Topic: 1 Januari 2024 potokopi KTP tidak berlaku lagi (Read 645 times)

Sampai sekarang pun ane gak tahu apa fungsi IKD ini, sudah lebih dari 4 bulan ini aplikasi ada di HP ane tapi belum satu kali pun ane gunakan untuk keperluan data. Malah lebih banyak minta fisik, foto kopi KTP kayak untuk ngurus-ngurus pajak, dsb. Ini aja rencana mau ane uninstall, soalnya hape ane sudah berat banyak aplikasi crypto di dalamnya, belum lagi kalau mau trading suka lelet (mungkin karena keberatan banyak aplikasi), tapi kata orang kalau sudah diuninstall, aplikasi IKD tersebut harus di verifikasi ulang ke disdukcapil, ya kayak kita di awal-awal daftar minta scan barcode di sana., repot juga kayaknya.

Betul saya juga karena penasaran pernah coba hal tersebut ternyata belum bisa di lakukan dirumah secara pribadi,tetap harus ambil dulu barcode nya ke capil,ternyata belum online sepenuh nya ya tetap saja harus otw ke capil dengan antri-antri dan memang pihak capil minta pc ktp🤦,bukan mempermudah ya gesss tapi memperribet keadaan😁.
Mending udah lah  ktp biasa saja gak usah pake aplikasi,kasihan orang yang gaptek dan tidak punya smartphone.

Benar saya setuju dengan apa yang dikatakan agan -agan ini.biasaNya yang memang diutamakan adalah keuntungan untuk mereka saja yang mana memang ibarat untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat yang membutuhkan prastuktur tersebut memang tidak selalu di utamakan.
Ini saya bicara kenyataan ini memang terjadi di lingkungan kita sendiri,sudah jelas memang jalan kedaerah saya juga tidak bagus karena memang hanya d lewati masyarakat saja,karena tidak ada akses uang yang berjalan untuk pajak pemerintah.

emang sudah menjadi rahasia umum kalau pemerintah sekarang banyak mengakal-akalkan proyek, agar proyek bisa keluar tiap tahunnya, ada juga jalan yang sudah berpuluh-puluh tahun belom pernah di aspal, tetapi jalan yang di aspal adalah jalan itu-itu aja, karna di jalan yang belom pernah teraspal itu tidak banyak mendapat keuntungan bagi mereka ketimbang jalan yang sering mereka aspa dengan mereka anggarkan untuk perbaikan atau rehab jalan, mereka lebih mengutamakan keuntungan mereka sendiri ketimbang keuntungan masyarakat dalam menikmati perjalanan dengan jalan yang bagus dan nyaman, itulah pemerintah saat ini yang selalu mementingkan mereka sendiri dan kelompoknya, banyak hal yang saat ini di permainkan sama pemerintah, seperti masalah impor, dari dulu persoalan impor itu tidak bisa di tangani oleh pemerintah, pasahal presiden sudah berjanji tidak akan mengimpor beras lagi tapi apa yang terjadi, tetap juga beras di impor, masyarakat sekarang sudah di bodohi dengan janji manis mereka para penguasa negeri ini.

yap betul sekali, proyek-proyek kita sekarang ini bagaimana caranya supaya tetap ada di tahun depan, proyek jalan misalnya, mereka bikin sedemikian rupa supaya tidak betul-betul bagus, mereka bikin supaya cepat berlubang dan akan dianggarkan lagi untuk perbaikan di tahun berikutnya. Ini miris kalau ane lihat, karena dengan begitu Indonesia tidak bakal jadi negara maju kalau insfratrukturnya tidak layak untuk digunakan masyarakat, belum lagi masalah pangan, dimana ketika akan dianggarkan sudah ada beberapa cukong kelas kakap yang berupaya supaya pangan di Indonesia itu tetap impor, sehingga pangan yang ditanam oleh petani tidak berharga lagi karena persaingan harga yang tidak kompetitif dengan produk impor.

Saya liat mental Pemerintah kita ini kebanyakan oknumnya itu masih bermental berusaha mengambil duit APBN sebanyak mungkin. Ini bisa diliat dari proyek-proyek pemerintah yang setiap tahun yang dikerjain proyek itu-itu aja kayak misal jalanan. Pemerintah kita seolah tidak mau buat jalanan bagus dengan standar tinggi kayak di Jepang. Ada yang bilang alasannya adalah agar setiap tahun akan ada proyek perbaikan jalan yang dikerjakan oleh vendornya yang orang mereka juga.

Ini juga berlaku buat proyek-proyek digitalisasi kayak bikin aplikasi2 itu. Dibuat asal jadi agar setiap tahun bisa dianggarkan dana untuk memperbaikinya. Malah saya pernah dengar dari kawan saya proyek pembuatan aplikasi itu sangat rawan sekali dikorupsi. Kayak misal anggaran 10 miliar itu waktu nyampe ke developernya paling kisaran 100 sampe 200 jutaan. Kita dan pejabat sama-sama bayar pajak, tapi yang nikmati duit negara untuk kesejahteraan itu mereka.

Sebenarnya dari dulu e-ktp ini jadi bancakan pejabat untuk melakukan mega korupsi. Dulu kan ada setia novanto kena tangkap karena kasus e ktp yang nilainya trilunan rupiah, yang pada akhirnya e ktp yang katanya bisa dipakai buat atm, e money, dsb hanyalah secarik kartu yang tidak ada fungsi apa-apa, sama kayak KTP zaman dulu yang pake foto kertas, kalau e ktp fotonya doang gak kertas, tapi tetap saja fungsinya gak ada, cuma berubah kartu saja. Hitungannya sih gak sampai trilunan kalau beda fisik doang. Eh sekarang mau dikorupsi lagi kayaknya, aling-alingnya digitalisasi, tapi pada endingnya ente pasti tahu akan kemana arahnya, kalau gak duit, duit dan duit APBN.

Cerita anda sangat lucu, tapi kita harus maklum, jangan heran lagi karena memang di negara tercinta kita ini selalu merepotkan rakyatnya.. 
Berbagai inovasi dilakukan namun tidak efektif, saya melihat hal seperti ini akan selalu ada di setiap tahunnya hanya untuk menghabiskan anggaran saja.

Sekarng logikanya bagaimana dengan orang orang yang tidak menggunakan HP ataupun untuk lansia yang memang sudah tidak mengerti menggunakan HP, bagaiaman mereka bisa mendownload aplikasi ini.
Kan sangat aneh terdengarnya, saya pikir program ini tidak akan berjalan lancar, sekarang hanya percobaan saja yang endingnya akan sama saja dengan program program mereka terdahulu dan akhirnya kita akan tetap kembali seperti biasa.

Mereka itu dalam menerapkan dalam hal digitalisasi masih setengah-setengah, ane pernah coba download IKD tapi kok harus ke kantor dukcapil lagi untuk minta scan barcode, kan seharusnya kalau benar-benar online dan digitalisasi, hal seperti itu tidak perlu lagi cukup poto ktp dan diri sudah cukup membuktikan kalau itu diri kita yang sebenarnya. Ini malah harus ke capil, mana antre lagi, pas tiba giliran, malah diminta fotocopy KTP lagi untuk arsip, padahal di PC mereka sudah ada data-data kita, tinggal download aja, dan gak perlu bawa berkas lagi. Kacau dah, mending dibalikin aja kayak dulu pake KTP kertas dari pada ngabisin anggaran gak jelas.

Seharusnya sudah memang seperti itu gan, karena jaman sekarang teknologi sudah malaju cepat, data pemerintah seperti ktp dll hampir semua terkoneksi kesemuanya instansi, yang diharapkan oleh pemerintah agar lebih fleksibel dan mempermudah proses selanjutnya. Jadi saya rasa tidak ada alasan lagi mempersulit keadaan. Cukup dengan menggunakan ktp asli dan verifikasi wajah pemilik itu kan lebih simpel dan mudah diterapkan.

Saya melihat faktor utamanya adalah karena banyak ASN yang tidak siap dengan adaptasi digitalisasi dan ditambah sangat kurangnya infrastruktur dari Pemerintah untuk mendukung digitalisasi tersebut. Pemerintah hanya bisa mengatakan visi misi agar birokrasi menjadi lebih seamless dan lancar, tetapi tidak sanggup untuk menyediakan infrastruktur pendukung. Permasalahan terbesar adalah tidak adanya sinkronisasi antar instansi dalam berbagai data digital. Hasilnya bisa dilihat dari banyaknya APP Pemerintah yang banyak ga guna dan menurut saya sangat tidak efisien. Untuk setiap keperluan kita harus mendownload satu aplikasi. Belum lagi jaringan yang sering error dan lemot.

Kalau menurut saya justru tugasnya Pemerintah untuk mengedukasi masyarakat setelah memperbaiki infrastruktur dan siap melakukan digitalisasi. Kalau yang terjadi saat ini justru Pemerintah mengkampanyekan digitalisasi tetapi disaat beberapa orang yang paham mencobanya justru aplikasinya yang masih bermasalah.

Benar harus nya cukup ktp pisik saja jika untuk administrasi danlainnya gak usah pake poto kopi nya,memang itu menurut saya ribet juga sih jangankan yang bersangkutan.

itu karena penggunaan IKD masih belum merata gan. dan sebagian masyarakat masih belum teredukasi sepenuhnya dengan aplikasi IKD.
wajar sih menurut saya karena masih dalam masa transisi dari tradisional ke digitalisasi.

Ini hanya perencanaan kayaknya sebab sampai tadi siang saat membuat akte kelahiran anak dan kerumah sakit pertama diminta adalah foto copy ktp dan baru administrasinya lainnya, tapi harapan masyarakat semua mengiginkan bahwa cukup perlihatkan ktp saja tidak harus di foto copy kembali. sebab itu memperumit masalah karna dengan digitalisasi semua telah terkoneksi ke semua instansi

Dengan adanya rencana dan memang sudah ada aplikasinya tentang IKD saat ini harusnya ini bukanlah hanya isu semata hanya saja memang dari segi kinerja dan realisasi ini masih telat dan itu bukanlah sebuah hal yang baru karena ketika berbicara tentang negara kita dan beberapa rencana yang ingin dilakukan maka pasti itu akan mangkrak atau molor dari segi realisasi dengan banyak sekali alasan yang terjadi.
Selain itu, ketika berbicara tentang ujicoba itu juga belum pernah dilakukan karena dengan kondisi sekarang saya tidak pernah melihat IKD sudah bisa digunakan meskipun di aplikasi terus mengalami pembaruan tetapi dari segi penggunaan atau ujicoba hal ini masih belum terjadi karena memang banyak sekali kendala terutama dengan pemerintah yang saat ini seperti tidak terlalu memberikan perhatian khusus sehingga setelah 3 bulan rencana dimana potokopi ktp tidak berlaku lagi sampai sekarang itu masih belum bisa terjadi.

menurut hemat saya tentang adanya penggunaan IKD itu sangat membantu mempermudah akses dan biaya dan sangat praktis untuk beberapa kalangan tetapi tentu ada dampaknya yaitu kalangan lansia karna ada beberapa yang tidak paham penggunaan digital itu sangat akan menghambat kinerja pemerintahan sehingga akan menimbulkan permasalahan baru.

IKD memang dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah biaya dan sulitnya blanko, namun karena banyaknya masyarakat indonesia yang masih gaptek, jika IKD ini diberlakukan secara serentak dan menyeluruh tentunya akan menjadi hal yang sangat sulit, sehingga ktp bentuk fisik mungkin harus tetap berlaku dalam beberapa tahun kedepan.

Selama itu masih sebatas isu saja saya pikir kita semua tidak perlu membuat asumsi atau penilaian sendiri terhadap hal ini karena di sebagian besar daerah Fotocopy KTP masih diberlakukan sehingga kita tidak perlu berpikir secara aneh-aneh kalau hal tersebut masih sebatas isu saja. Dan selama upaya pemerintah dalam membuat digitalisasi ini masih dalam tahap ujicoba serta masih dalam tahap pengetesan, kita sebagai warga negara tidak perlu takut dengan hal itu karena masih bisa memakai cara lama seperti biasanya.

Saya juga cukup setuju apabila hal itu tidak diberlakukan lagi di negara kita ini, tetapi pihak pemerintah harus benar-benar membuat pergantian yang lebih memudahkan semua warga negara karena kalau sistem baru hanya akan mempersulit lebih banyak orang yang tidak lagi termasuk dalam kalangan muda, saya kira hal itu justeru akan di komentari oleh sebagian warga negara yang tidak lagi muda karena mereka tidak lagi familiar dengan ponsel pintar dan perangkat-perangkat teknologi lainnya.

Sebenarnya tujuan dibuatnya aturan seperti itu sangat baik demi mempermudah urusan dengan birokrasi. Ya tapi dengan segala kekurangan yang seperti disebutkan itu membuat penerapan itu sepertinya sulit diwujudkan kecuali pemerintah telah merekam semua identitas penduduk Indonesia di sebuah sistem sehingga bisa di akses langsung oleh petugas birokrasi yang sedang kita hadapi. Kalau harus semua wajib menggunakan gadget sepertinya sulit terlaksana karena masih cukup banyak rakyat Indonesia yang masih melek teknologi dan tentu saja masih ada yang memiliki hp ataupun gadget.

Ini hanya isu saja buktinya saat membuat SIM dan berobat ke rumah sakit syarat utama yang diminta malah foto copy ktp, Kalau cuma ujicoba ia sah sah saja akan tetapi sampai saat ini sistem indonesia masih sangat kacau, iklut data masih simpang siur. Padahal visi misi pemerintah yaitu fokus pada digitalisasi akan tetapi ini sama  sekali tidak jalan, semoga ini segera jalan biar memudahkan akses bagi masyarakat

Masalahnya keputusan yang terjadi sekarang menjadi terlalu mentah karena sedikit keterburu-buruan menurut saya karena bagaimanapun juga dengan adanya IKD dan diberlakukannya IKD tentu saja itu sangat bagus untuk dilakukan terlebih dengan hal ini kita selain dari menjadi melek bahwa teknologi dan cara kerja dunia sudah semakin modern ini juga ditugaskan untuk mempermudah bahwa apa yang kita lakukan akhirnya menjadi lebih terbaca dari segi sistem karena kita tidak perlu kerepotan lagi untuk fotokopi dan lampiran berkas lain karena memang sudah ada di IKD seperti KTP, SIM dan bahkan kartu vaksin juga sudah tercantum. Hanya saja memang beberapa kendala yang dialami saat ini adalah kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan karena bagaimanapun juga ini harus dibarengi dengan sosialisasi serta pengenalan yang baik untuk masyarakat tetapi yang terjadi saat ini bahkan terkadang aparat yang berada dibawahnya saja tidak tahu apa itu IKD dan tujuan IKD dibuat itu untuk apa dan itu benar-benar terjadi karena saya juga melakukan penginstalan untuk IKD ini di ponsel saya dan ketika bertanya lebih jauh di kalangan desa tempat saya tinggal bahkan beberapa petugas desanya saja tidak tahu tentang hal itu.
Selain itu, kita harus memperhatikan juga bahwa SDM yang kita miliki masih sangat rendah karena bahkan masih banyak sekali orang yang tidak tahu cara mengoperasikan hp dengan baik dan itu juga harus diperhatikan bahwa memang masih banyak orang-orang yang tidak mengerti gadget karena memang tidak memilikinya yang harus dijadikan pertimbangan.
Tetapi memang mungkin ini adalah opsi yang baik untuk anak-anak muda dan untuk mereka yang tua mungkin masih bisa dengan cara yang konvensional sambil berjalannya waktu maka memang hal ini akan berakhir dengan baik jika memang pemerintah serius dalam programnya. Hanya saja sampai sekarang dengan melihat tulisan OP bahwa ini diberlakukan di Januari, hingga sampai saat ini pada akhirnya kondisinya masih tetap sama karena memang kita masih menggunakan cara konvensional dalam mengumpulkan pemberkasan data,