkan proyek belum ada pun banyak perusahaan yang menghubungi PPK atau Pimpro supaya mereka dapat diprioritaskan menang tender.