Topic: Politik Dinasti dan Nepotisme - page 4. (Read 824 times)

Sebenarnya tidak ada masalah anak-mantu presiden  ikut mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan terpilih. Konstitusi membolehkan itu, tidak melarang. Dan lagi, kepala daerah itu pemilihan langsung oleh rakyat bukan seperti jabatan menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden. Yang terpenting, tidak melakukan penyelewengan, korupsi atau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Keluarga presiden juga memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih. Ini dasarnya.

Tapi yang masalahnya dinasti yang di bangun oleh Pak Jokowi bisa di katakan sangat berbahaya untuk demokrasi kita kedepan. Karena dengan mudahnya berkhianat pada partai yang membesarkannya, tentu ini tidak baik jika terang-terangan di perlihatkan kepada masyarakat, dimasa mendatang pasti dengan mudahnya akan mengkhianati bangsa dan Negaranya.

Dia juga merusak tatatan hukum dengan menggunakan kekuasaannya, ini jelas sangat buruk untuk demokrasi kita kedepan. lihat saja MK (Mahkamah Keluarga) dengan gampangnya mengotak-ngatik syarat jadi wapres belum lagi nanti hasil pilpres tentu ini juga bisa salah gunakan. MK telah melegalkan KKN dinasty keluarga sengaja merusak demokrasi dan menghianati amanat reformasi.

sebenarnya permasalahan yang terjadi di indonesia sekarang ini (terutama KKN) sudah sulit untuk di perbaiki, semua presiden yang pernah memimpin indonesia pasti kepingin sangat anak mereka juga bisa menjadi presiden indonesia suatu saat nanti, apalagi presiden itu ibaratkan produk yang di pilih orang warga negara indonesia.

secara pribadi saya juga menentang hal hal yang berbau dengan KKN, pasti ada maksud terselubung yang di rencanakan oleh para pengatur di indonesia ini, kegaduhan jelang mendekati pemilu sekarang ini sangat menjadi sorotan, apalagi MK mengubah batas usia capre dan cawapres menjadi di perbolehkan di bawah usia 40 tahun.

bagaimana pun pemilu masih panjang, kita lihat saja kandidat mana yang bisa meyakinkan kita untuk memilih mereka, selain itu ketiga capres dan cawapres sudah mendaftarkan diri ke KPU, kita lihat saja apakah bakal ada drama drama lain ke depannya.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya tidak atau belum menentukan pilihan siapa calon presiden yang akan saya pilih nantinya (netral).

Dengan banyaknya isu yang berkembang akhir-akhir ini , bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah memihak salah satu atau dua kelompok saja ,di sini saya hanya bisa mencari bagaimana rentetan kejadian isu yang berkembang , saya ingin berdiskusi dengan teman-teman semua di forum ini.

1.Apakah dengan dicalonkannya Gibran Rakabuming Raka (anak Presiden Joko Widodo) oleh Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden itu adalah bentuk politik dinasti?
2.Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan batas usia capres dan cawapres dibawah 40 tahun dan berpengalaman sudah menjadi kepala daerah,sudah tepat dengan keadaan pemerintahanan saat ini?
3.Apakah menurut kalian tidak ada unsur Nepotisme karena ketua Mahkamah Konstitusi sekarang adalah Anwar Usman paman Gibran Rakabuming Raka ?

Sebagai informasi tambahan saya mencari tahu apa itu politik dinasti dan Nepotisme

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga


sumber

Sedangkan,Pengertian Nepotisme berasal dari bahasa Latin yaitu “Nepos” yang memiliki arti sebagai keponakan atau cucu. Jadi, arti dari nepotisme ini yaitu suatu tindakan dalam memilih seseorang tanpa berdasar pada kemampuannya, akan tetapi berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga saja.



sumber

Silahkan berkomentar , apa pendapat kalian?