Topic: Kesalahan tata kelola dari Pemerintah di berbagai Daerah - page 2. (Read 1004 times)

Biasanya perenycanaan itu selalu ada tapi kenyataannya ya begitu,visi dan misi nya diabaikan dan juga tentu perenycanaan itu tidak bisa terleksana dengan baik,ini sudah menjadi hal yang rumrah sih

Itu sudah jadi rahasia umum kalau tiap proyek pemerintahan (apa lagi di daerah dan di desa-desa) ada fee legal 5-10% dari nilai proyek untuk pejabat pemerintahan. Jadi kalau kontraktor tidak bisa ngasih fee tersebut, ya gak bakal jadi pemenang tender. Fee-nya lebih gede ya lebih besar lagi peluang perusahaan untuk menang, Istilahnya mereka lelang fee, nah yang begini ini terjadinya di awal perencanaan proyek, bahkan proyek belum ada pun banyak perusahaan yang menghubungi PPK atau Pimpro supaya mereka dapat diprioritaskan menang tender.

jika jurusan kertajati ke pangandaran di buka tetap masih akan sepi penumpang.
karena jika ke pangandaran orang bandung pasti lebih nyaman dan simple menggunakan jasa transportasi bus ataupun travel cepat pasti dan ga ribet

sering terjadi karna pembangunan infrastruktur di lelang atau di tender untuk kontraktor, dari segi pelelangan mereka sudah mengambil fee, jadi jumlah anggaran sudah terpotong otomatis, jadi di saat anggaran sudah mengurang, maka jalan yang harus di lakukan para pemenang tender mengurangi bahan dari jumlah yang sudah di tetapkan di rap pembangunan, makanya pembangunan di daerah sering terjadi permasalahan, dikarnakan pemotongan fee oleh oknum pemerintah, dan para pemenang tender tidak mau menerima rugi, mereka juga mencari keuntungan dari bangunan yang mereka dapatkan hasil pemenangan tender, dan di tata kelol lainnya juga sedemikian rupa, dari tata kelola jabatan, banyak dari para pejabat yang membeli jabatan yang ingin mereka dapatkan, dengan cara mengikutsertakan di saat dibuka ujian prajabatan, mereka sudah merencakan kong x kong, dengan kedong kasih sumbangan dalam amplod yang berisi uang, makanya pemerintah sekarang sudah salah cara mengelola kepemerintahan.

Sebelum merencanakan sesuatu tentu mereka harus benar-benar memikirkan dampak dari pembangunan yang akan mereka jalankan supaya dapat diselesaikan dengan baik apa yang telah mereka bangun tersebut, namun jika mereka tidak mengkaji dengan benar tentang dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan yang mereka bangun tentu mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa yang mereka bangun dan membuat anggaran yang telah mereka keluarkan terbuang sia-sia dan tidak menghasilkan apapun.
Menurutku jika memang ada proyek yang gagal dan tidak dapat diselesaikan dengan bagus tentu mereka tidak mengerjakan dengan benar dan banyaknya anggaran yang tidak digunakan dengan tepat sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut.

Saya rasa tentang perencanaan itu sudah pasti,tapi kan pengerjaan lapangan tidak tau biasanya ada kendala yang tidak terkira entah dari mana saja.
Karena biasanya harapan suka tidak sesuai ini faktanya,mungkin saja ini juga salah satu ,makannya proyeknya gagal

sebenarnya memindah bandara dari kota bandung untuk memindah dan memeratakan simpul2 pusat keramian dan pemertaaan pembangunan.
lagian di bandung sudah ada kereta cepat maupun tol yang terhubung ke jakarta. jadi jika tetap di bandung bandaranya kemungkinan penumpang nya akan menurun. sebenarnya pengambil kebijakan sudah benar. hanya sarana dan prasarana misal jalan tol juga belum siap. dan mayoritas berkunjung pun kan ke bandung tujuan nya. jika harus turun di kertajati majalengka akan sedikit merepotkan penumpang hal2 ini yang menyebabkan bandara di kerta jati sepi.

Bandara ini terlalu dipaksakan karena jarak antar kota yang relatif dekat, seperti Semarang-Solo atau Semarang-Yogyakarta. Banyak orang memilih untuk menggunakan transportasi darat seperti kereta api atau bus yang lebih murah dan waktu tempuhnya tidak jauh berbeda dengan naik pesawat. Ya wajar saja sepi karena orang kita pilih lebih murah.

Tiap menteri, gubernur dan walikota/bupati harus punya program baru setelah dilantik, oleh karena itu diada-adainlah pembangunan bandara, dan moda transportasi lainnya supaya anggaran dapat terealisasi. Setahuku, pembangunan sebuah bandara itu tidak instan, tidak setahun atau dua tahun, tapi bisa butuh 10 - 15 tahun karena harus memperhatikan Amdal-nya. kalau pembangunan bandara tidak sesuai dengan dan ada dampak lingkungan yang ekstrem, maka pembangunan bandara dibatalkan walau sudah ada uruk-rukan dan timbunan tanah. Artinya walau amdal bagus, tapi sepi yang pakai, ya sama saja program tersebut tidak berhasil.

Saya sangat setuju, penerbangan antar kota sangat sepi bahkan penerbangan antara provinsi juga tidak seramai biasanya seperti di tempat saya. Saat ini ada dua bandara bertaraf internasional satu di pusat kota atau provinsi dan satu lagi bandara untuk perhubungan antar kota, biaya perawatan atau biaya operasional bandara jauh lebih besar dibandingkan dengan income yang didaptkan sehingga adanya bandara antar kota bisa dikatakan terkesan membuang anggaran apalagi pemerintah saat ini sangat gencar membangun bandara di sebuah kota atau kabupaten.

Untuk menarik minat wisatawan ke sebuat daerah atau kota mereka harus memiliki ikon yang unik atau wisata alam yang memakau, saya rasa tidak semua provinsi atau kota di Indonesia memiliki hal tersebut dan terkesan membuang anggaran jika membangun bandara dengan level atau taraf interenasional sedangkan penerbangan masih dalam skala domestik. Sulit untuk pesawat asing atau standar internasional memili rute penerbangan langsung ke bandara antar kota meskipun sudah bertaraf internasional.

emang di pangandaran ada bandara nya ya. kalau penerbangan antar kota dalam provinsi biasanya sepi . meski kota besar sekalipun.
contoh penerbangan semarang-solo atau semarang yongyakarta kan sepi banget. atau mungkin trayek itu malah sudah di tutup karena kurang laku.

Bitcointalk ini sebuah forum, bukan media massa yang bisa mengungkit tulisan jadi viral dan diperhatikan pemerintah. Jadi kalau maksud kita di sini menulis tentang kebobrokan pemerintah, itu hanyalah sebuah curhatan atau keluh kesah rakyat biasa terhadap pemerintah, bukan untuk mengubah pola pikir mereka jadi benar. Baik itu utang dan korupsi, merupakan kedua hal yang memang harus diperhatikan, ane melihat pemerintah berusaha untuk itu, akan tetapi karena SDM kita tidak mampu untuk itu, makanya sampe sekrang bukannya berkurang, tapi malah bertambah.

sepi karena bukan di tempat strategis simpul pusat keramaian di jawa barat.
seharusnya kalau jawa barat ya membangun nya di bandung bukan di majalengka. sebenarnya baik untuk memeratakan simpul2 pusat keramian di daerah, tapi kalau kejauhan orang malah ogah makai. misal di bandung sendiri sudah ada kerete cepat kalau mau ke jakarta lebih praktis cepat dan simple tidak harus ke majalengka dulu kalau sekedar mau ke jakarta.

karena hampir semua bandara di indonesia traffic paling padat ya menuju ke jakarta

Ok gan ane ikut menanggapi ya....
Terkait ini pendapat yang kita berikan akan merubah atau tembus ke pemerintahan ane ga yakin, tapi ya mudah-mudah aja tembus dan bisa memperbaiki keadaan. Jadi menurut pandangan ane seharusnya mereka (pemerintah) lebih berfokus atau memprioritaskan perekonomian dinegeri ini, dan memperbaiki keadaan suram terkait hutang negara yang semakin menumpuk, bukan nya seperti yang anda uraikan terkait
Memang ane juga merasa itu akan memperburuk keadaan utang negara, dan memang sebaiknya pemerintah bisa lebih peka terhadap hal semacam ini, dan sadar akan dampak yang terjadi. Dan satu hal lagi pemerintah harus lebih peka terhadap kasus korupsinya dan bisa memperbaiki keadaan semacam ini.

Hambalang dan Kertajati itu bedanya jelas sekali, kalau Hambalang mangkrak, sedangkan kertajati barang sudah jadi, cuma masih sedikit penerbangan saja, toh bulan depan [1] sudah pasti banyak penerbangan karena penerbangan dari Bandara Husein akan dialihkan semua ke kertajati. Artinya apa, artinya usaha-usaha dan bisnis TNI AU akan hilang, entah mengapa di rezim ini, banyak sekali bandara-bandara yang dikelola AU di pindahkan, diantaranya Polonia, Husein, adi sucipto, dll.

Mengenai infrastruktur, biasanya tidak untuk dinikmati sekarang, karena perkembangan daerah dan bandara itu terkait 1 sama lain. Ibaratkan IKN, mungkin 5 tahun ke depan tetap sepi, tapi kalau pembangunan terpusat ke sana dalam kurun waktu tersebut, akan ada canbera baru dimana sebelumnya di Melbourne.

[1].https://news.detik.com/berita/d-6933615/mulai-29-oktober-penerbangan-bandara-husein-sastranegara-pindah-ke-kertajati

Untuk pandangan masyarakat hari ini tentang pemerintah memang sangat skeptis itu berdampak dari masyarakat yang melek sosial media dan disana banyak sekali informasi yang terbuka, sehingga banyak sekali kegagalan dan keburukan pemerintah di pertontonkan.

Kasus hambalang adalah kasus yang paling bobrok dan sangat banyak keterkaitan banyak pihak yang ikut andi dallam tindak korupsinya.
Jika di bandingkan dengan bandara kertajati majalengka memang itu jauh lebih baik dari proyek Hambalang, tetapi sekalipun masih ada  untuk melakukan penerbangan tetap saja pastinya kerugian lebih besar.

Tetapi mungkin untuk bandara kertajati kita masih memiliki harapan untuk perkembangannya di masa depan, dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata bandara itu menjadi alternatif terdekat untuk bepergian dari seketiran majalengka maupun dari luar yang ingin ke daerah sekitaran majalengka.

Cukup banyak bahkan ada yang gagal total atau mangkrak sepenuhnya, seperti kasus hambalang. Semua bentuk kegagalan saya kira berasal dari perencanaan pemerintah yang kurang bagus, akhirnya tujuan yang ingin di capai tidak bisa terwujud. Untuk contoh Bandara Kertajati Majelengka itu masih lumayan bagus, artinya masih beroprasi meskipun sempat tidak ada penerbangan.

Kebanyakan dari kita sekarang bersikap skeptis terhadap pemerintah, baik Pusat maupun pemerintah Daerah. Semua kesalahan hanya bisa di minimalisir dengan kepastian hukum, artinya segala bentuk kesalahan yang berakibat merugikan Negara harus di tindak menurut saya.

Sejujurnya pemerintah telah melakukan kajian mengenai pembangunan yang akan coba mereka prioritaskan dan seringkali mereka melibatkan pihak yang memiliki kredibilitas untuk menanggani masalah tersebut. Bandara Kertajati awalnya mendapatkan beberapa kritikan dari pengamat kebijakan publik dan bahkan ada diskusi khusus di televisi yang menyiarkan jika saya tidak salah. Efeknya mungkin tidak dalam jangka pendek manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat umumnya karena perlu juga infrastruktur pendukung yang harus tersedia sebagai penunjang lainnya.

Mungkin karena terjadi covid membuat bandara tersebut tidak begitu berkembang awalnya dan biasanya bandara akan menjadi infrastruktur yang memudahkan wisatawan untuk berkunjung kesana dan dengan adanya bandara akan membuat pendapatan penduduk setempat akan jauh lebih stabil. Pemerintah mungkin juga harus meningkatkan tempat wisata unggulan sebagai aset karena jika wisata di sana bagus-bagus maka akan banyak turis luar maupun orang lokal Indonesia yang akan berkunjung.

Intinya setiap pembangunan pasti memiliki efek bagus untuk provinsi tersebut, namun pemerintah setempat juga harus memiliki visi yang jelas terhadap terget yang ingin di capai. Jika sasarannya sektor wisata maka mereka harus membuat ini lebih dikenal sehingga akan banyak orang yang berkunjung kesana. Tidak ada infrastruktur yang tidak bermanfaat jika bisa dimanfaatkan dengan baik dan tugas pemerintahlah yang harus membuat itu menjadi lebih maju.

KKN itu tidak hanya di proyek tapi hal lain yang ada pada sistem itu sendiri, jika para pejabat tidak gila disposisi dan minta uang suap tentu administrasi kebijakan yang tersedat tidak ada lagi. Kalau sekarang kan dikit-dikit harus tanda tangan ini itu sebelum jadi, sehingga timbul KKN di sana. Oleh karena itu Jokowi memangkas apa yang namanya eselon IV, untuk meminimalisir hal tersebut, akan tetapi tidak begitu jalan, karena sistemnya sudah bobrok tadi, malah diubah sedemkian rupa supaya tetap langgeng.

Banyak hal yang akan terjadi jika pada sebuah daerah memiliki tata kelola pemerintah dan yang akan sangat merasakan hal tersebut tentu masyarakat pada daerah tersebut tentu banyak hal yang harus di perbaiki oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak pemerintah dalam pengelolaan proyek yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintahan agar mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga bisa dinikmati dengan baik oleh masyarakat dan perlu adanya pemeliharaan terhadap apa yang telah dibangun oleh pemerintah agar tidak terbengkalai sesudah membangun.