Topic: Menguji Netralitas Presiden di Pemilu - page 2. (Read 990 times)

Saya setuju dengan kata “cawe-cawe” anda, itu membuat saya tergelitik dan sedikit tersenyum. Bagaimanapun meski tidak secara langsung di tunjukkan, kecenderungan itu pasti ada, dan Netralitas itu hanya ungkapan untuk membuat rakyat lebih tenang termasuk Pak Anies dan Pak Ganjar. Untuk urusan mengendalikan alat Negara, saya pikir tidak hanya Pak Jokowi saja yang bisa melakukannya untuk mendukung salah satu calon, bahkan setiap Paslon juga memiliki pengaruh pada setiap instansi di Pemerintahan, kita tentu memahami siapa Calon Presiden dan Wakil Presiden dan apa reputasinya sebelum mencalonkan diri. Dalam kapasitasnya sebagai rakyat biasa, Pak Jokowi juga mempunyai hak untuk memilih, meski di lain sisi beliau di tuntut untuk netral sebab menjabat sebagai Presiden.

Terkiat dengan pertemuannya dengan Pak Prabowo, saya pikir Pak Jokowi bisa dengan mudah mengatakan alasan apapun, misalnya pertemuan tersebut hanya sebatas hubungan sahabat atau lain sebagainya, terlepas dari Pemilu. Dengan kata lain, tidak ada hal yang dilanggar oleh Pak Jokowi secara aturan, sebagai Presiden Beliau berhak untuk bertemu dengan siapa saja dan diwaktu kapan saja, meski pandangan masyarakat umum menafsirkan pertemuan tersebut terkait dengan Pemilu. Namun kita harap kecenderungan Pak Jokowi untuk mendukung anaknya, masih dalam kapasitas yang wajar ditunjukkan di depan masyarakat, supaya tidak membuat keributan dikalangan pendukung Paslon lainnya.

Sebagai rakyat biasa kita hanya bisa berspekulasi saja tentang dinamika politik yang sedang terjadi, dan kita hanya di minta untuk memberikan hak suara pada hari H, dan tidak memilih untuk Golput. Terlepas dari itu semua, saya pikir yang lebih penting adalah Pemilu berjalan dengan damai, tanpa ada korban jiwa, seperti pertikaian atau konflik yang di sebabkan fanatik terhadap salah satu Paslon. Toh pada akhirnya kita adalah rakyat biasa, yang menjadi pemandu sorak ketika Pemilu berlangsung, bukan dari kalangan mereka yang menginginkan kekuasaan dan pengaruhnya di Pemerintahan.

demokrasi saat ini tidak baik baik saja, karna telah melanggar etik demomrasi, dari segi anak presiden menjadi cawapres dengan wewenang peran orang tua, menjadi penyalahan wewenang, dari jabatan walikota tidak mengambil cuti, dari mk seorang paman, dan nanti akan di bantu oleh kekuasaan ayahnya seorang presiden, potensi kecurangan sangat kuat, karna pasalon laen melawan kekuasaan negara, wewenang orang tua bisa membuahkan hasil untuk anankya, siapa orang tua yg gak pengen anaknya menang, begitu juga dengan beliau, apapun itu anaknya pasti di menangkan oleh kekuasaan peran orang tuanya.

Ya kan sudah sangat jelas dari awal bahwa beliaunya akan "cawe-cawe" jadi terlepas beliau sebagai sosok pribadi (ayah) maupun sebagai presiden sudah jelas tidak akan pernah bisa netral karena ada anaknya sendiri yang maju jadi calon. Seandainya anaknya tidak maju pun, saya yakin beliau juga pasti akan condong ke salah satu paslon tertentu. Jadi mungkin saya bisa bilang, netralitas itu mustahil dilaksanakan. Tapi yang parah dipemilu kali ini adalah terlalu terbukanya dukungan beliau ke paslon anaknya, kalau secara pribadi diam2 mendukung sih saya rasa masih hal yang lumrah tapi kalo terbuka terang2an tentunya pasti akan memberikan pengaruh kepada bawahan2nya yang sama2 pejabat negara.

Secara formal tentu saat ini Jokowi harus bersikap netral dan tidak boleh menunjukan keberpihakannya. Namun semua orang tahu kemana arah dukungannya di Konoha ini apalagi saat anaknya ikut serta dalam kontestasi pemburuan tempat. Jadi kalau masih merasa itu netral yang memang netal dan kalaupun sebaliknya ya wajar saja karena Jokowi tidak bisa menyembunyikan itu di depan masyarakat Indonesia.

Tetapi persaingan diantara 3 paslon ini menimbulkan hal yang kontras meski Presiden Jokowi diusung oleh partai yang kini menjadi saingan anaknya. Sehingga ada semacam ketegangan diantara beberapa pihak. Tidak sedikit kita sudah melihat perpecahan namun masih dibaluti oleh kedoknya masing masing. Saya tidak peduli apakah ini melenceng dari aturan atau tidak namun keberpihakan Presiden dapat di lihat dengan mata telanjang.

Itu hak Prerogatif sebagai warga negara namun ketika sedang membawa titel presiden maka judulnya bersikap netral. Karena tampuk kekuasaan pada akhirnya akan jatuh ke salah satu dari 3 paslon.

Kita sudah dicocoki dengan politik adu domba bukan? dan itu turun temurun hingga pemilihan tahun ini juga. Dengan label politik dinasti, politik identitas dll di setiap priodenya masih menjadi senjata ampuh untuk mengambil suara rakyat. Jadi tidak ada yang benar benar bersih dalam pertarungan politik baik pemilihan musim lalu maupun sekarang.

Potensi penyalahgunaan wewenang, robeknya sistem demokrasi, hingga mulai suburnya politik dinasti akan mewarnai jalannya Pilpres yang tidak lama lagi tiba di hari H. Menyikapi tentang dukung-mendukung atau netralitas Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia, sudah sama-sama diketahui bagaimana putusan MK tentang batas usia capres-cawapres.
Putusan MK seakan-akan membuka jalan bagi putra bapak Presiden Joko Widodo yang sangat kita hormati (Gibran Rakabuming Raka) bisa bertarung dalam Pilpres kali ini, putusan ini  sekaligus menguatkan asumsi masyarakat bahwa presiden Jokowi ingin melanggengkan politik dinasti melalui Gibran.

Sangat wajar jika masyarakat mulai berasumsi negatif tentang Netralitas Jokowi karena pihak terkait sudah mempertontonkan secara terbuka pada masyarakat. Dinner yang melibatkan Jokowi dengan Prabowo (Capres atau Menhan) tidak seharusnya dilakukan terang-terangan, meski tidak diketahui apa maksud pertemuan empat mata tersebut dan apa yang mereka dibicarakan, namun pertemuan tersebut dilakukan diluar jam kerja.

Tentu saja hal itu tidak etis dilakukan oleh seorang presiden karena cawapres yang mendampingi Prabowo merupakan anak dari Jokowi. Saya pikir sangat wajar jika rakyat Indonesia meragukan netralitas Jokowi karena dia memiliki kekuatan digenggamnya untuk mengarahkan seluruh instansi terkait untuk memenangkan Paslon tertentu.

sebenarnya dukung mendukung itu bukan masalah apa lagi anaknya.
yang pokok tidak menggunakan fasilitas negara.
karena ketika presiden gubernur walikota masih menjabat dan tidak cuti panjang alias cuti ketika kampanye saja kan masih bisa nyalon lagi dan tidak ada yang mempersoalkan bahkan ikut kampanye partai pun tidak ada yang mempermasalahkan juga.

mentri pun kan juga tidak ada yang mengundurkan diri.
jadi yang di untungkan kan juga bukan gibran saja. tapi mahfud MD wakilnya ganjar pun juga sama.
sebenarnya asal tidak menggunakan fasilitas negara misal kunjungan kerja dinas tidak di gunakan kampanye itu ga pa2 juga.

Netralitas presiden tidak perlu di uji lagi karena sudah tercantum dalam sumpah jabatan. Saat pelantikan, Jokowi disumpah dengan menggunakan kitab suci Al-Quran, saat itu Jokowi memulai sumpahnya dengan menggunakan lafal "Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas sebagai presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya". Jokowi akan melanggar sumpahnya jika tidak netral di pemilu kali ini, dia tidak hanya mempermainkan nama Allah, tetapi dia juga telah melanggar sumpahnya pada undang-undang.

Sangat mudah buat seorang presiden menggunakan kekuasaannya untuk menggiring seluruh pejabat terkait dan jajarannya untuk memenangkan Paslon tertentu, tetapi ada satu hal yang harus diingat, yaitu sumpahnya saat pelantikan.
Sangat wajar banyak pihak yang meragukan netralitas presiden karena anak sulungnya ikut berkompetisi dalam pemilu kali ini, masyarakat harus saling bahu membahu dan harus kompak mengawasi pesta demokrasi ini, meski pejabat daerah mendapat arahan dari atasannya untuk memenangkan Paslon tertentu, mereka harus mengabaikan perintah tersebut, dia harus memilih berdasarkan hati nuraninya karena saat berada dalam TPS hanya dia dan tuhan yang tahu siapa yang dipilih.

yang pokok itu ada efek jera dan shock therapy.
misal yang dukung parpol atau capres siapapun parpol nya siapapun capres nya di pecat.
kalau tidak ada efek pemecatan ya ASN akan nyantai saja, memilih ikut apa kata atasanya dalam hal ini adalah kepala daerah. karena kepala daerah lah yang menekan sehingga ASN ikut2an hiruk pikuk pemilu. dan apa berani ngasih sanksi pemecatan kepala daerah yang menekan ASN untuk ikut dukung mendukung pasti ga ada yang berani. karena dari 1999 era reformasi belum ada 1 pun kepala daerah yang di pecat karena masalh dukung mendukung ketika pemilu dengan menekan para ASN di lembaga nya.
kalau tidak ada yang menekan sudah tentu milih bekerja dengan pekerjaan nya dan tidak akan ikut hiruk pikuk pemilu.

yang pasti presiden tidak akan menggerakan aparat nya ASN, TNI, POLRI, BIN.
bahkan kepala BIN nya pun merupakan kader pdip budi gunawan.
tapi kalau soal dukung mendukung ya sudah tentu banget presiden akan mendukung anak nya dari pada mendukung calon lain nya

Berbagai macam metode dan cara capres untuk menarik simpatisan, satunya cara yaitu desak anis tadi. Namun apakah itu cukup efektif di tengah masyarakat yang belum melek soal politik?. Karena cara-cara seperti itu hanya dapat disimpulkan oleh orang cerdas dan sedikit berpendidikan, kalau mamang becak atau pedagang asongan mah mana ngerti, mereka-mereka ini cocoknya untuk calon yang terjun langsung ke lapangan.

Ketika kita berkuasa, maka kita bisa melakukan apa saja. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat bagus ketika itu memberikan dampak baik untuk masyarakat atau membuat kebijakan yang akan menguntungkan masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kekuasaan itu dipergunakan untuk sesuatu yang menguntungkan salah satu pihak atau segelintir orang. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hari ini kekuasaan disalah gunakan, namun ketika melihat fakta yang terjadi dilapangan, suka tidak suka kita akan berpikir ke arah sana.

Saya belum mendengar kabar lebih lanjut tentang isu debat capres, dan kabar yang terakhir saya baca adalah KPU akan tetap menggelar debat capres.
Secara pribadi saya ingin debat capres itu tetap ada, sebab kita bisa mendengar dan melihat para calon yang akan kita pilih nantinya beradu gagasan di depan publik. Gagasan yang mereka sampaikan bagi saya pribadi itu akan menjadi pertimbangan sendiri bagi saya untuk pada akhirnya memutuskan pada siapa saya akan memberikan suara saya.

Sebelumnya, saya ingin disclaimer bahwa saya bukan relawan atau simpatisan salah satu calon manapun, namun saya menyukai kampanye salah satu calon, yaitu Desak Anies. Dari acara itu kita bisa melihat cara berpikir calon dalam menjawab setiap pertanyaan secara langsung dari peserta yang hadir.

Memang betul juga si gan, tapi saya pikir-pikir jika program nya tidak dilanjut atau diganti program nya akan menimbulkan masalah rumit deh, yah contoh kecil nya jika pembangunan tidak dilanjut saya rasa akan rugi dan sayang juga gan, karena itu semua kan menggunakan uang yang tidak sedikit. Yah kita nonton aja dah kelanjutan dari negeri konoha ini

Kalau menurut saya, Makan siang bersama hanya gimik dari presiden joko widodo, tapi publik masyarakat sudah cerdas tidak boleh dibodohi oleh pemandangan yang ditontonkan di panggung politik ini. Mari pemilih pemilih yang nantinya coblos jangan sampai milih pemimpin yang haus kekuasaan dengan berbagai cara agar bisa menang, kita tidak akan milih politik dinasti.

Lagian bagaimana rakyat bisa percaya dengan kata netral. Sedangkan yang di pertontonkan sangat jelas bahkan terang benderang bahwa Presiden berpihak pada siapa, lihat saja MK seperti itu, dan Gibran menjadi wakil calon presiden belum lagi Keasang yang menjadi ketum partai dengan metode yang tidak masuk akal, Masih percaya dengan kata netral?

jika kita menguji netralitas pemilu, sekarang bisa kita lihat para pemimpin yang sedang berkuasa hari ini, apakah mendukung salah satu pasangan calon atau berdiri netral, hal lain bisa kita lhat juga dari para peserta pemilu, jika peyelengara ikut berpihak salah satu pastai maka disitulah kecurangan atau tidak netral

Presiden Joko Widodo sempat berulang kali menegaskan akan berdiri ditengah atau bersikap netral pada pemilu 2024. Tidak hanya dirinya yang menyertakan netralitas pada Pilpres 2024, Jokowi juga memberi instruksi pada para pemimpin daerah, ASN hingga lembaga pemerintahan lainnya agar bersikap netral di pemilu 2024.

Sebagai seorang ayah tentu sangat ingin anaknya memenangkan sebuah kompetisi, apalagi putra kesayangannya sedang bertarung di Pilpres, tentu seorang ayah akan melakukan segala cara untuk memenangkan anaknya dalam pertarungan tersebut apalagi memiliki kekuasaan di genggamannya.

Sekarang pertanyaannya kenapa Prabowo lebih memilih Gibran daripada tokoh-tokoh berpengaruh lain seperti Yusril Ihza Mahendra, Eric Tohir, Erlangga, AHY dan nama-nama lain?

Pertama, Gibran merupakan anak Jokowi (presiden aktif RI), sedangkan pembantu Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri, para menteri ini akan mengarahkan seluruh ASN untuk memilih Gibran.
Kedua, Jokowi masih banyak simpatisan yang setia padanya, diharapkan para simpatisan Jokowi memberi dukungannya pada anak Jokowi.
Ketiga, setelah perhitungan suara selalu ada drama sengketa Pilpres yang dilimpahkan ke MK. Disana paman Gibran sudah menunggu, meski tidak lagi menjabat sebagai ketua MK, tapi pengaruhnya masih sangat besar di MK.

Jadi kemungkinannya sudah ada kisi-kisi siapa yang akan dimenangkan di MK, itulah kenapa Jokowi tidak akan bersikap netral di pemilu 2024, sebagai presiden dia akan selalu mengucapkan kata netral, netral dan netral, namun hatinya tidak seperti yang diucapkan, tentu dia akan melakukan apapun untuk memenangkan anaknya.

Sebagai pribadi tidak salah jika Jokowi mendukung pasangan no.2, tetapi kondisi saat ini sangat sulit untuk membedakan jokowi sebagai pribadi atau presiden. apalagi jokowi telah mengeluarkan PP yang tak mengharuskan pejabat negara, baik menteri hingga wali kota mundur dari jabatan mereka saat maju pilpres. dengan adanya PP itu, jelas sangat khawatir jika pemilu nanti berpotensi curang dan diantara 3 pasangan calon tersebut cuma Ganjar dan Anies yang tidak sedang menjabat.

Ga begitu mencari2 berita politik di negri konoha ini wkwkwk tapi mau ga mau pasti denger juga ntah dari mulut ke mulut atau dari sosmed terlebih whatsapp group
Yang terakhir ane denger bahwa KPU dalam tanda kutip mengotak-atik soal debat capres dan cawapres, kok jadi gini banget ya pemilu yang akan datang di 2024.
Penuh dengan drama2 dan perubahan-perubahan aturan yang ane bisa katakan mendadak.
Dimulai dari putusan MK soal umur, trus PP soal cuti calon, dan yang terakhir ya soal debat capres dan cawapres.
Kok kayaknya bener2 memberikan jalan buat salah 1 calon pasangan gitu, dan kayaknya sih emang calon yang diuntungkan dari perubahan2 ini bakalan menang dengan mudah.
Jujur aja, ane pemilih Jokowi 2 periode ini, tapi kali ini spertinya ane harus bilang kalo ane KECEWA dengan manuver politik beliau.
Ya beginilah politik di negri ini, mau gimana lagi, rakyat bawah cuma bisa liat dan komentar aja.

Saya sudah tidak begitu yakin dengan netralitas presiden di pemilu 2024, coba lihat kutipan dari TEMPO aturan terbaru itu dituangkan Jokowi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.”

Terlihat jelas bagaimana Presiden Jokowi memberikan support secara tidak langsung bagi anaknya yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto untuk tidak perlu mundur dari jabatan aktifnya sebagai wali kota Solo. Saya merasa keputusan presiden sangat tidak bagus untuk menguji netralitas pemilu 2024 karena Prabowo yang merupakan menteri pertahanan bisa menggunakan alat dan institusi negara seperti TNI untuk kepentingan pribadi mereka, begitu juga dengan Gibran yang merupakan Walikota Solo aktif pasti akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye mereka.

Saya pikir Netralitas Presiden dalam konteks tidak menggunakan aparat untuk memenangkan salah satu paslon memang harus dijaga betul oleh jokowi. Tetapi jika pun jokowi mendukung salah satu paslon juga tidak dilarang asalkan tidak mengerahkan alat-alat negara. Saya yakin jokowi pasti mendukung pasangan Prabowo-Gibran karena memang anaknya yang maju sebagai cawapres. Tentu sebagai seorang ayah pasti mendukung anaknya tidak mungkin tidak mendukung. Nah, Yang menjadi perbincangan di kalangan akademisi, aktivitis, dan para profesor, apakah jokowi akan mengerahkan aparatur negara untuk memenangkan pasangan prabowo-Gibran karena sebelumnya Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024.