Topic: Kaesang Baru Jadi Anggota Kemaren, sudah jadi Ketum!, Salut!!! (Read 1152 times)

Setuju saya,berpengaruh banget sih asli peran-peran anak dan mantu Jokowi ini bagi partai-partai politik di Indonesia ini, seperti Prabowo dengan Gibran,jika Prabowo tidak bersama Gibran saya rasa Prabowo akan zonk lagi.
Kembali lagi ke kaesang sama saja ya nama nya juga polotik untuk menaikkan nilai partai tersebut tidak salah juga sih psi milih kaesang dan langsung di tunjuk jadi ketum.
Soal visi dan misi mah nanti saja belakangan yang penting nama partai naik

Pertanyaannya kenapa harus Kaesang.? Bukankah masih banyak tokoh lain yang lebih matang dari segi usia dan lebih berpengalaman di kancah perpolitikan Indonesia. Semakin kesini semakin terlihat cawe-cawe dari bapaknya yang ingin membangun politik dinasti sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Beginilah jadinya ketika rasa malu sudah hilang dari wajah para elit dari partai pengusungnya, saya tidak mengatakan PSI sebagai partai penjilat, tetapi arahnya memang kesana.

Sepertinya politik dinasti memang sedang dibangun Jokowi, ditengah hangatnya berita tentang pencalonan Kaesang sebagai gubernur DKI, istrinya juga diwacanakan menjadi calon bupati Sleman pada tahun ini, partai yang mewacanakannya adalah Partai Gerindra. ^[1]
Menantunya yang lain juga sedang diwacanakan bakal maju dalam pilkada Sumatera Utara lewat Partai Golkar ^[2], saya memperkirakan semua anggota keluarga Jokowi mulai dari anaknya dan juga menantunya yang ikut dalam pilkada akan memperoleh kemenangan mudah, betapa tidak, tangan dingin dari sang penguasa negeri ini bisa membekukan seluruh jajaran pemerintah untuk memilih calon yang diarahkan.

Pengalaman pilpres memang tidak bisa dielakkan, setelah Gibran menjadi capres periode 2024-2029 berdasarkan keputusan akhir MK yang menolak gugatan Anis-Ganjar, tugas Jokowi sebelum jabatannya berakhir akan memenangkan anggota keluarga lain untuk menjabat di posisi sentral di daerah berbeda.

1. DPC Gerindra Wacanakan Erina Istri Kaesang Jadi Calon Bupati Sleman
2. Bobby Nasution Bakal Maju Pilgub Sumut Lewat Partai Golkar

Kalau ane ngeliatnya ini bakal kejadian sih. Masalah administrasi dan skill ngurus negara dipinggirin dulu, yang penting anak dan sanak kerabat bisa punya jatah dan porsi di pemerintahan. Tentu aja PSI bakal mengangkat Kaesang sebagai bacagub DKI nantinya karena mereka tahu ada banyak backing di belakangnya. Yang sudah jelas itu jokowi, lalu prabowo dan gibran selaku capres cawapres yang pernah dibantu sama jokowi. Kalau perkara banyak urusan yang harus diselesaikan tentu saja orang seperti mereka akan memakai tim ahli atau stafsus yang nantinya akan menangani masalah administrasi pemerintahan jikalau jadi pindah ke IKN.

Sudah lama aku tidak update thread ini, selain jalan cepat jadi ketua umum PSI, kabar-kabarnya Kaesang akan diusung PSI jadi gubernur DKI, kalau memang iya tentunya kabar ini sangat mengejutkan banyak pihak, karena sedari awal saja kaesang yang tiba-tiba jadi ketum PSI membuat banyak pihak terkejut ditambah lagi jadi gubernur DKI, jangan-jangan republik ini nanti isinya keluarga dan kerabat jokowi semua. Aku malah tidak heran kalau PSI mengusung calon lain, semisal anis, atau grace natalie yang memang sudah banyak makan asam garam perpolitikan indonesia, tapi kalau kaesang, wah ku kira itu anak walau jadi ketum, belum cukup umur dan mapan dalam menangani gejolak dan masalah DKI. Belum lagi jika nanti DKI akan benar-benar pindah ke IKN, bisa banyak urusan yang harus dia selesaikan, dan bisa-bisa stress tuh nantinya

Para caleg pasti akan menyetor uang ke ketua partai langsung biar nomor urut dia jadi di DPR di nomor 1. Sedangkan jika tidak diterapkan, otomatis uang caleg akan menyebar ke masyarakat-masyarakat tiap rt dan rw, ya ujung-ujungnya bakal saja saja, malah mungkin proporsinal terbuka yang terjadi sekarang lebih memberatkan para caleg, karena banyak uang tersebut tidak nyampai ke instituen, tapi malah dilarikan oleh para tim kampanye dan membuat nama caleg yang diusung tidak dicoblos. Oleh karena itu banyak yang terjadi sekarang caleg gagal ke senayan padahal sudah habis duit banyak untuk diserahkan ke warga.

money politik mungkin bisa saja lebih besar tapi yang menikmati nya petinggi partai nya
ketum partai nya yang menyurusun no urut politisi di DCT caleg. karena jika proporsional tertutup hanya nyoblos partai. dan caleg yang jadi berdasarkan no urut

Aku kira jika proporsional tertutup diterapkan, money politik pasti akan tetap ada (malah mungkin lebih gede lagi jumlahnya), soalnya sesama mereka (DPR) pasti akan berupaya saling lobby di antara mereka supaya tujuan mereka (partai) tetap jalan. tentu uang yang beredar bukan 50-100 ribuan lagi (amplop serangan fajar), tapi mungkin ratusan juta hingga milyaran (tergantung siapa yang dikasih suap, kalau sekelas ketua komisi, dan pimpinan DPR) tidak mungkin nerima amplop jutaan, minimal M-an untuk digunakan operasional fraksi dan partai mereka.

Sistem proporsional tertutup memang memiliki kelemahan yang bisa memungkinkan caleg yang memiliki uang untuk lebih mudah mendapatkan posisi peringkat atas dalam partai politik. Hal ini bisa mengakibatkan caleg yang memiliki potensi, kualitas kerja, dan integritas tinggi tergeser oleh caleg yang lebih kaya.

Di sisi lain, sistem proporsional terbuka juga memiliki masalahnya sendiri, seperti masih adanya anggota dewan yang tidak jelas kerjanya. Namun, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup past memiliki kelemahan masing-masing, tetapi paling tidak untuk mengatasi money politik atau biaya politik lebih murah mungkin proporsional tertutup bisa diterapkan.

suara besar itu bukan dari satu sosok sentral
tapi kader caleg yang populer lah yang bisa membuat partai tersebut banyak pemilihnya.
contoh partai2 besar dari golkar, pdip , pks kan partai kader memiliki kader2 yang militan caleg2 nya juga bisa mengumpulkan banyak suara jadi tidak tergantung kepada sosok sentral. karena sosok sentral misal nyaleg ya kan hanya bisa memperoleh banyak suara di dapilnya saja. jika kader nya banyak yang bisa memobilisasi suara ya bisa menghasilkan suara yang banyak

kalau masalah ini sudah menjadi rutinitas setiap berlangsungnya pemilu,dan di sebagian provinsi memang menggugat atas kinerja anggota penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas dengan baik karena penggelembungan suara yang terjadi sangat bertentangan dengan keadilan saat perhitungan suara terjadi,apalagi partai PSI yang popularitas belum bisa menandingi parnas lainnya namun yang terjadi diluar nalar mungkin ini semua terjadi karena pengaruh dari anak presiden kita yang sudah menduduki ketua partai tersebut.

inilah oligarki nyata dimana tanpa proses perkaderan partai langsung bisa menduduki jabatan strategis jabatan politik, hadirnya anak-anak muda secara nasional juga nuasa politik indonesia makin berubah akan tetapi semua itu jika didukung oleh warisa atau politisi senior mencapai puncak atau ketua partai itu sulit karna anak presiden dan politik oligarki itu dipertontonkan dan harus juga kita akui itulah kelebihan pada presiden jokowidodo., berani dan dekat

Sistem proporsional tertutup itu seperti memilih kucing dalam karung, caleg caleg yang punya potensi, bagus kerjanya, jujur dll bisa tergeser karena caleg yang punya uang.
Jadi bisa beli peringkat di partai nanti, jangan harap kita punya wakil rakyat yang berkualitas.
Disistem proporsional terbuka sekarang saja masih banyak anggota dewan yang tidak jelas kerjanya apalagi mau dibuat tertutup.

Jadi kalau menurut saya, sistem tertutup itu justru akan membunuh demokrasi.
Kalau dibilang lebih murah ya jelas lebih murah karena caleg tidak usah pasang baliho, spanduk, bikin baju, kalender, tidak perlu amplop serangan fajar, dll.
Caleg akan keluar uang hanya untuk partai dan internalnya, untuk apa? ya untuk kejar peringkat atas.

Coba aja kalau waktu itu semua partai mau menerima usulan PDIP dimana pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup bukan terbuka sekarang ini pasti biayanya tidak semahal pemilu seperti sekarang ini. kedepan sepertinya konstitusi harus di amandemen lagi supaya demokrasi bisa tegak dengan baik dan harus membatasi kekuasaan agar tidak cawe-cawe dalam pemilu.

Itulah jeleknya jika pemerintah dan kekuasaan turut campur dalam konsetelasi politik, apa lagi jika ada keluarga dan kerabat yang menjadi pengurus partai politik, pasti yang punya kuasa akan semaksimal mungkin membantu supaya tujuan bersama dapat tercapai. oleh karena itu perlu adanya pengawas dan saksi kuat atau partai di luar pemerintahan untuk mengawasi itu semua, jangan sampai demokrasi kita ini terkoyak oleh mereka yang mengoar-ngoarkan demokrasi tapi malah mereka sendiri yang merusaknya. Padahal sudah tahu biaya demokrasi mahal, tapi tetap saja di obrak-abrik oleh mereka yang masih haus kekuasaan.

Tanda-tanda itu mulai terlihat gan, dimana akhir-akhir ini perolehan suara PSI mulai naik hampir mencapai ambang batas Parlemen padahal penghitungan suara di KPU baru berjalan 60%. Mungkin ketika nantinya penghitungan suara KPU mencapai 100% partai PSI akan lolos ke senayan. Jadi jangan heran kalau PSI lolos ke senayan Jokowi pasti akan membantunya apalagi anak yang satunya sudah dibantu menjadi wapres masak adiknya tidak dibantu juga untuk lolos ke senayan karena kalau partai adiknya lolos ke senayan kan bisa mengimbangi partai oposisi dengan tujuan supaya program pemerintah bisa didukung oleh perlamen.

Saya yakin sih kalau masih giring ketua umumnya, suara PSI gak bakal di atas 3%, paling cuma 0.1% sama kayak parta umat atau gelora.

oleh karena itulah mengapa petinggi-petinggi PSI dulunya menginginkan kaesang jadi ketum PSI, supaya ayahnya membantu partai anaknya untuk dapat lolos ke senayan. Karena secara tidak langsung, psikologisnya, Ayah mana yang tidak bantu kehidupan anaknya di masa depan.

Apa karena ketumnya anak presiden sehingga banyak anggota kpps yang merubah hasil dan memark up ke suara ke PSI?

Memang sangat menggelikan politik di Indonesia ini,Sang putra mahkota Jokowi Kaesang hanya perlu waktu kurang lebih seminggu untuk menduduki ketua umum partai psi,ini sungguh menggelikan nampaknya. Mengapa begitu menggelikan ? Perlu di ingat beberapa tokoh contohnya, SBY sby membutuhkan waktu kurang lebih 8 tahun untuk menjadi Ketum partai demokrat, beberapa tokoh yang lain nya seperti Megawati,cak Imin,Zulkifli hasan,Airlangga hartanto. Perlu proses step by step untuk menjadi Ketum partainya masing masing. Ya ini lah fakta sesungguhnya bahwa yang terjadi di Indonesia saat ini. Pertanyaannya apakah itu akan berlaku kepada semua orang yang ingin menjadi Ketum secara instan ? Dan tidak ada embel embel/cawe cawe dia adalah putra presiden ?

Orang yang bandingkan salinan C1 dengan hasil di si Rekap ya pasti terkejut lihat perbedaannya.
Kalau disebut salah input di si Rekap tapi kok begitu massive terjadi dibanyak tempat untuk suara PSI ini?
Terus kalau dipikir secara nalar, pasti akan ketahuan kalau penggelembungan suara ini benar apa adanya karena partai-partai politik punya salinan C1 sebagai bahan perbandingan.
Sebenarnya rawannya pergeseran suara ini mungkin terjadi dalam proses dari TPS ke kecamatan.

Kemarin trending tuh di platform X, PSI menjadi "Partai Salah Input", gara-gara suara PSI yang saat ini lebih dari 3%, persentase data di website KPU tidak muncul. Nilai suara dari aplikasi sirekap juga hilang.  

Saya mah hanya sebatas pegawai KPU di ujung depan, dari TPS sih kebanyakan belum berubah, kasus terakhir lupa di daerah mana, katanya setelah di PPK, banyak suara yang hilang. Padahal, didaerah saya, saksi partai juga datang saat rapat Pleno, bagaimana bisa di PPK ini suara banyak yang hilang dan pindah ke paslon maupun caleg lain. Tapi, ini masih sebatas tuduhan. Mungkin, kalau memang ada waktu buat KPU dan pejabat partai maupun paslon, bisa tuh melakukan perhituangan suara dari surat suara sah yang dikirimkan dari KPPS, lumayan tuh KPU dibantu Pejabat Partai dan paslon gotong royong hitung ulang suara, bukan hanya ngitung dari C-Hasil dan C-Hasil.salinan  .

Tapi, akan kebangetan kalau KPU yang melakukan kecurangan, kita yang di TPS diminta mati-matian untuk menggelar pemungutan suara dengan hati-hati dan bebas kecurangan. Eh yang atas malah yang seenaknya ngerubah hasil kerja kita.  

Mungkin bisa tuh dilakukan pemilu ulang, November nanti, jadi ada 6 surat suara sekalian biar KPU modal minim hasil maksimal,  DPD ga usah pilih ulang dah bonus buat petugas

Menurut ane kenaikan suara PSI memang sulit dinilai keakuratannya, Bahkan pihak PSI juga menuding kalau ada yang aneh dalam Sirekap KPU apalagi mereka juga memiliki data C hasil. Tapi yang anehnya mengapa Bawaslu tidak bertindak terhadap fenomena seperti itu. terlepas dari itu, memang kepopuleran PSI dalam pemilu kali ini sangat dipengaruhi oleh sosk figur Ketua Umum yang merupakan anak presiden apalagi memang kondisi politik kita masyarakatnya cepat kagum pada figur tertentu dan kebanyakan lupa dengan rekam jejaknya.