Topic: [Share][Diskusi] Legalitas Pembayaran Menggunakan Crypto Beberapa Negara Dunia - page 2. (Read 879 times)

@ifra & @kawet terima kasih atas tanggapannya. Sepertinya ane lebih condong ke pendapat om enrico tentang 4 klasifikasi di atas.

Lalu apakah ini bisa diredam dengan regulasi yang sedemikian rupa sehingga pemerintah yang sebelumnya mengilegalkan bitcoin mau untuk melegalkan kembali?

Kecuali harga bitcoin bisa stabil, dalam arti volatilitasnya udah berkurang dan harganya ga berubah-ubah dalam 10 menit,

Kecuali harga bitcoin bisa stabil, dalam arti volatilitasnya udah berkurang dan harganya ga berubah-ubah dalam 10 menit, ane rasa beberapa negara bakal tetap menolak mengakui bitcoin sah sebagai medium pembayaran khususnya kalau merchant banyak yang ga tahu gimana konversi fiat-bitcoin dengan cepat.

Lalu apakah ini bisa diredam dengan regulasi yang sedemikian rupa sehingga pemerintah yang sebelumnya mengilegalkan bitcoin mau untuk melegalkan kembali?

Mereka mengilegalkan Bitcoin simply karena ini uang sering dipakai buat yang aneh-aneh.

Kalau Pemerintah Mengakui, User Bitcoin Bakal Tambah Banyak, Dan Pengaruh FIAT Punya Bank Sentral Melemah. Kalo Kekuatan Bank Sentral Melemah, Kebijakan Moneter Bakal Kurang Efektif, Yang Mana Cukup Buruk. (Mungkin Terlalu Hiperbolik)

Belum Juga Masalah 'Nasionalisme', "Ngapain Anjing Pemerintah Ngelegalin Bitcoin, Rupiah Harusnya Jadi Satu-Satunya Mata Uang Yang Legal Di Indonesia". Bakal Ada 'Public Backlash' Dari Golongan Konservatif(Mayoritas).

Sampai Sekarang Ane Masih Belum Nemu Dampak Positif Yang Signifikan Kalau Suatu Pemerintah Melegalkan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran.

Bagi Sebagian Besar Pemerintah, Kerugian Yang Didapat Lebih Besar Dari Keuntungan Melegalkan Bitcoin.

Btw, kenapa klasifikasi aturannya cuma 4? Dasarnya dari teori apaan ya?

~snip~
Saya sependapat dengan om Abhi, pada dasarnya sifat bitcoin decentralized itu bertolak belakang dengan kebijakan moneter suatu negara, bitcoin tidak bisa dikontrol oleh suatu kelompok, orang, bahkan satu negara sekalipun.

Saya agak pesimis kalau uang krypto akan memiliki induk regulasi karena kebanyakan bitcoin digunakan sebagai asset bukan sebagai alat pembayaran yang sah mengantikan uang Fiat. Kalau bicara peluang mata uang krypto menjadi benar-benar legal di seluruh dunia, itu kembali lagi kepada kebijakan suatu negara karena setiap negara berbeda-beda kepentingan, tidak semua sama jadi akan sangat sulit diterima diseluruh dunia. Benar kata om Abhi bitcoin bisa dijadikan sebagai sarana krimilitas karena sifatnya anonim dan sulit dilacak saat melakukan transaksi.

Jadi kembali lagi ke konsep bitcoin "Decentralized" maka bisa dipastikan tidak ada induk regulasi yang akan mengaturnya dan kemungkinan diterima diseluruh dunia juga akan sulit (sebagai alat pembayaran). Kalau tidak ada kesepakatan bersama seluruh negara!

Kalau induk regulasi yang dimaksud mengatur tentang bitcoin sebagai asset digital kemungkinan akan ada.
Setidaknya kita beruntung masih ada namanya exchanges sebagai tempat pertukaran bitcoin ke Fiat. Kalau tidak ada kan percuma punya banyak bitcoin tetapi tidak bisa diuangkan 😁😁

Saya berharap Fiat rupiah menggunakan teknologi blockchain bisa dijadikan alat transaksi pembayaran yang sah suatu saat nanti.

Benar sekali. Ini yang saya maksudkan sebelumnya yaitu private blockchain dimana masih ada pihak pusat yang mengontrol.
Lalu kalau seperti ini maka tetap akan bisa disebut dengan mata uang kripto kan? Dan kalau iya berarti jawaban dari pertanyaan pada OP adalah mungkin.

Mata uang ini apakah memakai teknologi blockchain gan? Saya barusan coba liat di google lalu dapet artikel dari coindesk dan coindesk, di sana tidak ada disinggung soal blockchain.

Btw, kenapa klasifikasi aturannya cuma 4? Dasarnya dari teori apaan ya?

1. Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang (Nulla poena sine lege);
2. Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (Nulla poena sine crimine);
3. Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (Nullum crimen sine poena legali).

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif/nullum crimen nulla poena sine lege praevia/lex praevia);
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta);
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa);
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta).

Ga adakah yang mau menjawab pertanyaan ini? Tidak harus OP imo, yang tahu tentang teorinya juga bisa memberikan jawaban. Ane rasa cukup penting karena posisinya asumsi dasar.

Btw, kenapa klasifikasi aturannya cuma 4? Dasarnya dari teori apaan ya?

Besar kemungkinan jika nantinya Indonesia mengadopsi cryptocurrency beserta tekhnologi blockchain, maka jenis sistem yang digunakan adalah Centralized maupun private blockchain dan untuk value-nya sendiri kemungkinan akan dipatok terhadap Rupiah atau nilai yang sudah ditentukan.

Masih adakah peluang sebuah mata uang krypto untuk menjadi benar-benar legal di seluruh dunia?

Btw, baru-baru ini China telah merelease mata uang digital Yuan.

Memang benar gann, Bitcoin sudah pasti tidak ada harapan untuk didukung pemerintah karena dapat mengontrol keuangan adalah salah satu senjata terbesar pemerintah. Bersyukur juga masih ada negara yang masih mau melegalkan transaksi Bitcoin.

Walau saya juga tidak paham secara teknis atau detailnya, tapi sepertinya jika dalam konteks mata uang kripto secara umum dimana saya berpikir kalau mungkin suatu saat pemerintah juga akan membuat mata uang sendiri dengan alasan tertentu, maka bisa dianggap penggunaan mata uang kripto menjadi legal.

Maka dari itu saya juga bertanya-tanya apakah negara2 yang dalam daftar di atas melarang penggunaan mata uang kripto karena memang tidak memikirkan kemungkinan untuk menggunakan teknologi blockchain dan membuat mata uang tertentu dengan teknologi tersebut atau mereka memang juga tidak tertarik untuk melakukan hal seperti itu karena suatu alasan tertentu.

Tapi tentu saja mata uang kripto yang berdiri sendiri besar kemungkinannya untuk tetap tidak dilegalkan.

Sepertinya mbak @Ifra24 salah tulis. Harusnya nomer 45 itu Indonesia bukan Kamboja. Coba perhatikan, nomer 44 dan 45 itu sama2 Kamboja. 

ane liat daftar ada yang legal secara komoditas, tapi kok Indonesia tidak dimasukan ke dalam daftar?

Ane rasa OP belum ngelist semua negara yang dia dapetin dilihat dari post sebelumnya.

-snip-

-snip-

ane liat daftar ada yang legal secara komoditas, tapi kok Indonesia tidak dimasukan ke dalam daftar? karena Bitcoin di Indonesia Legal sebagai komoditas (aset digital)

Ini susah juga ya gan, soalnya sudah dengan jelas ada negara yang melarang penggunaan mata uang kripto ini. Kalau ada yang tahu alasan dari setiap negara yang melarang tersebut mungkin bisa jawab  .

Kalau ada yang tahu alasan dari setiap negara yang melarang tersebut mungkin bisa jawab  .