Topic: Politik Saling Serang/Politik Indentitas - page 3. (Read 1166 times)

kalau wiro sableng kapak maut naga geni 212 itu bukan upaya memecahkan kemajemukan?

Bijak atau tidak, setahu ane masyarakat Indonesia itu sangat mudah terhasut oleh para influence (intel) yang ahli bermanuver di sosmed. oleh karena itu, bagi masyarakat yang emosinya labil dan mudah sekali terpengaruh akan Hoax dan Status palsu, baiknya segera logout dari sosmed. Atau kalau memang urgent, pemerintah mesti mewajbikan Psikotest terlebih dahulu bagi masyarakat yang mau mendaftarkan atau bikin akun sosmed.

Ya mereka sangat paham gan, dan mereka juga paham dengan kondisi sosial kultur masyarakat Indonesia sehingga mereka melakukan itu. Pada dasarnya kan politik itu untuk mencari massa, sehingga para elit politik dan partainya melakukan apa yang kiranya laku dan bisa menggaet masyarakat. Karena negara kita cukup kental dengan nilai agama maka agama kerap dilibatkan dalam intrik politik, mungkin jika negara kita memiliki ras warna kulit yang akan di angkat adalah rasisme, jika begara kita sekuler maka yang di angkat isu isu sekuleritas

Jadi yang dilakukan oleh para elit adalah karena mereka paham dengan kondisi. Tapi menurut saya, dipolitik tahun 2024, isu-isu tentang agama sudah tidak terlalu laku di masyarakat karena sudah jenuh dengan model-model seperti itu. Pertarungan antara ahok dan anis cukup membuat trouma banyak pihak dan tidak ingin hal-hal seperti itu terulang kembali

Saya heran melihat politik di indonesia terutama menjelang pilpres 2024 dengan mengusung politik identitas untuk menjatuhkan lawan politiknya. Saya terkadang jadi bertanya-tanya apakah mereka yang mengangkat isu politik identitas paham apa yang dimaksud dengan politik identitas terutama seperti apa yang dituduhkan kepada Anies baswedan. Padahal kalau mereka jujur melihat rekam jejak Anies Baswedan selama memimpin jakarta tidak pernah terjadi intoleran antara gubernur dengan masyarakat jakarta. bahkan selama Anies Baswedan memimpin jakarta tidak ada terjadinya kerusuhan atau perpecahan antar ummat beragama. Seharusnya menjelang pilpres kedepan jangan lagi membangun politik sara, ras atau agama tetapi pilpres kedepan harus tarung ide dan gagasan. Apa gagasan para pasangan calon untuk membawa indonesia lebih maju lagi kedepan dan apa programnya dan sejauhmana mengimplementasikan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam UUD 45 dan pancasila. Begitu juga dengan sumber daya alam bagaimana pengelolaannya untuk mensejahterakan rakyat kita sendiri.

Harapan kita semua seperti itu, masyarakat mulai pintar dan bijak dalam menggunakan media social, walaupun diluaran sana masih ada masyarakat yang gaptek akan kemajuan teknologi yang ada dan itu menjadi tugas bagi kita semua.

Tetapi apakah aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu  harus menunggu viral terlebih dahulu baru mereka bertindak. Lalu untuk apa mereka hadir mulai dari tingkat yang paling atas (nasional) sampai ketingkat yang paling bawah yakni pedesaan tetapi mereka tidak bisa menangani permasalahan yang ada dan seakan menutup mata.

Sebenarnya sudah rahasia umum didaerah tertentu masih banyak oknum pemerintah yang mengintimidasi dengan cara tersebut tapi karena faktor perkembangan teknologi saat ini dan mayoritas masyarakat walaupun tinggal dipedesaan sudah mempunyai smartphone yang dapat mempersempit ruang gerak bagi oknum tersebut, banyak laporan/keluhan masyarakat di medsos akhirnya viral karena dishare kemana-mana akhirnya oknum tersebut diberikan sanksi atau pemecatan karena berpolitik dibalik seragam coklat bahkan mengintimidasi masyarakat untuk tujuan mengarahkan suara kepada calon tertentu. Sekarang ini ada tren yang dikenal "The Power of Netizen" yang akan mengulas suatu kasus atau masalah tertentu yang bertujuan mendapatkan perhatian pihak terkait untuk segera menangani kasus tersebut, jadi jika diviralkan oknum tersebut dan menjadi trending topik maka cepat atau lambat oknum tersebut harus mengklarifikasikan mengenai tindakannya kepada publik dan bisa kemungkinan menempuh jalur hukum jika ada ancaman atau intimidasi kepada masyarakat.

Karena anda menyinggung sedikit tentang masyarakat miskin. Tidak semua orang memiliki kuasa penuh atas suara/hak pilihnya, dipedesaan sana masih ada oknum mengintimidasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu. bahkan yang membuat saya sampai geleng-geleng kepala yakni masih ada oknum pemerintah yang mengintimidasi khususnya masyarakat miskin untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu dengan ancaman jika masyarakat tersebut tidak memilih calon tersebut, maka bantuan dari pemerintah kepada masyarakat akan diberhentikan. Tetapi untuk masyarakat kota saya yakin mereka tidak akan terpengaruh oleh intimidasi tersebut karena pemikirannya sudah mulai terbuka dan pengawasan terhadap pemilu lumayan ketat.

Kalau itu berarti kembali lagi ke masyarakatnya, solusinya tentu masyarakat jangan mau menerima uangnya, namun tidak bisa dipungkiri kalau kondisi masyarakat yang kekurangan uang sangat sulit untuk menolak uang tersebut. Jadi seperti lingkaran setan, [Politisi curang mempersulit masyarakat] >>> [Masyarakat Kesulitan Uang] >>> [Masyarakat tergiur menerima uang dari Poltisi] >>> [Masyarakat memilih politisi curang] >>>[Politisi curang mempersulit masyarakat] dan kembali lagi ke awal.

Namun menurutku kalau kita masih melakukan pemilihan langsung terhadap calon DPR harusnya kita masih memiliki cukup kuasa untuk menentukan DPR nya akan seperti apa.

Ya betul, alm presiden gusdur adalah salah satu presiden yang suka membubarkan numeklatur negara karena di anggap terlalu korup. Selain DPR, gusdur juga berencana akan membubarkan dinsos karena menurut belia dinsos kala itu menjadi sarangya para koruptor (gatau kalo sekarang). Dan meskipun seolah disampekan dengan candaan sama gusdur, tapi beliau serius tentang pembubaran itu, sehingga banyak elit politik yang "gerah" dan bersekutu untuk menyerang balik beliau dan menjebak dengan kasus bulog gate


Menjadi orang jujur di lingkup elit itu tidak mudah gan, terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Bisa jadi anda jujur malah akan membuat anda tersingkir karena terkesan "munafik". Atau kadang kala butuh persekutuan "jahat" untuk bisa membangun kongsi dan kekuatan untuk tujuan tertentu. Memang sulit menurut ane, dalam kancah politik nasional terlalu banyak kepentingan. Hal itu wajar karena tiap institusi memiliki kepentingan masing-masing. Disinilah numeklatur dibuat dengan adanya eksekutip, legislatip, dan yudikatip, agar tiga elemen itu bisa saling mengawasi dan menjaga satu sama lain. Karena sistem demokrasi tahu jika dalam lingkar kekuasaan, orang bisa lupa diri sehingga membuat semua unit akan saling mengawasi dan berhubungan. Hal ini di upayakan agar jika ada orang memiliki niat buruk, minimal dia akan cukup sulit untuk melakukan niatnya itu, paling tidak dia perlu banyak kongsi untuk memuluskan tujuannya

Tapi ane juga meyakini kalo menjadi jujur di atas jabatan itu sulit, apalagi ada begitu banyak uang. mungkin ungkapan bang napi ada benarnya. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Mungkin bisa jadi sama ketika kita di posisi mereka juga kan tergoda, para elit politik hari ini juga rata-rata mantan aktivis era '98 yang dulu sangat cetar gaungnya saat membela rakyat. Tapi saat mereka sudah menduduki jabatan seolah-olah lupa saat mereka masih menjadi aktipis

Bagaimana mereka bisa jujur, sementara itu ketika menjadi calonpun mereka memenangkan kontestasi dengan cara yang tidak jujur, dengan memakai politik uang, dengan membeli suara kepada pemilihnya.
Dan ketika menjadi anggota DPR ataupun DPRD saat melakukan kunjungan kepada masayarkat atau yang dikenal dengan reses apakah sesuai dengan tujuannya untuk menampung aspirasi  menyampaikan  masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi tersebut, Saya rasa tidak reses hanya digunakan untuk ajang kampanye yang dibiayai oleh negara.

Nah iya betul sekali, sangat tidak mungkin untuk membubarkan DPR, karena memang salah satu fungsi esensial sebuah negara ya ada di Dewan, tanpa DPR, penyelenggara negara (dalam hal ini Presiden) akan memiliki kuasa absolut dan minim pengawasan, DPR (Legislatif) sebenarnya sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk mengawasi kerja Penyelenggara Negara/Presiden dan Kabinetnya (Eksekutif), namun nyatanya DPR saat ini sama sekali tidak mewakili rakyat, korupsi, pengesahan Undang-Undang yang mayoritas rakyat menolak.

Akan lebih tepat kalau DPR dibuat ulang sepenuhnya, yang mana sudah ada sistemnya setiap 5 tahun sekali, tinggal pemilih harus jeli memilih mana calon DPR yang bisa bekerja jujur, sulit memang, tapi ya itu resiko sistem demokrasi.

Wacana untuk membubarkan DPR itu setahu ane sudah ada sejak zaman pemerintahan Gusdur, kala itu presiden Gusdur melihat kalau DPR itu hanya sebuah perkumpulan anak di taman kanak-kanak yang tidak sama sekali bekerja atau membantu memulihkan bangsa. Akan tetapi, karena Dekrit presiden tersebut sangat menggangu dan mengusik kenyamanan mereka, akhirnya Gusdur pun digulingkan dan dibikin isu korupsi Bulog dan brunei gate. Namun ya tdk terbukti, itu hanya sebagai politisasi DPR supaya tetap nyaman di senayan,

Jika agan bertanya apakah DPR, DPD dan DPD harus dibubarkan ..?
Sebelum saya menjawab pertanyaan agan kita harus mengetahui dulu apa tujuan dibentuknya ketiga lembaga tersebut.
Pertama, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Perlu diketahui tujuan dibentuknya DPR yakni; Membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan APBN dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Kedua, DPD (Dewan Perwakilan Daerah). dibentuk dengan tujuan sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan ditingkat pusat.
Ketiga , DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). memiliki tujuan yang hampir sama dengan DPR tetapi ruang lingkupnya hanya mencakup daerah tertentu yang tujuan antara lain; Membentuk peraturan daerah (PERDA), mengatur APBD dan mengatur, megontrol dan mengawasi pelaksanaan Perda dan laju pemerintahan daerah.

Dan berangkat dari penjelasan tersebut sepertinya yang terjadi pada saat ini ketiga lembaga tersebut DPR, DPD dan DPRD mereka berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuannya, lembaga yang mengatasnamakan rakyat dan daerah sudah tidak mementingkan kepentingan masyarakat dan suatu daerah. Mereka sibuk mempertahankan jabatannya dan merauk untung sebesar-besarnya saat menjabat. Bahkan yang terjadi saat ini masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan ketiga lembaga tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Saya pribadi melihat ketika mereka membuat undang-undang tidak mewakili keinginan masyarakat malah semakin menambah dan menekan masayarakat dan ketika membuat rancangan anggaran mereka malah mengkorupsi anggaran tersebut.

Dan bisa kita lihat pada saat ini masyarakat melakukan pengaduan langsung melalui media sosial untuk menyuarakan aspiranya kepada pemerintah pusat, karena mereka sudah tidak percaya terhadap DPR, DPD dan DPRD dapat menyampaikan as[irasinya.
Jadi jawaban saya mereka pantas untuk dibubarkan karena mereka yang mengatasnamakan rakyat sementara rakyatnya sudah tidak percaya terhadap mereka.

Pada sadar tidak, koruptor-koruptor itu cerminan dari rakyat itu sendiri, cuma bedanya koruptor dia dapet kesempatan untuk korupsi duduk di kekuasaan dan melanggengkannya dan rakyat biasa tidak dapat kesempatan tersebut. Jadi menurut saya, Untuk menghilangkan korupsi tidak cuma sekedar menangkap koruptor dan dihukum yang berat. Kalaupun hukuman dari korupsi di bikin  semakin berat, para koruptor pasti bakal muter otak lagi gimana caranya supaya tetep bisa korupsi tanpa harus ketahuan dan dihukum.

Jadi untuk menghilangkan budaya korupsi di pemerintahan, harus diawali dari menghilangkan budaya korupsi di lingkungan masyarakat, contoh seperti mengajarkan anak anak untuk lebih disiplin, giat dan jujur. Hal kecil seperti ini bisa lebih efektif untuk mengurangi tingkat korupsi dimasa depan. Karena yang harus diperbaiki bukanlah langkah pasca kejadian, tapi pencegahan sebelum kejadian.

Hati-hati share berita bagus tentang China, banyak propaganda di situ. China makmur, korupsi rendah, dll, kebanyak bullshit.
Korupsi di China itu parah, dengan ditutupnya akses informasi aja rankingnya masih di bawah Malaysia, dan setara dengan Cuba.
https://www.transparency.org/en/cpi/2022

---

Kalau menurut ane, pidana korupsi cukup disita saja semua asetnya, diendus semua yang disembunyikan lalu diambil. Kalau dimatikan orangnya itu bisa jadi cara membungkam salah satu dari gerombolan koruptor agar tidak terbongkar semua anggotanya. Kasarnya cuma dijadikan tumbal. Iya kalau semua penegak hukum profesional dan itu tumbal bener-bener pelaku, kalau malah orang ga bersalah atau lawan politik yang direkayasa bagaimana? Hmmm.... kenapa berhenti di kasus korupsi kalau rekayasa bisa dilakukan dan hukuman mati bisa sesukanya dilakukan untuk kasus kriminal lain? Enak banget jadi antek pemerintah.

https://www.youtube.com/watch?v=DI95-YmTTYY

Pencabutan hak memilih atau dipilih (politik), pemecatan dari jabatan, bahkan penyitaan aset juga sudah telah di atur dalam undang-undang, jadi berdasarkan peninjauan dari segala aspek pidana seharusnya sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku koruptor, tapi faktanya di lapangan kita sudah bisa menilai sendiri, mulai dari siapa pelaku korupsi, siapa saja boron korupsi yang lolos dari penangkapan, bagaimana proses penangkapannya, apa saja fasilitas dalam lapas tahanan, yah kita bisa menilai sendirlah tanpa mengungkapan lebih jauh.

Hukuman pidana korupsi yang berlaku dicina bisa saja di terapkan tetapi faktanya tidak ada unsur dari pejabat manapun yang bersikeras untuk mengusulkan hukuman pidana tersebut ditambahkan ke dalam undang2, kecuali kemauan masyarakat yang mempunyai gagasan untuk memberantas korupsi dinegeri ini untuk supaya mendapatkan hak kesejahteraan bagi semua masyarakat. Setiap negara yang sangat bertekad memberantas korupsi pasti akan menjadikan negara cina sebagai pedoman untuk mengurangi tingkat korupsi, tapi saya tidak menyalahkan peraturan pidana korupsi yang berbeda dari setiap negara karena memiliki tujuan yang sama untuk memberantas korupsi, faktor terpenting bahwa setiap lembaga pemberantas korupsi melakukan tugasnya dengan profesional dan tanpa pandang bulu untuk memberantas siapa saja yang menjadi pelaku korupsi.

Sudah saatnya memilih pemimpin yang cerdas, berani dan tegas untuk menangani setiap hal terutama tentang korupsi, jadi harus berhati-hati menentukan suara anda untuk pemimpin yang kita tidak tahu latar belakang pendidikan dan prestasinya, kita mengharapkan calon pemimpin yang bisa mengubah negeri ini menjadi ke arah yang lebih baik.

Saya pikir perlu adanya efek jera bagi para koruptor yang telah merampas hak rakyat, selain hukuman mati atau perampasan aset (memiskinkan koruptor) masih ada cara lain untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, seperti mencabut hak politik atau blacklist dari jabatan tertentu dari pemerintahan.
Sejumlah upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan pemerintah mulai dari penetapan UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan wacana pendirian Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) merupakan usaha keras yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Namun semua usaha tersebut masih kurang efektif meski KPK telah banyak mengungkap kasus korupsi besar maupun kecil. Sepertinya Indonesia harus belajar dari Cina dalam memberantas korupsi, hukum yang berlaku di cina membuat negara tersebut menempati predikat negara dengan tingkat korupsi rendah.
Perlu adanya pemimpin yang berani mengatakan "Tidak" pada korupsi, masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin mereka supaya bisa menjadikan Indonesia negara maju, makmur dan bebas dari korupsi.

Pembentukan KPK dan wacana pendirian (Densus Tipikor) perlu didukung dengan hukum yang tegas, selama para koruptor tidak dihukum seadil-adilnya dan dicabut hak politiknya saya pikir angka korupsi akan semakin berkurang.

Source: 5 Cara Ampuh Pemerintah Tiongkok dalam Memberantas Korupsi

Nah itu dia om, Setiap pergantian presiden pasti ada aja yang terlibat korupsi,muak g si liatnya ex: Hambalang dll (Uang pajak rakyat di Kemplang gitu aja) . Belum ada presiden atau Anggota Dpr di negeri ini yang berani mensahkan hukumam Mati dan Perampasan Aset para pejabat. Kalau hukuma mati dengan alasan Ham , perampasan aset banyak problem di dalam nya untuk mensahkan nya, mungkin kalau hukum ini di sahkan pasti ada efek nya buat negeri ini.

Namun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa pun untuk mengatasi korupsi. Sebagai masyarakat, kita dapat memperkuat kesadaran (Anti Korupsi) dan memperjuangkan reformasi sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan Saat memilih pemimpin nanti harus yang memiliki rekam jejak yang baik (Anti Korupsi,Jujur,Kerja Nyata bukan kata kata). Dengan Melihat Kepuasan Publik waktu Menjabat di Daerah masing masing itu juga menjadi nilai Tambah Plus (+).

Dan untuk wakil rakyat Seperti DPR, DPD, DPRD ini perlu engga si di bubarkan?
Mereka hanya janji manis dan ngemis suara di awal, lupa semuanya kalau sudah menjabat. Tidak mencerminkan mewakili rakyatnya.

Mereka selalu memperlihatkan ketegangan di depan televisi, setiap pasangan calon akan saling serang dari berbagai sisi untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan calon lawan. Menjelang pemilu sangat banyak calon pemimpin yang mencalonkan diri sebagai Presiden, Gubernur dan Bupati, selain itu yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari DPR, DPD, DPRD dan DPRK juga memenuhi kertas suara.

Mereka berlomba-lomba mendapatkan kursi di parlemen atau menjadi nomor satu di suatu wilayah, fenomena ini menunjukkan di Indonesia sangat banyak orang pintar. Wajar dan tidak mengherankan Indonesia memiliki banyak orang pintar karena wilayahnya sangat luas, setiap memasuki tahun pemilu orang-orang pintar selalu muncul sebagai calon wakil rakyat namun sangat sedikit orang-orang JUJUR yang menjadi wakil rakyat.
Mereka selalu menyampaikan visi misi demi kepentingan rakyat, nyatanya korupsi tidak pernah bisa diatasi. Saya sangat mengharapkan tahun politik kali ini Indonesia bisa dipimpin oleh orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sepintar apapun yang jadi pemimpin kalau tidak jujur masyarakat selalu menjadi korban dari kejamnya politik.

Strategi "merakyat" sudah menjadi konsumsi bagi setiap politisi saat ini, mereka merasa yakin jika berbaur dengan masyarakat atau bahkan menampung aspirasi masyarakat akan mendapatkan perhatikan saat pemilu nanti, bahkan ada rela turun ke sawah, gorong-gorong, membersihkan sampah di sungai atau mencari simpati dari komunitas kripto dengan segala rayuan seolah memperhatikan komunitas kripto setelah menduduki kursi mahal nanti, tapi jika sudah terpilih "bagaikan kacang lupa pada kulitnya" semua janjinya tidak dijalankan maksimal dan semua aspirasi rakyat juga tidak diprioritaskan selama masa jabatannya. Sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi saat menjelang masa kampanye tapi masyarakat sudah bijak dalam menentukan pilihannya sehingga tidak mudah termakan dengan janji karet yang mereka ucapkan.

Ada kok, coba saja cek di website dan Ad/Art mereka, malah terpampang jelas di halaman utama. Cuma yang jadi persoalan sekarang ini dalam hal menjalankan ideologi, paradigma, visi, dan misi partai, para anggota DPR terpilih tidak menjalankan semua itu, mereka pada sibuk nyari Lokak/duit/proyek sendiri, Mumpung sedang jadi anggota DPR mereka tidak melewatkan kesempatan itu untuk bikin trobosan proyeknya sendiri sehingga tidak menjalankan visi dan misi partai tadi.

Setahu saya sih yang masih menjalankan Visi dan Misi partai itu Ketua umum dan sekjen dengan pengecualian mereka tidak jadi anggota DPR, kalau rangkap (misal jadi menteri atau anggota DPR) sudah jelas, visi dan misi partai tidak bakal mereka jalankan.

Biasanya memang kalau belum jadi, mereka akan menarik simpati dan kelihatan seperti sangat merakyat, namun kalau sudah jadi dan suara didapat, mereka jadi lupa semua itu. Mungkin yang lain pun begitu, sekarang saja terlihat mereka akan mementingkan komunitas crypto dan berupaya membuat regulasi yang menyejukan, tapi kalau sudah jadi malah akan makin mencekik sesuai dengan kepentingan mereka pribadi.