Topic: Politik Saling Serang/Politik Indentitas - page 2. (Read 1151 times)

Menyinggung soal buzzer mungkin ga si kalo semua kegaduhan ini diciptakan oleh buzzer sampai ada istilah buzzerRp.
Mendekati masa Pemilu yang tinggal hitungan bulan biasa nya jasa buzzer banyak digunakan di media sosial untuk kepentingan kampanye.
Secara visual mudah ngecheck nya, biasa nya banyak komentar nya cenderung template,  fokus terhadap tagar/isu tertentu, hit and run, dan akun kebanyakan kosong.
Kadang 1 orang bisa mengoperasikan puluhan akun.
Aktivitas buzzer yang sukses biasa nya akan menarik massa organik (orang beneran) diatas 50%.

Ada 3 jenis bentuk kampanye di media sosial. Pertama positive campaign, orang punya 1 kebaikan dan 9 keburukan, 1 kebaikan itu ditiup terus agar 9 keburukan tertutupi.

Kedua negative campaign, kebalikan dari diatas. Orang punya 1 keburukan dan 9 kebaikan, yang 1 keburukan akan digoreng terus hingga 9 kebaikan tadi ketutup.

Yang terakhir, black campaign. Biasanya ini cenderung fitnah atau rekayasa. Metodenya editing foto, editing/pemotongan teks, hingga menempatkan sesuatu tidak sesuai konteks.

Menurut hemat saya kita harus bijak dalam penggunaan media sosial biar ga kebawa arus buzzer.

Adanya partai politik tentunya hal ini dibuat untuk mencegah terjadinya isu sara atau politik identitas agar ketika mereka berkampanye hanya akan membawa visi dan misi mereka dan partainya bukan membawa suku, ras, budaya dan agama yang akhirnya mengucilkan satu samai lain dan menyebabkan suatu perpecahan dan hal inilah yang menjadikan politik identitas sangat berbahaya.


Mengapa anda menjadi menyalahkan pak de pada kasus ini yang sementara itu pada pemilu 2014 dan 2019 pak jokowi pun sama ia sebagai peserta atau calon dalam ajang pemilu tersebut dan jelas bahwa pada peristiwa tersebut banyak sekali isu sara yang menyerang beliau dan bisa dikatakan bahwa pak de adalah korban dari serangan isu sara yang terus menyudutkan beliau. Memang jika berbicara isu sara bukan hanya ada pada saat ini saja dan jauh sebelum orde baru pun terkait daripada politik identitas ini seudah ada sejak lama dengan hadirnya NII dan DI TII ini salah satu pergerakan politik yang menggunakan politik identitas berupa agama untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang ada pada saat itu. Dan tentunya kita sebagai negara yang majemuk walaupun agama islam sebagai agam mayoritas akan tetapi tetap saja untuk menghargai perbedaan dan keberagaman juga atas dasar kemanusian maka politik identitas tidak bisa dipaksakan di negara kita ini.

Politik identitas menjadi momok yang menakutkan hal ini dikarenakan pada pemilu 2019 silam hampir saja memecah persatuan dan kesatuan negara kita yang bukan hanya perpecahan antar agama akan tetapi agama islam pun ikut terpecah belah karena dalam agama islam terdapat golongan yang berbeda. Dan jika berbicara ormas tentu saja yang namanya ormas itu di biayai oleh partai-partai politik.

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari politik identitas semua partai politik memiliki identitas. Bendera, Lambang, Logo, dan Warna semuanya identitas partai politik. Kalau pemilu tidak boleh membawa identitas, apakah semua partai poliltik mau menanggalkan semua identias tadi?

Lihat saja simbol partai, semua menampilkan identitas unik. Belum lagi slogannya ada partainya wong cilik, ada partai restorasi, dan banyak lagi. Karena itu, definisi politik identitas perlu dibersihkan dulu, dan rumuskan dulu defenisi politik identitas itu seperti apa. kalau yang dimaksud SARA adalah identitas, maka diksi jawa-non jawa, pribumi non pribumi juga identitas, menyebut partai juga identitas golongan, menyebut ormas juga identitas golongan.

Percayalah, menjelang pemilu nanti banyak yang datang ke tokoh-tokoh ormas, itu pasti karena politik identitas. Perasaan dulu sebelum pak Jokowi menjadi presiden tidak ada tuh yang mempermasalahkan politik identintas, tapi kenapa dalam sepuluh tahun terakhir ini menjadi momok yang besar setiap menjelang pemilu?

Hal ini selaras dengan topik yang dibuat oleh agan @dediadi yang ini: https://bitcointalksearch.org/topic/apakah-boleh-mengunakan-agama-untuk-politik-di-indonesia-5465634. Bagi saya apa yang dilakukan oleh pak Ganjar adalah politik identitas yang sekaligus bawa-bawa Agama. Sebenarnya saya juga bingung terkait "bawa-bawa agama". Karena kita tahu dari dulu itu para politisi kita sangat suka bawa-bawa agama atau membawa-bawa nama ayahnya/kakeknya daripada membawa ide-ide perubahan/inovatif. Sebenarnya hal itu juga telah dilakukan oleh presiden jokowi pada pemilu 2019 lalu dimana ketika saat itu prabowo sangat kuat secara elektabilitas karena didukung oleh alumni 212 tiba-tiba pak jokowi merubah haluan dan menunjuk kyai ma'ruf amin sebagai cawapres.

Ane tidak bilang ma'ruf amin tidak layak. Hanya saja unsur bawa-bawa agamanya sangat kentara. Begitu juga dengan politik identitasnya seperti kata-kata "kita NU kita ikut ma'ruf amin". Padahal bukannya NU adalah sebuah lembaga ya. Sedangkan memilih capres cawapres adalah hak demokratif setiap individu yang bebas dari intervensi apapun.

Main isu HAM itu lahannya basah untuk setiap lawan, mengungkit korban HAM itu memang tradisi musiman di negara kita setiap lima tahun. Jikapun benar kalau prabowo melanggar HAM  Itu dulu 20 tahun yang lalu.  Tapi kenapa isu ini tidak tuntas malah dijadikan black campaing di setiap pemilu, kasus pelanggaran HAM prabowo selalu diangkat kembali, isu musiman yang tidak pernah diselesaikan secara hukum karean dibelankangnya ada pertarungan kekuasaan.

Tidak heran memang di Indonseia setiap pemilu selalu ada Isu musiman tidak hanya tentang HAM tapi ada khilafah, keturunan pki, dll. Sepertinya hal seperti sudah menjadi lumrah menjelang pemilu. Tapi dengan adanya isu seperti ini justrus baik untuk rakyat yang akan memilih pemimpin negeri besar ini harus menggunakan akal sehat dengan menghitung resiko, mengkalkulasi karakter, salah satunya mengingat-ingat kembali rekam jejak setiap orang yang mencapreskan diri. Rakyat itu sebenarnya pemaaf dan mudah melupakan jika orang tersebut tidak berniat menjadi pilot kapal besar di republik ini, yang berisi penumpang bernama Rakyat. Saya pikir rakyat Indonesia di pemilu 2024 sudah cerdas dan lebih objektif dalam memilih presiden yang punya kapasitas untuk membangun negara yang besar ini.

---

Untuk Drinpalatarok mungkin agan harus mengedit ulang postingannya, kalau agan ingin meng-quote postingan orang agan harus menambahkan kode ini kode (tanpa tanda .)[./quote] sebelum postingan agan.

Isu pelanggaran ham merupakan agenda lima tahunan, ketika gerbong koalisi tidak terjadi kerjasama politik, maka isu pelanggaran ham kembali di mainkan.

Coba kita putar sejarah pemilu tahun 2004 dimana prabowo dan megawati menjadi satu pasangan capres dan cawapres. Isu pelanggaran ham tidak pernah dimainkan oleh pihak manapun. Dan ketika tahun 2009 menjadi lawan politik maka isu pelanggaran ham kembali membanjiri topik-topik pembahasan nasional yang target sasaran nya adalah prabowo.

Namun jika memang fakta nya pelanggaran ham yang dilakukan oleh prabowo memang benar terjadi kenapa saat 2009 ketika prabowo kalah dalam pemilu tidak di proses secara hukum..?

Dari isu-isu politik yang ada di republik ini masyarakat lah yang harus lebih objektif dalam hal penilaian kepada kandidat para calon yang ada.

Wah ini lagi yang bikin perpolitikan kita itu jadi abu-abu, padahal sudah jelas kalau partai pengusungnya telah menetapkan sosok tersebut jadi capres. Kalau mungkin ada tabungan, ini sudah selayaknya diproses jika nanti sudah ditetapkan KPU. Ane bingung dengan perpolitikan Indonesia ini, di satu sisi mereka bikin UU untuk mereka tapi di sisi lain UU tersebut menjerumuskan mereka, Seperti contoh Electoral Threshold, Jika saja UU tersebut tidak ada, pasti demokrat tidak pusing lagi cari mitra koalisi, mereka sudah pasti mengajukan calon presiden sendiri, namun karena mereka setuju UU tersebut jadi, pada akhirnya mereka sendiri yang pusing nyari mitra koalisi agar bisa mengajukan calonnya.

Saya baru mendengan tentang hal ini, tapi ya dapat di pastikan itu adalah cara ganjar untuk menaikan elektabilitasnya dengan muncul di publik dalam adzan tersebut. Tetapi karena belum ada pendaftaran capres dan cawapres maka saya pikir apa yang dilakukan ganjar tidak bisa masuk dalam kategori pelanggaran dalam pemilu, karena ganjar sebagai capres belum resmi ditetapkan di KPU. Untuk jadwalnya bisa dilihat : DISINI

KPI sudah menerima klarifikasi dan sedang tahap pengkajian : detik.com


Dalam kasus ini, tidak bisa di anggap pelanggaran mencuri start kampanye karena KPU belum memutuskan siapa capres dan cawapresnya. Jadi siapapun boleh memasang baliho capres dan cawapres dan itu di perbolehkan dalam demokrasi kita, dari dulu juga banyak yang begitu bahkan kadang sudah bikin baner besar-besar ternyata ga jadi nyapress

Seharusnya ini diproses karena jelas ini mencuri start kampanye. padahal Ganjar ini adalah orang PDIP dimana sangat mengaung-gaungkan anti politik identitas, tapi nyatanya kali ini mereka sendiri yang buat. Sedangkan kalau balik lagi ditanya ke menkominfo, jelas pernyataan dia seperti membela Ganjar, karena dia sendiri merupakan salah satu moncong Jokowi dalam gerakan projo. Artinya, alat pemerintahan tetap bermain, walau dibeberapa kesempatan. presiden sendiri melarang hal itu.

Ada peristiwa baru yang terjadi di berita politik tentang pro kontra apa yang di lakukan oleh Ganjar pranowo karena menjadi pemeran di tayangan adzan magrib di dua TV besar indonesia, di situasi gejolak politik hari ini saya pikir ini adalah sebuah pelanggaran, karena secara tidak langsung ini memiliki arti bahwa ganjar sedang menaikan namanya melalu media TV dengan membawa dirinya, dan kita tahu bahwa dia sebagai Cawapres yang di usung oleh PDI, dan saya pikir ini termasuk politik identitas yang di lakukan oleh Ganjar Pranowo di tayangan adzan magri ini.

Banyak orang yang mengecam tindakan yang di lakukan ini, sampai KPI meminta klarifikasi langsung, bagaimana pendapat anda?

Source

Politik Identitas itu lebih menonjolkan perbedaan dari pada persamaan, sehingga jika diterapkan lebih lanjut dapat memecah belah bangsa dalam kurun waktu yang lama. Kita lihat saja sendiri kala heboh-hebohnya 212, padahal itu tidak begitu gede tapi menimbulkan primordialisme dan begitu menarik simpati masyarakat mayoritas sehingga agak terjadi percikan-percikan kecil yang jika diteruskan bisa mengobarkan, dan menimbulkan keretakan bangsa. Mudah-mudahan hal ini tidak kita temukan lagi di 2024, soalnya ane takutkan bangsa kita ini pecah, sesua dengan kehendak barat.

Indonesia negara besar dan komplek, bermacam suku ras ada di indonesia dan juga sangat luas, dalam kontek kepemiluan saat kampanye bermacam gejolak beermunculan dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik walaupun itu dianggap salah.
Politik indentitas di indonesia ada dalam undang –undang nomor 19 tahun 2016, salah satunya terkait penyebaran informasi hoax yaitu berefek menimbulkan kebencian dan perselisihan antar suku, agama dan lainnya, makanya untuk negara makin ketat dalam hal politik indentitas tiap pemilu undang-undang ini dibahas sampai lahir turunannya. 

Memang tidak ada disebutkan dalam UUD 45 kalau calon presiden harus beragama islam. Yang saya maksudkan presiden terpilih nanti adalah beragama islam karena saya melihat sejarah sudah 7 presiden dan semuanya beragama islam. bukan bermaksud untuk mengkerdilkan bagi calon yang non muslim tapi realitanya dengan penduduk yang mayoritas islam maka peluang menang bagi calon presiden beragama islam sangat besar. Sama seperti calon presiden yang diluar jawa hingga 7 presiden belum ada satupun diantaranya yang bukan orang jawa Karena suara terbanyak berada di pulau jawa. Jadi untuk menjadi calon presiden di indonesia dan menang selain elektabilitasnya tinggi, harus orang jawa dan sebanyak mungkin mendapatkan suara di kalangan NU dan Muhammaddiyah.

Setahu saya sih tugas utama parpol itu bukan untuk menang pemilu, tapi menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa [1], sehingga dalam hal ini pendidikan juga termasuk, karena anggota terpilih mereka juga berperan dalam membuat UU di Komisi X dalam bidang pendidikan.

[1]. Fungsi Parpo;

Pada Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 tidak ada disebutkan kalau Presiden RI itu harus beragama Islam. Di Pasal tersebut disebutkan kalau Presiden itu harus WNI sejak lahir dan tidak pernah pindah kewarganegaraan, Di UU pemilu No.7 tahun 2017 juga tidak disebutkan secara khusus harus agama apa, cuma disebutkan harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. (kalau maksud kamu cuma Islam yang tuhannya ESA, dan yang lain bukan?)

parpol memiliki peranan sangat penting dalam sistim ketatanegaraan. Tugas parpol bukan hanya memenangkan pemilu saja tetapi juga memiliki fungsi untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana amanah dalam UUD 1945. Mengangkat isu agama dan suku dalam perpolitikan kita bisa menimbulkan perpecahan bangsa. sebenarnya tidak relevan membawa agama dalam kampanye politik karena indonesia yang berdasarkan pancasila sudah sepatutnya masyarakat memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi tanpa melihat latar belakang agama dan suku. tapi yakinlah, bahwa walaupun para politisi mengangkat isu agama agar bisa mendapatkan banyak suara, tetapi presiden indonesia nanti tetap beragama islam karena belum ada sejarah presiden indonesia yang beragama selain islam karena mayoritas penduduk indonesia beragama islam.

Bukan kurang maksimal tetapi tidak akan bisa memberantas hoax gan, karena hoax memang diciptakan dan akun-akun baru tiap hari dibuat untuk menjadi buzzer. Jika melihat kemenangan trump di amerika, kabarnya salah satu yang membuatnya menang adalah berita hoax di sosmed. Kemudian akun-akun buzzer ini tidak memiliki identitas sehingga tidak bisa di kasuskan. Akan ada ribuan kasus kalo semua kasus hoax di bawa ke ranah hukum, maka hanya orang-orang yang dinilai memiliki pengaruh saja yang di tindak oleh penegak hukum


Tapi bukan tugas para elit politik atau parpol untuk mencerdaskan masyarakat gan. Itu tugas pendidikan. Parpol tugas utamanya ya untuk menang pemilu. Justru lucu kalo misalkan negara kita tidak mengangkat isu-isu agama dan suku, karena itu yang pasti laku gan, masalah efektif atau tidak itu urusan lain. Sama seperti di eropa dimana isu rassisme selalu di angkat karena kultur mereka perbedaan kulit bukan agama dan suku.

Tapi saya pikir masyarakat kita sudah dewasa kok gan, terbukti kasus penistaan agama yang ada dijakarta tidak sampai menyebabkan caos. Kita udah belajar banyak tentang kasus-kasus perang atar suku (poso, ambon, dayak madura, dll) sehingga isu-siu seperti itu mungkin ramai dan bikin greget tetapi tidak sampai menyebabkan caos jadi ya anggap saja itu bumbu-bumbu politik, paska pesta politik selesai juga biasanya hilang isu-isu seperti itu.

Politik itu bagaimana mempengarusi orang, sehingga parpol banyak membakar isu agar bisa memetakan siapa saja pendukungnya. Yang penting kita yang berada di bawah jangan terlalu di anggap serius. Jangan-jangan mereka yang di atas sedang ketawa-ketiwi sambil ngopi, yang dibawah malah ribut sampe sama tetangga ga akur gara-gara politik. Terbukti jokowi dan prabowo dulu bagaimana bertempur saat pilpres eh ternyata sekarang akur dan saling membantu

Justru jika para elit melakukan black campaign dengan mengangkat isu agama sangat tidak mencerdaskan politik dikalangan masyarakat. Walaupun memang kultur politik di negara kita masih kental dengan isu agama karena memang mayoritas penduduk kita agama islam. Kita berharap pada pemilu yang akan datang para elit tidak lagi memainkan isu-isu agama, ras dan suku walaupun hal itu tidak menjamin karena mereka masih berpikir bahwa dengan mengangkat isu agama bisa meraup suara dan menjatuhkan lawan politik. 

Sejauh ini sosialiasasi dari pemerintah untuk memberantas hoax masih dinilai kurang maksimal makanya pemberitaan hoax, penipuan, dan hal lain yang merugikan masyarakat kurang terproteksi, solusi pemberantas hoax bukan sekedar membimbing/mengedukasikan masyarakat saja tapi pihak pemerintah harus bisa menindaklanjuti untuk menangkap pelaku supaya bisa mengurangi angka kasusnya, tapi setelah saya perhatikan lebih jauh lagi berhubungan dengan politik ternyata banyak oknum kebal hukum yang selalu memposting berita hoax atau berita yang menyerang identitas lawan politiknya dari sisi agamanya dan dll, tapi tidak di tindaklanjuti untuk diperiksa sehingga tujuan pemerintah mengedukasikan kepada masyarakat tidak semuanya direspon dengan baik, mereka sudah mengetahui bagaimana berita negatif tentang berita politik menyerang identitas akan membuat laporan kepada pihak terkait untuk memblokir akunnya dengan harapan supaya oknum tersebut harus bijak menggunakan sosial media.

Solusinya seperti agan katakan, jika kita masyarakat sipil yang mempunyai pengetahuan tentang memberantas segala pemberitaan negatif lebih baik membimbingnya langsung kepada keluarga, kerabat atau komunitas untuk mempercepat program pemerintah untuk menangani berita negatif yang merugikan masyarakat, apalagi kita sudah mengetahui siapa saja akun sosmed yang membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat untuk disarankan diblokir di setiap akun pengguna yang telah kita bimbingkan.

Saya gak berani nyebutin nama mas sebenarnya, ditakutkan ada kang dagang yang ada di sekeliling rumah saya membawa HT
Tapi memang kenyataannya dalam hal ini adalah ketika seseoarang yang memiliki keluarga pemangku jabatan kondisinya akan lebih mudah untuk masuk atau bahkan memiliki kehidupan yang lebih baik terutama jika menginginkan jabatan lain dalam tatanan negara. contohnya ya seperti nama-nama yang mas sebutkan.

btw saya menemukan sesuatu yang menarik berkaitan dengan utas ini.
Beberapa waktu lalu, Menteri Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyatakan akan mengusahakan Pemilu 2024 Kondusif Tanpa Politik Identitas dan Politik Uang




Perkataan pak Mahfud terdengar seperti optimis dalam hal ini tetapi pertanyaan nya adalah apakah memang itu bisa dilakukan? karena untuk hal seperti ini terutama ketika berbicara tentang politik maka memang tidak jauh dari kata uang saat ini terlebih untuk beberapa daerah atau beberapa wilayah yang bisa dikatakan masih dalam tahap perkemabangan money politik serta tentu saja politik identitas terutama dalam hal agama jelas masih seperti rahasia umum.
Saya pribadi tidak meragukan niat itu tetapi dalam hal ini saya tidak terlalu percaya diri dan masih sangat pesimis hal seperti itu bisa diperbaiki.

Sebagian besar kehidupan masyarakat jaman sekarang sudah tidak bisa terlepas dari yang namanya sosial medial jika memkasa mereka untuk keluar dari media sosial sepertinya sulit juga gan.  Dan tentunya sosial media juga memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Dan benar disamping dampak positif yang diberikan ada pula dampak negative yang ditimbulkan seperti; Berita Hoax, penipuan dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan bukan berarti kita harus menghentikan masyarakat untuk bermain sosial media ataupun membekukan Apk medsos tersebut. Tetapi yang harus dilakukan adalah edukasi secara berkelanjutan terhadap penggunaan sosial media dan itu perlu adanya peran dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk sama-sama menangani dampak negatif dari sosial media.
Jika pemerintah bisa melakukannya dengan mengadakan seminar edukasi secara besar-besaran di setiap wilayah, kota/kabupaten. Nah kalau kita sebagai masyarakat sipil yang lebih paham akan media sosial, maka bisa melakukannya dengan melakukan edukasi minimal kepada keluarga, teman dan kerabat. Dengan demikian edukasi tentang sosial media bisa terssapaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka bisa lebih dewasa lagi dalam menggunakan sosial media dan dampak negatif dari sosial media dapat teratsasi “Harapanya begitu.”