Topic: Politik Dinasti dan Nepotisme - page 2. (Read 905 times)

Selain pasrah memang tidak ada yang bisa dilakukan gan dan saya juga berpikir 1 suara dari rakyat kecil tidak berpengaruh apapun dalam pemilihan umum karena penyelenggara nya saja tidak netral dan banyak kecurangan yang terjadi.
Saya tidak berpikir kalau negara Indonesia ini akan berubah dalam jangka waktu dekat.

Secara aturan memang tidak di perbolehkan politik dinasti di indonesia, namun banyak kecurangan yang dilakukan di belakang layar seolah menjalankan itu, jadi sama saja menruut saya.

Masalahnya untuk sekarang ketika berada disuatu jabatan di negara kita ini tidak peduli sebaik apa atau se adil apa dia dalam melakukan jabatan tetap saja pada akhirnya mereka akan tergerus dengan beberapa orang yang ada di belakang mereka karena memang masih ada kendali dari beberapa orang yang terkadang justru tidak bisa membuat pemimpin melakukan tugasnya dengan baik.
Sebagai contoh kita ambil kepemerintahan Presiden kita kali ini yaitu pak Jokowi. Dia dikatakan sebagai pribadi yang baik bahkan memang terkenal dan di gembor-gemborkan sebagai presiden yang merakyat ketika pemilu 2019 karena memang dia kerap aktif dalam blusukan dan katanya pakaian nya juga sangat sederhana, tetapi ketika menjabat dia masih dipegang kendali oleh pimipinan partainya dan bahkan disebut sebagai PETUGAS PARTAI bukan presiden untuk beberapa kalangan tertentu sehingga dalam hal ini terlepas dari seberapa adil atau bijaksananya seseorang yang memimipin tetap hal itu tidak akan berpengaruh banyak karena pada akhirnya mereka masih ada yang mengatur dan kekuasaan yang dia miliki akan dikendalikan orang lain sebagai bentuk dari kuasa partai yang absolut menurut pandangan mereka.

Entah lah mas.sebagai rakyat kecil dan punya penghasilan minim rasa nya lelah ya menghadapi hari-hari dinegeri ini,dan entah sampai kapan ini akan berakhir.

Memang sangat sulit untuk bisa pemimpin yang benar-benar adil saat ini, karena kebanyakan mereka yang meninginkan jabatan mereka hanya untuk kepentingan pribadi mereka dan sebagian kelompok mereka saja dan tidak akan pernah memikirkan akan nasib masyarakan yang telah memberi kepercayaan pada mereka.
Saya setuju dengan apa yang anda katakan, para oknum pemimpim saat ini masih sangat terikat dengan budaya KKN dan mereka dalam membuat kebijakan tentu akan meminta persetujuan dari para kelompok mereka sendiri dan akan mengeluarkan kebijakan yang hanya akan menguntungkan diri mereka sendiri dan juga kelompok mereka tersebut.
Mereka akan tetap terus mengumbar janji demi mensejahterahkan masyarakat dan ketika mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan tentu tidak akan pernah memikirkan bagaimana nasib masyarakat.

Pemimpin yang adil seperti apa? Terkadang dalam hal ini saya sebenarnya cukup sulit mendefinisikan tentang masalah keadilan karena pada akhirnya terlepas dari siapapun pemimpinnya maka semuanya akan berakhir sama untuk Indonesia.
Alasannya sederhana, kita masih terikat dengan praktek politik transaksional yang membuat situasi didalam setiap lembaga di negeri kita entah itu di eksekutif, Legislatif dan yudikatif atau bahkan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang berhubungan dengan kenegaraan semuanya masih melakukan skema transaksional dan pemanfaatan privilage yang menjadikan sistem di negeri kita itu tidak bebas dari KKN.
Semua kebijakan telah diatur supaya menguntungkan untuk beberapa orang atau elit yang ada di Indonesia sehingga tidak akan ada keadilan sampai kapanpun karena pada akhirnya hal ini skemanya akan tetap sama seperti sebelum sebelumnya.
Kesejahteraan masyarakat pada akhirnya hanya akan menjadi kedok untuk mereka terutama ketika sekarang sedang dalam pesta pemilu dan itu tidak bisa disangkal di kondisi saat ini karena kita juga sebenarnya tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah janji yang terus bertebaran tetapi pada akhirnya hasilnya tetap sama sehingga kesejahteraan yang mereka para elit politik usung hanyalah sebuah topeng untuk diri mereka sendiri.

Benar tuh setuju saya,jika belum ada uu nya sah-sah saja ya,dan soal pilih memilih itu kembali lagi ke pribadi masyarakat masing-masing.

Dan Indonesia perlu Pemimpin yang adil kali ini. Jika terus-terusan dapat Pemimpin....maka, Negara Tercinta kita ini akan selalu jadi Negara Konoha. Maksud saya Lahir kesejahteraan bagi warga negara, Makmur dan Utang RI tidak dan bertambah lagi.

Utang RI saat ini hampir Rp 8.500 T. Jika terus berlanjut siapa yang akan selesaikan. Lihat saja respon para pejabat jika ada temuan di saat pemeriksaan selalu membuat Retorika awal dan banyak yang bilang bigini.. Oh.. itu bukan masa saya pak, namun masa si Pulan dan SiPulen.

Sampai kapan Cerita Taman kanak-kanak akan ini akan berakhir??

Indonesia kan negeri konoha gan, yang koar-koar siapa yang disindir itu siapa, ane aja bingung, kalau diurut-urut mah semua politisi di tanah air kita ini masih ada bau-bau dinasti. Mana ada politis kita itu kayak tokoh Rakuti, seorang pejabat maja pahit yang tidak ada sanak atau keturunan raja-raja, dia cuma rakyat biasa tapi licik dan cerdas hingga sampai di kerjaaan. Kalau politisi kita, pasti ada, entah bapaknya itu politisi, entah om-nya, dsb, pokoknya masih ada yang terkait. Kalau tidak ada sanak dan dulur yang ada bau politisinya, ya gak bisa sampai di atas pemerintahan.

Saya bisa mengatakan kalau itu adalah celah yang bisa dipakai untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Dari awal saya melihat sang Paman seeprti sedang mengulur-ngulur waktu untuk mencari cara agar keponakannya itu bisa maju sebagai cawapres. Dia orang pintar. Dia tahu jika peraturan tentang batas minimal usia capres-cawapres diubah misal jadi 30 tahun, itu akan langsung menimbulkan kontroversi besar-besaran. Jadi sang Paman menemukan celahnya yaitu "berpengalaman sebagai kepala daerah" sebagai opsi dari persyaratan batas usia minimal capres-cawapres.

Saya bahkan sempat berandai-andai semisalnya Gibran ini belum pernah menjabat sebagai kepala daerah, sang Paman sudah pasti menyiapkan akal-akalan lain seperti pembatasan usia 40 tahun sudah tidak relevan di zaman ini, atau bisa saja diganti dengan opsi pernah/memiliki posisi penting di pemerintahan/partai politik dimana bisa saja gibran diberikan posisi sebagai direksi BUMN atau menjadi petinggi partai politik beberapa tahun sebelum pemilu.

Ya, negara kita memang sangat bergantung kepada partai pendukungnya, dan suara rakyat dititipkan di sana, tapi, bukan itu maksud dari sistem presidential, sistem presidential sendiri artinya sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Artinya tidak ada hubungannya politik dinasti tadi dengan sistem presidential. Justru kalau fair, sistem preisdential inilah yang bisa memisahkan dinasti itu sendiri. Nah, kalau mau ambil mudahnya itu, contoh di arab saudi, Jelas sekali itu merupakan sistem dinasti dan kerajaan di mana anak atau cucu dari raja arab (sebagai kepala pemerintahan) untuk menjadi raja selanjutnya jika rajanya wafat.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

Sekarang sebenarnya ketika berbicara tentang politik dinasti seharusnya kita tidak hanya berpangku kepada pasangan calon presiden ini saja karena pada akhirnya ketika berbicara tentang dinasti dan perpolitikan di Indonesia, kita sudah sangat lekat dengan hal itu dan beberapa partai besar di Negara kita juga melakukan politik dinasti sejak lama.
Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu karena saya rasa semuanya sudah tahu dimana partai merah, biru dan beberapa partai lainnya sudah sangat lama melakukan praktik dinasti politik dengan menunjuk beberapa kader dan bahkan anggota legislatif berbasis privilage dorongan keluarga.
Alasan dari sekarang Gibran dikaitkan dengan politik dinasti saya rasa ini bisa menjadi salah satu cara agar adanya gonjang ganjing dan isu miring yang terjadi untuk pasangan calon ini. Bukan berarti saya condong kepada pasangan calon ini sebagai pilihan presiden tetapi menurut saya pemberitaan sekarang memang selalu mengerucut kepada beberapa kesalahan dan pembahasan yang miring tentang beberapa calon guna untuk menjatuhkan elektabilitas suara. padahal masalah politik dinasti di negara kita itu sudah ada sejak beberapa tahun bahkan mungkin beberapa dekade lalu.

Entah lah...........
Jujur saja untuk pemilihan yang sekarang ini cukup membinggungkan bagi saya,calon presiden dan wakil presiden mempunyai gagasan yang memuaskan,apa lagi liat Prabowo dan gibran setiap dikasih pertanyaan duh gak masuk dan gak bisa jawab yang sesuai pertanyaannya,kaya yang ngelantur gitu jawab an nya.
Kita doa kan saja lah untuk siapa pun yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya mudah-mudahan amanah,jujur dan tanggung jawab(atas omongan yang mereka janjikan,dan benar ada pembuktian nya nyata).

Bahkan saya pribadi sampai saat ini pun belum ada pilihan yang pasti dalam hati,masih goyah pilihannya.

susah sih untuk bisa mewujudkan indonesia bebas dari yang namanya KKN, lihat aja semua hal yang di lakukan oleh para pejabat, mereka benar benar ingin agar anak anak mereka bisa meneruskan hal yang sudah mereka capai, mulai dari jabatan hingga pengaruh. saat ini kita sednag melihat bagaimana politik dinasti sedang berlangsung, ketika anaknya presiden dengan mudah bisa menjadi calon wapres, bayangkan saja kemaren itu sampe ribut2 panjang hanya membahas masalah ini, meskipun sosok presiedn yang akan terpilih adalah yang tegas namun secara kasat mata nepotisme tidak lah sebuah hal yang tabu lagi di panggung politik indonesia.

Secara keseluruhan Tiga pertanyaan tersebut mengarah pada etika politik Gibran Rakabuming, anak dari Presiden Jokowi. Secara aturan proses pencalonannya sebagai wakil dari calon Presiden Prabowo Subianto di anggap sah, namun secara etika politik di pandang sebagai regenerasi kekuasaan atau sering kita sebut sebagai politik dinasti. Secara aturan Gibran sudah lolos verifikasi sebagai calon Wakil Presiden, meski kita menilai dalam prosesnya sebagai calon penuh dengan spekulasi yang mengaitkannya dengan bantuan sang Ayah.

Meski putusan Mahkamah Konstitusi tidak tepat, namun itu sudah berlaku dan Gibran di anggap layak untuk mencalonkan diri. Tentu saja keputusan ini di pengaruhi oleh adanya hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Ketua MK Anwar Usman. Meski Anwar sudah mendapatkan sanksi, namun putusannya tetap berlaku, sehingga Gibran berhasil menjadi calon Wakil Presiden.

Sebernarnya praktek politik semacam ini bukanlah hal yang baru dalam perpolitikan Negara Indonesia. Kita sudah sangat sering melihatnya, dan bahkan karena terlampau sering membuat kita mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun asumsi yang di bangun oleh masyarakat tentang idealnya cara berpolitik, calon pemimpin atau lain sebagainya, tidak akan berpengaruh apapun jika aturan membenarkannya.

lah dari dulu kan emang gitu, yang koar2 dinasti pun menerapkan gitu.
banyak banget kok di pdip yang gubernur bupati atau walikota jabatan  berikutnya di wariskan atau yang di calonkan istri atau anaknya.
mau contoh lain megawati beserta puan dan putu2nya juga di calegkan
contoh lain SBY atau partai golkar bapak dan anak banyak banget, yg sensasional, di banten gubernur adik2 nya adik iparnya sampai walikota ketua dprd dalam satu keluarga
terus kenapa ga ribut ketika gibran ma bobby nasution maju di pilkada karena yang nyalonin pdip , karena yang tukang ribut dan provokasi baik berkuasa maupun oposisi sama saja pdip

yang senior bangkotan ketua komisi 3 aja kalah ma politisi bau kencur, https://news.republika.co.id/berita/rzu0c9377/bambang-pacul-kalah-nomor-urut-nyaleg-dengan-cucu-megawati-di-dapil-jateng

politik dinasti dan Nepotisme di negara kita sebenarnya dipengaruhi oleh sistem dinegara kita yaitu presidensial, yaitu ketergantungan kepada partai sehingga suara rakyat ada sama partai, juga dipengaruhi oleh banyaknya partai yang ada di negara kita. makanya siapapu yang jadi presiden dinegara indonesia susah menghapus dinasti dan nepotisme ini kecuali sosok presiden tegas dan berani mengambil segala resiko

Wah gak gemoy lagi dong jika gibran gak masuk syarat batas usia cawapres😅,terus gak jadi,jadi pendamping Prabowo.
Udah ngeprank trus nanti mau ngeprank lagi gagal jadi cawapres 😁.

Kekuasaan bisa menjadi racun. Ada pepatah mengatakan jika mau tahu sikap asli seseorang lihatlah seseorang tersebut saat memiliki kekuasaan. Maka dari itu saya melihat kekuasaan sekarang yang sebenarnya saya mendukungnya waktu pemilu tahun 2014 dan 2019, tapi sekarang ada perubahan sikap asli kekuasaan ini. Diduga adanya ingin melakukan politik dinasti dan nepotisme.

Terkait nepotisme dikarnakan adanya tumpang tindih kepentingan disaat keinginan yang hendak di capai adanya kontrak politik berkelanjutan, awal mula di awali oleh Dinasti sebab dalam dinasti berlaku hukum kekeluargaan yang utuh sehingga dengan adanya dinasti dalam kepentingan mudah untuk mencapai segala hal demi jabatan